(SYAFRUDIN BUDIMAN) ANALIS POLITIK dan MEDIA

Achmad Iskandar de jure Ketua FPD

2011-12-07T03:24:00.000-08:00

SK Pergantian Ketua FPD DPRD Jatim Turun

Surabaya - Sinyal pergantian ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Jawa Timur Lilik Muharti yang dikemukakan Ketua DPD PD Jatim Soekarwo kemarin menjadi kenyataan.
Hal itu terbukti setelah ketua anggota Fraksi Demokrat Achmad Iskandar mengaku bahwa dirinya telah menerima sutat keputusan (SK) dari DPD PD Jatim.

“Ya benar. Pergantian pimpinan fraksi itu memang ada. Saya sudah menerima SK nya. Secara de jure saya sudah menjadi ketua fraksi, tinggal tunggu di paripurnakan saja,”kata politisi Demokrat yang saat ini masih menjabat Ketua Komisi E DPRD Jatim, Senin (5/12) siang tadi.

Rencananya, sidang paripurna DPRD Jatim yang akan membahas pergantian ketua F-PD tersebut akan dilaksanakan tanggal 19 Desember mendatang.

Menurut Iskandar, rotasi atau pergantian posisi tersebut merupakan hal wajar dalam sebuah partai. Ia membantah bahwa pergantian ketua fraksi memiliki keterkaitan dengan perseteruan dua kubu yang selama ini terjadi di tubuh Partai Demokrat Jatim, yakni kubu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).

Ia juga membantah bila pergantian ketua FPD itu merupakan grand scenario untuk persiapan Pilgub Jatim 2013 yang akan dipilih langsung oleh DPRD.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPD PD Jatim menyampaikan akan melakukan pergantian pimpinan FPD DPRD Jatim. Hal itu Ia nyatakan setelah dirinya memastikan telah meneken surat keputusan pergantian ketua fraksi.

Saat itu santer dikabarkan Ketua Komisi E DPRD Jatim Ahmad Iskandar menggantikan Lilik Muharti sebagai Ketua F-PD DPRD Jatim.

Menurut dia, pergantian posisi ketua fraksi merupakan wewenang dan otoritas partai. Karena itulah ia menilai tidak ada yang salah dalam proses pergantian. Pergantian merupakan hak partai, dan tidak ada masalah bila dilakukan setiap waktu.

Pihaknya juga mengakui bahwa surat pergantian Ketua F-PD dari Lilik Muharti ke Ahmad Iskandar masih ada di tangan Ketua DPRD Jatim Imam Sunardhi. Hanya saja, sampai saat ini surat tersebut belum masuk ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jatim. (rid/Li-12/rud)

Achsanul Qosasi Resmikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Pojur

2011-10-26T21:01:00.000-07:00

Sumenep – Achsanul Qosasi, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pojur (Program Jaringan Usaha Rakyat) secara resmi membuka Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Pojur. Acara ini ditandai pengguntingan pita di kantor PKBM Pojur bertempat di Desa Benasare, Rubaru, Sumenep, Minggu malam (09/10).

Achsanul Qosasi yang juga anggota DPR RI Dapil XI Madura – Jawa Timur ini mengatakan, pendirian PKBM ini bertujuan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat terutama di perdesaan. Dimana selama ini belum tersentuh oleh pendidikan formal.

“PKBM Pojur hadir untuk mensetarakan pendidikan masyarakat, agar tidak tertinggal dan bisa bersaing di era modern sekarang ini. Dengan adanya peningkatan pendidikan masyarakat, otomatis akan meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri,” ujar Achsanul Qosasi yang saat ini menjabat menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Menurut Achsanul Qosasi, PKBM Pojur terdiri dari program kesetaraan paket A, B dan C. Selain itu juga PKBM Pojur bergerak dalam pengembangan life skill, yaitu program Kursus Teknologi dan Informatika, Kursus Komputer, Kursus Bahasa Inggris dan program profesi.

“Kalau kita keluar negeri, pasti yang dibutuhkan adalah kepintaran bahasa inggris dan komputer. Insya Allah jika hal ini bisa dipenuhi, tentunya akan memiliki daya saing yang tinggi. Sehingga anak-anak kita semua bisa maju dan berkembang,” terang pria kelahiran Daramista, Lenteng, Sumenep ini.

Saat peresmian PKBM Pojur, Achsanul Qosasi didampingi oleh Fauzi (Direktur PKBM Pojur), KH. Zaini (Pimpinan Ponpes Nurul Muclishin) dan H. Imron (Anggota DPRD Sumenep). Tampak Achsanul Qosasi juga secara simbolik memberikan tanda peserta kepada tiga orang yang mengikuti PKBM Pojur.

Sementara itu, Fauzi Direktur PKBM Pojur menjelaskan, bahwa PKBM ini pada awal-awal akan di fokuskan di satu kecamatan. Namun nantinya akan dikembangkan di mayoritas kecamatan yang pendidikannya masih lemah.

“Kami harapkan dengan berdirinya PKBM Pojur ini mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Terutama tokoh masyarakat, ulama, pemerintah daerah dan peserta didik yang mau belajar bersama PKBM Pojur,” ujar Fauzi.

PKBM Pojur menurut Fauzi juga akan bekerjasama dengan sekolah-sekolah dalam membatu peningkatan pendidikan terutama dalam hal kecakapan hidup siswa. Kalau siswa-siswa memiliki keterampilan, yang bisa menunjang belajar-mengajar.

“Tentunya akan berdampak pada tingkat serapan tenaga kerja yang lebih handal dan mumpuni. Memiliki daya saing dan wawasan yang lebih luas,” tegas pria yang ahli dalam bidang Teknologi, Informasi dan Komputer. (rud)

Pengurus Demokrat Sumenep Santuni 99 Anak Yatim

2011-10-26T20:58:00.000-07:00

Sumenep - Pengurus Partai Demokrat Sumenep, menyantuni 99 anak yatim, Jumat, sebagai rangkaian kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-10 partai politik pemenang Pemilu 2009 itu.

"Kami tidak fanatik dengan angka. Namun, Partai Demokrat memang dilahirkan pada 9 September. Oleh karena itu, kami sengaja memberikan santunan kepada 99 anak yatim guna memudahkan kami dalam mengingat hari ulang tahun partai kami," kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Sumenep, Abd Aziz Salim Sabibie di Sumenep.

"Nuansanya memang serba sembilan. Kami juga sengaja memulai syukuran HUT partai kami pada pukul 09.00 WIB. Hidangan yang dimakan bersama oleh para pengurus adalah sembilan nasi tumpeng," ujarnya menambahkan.

Selain menyantuni 99 anak yatim, pengurus Partai Demokrat Sumenep juga membagi-bagikan bingkisan berisi beras sebanyak tiga kilogram kepada warga kurang mampu, termasuk tukang becak yang beroperasi di Kecamatan Kota.

"Kami menyiapkan satu ton beras untuk dibagi-bagikan kepada warga kurang mampu. Sebagian bingkisan berisi beras itu disalurkan melalui pengurus anak cabang (tingkat kecamatan)," ucapnya, menerangkan.

Aziz juga mengemukakan, pihaknya berencana menggelar turnamen sepak bola kelompok usia 15-18 tahun di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

"Di Sumenep terdapat tujuh dapil. Nantinya, juara pertama di masing-masing dapil akan dipertemukan di tingkat kabupaten," paparnya.

Turnamen sepak bola dalam rangka memperingati HUT ke-10 Partai Demokrat yang digagas pengurus Partai Demokrat Sumenep itu akan dibuka secara simbolis dari Kecamatan Kota pada 18 September mendatang.

"Pada 18 September itu pula, kami menggelar jalan-jalan sehat di Kecamatan Kota dengan rute keliling kota," kata Aziz, mengungkapkan. (*/rud)

Perempuan Demokrat Sumenep Bagi-Bagi Takjil Gratis

2011-10-26T20:52:00.000-07:00

Sumenep – Sekitar tiga puluh orang perempuan berjaket biru bergambar segitiga biru memberikan 500 takjil gratis di Jl Trunojoyo – Sumenep, Selasa (24/8) lalu. Relawan perempuan itu mengaku dari Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Demokrat Republik Indonesia (DPC) PDRI Sumenep.

“Kegiatan sosial ini dalam rangka meningkatkan kepedulian dan berbagi antar sesama. Kegiatan ini akan kami lakukan secara rutin setiap bulan puas,” kata Ferry Kuswandani, Sekretaris DPC PDRI Sumenep.

Mantan presenter stasiun televisi Madura Channel ini mengatakan, pembagian takjil gratis ini sebenarnya bukanlah apa-apa. Yang terpenting adalah adanya kebersamaan dari kader demokrat terutama kader perempuan-nya untuk memberikan peran sosial.

“Pembagian takjil ini kita berikan kepada tukang becak, PKL, polisi dan masyarkat sekitar yang lewat di kantor kami (red-Jl. Trunojoyo). Acara sukses dalam hitungan jam, takjil yang kami sediakan tersalurkan semua,” ujar Ferry yang biasa dipanggil Ve ini.

Terlihat saat pembagian berlangsung, para Perempuan Demokrat Sumenep memberikan kepada masyarakat umum dengan nada halus. “Ini pak ambil dua, satu untuk bapak dan satu untuk teman bapak,” kata Herliana Dewi saat memberikan takjil gratis tersebut.

Selain dihadiri Perempuan Demokrat Sumenep, tampak hadir beberapa pengurus DPC Partai Demokrat Sumenep mendampingi kegiatan tersebut. Diantaranya, Yusuf Ismail (Wakil Ketua), Moh Hasanuddin (Bidang), Syamsul Arifin (Wakil Sekretaris), KH. Sabet (Bendahara), Imam (Wakil Bendahara), Ahdi (PAC Batang-Batang) dan Hamsani (PAC Kangayan).

“Kami pengurus DPC sangat menyambut positif kegiatan bagi takjil gratis ini, Insya Allah kita laksanakan rutin setiap tahunnya. Bahkan ditingkatkan lagi jumlahnya,” terang Yusuf Ismail, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep.

Setelah pembagian takjil gratis selesai para Perempuan Demokrat Sumenep yang masih muda-muda ini, melanjutkan pada acara bubar (buka puasa bareng) di kantor DPC Partai Demokrat Sumenep. (rud)

Saat Serap Aspirasi Kyai Imam Serukan Dukung Achsanul

2011-10-26T20:48:00.000-07:00

Sumenep - Saat Buka Puasa Bersama Partai Demokrat Sumenep dan Masyarakat Pojur di Hotel Suramadu, Jum'at lalu (12/8), KH. Imam Mawardi, menyampaikan dukungan politik kepada Achsanul Qosasi. Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) ini kata, KH. Imam Mawardi, satu-satunya Wakil rakyat dari Dapil XI Madura yang memiliki integritas dan komitmen perjuangan yang jelas untuk pembangunan Madura.

"Saya tak ragu lagi memilih pak Achsanul, karena setiap saya hubungi terkait masalah-masalah di Madura beliau langsung merespon cepat," kata Kyai asal Pore Lenteng ini sambil menyerukan kepada peserta yang hadir untuk memilih Achsanul Qosasi kembali.

Guru Motivasi diri ini juga menyerukan kepada peserta buka puasa bersama untuk, menyampaikan aspirasi kepada saudara Achsanul Qosasi secara langsung. "Insya Allah akan direspon dengan cepat dan dilayani dengan baik, jarang ada wakil rakyat seperti beliau (red-Achsanul Qosasi)," terang KH. Imam Mawardi.

Pernyataan KH. Imam Mawardi ini mendapat sambutan tepuk tangan dan teriakan keras dari peserta silaturrahim dan buka puasa bersama tersebut. "Hidup Achsanul, Hidup AQ (red-singkatan Achsanul Qosasi), Hidup Demokrat," teriak Yono Wirawan, dari Pemuda Pojur.

Sementara itu, Achmad Iskandar Penasehat Pojur (Program Jaringan Usaha Rakyat) salah satu organisasi binaan Achsanul Qosasi menyatakan, pernyataan KH. Imam Mawardi tidak salah dan benar adanya. "Achsanul memang pantas dipilih kembali padi pileg 2014 yang akan datang. Perjuangan beliau untuk Madura sungguh total penuh komitmen," ujar Iskandar.

Achsanul Qosasi, kata Iskandar, sebagai wakil rakyat di bidang keuangan dan perbankan, mati-matian memperjuangkan anggaran pembangunan di Madura. "Terutama dukungan pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum, rest area di Suramadu, serta kepedulian pada pendidikan dan percepatan pembangunan ekonomi Madura," pungkas pria yang dipenuhi rambut putih ini.

Selanjutnya H. Humaidy, kader muda NU Sumenep juga mendukung pernyataan KH. Imam Mawardi. katanya, Achsanul Qosasi adalah tokoh muda paling menonjol ditengah situasi politik yang berkembang. "Pak Achsanul mampu menunjukkan komitmen moral yang kuat serta integritas tinggi," ujar Humaidy yang pernah menajdi Ketua Garda Bangsa Sumenep.

Menurutnya, Achsanul Qosasi terbukti dirinya sering diajak bicara Presiden SBY, terkait solusi penyelesaian masalah bangsa. Baik bidang politik, ekonomi, hukum, keuangan-perbankan dan bahkan masalah olahraga.

"Saya tak ragu lagi memilih Achsanul Qosasi pada pemilu mendatang," kata Humaidy dengan jujur, saat hadir acara buka puasa bersama Achsanul Qosasi.

Saat acara berlangsung Achsanul Qosasi memberikan bingkisan lebaran kepada pengurus PAC Partai Demokrat dan pengurus kecamatan Pojur. Serta Perempuan Demokrat, Pengurus DPC Partai Demokrat, Pengurus Pojur dan ulama/tokoh masyarakat. (rud)

Gelar Safari Ramadhan, Achsanul Qosasi Temui Konstituen

2011-10-26T20:44:00.000-07:00

Bangkalan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan XI Madura Jawa Timur, Achsanul Qosasi di bulan puasa menggelar safari Ramadhan dengan menemui kostituen-nya di Madura. Acara ini digelar dalam rangka menyerap aspirasi dan memperkuat jalinan silaturim dengan ulama, tokoh masyarakat dan kader partai.

“Saya dibulan puasa ini keliling Madura untuk turun menemui ulama, tokoh masyarakat dan kosntituen. Tujuannya adalah ingin mendengar secara langsung akan harapan dan suara dari bawah,” kata Achsanul Qosasi, saat temui di Bangkalan, Senin (9/8).

Ketua Dewan Pembina Lembaga Sosial POJUR (Program Jaringan Usaha Rakyat) ini sengaja menggelar acara tersebut di empat Kabupaten di Madura (Bangkalan 9 Agustus, Sumenep 10 dan 12 Agustus, Sampang 11 Agustus, Pamekasan 13 Agustus). Acara ini juga diselingi dengan buka puasa bersama dan sholat mangrib berjamaah.

“Acara kita kemas non formal dan sekedar silaturrahim biasa, kami juga akan menerima masukan ulama dan tokoh masyarakat terutama di bulan puasa ini. Termasuk aspirasi dan masukan terhadap pemerintah pusat,” ujar Achsanul.

Pria kelahiran Lenteng Sumenep yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, dirinya adalah wakil dari Partai Demokrat yang menjadi pendukung utama pemerintah. Sebagai kader partai dirinya wajib mendengar keinginan dan harapan masyarakat Madura. Terutama perihal percepatan pembangunan paska dibangunnya jembatan Suramadu.

“Saya hadir dan turun ke masyarakat adalah tugas kosnstitusional sebagai wakil rakyat. Nantinya saya akan lebih banyak mendengar dari masyarakat terutama terkait isu-isu politik, sosial dan pemerintahan,” terang Achsanul. (rud)

RIBUAN WARGA SUMENEP IKUTI BAKSOS POJUR

2011-08-04T20:47:00.000-07:00

Sumenep - Sebanyak 1500 warga Sumenep, mengikuti bhakti sosial (baksos) yang digelar POJUR bekerjasama dengan Lion Club Internasiol, Surabaya, Minggu (17/07) kemarin.

Ketua Pojur Sumenep, Ir. Achsanul Qasasi menjelaskan, kegiatan baksos yang dilakukannya itu berupa pengobatan gratis, khitanan massal, pemberian alat bantu dengar, kaca mata baca secara gratis, katarak dan bibir sumbing.

“Semua kegiatan itu disebar di 3 titik, yakni Kantor POJUR sendiri, Pondok Pesantren Al-Ashar dan Aula Kesenian RRI Sumenep.

Program ini memang dikhususkan bagi warga Sumenep yang kurang mampu. Mereka yang ikut didalamnya tidak dipungut biaya sepersen pun,”kata Achsanul Qasasi, pada wartawam di Kantor POJUR Sumenep, Minggu (17/07) kemarin.

Achsanul yang juga anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan XI Madura itu mengemukakan, tujuan dilaksanakannya baksos tersebut, untuk meningkatkan jaringan sosial dimasyarakat kurang mampu, utamanya dibidang kesehatan.

“Kita ketahui kalau tingkat kesehatan dikalangan masyarakat Sumenep masih rendah. Sehingga ada sebagian warga yang mengidap penyakit bawaan seperti halnya bibir sumbing dan benjolan dikepala. Nah, penyakit itulah yang kami upayakan mendapat pelayanan kesehatan secara gratis, selain sunnatan massal,” terangnya.

Untuk pasien bibir sumbing, kata Achsanul, langsung ditangani secara detail hingga dioperasi, tanpa mengeluarkan biaya satu rupiah pun.

“Kegiatan baksos tersebut, kami agendakan menjadi program rutin tahunan pojur. Jadi, baksos kali ini pertama kali dilakukan di Sumenep, selanjutnya akan bergeser ke Pamesakan, Sampang dan Bangkalan. Kami upayakan seluruh warga kurang mampu di Madura bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis,”ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, POJUR bersama Lion Club Internasional, juga memberikan sosialisasi mengenai kanker serviks, bagi kaum hawa di Kabupaten Sumenep. (*/rud)

Dari Aktifis, Pelaku Media dan Ketua Partai Termuda di Jatim

2011-06-17T01:36:00.000-07:00

Sosok Syafrudin Budiman, SIP

Syafrudin Budiman, SIP. Anak muda ini di kalangan Muhammadiyah Jawa Timur memang dikenal berbakat dalam dunia politik. Sejak aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2002.

Ia terkenal sebagai aktifis IMM yang pernah ditangkap oleh Polres Surabaya Utara karena terlibat demo memperjuangkan nasib buruh. Ia juga terkenal dengan wacana-aksi politik dari isu kampus sampai politik nasional.

Selanjutya ia sempat berhenti dari dunia aktifis (demonstran) dan aktif di bidang jurnalis. Tepatnya bekerja di Surabaya News (sekarang Surabaya Post) selama tujuh bulan. Namun, karena terpilih dan dapat amanah sebagai formatur terbanyak dalam Muscab Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Surabaya, ia kembali terjun dalam wadah gerakan mahasiswa.

Padahal dirinya tidak pernah mendaftar sebagai calon formatur. Akan tetapi seniornya Choirul Anam mantan Ketua Umum PC IMM Surabaya (sekarang anggota KPUD Surabaya), memasukkan namanya sebagai formatur. Mengingat Syafrudin dinilai berbakat dalam dunia politik dan direncanakan masuk di jajaran kepengurusan PC IMM Surabaya.

Pria kelahiran Sumenep 21 Mei 1980 ini akhirnya aktif kembali dan terpilih jadi Ketua Hikmah (Bidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan) IMM Surabaya dan berlanjut ke DPD IMM Jawa Timur sebagai Ketua Bidang Hikmah. Rudi Acong, begitu koleganya memanggilnya namanya, akhirnya memilih lebih fokus di IMM dan meninggalkan dunia jurnalistik.

Pada Muktamar IMM ke XII 2006 di Ambon ia menjadi Ketua Presedium Sidang dan dipercaya sebagai Pengurus Pusat IMM masa bakti 2006-2008. Bahkan dirinya sempat bergabung ke PAN Jawa Timur karena keterkaitan dengan Muhammadiyah. Ketika ditanya kenapa mundur dari PAN? Ia menjawab, "Saya ini kader IMM, kalau IMM dan AMM bikin partai, kenapa saya tidak bergabung."

“Wong ini rumah saya sendiri yang baru. Rumah lama saya sudah di jual dan berpindah tangan," ujar lulusan Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Nama dan tampang Syafrudin Budiman sering menghiasi media cetak dan elektronik ketika menjadi aktifis. wacana dan statemen-nya sering masuk di media-media lokal, nasional dan bahkan internasional. Terkait isu-isu politik dan pemerintahan.

Bahkan pernah ia kena semprit karena mengundang (alm) Munir ke SMU Muhammadiyah Pucang Surabaya yang kritis terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan negara dengan mengunakan tangan tentara. Selain itu soal statemen-nya di media LKBN Antara yang menyatakan Muhammadiyah Jawa Timur tidak ada masalah, jika partai baru lahir dari Angkatan Muda Muhammadiyah.

Semua orang tidak ragu lagi ketika Syafrudin Budiman dipercaya sebagai Sekretaris Inisiator Partai Matahari Bangsa (PMB) Jatim dan Sekretaris Pimpinan Wilayah PMB Jatim. Selain memang berbakat dalam dunia politik, dirinya juga lahir dari kalangan keluarga Politisi Muhammadiyah. Saat ia menjadi pendiri PMB usianya masih 26 tahun dan ia juga masih menjabat Ketua Bidang Sosek Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2006-2008.

Disaat usianya 31 tahun dirinya terpilih sebagai Ketua (Pj) Majelis Imarah Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PW PMB) Jawa Timur melalui reshuffle kepengurusan. Syafrudin saat ini adalah salah satu ketua partai termuda di Jawa Timur dari 34 parpol yang ada di Jawa Timur. Dirinya dipilih untuk menggantikan Mufti Mubarok karena terlibat aktif pada pendirian partai Nasdem dan Ormas Nasional Demokrat.

Wajar saja jika Syafrudin yang juga Konsultan Politik dan Media ini dipilih menjadi Ketua PW PMB Jawa Timur. Karena komitmen dan konsitensi perjuangannya tidak hanya mengedepankan gerakan prgamatis semata, tetapi tetap dalam gerakan politik istiqomah.

Dalam Rapimnas Partai Matahari Bangsa 30 April – 01 Mei 2011 di Hotel Gren Alia Cikini Jakarta, ia menyampaikan pidato politiknya. “Warga Muhammadiyah dan generasi muda-nya tidak bisa berpijak pada kaki orang lain, namun harus berpijak pada kaki sendiri. Mengingat cita-cita dan tujuan Muhammadiyah tergantung para kadernya. Termasuk keterlibatannya dalam dunia politik kebangsaan,” terang Syafrudin disambut aplaus dari peserta Rapimnas.

Sebelumnya Syafrudin menjadi Calon Anggota Legestalif (caleg) Daerah Pemilihan VIII (Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun) nomor urut 1, tetapi gagal terpilih. Namun dirinya tak pernah menyerah dan frustasi dalam perjuangan kerakyataan dan kebangsaan.

Aktif sebagai Konsultan Media dan Politik

Dengan pengalamannya dibidang media dan politik, Syafrudin kembali kedua gerakan intelektual dengan menjadi Analis Pemerhati Sosial Politik dan Media sebagai profesi dan mata pencahariannya. Dirinya sering diundang oleh TV, Radio dan media cetak untuk mengisi dialog dan wawancara tentang situasi politik lokal dan nasional.

Beberapa media tersebut diantaranya, JTV, Madura Channel, RRI, Nada FM, Suara Surabaya, Radio Muslim Surabaya dan berbagai media cetak dan eletronik lainnya. Syafrudin juga spesialis bidang media dalam Tim Kampanye dan Politik Personal Branding bagi calon bupati dan wakil bupati, serta anggota DPR RI, DPRD Jatim dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Sebagai analis media dan sosial politik saya sangat senang, sehingga bisa menyampaikan ide, gagasan dan bahkan kritik,” kata pria yang gemar musik hard rock ini.

Lahir dari keluarga Tokoh Muhammadiyah.

Syafrudin adalah cicit dari (Alm) KH.Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah jaman kemerdekaan, yang juga Inspirator berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia (MAIA) yang bermetamorfosa menjadi MASYUMI.

Kakenya (Alm) Ust. H. Abd.Kadir Muhammad (AKM) adalah Dai mantan Ketua PD Muhammadiyah Sumenep-Madura yang juga anggota DPRD Sumenep dari MASYUMI. Bahkan Bapaknya Ust. Zainudddin pernah menjadi Ketua PCM Sumenep/Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah.

Sedangkan Mardiyah Ibunya adalah mantan Ketua Umum Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah Sumenep (PD NA) periode 1992-1997. Kedunya sama-sama aktifis PII dan KAPPI/KAMMI tahun 66-67 dan sempat aktif di GPI underbow MASYUMI.

"Saya memang lahir dari keluarga politisi dan keluarga struktur Muhammadiyah, Malah yang mendorong saya bergabung ke PMB adalah keluarga. Ketika kami kedatangan KH. Imam Addaruqutni, Ketua Umum PP PMB di Sumenep Madura, yang menyambut hangat adalah keluarga besar AKM,” papar Koordinator Biro Politik DPD KNPI Jawa Timur ini. (tim)

Achsanul : Pemda dapat pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

2011-04-17T03:51:00.000-07:00

Pamekasan - Pemerintah Daerah akan mendapatkan pengalihan Pajak Bumi dan Bangungan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dimana pajak tersebut bisa menjadi masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat.

Informasi ini disampaikan, Achsanul Qosasi, Anggota DPR RI Dapil XI Madura, Jawa Timur saat melakukan sosialisasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB, Rabu (14/04) di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan. Kegiatan ini adalah program Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini mengatakan, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan terjadi perbaikan dalam reformasi keuangan. Pemerintah Daerah nantinya akan banyak menerima sumber dari segi pengelolaan dan pemungutan pajak.

“Otonomi atau desentralisasi keuangan benar-benar menjadi kenyataan untuk kemakmuran rakyat di daerah,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Menurut Achsanul juga diharapkan program pengalihan PBB-P2 dan BPHTB bisa membuat lebih efektif dan efisien dalam manajemen pengelolaan keuangan pajak. Sehingga sistem pengawasan akan lebih baik dan pertanggung jawabannya akan lebih jelas.

“Tentu ini akan mengurangi terjadinya kebocoran, mengingat hasil sumber pajak langsung di terima daerah. Rakyat bisa mengontrol secara langsung nantinya,” terang pria kelahiran Sumenep, Madura ini.

Kata Achsanul, ada lima pilar untuk membangun pemerintah yang kuat. Diantaranya, ekskutif, legeslatif, yudikatif, media dan kelompok masyarakat (civil society). Jika semua bergerak sebagaimana fungsinya masing-masing tentu Negara kita akan kuat.

“Kelima pilar tersebut harus bisa kerjasama dan saling menguatkan. Jangan sampai malah terjadi saling melemahkan,” pungkas Achsanul.

Achsanul menambahkan, pengembalian pajak pusat ke daerah ini Pemerintah Daerah diharapkan pengelolaan keuangan dikembalikan kembali ke desa dan kecamatan. Agar pembangunan infrastruktur di desa bisa lebih berkembang dan roda perekonomian bisa berjalan maksimal.

“Penerapan UU Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak yang dikembalikan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya, terutama yang berada di desa dan kecamatan,” tegas Achsanul yang juga pengurus pusat PSSI. (rud)

DPR Panggil BI dan Citibank Terkait Premanisme

2011-04-06T01:46:00.000-07:00

Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan memanggil pihak Bank Indonesia (BI) dan Citibank, terkait kasus meninggalnya nasabah yang diduga disiksa oleh debt collector kartu kredit.

Rencananya pihak terkait akan dipanggil untuk penuntasan kasus tersebut, untuk mengetahui cara penanganan kredit macet dalam sistem Perbankan Indonesia.

Hal ini disampaikan Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI saat dihubungi melalui telepon selulernya di Jakarta, Senin (04/04).

“Cara-cara premanisme harus segera dihentikan. BI harus segera mengeluarkan edaran yang berpihak kepada nasabah,” ujar Achsanul biasa kolega dekat memanggilnya.

Menurutnya, apabila ada nasabah “nakal”, itu sudah diatur dalam UU. Jangan pernah mengajak preman dalam sistem perbankan kita. Mengingat hal tersebut akan merusak sistem investasi dan menjatuhkan citra dunia usaha.

Kata anggota Fraksi Partai Demokrat berharap kedepan, bentuk non performing asset sales atau penjualan kredit macet perbankan kepada pihak lain harus diatur.

Bank tidak bisa menjual kreditnya tanpa persetujuan nasabah. Mengingat perjanjian kredit (PK)-nya hanya ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank yang bersangkutan. Tentunya tidak diperkenankan melibatkan pihak lain.

“Macetnya suatu kredit seringkali bukan semata mata kesalahan nasabah, tetapi juga bank berperan di dalamnya,” pungkas Wakil Rakyat dari Madura ini.

Achsanul mengatakan, masih banyak langkah langkah penyelesaian yang dapat diambil oleh pihak bank. Misalnya, Reconditioning (Perubahan Persyaratan), Rescheduling (Penjadualan ulang), Restucturing (perubahan struktur kredit), Injection (Penambahan Plafond) dan lainnya.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut, harus dilakukan oleh pihak perbankan dan merupakan kewajiban bank dalam membina nasabahnya. Namun, terkadang pihak bank seringkali mengambil jalan pintas dengan eksekusi dan menyerahkan kepada pihak lain dengan penagihan secara premanisme.

“Sering kali nasabah ditakut takuti, diancam, diganggu, diteror atau dengan cara cara lain yang membuat nasabah takut dan malu. Celakanya cara-cara ini banyak dilakukan oleh Bank Asing,” terang Achsanul dengan nada kesal.

Kata Achsanul, Bank Asing telah banyak sekali mengeruk keuntungan dari nasabah-nasabah dan memancing dengan “janji janji manis.” Sehingga akhirnya banyak rakyat kita terjerat dalam perangkat jebakan ekonomi yang tiada berujung. Denda dibesarkan, biaya-biaya aneh dikemas dalam bentuk fee dan penalty.

“Praktek seperti tak bisa diteruskan lagi, untuk itu kami akan memanggil pihak terkait untuk mengevaluasi semuanya,” tandas Bendahara PSSI ini.

Seperti diketahui, Sekjen Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Irzen Octa (50) tewas saat memroses penagihan kredit ke Citibank. Korban pada Selasa (29/3) pagi mendatangi kantor Citibank untuk melunasi tagihan kartu kreditnya yang membengkak.

Menurut korban, tagihan kartu kredit Rp 48 juta. Namun pihak bank menyatakan tagihan kartu kreditnya mencapai Rp 100 juta. Disana, korban kemudian dibawa ke satu ruangan dan ditanya-tanya oleh 3 tersangka. Usai bertemu 3 tersangka, korban kemudian tewas. (rud)

Achmad Iskandar Bantu Kelompok Tani Hand Sprayer

2011-03-30T22:07:00.000-07:00

Reses Anggota DPRD Jatim

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota DPRD Propinsi dari Dapil XI Madura Jawa Timur, Drs. Achmad Iskandar, M.Si saat reses serap aspirasi, memberikan membantu alat pertanian berupa hand sprayer untuk kelompok tani. Sumbangan itu diberikan kepada 60 kelompok petani saat acara reses di Desa Gingging, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.

“Bantuan ini saya berikan secara pribadi agar petani mampu meningkatkan produktifitas pertaniannya. Agar saat panen meningkat dan memperoleh hasil yang maksimal,” ujar Achmad Iskandar, Minggu (27/03).

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur ini mengatakan, petani merupakan sektor mata pencaharian utama masyarakat. Jika panen berhasil, tentu roda perekonomian di perdesaan akan berjalan lancar.

“Petani di Kabupaten Sumenep mencapai mayoritas 75 persen dan sisanya di sektor-sektor lainnya, tentu Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan didukung legeslatif akan berpihak pada petani,” terang Iskandar yang berasal dari Partai Demokrat.

Dalam reses menjaring aspirasi masyarakat banyak melakukan dialog dengan kelompok-kelompok tani. Banyak diantara mereka yang hadir menyampaikan aspirasinya. Mulai dari pertanyaan tentang pembangunan infrastuktur petani, peternakan, bantuan modal usaha, kesehatan dan pendidikan.

“Kami berharap kepada Bapak Iskandar bisa memperjuangkan kepada pemerintah untuk men-stop impor palawija, jagung, padi, kedelai dan daging. Yang perlu dilakukan adalah membantu petani dalam bentuk peningkatan teknologi pertanian, agar produktifitasnya meningkat,” kata Matlub Ansori, Ketua Kelompok Tani Nusantara.

Secara sigap, Achmad Iskandar menjawab pertanyaan tersebut. Ia mengatakan, Soekarwo, Gubernur Jawa Timur sudah menerapkan peraturan yang melarang barang-barang impor tersebut masuk Jatim. Namun, perihal kebijakan pusat yang bertentangan akan menjadi masukan dalam reses untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

“Di Jatim telah melarang impor beras, daging dan lainnya. Ini telah menjadi komitmen eksekutif dan legeslatif di Jatim. Pemerintah secara komitmen terus akan berpihak kepada petani,” pungkas Iskandar yang juga mantan Kepala Biro AP Pemerintah Propinsi Jatim.

Acara reses ini juga dihadiri perwakilan dari PT Bisi Internasional, Kediri, Jawa Timur yang telah bekerjasama dengan beberapa kelompok petani di Desa Ging-ging, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. (rud)

DPR Akan Sempurnakan RUU AP Seperti di Amerika

2011-03-28T02:24:00.000-07:00

Dubai – Panitia Kerja (Panja) Akuntan Publik Komisi XI DPR RI akan menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik (RUU AP) seperti di Amerika. Mengingat Amerika Serikat (AS) memang sudah lebih sempurna dalam regulasi keuangan.

Hal ini disampaikan Achsanul Qosasi, Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Panja Akuntan Publik ke Amerika dan Inggris, melalui rilis elektroniknya, Sabtu, (26/03). Saat transit di bandara Dubai, pulang menuju Jakarta.

“Produktifitas parlemen Amerika terhadap UU tidak banyak, karena hampir semua sudah diatur. Sehingga mereka hanya melakukan penyempurnaan (revisi) dalam regulasi UU AP-nya,” ujar Achsanul Qosasi yang juga Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR RI.

Menurutnya, di Amerika saat ini memiliki perangkat sistem pengawasan dan transparansi yang cukup. Diantaranya, American Institute of Certified Public Accountants (AIPCA) yang bertugas mengkaji sistem pemeriksaan, code of conduct dan standar audit dengan anggota 130 negara.

“Kalau di Indonesia kita sama dengan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia),” pungkas anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini.

Selanjutnya kata Achsanul Qosasi, di Amerika memiliki lembaga bernama Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) untuk mengawasi Konsultan Akuntan Publik (KAP), yang listed di pasar modal. Saat ini sudah ada sembilan KAP Indonesia yang sudah terdaftar di PCAOB.

Selain itu di Amerika juga memiliki lembaga bernama SEC (Security Exchange Commision), semacam Bapepam kalau di Indonesia. Dan terakhir Amerika memiliki lembaga Government Accountability Office (GAO) seperti Badan Pemerika Keuangan (BPK).

“Untuk masalah perijinan di Amerika tetap dari Federal State (Pemerintah), sehingga kita tidak perlu menyerahkan perijianan pada Council seperti yang selama ini di perdebatkan. Pemerintah tetap harus mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas yang nanti akan kita bentuk,” terang Achsanul Qosasi, pria kelahiran Sumenep, Madura ini.

Menurut mantan Direktur Bank Persyarikatan ini, untuk KAP asing nantinya harus mengikuti pola kita. Termasuk keanggotaan mereka di IAPI. Apabila mereka mamapu mengatur KAP kita, tentu kita juga harus mampu mengatur KAP mereka yang masuk ke Indonesia.

“recieprocal-nya jangan seperti selama ini, yang sangat tidak berimbang sama sekali,” terang Achsanul Qosasi yang berharap kedepannya terjadi perbaikan sistem Akuntan Publik. Sehingga nantinya KAP di Indonesia bisa dihandalkan di mata dunia internasional.

Sementara untuk pidana, mereka menyerahkan pada PCAOB dan tetap berdasar pada KUHAP. UU AP Amerika (Sarbanas Oxley Act) tidak mengatur teknis, sehingga peran lebih besar, ada pada PCAOB yang merupakan lembaga bentukan Kongres AS.

“Ini akan kita contoh dalam pembentukan lembaga, yang nantinya dimasukkan dalam salah satu pasal dalam RUU AP kita. Cuma akan berbeda dengan kita, karena SEC (Bapepam) di AS merupakan lembaga independen. Sedangkan di Indonesia dibawah koordinasi Menteri Keuangan,” Jelas pengusaha bidang mikro pertanian ini.

Achsanul Qosasi mengungkapkan bahwa, Kongres AS menyetujui UU AP tersebut secara mutlak dengan perolehan suara 423 setuju dan 3 menolak. Diharapkan proses penyempurnaan RUU AP bisa berjalan lancar dan sesuai waktunya. (rud)

Kewirausahaan Peternakan untuk Swasembada Daging

2011-03-23T22:34:00.000-07:00

Sumenep –

POJUR (Program Jaringan Usaha Rakyat) akan meningkatkan kewirausahaan peternakan untuk mendukung program pemerintah meningkatkan dan mengembangkan swa-sembada daging. Dimana POJUR melakukan pelatihan kewirausahaan peternakan sapi dan kambing.

“Dari satu sisi kami membantu program pemerintah menggalakan swa-sembada daging. Disatu sisi memberdayakan masyarakat khususnya kaum muda untuk belajar berwirausaha di bidang peternakan,” kata Nasiruddin Abbas, Direktur Eksekutif POJUR. Saat melakukan Pelatihan Kewirausahaan Peternakan di Rumah Aspirasi POJUR Jl. Dipenogoro 104 Sumenep, Selasa (22/3).

Menurut Nasir yang biasa dipanggil sahabatnya mengatakan, pengembangan peternakan sapi dan kambing prospek bisnisnya sangat bagus kedepan. Sehingga hal tersebut, bisa dikembangkan ke kecamatan jaringan POJUR, untuk memberdayakan dan meningkatan ekonomi anggota.

“Oleh karena itu sebelum mereka masuk pada pemeliharaan ternak. Tentu diperlukan pelatihan dan diharapkan bisa memiliki referensi yang kuat di bidang peternakan. Agar nantinya tidak salah langkah,” ujar Nasir.

Sementara itu, Achmad Alwan, Pengusaha Peternakan Sapi dan Kambing yang diundang dalam pelatihan mengatakan, menggeluti usaha peternakan sapi saat ini sangat susah. Mengingat harga daging rendah disebabkan banyaknya impor daging yang datang dari Australia.

“Saya mengusulkan sementara waktu bisa menjadi peternak kambing, mengingat harga di pasaran masih stabil. Namun tidak menutup kemungkinan kedepan menjadi peternak sapi bisa lebih prospek secara bisnis,” terang Achmad Alwan pengusaha asal Gapura, Sumenep ini.

Pria yang pernah bekerja di perusahaan tambang Gold Division Rio Tinto Mining (1993-2006) ini menjelaskan bahwa, jika ingin berternak sapi dan kambing yang perlu disiapkan awal adalah kandang dan pakan ternak. Jika kedua syarat ini disiapkan tentu akan mempermudah pengembangan peternakan.

“Selanjutnya perlu disiapkan makanan yang memiliki kalori dan protein tinggi untuk meningkatkan bobot daging ternak. Jika ternak kita sakit juga perlu disiapkan obat-obatan yang memadai,” kata pengusaha yang memiliki sertifikat Green Belt, Six Sigma Procces dan Kepala Tekning Tambang.

Dihadapan peserta pelatihan yang antusias dirinya menyatakan, kalau ingin menjadi pengusaha sukses harus dimulai hari ini dan jangan menunggu besok. Harus punya kemauan dan komitmen yang kuat dalam mengembangkan usaha.

“Pikirkan suatu usaha setelah itu bertindak cepat, Insya Allah bisa sukses,” ujar Achmad Alwan.

Dirinya juga menyarakan pelaku usaha bisa menggunakan manejemen APES (Action, Problem, Evaluation and Solution. Action sebagai bentuk tindakan nyata dan tanpa menunggu waktu. Problem sebagai bentuk bahwa setiap melakukan usaha pasti akan datang kendala-kendala.

Selanjutnya, Evaluation sebagai bentuk upaya mengevaluasi dan menginstropeksi kelemahan. Terakhir adalah Solution sebagai bentuk upaya menyelesaikan masalah-masalah yang datang.

“Pikirkan suatu usaha setelah itu bertindak,” papar mantan karyawan perusahaan tambang LXML Gold & Copper, LAO PDR (2006-2007) ini. (rud)

Komisi XI Targetkan RUU AP Selesai Sebelum 2012

2011-03-23T03:01:00.000-07:00

Washington DC – Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyatakan, bahwa Rancangan Undang-Undang Akuntan Public (RUU AP) ditargetkan selesai akhir 2011. Mengingat pada 2012, Republik Indonesia akan bergabung dalam organisasi IFRS (International Financial Report Standard) yang berkiblat ke Negara USA/Inggris.

“RUU AP ini merupakan salah satu bagian dari reformasi keuangan Republik Indonesia yang tentunya harus selesai 2011 ini,” kata Achsanul Qosasi melalui rilis elektroniknya saat melakukan kunjungan kerja ke Amerika, Selasa (22/03).

Wakil rakyat dari dapil XI Madura Jawa Timur ini melakukan kunjungan Amerika dan Inggris dari 21 Maret sampai 24 Maret 201.

Menurutnya, dalam RUU AP ini pihaknya belum mengambil keputusan terhadap tiga hal. Diantaranya, perijinan, Akuntan Publik Asing (termasuk proses rekruitmen CPA) dan Sangsi Pidana.

“Ketiganya sangat terkait dengan AP asing yang berasal dari kedua negara tersebut (biasa disebut The Big Four),” ujar Achsanul Qosasi yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini.

Ia menjelaskan, bahwa reformasi keuangan Republik Indonesia, harus berdasarkan pada tiga hal. Diantaranya yaitu, reformasi bidang makro prudential (ada 6 UU baru dan 9 UU yang harus direvisi), reformasi bidang pengawasan (RUU OJK) dan reformasi bidang protokol penanganan krisis (RUU JPSK).

“Sehingga berdasarkan tigal hal tersebut. Nantinya, diharapkan sistem keuangan Indonesia harus terintegrasi dengan sejumlah Negara, agar lebih mudah memasuki IFRS. Seperti yang sudah dicanangkan pemerintah sejak mantan Menteri Sri Mulyani,” terang Achsanul Qosasi.

Selain itu kata pria yang dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono ini mengungkapkan bahwa, pihaknya akan menuntaskan 6 UU baru. Yaitu UU Transfer Dana sudah selesai 100%, UU PPATK sudah selesai 100% dan UU Mata Uang sudah 99%.

Selanjutnya UU Akuntan Publik memasuki penyelesaian 90%, UU OJK sudah 95% dan UU JPSK baru memasuki tahap penyelesaian 20%.

Sementara itu pihak pihaknya juga akan merubah 9 UU. Diantaranya, UU Perbankan, UU BI, UU Pasar Modal, UU Dana Pensiun, UU Asuransi, UU 49/60, UU Keuangan negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Bappenas.

“Semuanya sudah masuk dalam prolegnas dan menjadi tugas komisi XI untuk menyempurnakan dan menyelesaikannya,” kata Achsanul Qosasi penuh optimis menyelesaikan semuanya. (rud)

POJUR Gelar Pelatihan Manajemen Koperasi

2011-03-22T01:36:00.000-07:00

Sumenep –

Dengan penuh semangat sebanyak puluhan anggota koperasi POJUR (Pogram Jaringan Usaha Rakyat) mengikuti Pelatihan Manajemen Koperasi. Acara ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang operasional dan tehnis pelaksanaan.

Hal ini disampaikan Agus Suryawan, Ketua Koperasi POJUR saat ditemui di Rumah Aspirasi POJUR, Jl. Dipenogoro 104, Karangduak, Sumenep, Senin pagi (21/03).

“Acara ini kami kemas dalam bentuk diskusi terbatas untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang manejemen koperasi,” ujar Agus biasa temannya memanggil.

Direktur Administrasi POJUR ini mengatakan, pembicara yang hadir dalam acara ini adalah Masyudi, S. Ag, Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT NU Kecamatan Gapura. Pihaknya, sengaja mengundang Masyudi mengingat beliau memiliki kapasitas yang mumpuni dalam dunia perkoperasian.

“Pemateri yang kami undang telah berhasil mengembangkan koperasi syariah di Kecamatan Gapura sejak 2004 sampai 2011 dengan sukses. Bahkan, koperasi BMT NU Gapura dari modal 400 ribu sudah meningkat menjadi 2,9 M,” kata Agus.

Menurutnya, diharapkan setiap peserta pelatihan yang juga anggota Koperasi POJUR dapat menyerap ilmu dan wawasan, yang luas tentang pengetahuan koperasi. Mereka bisa berdiskusi dan belajar mengembangkan manejemen Koperasi POJUR yang baru berdiri.

Selain itu kata Agus Suryawan, kami juga mengundang pemateri Achmad Zaini Kabid Kelembagaan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep. Dimana beliau nantinya akan mengisi materi tentang manejemen kelembagaan koperasi.

“Materi ini akan difokuskan kepada bagaimana peserta mengetahui tentang syarat-syarat formal pendirian koperasi. Selanjutnya juga untuk mengetahui langkah-langkah awal operasional tehnis pendirian koperasi,” terang Agus yang juga pengusaha muda ini. (rud)

POJUR Bangun Kemitraan UKM dan Koperasi

2011-03-02T21:43:00.000-08:00

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

POJUR (Program Jaringan Usaha Rakyat) akan membangun kemitraan usaha dengan memberdayakan Usaha Kecil dan Menegah (UKM), dan Koperasi. Pelaksanaan ini akan menggandeng Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep, serta Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).

Rencana program pemberdayaan yang akan dilaksanakan, adalah pengembangan usaha makanan ringan/camilan lokal Sumenep dan pengembangan kerajinan wisata Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, juga tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan pada bidang pertanian dan peternakan.

Hal ini disampaikan Nasiruddin Abbas (Direktur Eksekutif Rumah Aspirasi POJUR), saat melakukan Audensi dengan jajaran Direksi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di Jl. Trunojoyo, Sumenep, kamis lalu. Hadir juga dalam audensi yaitu, Agus Suryawan (Direktur Adminsitrasi), Sarbini (Direktur Program ), S. Budiman (Direktur Media), Ainur Rahman (Bidang Umum) dan Fatimatuz Zahra (Sekretaris Eksekutif).

“Saat ini, usaha makanan ringan/camilan Sumenep sangat memiliki potensi perluasan pasar dengan kemasan yang lebih marketable. Tentu ini bisa diberdayakan secara serius, baik dari lisensi, produksi, pemasaran dan manejemen keuangan-nya,” terang Nasir dengan nada rendah.

Menurut mantan aktivis HMI ini, banyak kendala yang ada selama ini, mengingat minimnya packaging atau kemasan yang lebih menarik. Termasuk juga kendala lisensi produksi dan sertifikasi halal, serta minimnya pemasaran yang lebih luas.

“Jangan sampai produk-produk Sumenep dibawa keluar kota. Setelah dikemas lebih menarik, malah produksi-nya dipasarkan lagi di Sumenep . Ini sungguh menjadi ironi,” kata Nasir berharap UKM dan Koperasi di Sumenep bisa bangkit sebagai penyangga ekonomi rakyat.

Agus Suryawan, Direktur Administrasi POJUR menambahkan, pengelola UKM dan Koperasi yang akan diberdayakan adalah anggota dan masyarakat umum jaringan POJUR. Mereka juga akan diberikan penyuluhan dan pelatihan. Bagaimana mengelola pengembangan usaha dan produktifitas yang lebih baik.

“Setelah mereka dilatih, tentu nantinya akan membuka wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Sehingga UKM dan Koperasi tersebut siap mengembangkan usaha dan meningkatkan produktifitasnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sanusi Anwar, SE Diretur BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mengatakan, sangat menyambut baik keinginan POJUR, untuk memberdayakan UKM dan Koperasi. Pihaknya siap melakukan kerjasama pendampingan dan pelatihan.

Pihak BPRS kata Sanusi, juga ingin membuka wawasan bersama kepada UKM dan Koperasi yang akan diberdayakan POJUR. Dimana mereka wajib mengetahui permasalahan pasar dan permasalahan tehnis UKM di lapangan.

“Tentu ini diharapkan tepat sasaran dalam pembiayaan, serta dapat mengukur sejauh mana potensi bisnis dan pemasaran-nya,” ujar Sanusi.

Menurutnya, kami dari BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Sumenep, dalam melakukan pengembangan potensi usaha. Dalam bentuk diserfikasi produk unggulan dan pemasaran produk.

“Salah satunya pengurusan packinging, ijin produk halal, terdaftar dan penetapan kadaluarsa. Kita juga akan membantu melengkapi legalitas dan kualitas produk-nya,” pungkas Sanusi.

Pria berambut putih ini berharap, kedepan produk unggulan UKM dan koperasi bisa masuk ke pasar modern dan tradisional. Tentu nantinya akan ada peningkatan keuntungan yang lebih baik.

“Kalau di Garut bisa memasarkan dodol dengan kemasan yang lebih baik. Kenapa kita tidak bisa melakukan yang seperti ini,” kata Sanusi dengan penuh nada optimis.

Sementara itu Novi Sudjatmiko, Kabag Opersional BPRS Bhakti Sumenkar Sumenep menambahkan, bahwa BPRS Bhakti Sumekar, dalam membantu modal pengembangan usaha tidak hanya mengedepankan keuntungan atau profit semata. Namun, juga mengedepankan azas manfaat atau benefit.

“Kami juga telah menggandeng tim konsultan IEU ((Indonesian European University) dalam melakukan pengembangan usaha dan pemasaran produk unggulan. Dimana sudah dikemas lebih baik dan siap dipasarkan ke masyarakat,” kata Novi Sudjatmiko. (rud)

Achsanul : Ada Skenario Hentikan Kasus Mafia Pajak

2011-02-28T08:51:00.000-08:00

Surabaya - Ruang Aspirasi Rakyat

Wakil Ketua Komisi XI, Achsanul Qosasi sekaligus juru bicara Partai Demokrat menilai ada skenario menghentikan penuntasan kasus hukum mafia pajak. Terbukti banyak pihak menginginkan penuntasan kasus tersebut, diarahkan menuju ke-ranah politik.

Achsanul Qosasi saat ditemui di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jum’at (25/02) mengatakan, apabila kasus hukum mafia pajak masuk ke-ranah politik, otomatis kasus hukumnya akan berhenti. Sedangkan kalau terus di bawah ke-ranah politik, yang terjadi hanyalah kegaduhan politik.

“Jika masuk ke-ranah politik, butuh waktu lama dan negoisasi panjang. Dimana pada akhirnya kasus pemberantasan mafia pajak akan berjalan ditempat,” ungkap Achsanul Qosasi, anggota DPR RI asal Dapil XI, Madura - Jawa Timur ini.

Menurut Achsanul, pada awalnya dirinya melalui Partai Demokrat setuju untuk membongkar pemberantasan mafia pajak. Terutama dalam mengusulkan pembentukan Pansus pemberantasan mafia pajak. Namun, isu tersebut bergeser pada hak angket yang ditujukan kepada pemerintah.

“Awalnya saya-pun mendukung dan ikut tanda tangan. Akan tetapi karena bergeser menjadi hak angket, akhirnya kami menolak,” terang pria yang dekat dengan Presiden SBY ini.

Achsanul mengatakan, belakangan ada yang terancam dengan penuntasan kasus hukum mafia pajak yang melibatkan tersangka Gayus Tambunan. Mengingat KPK sudah memanggil Gayus Tambunan yang sudah menyebut 44 perusahaan pengemplang pajak.

“Kami sudah berhasil menghadang angket yang telah dibawah ke paripuna. Alhamdulillah berhasil walau menang selisih dua suara,” ujar Achsanul dengan sedikit santai setelah mengingkuti rapat paripurna usulan Hak Angket Pajak.

Sebelumnya, Selasa (22/2) usulan Hak Angket Pajak ditolak DPR. Dari pemungutan suara terbanyak (voting), tercatat 266 anggota DPR menolak, dan 264 anggota menerima usulan pansus itu.

Dari 266 yang menolak, tercatat 145 anggota berasal dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), 43 anggota dari F-PAN, 26 dari F-PPP, 26 dari F-PKB, dan 26 dari F-Gerindra. Sedangkan dari 264 anggota yang menerima terdiri F-PG 106 anggota, 84 dari F-PDIP, 56 F-PKS, 2 dari F-PKB, dan 16 dari F-Hanura.

Achsanul Qosasi menambahkan, para pendukung angket sebenarnya salah sasaran. Seharusnya, mereka terlibat aktif dalam pengawasan terhadap pemberantasan kasus mafia pajak. Dimana praktek skandal pajak ini tidak hanya terjadi di pusat. Namun, juga terjadi di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Kata Achsanul, usulan pembentukan pansus seharusnya cukup di rapat gabungan Komisi III dan XI DPR RI. Mengingat yang bermasalah adalah petugas pajak dan wajib pajak berselisih. Sehingga jika terjadi sengketa pajak atau kasus pajak cukup diselesaikan di ranah hukum.

“Seperti polisi dan pelanggar lalu lintas, jika ada masalah cukup diselesaikan secara hukum. Namun, jika terbukti terjadi penyuapan, tentu juga diselesaikan secara hukum. Bukan malah masuk ke-ranah politik,” jelas pria kelahiran Sumenep – Madura ini.

Dalam penyataan terakhirnya, Achsanul Qosasi menjelaskan, penuntasan kasus hukum mafia pajak mutlak harus dituntaskan. Kasus ini jangan sampai berhenti pada Gayus Tambunan. Diharapkan perusahaan yang terlibat praktek mafia pajak dengan Gayus Tambunan juga dijerat.

“Hukum harus menjadi tonggak bersama dan jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun. Termasuk para anggota DPR dan Pemerintah,” kata Achsanul. (rud)

Menjemput Aspirasi Masyarakat Secara Langsung

2011-02-22T22:25:00.000-08:00

Achsanul Qosasi, Wakil Rakyat Madura Buka Rumah Aspirasi

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP

Pemerhati Sosial Politik dan Media

Beberapa waktu lalu anggota DPR RI pernah mengusulkan setiap wakil rakyat dianggarkan pembentukan Rumah Aspirasi di daerah pemilihan-nya masing-masing. Akan tetapi gagasan ini termentahkan dan ditolak banyak pihak. Sebab dinilai boros dan menghabiskan anggaran dana cukup besar. Padahal tujuan tempat serap aspirasi secara langsung tidaklah sepenuhnya salah.

Berbeda dengan Achsanul Qosasi, anggota DPR RI dari Dapil XI (Bangkalan, Sampang Pamekasan dan Sumenep), Madura - Jawa Timur. Dirinya tetap serius dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Madura. Oleh karena itu Achsanul Qosasi tak pernah mengurungkan niatnya, untuk membuka Rumah Aspirasi di daerah pemilihan-nya.

Tepat Sabtu, 5 Februari 2011 di Jalan Dipenogoro 104, Karangduak - Sumenep, anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI ini meresmikan Rumah Aspirasi. Wadah yang menampung aspirasi dan keinginan masyarakat ini diberi nama ‘POJUR’. Biasa disingkat Pojok Jaringan Usaha Rakyat, dengan slogan "Bersama Membangun Madura."

Hadir dalam acara peresmian tersebut diantaranya, tokoh masyarakat, LSM, Mahasiswa, Kepala Desa, Pengusaha dan pengurus Partai Demokrat setempat. Tak luput dari perhatian, juga hadir seluruh anggota DPRD di empat Kabupaten Se-Madura.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi XI (Perbankan dan Keuangan) ini mengatakan, pendirian Rumah Aspirasi adalah wujud komitmen dirinya dalam memperjuangkan kesejahteraan dan pembangunan Madura. Terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur, perekonomian, pertanian, perikanan kelautan, pendidikan dan kesehatan.

“Saya sebagai wakil rakyat Madura di Senayan, akan terus berusaha dan berjuang membangun Madura. Perjuangan itu melalui hak pengawasan, hak legeslasi dan hak pengajuan anggaran untuk kesejahteraan Madura,” ujar Achsanul, biasa dipanggil oleh kerabat dekatnya.

Namun kata Achsanul, tanpa melakukan serap aspirasi secara langsung pihaknya akan mengalami kendala-kendala. Dengan turun secara langsung kepada masyarakat, pihaknya akan mengetahui prioritas keinginan dan harapan masyarakat.

Dihadapan undangan yang hadir pada peresmian Rumah Aspirasi, Achsanul Qosasi mengungkapkan, sudah ada salah satu bukti keberhasilan perjuangannya. Pada anggaran APBN 2011, dirinya berhasil memperjuangkan program pelebaran jalan raya di Madura. Dana pelebaran tersebut disiapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp 110 miliar, dari ujung Bangkalan hingga Sumenep.

”Program pelebaran jalan utama ini adalah upaya percepatan distribusi roda perekonomian untuk menarik investasi dari luar. Proyek ini lahir untuk kemajuan dan kesejahteraan Madura yang jumlahnya penduduknya sudah mencapai 3,5 juta lebih,” pungkas pria kelahiran Sumenep, 10 Januari 1966 ini.

Selain itu sebagai wakil rakyat Madura, dirinya terus mendorong Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) melakukan percepatan pembangunan Madura. Terutama dalam pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, pasca pembangunan jembatan Suramadu.

“Saya sudah ketemu pengelola BPWS dan saya katakan bahwa tidak ada langkah lain memajukan Madura. Kecuali, pembangunan peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur segera dilaksanakan,” kata Achsanul yang juga Ketua Masyarakat Enterprenuer Indonesia.

Sekretaris (Bidang Perbankan dan Keuangan) DPP Partai Demokrat ini mengatakan, Madura tanpa persiapan infrastruktur atau sarana menunjang. Maka proyek besar Jembatan Suramadu akan sia-sia dan kurang bermanfaat. Setelah satu tahun ini, belum bisa menggairahkan perekonomian dan hanya berguna mempercepat perjalanan saja.

Menurutnya, BPWS diharapkan mampu menjalankan progam-program di Madura dengan baik. Mengingat pembangunan sarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, adalah langkah awal menuju kemajuan seluruh Madura.

Selain itu mantan bankir menuturkan, percepatan kemajuan Madura harus diimbangi dengan pemerataan pembagunan antara daratan dan kepulauan. Dengan perimbangan dan berkeadilan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, akan dirasakan semua pihak.

Mantan anggota Pansus Century ini dengan tegas menyatakan, membangun Madura juga harus dimulai dari pelosok terpencil dan kepulauan. Jika pembangunan dimulai dari tempat tersebut, maka akan mempercepat kemajuan Madura secara komperhensif.

“Madura bukan hanya daratan saja, tetapi juga meliputi daerah kepulauan yang sangat jauh letaknya. Daerah kepulauan tersebut tersebar di pulau kecil-kecil dan jumlahnya ratusan. Tentu kepulauan harus bisa juga menikmati pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya,” jelas Achsanul.

Sementara itu Achsanul Qosasi menambahkan bahwa, masyarakat Madura adalah agraris dan dan mayoritas bergelut di bidang pertanian. Salah satu cara meningkatkan taraf hidup masyarakat Madura adalah memberdayakan petani.

“Saya akan memperjuangkan kepentingan masyarakat petani di Madura melalui program-program pemberdayaan dari pusat. Misalnya dalam bentuk bantuan modal kredit yang dikelola kelompok tani melalui lembaga keuangan mikro (LKM),” kata Achsanul.

Menurut Achsanul, Petani adalah golongan orang yang paling sabar di Indonesia. Ketika ada gejolak dan cobaan apapun yang menimpa, mereka masih tetap bercocok tanam. Untuk itulah peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diperlukan. Kehadiran LKM adalah untuk menjadi lembaga intermediary (perantara), dalam lingkup kecil pedesaan.

“Pendekatan yang dilakukan dalam membina LKM, tentu lebih dititikberatkan pada kebiasaan masyarakat setempat di Madura,” ujar Presiden Direktur PT Garuda Tani Nusantara (Gatara Group).

POJUR untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Selain untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, Rumah Aspirasi POJUR sengaja didirikan untuk pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mengingat saat ini masyarakat sangat mengharapkan program nyata yang bisa dirasakan langsung.

Hal ini disampaikan Nasiruddin Abbas, Direktur Eksekutif POJUR saat ditemui di sela-sela aktifitas kerjanya, di Kantor Rumah Aspirasi POJUR Sumenep, Senin, (7/02). Ia mengatakan, POJUR dikelola secara profesional dengan merekrut 8 tenaga staf profesional dan mumpuni.

Struktur Rumah Aspirasi terdiri dari satu orang Direktur Eksekutif, tiga orang Direktur operasional (Bidang Program, Bidang Media dan Bidang Administrasi). Selain itu di back-up masing-masing satu orang di bagian Keuangan, Umum dan Sekretaris Eksekutif.

“Saat ini kegiatan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diantaranya, pengembangan ternak sapi, pengembangan ekonomi mikro melalui koperasi, pelatihan keterampilan kewirausahaan/life skill dan pendampingan pada kelompok tani,” terang Nasir yang juga mantan Pengurus PB HMI.

Sebagai Rumah Aspirasi rakyat, kantor POJUR buka setiap senin dan jum’at, dengan jam kerja mulai 09.00 – 15.00 WIB. Kantor ini juga siap menampung semua usulan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat, yang ditujukan kepada Bapak Achsanul Qosasi.

Kata Nasir, lewat program serap aspirasi inilah diharapkan peran sosial dan politik Achsanul Qosasi bisa dirasa secara nyata dan langsung. POJUR menjadi wadah personal branding pencitraan Achsanul Qosasi kepada masyarakat.

Nasiruddin Abbas, dengan sedikit santai diruang kerjanya menjelaskan, POJUR juga bisa disebut lembaga swadaya masyarakat. Dimana bisa bekerja sama dengan siapa saja. Baik dengan instansi swasta, BUMN dan bahkan instansi pemerintah.

Contohnya saat peresmian kantor POJUR, kami bekerjasama dengan Bank BUMN memberikan bantuan CSR. Bantuan itu diberikan kepada 35 lembaga pendidikan atau yayasan tersebar di seluruh Madura. Batuan tersebut, ada yang berupa uang tunai sebesar 5 juta dan seperangkat komputer.

“Kami sebagai pengelola Rumah Aspirasi, akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Madura,” kata Nasir dengan penuh optimisme.

Sementara itu Agus Suryawan Ketua Koperasi POJUR mengatakan, berdirinya koperasi diharapkan bisa mensejahterakan pengurus dan masyarakat simpatisan POJUR. Koperasi ini akan bergerak di usaha simpan pinjam dan usaha retail.

“Kami akan melibatkan pengurus POJUR Kordinator Kecamatan dan Koordinator Desa menjadi anggota koperasi. Dimana nantinya mereka juga terlibat mengelola unit koperasi simpan pinjam di setiap kecamatan,” ujar Agus.

Direktur Administrasi POJUR ini menjelaskan, secara tehnis tentu setiap anggota atau masyarakat yang akan mengajukan akan dilakukan survey terlebih dahulu. Kira-kira usaha apa yang sudah dirintis sebelumnya.

“Jika lolos survey mereka akan disetujui kredit simpan pinjamnya. Sesuai kebutuhan dan batasan kredit yang ada diberikan,” jelas pria setengah baya ini. (rud).

Biografi Achsanul Qosasi, Wakil Rakyat Madura

2011-02-15T23:50:00.000-08:00

Sumenep - Ruang Aspirasi Rakyat

Mantan Project Director untuk Program USDA ini memiliki pengalaman dan kemampuan dalam Micro Credit. Sejumlah Koperasi dan LSM yang bergerak dalam usaha simpan-pinjam, pertanian dan Usaha Kecil, telah banyak mendapatkan jasa dan pengalamannya melalui program Assistensi dan Pendampingan yang menitik beratkan pada Capacity Buiding dan Business Development Services, yang memang sangat dibutuhkan oleh pelaku Usaha Mikro dan pengusaha sektor informal.

Pengusaha Kecil Mikro & Pengusaha Pertanian di Indonesia memang merupakan pasar potensial yang membutuhkan bimbingan dan pendampingan. Di Indonesia diperkirakan ada 5 juta Pengusaha Besar dan menengah, sedangkan Petani dan Pengusaha Pertanian sekitar 120 juta, pengusaha mikro sangat besar, mungkin jumlahnya hampir 25% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini merupakan pasar yang sangat potensial bagi Lembaga Keuangan / Perbankan untuk menggarap pasar ini, dengan sistem dan sentuhan yang khusus, disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.

Menurut Achsanul, Petani adalah golongan orang yang paling sabar di Indonesia, gejolak dan cobaan apapun yang menimpa, mereka masih tetap bercocok tanam. Sedangkan Pengusaha kecil di Indonesia, menurut Achsanul, merupakan pengusaha yang tangguh dan tahan banting, mereka bisa bertahan dengan tingkat margin yang fluktuatif, persaingan yang tinggi, jam kerja yang tidak menentu, bahkan selalu berhadapan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah yang cenderung berubah-ubah. Mereka tidak kenal Net Margin, tidak paham inflasi, bahkan tidak mengenal Hari libur, yang mereka tahu adalah bagaimana menjual dan tetap terus berjualan sampai akhir hayat.
Disinilah peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diperlukan. Kehadiran LKM adalah untuk menjadi lembaga intermediary (perantara), dalam lingkup kecil pedesaan. Saat ini LKM tumbuh begitu pesat, disamping adanya BPR dan Lembaga Keuangan Desa yang saat ini telah melayani mereka di tingkat Kecamatan dan Pedesaan. Bahkan Bank Danamon (Danamon Simpan Pinjam) hadir memperketat persaingan dengan BRI dan Bukopin yang telah lebih dulu eksis melalui Swamitra-nya.

Pendekatan yang dilakukan Achsanul Qosasi (AQ) dalam membina LKM dan Pengusaha Mikro lebih dititikberatkan pada ‘kebiasaan masyarakat setempat’. Karena Pengusaha kecil adalah ‘pengusaha yang bekerja berdasarkan kebiasaan dan pengalaman’. Apabila kebiasaan dan pengalaman itu di-ubah, maka akan menimbulkan kebingungan baru yang berakhir pada keputus-asaan. Dengan dasar itulah maka diharapkan agar Pemerintah menciptakan program yang konsisten dan berkesinambungan, sehingga akan muncul ‘kebiasaan’ yang melekat dan terbangun seiring dengan tumbuhnya pengusaha kecil yang akan menjadi Enterprenuer Pedesaan.

Achsanul telah mempelajari sejumlah Program yang diterapkan sejumlah Negara seperti Philipina, Bangladesh dan India. Metode Grameen Bank Aproach yang dipelajari Achsanul beberapa tahun lalu, memang sulit diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, menurut Achsanul, perpaduan antara Grameen Bank (Bangladesh), Credit Union (India,philipina), dan program Koperasi kelompok -tanggung-renteng (Indonesia) dapat dijalankan sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. “Kebiasaan dan beragamnya Adat inilah yang menyebabkan perbedaan keberhasilan (kegagalan) disetiap daerah, sehingga dibutuhkan perbedaan system, perbedaan program dan perbedaan jenis fasilitas.” Ujarnya.

Lahir di Sumenep, Madura, 10 Januari 1966. Putra KH. Baha’udin Mudhary (alm), ahli Metapisika, dan seorang Ulama Besar Madura. Berkarir 15 tahun di Perbankan dan pernah menjadi Director Micro Credit Indonesia (NGO Canada), Project Director Program USDA yaitu perogram pembiayaan untuk pengusaha kecil menengah dan Koperasi yang berkonsentrasi pada Usaha Kecil dan Pertanian. Serta sejumlah pengalaman organisasi dan usaha: Ketua Binagro, Pengurus Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mantan Tim Ahli F-KB DPR-RI, Bendahara Umum PBR, Pengurus PSSI (Direktur Keuangan dan Ketua Komisi Anggaran PSSI), pernah menjadi Direktur Bank Swasta Nasional, Direktur Eksekutif Technopreneur Indonesia dan sebagai Ketua Masyarakat Enterprenuer Indonesia. Saat ini aktif sebagai Presiden Direktur PT Garuda Tani Nusantara (Gatara Group), yaitu suatu Kelompok Usaha yang bergerak dalam Bidang Produksi, Distribusi, konsultasi yang berkonsentrasi pada Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro. Untuk mempermudah pelayanan dan pembinaan tersebut, Gatara Group telah memiliki perwakilan di seluruh Indonesia.

Dalam melakukan pembinaan dan pendampingan usaha, Madura dibuat terpisah dari Kantor Pelayanan Gatara Group di Surabaya (Jawa Timur), karena: ”Madura memiliki system dan budaya usaha yang berbeda yang hanya dapat dipahami oleh orang Asli Madura, termasuk orang Madura yang ada di kawasan pesisir pantura”, katanya. (aq)

DPR Harus Aktif Awasi Transfer Pricing

2011-02-11T17:21:00.000-08:00

Jakarta – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI mengusulkan DPR RI lebih aktif melakukan pengawasan, guna mendesak pihak pemerintah lebih serius menangani masalah “Transfer Pricing”. Mengingat banyak perusahaan multinasional yang ada di dalam negeri justru menanggung beban sendiri, padahal seharusnya ditanggung induk di luar negeri.

“Sehingga perusahaan-perusahan tersebut memiliki biaya yang tinggi untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang semestinya tidak dibiayai oleh negara. Akibatnya laba perusahaan menjadi kecil dan otomatis pajakpun menjadi kecil,” kata Achsanul Qosasi, melalui siaran pers-nya, Jum’at (11/2).

Bahkan, kata Achsanul, terkadang negara dibuat rugi, agar bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak. Hal ini harus disikapi dengan serius, supaya kebutuhan negara untuk melayani rakyatnya bisa lebih optimal.

Melalui Partai Demokrat dirinya seringkali meneriakkan kasus “Transfer Pricing” dalam sidang Paripurna DPR-R. Fraksi Partai Demokrat juga sudah meminta Kementerian Keuangan (cq. Dirjen Pajak) untuk membuat direktorat khusus yang khusus menangani “Transfer Pricing”.

Menurut Achsanul, total subsidi APBN 2011 Rp.93 Triliun diperkirakan akan membengkak sebagai akibat dari lonjakan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai angka 100 U$/barrel. Padahal pemerintah melalui Kementerian ESDM, sampai saat ini belum mengambil keputusan terhadap langkah langkah yang seharusnya perlu diambil.

“Seharusnya Kementerian ESDM segera melakukan penghematan pada kendaraan pribadi yang menyerap hampir Rp.28 Triliun. Dimana subsidi harus dikurangi, karena telah menghabiskan 14 juta kiloliter dalam 1 tahun di 2010,” terang anggota DPR RI dari Dapil XI Madura, Jawa Timur ini.

Namun mantan banker ini menambahkan, apabila pembatasan subsidi hanya menghemat kurang dari Rp.5 Triliun, sebaiknya tidak perlu dijalankan. Sebab, dampak ekonomisnya sangat kecil dan hampir tidak dapat dirasakan manfaatnya.

Sementara dampak politis tentunya akan sangat meluas dirasakan masyarakat. Tentu hal ini akan menjadi diskusi public yang ujung-ujungnya akan mendeskreditkan pemerintah juga.

“Kita jangan sampai terjebak dalam memikirkan penghematan atau pengurangan biaya saja. Sementara kita belum maksimal dalam memikirkan tentang peningkatan penerimaan pemerintah (goverment income),” ucapnya. (rud)

AQ : Kader Demokrat Wajib Dukung Pemerintah Daerah

2011-02-08T22:58:00.000-08:00

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, anggota DPR RI menghimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat (PD) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Mengingat keberhasilan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah bagian dari kesuksesan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono.

Pernyataan ini diungkapkan Achsanul Qosasi yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) saat ditemui di Sumenep pekan lalu. Achsanul Qosasi menghadiri peresmian Rumah Aspirasi POJUR di Jl. Dipenogoro 71 Karangduak – Sumenep.

“Semua kader Partai Demokrat wajib mendukung kebijakan Gubernur dan Bupati/Walikota. Walaupun ia terpilih dari partai lain yang bukan diusung PD. Termasuk kader yang ada di parlemen, mereka semua sebagai wakil rakyat wajib mendukung,” tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Dihadapan anggota DPRD dari PD di empat kabupaten Madura yang hadir pada peresmian Rumah Aspirasi POJUR. Ia mengatakan, Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden RI mengintruksikan untuk tidak menjadi partai oposisi, namun tetap kritis dalam menyikapi pemerintah.

Menurutnya, semua kader PD harus menjunjung tinggi demokrasi, sebagai langkah meraih simpati rakyat. Supaya partai pemenang ini benar-benar menjalankan aspirasinya, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

“Kader Partai Demokrat, khususnya di Madura dan Jawa Timur pada umumnya, dituntut menghormati siapa pun kepala daerah di Madura. Akan tetapi Partai Demokrat harus tampil kritis dalam menyikapi setiap kebijakan,” ujar Achsanul Qosasi yang saat ini menjabat PLT PD Sumenep.

Ditambahkan olehnya, seluruh kader PD mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk mendukung keberhasilan pemerintah. Terutama dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik untuk mendongkrak target perolehan suara pada pemilu 2014.

“Target kami adalah 30 persen, hal ini cukup realistis dengan perkembangan PD saat ini,” pungkas, anggota DPR RI dari Dapil XI Madura-Jawa Timur ini. (rud)

Achsanul Qosasi Dorong BPWS Lakukan Percepatan

2011-02-05T23:19:00.000-08:00

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, Anggota DPR RI Dapil XI Madura, Jawa Timur mendorong Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) lakukan percepatan pembangunan Madura. Terutama dalam pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, pasca pembangunan jembantan Suramadu.

Hal ini disampaikan Achsanul Qosasi yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Sabtu (05/02). Pada acara Launching Rumah Aspirasi POJUR dengan slogan "Bersama Membangun Madura" di Jl. Dipenogoro 71, Karangduak – Sumenep.

“Saya sudah ketemu pengelola BPWS dan saya katakan bahwa tidak ada langkah lain memajukan Madura. Kecuali, pembangunan dilakukan dengan segera dengan peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur,” ujar Achsanul Qosasi yang juga Ketua Umum Gatara.

Menurutnya, pada anggaran APBN 2011 akan ada program pelebaran jalan raya di Madura. Adapun dana yang disiapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp110 miliar. Dimana seluruh jalan utama akan dilebarkan dari ujung Kabupaten Bangkalan hingga ujung Sumenep.

”Program pelebaran jalan utama ini adalah upaya percepatan pembangunan Madura untuk menarik investasi yang lebih besar lagi. Demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Madura yang jumlahnya sudah mencapai 3,5 juta lebih,” pungkas anggota Komisi XI DPR RI ini.

Achsanul Qosasi juga mengatakan kepada BPWS bahwa, tanpa persiapan infrastruktur atau sarana menunjang di Madura. Maka, pembangunan proyek besar Jembatan Suramadu akan sia-sia dan tak bermanfaat.

“Saya bilang sama BPWS, satu tahun keberadaan Jembatan Suramadu belum bisa menggairahkan perekonomian. Jembatan Suramadu hanya berguna mempercepat perjalanan saja. Baik dari arah Madura ke Surabaya dan begitupun sebaliknya,” terang pria kelahiran Sumenep 10 Januari 1966.

Mantan Direktur Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) ini berharap kepada pejabat BPWS mampu menjalankan progam-program di Madura dengan baik. Mengingat pembangunan sarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, hanyalah langkah awal menuju kemajuan seluruh Madura.

“Madura bukan hanya didaratan saja, akan tetapi juga ada daerah kepulauan yang sangat jauh letaknya. Pulau tersebut tersebar menjadi ratusan pulau kecil-kecil yang perlu juga disejahterakan.” tambah Achsanul Qosasi yang juga Bendahara Umum PSSI.(rud)

Achsanul Qosasi Launching Rumah Aspirasi POJUR

2011-02-03T06:37:00.000-08:00

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota DPR RI Dapil XI Madura - Jawa Timur, Achsanul Qosasi, Sabtu 5 Februari 2011 jam 14.00 WIB akan me-launching Rumah Aspirasi Rakyat dengan nama “Pojur.” Ruang aspirasi rakyat di Jl. Dipenogoro, Karangduak - Sumenep ini akan dimaksimalkan sebagai upaya menyerap masukan dan saran seluruh masyarakat Madura.

“Kami akan segera melauncing rumah aspirasi rakyat Pojur. Tempatnya komunitas masyarakat Madura menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Achsanul Qosasi,” kata Nasiruddin Abbas, aktivis Tim Pojur yang juga panitia launcing rumah aspirasi Pojur, Kamis (3/02) saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Mantan aktivis HMI itu mengatakan, slogan atau tema yang diusung rumah aspirasi ini adalah “Bersama Membangun Madura.” Dimana slogan tersebut sebagai upaya Bapak Achsanul Qosasi, anggota Komisi XI DPR RI, bersama-sama masyarakat membangun dan memajukan Madura.

“Itulah cita-cita dan harapan Achsanul Qosasi dalam memajukan Madura. Diharapkan setiap aspirasi yang masuk akan diperjuangkan secara gigih dan penuh semangat. Baik perjuangan politik, hukum, sosial ekonomi dan budaya,” terang Nasir biasa koleganya memanggilnya.

Nasir, pria kelahiran Sumenep, 28 Februari 1981 ini juga menambahkan, rumah aspirasi selanjutnya juga akan bergerak pada kegiatan yang ril di masyarakat. Misalnya, program pendampingan sosial, pemberdayaan masyarakat, pelatihan life skill dan manejemen koperasi.

“Lewat program inilah diharapkan peran politik dan sosial Bapak Achsanul Qosasi bisa dirasa secara nyata dan langsung,” jelas Nasir dengan lugas. (rud)

Indriani Yulia Mariska: Tingkatkan Potensi Wisata Sumenep

2010-12-29T23:09:00.000-08:00

Sumenep - Bagi Indriani Yulia Mariska, potensi objek wisata Sumenep yang cukup besar, diharapkan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini potensi tersebut, masih belum tergarap maksimal.

Itulah ungkapan, mahasiswa STKIP PGRI Sumenep, salah satu generasi muda yang peduli pada pengembangan pariwisata Kabupaten Sumenep. Gadis berparas ayu ini mengatakan, objek wisata di Kabupaten Sumenep sangat berpotensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan.

“Diharapkan dalam pengembangan, diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana di objek wisata. Serta diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang,” kata Indriani, yang juga aktif di Said Abdullah Institute (SAI) sejak 2008 lalu.

Menurutnya, Objek wisata yang ada diantaranya, Pantai Slopeng, Museum dan Keraton Sumenep, Masjid Jami', Asta Tinggi dan Kerapan Sapi. Selain itu Pantai Lombang, dan Asta Yusuf. Selanjutnya, Makam Anggo Seto dan Upacara Adat Nyadar, Asta Gumuk, Kerajinan Batik, Kerajinan Keris, Kerajinan Ukir-ukiran dan Petani Garam.

“Objek Wisata ini sudah cukup baik untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dalam bentuk pajak maupun retribusi. Apalagi Sumenep memiliki jarak akomodasi objek wisata yang baik, dari aksesbilitas dan atraksi (daya tarik). Tinggal kita jalankan dengan maksimal,” ujar Indri.

Gadis kelahiran 24 Juli 1989 juga berharap kepada pemerintah menyiapkan ruang akomodasi, sarana transportasi yang khusus melayani wisatawan. Terutama yang menuju dan meninggalkan objek wisata. Bahkan juga diperlukan even atau kegiatan di setiap objek wisata.

“Saya juga berharap kepada pemerintahan yang baru bisa membawa Sumenep kedepan lebih maju lagi. Dengan slogan perubahan yang ada, diharapkan pemerintah bisa mengembangkan potensi wisata untuk kesejahteraan rakyatnya,” pungkas Indriani yang ditinggal di Jl. Lentan Merta 15 Karangduak, Sumenep. (rud)

Terdakwa Pelecehan Seksual Anak Divonis Bebas

2010-12-22T22:37:00.000-08:00

Keluarga Korban Akan Adukan Majelis Hakim ke KY

Bangkalan – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan mengeluarkan putusan kontroversional terkait kasus sidang pelecehan seksual dengan persetubuhan pada anak di bawah umur. Dimana terdakwa Abd. Gaffar, 45, warga Desa Berbeluk, Kec Arosbaya divonis bebas dari sangkaan persetubuhan pada anak. Putusan ini tentu sangat mengecewakan bagi keluarga korban dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tiga anggota majelis hakim bersepakat membebaskan terdakwa dengan alasan meragukan bukti-bukti yang ada di persidangan. Berdasarkan putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Syaffruddin Ainor Rafiek, majelis hakim meragukan beberapa bukti dan keterangan saksi yang digunakan dalam persidangan, Senin, (20/12).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan mengeluarkan putusan kontroversional terkait kasus sidang pelecehan seksual dengan persetubuhan pada anak di bawah umur. Dimana terdakwa Abd. Gaffar, 45, warga Desa Berbeluk, Kec Arosbaya divonis bebas dari sangkaan persetubuhan pada anak. Putusan ini tentu sangat mengecewakan bagi keluarga korban dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

M. Mardi, 31, kakak ipar korban mengaku sangat kecewa dengan putusan tersebut. Pihak keluarga korban sangat kecewa. Argumen-argumen yang disampaikan hakim banyak yang berbeda dengan pemeriksaan dipersidangan dan cenderung menutup sebelah mata, katanya, Rabu, (22/12).

“Putusan majelis hakim hanya berdasarkan kasat mata saja. Seharusnya hakim bisa mengungkapkan fakta berdasarkan petunjuk yang ada. Kami akan adukan majelis hakim ke Komisi Yudisial biar putusan ini dibatalkan dan majelis hakim yang bersidang diberikan sangsi atau teguran,” ujar Mardi dengan nada kesal.

Menurutnya, Majelis hakim hanya berargumen bukti tidak cukup kuat, karena bukti yang ada sifatnya hanya petunjuk. Padahal dengan petunjuk yang ada, hakim bisa mengorek lebih jauh. Terkait terjadinya pelecehan seksual, dengan mengungkap fakta-fakta terjadinya persetubuhan pada anak tersebut.

Beberapa bukti yang diragukan tersebut adalah kuitansi pembelian cincin emas, buku tamu Hotel Lestari. Keterangan saksi yang juga ikut diragukan adalah keterangan Eko Wahyudi yang bekerja sebagai pegawai Hotel Lestari dan Hasan Basri pihak penjual emas serta seluruh keterangan saksi korban.

Kasus ini telah bergulir sejak awal Agustus lalu. Korban HH, perempuan, 16, warga Desa Berbeluk, Kec Arosbaya melaporkan dirinya di setubuhi tersangka ke Mapolsek Arosbaya. Sebelum kejadian, korban menyatakan hendak pergi ke pasar Desa Berbeluk dan bertemu terdakwa. Korban dibujuk untuk ikut bersama tersangka menggunakan mobil ke pasar.

Namun, terdakwa justru terus mengemudikan kendaraan menuju Bangkalan dan mampir untuk membeli cincin emas. Terdakwa kemudian membawa korban ke sebuah hotel di Surabaya.

Majelis mengakui adanya kuitansi pembelian cincin emas yang pada saat laporan digunakan korban. Namun, keterangan penjual cincin Hasan Basri, dan korban yang menyatakan pembelian dilakukan tanggal 5 Agustus 2010 ditolak mentah-mentah. Majelis meragukan keterangan itu sebab dalam kuitansi cincin emas atas nama korban tertanggal 4 Agustus 2010.

”Keterangan saksi Hasan Basri juga meragukan. Soalnya dia bilang saat membeli cincin terdakwa membawanya ke mobil untuk dicoba di mobil. Masak ada orang beli emas diperbolehkan mencoba di dalam mobil,” ujarnya.

Petunjuk yang mengungkapkan tanggal 5 Agustus 2010 terdakwa check in di Hotel Lestari Surabaya juga tidak digunakan oleh majelis. Majelis juga meragukan buku tamu yang mencantumkan nama terdakwa yang memesan sebuah kamar.

Demikian juga keterangan Eko Wahyudi yang bekerja di hotel yang buku tamunya tercatat nama terdakwa. Keterangan Eko Wahyudi yang mengatakan terdakwa memesan kamar menggunakan identitas KTP serta pencantuman usia terdakwa yang benar mengundang keraguan hakim.

Sementara itu, Sila K. yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum (JPU) saat genting kemarin justru tidak ada di ruang sidang dan digantikan oleh Harry Achmad D.M. Pihak JPU menyatakan pikir-pikir apakah dia hendak mengajukan kasasi.

“Kami akan komunikasikan dengan kajari, kemungkinan akan banding mengingat fakta dan bukti yang kami berikan bisa menjadi petunjuk terjadinya pelecehan seksual dengan persetubuhan pada anak,” pungkas Harry Achmad D.M, Jaksa Penuntut Umum ini. (*/rud)

DPR RI : Pelabuhan Percepat Pengembangan Ekonomi Madura

2010-12-22T22:34:00.000-08:00

Pamekasan - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) XI Madura, Jawa Timur, Said Abdullah menyatakan mendukung, rencana Gubernur Jatim Soekarwo membangun pelabuhan internasional di sekitar Jembatan Suramadu sisi Madura, tingkatan ekonomi setempat.

"Jika pembangunan pelabuhan itu selesai akan memberikan 'trickle down effect' yang luar biasa, karena secara otomatis akan ada relokasi industri dari Surabaya dan sekitarnya ke daerah Socah, Bangkalan," kata Said Abdullah, Minggu.

Selain itu, sambung politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, bongkar muat barang yang nantinya akan dapat dimasuki oleh warga sekitar Suramadu dan masyarakat Madura pada umumnya.

Said Abdullah lebih lanjut menjelaskan, pengembangan industri di sekitar Suramadu tidak membutuhkan badan khusus sebagaimana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah Pusat.

Akan tetapi, menurut Said, yang dibutuhkan masyarakat Madura dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonomi di wilayah itu adalah kawasan ekonomi khusus atau zona ekonomi khusus.

"Keberadaan BPWS 'waste time' dan menghabiskan anggaran karena 'out come'-nya selama ini tidak jelas," terang Said Abdullah.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) XI Madura, Jawa Timur, ini juga menyayangkan kebijakan Pemerintah Pusat yang hingga kini masih mempertahankan keberadaan BPWS, walaupun kinerja badan ini tidak jelas dan terkesan jalan ditempat.

Jika pemerintah ingin tetap mempertahankan keberadaan BPWS, ia menyarankan, sebaiknya jajaran pengurus yang ada di dalamnya hendaknya diganti.

"Saya menilai jajaran yang ada sekarang ini tidak punya kompetensi, cenderung jalan sendiri, kurang koordinasi dengan Pemprov dan Pemkab di Madura," kata Said Abdullah, menegaskan.(ant/rud)

La Nyalla: Sang Inspirator Tim “Task Force” KONI Jatim

2010-12-22T22:30:00.000-08:00

Kegiatan La Nyalla M. Mattalitti bukan hanya di dunia panggung usaha dan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dirinya juga aktif dalam kegiatan organisasi olahraga. Tepatnya, ia aktif di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur sebagai Wakil Ketua Umum.

La Nyalla adalah inisiator dan ispirator pembentukan tim ”Task Force” atau satuan tugas KONI Jatim, yang dibentuk untuk mempertahankan juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau.

Dirinya langsung ditunjuk untuk mempimpin tim Task Force, dengan menjadi Koordinator. Dimana tim ini terdiri dari kalangan pengusaha yang akan memberikan dukungan penuh kepada atlet, pelatih dan ofisial cabang olahraga yang tergabung di Puslatda Jatim.

”Kalangan dunia usaha telah berkomitmen untuk membantu KONI Jatim, baik tenaga, pikiran maupun pendanaan, agar pada PON 2012 nanti bisa kembali merebut juara umum,” katanya saat pengukuhan tim Task Force (2/11/2010) di Gedung Kadin Jawa Timur.

Tim Task Force beranggotakan sekitar 150 pengusaha yang disebar ke-39 cabang olahraga anggota Puslatda Jatim 100 proyeksi PON 2012. Masing-masing cabang olahraga di-back up, sekitar tiga hingga enam pengusaha.

Tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada para pengusaha tersebut, lebih mengarah pada sisi nonteknis, terutama membantu kebutuhan atlet dan pelatih yang belum tercukupi dari KONI Jatim.

Menurutnya, KONI Jatim sebenarnya sudah memiliki tim monitoring dan evaluasi (monev) untuk masing-masing cabang olahraga puslatda. Keberadaan tim Task Force dibutuhkan untuk memperkuat tugas tim monev tersebut.

“Tim ini merupakan tim bayangan KONI dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jatim, sehingga bisa juga disebut tim 'Konidin'. Mereka bisa jadi obat penghilang pusing bagi atlet agar bisa mempertahankan prestasi emas di PON,” ujar La Nyalla yang juga Ketua Umum Kadin Jatim.

Sebagian pengusaha yang terlibat dalam tim Task Force merupakan pengurus KONI dan pengprov cabang olahraga.

“Saya yakin dengan dukungan dari para pengusaha. Insya Allah akan membantu peningkatan prestasi olahraga nasional, khususnya di Jatim,” tambah La Nyalla. (Syafrudin Budiman).

PDIP Jatim Tolak Beras Impor Masuk Jatim

2010-12-22T22:06:00.000-08:00

Surabaya – Ketua DPD PDIP Jawa Timur Drs H Sirmadji Tj menyerukan kepada seluruh pengurus, kader, dan simpatisan partai untuk menolak beras impor masuk Jatim.

"Masuknya beras impor bisa memperpuruk ekonomi petani di Jatim yang sudah surplus produksi beras hingga empat juta ton," ucapnya di Surabaya, Senin.

Ia mengemukakan hal itu terkait tengara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selaku pelabuhan transit beras impor dari Vietnam maupun Thailand pada akhir tahun ini.

Menurut Sirmadji, Provinsi Jawa Timur tidak membutuhkan pasokan beras impor, bahkan Perum Bulog Divre Jatim mencatat stok beras di gudang Bulog masih mencukupi kebutuhan hingga bulan Februari 2011.

"Bahkan, Bulog mengaku kelebihan stok dan masih sempat mengirimkan 98.000 ton beras ke daerah bencana di Wasior, Papua Barat," papar Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu.

Ia menilai bila ada beras impor masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak, maka masyarakat khususnya kader PDIP se-Jatim akan aktif dalam pengawasan distribusi.

"Seruan itu akan diteruskan kepada pengurus DPC PDIP se-Jatim, lalu laporan masyarakat yang diterima masing-masing DPC PDIP itu akan diteruskan kepada pihak berwajib," ucapnya menegaskan.

Ia menambahkan seluruh jajaran PDIP Jawa Timur dan Fraksi PDIP di DPRD Provinsi akan konsisten menolak peredaran beras impor di Jatim.

"Itu karena kebijakan impor beras akan berdampak pada penurunan pendapatan petani karena harga gabah kering giling (GKG) dalam negeri bisa anjlok," tuturnya.

Pada jangka panjang akan menurunkan kualitas kesejahteraan petani serta menimbulkan lingkaran setan baru yang menyebabkan dampak serius terhadap petani.

"Ketika biaya produksi semakin tinggi, sedangkan harga pembelian rendah, maka hal itu akan mendorong para petani untuk alih profesi dan mengonversikan lahan pertaniannya untuk yang lain," katanya.

Dalam pandangannya, impor beras adalah solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang bersifat pragmatis.

"Jika kedaulatan pangan ditegakkan, maka pemerintah seharusnya mulai serius untuk menggarap strategi janka panjang untuk pangan nasional, sehingga kita bisa swasembada beras," ujarnya menambahkan.

Selain itu, PDIP Jatim juga memahami kebijakan peningkatan produksi pertanian tidak semudah membalik tangan, namun kebijakan itu harus didukung kebijakan lintas sektoral dan terbagi dalam tahapan-tahapan yang bersifat jangka menengah dan panjang.

"Tahapan itu bisa dimulai dengan peningkatan subsidi, khususnya terkait menekan biaya produksi petani, seperti subsidi bibit, pupuk, dan sarana produksi, sehingga sedikit demi sedikit dapat meningkatkan kehidupan petani," katanya.(antara/rud)

PMB Jatim: Gerakan Islam Masih Sebatas Doktrin

2010-12-22T22:04:00.000-08:00

Surabaya - Sekretaris Majelis Imarah Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PW PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman SIP, menilai gerakan Islam hingga Tahun Baru Islam 1432 Hijriah masih sebatas doktrin.

"Akibatnya, nilai-nilai ke-Islaman di Indonesia mengalami kemunduran. Karena itu, 'Islam Berkemajuan' sudah saatnya dikumandangkan," katanya dalam rilis kepada ANTARA di Surabaya, Rabu.

Dalam rilis menyambut Tahun Baru Islam 1432 Hijriah itu, ia mengatakan pemberantasan korupsi masih jalan di tempat dan tebang pilih, kemiskinan masih menjadi "hantu" setiap hari, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat miskin masih minim.

"Ini saatnya Islam tampil di depan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Pemerintahan yang retorik masih belum bisa menjawab tantangan permasalahan," ucapnya.

Mantan Ketua (Sosial Ekonomi) DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2006-2008 itu menjelaskan "Islam Berkemajuan" adalah Islam yang berwajah struktural (sosial) dan berwajah kultural (kemanusiaan) sebagaiIslam yang moderat dan ramah sesuai Piagam Madinah.

"Gerakan Islam harus bisa membebaskan umatnya, terutama dalam kemiskinan dan kebodohan, karena itu perjuangan Islam jangan hanya simbol semata, namun tetap dalam pijakan bagi persemaian nilai-nilai asasi Islam," paparnya.

Menurut dia, hanya dengan persatuan umat Islam maka umat Islam akan bisa memakmurkan bangsa. "Al-Islam Al-Wathoniyah.

Ia menambahkan, PMB sendiri hadir sebagai partai Islam yang ingin menjawab sinisme sebagian masyarakat terhadap partai politik Islam yang dinilai hanya menjual (simbol) Islam.

"Kami ingin menjadikan Islam sebagai nilai-nilai dalam kehidupan, bukan simbol semata, sehingga Islam yang berkemajuan akan menjadi gerakan kami," katanya. (antara)

Refleksi Tahun Baru Islam. PMB : Saatnya Islam Berkemajuan Dikumandangkan

2010-12-06T21:27:00.000-08:00

Surabaya – Nilai-nilai ke-Islaman di Indonesia mulai melemah dan bahkan telah mengalami kemunduran. Oleh karena itu sudah saatnya slogan ”Islam Berkemajuan” terus dikumandangkan. Teologi Islam harus bisa mengajarkan pencerahan dan pembaharuan di segala bidang. Terutama dalam hal pemerintahan, hukum, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Hal ini disampaikan, Syafrudin Budiman, SIP, Sekretaris Majelis Imarah Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PW PMB) Jawa Timur, dalam sebuah rilisnya menyambut Tahun Baru Islam 1432 Hijriah.

”Sudah saatnya di tahun baru Islam, 1 Muharram 1432 H, masyarakat muslim Indonesia bersatu dalam memajukan Islam. Ikut andil dalam perjuangan amar makruf nahi mungkar,” kata Syafrudin, biasa dipanggil kerabatnya.

Ia mengatakan, Pemberantasan korupsi masih jalan ditempat dan tebang pilih. Kemiskinan yang meningkat menjadi hantu setiap hari. Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang minim untuk masyarakat miskin masih berlangsung.

”Ini saatnya Islam tampil didepan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Pemerintahan yang lambat dan masih sebatas retorika, belum bisa menjawab tantangan permasalahan. Umat Islam harus tampil menyelesaikan persoalan yang ada,” ujar Syafrudin yang juga mantan Ketua (Sosial Ekonomi) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2006-2008 ini.

Menurutnya, Islam Berkemajuan adalah Islam yang menjadikan dimensi sosial (berwajah struktural) dan kemanusiaan (berwajah kultural) sebagai tujuan akhir dari proses panjang peribadatan hamba kepada Allah swt. Islam yang moderat dan ramah dalam relasinya dengan kelompok dan komponen bangsa lainnya.

”Gerakan Islam harus bisa membebaskan bagi umat-nya. Terutama dalam kemiskinan dan kebodohan,” pungkas pria kelahiran Sumenep ini.

Syafrudin secara kritis dalam refleksi Muharram hari ini menyatakan, gerakan Islam selama ini masih sebatas doktrin yang dominan. Serta masih lemahnya persatuan di internal umat Islam. Perjuangan Islam jangan hanya simbol semata, namun tetap dalam pijakan bagi persemaian nilai-nilai asasi Islam.

”Dengan persatuan umat Islam kita bisa memakmurkan bangsa, Al- Islam Al-Wathoniyah,” ucapnya.

Syafrudin menambahkan, PMB hadir sebagai partai Islam mencoba secara konsisten menjadikan simbol Islam sebagai instrumen bagi terwujudnya misi Islam secara menyeluruh. Penegasan ini penting, sebab tanpa dikawal makna tidak akan berarti apa-apa.

Selain itu, realitas sejarah juga menunjukan penggunaan simbol-simbol agama yang tidak dikawal makna justru malah hanya akan “memenjarakan” dan “melacukan” Islam itu sendiri.

”PMB Jatim ingin menjawab sinisme sebagian masyarakat terhadap partai politik Islam yang dinilainya hanya menjual (simbol) Islam,” tegas Syafrudin yang juga aktifis 98 ini.

Ditambahkan olehnya, kehadiran gerakan Islam Berkemajuan bersama PMB yang berasas Islam, bukan sekedar “latah”.Akan tetapi, ingin mengusung misi ideal Islam sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah dengan memperhatikan konteks sosial politik yang melingkupinya.(*)

PA GMNI Harus Aktualisasikan Nilal Kebangsaan

2010-11-28T21:47:00.000-08:00

Surabaya – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) dituntut harus mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan. Supaya peran aktif PA GMNI bisa menjadi strategis dalam membantu peran membangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Abdul Hafid, Alumni Presedium GMNI periode 2003-2006, saat dihubungi usai pemilihan Ketua Umum dan Sekjen PA GMNI di arena Kongres, Grand City, Surabaya, (28/11). Kongres yang sempat dibuka oleh Wapres Boediono ini bertemakan ”Memperkokoh Negara Pancasila.”

Kongres ini berhasil menetapkan Soekarwo (Gubernur Jawa Timur) menjadi Ketua Umum dan Achmad Baskara (Anggota FPDIP DPR RI) sebagai Sekretaris Jenderal PA GMNI periode 2010-2014. Keduanya terpilih secara aklamasi dan tanpa ada tandingan dari kandidat jadi calon lainnya.

”Harapan kami kepada Ketua Umum terpilih sebagai terbaik Alumni GMNI dapat melaksanakan amanah kongres dengan maksimal,” ujar Abdul Hafid.

Menurutnya, diharapkan Ketua Umum terpilih mampu mengimplementasikan ajaran-ajaran Marhaenisme. Sehingga tercipatanya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur untuk kesejahteraan masyarakat-nya.

Abdul Hafid sebagai kader muda Alumni Presedium GMNI mengatakan, amanah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih adalah menyusun kepengurusan. Dimana waktu yang diberikan paling lama 30 hari setelah Kongres ditutup.

”Penyusunan itu tentunya melibatkan para formatur yang terdiri dari perwakilan PA GMNI Propinisi. Diharapkan aspirasi dari bawah bisa diakomodir demi kemajuan dan langkan PA GMNI di kancah nasional,” terang pria kelahiran Bangkalan ini.

Hafid biasa dipanggil menambahkan bahwa, diharapkan pengurus terpilih bisa mencerminkan kapasitas sebagai seorang kader. Selain itu, diharapkan kongres ini tidak hanya semata-mata memilih orang dan sebatas ceremoni.

”Hasil kepengurusan kongres ini, harus bisa menjalankan cita-cita dan idealisme GMNI itu sendiri secara nyata,” tandas Hafid.

Sebelumnya, Ketua Umum PA GMNI sangat menarik dan banyak muncul nama-nama calon kandidat. Mulai dari politisi sampai birokrat. Sedangkan untuk posisi calon Sekretaris Jenderal PA GMNI banyak muncul dari kalangan alumni muda GMNI.

Diantaranya dari politisi, Achmad Baskara (Mantan Sekjen Presedium GMNI 1996-1999/Anggota DPR RI), Djarot Syaiful Hidayat (Ketua DPP PDI Perjuangan/Ketua PA GMN Jawa Timur 2010-2014), Revi Wahyuni (Mantan Ketua Umum Presedium 03-06/Wakil Sekjen DPP PAN) dan Puan Maharani (Ketua DPP PDI Perjuangan). Selanjutnya dari birokrat Soekarwo (Gubernur Jawa Timur) dan Frans Lebur Raya (Gubernur NTT), selain itu Palar Batu Bara (Ketua Umum PA GMNI 2006-2010) juga ikut mencalonkan lagi.

Sementara untuk kandidat Sekjen PA GMNI muncul nama-nama alumni muda GMNI. Diantaranya, Abdul Hafid (Mantan Presedium GMNI 2003-2006), Jan Prince Permata (Mantan Presedium GMNI 2003-2006), Deni Iskandar (Anggota Presedium PA GMNI 2006-2010) dan Didik P. (Mantan Korda GMNI Jawa Timur 2001-2003/Sekretaris PA GMNI Jawa Timur 2010-2014). (rud)

Kandidat Calon Ketua Umum dan Sekjen PA GMNI Mulai Beredar

2010-11-26T17:25:00.000-08:00

Surabaya – Pemilihan Formatur dan Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) mulai menghangat. Banyak muncul nama-nama calon kandidat Ketua Umum, mulai dari politisi dan birokrat. Sedangkan untuk posisi calon Sekretaris Jenderal PA GMNI banyak muncul dari kalangan alumni muda GMNI.

Hal ini disampaikan Abdul Hafid, Mantan Presedium GMNI 2003-2006, saat ditemui di sela-sela arena Kongres II PA GMNI, di Grand City Surabaya, Jum’at malam (26/11).

“Itulah nama-nama yang muncul dan beredar di arena kongres. Peserta yang datang dari seluruh Indonesia bisa memilih kader terbaik GMNI untuk memimpin Ketua Umum dan Formatur PA GMNI yang baru nantinya,” ujar Hafid, Alumni GMNI Surabaya itu.

Menurutnya, kandidat terpilih kedepannya bertugas menyusun kepengurusan dan menjalankan amanah dan mandat kongres. Dimana hasil kongres tersebut berisikan tentang sebuah ajaran ideologi Marhaenisme yang dapat di masyarakatkan untuk kesejahterakan masyarakat.

“PA GMNI diharapkan bisa tampil di kancah nasional dalam konteks memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan,” terang kader muda progressif ini.

Sementara untuk kandidat Sekjen PA GMNI mendatang, mulai tampil nama-nama alumni muda GMNI. Diantaranya, Abdul Hafid (Mantan Presedium GMNI 2003-2006), Jan Prince Permata (Mantan Presedium GMNI 2003-2006), Deni Iskandar (Anggota Presedium PA GMNI 2006-2010) dan Didik P. (Mantan Korda GMNI Jawa Timur 2001-2003/Sekretaris PA GMNI Jawa Timur 2010-2014).

Nama-nama ini disampaikan oleh Mangasi Tua Purba, Peserta/Delegasi PA GMNI Kota Siantar Simalungun, ketika di temui selesai acara pembukaan Kongres II PA GMNI di Grand City Surabaya.

“Itulah nama-nama calon sekjen yang beredar di arena Kongres. Namun, yang paling layak dan memiliki kompetensi adalah Abd Hafid (Mantan Presedium GMNI),” ujar Mangasi yang juga anggota KPUD Kota Siantar Simalungun ini.

Mantan Presedium GMNI 2003-2006 hasil kongres Medan ini mengatakan, kemampuan Hafid dinilai lebih dari kandidat Sekjen lainnya. Mengingat kapasitas beliau yang cerdas, taktis dan diplomatis, sehingga sosok dirinya dibutuhkan pada kepengurusan PA GMNI mendatang.

“Saya yakin dia yang paling berpeluang dan layak menjadi Sekjen PA GMNI kedepannya,” tegas Mangasi.(rud)

Said Abdullah Turba Gelar Serap Aspirasi

2010-11-11T20:56:00.000-08:00

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

MH. Said Abdullah selama dua hari akan melakukan turba (turun ke bawah) menggelar serap aspirasi masyarakat Sumenep dan Pamekasan. Acara ini dalam rangka menerima masukan dan keinginan harapan dari masyarakat bawah pada 13-14 November 2010.

Hal ini disampaikan MH. Said Abdullah, anggota DPR RI, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil XI Madura Jawa Timur, saat dihubungi Jum’at (12/11).

”Kami akan menggelar serap aspirasi masyarakat di Sumenep dan Pamekasan. Sebuah kegiatan rutin kedewanan untuk mendengar keluh, kesah dan harapan rakyat secara langsung,” ujar Said Abdullah, anggota Komisi VIII.

Ia mengatakan, aspirasi ini akan menjadi evaluasi dan masukan, dalam perencanaan program-program pemerintah pusat. Diharapkan setiap keinginan masyarakat bisa terlaksana dan terealisasi untuk pembangunan dan kesejahteraan.

”Dalam setiap forum serap aspirasi akan mengundang semua kalangan masyarakat. Mulai dari tokoh masyarakat, aktivis LSM, pengusaha, organisasi mahasiswa, dan pengasuh pondok pesantren,” kata pria yang menjadi inspirator generasi muda ini.

Menurutnya, sesuai rencana agenda dirinya dan serap aspirari nanti akan dipusatkan di empat titik. Pada hari Sabtu,13 November 2010 jam 09.00 WIB dilaksanan di Hotel Suramadu, Sumenep. Selanjutnya di hari yang sama pukul 15.00 WIB bertempat di Kecamatan Pragaan.

Sedangkan, pada Minggu 14 November 2010 jam 09.00 WIB dilaksanakan di Gedung DPRD Sumenep. Selanjutnya pada malam harinya tepat jam 19.30 WIB acara dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan.

Perlu diketahui khusus serap aspirasi Said Abdullah, anggota FPDIP DPR RI, juga melibatkan sejumlah anggota FPDIP DPRD Sumenep dan anggota DPRD Jawa Timur. Dimana untuk mengetahui kemungkinan adanya program dari pemerintah propinsi dan pusat yang dialokasikan ke Sumenep.

Ketika ditanya agenda selain serap aspirasi? Said Abdullah mengatakan, agenda lainnya adalah pemberian bantuan sosial dan pendidikan untuk anak Yatim Piatu.

”Kegiatan sosial ini juga dalam rangka peningkatan kepedulian sosial bagi sesama. Apa yang menjadi langkah kita, akan menjadi amal dan doa, selama kita ikhlas dan meyakini perjuangan kita,” terang Said Abdullah yang saat ini menjabat Ketua Umum Alumni SMA Negeri 1 Sumenep. (rud)

PDIP Jatim: Permendag 39/2010 Ancam UKM

2010-10-27T19:11:00.000-07:00

Surabaya - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Drs Sirmadji Tj. menilai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 39 Tahun 2010 akan mengancam industri kecil-menengah atau usaha kecil menengah (UKM).

"Karena itu, kami berharap pemerintah mencabut Permendag 39/2010, karena peraturan itu menggiring proses de-industrialisasi nasional yang mengancam UKM-UKM secara nasional," katanya di Surabaya, Selasa.

Ia mengemukakan hal itu menanggapi peraturan baru Permendag Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi oleh Produsen yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2011.

Menurut Sirmadji, kebijakan yang merupakan penyederhanaan Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) itu akan berpotensi terhadap menyempitnya lahan pasar yang dimiliki UKM.

"UKM-UKM yang selama ini melakukan produksi massal akan semakin tergerus dengan beredarnya barang jadi yang diimpor secara langsung oleh produsen besar," paparnya.

Ketika pasar dalam negeri dibanjiri produk impor ilegal dari China, maka produk dalam negeri pun telah terdesak dan tak mampu bersaing karena murahnya produk China tersebut.

"Apalagi, kalau sekarang ada impor barang jadi yang justru dilegalkan," ucap politisi senior PDI Perjuangan Jawa Timur itu.

Ia mencontohkan industri garmen nasional yang sedang gencar memproduksi batik, namun pemerintah justru gagal mengendalikan peredaran impor batik ilegal dari China yang akhirnya mempersempit pasar batik nasional, karena produk murah dari China tersebut.

"Alih-alih gagalnya pengendalian impor ilegal, pemerintah malah melegalkan impor yang dilakukan para produsen. Itu merupakan kebijakan yang justru akan mengancam pembangunan industri nasional," ujarnya menegaskan.

Tidak hanya itu, menurunnya pasar barang jadi dari industri nasional yang kalah bersaing dengan produk impor nantinya akan bersinggungan dengan keberadaan para pekerja.

"Secara perlahan industri-industri nasional akan melakukan rasionalisasi terhadap jumlah para pekerjanya. Apakah itu kebijakan pro poor, pro job, dan pro growth," katanya.

Dalam pandangannya, kebijakan perdagangan Indonesia saat ini sudah terlalu liberal, padahal Indonesia dapat belajar kepada negara-negara kelas menengah lainnya yang menyelamatkan produk lokalnya terlebih dahulu sebelum memberlakukan pasar bebas.

"Kebijakan protektif itu sudah umum dilakukan dalam bagian desain besar menyelamatkan perindustrian nasional serta memberikan jaminan pasar produk-produk lokal. Jangan mau didikte negara lain," tuturnya menegaskan.(*/rud)

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH : Istiqomah Sebagai Dosen Hingga Menjadi Guru Besar

2010-10-27T18:55:00.000-07:00

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP

Pemerhati Sosial Politik dan Media

Agus Yudha Hernoko, adalah pria sederhana yang lahir di salah satu pelosok desa di Madiun, Jawa Timur. Sejak usia dini Agus Yudha kecil biasa, bermain di sawah dan mandi di sungai bersama-sama teman-teman-nya. Dirinya juga sering bermain petak umpet, kelereng dan bahkan kuda-kuda-an dari batang pisang. Sebuah permainan lampau di masyarakat mataraman.

Tiada pernah terbayangkan kalau besar nanti, ia akan menjadi dosen dan bahkan Guru Besar Ahli Hukum Perdata. Apalagi mempunyai keinginan menjadi Profesor di Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, yang terkenal dan terbaik di Indonesia. Kampus ini adalah tempat, ia mengabdi selama 20 tahun lebih sebagai pendidik.

Agus Yudha yang sederhana ini lulus Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kare I Madiun tahun 1978 dan menyelesaikan di SMPN IV Madiun tahun 1981. Selepas keluar SMAN 1 Madiun tahun 1984, dirinya menginjak tanah kota Surabaya dan kuliah sebagai mahasiswa FH Unair Surabaya.

Setelah lulus di FH Unair Surabaya tahun 1988, secara difinitif Agus Yudha diangkat menjadi dosen. Sebagai dosen tetap FH Unair Surabaya tahun 1990, ia mengajar mata kuliah Hukum Perdata (1990-sekarang) dan Hukum Perikatan (1990-sekarang). Ia juga saat ini mengajar Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan (1999-2002) dan Hukum Lembaga Jaminan (2000-2002). Selain itu Agus Yudha mengajar mata kuliah Perbuatan Melanggar Hukum (2003), Hukum Kontrak (2009-sekarang) dan Teknik Perancangan Kontrak (2000-sekarang).

Sebagai dosen dan mantan Ketua Departemen Hukum Perdata FH Unair (2007-2009), Agus Yudha tidak pernah mengeluh dan selalu istiqomah sebagai tenaga pendidik. Walaupun katanya, ia pernah digaji 50 ribu rupiah sebagai dosen saat pertama kali mengajar tahun 1990. Semua pekerjaan baginya selalu mulia dan seperti air mengalir saja. Tidak terencana dan berjalan apa adanya.

“Pada prinsipnya dimana kita berada, apapun pekerjaannya yang paling penting adalah komitmen, tanggungjawab dan menjalaninya sebagai ibadah. Insya Allah menjadi berkah nantinya,” kata pria kelahiran Madiun, 19 April 1965.

Saat ini dirinya juga mengajar sebagai dosen Program Pasca Sarjana Unair Surabaya. Tepatnya di Magister Hukum Bisnis dengan mata kuliah Hukum Jaminan dan Perkembangan Hukum Jaminan. Selain itu juga mengajar di Magister Kenotariatan (MK) pada mata kuliah Teknik Perancangan Kontrak (Contract Drafting), Hukum Perjanjian, Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan.

Sebagai Guru Besar penguji Program Doktor dengan Mata Kuliah Penunjang Desertasi (MKPD) dan Ko-promotor (S3) Program Pasca Sarjana Unair (2008-sekarang). Agus Yudha sudah merasakan dan terbiasa dengan asam-manis, pahit getir dan susah payah sebagai dosen. Dirinya saat ini juga menjabat Ketua Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum (2009-sekarang) dan Ketua Program Studi (S2) Magister Sains Hukum dan Pembangunan (2009-sekarang) Unair Surabaya.

“Awalnya, pekerjaan saya sebagai dosen dipandang sebelah mata. Namun menurut saya pekerjaan dosen adalah mulia. Buktinya saya sudah 20 tahun mengabdi dan sudah mencapai puncak tertinggi sebagai dosen,” katanya saat ditemui di ruang kerja-nya di Jl. Darmawangsa, Kampus B Program Magister Ilmu Hukum, Unair Surabaya.

Direktur Yudhistira Law Research dan Information Center (1998-sekarang) mengatakan, apapun pekerjaannya. Kalau kita nikmati apa yang diberikan Allah SWT, semuanya bagian dari kegembiraan. “Sebelumnya tawaran dari lainnya selalu ada. Akan tetapi rasanya lebih berarti kalau saya bekerja di komunitas yang membesarkan saya,” ujar pria berkacamata ini.

Agus Yudha berharap pada puncak akhir karirnya, ingin terus mengabdi pada dunia pendidikan, dengan membesarkan Unair Surabaya. Tempat di mana sebelumnya dulu ia juga dibesarkan. Ahli spesialisasi hukum kontrak ini menginginkan, Unair bias menjadi kampus terbesar di Indonesia pada umumnya dan pada khusus-nya FH Unair tetap selalu menjadi yang terbaik di Indonesia dan bahkan Asia Tenggara.

“Kami berharap bisa melahirkan akademisi muda yang hebat-hebat yang bisa di andalkan di dunia internasional. Terutama dalam bidang hukum dan perundang-undangan,” terang dosen berpangkat Pembina Muda/IV C ini.

Sebagai dosen dirinya sangat bangga melihat mantan mahasiswa-mahasiswa-nya hari ini sudah banyak menjadi orang sukses. Ada yang sudah jadi Bupati, anggota DPR-RI/DPRD, Jaksa, Hakim dan Pengacara terkenal. Selain itu, ada juga yang sukses dan berhasil menempati pos-pos strategis di perusahaan BUMN dan swasta nasional.

“Saya sangat bangga dengan keberhasilan anak didik dan mahasiswa lulusan FH Unair. Mereka sukses setelah melaksanakan kapasitas dan kopetensinya masing-masing,” pungkas dosen yang sudah melahirkan puluhan karya tulis ilmiah. Baik yang sudah terpublikasi maupun non publikasi.

Guru Besar Ahli Spesialisasi Hukum Kontrak

Saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Perdata pada tanggal 1 Mei 2010 Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH., membacakan naskah berjudul “Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak” (Upaya menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan).

Ahli spesialisasi Hukum Kontrak ini mengatakan, dalam rangka pembangunan ekonomi bisnis nasional, diperlukan situasi yang berlangsung kondusif, yaitu efisien dan profit. Tentunya, perlu bingkai aturan main yang komprehensif, terutama melalui penerapan azas proporsionalitas, dalam kontrak bisnis.

“Hukum bisnis idealnya seperti itu dan jika dalam hubungan bisnis dikemudian hari terjadi konflik dan atau salah satu pihak wanprestasi. Biasanya hal itu akibat dari kontrak bisnisnya yang tidak proporsional. Karena itu kalau kontrak bisnis-nya baik, maka bisnis itu akan menjadi baik pula,” terang Agus Yudha yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (GAPEKSI) Jawa Timur.

Menurutnya, persoalan perdebatan tentang keseimbangan dan ketidakseimbangan berkontrak sudah waktunya untuk ditinggalkan, khususnya dalam kontrak bisnis (komersial). Sehingga masalah posisi para pihak yang berkontrak seharusnya perlu dikaji secara jernih, terutama pada struktur hubungan dan bangunan azas-azasnya.

Hubungan kontrak itu seharusnya ditekankan sesuai proporsinya dengan mengetengahkan prinsip-prinsip universal seperti itikat baik, transaksi dan adil dan jujur, tanpa sesuatu yang disembunyi-sembunyikan. Dengan demikian maka perbedaan kepentingan diantara para pihak dapat diatur melalui mekanisme pembagian beban kewajiban secara proporsional, terlepas berapa proporsi hasil akhir yang diterima para pihak.

”Problematik itulah merupakan tantangan para yuris untuk memberikan jalan keluar terbaik demi terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan para pihak. Jadi win-win solution contract, yang disatu sisi memberikan kepastian hukum dan disisi lain memberikan keadilan,” kata Dewan Pertimbangan DPD Gabungan Kontraktor Indonesia (GAKINDO) Jawa Timur ini.

Ia menjelaskan, pemahaman terhadap materi kontrak secara komprehensif berkorelasi secara signifikan dengan proses penyusunan kontrak (contract drafting). Bagaimana para pihak menuangkan maksud dan tujuannya, dalam sebuah rancangan kontrak (draft contract), yang merupakan suatu upaya yang sistematis dan komprehensif.

Tentunya untuk dapat membuat (merancang) kontrak yang baik dibutuhkan kepiawaian khusus terhadap aspek-aspek hukum kontrak, serta materi kontrak yang bersangkutan. Kemampuan merancang kontrak tersebut hanya dapat dikuasai oleh seorang perancang (drafter) yang sudah terlatih dan memiliki jam terbang tinggi.

”Hal ini mengingat membuat kontrak termasuk bidang “skill” dan “arts”, keahlian yang dibingkai dengan pengetahuan yang profesional. Sehingga sangat ditentukan oleh proses pematangan yang membutuhkan waktu dan pengalaman,” kata Agus Yudha pendiri (LKA-NUSA) Lembaga dan Kajian Advokasi ”Nurani Bangsa Indonesia.”

Katanya, Eksistensi hubungan kontraktual para pihak pada dasarnya ditentukan oleh proses awal penyusunan kontrak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kontrak yang telah dibuat tersebut dalam perjalannya mengalami kegagalan, problem, kendala serta hambatan. Perlu dipahami pada dasarnya tiada satu kontrak pun yang sempurna, oleh karena itu ada baiknya suatu kontrak, terlebih yang bersifat masal dan jangka panjang, senantiasa di “up date” agar mampu mengakomodir kebutuhan para pihak.

Untuk itu perlu dipahami beberapa aspek sentral dalam suatu kontrak. Kontrak sebagai suatu proses sistematis dari awal sampai akhir harus diupayakan berjalan pada “rel” atau bingkai hak dan kewajiban yang ditentukan dan dimaksudkan para pihak. Dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu proses perancangan kontrak serta review kontrak. Dua hal ini dapat dijadikan semacam tolok ukur hubungan kontraktual para pihak.

Berikut ini terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan kontrak. Antara lain, pemahaman latar belakang transaksi, mengenali dan memahami para pihak, mengenali dan memahami obyek transaksi. Selain itu, menyusun garis besar transaksi serta merumuskan pokok-pokok kontrak, dasar hukum, penguasaan bahasa hukum, interpretasi, kemampuan bernegosiasi, dan ketrampilan menyusun kontrak.

Agus Yudha menerangkan bahwa, dalam merancang atau menyusun kontrak diperlukan pemahaman terhadap anatomi kontrak serta substansi kontrak. Meskipun tidak ada keharusan mengenai format/bentuk kontrak seperti apa yang harus dibuat oleh para pihak, namun dengan memahami anatomi/outline serta substansi kontrak akan menghasilkan kontrak yang sistematis, logis dan komprehensif.

”Perancangan kontrak yang sistematis, logis dan komprehensif, serta mengikuti alur proses bisnisnya akan mengeliminir potensi sengketa. Sehingga lebih lanjut akan mendukung iklim bisnis yang kondusif (profit),” pesan Agus Yudha, Konsultan tidak tetap PT PLN (persero) Jawa Timur (2002-sekarang).(*)

Abussidik Dilantik Gubernur di Pendopo Agung

2010-10-25T16:44:00.000-07:00

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Pasangan Abuya Busyro Karim dan Sungkono Sidik (Abussidik) akhirnya resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2010-2015. Acara Pelantikan ini mulai dengan pengambilan sumpah jabatan di Pendopo Agung, Sumenep, Senin, (25/10), tepat jam 11.00 WIB.

Soekarwo, Gubernur Jawa Timur turut membacakan amanat sumpah kewajiban yang harus dijalankan kedua pemimpin baru Sumenep ini. Selanjutnya, juga dibacakan surat keputusan Gubernur Jawa Timur, tentang habisnya masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati periode lalu, Ramdlan Sirad dan Muhammad Dahlan.

Menurut pakde Karwo, Pilkada Sumenep digelar melalui dua putaran dan ini menjadi bukti ketatnya persaingan Politik di Sumenep. Adanya gugatan sengketa pilkada hingga ke jenjang Mahkamah Konstitusi, juga menjadi ciri kedewasaan politik para politisi di Sumenep.

Soekarwo juga mengingatkan Bupati terpilih agar memenuhi janji yang disampaikan saat kampanye. "Jadi jangan sampai setelah dilantik nanti lupa dengan janjinya, dengan visi misi yang dulu disampaikan," pintah Soekarwo.

Dalam sambutannya juga, Sukarwo meminta agar pasangan kepala daerah Abuya Busyro Karim dan Sungkono Sidik Kompak. Karena, seringkali terjadi disharmonisasi antara bupati dan wakil bupati, karena terjadi salah paham.

Agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati ini dihadiri oleh seluruh jajaran seluruh pejabat Bupati di Madura. Selain itu juga hadir para Muspida, Kepala SKPD dan Badan Pemkab Sumenep.

Tampak hadir juga MH. Said Abdullah (anggota DPR RI/FPDI Perjuangan), KH. Unais Ali Hisyam (anggota DPR RI/ anggota FPKB), Sirmadji (anggota DPRD Jatim/Ketua DPD PDIP Jatim) dan Nawardi (anggota DPRD Jatim/anggota FPKB). Berdasarkan data panitia seluruh undangan yang hadir sebanyak 1300 orang lebih, termasuk Alim Ulama, Tokmas, LSM, Wartawan dan undangan lainnya.

Mahasiswa Demo Dukung Abussidik Tepati Janji

Sementara itu di luar acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, puluhan mahasiswa melakukan aksi damai. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep menggelar aksi tersebut di Taman Adipura Sumenep.

PMII menyebut aksi tersebut sebagai gerakan moral kepada Bupati-Wakil Bupati yang dilantik,untuk menepati janjinya dan meminta bekerja lebih baik dari sebelumnya. "Selama ini, pembenahan berbagai sektor,belum dirasakan masyarakat banyak. Hal ini menjadi PR Bupati dan Wakil Bupati baru," kata Fauzan Adhima, Ketua PC PMII Sumenep.

Fauzan mengatakan mendukung Abussidik menepati janjinya dan memberikan waktu 100 hari untuk melakukan perubahan mendasar. "Kalau dalam waktu 100 hari kerja tidak ada perubahan. Maka kami, para mahasiswa akan terus mengawal, dan mengingatkan Bupati terpilih untuk serius," terang Fauzan.

Dalam aksi damai tersebut, para mahasiswa turut membentangkan spanduk putih bertuliskan harapan dan keinginan "Sumenep harus lebih baik". Di spanduk itu, dibumbui tanda tangan dan harapan agar Bupati-wakil bupati yang baru dilantik, selalu ingat akan tugas beratnya. (rud/*)

Foto : Soekarwo Gubernur Jawa Timur usai Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep di pendopo agung Sumenep. Terlihat beliau melayani wawancara wartawan lokal Sumenep

Sejarah Panjang Sang Rajawali Jawa Timur

2010-10-21T01:29:00.000-07:00

Ir. H. La Nyalla M. Mattalitti

Oleh Syafrudin Budiman, SIP

Siapa yang tidak kenal dengan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur Ir H La Nyalla M. Mattalitti? Dia pengusaha sukses dengan lini bisnis di beragam bidang. Dia aktivis di sejumlah organisasi dan yayasan sosial. Dia Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim. Bahkan, dia juga dikenal dekat dengan banyak kalangan dari semua golongan.

Tapi, siapa sangka, di balik kesuksesannya saat ini, La Nyalla sebelumnya harus meniti hidup, yang penuh kelok dan batu terjal. Pria kelahiran 10 Mei 1959 ini menapaki karir dengan penuh keringat dan pengorbanan.

La Nyalla muda pernah bekerja serabutan, mulai dari menjadi sopir angkot Wonokromo- Jembatan Merah dan sopir minibus L-300 Surabaya-Malang. La Nyalla bahkan sempat menekuni karir sebagai ahli terapi penyakit dengan cara pengobatan alternatif. Sejumlah kalangan masyarakat, dari pedagang kaki lima sampai dosen, sempat menjadi pasiennya. Namun, karena tidak mau dicap dukun, La Nyalla tidak praktik lagi.

”Hidup memang bukan seperti sebentang garis lurus di peta. Tidak ada hidup yang tanpa kelokan, karena manusia memang selalu dihadapkan pada banyak tantangan, di mana pun dan kapan pun,” ujar La Nyalla.

La Nyalla dilahirkan dari keluarga Bugis. Kakeknya, Haji Mattalitti, adalah saudagar Bugis-Makassar terkenal di Surabaya. Bapaknya, Mahmud Mattalitti, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan FH Unair. Namun, La Nyalla tidak pernah menggunakan nama besar dan kekayaan keluarganya dalam hidupnya.

Menginjak dewasa, dia memilih nyantrik dan tinggal di kompleks Makam Sunan Giri, Gresik. Di kompleks makam wali ini, dia menghimpun banyak warga kurang mampu, sebagian di antaranya malah kelompok yang sering dicap preman oleh masyarakat. La Nyalla mengajak mereka untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Hasilnya, La Nyalla memiliki ratusan pengikut yang setia sampai kini.

”Kalau Anda melihat saya seperti sekarang, itu karena tekad saya bulat. Kerja sungguh-sungguh,” kata pengusaha konstruksi ini dalam buku biografinya, Hitam-Putih La Nyalla M. Mattaliti, yang ditulis oleh budayawan Sam Abede Pareno.

La Nyalla berkisah, titik awal karirnya sebagai pengusaha adalah saat ia nekad membuat pameran kreativitas anak muda pada 1989. Pameran yang disponsori PT Maspion itu membikin bangkrut La Nyalla gara-gara tidak ada peserta. La Nyalla lantas terlilit utang dan dikejar-kejar penagih utang. Kerugian itu begitu memukul. Bahkan, pemilik PT Airlanggatama Nusantarasakti ini sempat berniat untuk ”lempar handuk” dari dunia usaha.

Di sinilah La Nyalla mempertaruhkan hidup dan nama baiknya. Jiwa wirausahanya yang ulet dan tak kenal putus asa juga mendapat ujian berat.

Akhirnya, mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jatim ini kembali melobi PT Maspion dan meminta sponsor senilai Rp5 juta untuk menggelar pameran. Kelak pameran ini dikenal dengan nama Surabaya Expo. Kegiatan yang berlangsung sejak 1990 itu berkibar dan menjadi agenda tahunan sampai 2001. Dari jalan inilah La Nyalla dikenal oleh kalangan pengusaha dan pemerintahan. Sayap bisnisnya pun pelan tapi pasti dikepakkan dengan percaya diri.

”Dari kisah hidup itu, saya belajar tentang arti kerja keras dan berani menjawab tantangan, namun tetap harus rendah hati dan tawakal. Kalau saya mundur pada 1989 lalu, saya tidak akan seperti sekarang,” katanya.

La Nyalla mengatakan, dirinya juga memetik hikmah dari keikhlasannya menerima segala ujian, termasuk saat bangkrut dan dikejar-kejar utang saat pertama kali meniti karir. ”Niat saya berbisnis itu tulus, ingin membuka lapangan pekerjaan, mengajak bekerja orang-orang yang mungkin belum mendapat kesempatan. Karena itu, saya putuskan saya harus fight, tak boleh loyo karena usaha ini bukan hanya untuk kepentingan saya pribadi, tapi juga amanah besar untuk kehidupan orang lain,” tutur pria berkaca mata ini.

Itulah sekelumit kesuksesan perjalanan hidup dan karir Sang Rajawali Jawa Timur ini. La Nyalla hari ini juga aktif di berbagai organisasi, baik sosial, politik, maupun profesi. Dia aktif sebagai Ketua Umum MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Ketua Umum DPD Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Jawa Timur, dan Wakil Ketua Umum KONI Jatim. La Nyalla juga aktif di berbagai yayasan sosial.

Selain itu, pria tiga anak ini kini sedang menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Kadin adalah payung dunia usaha yang beranggotakan para pengusaha dari berbagai bidang bisnis, mulai agribisnis, rokok, permesinan, konstruksi, persepatuan, hingga tekstil.

Di Kadin inilah, jiwa kepemimpinan La Nyalla tampak menonjol. Kadin dibawa La Nyalla sebagai organisasi dunia usaha yang dinamis, yang mampu menjadi mitra strategis pemerintah untuk menggerakkan perekonomian.

Di bawah kepemimpinan La Nyalla, Kadin Jatim terus menuai pujian. ”Kadin Jatim adalah Kadin terbaik dari seluruh Kadin Provinsi di Indonesia. Geraknya nyata, berani, dan inovatif untuk selalu mendinamisasi perekonomian,” puji Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM, Sandiaga S. Uno, dalam sebuah kesempatan.

Di Kadin, La Nyalla membawa sejumlah program utama yang akan diprioritaskan dalam menguatkan Kadin sebagai payung bagi dunia usaha. La Nyalla akan memprioritaskan penataan ulang fungsi organisasi dan penguatan kesekretariatan Kadin Jatim guna mendorong efektivitas kegiatan dunia usaha. Termasuk di dalamnya menyiapkan semacam lembaga riset pasar, kajian kebijakan, trading house, konseling investasi, dan tourism board.

”Riset pasar di sini bukan sekadar menyiapkan data, tapi juga berfungsi sebagai market intelligence yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh dunia usaha, khususnya yang terkait dengan perdagangan luar negeri. Semua ini untuk penguatan daya saing produksi dalam negeri,” jelas La Nyalla.

La Nyalla juga melakukan penguatan jaringan usaha yang membuat proses produksi dari hulu ke hilir menjadi efektif dan terintegrasi. ”Dalam konteks ini, kami ingin memperpendek matarantai perdagangan, terutama yang melibatkan spekulan besar yang kadang membuat harga barang menjadi fluktuatif karena dimainkan oleh mereka. Untuk menjamin arus barang dan jasa, fasilitas infrastruktur transportasi harus dibenahi, mulai dari jalan raya, bandara, hingga pelabuhan. Itu semua untuk menekan ekonomi biaya tinggi atau high cost economy,” paparnya.

Pria yang gemar membaca ini juga menekankan pentingnya strategi kluster untuk memperkuat spesialisasi dan daya saing dunia usaha di jatim. ”Konsep ini sebenarnya sudah digagas oleh pengurus periode yang lalu dengan istilah East Java Inc, tinggal didorong agar segera terealisasi,” tambahnya.

La Nyalla juga akan memprioritaskan penciptaan wirausahawan baru dalam skala yang besar guna meminimalkan tingkat pengangguran serta mengurangi disparitas ekonomi antara yang kuat dan yang lemah. Dalam hal ini akan dilakukan pelatihan-pelatihan praktis oleh tenaga ahli maupun oleh pengusaha sukses.

“Terkait dengan penciptaan wirausahawan baru, kami akan membantu mencarikan kredit murah melalui berbagai sumber, termasuk di antaranya alokasi dari APBD Jatim, dana CSR perusahaan swasta dan BUMN. Pembangunan Kadin Institute juga menjadi wujud komitmen Kadin Jatim untuk menciptakan banyak wirausahawan baru,” tutur La Nyalla.

Dinamisasi Perekonomian Jawa Timur

Ketua Umum Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi (ATAKI) Jawa Timur periode 2004-2009 ini mengatakan, dirinya bersyukur pertumbuhan ekonomi Jatim terus membaik. Pada semester I/2010.

Dia optimistis, hingga akhir tahun ini dan di tahun-tahun mendatang, pertumbuhan ekonomi Jatim akan terus meningkat. Kuncinya, kata dia, adalah pada penciptaan investasi baru. ”Investasi akan membuka lapangan pekerjaan baru yang pararel dengan pengentasan kemiskinan. Kami berharap investasi yang ada di Jatim ke depan adalah investasi dari sektor usaha yang mampu memberikan nilai tambah optimal pada sebuah produk, bukan hanya sekadar mengeruk kekayaan alam,” ujarnya.

La Nyalla menuturkan, setidaknya ada empat hal fundamental yang mesti dilakukan untuk terus meningkatkan penciptaan investasi baru di Jatim. Pertama, mempercepat standardisasi regulasi dan perizinan investasi. Kedua, penguatan infrastruktur. Ketiga, memperkuat fasilitas penunjang strategis. Keempat, penguatan sektor bisnis tertentu.

Empat langkah fundamental tersebut, lanjut La Nyalla, memerlukan sejumlah kebijakan teknis yang konkrit dan terarah. Untuk langkah pertama, perlu ada penghapusan regulasi yang tidak pro-investasi, harmonisasi regulasi antara investasi dan pertanahan, standardisasi dan perbaikan kualitas layanan perizinan investasi.

Untuk langkah kedua, kata La Nyalla, yang harus dilakukan adalah mempercepat penyelesaian relokasi infrastruktur di Porong, mempercepat ruas tol Mojokerto – Surabaya dan ruas Gempol – Pasuruan, mempercepat penyelesaian pipa gas bawah laut milik Kodeco, pelebaran dan memperdalam alur pelayaran kolam barat di sekitar Tanjung Perak, dan diversifikasi pemanfaatan dermaga, misalnya, optimalisasi pemanfaatan dermaga milik Petrokimia Gresik untuk kontainer.

Adapun untuk langkah ketiga adalah dengan melakukan langkah konkrit mengatasi defisit pasokan gas untuk industri,mempermudah akses pembiayaan dan mengoreksi suku bunga perbankan.

”Untuk penguatan sektor bisnis tertentu, yang harus disasar adalah sektor pertanian, industri pengolahan, dan semua sektor bisnis yang masih berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” jelas La Nyalla.

La Nyalla menggarisbawahi, pertanian dan industri perlu diperhatikan pemerintah lebih mendalam. Dua sektor tersebut tampak terus mengalami penurunan. Indikasi utamanya adalah pembentuk utama perekonomian datang dari sektor-sektor yang padat modal, seperti perdagangan, hotel dan restoran. Sementara kontribusi sektor padat karya, terutama industri pengolahan dan pertanian, malah turun.

”Perlambatan sektor industri inilah yang disebut sebagai deindustrialisasi. Terjadi migrasi tenaga kerja yang cukup masif dari sektor-sektor tradeable ke sektor nontradeable,” tuturnya.

Menurut La Nyalla, jika sektor tradeable masih belum diperhatikan secara maksimal, sulit bagi pemerintah untuk mengurangi pengangguran secara masif. Padahal, selama ini, sektor tradeable seperti industri pengolahan dan pertanian menjadi kunci dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran karena menjadi penyedia lapangan kerja formal dalam jumlah yang besar.

Data BPS menyebutkan, 44,8% tenaga kerja di Jatim bekerja di sektor pertanian. Sektor industri mampu menyerap 12% tenaga kerja. Sementara sektor nontradeable seperti sektor keuangan hanya mampu menyerap 1% tenaga kerja.

”Kondisi di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum berkualitas karena ditopang oleh sektor-sektor yang hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak merata karena hanya dinikmati segelintir pelaku ekonomi,” jelasnya.

Kembangkan UMKM

La Nyalla juga memberi perhatian khusus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengingat besarnya peranan UMKM dalam struktur perekonomian Jatim. Kontribusi UMKM terhadap total produk domestrik regional bruto (PDRB) Jatim mencapai 53,04%. Dari total PDRB Jatim tahun 2009 sebesar Rp684 triliun, sumbangan UMKM mencapai sekitar Rp362 triliun. Di Jatim, kredit UMKM per semester I/2010 mencapai Rp 97,42 triliun atau menyerap hampir 70 persen dari total kredit perbankan yang sebesar Rp 142,82 triliun.

”Dari data itu kita bisa tahu bahwa UMKM terbukti menjadi sabuk pengaman dari dua penyakit utama ekonomi yang belum terselesaikan, yaitu pengangguran dan kemiskinan,” ujar La Nyalla.

Strategi pengembangan UMKM, lanjut La Nyalla, harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari penguasaan teknologi, kelancaran arus informasi, fasilitas pembiayaan, hingga peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Menurut dia, keberadaan sektor usaha UMKM memang harus terus-menerus diperkuat. Apalagi, saat ini ACFTA sudah diberlakukan. Pasar UMKM bisa semakin tergerus jika tidak ada perhatian serius.

La Nyalla menuturkan, perlu ada kemitraan yang sinergis antara pengusaha skala kecil-menengah dan korporasi/perusahaan besar. ”Dengan demikian, ada simbiosis yang saling menguntungkan. UMKM juga akan semakin berkembang, dan jika sudah besar bisa ikut membantu pengembangan pasar UMKM lain,” jelasnya.

Dia mengakui, UMKM tidak bisa bersaing secara head to head dengan pemodal besar. ”Dalam konteks inilah intervensi pemerintah sangat diperlukan,” tuturnya.

La Nyalla menambahkan, hambatan-hambatan kelembagaan di sekitar UMKM harus diatasi. Faktor kelembagaan yang dimaksud adalah daya dukung institusi yang terkait dengan kepentingan UMKM. "Dalam konteks ini, tidak hanya perbankan yang harus memberi perhatian. Tapi juga semua institusi terkait," ujarnya.

Institusi-institusi terkait itu, sambung dia, adalah pemerintah, akademisi, korporasi, dan situasi internasional. Faktor kelembagaan tersebut yang harus saling mendukung, sehingga pengembangan UMKM bisa dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, problem-problem yang dihadapi UMKM juga bisa dituntaskan secara menyeluruh.

"Misalnya, soal ekonomi biaya tinggi yang terkait dengan birokrasi pemerintah, itu harus dapat komitmen dari pemerintah. Kemudian soal pengembangan produk dan pasar, itu peranan akademisi. Semuanya itu harus saling mendukung. Kalau faktor kelembagaan itu semuanya bisa saling memperkuat, pengembangan UMKM bisa lebih mudah dan cepat," terangnya. (rud/kbc)

Forjasi Adukan Pelindo III ke KPPU

2010-10-13T18:21:00.000-07:00

Surabaya - Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (Forjasi) Jawa Timur mengadukan PT Pelindo III (persero) Tbk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jawa Timur. Dimana aduan itu terkait tentang adanya indikasi persaingan tidak sehat pada proses tender pembangunan Teluk Lamong Bay Surabaya.

Pengembangan pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong ini direncanakan menghabiskan dana senilai 1,6 triliun yang dibagi empat tahap. Tahap I menelan dana Rp 400 miliar, tahap II menelan Rp 900 miliar, tahap III dan IV menelan Rp 300 miliar. Semua alokasi dana berasal dari pihak PT. Pelindo III sendiri yang merupakan salah satu perusahaan BUMN.

Organisasi lintas rekanan yang beranggotakan tujuh asosiasi ini, telah melaporkan Pelindo III kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Jawa Timur, Senin (11/10) dengan surat nomer : 057/E/FORJASI/IX/2010, tertanggal 7 September 2010, perihal pengaduan persaingan usaha. Bahkan surat itu juga di tembuskan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dan Kepolisian Daerah Jatim terkait dugaan adanya indikasi terjadinya praktek monopoli yang mengarah pada kartel pemenangan tender.

“Pelindo terindikasi kuat telah melakukan praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan monopoli, saat proses pelelangan tender. Dimana Pelindo akan membatasi rekanan swasta nasional untuk ikut serta dalam lelang tersebut. Hal ini jelas sekali terjadi Barrier to Entry, yaitu keadaan yang diberikan khusus untuk sebuah industri yang membuat kerugian bagi pesaing baru yang mencoba memasuki pasar ,” kata Sugiharto, SE., M.Si Sekretaris Umum Forjasi Jawa Timur, Rabu (13/10).

Ketika ditanya seperti apakah bentuk indikasi barrier dan praktek monopoli tersebut? Sugiharto menjawab, bahwa Pelindo memberikan persyaratan yang mengada-ada yaitu dengan menambahkan syarat yang tidak lazim dalam prinsip pengadaan barang dan jasa konstruksi di Indonesia berupa rekening koran perusahaan sebesar 10% atau sekitar 160 milliar selama tiga bulan berturut-turut dari nilai pagu proyek.

Sehingga nantinya, yang berhak mengikuti dan memenangkan tender pembangunan Teluk Lamong paket A hanya BUMN saja. Sementara 10 perusahaan swasta yang ikut dalam proses kualifikasi tentunya akan gugur.

Selain itu, lanjutnya, adanya kejanggalan pada jadwal pengumuman pemenang tender pembangunan Teluk Lamong Paket B dan C yang diundur , di mana perusahaan swasta JO PT Modern Surya Jaya dan PT SAC Nusantara berhasil ikut dan lolos pada proses kualifikasi, Namun hingga kini masih belum diumumkan secara bersamaan dengan paket A. Padahal waktu pengumuman pembukaan lelang, lokasi kedua paket pekerjaan tersebut adalah sama persis dengan paket A.

“Pelindo saat ini sedang mencari-cari kesalahan perusahaan swasta tersebut agar bisa menggugurkan perusahaan swasta tersebut. Sehingga yang menang dalam lelang paket B dan C akhirnya BUMN juga, seperti paket A inikan jeruk makan jeruk namanya” ungkapnya..

Mantan Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur ini mengatakan, pelaporan ke KPPU ini sebagai fungsi kontrol dan peran serta masyarakat terhadap proses pelelangan pengadaan barang / jasa yang ada. Bahkan hal ini sebagai upaya pencegahan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pengaduan kami, kata Sugiharto sudah sesuai UU 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dimana, pada pasal 36 ayat (1) mengatakan, KPPU menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bahkan, juga sesuai UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Dimana pada pasal 8 ayat (1) mengatakan, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih.

Selain diduga melakukan praktek monopoli, menurut Sugiharto, Pelindo juga diduga melanggar UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana pada pasal 3 menjelaskan bahwa, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara dan perekonomian Negara.

“Seharusnya Pelindo dalam pengelolaan keuangan negara tertib dan mengikuti aturan yang ada sebagaimana UU 17/2003 tentang keuangan negara. Dimana pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” paparnya.

Forjasi Jawa Timur menilai aturan yang dipakai Pelindo, ada sebuah kesimpangsiuran dan tumpang tindih terkait proses tender. Dimana saat proses pengumuman dan pemasukan penawaran, pihak Pelindo menggunakan metode dan aturan sebagaimana Keppres 80/2003. Namun Pelindo pada pelaksanaan tender, hanya mengacu pada Permen 5/2008 tentang BUMN. Mengingat UU 19/2003 tentang BUMN sama sekali tidak mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa.

“Inilah kesimpangsiuran yang di lakukan PT Pelindo III. Pada proses pelelangan mereka mengacu pada UU 18/1999 tentang jasa konstruksi, dan Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi pada pelaksanaanya mereka mengacu pada Permen 5/2008 tentang BUMN saja,” jelas Sugiharto.

Sugiharto yang juga aktifis Partai Demokrat Jatim ini menjelaskan, Pelindo sebagai BUMN seharusnya menyertakan dan memprioritaskan pihak swasa dalam setiap pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa konstruksi. Dimana Pelindo jangan hanya berpedoman kepada Permen BUMN saja, terkait tentang tata cara tender.

“Lebih tinggi mana kedudukan secara hirarki Permen 5/2008, dengan UU 18/1999 dan Keppres 80/2003, beserta perubahannya Perpres 54/2010. Pelindo juga harus mengacu pada aturan-aturan lain yang berlaku,” sanggah Sugiharto. (rud)

AMM Setengah Puas Hasil Muswil Muhammadiyah Jatim

2010-10-13T17:40:00.000-07:00

Rabu, 13 Okt 2010

Surabaya - Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) mengaku setengah puas dengan hasil Musyawarah Wilayah Pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur yang telah memutuskan 13 nama.

Menurut perwakilan eksponen AMM Jatim, Sjafroedin Boediman, masuknya dua nama baru dalam kursi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim periode 2010-2015 memberikan kesegaran dari pimpinan sebelumnya.

"Meski hanya dua nama dan tidak mewakili golongan muda, tapi kami setengah puas. Semoga bergabungnya dua tenaga baru bisa membuat PWM Jatim lebih baik dari yang lalu," ujarnya, Rabu.

Dua nama yang masuk dalam jajaran PWM Jatim yakni dr. Sukadiono, yang sebelumnya menjabat Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya, dan Syaifuddin Zaini, yang sebelumnya Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya.

Kata Sjafroedin, kendati dalam tatanan nama tidak didominasi wajah baru, diharapkan selama lima tahun ke depan, para pimpinan mengubah Muhammadiyah di mata masyarakat, khususnya dalam hal pencitraan.

"Pencitraan Muhammadiyah Jatim harus diperbaiki. Caranya, di posisi majelis harus ditempati orang-orang yang sesuai bidangnya. Istilahnya, 'the right man in the right place'. Setelah itu, citra Muhammadiyah pelan-pelan diubah menjadi lebih baik," papar mantan Ketua Bidang Sosial Ekonomi DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tersebut.

Pihaknya juga mengharap, agar dalam jabatan majelis-majelis ke depan, golongan dari kaum muda bisa diberi kesempatan untuk duduk dan ikut serta mengurusi Muhammadiyah selama lima tahun ke depan.

Sementara, saat disinggung sosok Prof. Thohir Luth yang terpilih sebagai Ketua PWM Jatim, pemuda yang juga Sekretaris Umum Partai Matahari Bangsa (PMB) Jatim itu mengaku sempat kaget ketika mengetahuinya.(ant)

Usulan Raperda Anti Maksiat Macet di Dewan

2010-10-12T06:45:00.000-07:00

Bangkalan – Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 2010 anti maksiat tentang pelarangan pelacuran dan perzinahan saat berhenti dan macet di dewan. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Bangkalan yang mengusulkan perda itu, mendesak kembali agar raperda itu segera dibahas dan disahkan.

“PCNU secara organisasi sebelumnya sudah mengusulkan ke DPRD raperda tersebut, namun sampai saat ini belum ada tanggapan. Kami mohon Raperda pelarangan pelacuran dan perzinahan di perdakan,” kata Ketua PCNU Bangkalan, RKH Fakhrillah Aschall, saat dihubungi, Rabu (7/10) di kantornya.

Dengan didamping jajaran Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris PCNU Bangkalan, Kiai Fakhri biasa dipanggil mengatakan, perda tersebut harus segera disahkan. Mengingat saat ini banyak kasus perzinahan di wilayah Kabupaten Bangkalan.

“Kami sudah pernah konsultasi kepada Bapak Bupati Bangkalan, RKH. Fuad Amin Imron. Menurutnya, draf raperda itu sudah disampaikan kepada dewan. Tetapi sampai saat ini draf raperda anti maksiat itu belum pernah dibahas,” ujar Kiai Fakhri yang juga Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) An-nawawiyah, Kecamatan Kwanyar, Bangkalan.

Pihak pemerintah dan dewan pernah berjanji akan membahas raperda tersebut bersama pembahasan 8 raperda lainnya. Dimana usulan pembahasan raperda pernah dikirim oleh PCNU dengan surat nomor 347/PC/A-11/L-35/11/2010.

“Kami terus menunggu, namun sampai saat ini tidak pernah ada pembahasan. Oleh sebab itu kami mendesak segera dibahas dan disahkan,” tegas Fakri.

Ia mengatakan, subtansi yang tertuang dalam raperda, tertulis bahwa para pelaku maksiat dan para pengusaha atau pemilik kafe, serta warung remang-remang penyedia tempat maksiat, akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara.

“Usulan kami, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku atau pemilik adalah hukuman penjara minimal enam bulan,” ucapnya.

Fakhri menjelaskan, unsur pidana yang masuk dalam draf raperda, juga disertai dengan sanksi materiil yang juga harus dibayar. Dimana berupa uang denda senilai Rp50 juta. Sanksi pidana dan denda tersebut. Tidak hanya sebatas sanksi pidana dan denda, tempat yang dijadikan sarana transaksi kemaksiatan, juga harus saat itu juga.

Sementara itu, Munawar Kholil Wakil Ketua DPRD Bangkalan, ketika dihubungi melalui handphone-nya mengatakan, pimpinan dewan dan fraksi-fraksi sebenarnya menyambut positif usulan Raperda itu. Namun, sampai saat ini DPRD masih fokus pada pengesahan 8 raperda lainnya.

“Kami masih konsentrasi pada 8 raperda yang sudah ditetapkan, dimana saat ini menunggu persetujuan Gubernur Jatim. Bahkan, dewan masih membahas evaluasi penetapan PAK APBD 2010,” jawabnya.

Menurutnya, selama usulan itu baik, DPRD secara kelembagaan pasti akan menerima. Terkait semakin banyaknya praktek asusila dan perzinahan, pihaknya akan koordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti.

“Misalnya dengan melakukan operasi pekat,” ujar Munawar Kholil.

GP Ansor Menolak Perda Anti Maksiat

Berbeda dengan PCNU dan ormas-ormas Islam lainnya, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Bangkalan malah menyatakan menolak usulan raperda tentang pelarangan pelacuran dan perzinahan. Mengingat saat ini aturan penanganan kesusilaan sudah tertuang di Undang-Undang dan KUHP.

“Kami menolak usulan tersebut dan jangan sampai menimbulkan polemik. Nantinya kalau di sahkan perda itu akan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” ujar Syaiful Ismail Wakil Ketua GP Ansor Kabupaten Bangkalan, kemarin.

Menurutnya, yang paling penting dalam memberantas praktek maksiat pelacuran dan kesusilaan adalah dengan optimalisasi lembaga yang sudah ada. Dimana cukup petugas Dinas Sosial dibantu Satpol PP dan Polisi, lebih intensif melalukan razia. Bahkan, kalau perlu tiap minggu dilakukan operasi.

“Kalau sedikit-sedikit di perdakan, maka kita hanya sibuk membahas yang formil saja. Padahal secara subtansi yang paling penting adalah membahas masalah kemiskinan dan pendidikan untuk kemajuan daerah,” sanggah pria lulusan Sarjana Hukum Universitas Trunojoyo ini. (rud)

Opini : Tender Teluk Lamong Diduga Rekayasa?

2010-10-11T21:36:00.000-07:00

Baru-baru ini media cetak dan elektronik Jawa Timur diramaikan oleh berita, terkait adanya dugaan praktek monopoli PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III. Dimana Pelindo akan diadukan ke KPK, KPPU dan Kejaksaan Tinggi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Jawa Timur, terkait proses lelang pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong.

Berdasarkan data pihak Pelindo yang ada, proyek pembangunan Teluk Lamong paket A dijadwalkan bakal mulai dilaksanakan bulan November 2010. Proyek pembangunan ini ditargetkan selesai pada 2013, baik paket A, B, dan C dan pemenang paket A sudah ditentukan pemenangnya.

Sedangkan untuk pengumuman pemenang tender pembangunan Teluk Lamong paket B dan C itu masih molor. Dimana nantinya Pelindo mengaudit terlebih dahulu secara ketat, agar perusahaan yang memenangkan tender tersebut nantinya tidak bermasalah.
Tahap pertama proyek ini sudah diluncurkan senilai 400 M, yang diikut oleh lima perusahaaan. Diantaranya, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT. Modern Konsorsium (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero) Tbk dan pemenangnya adalah PT. Adhi Karya.

Padahal jika kita melihat bersama-sama semua peserta tender mayoritas adalah BUMN. Istilahnya adalah jeruk-makan jeruk, sama seperti yang disampaikan saudara Alyas Sekretaris Umum LPJKD Jatim. Meskipun perusahan-perusahaan tersebut BUMN, juga perusahaan tersebut sudah menjadi perusahaan terbuka dan listing di bursa saham.

Seperti diketahui, PT Pelindo III telah mengalokasikan dana sekitar Rp400 miliar dari total Rp1,6 triliun untuk pembangunan tahap I Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya. Pembangunan pelabuhan dengan fasilitas dermaga multiguna itu mulai dirintis akhir 2009 lalu dan diharapkan selesai 2011 dan beroperasi pada 2012. Dengan kapasitas bongkar muat sebesar 300.000 twenty-foot equivalent units (TEUs).

Proyek pelabuhan Teluk Lamong itu akan terbagi menjadi empat tahap dan dikerjakan secara bertahap. Untuk tahap I akan dibangun jembatan penghubung, tahap II berupa pembangunan jalan menuju dermaga dan lahan penimbunan peti kemas, tahap III pembangunan dermaga, dan tahap IV pembangunan dermaga lanjutan.

Pelindo dalam siaran persnya mengungkapkan, total nilai proyek Rp1,6 triliun dibagi menjadi empat tahap. Tahap I menelan dana Rp400 miliar, tahap II menelan Rp900 miliar, tahap III dan IV menelan Rp300 miliar. “Semua alokasi dana itu berasal dari Pelindo III.

Secara keseluruhan, pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong terdiri atas pembangunan dermaga sandar seluas 1,2 km x 40 m, jembatan penghubung 260 m x 12 m, lahan penimbunan peti kemas 1,2 km x 285 m, jalan menuju dermaga sepanjang 2.800 m, jembatan sepanjang 85 m, dan berbagai infrastruktur penunjang lainnya, seperti lapangan parkir, pintu masuk, dan kantor.

Sementara itu beberapa pihak menilai dan menengarai adanya tindak monopoli yang mengarah pada kartel. Terutama adanya indikasi tindakan menguntungkan untuk pemenangan tender dan pihak tertentu. Bahkan, banyak juga pihak yang memprotes keras, terkait proses tender yang dilakukan Pelindo. Dimana Pelindo menerapkan aturan yang terkesan diskriminatif.

Diantaranya, Pelindo diduga menyalahi aturan Kepres 80 Tahun 2003 atau perubahannya Perpres 54 Tahun 2010. Bahkan, Pelindo diindikasikan melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait pembangunan Teluk Lamong Bay, Surabaya.

Sesuai keterangan Husen Latief, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelindo III, alokasi total proyek adalah sebesar kurang lebih 1,6 Trilium. Namun, ternyata ada juga dugaan yang mengatakan, bahwa paket-paket yang ada di lingkungan Pelindo tidak pernah diumumkan perencanaannya.

Saat ini proses pelelangan tender pembangunan Teluk Lomong Pelindo III terkesan menghalang-halangai pihak swasta nasional untuk berperan serta dalam proses tersebut. Hal ini tecermin dalam persyaratan yang dibuat Pelindo, tentang rekening dana milik perusahaan tersebut minimal sebesar 10% dari nilai proyek tersimpan di bank selama 3 bulan. Sehingga pada akhirnya, yang bisa mengikuti dan memenangkan tender pembangunan Teluk Lamong paket A hanya BUMN saja. Sementara 10 perusahaan swsta yang ikut gugur dalam proses kualifikasi.

Sementara untuk proses pengumuman pemenang tender pembangunan Teluk Lamong Paket B dan C belum diumumkan. Dimana, perusahaan swasta JO PT Modern Surya Jaya dan PT SAC Nusantara mengikuti proses lelang dan lolos pada proses kualifikasi. Padahal waktu pengumuman pembukaan lelang sama persis dengan paket A.

Dari kelanjutan proses tersebut, Pelindo III saat ini dinilai mencari-cari kesalahan perusahaan swasta tersebut. Supaya panitia lelang bisa menggugurkan rekanan swasta dan yang menang lelang pada paket B dan C, akhirnya adalah BUMN, seperti halnya paket A.

Padahal kalau ini diterapkan, sangat tidak mungkin dan pihak swasta manapun yang mau membiarkan uangnya begitu besar parkir di bank selama 3 bulan. Ini menandakan, Pelindo sudah mempersulit swasta untuk bisa ikut serta dalam pemenangan tender tersebut. Dimana dalam prinsip umum pelelangan tender, penyelenggara tender harus memudahkan persyaratan dan tidak mempersulit, sesuai dengan Kepres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa.

Hal ini menyalahi Pasal 2 ayat 1 poin d UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menerangkan bahwa, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Tentunya aturan ini dapat digunakan untuk memberdayakan sektor swasta secara kompetitif.

Berdasarkan Kepres 80 tahun 2003 Pasal 14 ayat 3, 6 dan 7, tertuang bahwa setiap panitia/ pejabat pengadaan wajib melakukan paska kualifikasi untuk mengumumkan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat, dengan mengkut sertakan sebanyak-banyak penyedia barang atau jasa.

Selain itu juga yang dilanggar Pelindo adalah Keppres 80 Tahun 2003. Pada BAB I bagian empat tentang kebijakan umum, pasal 4 poin h. menerangkan bahwa setiap pihak penyedia jasa harus mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa, kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia, pada awal setiap pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas. Bahkan ditegaskan pada lamipiran 1 Kepres 80 Tahun 2003 poin A, ayat 1 butir a.2.b, yang menjelaskan serupa.

Yang paling terpenting jika ini sering terjadi, tentu semangatnya sangat bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengingat proyek tender Teluk Lamong tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada pihak rekanan lainnya atau bisa dikatakan melakukan praktek kartel.

Seharusnya pihak Pelindo tidak melakukan cara dan praktek seperti ini dan harus melakukan tender sesungguhnya. Dimana proyek tender tersebut tidak hanya sekedar formalitas saja, mengingat proyek menggunakan uang negara yang cukup besar.
Padahal sebagaimana amanat UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 menyebutkan, bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Mengingat Pelindo ditengarai melakukan praktek monopili, akhirnya banyak pihak yang mengadukan kasus ini ke KPPU. Bahkan, karena.kebijakan Pelindo itu telah menguntungkan beberapa pihak, maka akhirnya Pelindo juga diadukan ke Kejaksaan Tinggi dan KPK. Sebuah ironi ditengah upaya pemerintah memberantas praktek-praktek KKN, malah kejadian ini terindikasi dilakukan oleh Pelindo.

Sementara pihak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menegaskan, bahwa pemenangan tender pembangunan Teluk Lamong sudah sesuai aturan dan tidak menyalahi undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti-Monopoli).

Pernyataan ini diungkapkan menyusul rencana LPJKD Jawa Timur untuk melayangkan surat somasi kepada Pelindo dan laporan pelanggaran kepada KPK terkait proses tender pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong atau Lamong Bay Surabaya.

Dijelaskan Pelindo, bahwa proyek Teluk Lamong tahap I dibiayai sendiri oleh Pelindo III, sebagai tuntutan guna memenuhi kesiapan pelabuhan dalam menghadapi pertumbuhan atau kenaikan arus barang dan petikemas di Tanjung Perak.

Dan untuk tujuan tersebut, Pelindo melakukan proses pelelangan secara terbuka mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-05/MBU/2008, tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dan Implementasinya berdasarkan peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) nomor : PER.33/LG.0201/P.III-2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Berdasarkan hasil seleksi prakualifikasi telah diumumkan peserta yang selanjutnya bisa mengikuti pelelangan sesuai hasil penelitan administrasi yang mendalam. Setelah diumumkan, tidak ada satu pun sanggahan yang masuk ke panitia lelang, sehingga panitia melanjutkan proses berikutnya.

Hal ini menurut pihak Pelindo sudah sesuai dengan PER.33/LG.0201/P.III-2009, pada Bab III, Pasal 6 item (j) tentang Sanggahan Hasil Prakualifikasi yang berbunyi Peserta prakualifikasi yang keberatan atas penetapan hasil kualifikasi dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil prakualifikasi.

Menurut Hierarki Hukum dan Perundang - undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Hal ini akan menimbulkan kerancuan dan kesimpangsiuran bagi masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa khususnya bidang konstruksi.

Hemat kami, sesuai dengan penjelasan pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yang dimaksud dengan azas “ Kesesuaian antara jenis dan materi muatan “ adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

Seperti apakah kelanjutan proses kasus ini? Tentu semua berpulang pada proses laporan yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama LPJKD Jawa Timur. Diharapkan KPPU mampu memangil semua pihak terkait, agar tuduhan dan somasi adanya dugaan pelanggaran pada proses lelang Teluk Lamong bisa menemukan penyelesaian.

Sedangkan untuk KPK juga diharapkan bisa menindaklanjuti laporan tersebut, agar semua praktek-praktek pelanggaran dan monopoli serta dugaan menguntungkan beberapa pihak saja, tidak terjadi lagi.

Mengenai adanya perdebatan pijakan hukum dalam pelaksanaan proses lelang Teluk Lamong. Diharapkan, perbedaan presepsi aturan dan UU tersebut bisa diselesaikan melalui judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. (Syafrudin Budiman, SIP)

KADIN : Kinerja Minim BPWS Diminta Mundur

2010-10-07T08:50:00.000-07:00

Bangkalan – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bangkalan meminta pejabat dan Ketua Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) mengundurkan diri. Mengingat selama ini kinerja BPWS masih dinilai minim dan juga dianggap stagnan. Serta tidak memiliki visi yang jelas dalam mengelola pembangunan di Madura.

Berdasarkan Evaluasi Kadin Bangkalan, BPWS belum mampu melakukan gebrakan nyata. Dimana BPWS dibayar oleh negara untuk melakukan percepatan industrialisasi. Namun sampai saat ini BPWS belum melakukan apa-apa.

Statemen keras ini dilontarkan Ir. Mondir A Rofii Ketua Umum Kadin Kabupaten Bangkalan, Selasa (5/10), saat di wawancarai di kantornya Jl. Hoscokroaminto, Bangkalan.

“BPWS tugasnya adalah menjual Madura kepada investor agar tertarik menamamkan investasinya. Saya pikir kalau pejabat BPWS tidak mampu mundur saja, biar diganti yang lainnya,” kata Lora Mondir biasa dipanggil sehari-hari.

Mondir mengatakan, BPWS harus membantu empat pemerintah Kabupaten. Misalnya, dalam melakukan komunikasi dan lobi pada pemerintah pusat. Kalau pemerintah kabupaten ada hambatan, BPWS tentunya memfasilitasi mengkoordinasikan keinginan daerah.

“Saya kaget BPWS kok malah membikin masjid dan res area. Terlalu mahal kalau menggaji pejabat BPWS kalau hanya bikin masjid. Selama ini pemerintah pusat ngak tepat saja memilih orang,” ujar Ketua LSM Madura Mandiri ini.

Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan ini menerangkan, seharusnya BPWS sudah memiliki visi-misi yang jelas. Dimana tata ruang RT/RW antara Surabaya dan Madura harus sudah ada gambaran sinergitasnya.

“Harus ada konsep RT/RW terpadu yang jelas yang menjadi pijakan empat kabupaten di Madura dan Surabaya agar sinergis. Namun sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan pemerintah kabupaten,” terang Lora Mondir.

Bahkan menurutnya, pembangunan infrastruktur di socah dengan BPWS tidak ada koordinasi yang kongkrit. Padahal BPWS mempunyai kewajiban mengkordinasikan setiap program percepatan pembangunan Madura.

“Kalau selama ini BPWS beralasan belum ada anggaran, hal itu terlalu sempit. Padahal BPWS sudah ada tugas, pokok dan fungsinya serta ada perencanaannya. Ini yang menjadi bukti bahwa kinerja BPWS dinilai minim,” jelas Mondir yang pengusaha muda ini.

Sementara itu, Sjobirin Hasan, SE, MM, Direktur Utama PT. General Production Bangkalan mendukung langkah kadin mengkritisi lemahnya kinerja BPWS. Ia sebagai pelaku usaha mengatakan, BPWS mempunyai tugas dan fungsi kelembagaan. Dimana BPWS seharusnya melakukan sinkronisasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, empat kabupaten di Madura dan Kota Surabaya.

“Saat ini tugas-tugas itu dirasa formalitas saja. Sedangkan pada pelaksanaannya BPWS memang belum melakukan tindakan apa-apa,” imbuh Sjobirin Hasan yang lulusan Magister Manejemen UGM ini.

Ia juga menambahkan, bahwa tugas BPWS diamanatkan Presiden untuk melakukan sinkronisasi rencana induk departemen-departemen seperti Perindustrian, Pekerjaan Umum, dan Perhubungan dengan rencana provinsi dan lima kabupaten/kota. Terutama dalam pengembangan percepatan kawasan Suramadu.

“BPWS memang hanyalah sebagai koordinator dan fasilitator. Tetapi kita lihat hari ini bergerak lambat dan tidak terlihat nyata,” pungkas Sjobirin.

Sementara itu Eddy Purwanto Ketua BPWS belum bisa dihubungi. Namun dalam rilis-nya di www.suramadu.com, Rabu (6/10), ia mengatakan, bahwa dalam jangka pendek BPWS akan melakukan dua hal. Dinataranya, pemasangan pagar di sepanjang jalan akses menuju Jembatan Suramadu sisi Madura dan pembangunan jembatan penyeberangan di jalan akses sisi Surabaya.

“Pemasangan pagar di jalan akses sisi Madura harus segera dilakukan agar bahu jalan tidak dipenuhi oleh pedagang kali lima. Kami juga akan membangun jembatan penyeberangan di sisi Surabaya, karena saat ini baru satu jembatan penyeberangan,” ucapnya.

Menurut Eddy, proses sinkronisasi pengembangan kawasan Suramadu merupakan program jangka panjang. Namun, pelaksanaan baik program jangka pendek maupun jangka panjang saat ini terlaksana karena BPWS belum mendapatkan dana.

”Sebelumnya, kami telah mengajukan anggaran ke menteri keuangan selaku Ketua Dewan Pengarah BPWS. Pengusulan memang butuh waktu karena harus menyesuaikan dengan tahun penetapan anggaran,” pungkas Eddy. (rud/*)

Anggota DPRD Bangkalan Masih Berkurang Satu

2010-10-07T01:45:00.000-07:00

Bangkalan – Akibat masih menggantungnya pergantian antar waktu (PAW), KH. R. Abdul Kholik Amin yang telah meninggal dunia. Kursi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan masih berkurang satu dari 45 kursi yang ada.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan sampai saat ini belum bisa melakukan PAW, mengingat belum ada pengajuan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Bangkalan. Hal itu dikatakan Fauzan Jakfar. S. Ag, M.Ag, Ketua KPUD Bangkalan, Selasa (5/10) saat ditemui di kantornya.

Fauzan Jakfar mengatakan, sampai saat ini KPUD Bangkalan belum menerima permohonan atau pengajuan PAW. Baik dari DPC PKB Bangkalan maupun dari Pimpinan DPRD terkait pergantian Kholik Amin (Alm) yang juga adik Bupati Bangkalan itu.

”Kami tidak bisa memproses PAW, mengingat dari partai belum ada kabar sama sekali. Pada dasarnya, KPUD akan memproses jika sudah ada surat dari partai atau pimpinan DPRD Bangkalan,” terang Fauzan yang juga Sekretaris PSSI Bangkalan.

Menurutnya, peraturan dan tata cara mekanisme PAW anggota DPRD, sampai sekarang belum ada acuan yang jelas dari KPU pusat. Untuk sementara waktu pihaknya masih berpedoman pada pada undang-undang No. 27 tahun 2010 tentang susunan dan struktur MPR, DPR, dan DPD. Dimana, dijelaskan bahwa anggota DPRD hanya bisa diganti dengan alasan meninggal dunia, berhalangan tetap atau diberhentikan partai.

”Sesuai aturan yang ada, yang berhak menjadi pengganti PAW adalah suara terbanyak kedua di dapil yang sama dan partai yang sama. Kalau diganti yang lainnya sampai saat ini belum ada aturannya,” jelas Fauzan.

Selain itu KPUD juga yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib DPRD, Pasal 107, ayat 1 sampai 7. Dimana disebutkan bahwa, PAW harus disampaikan partai kepada DPRD.

”Selanjutnya DPRD mengajukan surat permohonan PAW kepada Gubernur dengan tembusan KPUD. Setelah itu, baru KPUD memproses persyaratan PAW, apakah sesuai aturan dan mekanisme yang ada,” tambah Alumni Stain Malang ini.

Sementara itu, Ir. Mondir A. Rofii, Wakil Ketua DPC PKB mengatakan, sampai saat ini proses PAW Kholik Amin (Alm), masih menunggu mekanisme partai. Dimana, DPC PKB akan membahas secara detail siapakah yang layak menjadi pengganti.

”Proses PAW masih menunggu keputusan rapat pleno partai. Pastinya akan kita akan ajukan kader terbaik partai,” kata Mondir yang juga Ketua LSM Madura Mandiri.

Menurutnya, calon pengganti PAW tentu harus memiliki loyalitas tinggi kepada partai. Selain itu juga harus memiliki kapasitas dan mumpuni sebagai anggota DPRD Bangkalan.

”Loyalitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi PKB. Kita tunggu saja, siapa yang layak menjadi pengganti Abdul Kholik Amin (Alm),” tegas Mondir. (rud)

Hutang PDAM Bangkalan Masih Menumpuk

2010-10-05T20:51:00.000-07:00

Bangkalan – BUMD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumber Pocong Bangkalan saat ini masih terjebak hutang berkepanjangan kepada pemerintah sebesar 2,4 miliar. Diharapkan hutang tersebut, bisa terbayar sesuai restrukturisasi utang peraturan menteri keuangan (Permenkeu).

Hal ini disampaikan, Mochdor, S. Si, Sekretaris Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kabupaten Bangkalan, Selasa (28/9).

”Sesuai permenkeu, hutang PDAM memang dibayar dengan dcicil setiap tahunnya. Hutang itu sudah ada sejak tahun 90-an,” ujar Mochdor.

Kader Partai Demokrat Bangkalan ini mengatakan, PDAM untuk mengembangkan distribusi air kepada masyarakat secara menyeluruh. Misalnya, dengan membentuk jalur sambungan baru.

”Dengan sambungan baru PDAM diharapkan memberikan pelayanan yang lebih luas lagi,” ucap Mochdor.

Menurut Mochdor, pihaknya mendesak PDAM memperketat pengawasan kebocoran air, agar bisa melakukan efisensi dan memberikan pelayanan yang baik.

Selain itu, PDAM juga perlu melakukan inovasi dalam ekstensifikasi pemasaran. Mengingat di Bangkalan masih banyak debit air yang sampai saat belum terpakai. Misalnya, lokasi air sumber pocong yang debitnya sangat tinggi.

”Disana debit airnya cukup tinggi. Harus dioptimalisasi agar airnya bisa dialiri kepada masyarakat, terutamab yang belum tersambung PDAM,” terang Mochdor.

Sementara ini, perusahaan BUMD PDAM sudah membayar utang senilai Rp295 juta pada bulan April 2010. Selanjutnya PDAM Bangkalan melakukan pembayaran lagi kepada pemerintah sebesar Rp275 juta pada bulan September 2010 ini.

”Kami optimis, hutang PDAM Sumber Pocong Bangkalan bisa lunas,” kata H Sudarmawan, membenarkan hal tersebut.

Ia mengatakan, utang PDAM sebesar 2,4 milliar itu ada sejak tahun 90 an. Namun, jika dilihat kondisi PDAM sekarang, pihaknya optimis utang itu bisa terbayarkan.

”Saat ini PDAM Bangkalan sudah melakukan penyambungan pipa baru bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujar pria yang biasa dipanggil Wawan ini.

Pihaknya, menargetkan seribu pelanggan baru dalam program tersebut. Selain itu, PDAM juga telah menaikkan tarif baru bagi pelanggannya. Secara otomatis pemasukan dari pelanggan, akan meningkat, sehingga diprediksi akan bisa membayar utang. (rud)

Pemuda Muhammadiyah Desak Raperda Anti Maksiat

2010-10-05T20:37:00.000-07:00

Bangkalan – Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Bangkalan mendesak pemerintah dan DPRD Bangkalan untuk membuat rancangan peraturan daerah (Raperda) anti maksiat. Dimana raperda itu, untuk mencegah semakin semaraknya pelacuran dan perzinahan.

“Saat ini pelacuran dan perzinahan banyak terjadi di daerah Kabupaten Bangkalan dan bahkan pada titik mengerikan. Karena itu, kami mendesak pemerintah dan dewan membuat perda anti maksiat,” kata Moh. Rusnan, S.Pd, Aktivis Pemuda Muhammadiyah Bangkalan, Senin (4/10).

Perda ini, menurut Rusnan, nantinya dipakai untuk mencegah permasalahan semaraknya praktek asusila. Sebagai aktivis pemuda muslim di Bangkalan, Angkatan Muda Muhammadiyah, selalu akan merespon dibentuknya raperda anti maksiat ke dewan.

“Madura adalah serambinya umat muslim di Indonesia, mengingat peduduknya 99 % adalah muslim. Untuk itu pemerintah diharapkan ikut turun tangan mencegah banyaknya kasus asusila yang makin meresahkan,” terang Sekretaris PD PMB Bangkalan ini.

Dikatakan oleh Rusnan, AMM menyerukan kepada semua pihak untuk mendukung agar pemerintah dan dewan membuat perda anti maksiat tersebut. Mengingat, saat ini makin marak wanita penghibur dengan berdirinya kafe remang-remang.

“Tempat ini menjadi titik terjadinya transaksi maksiat ini. Bahkan, saat ini kos-kosan juga sering berubah fungsi menjadi tempat mesum,” tegas Rusnan.

Selain itu menurutnya, banyak tempat-tempat wisata yang juga dijadikan tempat pelacuran. Fakta ini tidak bisa dihindari, namun harus dicegah. Apalagi saat ini semakin pesat pusat informasi media untuk melakukan transaksi seksual.

“Bangkalan sudah seperti Surabaya dimana arus informasi dan transportasi sudah begitu cepat. Jangan sampai efek ini berimbas pada Bangkalan,” ucapnya.

Menurutnya, kita semua harus mencegah semakin banyaknya pelacuran yang tentu nantinya akan membawa petaka. Apalagi nantinya akan menyebarkan penyakit menular mematikan HIV/AIDS. (rud)

Sistem Lelang Online Masih Bermasalah

2010-10-04T07:01:00.000-07:00

Surabaya – Menyikapi permasalahan lelang online, Arif Surya, SE Sekretaris Umum Forjasi Jawa Timur menyatakan, sistem lelang online oleh LPSE Pemprop Jatim, diduga telah melanggar Undang – Undang No.11 TH.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terutama pasal 19 yang menjelaskan, para pelaku transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

“Sejak awal pengadaan sistem online, para rekanan tidak tahu seperti apa sistem (software) yang diterapkan, level SDM operatornya seperti apa, specifikasi perangkatnya (hardware) bagaimana, security system terkait kerahasiaan data penawaran seperti apa, kami tidak pernah tahu,” tegas Ketua Umum Gakindo Jatim ini, (30/9)

Faktanya, menurut Arif Surya, proses dan hasil lelang online LPSE itu selalu bermasalah dan banyak kelemahan. Misalnya, sering terjadi kegagalan proses up load penawaran pada semua paket lelang, penawaran tidak sesuai syarat (underpriced bid) yang masih sering terakomodir, penanggung-jawab dari system online itu sendiri tidak jelas dan security system terkait kerahasiaan data penawaran juga tidak jelas.

“Pendek kata, semua porses penyelenggaraan lelang online di LPSE, atau juga di Pemprop Jatim, tidak jelas dan tak professional. Bahkan penanggung-jawabnya diserahkan kepada pihak ketiga. Saat diprotes, biasanya mereka saling lempar tanggung-jawab,” kata pria kelahiran Bojonegoro ini.

Arif Surya mengatakan, ketidak-jelasan system lelang online itu bisa jadi disengaja oleh pelaksana dan penanggungjawab lelang, sebagai bagian dari upaya mengamankan kepentingannya dalam menentukan pemenang lelang.

“Kami ini bukan tidak tahu, juga tidak anti lelang online, dan kami juga tidak gaptek. Jangan lupa bahwa praktek tidak jelas pada lelang online seperti itu bisa dipidana sesuai UU No.31/1999 dan UU No.11/2008,” katanya.

Menurut Arif Surya, Forjasi sudah pernah bersikap tegas dengan mempersoalkan secara hukum setiap kejanggalan dan kelemahan yang terjadi pada pelelangan proyek secara online. “Maka itu sebaiknya segera benahi sistem lelang online yang ada, sebelum terjadi persoalan hukum dikemudian hari,” tegas Arif.

Paling tidak, kata Arif Surya adalah menyamakan persepsi (menyepakati) antara LPSE Pemprop Jatim dengan rekanan – tentang sistem online yang akan diterapkan. Mulai dari hardware, software, SDM operatornya, security system-nya, pengawasan lelang, dan aturan lain transaksi online sesuai UU No.11/2008 pasal 19.

“Pengadaan system-nya juga harusnya melalui tender,” tambahnya.(rud/*)

Rekanan Ingingkan LPSE Tunda Lelang Online

2010-09-28T05:47:00.001-07:00

Surabaya – mti-indonesia.com

Rekanan pengadaan barang dan jasa menginginkan Layanan Pengadaan Secara Electronik (LPSE) menunda pelaksanaan lelang online, mengingat masih banyaknya kesulitan rekanan dalam melakukan penawaran. Sehingga banyak rekanan merasa dirugikan dengan sistem pengadaan barang atau jasa elektronik (e-procurement) atau lelang online tersebut.

Hal ini disampaikan Ferdy salah satu Pengurus Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (Forjasi) Jawa Timur, saat diwawancari www.mti-indonesia.com, Selasa (21/9).

Salah satu contohnya menurut Ferdy adalah saat pengumuman lelang Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur tanggal 1 September 2010 lalu. Dimana ada 2 paket pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor A Dinas Pertanian Pemprop Jatim dan pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor B Dinas Pertanian Pemprop Jatim.
Rekanan mengeluh karena untuk penawaran paket Kantor A datanya bisa masuk, sedangkan untuk penawaran paket Kantor B datanya tidak bisa masuk.

“Setelah mendaftar secara online melalui situs LPSE Jatim dan berminat mengajukan penawaran. Kami rekanan tidak dapat meng-upload semua penawaran paket pekerjaan. Sebab waktu upload yang terlalu lama, sehingga melewati batas waktu penawaran yang ada,” ujar Ferdy Direktur CV Agung Graha.

Menurutnya, keterlambatan penawaran disebabkan adanya persyaratan yang harus dipenuhi. Dimana semua dokumen harus berupa hasil pemindaian (scan) dan tentu mengakibatkan kapasitas file terlalu besar.

Ia menambakan, bahwa dalam paket pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor A Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur kami mengirim persyaratan dengan kapasitas 110 MB. Sedangkan kapasitas maksimum LPSE untuk meng-upload adalah hingga 500 MB.

“Kenapa saat kami meng-upload file, malah membutuhkan waktu selama 7 jam, sehingga kami tidak punya cukup waktu untuk meng-upload paket pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor B Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur tersebut,” terang Ferdy.

Pengusaha muda ini mengatakan, berdasarkan estimasi, seharusnya untuk meng-upload penawaran tersebut tidak sampai membutuhkan waktu 30 menit. Namun pada kenyataannya masih tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.

“Proyek paket B tersebut akhirnya dibatalkan, setelah dilihat pesertanya hanya dua rekanan. Padahal menurut aturan peserta lelang online tersebut, harus minimal diikuti tiga rekanan. Inilah salah satu bukti kelemahan dan ketidaksiapan lelang online, ” tegas pria berkacamata ini.

Sementara itu, menyikapi persoalan proyek lelang online yang dilakukan Pemprop Jatim. Ali Zaini Ketua Umum Forjasi Jatim mengatakan, sangat sependapat dengan yang diinginkan oleh para rekanan untuk menunda lelang online.

“Saya setuju apabila sistem lelang online ditunda terlebih dahulu. Mengingat masih banyak terdapat kekurangan,” ujar Ali Zaini.

Menurut Ketua Gapeksi Jatim ini, sebelumnya Forjasi Jatim sudah pernah mengirim surat kepada Pemerintah Pusat, Pemprop Jatim dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana surat itu dikirim tanggal 29 Desember 2010 dengan nomer surat 039/E/Forjasi/XIII/2009.

“Namun, sampai saat ini surat itu belum ada tanggapan dari pemerintah,” kata Ali Zaini Komisaris PT Jala Arta Persada Nusantara. (rud)

Spekulan Bermain, Mitan Tembus Sembilan Ribu

2010-09-26T22:44:00.000-07:00

Bangkalan – Akibat pasokan dikurangi 30 persen dan banyak spekulan bermain, harga minyak tanah (mitan) di Kabupaten Bangkalan, Madura menembus angka 8.000 – 9.000 rupiah. Kenaikan ini dialami konsumen masyarakat bawah di seluruh kecamatan di Bangkalan, terutama kecamatan terpencil.

”Kenaikan ini akibat banyaknya spekulan bermain, karena pasokan dikurangi oleh Pertamina. Dengan alasan langka mereka menaikkan harga seenaknya,” ujar Mochdar, S. Si, Sekretaris Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Bangkalan, Senin (27/9).

Untuk mengantisipasi kenaikan berkelanjutan, Mochdar mendesak Pertamina memperbaiki tata niaga mitan, untuk mengatur regulasi yang lebih baik. Sebab, selama ini banyak keluhan di masyarakat kalau di agen sering kosong. Sementara di pengecer selalu ada, namun harganya tinggi.

”Tata niaga mitan perlu diperbaiki regulasinya, jangan sampai masyarakat menjadi korban. Kami mendesak pertamina memberikan hukuman bagi agen dan pangkalan yang nakal,” kata Mochdar yang juga fungsionaris Partai Demokrat Bangkalan ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Bangkalan Ishak Hanafia mengatakan, Pengurangan pasokan ini dilakukan karena sebagian warga Bangkalan telah menerima program konversi minyak tanah ke elpiji.

“Pengurangan pasokan sudah sejak awal tahun ini sejak dimulainya konversi mitan ke elpiji. Saat ini hanya lima kecamatan yang belum menerima program konversi, diantaranya, Kecamatan Geger, Sepulu, Klampis, Kokop dan Tajung Bumi,” katanya.

Ishak mengatakan, pengurangan distribusi jatah mitan ke agen dan pangkalan sesuai dengan rencana pemerintah mencabut subsidi mitan. Tahun ini pengiriman mitan bersubsidi sudah habis. Dalam waktu dekat kami akan konfirmasi ke pertamina untuk menunda kebijakan tersebut.

Menurutnya, masyarakat belum siap melakukan konversi dari mitan ke elpigi, sehingga kebutuhan mitan masyarakat masih tinggi. Ia juga menjelaskan, kami akan melakukan penuntasan program tersebut, agar elpigi bisa diutamakan dan tidak tergantung pada mitan lagi. (rud)

DPRD Monitoring Bantuan DAK 2010

2010-09-26T04:58:00.001-07:00

Bangkalan – Komisi D DPRD Bangkalan sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan memonitoring atau mengawasi penyaluran bantuan DAK 2010. Dimana DPRD akan ikut mengevaluasi setiap sekolah yang menerima bantuan. Sebagaimana syarat-syarat kualifikasi dan standarisasi sekolah yang ada..

Berdasarkan data yang ada sebanyak 161 Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se – Kabupaten Bangkalan menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010. Jumlah yang diberikan pemerintah pusat ini, sebesar 46 Milyar untuk peningkatan kualitas.

Rabu, (22/9), Syaifullah, S. Ag, Sekretaris Komisi D DPRD Bangkalan mengatakan, bantuan DAK 2010 dari pemerintah pusat ini, diharapkan bisa digunakan setiap sekolah secara maksimal. Bentuk bantuan DAK 2010 ini berupa, rehap fisik gedung, alat alat sekolah (olahraga, buku perpus, alat peraga).

”Komisi D, akan mengevaluasi setiap penyaluran bantuan DAK ini agar tepat sasaran dan sesuai standarisasi. Mengingat pada DAK 2009 lalu sering muncul banyak persoalan,” ujar Syaifullah yang juga Wakil Ketua DPC PPP Bangkalan ini.

Menurutnya selama ini masalah yang muncul adalah, perihal status tanah yang tidak jelas kepemilikannya. Selain itu juga masalah minimnya potensi penyerapan murid. Dimana standartnya setiap sekolah, satu kelas adalah 38 murid.

”Setiap tanah di lembaga sekolah atau yayasan pendidikan harus jelas status tanahnya. Kalau sekolah negeri statusnya sudah menjadi hak milik pemerintah. Sedangkan kalau swasta status tanahnya sudah milik yayasan dan bukan milik perorangan,”

Syaiful biasa dipanggil koleganya menjelaskan, semua kekurangan ini pernah terjadi pada 2009. Sehingga nantinya tidak terjadi lagi permasalahan pada DAK 2010.

”Untuk itu kita akan berkoordinasi dengan Diknas untuk benar-benar memperhatikan persoalan itu. Mengingat sebelumnya ada sekolah yang sudah dibangun harus dibongkar karena tidak jelas status kepemilikan tanahnya,” terang mantan Ketua IPNU Bangkalan ini.

Syaiful juga menambahkan, DAK 2010 ada perbedaan dengan DAK 2009. Kalau dulu dilakukan secara swakelola dan sekarang dikontraktualkan. Sebelumnya Bangkalan menerima bantuan DAK di 141 lembaga SD dan SMP.

”Nama-nama sekolah penerima bantuan masih melalui penjaringan dan diserahkan ke Bupati untuk mendapat persetujuan. Insya Allah dalam waktu dekat, kira-kira oktober direalisasikan,” tambahnya.

Ia mengatakan, saat ini masih tahap lelang dan verifikasi lembaga-lembaga perusahaan yang mau mengerjakan proyek DAK atau masih tahap uji petik Bantuan DAK ini merupakan bantuan dan stimulan dari pusat dan bukan dana sharing.(rud)

Retribusi Rumah Makan dan Restoran Mencekik

2010-09-26T02:44:00.000-07:00

Bangkalan – Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Usaha untuk rumah makan dan dan restoran dinilai memberatkan pelaku usaha makanan dan minuman. Pasalnya setiap pemilik rumah makan dan restoran dikenakan beban 10 persen dari pemasukan 150 ribu ke atas.

Pelaksanaan perda retribusi usaha untuk rumah makan dan restoran ini sudah berlangsung tiga bulan berjalan. Namun, pada kenyataannya banyak pelaku usaha mengeluh dan merasa terbebani.

H. Amin pemilik Warung Serpang, yang belokasi di Kecamatan Burneh merupakan salah satu yang terbebani pemberlakuan perda tersebut. Ia mengatakan bahwa, penerapan perda retribusi sangat tidak berpihak kepada pelaku usaha.

”10 persen tersebut merupakan bagian dari keuntungan kami. Kalau hal ini dibebankan pada pelanggan dan konsumen, maka mereka tidak akan datang lagi, karena mahal,” ujar pemilik warung makanan khas Bangkalan ini.

Menurutnya, akibat perda tersebut pelanggan banyak mengeluh juga. Sehingga banyak pelanggan yang tidak kembali. Oleh sebab itu H. Amin, terpaksa menjual dengan harga tetap atau murah, dalam rangka menjaring pelanggan agar bersedia hadir kembali.

”Kalau rame tidak ada masalah, tetapi kalau pas sepi malah kami akan rugi dan ini bisa membuat usaha kami susah berkembang,” ucap H. Amin dengan nada sedu.

Ia menambahkan bahwa, seharusnya Pemerintah mencabut perda tersebut, karena pada prakteknya bukan malah mensejahterakan masyarakat Bangkalan. Dimana malah menjadi beban berkepanjangan yang membuat pelaku usaha berpikir ulang membuka usaha rumah makan dan restoran.

”Perda tersebut harus di kaji kembali dan mungkin diterpakan dengan bentuk lain yang sama sama menguntungkan. Kalau kami bisa berkembang, tentu nanti bisa merekrut karyawan dan menyerap tenaga kerja,” terang H. Amin sambil menunjukkan blangko nota retribusi yang dari petugas pajak.

Senada dengan itu, Muzekki, Manager Cafe Amanna di Jl. Halim Perdana Kusuma Bangkalan juga mengeluh dengan pemberlakuan perda usaha. Dimana pemberlakuan retribusi usaha merupakan sebuah perampokan yang dilakukan pemerintah secara terselubung.

”Pemerintah hanya berlindung di dalam aturan dan target kenaikan pajak saja. Seharusnya pemerintah harus melihat dua sisi, pertama keberlangsungan usaha dan kedua pemberdayaan ekonomi rakyat,” terang Muzekki.

Menurutnya, pemerintah kalau tujuannya hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Karena akan berakibat pada kegagalan usaha yang struktural dari pemerintah.

Sementara itu Abd. Rofik, mantan Ketua Pansus II Raperda Pajak dan Retribusi DPRD Bangkalan mengatakan, dengan pelaksanaan perda tentang retribusi usaha setiap pemilik usaha yang beromset 150 ribu ke atas, diwajibkan membayar pajak sebesar 10 persen.

”Kami melihat perda tersebut cukup bagus dan bisa meningkatkan PAD Bangkalan yang sampai saat ini dirasa kurang,” ujar Ketua Komisi B DPRD Bangkalan ini. (rud)

Rektor UMM Bakal Calon Terkuat Ketua PWM Jatim

2010-09-20T07:25:00.000-07:00

Surabaya - Nama Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Muhadjir Effendy, MAP menjadi salah satu bakal calon terkuat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim) periode lima tahun mendatang.

Sekretaris PWM Jatim Nadjib Hamid, Minggu (19/9/2010), mengatakan, nama Muhadjir menjadi bakal calon terkuat dibandingkan puluhan figur lain dalam agenda Musyawarah Wilayah (Muswil) Muhammadiyah Jatim, 9-10 Oktober mendatang, di Universitas Muhammadiyah Jember.

“Nama Muhadjir Effendy menjadi salah satu kandidat terkuat untuk mengisi jabatan Ketua PWM Jatim mendatang,” ujarnya, di Surabaya.

Nama lain yang juga menjadi kandidat kuat, yakni Prof Imam Roebandi, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya sekaligus Ketua Majelis Pendidikan dan Menengah PWM Jatim. Di samping itu Bendahara PWM Jatim, Nurcholis Huda, juga dipastikan maju menjadi calon pengganti Syafiq A Mughni, Ketua PWM Jatim yang terpilih menjadi salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015.

Nadjib mengatakan, sejumlah nama baru —di antaranya Ahmad Zainuri, Muamal Hamidi dan Tohir Luth— juga dipastikan akan bersaing menjadi orang nomor satu di organisasi islam berusia seabad tersebut. “Masih banyak nama calon ketua lainnya yang ikut meramaikan bursa ketua. Siapa saja kader Muhammadiyah yang memenuhi syarat, berhak memilih dan dipilih dalam muswil mendatang,” jelas Nadjib, yang juga ketua panitia pemilihan muswil 14 PWM Jatim itu.

Seperti diberitakan, Muswil Muhammadiyah Jatim akan digelar 9-10 Oktober 2010 di Universitas Muhammadiyah Jember. Agenda utamanya memilih 13 pengurus harian PWM Jatim. Sekitar 40 nama kini meramaikan bursa calon ketua PWM Jatim periode 2010-2015. Dari 13 nama, akan dipilih satu nama yang nantinya menjadi ketua menggantikan Syafiq A Mughni, yang tidak bisa dipilih lagi karena namanya sudah tercantum dalam salah satu ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (Surya, 15/9/2010).

Di pihak lain, Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) menuntut proses regenerasi di tubuh PWM Jatim. Menurut perwakilan eksponen AMM Jatim, Sjafroedin Boediman, regenerasi di tubuh Muhammadiyah harus dilakukan bersamaan dengan muswil. “Kalau tidak mulai dari sekarang, dikhawatirkan pada pengurus harian PWM Jatim hanya orang-orang itu saja yang berkuasa, dan tidak memberikan kesempatan kepada anak muda untuk turut berjuang bersama Muhammadiyah,” ujarnya menegaskan, Kamis (16/9/2010), di Surabaya.

‘Orang-orang itu saja’ yang dimaksud adalah mereka yang sudah menduduki jabatan sebagai pengurus harian selama beberapa periode, seperti Bendahara PWM Jatim, Nurcholis Huda, dan Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid. “Lebih bijak kalau mereka tidak masuk dalam pengurus harian. Pak Nurcholis sudah sangat layak sebagai penasihat PWM, sedangkan Pak Nadjib lebih cocok sebagai ketua lembaga. Apalagi Pak Nadjib sudah menjadi anggota KPU Jatim,” ucapnya.

Berhak Ajukan

Nadjib menjelaskan, ada 57 unsur yang berhak mengajukan 13 nama untuk pengurus baru. Unsur yang berhak mengajukan calon adalah 12 anggota PWM, cabang Muhammadiyah yang tersebar di 38 kabupaten/kota plus tujuh organisasi otonom Muhammadiyah. Nama yang diusulkan menjadi kandidat ketua PWM Jatim, kata dia, harus pernah menjadi pengurus PWM, pengurus daerah, pengurus organisasi otonom atau pengurus majelis minimal satu periode.

Kandidat juga diperbolehkan mengusulkan dirinya sendiri untuk dipilih menjadi ketua. “Jadi tidak mungkin ada calon ketua dadakan,” tutur pria yang juga anggota KPU Jatim tersebut. Saat ini, proses muswil berada pada penetapan daftar pemilih tetap yang jumlahnya diprediksi lebih dari 1.250 orang. Mereka ini yang memiliki hak untuk melakukan voting secara elektronik untuk mengerucutkan nama menjadi 13 orang saja. (ant/surya)

Kelompok Tua-Muda Jagokan Kandidat Ketua PWM Jatim

2010-09-20T07:12:00.000-07:00

Surabaya - Kelompok tua dan muda tampaknya sama-sama mempunyai kandidat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim yang dijagokan untuk periode 2010-2015.

"Ada lima yang pantas yakni Ahmad Zainuri, Muhadjir Effendy, Muamal Hamidi, Tohir Luth, dan Nurcholis Huda," kata Ketua PWM Jatim Prof Syafiq A Mugni kepada ANTARA di Surabaya, Senin.

Syafiq yang kini menjadi salah satu Ketua PP Muhammadiyah itu mengemukakan hal tersebut ketika ditanya tentang calon pimpinan Muhammadiyah Jatim dalam Musywil ke-14 di Jember pada 9-10 Oktober mendatang.

"Tapi, saya terserah kepada pimpinan daerah dan cabang se-Jatim, siapa yang pantas, karena proses penjaringan calon masih berlangsung hingga kini," katanya.

Secara terpisah, pegiat/aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Jatim Syafrudin Budiman menilai PWM Jatim sudah saatnya meniru PWM Jateng yang menampilkan tokoh-tokoh muda.

"Kalau tokoh muda Muhammadiyah, saya kira Prof Zainuddin Maliki yang merupakan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat mewakili anak-anak muda," katanya.

Sementara itu, Sekretaris PWM Jatim Nadjib Hamid mengatakan panitia sudah menghimpun 87 calon sementara.

"Calon terkuat memang berkisar nama-nama seperti Nurcholis Huda, Muhadjir Effendy, Thohir Luth, Achmad Jainuri, Muammal Hamidy," katanya.

Ia menambahkan pemilih dalam Musywil Muhammadiyah untuk periode 2010-2015 berjumlah 1.278 orang yang terdiri dari 12 anggota PWM Jatim, 14 wakil organisasi otonom (ortom), 150 wakil pimpinan daerah (kabupaten/kota), dan 1.100 wakil pimpinan cabang (kecamatan).

"Agenda musywil antara lain pemilihan 13 anggota pimpinan dan penggantian ketua," kata Nadjib Hamid yang juga komisioner KPU Jatim itu. (ant)

AMM Tuntut PWM Jatim Lakukan Regenerasi

2010-09-17T18:20:00.001-07:00

Surabaya - Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) menuntut proses regenerasi di tubuh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim). Menurut perwakilan eksponen AMM Jatim, Sjafroedin Boediman, regenerasi di tubuh Muhammadiyah harus dilakukan bersamaan dengan agenda musyawarah wilayah (muswil) yang digelar 9-10 Oktober 2010 di Jember.

“Kalau tidak mulai dari sekarang, dikhawatirkan pada pengurus harian PWM Jatim hanya orang-orang itu saja yang berkuasa, dan tidak memberikan kesempatan kepada anak muda untuk turut berjuang bersama Muhammadiyah,” ujarnya menegaskan, Kamis (16/9/2010), di Surabaya.

‘Orang-orang itu saja’ yang dimaksud adalah mereka yang sudah menduduki jabatan sebagai pengurus harian selama beberapa periode, seperti Bendahara PWM Jatim, Nurcholis Huda, dan Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid. “Lebih bijak kalau mereka tidak masuk dalam pengurus harian. Pak Nurcholis sudah sangat layak sebagai penasihat PWM, sedangkan Pak Nadjib lebih cocok sebagai ketua lembaga. Apalagi Pak Nadjib sudah menjadi anggota KPU Jatim,” ucapnya.

Muswil Muhammadiyah Jatim akan digelar 9-10 Oktober 2010 di Universitas Muhammadiyah Jember. Agenda utamanya memilih 13 pengurus harian PWM Jatim. Sekitar 40 nama kini meramaikan bursa calon ketua PWM Jatim periode 2010-2015. Dari 13 nama, akan dipilih satu nama yang nantinya menjadi ketua menggantikan Syafiq A Mughni, yang tidak bisa dipilih lagi karena namanya sudah tercantum dalam salah satu ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Anak-anak Muda Maju

Sjafroedin Boediman berharap nama-nama anak muda bisa maju dan dicalonkan dalam arena muswil mendatang. “Ini agar di muncul Ahmad Dahlan-Ahmad Dahlan baru yang bersama-sama berjuang untuk umat,” jelas mantan Ketua Bidang Sosial Ekonomi DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tersebut.

Tidak hanya itu, Sjafroedin juga mengatakan, hendaknya para pengurus harian nantinya diharap bukan berasal dari anggota partai politik. Sehingga, Muhammadiyah steril dan bersih dari orang politik. “Kalau orang-orang yang duduk di pengurus harian juga termasuk sebagai anggota partai politik maka Muhammadiyah lambat laun akan terpengaruh. Kita tidak mengingkan hal itu dan Muhammadiyah harus benar-benar organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi politik,” kata pria yang juga pengamat media massa ini.

Pihaknya juga mewacanakan agar para pengurus harian nantinya mendapat gaji. Ini, kata Sjafroedin, semata-mata untuk menuntut para pengurus agar bersifat profesional dan tidak mengesampingkan Muhammadiyah karena lembaga sukarela. “Kalau toh tidak digaji, para pengurus harus memiliki komitmen dan tidak mengurusi yang lain, harus benar-benar konsentrasi. Ini juga sebagai resiko menjadi pengurus,” papar mantan Ketua Bidang Hikmah DPD IMM Jawa Timur tersebut. (surya/ant)

Forjasi Desak Gubernur Laksanakan PL Sesuai Aturan

2010-09-17T15:14:00.000-07:00

Surabaya – Forjasi Jawa Timur mendesak Gubernur Jawa Timur untuk menginstruksikan jajarannya agar melaksanakan proyek penunjukan/pemilihan langsung (PL) sesuai aturan Keppres 80 Tahun 2003 dan Perpres 54 Tahun 2010. Mengingat banyaknya indikasi penyimpangan proyek PL diberbagai dinas dan instansi pemerintah Se-Jatim.

Hal ini disampaikan R. Moch. Ali Zaini, Ketua Umum Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (Forjasi) Jawa Timur, Jum’at (17/9), saat konferensi pers di Surabaya. Forjasi Jatim sendiri beranggotakan tujuh organisasi pengadaan barang dan jasa konstruksi.

Diantaranya, Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (Gapeksi), Asosiasi Kontraktor Bangunan Air Indonesia (Akbarindo), Gabungan Kontraktor Indonesia (Gakindo), Asosiasi Kontraktor Umum Nasional (Askumnas), Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia (APBI), Asosiasi Pengawas dan Perencanaan Indonesia (Appindo) dan Asosiasi Kontraktor Perpipaan Nasional Indonesia (Akpinas).

“Selama ini dinas dan instansi Se-Jatim, banyak yang menyalahi aturan, untuk itu kami mendesak kepada Gubernur Jatim untuk memberikan instruksi kepada dinas dan instansi pelaksana proyek PL Se-Jatim sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Ali Zaini mengatakan sebagaimana Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 48 ayat 6, seharusnya dinas atau instansi sebagai pihak pengguna barang/jasa wajib memberikan tanggapan/informasi, mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangannya. Terutama kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan.

“Tentunya hal ini, harus diumumkan lewat media cetak maupun elektronik secara transparan dan tidak sembunyi-sembunyi,” ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksi) Jawa Timur ini.

Selain itu menurut Ali Zaini, sesuai aturan baru, Perpres 54 Tahun 2010 pasal 25 ayat 3 menerangkan, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Selanjutnya pada ayat 4, K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya/yang akan datang.

Pengurus Kadin Jatim ini mengatakan, apabila hal ini dilakukan dengan tidak transparan dan tidak diumumkan secara terbuka. Maka Sangat dimungkinkan bisa saja terjadi dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.

“Jangan sampai ini terjadi pada pelaksanaan APBN / APBD di tahun-tahun mendatang. Apalagi sudah ada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat wajib mengetahui informasi seluas-luasnya,” terang Ali Zaini.

Pengusaha muda ini menuturkan bahwa, sebelumnya Forjasi telah melakukan sosialisasi, terkait surat laporan salah satu anggotanya bernama BPD Gakindo Jatim. Dimana BPD Gakindo Jatim pada tanggal 17 September 2008 mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, tentang dugaan penyimpangan pelaksanaan pelelangan proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten/Kota Se-Jatim dengan surat No. 029/GAKINDOJTM/IX/2008.

“Surat Gakindo itu, akhirnya ditanggapi serius oleh Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dengan surat No. B.2067/Setneg/D-5/04/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Tanggapan surat pengaduan Masyarakat mengenai proses pelelangan proyek pengadaan barang/jasa sepanjang tahun Anggaran 2009-2010 di Pemerintah Propinsi Jawa Timur atau Pemerintah Kab/Kota Se-Jatim,” jelasnya.

Akhirnya pihak Forjasi Jawa Timur mensosialisaikan hal tersebut, melalui surat edaran No.036/E/FORJASI/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang ditujukan kepada Gubenur Jatim, Dinas/Badan/Instansi Propinsi Jatim dan Bupati/Walikota Se-Jatim. Isi surat tersebut berisi himbauan, terkait adanya indikasi penyimpangan proses pelaksanaan proyek pemilihan/penunjukan langsung di Pemprop Jatim dan Pemda Kabupaten/Kota Se-Jatim.

Bahkan kata Ali Zaini, Gubernur Jatim dalam surat dengan No.762/210/211/2009 langsung menindaklanjuti surat Menteri Setneg tersebut. Dimana Gubenur, membenarkan adanya pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa di tiga kabupaten tidak memenuhi aturan yang berlaku.

Ia juga menjelaskan, sebenarnya kalau mau fair di 38 kabupaten/kota Se-Jatim, banyak yang tidak melaksanakan aturan dengan baik dan benar. Padahal berapapun nilai paket barang/jasa dan dari sumber apapun itu, aturannya harus tetap diumumkan secara luas.
“Padahal, jika itu tidak diumumkan secara transparan akan berpengaruh kepada SKP (sisa kemampuan proyek). Sebagaimana penjelasan isi surat kami kepada Gubenur dan jajarannya,” urai Ali Zaini.

Ali Zaini menegaskan, walaupun PL itu sendiri adalah hak preogratif kepala dinas atau instansi, semuanya harus tetap diumumkan tanpa perkecualian. Apalagi dalam aturan Perpres 54 tahun 2010 yang baru, nilai penunjukan langsung bertambah dari mininal 50 juta, naik menjadi 100 juta. Sedangkan, pemilihan langsung senilai 100 juta, naik menjadi 200 juta.

“Karena itu, pemerintah wajib membina dan memberdayakan pengusaha kecil, untuk mempersiapkan diri mengahadapi Globalisasi dan CAFTA. Tentunya dalam hal ini pemerintah memberikan pintu seluas-luasnya dan terbuka kepada pengusaha,” ujar Ali Zaini yang juga Direktur PT. Jala Arta Persada Nusantara.

Sementara itu, Sugiharto, SE, MSi, dari kalangan pengusaha kecil dan menengah mengatakan, adanya Perpres yang baru tersebut tentu memberikan peluang bagi para pengusaha. Dimana pemerintah harus memberikan peluang kepada para pengusaha kecil dan menengah seluas-luasnya.

“Saatnya pelaksanaan proyek-proyek penunjukan/pemilihan langsung dilakukan secara terbuka dan tranparan. Agar semua pengusaha memiliki kesempatan yang sama,” ujar Sugiarto.

Menurutnya, tanpa adanya pembinaan dari pemerintah, pengusaha kecil dan menengah sulit berkembang. Mengingat, apabila pengusaha pengadaan barang dan jasa konstruksi tidak dapat proyek selama tiga tahun, nantinya bisa dianggap tidak memiliki eksistensi dan keberadaannya dinilai tidak ada.

“Kami dari kalangan pengusaha kecil dan menengah berharap bisa eksis, agar nantinya ekonomi di sektor ril berjalan baik dan pemerataan pembangunan bisa dilakukan,” ucap Sugiharto yang juga mantan Ketua Badko HMI Jatim. (*)

Anggota DPRD Bangkalan Bolos Berjamaah

2010-09-17T15:09:00.000-07:00

Bangkalan – Tanpa alasan yang jelas, sebanyak 43 anggota DPRD Kabupaten Bangkalan tidak masuk kantor alias bolos berjamaah. Sedangkan yang terlihat masuk kerja, hanya dua orang pimpinan DPRD, yaitu Ali Wahidin (Ketua DPRD) dan Munawar Kholil (Wakil Ketua DPRD).

Tampak semua ruangan komisi dan pimpinan DPRD Bangkalan kosong melompong, Seluruh papan status keberadaan anggota DPRD yang dipajang di depan ruang komisi bertuliskan “Tidak Ada”.

“Kami tidak tahu menahu kenapa temen-temen anggota dewan tidak masuk, mungkin karena hari ini masih dalam suasana lebaran,” ujar Munawar Kholil saat ditemui di gedung DPRD Bangkalan, Jum’at. (17/9).

Sedangkan ketika ditanya kenapa yang bersangkutan masuk kerja. Munawar Kholil menjawab, saya masuk ke kantor bersama Ketua DPRD Bangkalan (red-Ali Wahidin), mengingat menghadiri undangan Halal-Bihalal dengan Bupati Bangkalan.

Sementara itu, salah satu staf setwan DPRD yang tidak mau disebut namanya mengatakan, pihaknya tidak mengetahui kenapa banyak yang tidak masuk. Kemungkinan menurutnya, mereka anggota dewan masih mengikuti lebaran ketupat atau tujuh hari paska lebaran.

”Saya kurang paham kenapa banyak yang tidak masuk, pastinya hari ini lebaran ketupat. Lebaran tujuh hari ini memang tradisi kami masyarakat madura, khususnya Bangkalan,” ujarnya.

Sementara itu, Moh. Rusnan, S.Pd, Ketua LSM Formasda Bangkalan menilai apa yang dilakukan anggota DPRD Bangkalan sangat tidak patut. Mengingat mereka adalah wakil rakyat yang harus memberikan contoh kepada masyarakat.

”Bagaimana mau bekerja maksimal kalau kerjanya seperti ini, lebaran ketupat bukan menjadi alasan. Apalagi sampai mayoritas anggota dewan bolos,” kata Rusnan yang juga aktifis Pemuda Muhammadiyah ini.

Rusnan mengatakan, dengan biaya dan pengeluaran anggota dewan yang besar seharusnya mereka komitmen pada kerjanya. ”Paling tidak ada yang piket atau bisa bergantian waktu. Kalau ini sudah keterlaluan,” ucapnya dengan kritis. (rud)

MK Menangkan Pasangan Abussidik

2010-09-16T11:17:00.000-07:00

Jakarta - Mahkamah Konstitusi menguatkan kemenangan pasangan Abuya Busro Karim-Sungkono Sidik (Abussidik) pada Pilkada Kabupaten Sumenep setelah ditolaknya sengketa hasil pilkada yang diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Azasi Hasan-Dewi Khalifah (Assifa).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Mahfud MD, saat membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Sumenep di Jakarta, Kamis.

Dengan putusan penolakan gugatan tersebut, maka keputusan KPU Kabupaten Sumenep tentang hasil rekapitulasi hasil tertanggal 16 Agustus 2010 tetap dinyatakan sah, sehingga semakin mengukuhkan kemenangan pasangan Abussidik sebagai bupati dan wakil bupati Sumenep terpilih.

Mahfud MD yang didampingi delapan hakim konstitusi, menyatakan bahwa Mahkamah berkesimpulan semua dalil permohonan yang menilai telah terjadi sejumlah pelanggaran baik bersifat administratif maupun pidana, tak terbukti dan tak beralasan hukum.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Pilkada Kabupaten Sumenep putaran kedua pada 10 Agustus 2010 telah dimenangkan pasangan A Busyro Karim-Sungkono Sidik dengan 241.622 suara, sedangkan pasangan Azazi Hasan-Dewi Khalifah 231.250 suara.

Dengan kekalahan tersebut, pasangan Azazi Hasan-Dewi Khalifah kembali mengajukan gugatan kedua ke MK atas sengketa Pilkada tersebut.

Pihak Assifa mengajukan keberatan, di antaranya soal DPT yang bermasalah, pembongkaran kotak suara, politik uang, pelibatan struktur birokrasi seperti aparat desa, kepala desa untuk memenangkan pasangan Abussidik. (*/rud)

KH A Basith Zubairi, Anggota DPRD Sumenep Meninggal Dunia

2010-09-14T06:48:00.000-07:00

Sumenep – KH A Basith Zubairi anggota DPRD Kabupaten Sumenep tutup usia. Kepergian kiai sekaligus politisi dari PPP itu membuat warga Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura menyisakan duka mendalam. Demikian juga bagi keluarga almarhum. Semasa hidup amarhum dikenal sebagai sosok tokoh yang kharismatik.

Menurut keterangan salah satu keluarga almarhum, beliau menghembuskan nafas terakhir setelah menghadiri acara undangan pernikahan. KH A Basith Zubairi meninggal dunia diusia ke 56 tahun dengan meninggalkan 4 orang anak dan satu orang istri. Saat ini almarhum tecatat sebagai anggota komisi B DPRD Sumenep dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

KH A Basith Zubairi selain menjadi anggota DPRD Sumenep, dia juga merupakan pengasuh pondok pesantren Nass-atul Mutaallimin desa Gapura Timur kecamatan Gapura. Sementara itu seluruh jajaran DPRD Sumenep mendatangi kediaman KH. A Basith Zubairi dengan dipimpin langsung Imam Hasyim, ketua DPRD Sumenep.

Imam Hasyim ketua DPRD Sumenep mengaku merasa kehilanagan dengan kepergian KH A Basith Zubairi anggota DPRD Sumenep. Jajaran DPRD mendoakan, amal ibadah almarhum diterima disisi tuhan yang maha kuasa.Almarhum Kh A. Basith Zubairi akan dimakamkan di areal pondok pesantren Nass-atul Mutaallimin desa Gapura Timur kecamatan Gapura.

Sementara itu Ruang Aspirasi Rakyat, dan JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) juga mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum.

“Semoga amal ibadah beliau diterima disisi Allah SWT dan bagi yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan,” ujar Safroedin Boediman aktivis Ruang Aspirasi Rakyat Sumenep. (*/rud/beritakota)

Mempererat Silaturrahim, Said Abdullah Gelar Open House

2010-09-13T02:02:00.000-07:00

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Dalam suasana lebaran menyambut hari “Idul Fitri”, MH Said Abdullah anggota DPR RI Dapil XI (Madura) Jawa Timur menggelar open house. Acara pertemuan ini diisi dengan kata-kata minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin antara Said Abdullah dengan setiap orang yang hadir.

Open house dalam rangka mempererat jalinan silaturrahim ini dilaksanakan di Jl. Kartini, Kelurahan Kepanjen, Sumenep selama dua hari, dimulai sejak, Jum’at (10/9) sampai Sabtu, (11/9). Terlihat orang-orang yang hadir diantaranya, mulai dari masyarakat bawah sampai tingkat elit di Kabupaten Sumenep.

Terop di depan rumahnya menjadi petanda kehadiran tukang becak, santri, anak-anak muda dan para ibu-ibu pendukung Said Abdullah saat open house. Hadir pula para kolega Said Abdullah, mulai dari pengurus PDI Perjuaangan Sumenep, para kiai dan habaib, tokoh masyarakat dan rekan-rekan media, serta keluarga besar Said Abullah sendiri.

”Pak Said Abdullah memang dikenal sebagai sosok lintas batas yang bisa bergaul dengan siapapun. Termasuk dengan masyarakat bawah sampai kalangan atas,” ujar Feri Susanto salah anak muda pendukung Said Abdullah.

Menurut Feri, lebaran saat ini bisa menjadi arena silaturrahim dan ajang tatap muka untuk aspirasi dari semua kalangan. Said Abdullah sebagai anggota DPR RI dari Madura dan Sumenep khususnya, dinilai mampu menjadi seorang pemimpin yang menjadi ispirasi banyak kalangan

”Gerakan sosial pak Said tanpa batas, dimana tanpa membeda-bedakan dan penuh ke-iklasan. Pendekatan emosional dan personal beliau memiliki nilai tersendiri dengan pribadi masing-masing orang yang ia kenal,” kata Feri memuji Said Abdullah, pria pengagum Soekarno ini.

Sementara salah seorang Ibu, dari Kampung Arab, Pangarangan yang tidak mau disebut namanya, mengaku sangat kagum akan perjuangan Said Abdullah selama ini. Menurutnya, kedermawanan beliau dan ketulusan pak Said selama ini, harus dijadikan tauladan bagi pemimpin-pemimpin dan politisi lainnya.

”Seorang memimpin jangan menjadi pamrih, tetapi harus terus beramal dan berjuang, soal hasil hanya Allah SWT yang menentukan. Alhamdulillah, terbukti langkah beliau dalam meniti karir berjalan lancar dan dibarengi kesuksesan,” ucap Ibu yang mengaku menjadi pendukung Said Abdullah sejak 2004 ini.

Selama ini Said Abdullah memang sudah dikenal sebagai seorang yang dermawan dan memiliki kepemimpinan yang kuat (strong leadership) sejak masa SMA. Pria kelahiran Sumenep, 22 Oktiber 1963 ini dinilai kritis dan bijak dalam mengambil keputusan.

Hal ini disampaikan Hj. Juhariah Udin saat ditemui beberapa waktu lalu. Salah satu rekan dan teman Said Abdullah pada masa SMA ini mengatakan bahwa, kegigihan dan ketekunan perjuangan Said Abdullah telah membuahkan hasil yang maksimal.

”Said Abdullah sudah dua periode terpilih menjadi DPR RI, tidak gampang menjadi anggota dewan, kalau dia tidak dikenal dan mau mengenal masyarakatnya. Ia dianggap mampu mempererat jalinan silaturahim, secara kontinyu dengan semua kalangan,” puji Hj Juhariah.

Sementara itu, dengan nada rendah Said Abdullah mengatakan, berterima kasih atas dukungan semua pihak selama ini. Pria yang dekat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri ini juga menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya, apabila dalam melangkah selama ini ada kesalahan.

“Sebagai hamba Allah yang luput dari salah dan dosa, saya sampaikan minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan bathin. Terima kasih atas dukungan dan doa semua pihak selama ini,” ucap Said sambil bersalaman dengan setiap orang yang hadir pada open house.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengatakan, acara open house ini dalam rangka mempererat jalinan silaturrahim dengan semua kalangan. Open house juga bagian menyerap aspirasi dan mendengar semua harapan masyarakat Sumenep.

”Semakin erat komunikasi kita, maka semakin kita tahu apa yang menjadi aspirasi mereka. Insya Allah saya tetap istiqomah memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumenep khusunya dan Madura pada umumnya,” terang Said dengan penuh optimis.

(Syafrudin Budiman)

Lebaran Bangkalan Bebas Daging Glondongan

2010-09-08T02:30:00.000-07:00

Bangkalan - Mendekati lebaran Kabupaten Bangkalan dipastikan bebas dari daging glondongan dan daging berformalin. Mengingat, selama Hari Raya Idul Fitri sering dimanfaatkan untuk meraih keuntungan sesaat dengan menjual daging kulitas rendah tersebut.

Hal ini disampaikan anggota Komisi B DPRD Bangkalan, Nur Hasan, M.Si, saat dihubungi, Rabu, (8/9). Dirinya mengatakan, berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) tim gabungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, belum ditemukan kejadian pelanggaran.

"Dari operasi yang melibatkan Disperindag, Dinkes dan Dinas Pasar serta Satpol PP, saat ini belum ditemukan daging sapi glondongan atau daging berformalin. Daging yang berada di pasaran Bangkalan masih aman-aman saja," ujar Nur Hasan yang juga Sekretaris Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembauran (PKK PDP) Bangkalan.

DPRD Bangkalan melalui Komisi B sudah memanggil Disperindag, Dinkes dan Dinas Pasar untuk menjelaskan perkembangan yang ada. Namun sampai saat ini belum ada masalah yang signifikan di lapangan.

"Dari hasil pertemuan tersebut, pihak tim gabungan tetap optimis roda perdagangan di masyarakat berjalan lancar," katanya.

Perlu diketahui, Komisi B DPRD Bangkalan juga akan tetap memantau perkembangan dengan turun ke pasar tradisional yang menjual daging. Diantaranya, pasar yang akan di pantau yaitu, pasar di Kecamatan Tanah Merah, Kota Bangkalan dan pasar Kecamatan Sepuluh.

"Di daerah tersebut tidak ada masalah, semuanya siap menyambut lebaran," terang Nur Hasan.

Sementara itu, Nur Hasan juga menjelaskan bahwa untuk stok pangan dan beras juga sudah tercukupi. Data yang masuk kepada Komisi B, stok pangan masih cukup untuk 3 bulan kedepan. Adapun volumenya kira-kira 30 ribu ton perbulan.

"Alhamdulillah stok pangan dan makanan masih cukup untuk tiga bulan kedepan. Jadi tidak perlu khawatir," kata Nur Hasan yang juga berminat menjadi deklarator ormas Nasional Demokrat Bangkalan ini.(rud)

Banyak Mall, Hotel dan Restoran Abaikan Tempat Ibadah

2010-09-07T17:12:00.000-07:00

Surabaya -

Masyarakat Surabaya mayoritas adalah beragama muslim, sebagai seorang muslim tentunya memiliki kewajiban menjalankan ibadah sholat lima waktu. Dimana tuntutan ibadah sholat itu harus dijalankan dengan sempurna dan khusu’, di dalam ruangan yang bersih, suci, nyaman dan tenang.

Namum kenyataan, contoh yang ditemukan di Mall Surabaya Plaza adalah sebaliknya, dimana tempat ibadah (musholla) disana, sangat tidak memenuhi kriteria yang layak. Karyawan dan pengunjung Mall Surabaya Plaza terkesan hanya sebagai pelengkap, sehingga tidak bisa menjalankan ibadah sholat dengan sempurna.

Dimana tempat ibadah (musholla) yang biasa dipakai posisinya sempit, pengap, panas, sajadah dan alas kaki kotor dan tempat wudlu’ kotor (sangat bau). Dimana seharusnya pihak manejemen Mall Surabaya Plaza wajib memberikan pelayanan tempat ibadah yang lebih baik dan lebih memadai.

Pernyataan tersbut di atas disampaikan R. Moch Ali Zaini, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Kota (FORMAT) Jawa Timur, Rabu (8/9). Menurutnya, sebagai seorang muslim, tentu sangat berharap melaksanakan ibadah dengan nyaman dan tenang, serta terjamin kebersihan dan kesuciannya.

“Ibadah adalah yang utama, jangan dikesampampingkan. Kami menemukan banyak Mall, Hotel dan Restoran kurang memperhatikan tempat ibadah,” kata Ali Zaini mengingatkan.

Wakil Ketua I MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya ini mengatakan, idealnya pihak manajemen Mall Surabaya Plaza memperhatikan tempat ibadah (musholla) tersebut, sebagai wujud penghargaan kepada karyawan dan pengunjung yang mayoritas beragama muslim.

“Pihak manejemen Mall Surabaya Plaza, harusnya mengukur seberapa banyak kapasitas jumlah karyawan dan pengunjung yang ada. Jika dibiarkan terus menerus, bisa dikatakan pelecehan kepada umat muslim,” terang Ali Zaini yg juga pengurus Dewan Pendiri Gabungan Persaudaraan Putra Madura (GABPORA).

Pengusaha yang saat ini aktif sebagai Ketua Umum Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (GAPEKSI) Jawa Timur ini menegaskan, kenyamanan dan ketenangan beribadah seharusnya lebih diutamakan. Oleh Manajemen Mall Surabaya Plaza dan seluruh pimpinan/manejer/pengusaha Hotel, Mall dan Restoran Se-Surabaya. Kecuali, negara kita dalam keadaan perang, bencana alam atau dalam keadaan darurat,

Apalagi menurutnya, kondisi hari ini negara kita belum separah yang dibayangkan tersebut. Mungkin, jika selama ini tempat ibadah dianggap kurang penting, kedepannya harus diperbaiki. Mengingat tempat ibadah menurut ajaran kami tidak bisa ditawar-tawar lagi, terkait kesucian, kenyamanan dan kebersihannya.

Namun pihaknya tidak hanya mengkritik saja, Ali Zaini, memberikan contoh tempat ibadah yang layak. Salah satu contohnya adalah di Royal Plaza, Narita Hotel, Bumi Surabaya Hotel, Sutos dan beberapa tempat lainnya yang bisa dijadikan acuan.

“Namun saat ini masih banyak Hotel, Mall dan Restoran yang belum memenuhi kriteria kelayakan tempat ibadah,” ujar Ali Zaini yang juga Ketua Umum Forum Lintas Rekanan dan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (FORJASI) Jawa Timur.

Ia menambahkan bahwa, berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung, bahwa sebuah bangunan gedung harus memiliki kelengkapan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Salah satunya adalah meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah yang mudah dan nyaman.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa salah satu fungsinya untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

“Sehubungan dengan dasar hukum dan fakta di lapangan, maka kami mendesak kepada pihak seluruh pimpinan/menejer/pengusahaHotel, Mall dan Restoran untuk melaksanakan tuntutan tersebut,” pungkasnya.

Wakil Ketua KOMPTAP KADINDA Jawa Timur ini mendesak, pimpinan/manejer/pengusaha wajib menyediakan fasilitas umum/tempat ibadah (musholla) yang layak, Untuk Mall lokasinya harus berada di dalam gedung Mall. Sedangkan untuk Hotel dan Restoran ditempatkan di lokasi yang bisa memberikan kemudahan pelayanan untuk setiap karyawan dan pengunjung.

Selanjutya Ali Zaini, menyerukan kepada seluruh pimpinan/manejer/pengusaha Hotel, Mall dan Restoran Se-Surabaya untuk segera dan secepatnya memperhatikan kenyamanan dan kelayakan tempat ibadah tersebut. Mengingat hal ini sudah lama terjadi dan dibiarkan begitu saja.

“Bilamana himbauan ini tidak segera diindahkan. Maka, kami tidak segan-segan melakukan upaya hukum class action dan berkoordinasi dengan pihak ormas-ormas Islam, demi tegaknya aturan dan pelaksanaan kenyamanan beribadah.,” tegas Ketua Lembaga Kajian dan Advokasi LK-NUSA Jawa Timur ini.(Syafrudin Budiman)

DPRD Jatim : Arus Mudik Bangkalan-Sumenep Rawan Kecelakaan

2010-09-07T04:31:00.000-07:00

Bangkalan - Arus mudik yang melewati jalan raya Bangkalan sampai Sumenep sangat berpotensi rawan kecelakaan. Mengingat masih banyak jalan berlobang, jalan bergelombang, jalan sempit dan minimnya rambu-rambu lalu lintas.

Hal ini disampaikan RB. Zainal Arifin, SH, M.Hum, anggota DPRD Jawa Timur Dapil XI Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), Selasa, (7/9).

Menurutnya, dengan tingginya potensi kecelakaan di jalan raya menjelang lebaran H-3 dan H+7. Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten di Madura harus terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasinya.

"Selama ini angka kecelakaan dan tabrakan cukup tinggi di Madura. Dimana banyak menyebabkan orang dirawat di Rumah Sakit dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia dengan sia-sia," ujar Nanang bisa dipanggil koleganya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur ini juga mengatakan, Pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan diharapkan sigap dalam penanganan kecelakaan. Mengingat arus lalu lintas di Madura rawan kecelakaan yang bisa menimbulkan korban jiwa.

"Kemarin saja waktu saya melewati jalan raya Madura-Sumenep, melihat dua tabrakan dengan lokasi yang berbeda. Penyebabnya jalan bergelombang dan sempit," pungkas Nanang yang juga anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini.

Pria kelahiran Sumenep ini menjelaskan bahwa, jalur Bangkalan-Sumenep sangat rawan kemacetan. Baik di titik Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Titik kemacetan untuk Bangkalan diantaranya, di Galis, Tanah Merah dan Blega. Sedangkan untuk Sampang berada di Torjun dan Camplong.

"Selanjutnya untuk Pamekasan, titik rawan tersebut berada di Tlanakan dan Pademawu, dan untuk Sumenep berada di titik Pragaan, Bluto dan Saronggi," terang Nanang.

Sementara itu ia menambahkan bahwa, Komisi E DPRD Jawa Timur sudah berkoordinasi dengan konterpat yang ada. Baik di Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.

"Komisi E sudah mendesak Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur untuk membuka pintu seluas-luasnya selama arus mudik lebaran. Diharapkan puskesmas di kecamatan bisa buka 24 jam sejak H-3 sampai H-7, agar mudah tertangani apabila terjadi kecelakaan," terang pengacara non-aktif ini.

Sedangkan untuk Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, Komisi E DPRD Jawa Timur mendesak agar memberdayakan UPT-UPT Balai Latihan Kerja (BLK) pada masa lebaran. Dimana, para siswa BLT tersebut membuka bengkel gratis atau murah bagi pemudik yang akan pulang.

"Para tenaga terampil tersebut, bisa membantu pengemudi yang hendak men-service kendaraannya. Agar ketika berada di jalan raya kendaraan mereka bisa layak jalan dan diharapkan safety riding," papar pria lulusan Sarjana Hukum Unibraw Malang ini.(rud)

Tim Abussidik Yakin Menang Dalam Sidang MK

2010-09-06T03:12:00.000-07:00

Sumenep –

Sidang persilisihan Pemilukada Kabupaten Sumenep Senin sudah sampai pada agenda kesimpulan. Selanjutnya, tinggal menunggu agenda siding putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 September mendatang. Tim Abussidik (Abuya Busro Karim dan Sungkono Sidik) optimis bisa menang pada putusan MK nantinya.

“Sidang sudah memasuki kesimpulan dan tinggal menunggu putusan hakim MK. Kami dari Abussidik optimis bisa menang, mengingat saksi dan data yang diajukan Assifa kurang kuat,” kata Nurul Fajar, Anggota Tim Pemenangan Abussidik, Kabupaten Sumenep, Minggu malam, (5/9).

Nurul Fajar yang juga Ketua LSM Kelompok Peduli Sumenep mengatakan, Bukti-bukti yang diajukan pihak Assifa sangatlah lemah dan tidak memenuhi unsur adanya kecurangan. Baik kecurangan sistematif, massif dan terstruktur sebagaimana yang dituduhkan Assifa.

“Tidak ada bukti penggelembungan suara atau manipulasi hasil pemilukada. Semua yang dituduhkan bisa kami patahkan semua di sidang MK,” terang pria yang biasa dipanggil Fajar ini.

Namun menurutnya, semua bergantung pada putusan MK tanggal 16 september 2010 mendatang. Apapun putusan MK, tentu menjadi yang terbaik dalam pemilukada kita. Dimana setelah putusan keluar semua pihak wajib mematuhinya.

“Tapi saya tetap yakin Abussidik pemenangnya. Mengingat kita berjuang dengan tulus dan iklas,” ujar pria dengan rambut plontos ini. (rud)

Teror Aktivis LSM, Rumah Dilempari Batu

2010-09-06T02:08:00.000-07:00

Bangakalan –

Kaca Rumah Mathur Husyairi Ketua LSM Cide Bangkalan di Jl. Tengku Umar III/54 Bangkalan berantakan, setelah dilempari batu oleh orang tak dikenal. Teror ini diduga ditujukan kepada aktivis LSM Bangkalan yang selama ini dinilai kritis terhadap kebijakan pemerintah.

”Kejadian ini berlangsung tepat Ahad dini hari jam 01.10 WIB. Akibat lemparan batu tengah malam tersebut, keluarga saya kaget mendengar suara yang keras itu,” ujar Mathur Husyairi, kemarin.

Menurutnya, peristiwa ini bagian dari teror terhadap aktivis LSM Bangkalan, yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Namun, pihaknya tidak pernah takut pada teror tersebut. Selama perjuangan para kami memang untuk memperjuangkan masyarakat.

”Selama ini kami memang sering diteror agar kami diam dan tidak kritis lagi. Tetapi kami, aktivis yang tergabung dalam Aliansi LSM dan MPP Bangkalan, tetap akan konsisten dalam berjuang,” tegas pentolan Alinasi LSM dan MPP Bangkalan ini.

Rencananya, akibat kejadian itu, Mathur Husyairi akan melapor kepada Polres Sumenep. Agar kejadian ini bisa diselidiki dan ditindaklanjuti motif teror tersebut.

”Kami meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian intimidasi ini, agar segera ditemukan pelakunya. Dalam era demokrasi hari ini, hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi,” terang mantan anggota Panwaslu Bangkalan ini.

Mathur juga mengatakan, sebelumnya terjadi perusakan mobil Rush Silver Nopol M 1370 GA, milik aktivis LSM Pusaka Jatim, Aliman Harish. Perusakan ini dilakukan orang tak dikenal pada tanggal 7 Agustus 2010. Setelah dua hari sebelumnya ia menggelar demonstrasi menyoroti kebijakan pemerintah.

”Untuk itu kami mendesak kepada Polres Bangkalan untuk bergerak cepat menangani laporan yang dialami kami. Baik teror pelemparan batu ke rumah saya dan perusakan mobil milik Aliman,” katanya.

Ia menambahkan bahwa, selain perusakan mobil juga ada aktivis lain yang nyaris jadi korban pembacokan namanya Fachrillah. peristiwa itu terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Bahkan, beberapa aktivis lain seringkali mendapat teror melalui SMS dan telepon.

”Kami heran kenapa hal ini terjadi dan menimpa kami. Padahal sikap kritis kami adalah bagian dari evaluasi. Agar kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan bener-bener berpihak pada rakyat banyak,” tambahnya.(rud)

AMM: Tolak Perang Dengan Malayasia

2010-09-04T00:54:00.000-07:00

Tuntut Pemerintah Tegas

Bangkalan – Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kabupaten Bangkalan menilai konflik antara Indonesia-Malaysia, tidak harus dengan jalan perang. AMM juga mendesak Presiden dan Menteri Luar Negeri bertindak tegas dalam permasalahan dengan Malaysia.

Pernyataan Sikap ini disampaikan Fathur Rahman, S.Kom, aktivis Pemuda Muhammadiyah Bangkalan, Sabtu (4/9). “AMM menolak dengan tegas keinginan perang dengan Malaysia. Mengingat persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan jalan diplomasi,” ujar Alumni FIKOM Unijoyo ini.

Dalam rangka diplomasi perbatasan. AMM Bangkalan mendesak Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri, Martyna Natalegawa bertindak tegas kepada Pemerintah Malaysia.

”Jangan sampai Indonesia dibuat mainan oleh Malaysia. Apalagi tanah dan air laut kita di klaim milik mereka. Ketegasan SBY ditunggu semua masyarakat dari Sabang sampai Mauroke,” kata Fathur yang juga mantan pengurus Badko HMI Jatim ini.

Menurutnya, cara-cara diplomasi politik dan ekonomi bisa dilakukan wujud perundingan taktis. Perang tidak menyelesaikan masalah dan membutuhkan biaya yang sangat besar.
”Apalagi kita masih serumpun, sesaudara dan sama-sama muslim,” pungkas Fathur.

Sementara itu, Firman Gazali Akhmadi, Ketua Bidang Keilmuan. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Bangkalan juga menolak penyelesaian dengan jalan perang. Mengingat, bangsa Indonesia adalah saudara dan sudah terikat hubungan ekonomi berkepanjangan.

”Buat apa perang tidak ada gunanya. Kami menilai persoalan koflik perbatasan masih persoalan kecil dan belum signifikan. Masih bisa diselesaikan dengan jalur perundingan di atas meja,” ujar Firman yang juga eksponen AMM Bangkalan.

Pria kelahiran Sumenep ini mengatakan, jika terjadi perang malah Indonesia yang rugi. Karena ada dua juta rakyat Indonesia yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malayasia. Apalagi banyak warga Indonesia yang sudah menjadi warga Malaysia.

”Persaudaraan sesama negara yang memiliki mayoritas muslim harusnya bisa damai. Jangan sampai terprovokasi oleh pihak asing atau barat, yang ingin Indonesia-Malaysia konflik terus,” jelas Mahasiswa FE Unijoyo ini. (rud)

Penumpang Kapal Kepulauan Kangean Meningkat

2010-09-03T14:58:00.000-07:00

Jumat, 03 Sept 2010

Sumenep - Jumlah penumpang menuju Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, dengan menggunakan kapal milik PT Sumekar pada pemberangkatan Jumat malam, mulai meningkat.

"Kapal Motor Penumpang (KMP) Dharma Bahari Sumekar (DBS) II berangkat dari Pelabuhan Kalianget ke Pelabuhan Batu Guluk, Pulau Kangean, dengan mengangkut 350-an penumpang," kata Manajer Operasional PT Sumekar, Bambang Supriyo, di Sumenep.

Ia juga mengatakan, pemberangkatan KMP DBS II dari Kalianget ke Kangean dipercepat dari jadwal.

"Kapal kami biasanya berangkat ke Kangean pada pukul 20.00 WIB. Namun, pada Jumat malam ini diberangkatkan pada pukul 19.00 WIB karena kapal sudah penuh penumpang. Kalau diberangkatkan pada pukul 20.00 WIB, kami khawatir nanti ada tambahan penumpang lagi," katanya mengungkapkan.

Selain itu, kata Bambang, KMP DBS II mengangkut barang kebutuhan pokok milik sejumlah pedagang asal Pulau Kangean seberat 30 ton.(*/rud)

Heri Lentho Siap 'Kudeta' DKS

2010-09-03T14:50:00.000-07:00

Surabaya (beritajatim.com)-Lesunya geliat kesenian di kota Surabaya, membuat salah satu seniman muda, Heri Prasetyo, atau kerap disapa Heri Lento, memproklamirkan diri untuk berniat maju sebagai Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS) yang saat ini tengah diduduki oleh Sabrot D Malioboro.

Aksi nekat Heri tersebut dipicu oleh tudingan para seniman muda yang menganggap bahwa DKS yang seharusnya menjadi wadah penjembatan antara kelompok seniman dengan Pemerintah Kota Surabaya kurang mampu mengakomodir aspirasi para seniman. Beredar informasi, bahwa DKS terkesan dikuasai oleh seniman tua saja.

"Saya ingin meluruskan fungsi DKS yang sesungguhnya, yaitu menjadi wadah penampung ide-ide seniman Surabaya," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (03/9/2010).

Berdasar keterangan Heri, DKS seharusnya dapat memberi masukan kepada pemerintah kota, tentang apa yang menjadi kebutuhan para seniman untuk memajukan proses kesenian di Surabaya. Dalam hal ini, DKS berkewajiban untuk memberikan masukan kepada Pemkot tentang apa yang dibutuhkan untuk memajukan seni dan budaya di kota Surabaya.

"Jika bekerja sesuai fungsinya, saya yakin kesenian di Surabaya akan maju,"imbuh Heri yang kini sedang menjabat sebagai ketua program Dewan Kesenian Jawa Timur.

Ketika dikonfirmasi, apakah wacana yang digulirkanya tentang pergantian ketua DKS tersebut tidak akan membawa konflik baru? Heri mengatakan, tujuan menggulirkan wacana tersebut adalah mengakhiri konflik panjang kepengurusan DKS dan memindahkan kepada jalur yang benar.

Seperti diketahui, sampai saat ini kepengurusan Dewan Kesenian Surabaya selalu diwarnai konflik tentang perebutan jabatan, diantara sesama pengurus.

"Saya bertekad untuk memajukan kesenian di Surabaya, hanya itu niat saya," pungkas Heri.

Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Sabrot D Malioboro, saat dikonfirmasi terkait dengan wacana ini, menyatakan enggan menanggapinya. Sabrot memilih diam meski kepemimpinanya sebagai Ketua DKS terancam digoyang.

"Saya tidak tahu dan tidak mau mengomentari masalah itu," ujarnya.

Beredar informasi, dengan munculnya gedung pertunjukan baru di lahan eks gedung bioskop Mitra, menjadi pemicu saling bertikainya para seniman Surabaya. Gedung baru tersebut, dianggp menjadi prospek 'lahan basah' yang mampu mendatangkan finansial dengan menggelar berbagai kegiatan kesenian.[rif/gir]

SPE Petroleum Hentikan (Sementara) Eksplorasi

2010-09-03T03:07:00.000-07:00

Pulangkan Tenaga Kontrak, Pertahankan Sekuriti

Sampang - SPE Petroleum menghentikan sementara kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) di Madura. Termasuk di Bangkalan dan Sampang. Bagaimana nasib para perkerja dan aset?

MULAI 1 September 2010 lalu SPE Petroleum menghentikan kegiatan eksplorasinya di Desa Gunong Eleh, Kec Kedungdung, Sampang. Kontraktor pencari sumber daya migas itu menyatakan hasil yang tidak memuaskan atas pengeboran di Sumur Dungok I tersebut.

Kesibukan yang biasanya terlihat di lokasi eksplorasi di Desa Gunong Eleh tak lagi terlihat. Mobil operasional Ford Ranger 4WD yang sering berseliweran di wilayah itu juga sangat berkurang. Kemarin (2/9) hanya ada satu mobil Ford yang terlihat koran ini saat datang ke lokasi eksplorasi yang dinyatakan gagal tersebut.

Koran ini datang ke lokasi eksplorasi sekitar pukul 10.00. Meski masih pagi, udara di lokasi itu cukup panas. Maklum, tak ada satu pun perindangan di sana. Hanya ada gardu untuk satuan pengamanan (satpam) dan kontainer-kontainer tempat tinggal para pekerja.

Di pintu masuk lokasi eksplorasi koran ini ditemui salah satu satpam. Dia menanyakan maksud kedatangan koran ini. Setelah diberi penjelasan, dia akhirnya mempersilakan koran ini masuk lokasi eksplorasi.

Sebelum masuk, satpam yang enggan menyebutkan namanya itu menceritakan bahwa lokasi eksplorasi mulai sepi ejak sepekan terakhir. Para pekerja yang dikontrak perusahaan tertentu yang dikontrak SPE Petroluem sudah dipulangkan ke tempat asalnya. Sehingga, kian hari lokasi eksplorasi makin sedikit penghuninya. "Paling tinggal berapa orang Mas. Itu ada orang yang dari Cina juga yang datang," ujar pria itu.

Ditanya bagaimana nasib pekerja yang dikontrak SPE Petroleum dari warga setempat, satpam itu mengaku tak tahu banyak. Namun, SPE Petroleum telah memberitahukan penghentian proses eksplorasi sebelum rig pengeboran dicabut. "Kalau warga setempat yang bekerja di bagian dalam sedikit. Yang banyak di bagian sekuriti," ujarnya.

Satpam itu kemudian mempertemukan koran ini dengan salah satu karyawan SPE Petroleum yang punya hak bicara pada wartawan. "Saya sebenarnya tidak berhak (komentar), tapi hanya sementara karena sedang tidak ada orang," ujar Feri, karyawan SPE Petroleum itu.

Dia mengatakan, lokasi eksplorasi mulai benar-benar sepi sejak dua hari terakhir. Yang tersisa hanya puluhan pekerja. Mereka adalah pekerja di dalam lokasi eksplorasi dan sekuriti. Pekerja di bagian mengumpulkan alat-alat berat yang akan dibawa ke luar lokasi eksplorasi. Ada juga yang bertugas membersihkan alat-alat yang penuh lumur kering dan minyak.

"Kalau diangkut dalam kondisi seperti itu kan kurang pantas. Jadi, dibersihkan dulu, dicat yang bagus. Sementara aktivitasnya seperti itu selain mengumpulkan alat-alat berat," terangnya.

Kapan dan ke mana alat-alat itu akan dibawa? Feri mengaku tak tahu pasti. "Sementara masih di sini dulu untuk dibersihkan. Mengenai kapan diangkutnya, saya tidak tahu. Mau dibawa ke mana, saya juga tidak tahu," akunya.

Mengenai pengamanan lokasi, Feri mengatakan, hingga saat ini pihak SPE Petroleum mempertahankan keberadaan sekuriti yang kebanyakan dari warga setempat. Sebab, saat lokasi eksplorasi mulai sepi, sudah ada beberapa orang mencurigakan masuk ke lokasi. "Mereka pakai penutup muka, ada pipa yang mau diambil tapi tidak berhasil. Itu sandal (milik orang mencurigakan itu) ketinggalan," tuturnya.

Dia memerkirakan, SPE akan tetap mempekerjakan warga setempat untuk pengamanan lokasi eksplorasi. "Itu nanti kebijakan yang atas-atas Mas, saya tidak tahu pastinya," katanya.

Dikonfirmasi mengenai pengamanan dari pihak kepolisian, Kapolres Sampang AKBP Agus Santosa mengatakan, pihaknya tetap bertanggung jawab atas keamanan di lokasi eksplorasi tersebut. "Di sana kan ada satpamnya juga. Kami juga inten melakukan patroli ke lokasi itu," ujarnya.

Seperti diberitakan, SPE Petroleum menghentikan eksplorasinya di Sampang. Yakni, Sumur Dungok I di Desa Gunung Eleh, Kec Kedungdung. General Menejer SPE Petroleum Area Madura Sabidi membenarkan kegiatan SPE Petrolium di Sampang akan dihentikan. Alasannya, untuk mengetahui hasil seismik di lokasi lainnya di Sampang. Titik yang dieksplorasi di Sampang selama ini masih belum memenuhi harapan.(rd/*)

Bupati Kecewa Pembangunan Pasar Anom Baru Lamban

2010-09-03T02:33:00.001-07:00

Sumenep - Bupati Sumenep M. Ramdlan Siraj kecewa pada tahapan dan proses pembangunan Pasar Anom Baru, setelah kebakaran 2007 lalu. Sebab, selain dinilai lamban, pembangunan ditangani sendiri oleh pemkab dan rawan penyimpangan.

Kekecewaan Ramdlan terungkap saat menghadiri presentasi konsep pra desain Pasar Anom Baru di Gedung Ki Hajar Dewantara kemarin (1/9). Bahkan, di forum itu bupati menolak memberikan sambutan. Dia malah meminta maaf kepada para pedagang pasar.

Presentasi konsep pra desain itu diprakarsai oleh dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset (DPPKA). Selain pedagang Pasar Anom Baru yang menjadi korban kebakaran, hadir konsultan perencana dan sejumlah pejabat pemkab.

Ramdlan mengatakan, secara pribadi dia lebih setuju jika pembangunan Pasar Anom Baru tidak ditangani pemkab. Melainkan, ditangani oleh pihak ketiga, dalam hal ini investor sebagai pemilik modal.

Menurut dia, jika ditangani investor, tahapan pembangunan Pasar Anom Baru tidak akan berlarut-larut seperti sekarang. "Ditangani pihak ketiga maksimal dua tahun selesai. Dana yang dikeluarkan pemkab jelas dan nanti pasar tetap menjadi aset pemkab," katanya.

Ramdlan juga mengakui banyak yang tidak paham mengenai konsep pembangunan Pasar Anom Baru. Termasuk, DPRD yang memberikan rekomendasi agar pasar tetap dibangun sendiri.

"Padahal, dengan dipihak-ketigakan ke investor, pemkab tidak keluar banyak dana. Tidak repot ada perencanaan karena sudah masuk ke investor," paparnya.

Adapun sistemnya, setelah dibangun investor, pedagang tetap membeli dengan harga terjangkau. Sebab, pemkab bisa memberikan dana bersifat hibah. "Dari dua lantai yang ada, lantai bawah dijual kepada pedagang. Lantai atas biar ditangani investor dengan MoU (nota kesepahaman)," tegasnya.

Sedangkan jika ditangani pemkab sendiri, menurut Ramdlan, akan lamban. Sebab, dana yang digunakan pasti dengan sistem multiyears karena APBD tidak akan mampu menalangi secara langsung. "Saya tidak yakin 2013 akan selesai. Ini saja baru perencanaan," tandasnya dengan nada tinggi.

Selain itu, Ramdlan mengatakan, pembangunan Pasar Anom Baru yang ditangani pemkab juga rawan penyimpangan. Sebab, tender yang akan digelar berlangsung hingga beberapa kali. "Contoh saja tender konsultan perencana. Pada 2009 gagal karena tidak memenuhi kualifikasi. Ini belum tender pembangunannya," katanya. "Saya yakin rawan sekali," sambungnya menegaskan.

Untuk itu, menjelang masa jabatannya yang berakhir pada 5 September mendatang, Ramdlan secara khusus menyampaikan permohonan maaf kepada pedagang Pasar Anom Baru. Sebab, dirinya tidak bisa mewujudkan harapan pedagang yang menghendaki pembangunan pasar yang cepat.

Sekadar mengingatkan, sebagian Pasar Anom baru terbakar pada Oktober 2007 lalu. Kebakaran hebat terjadi di bagian barat komplek pasar. Berdasarkan data di pemkab, sedikitnya 88 kios dan took terbakar. Kerugian mencapai miliarah rupiah ketika itu.

Setelah terlambat beberapa tahun, kini pembangunan Pasar Anom Baru mulai diproses. Yakni, pada tahap perencanaan yang menghabiskan dana Rp 250 juta. Presentasi dilakukan kemarin oleh konsultan yang menang tender.

Dari presentasi itu diketahui jika pembangunan Pasar Anom Baru akan dilakukan semimodern. Misalnya, bangunan dua lantai dan dilengkapi fasilitas untuk pengunjung.

Ketua Panitia Pengadaan Pembangunan Pasar Anom Baru Anthony Syam menjelaskan, untuk tahap perencanaan menghabiskan dana Rp 250 juta. Sedangkan untuk lanjutan, akan dibahas setelah hasil perencanaan tuntas.

Tetapi, dana awal pembangunan untuk fisik sudah ada Rp 9 miliar. "Itu menunggu perencanaan. Bisa jadi dananya akan membengkak," papar pegawai DPPKA ini.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep, A. Fauzi Hasyim, saat dimintai komentar soal sikap bupati, dia memberikan pemahaman lain. Menurut dia, secara konsep, pembangunan Pasar Anom Baru yang terbakar harus disegerakan. Hal ini selaras dengan pendapat bupati.

Soal anggaran yang kemungkinan bersifat multiyears, bisa dibahas kembali. "Saya kira memang berat untuk bisa langsung. Tetapi, mungkin bisa dicarikan solusi ke pusat," katanya.

Dia berharap DPPKA sebagai leading sector serius dan profesional dalam pembangunan Pasar Anom Baru tersebut. "Soal apakah tidak sebaiknya diserahkan ke investor, saya kira sudah sulit. Sebab, tahapannya sudah berjalan," ujarnya. (rd/*)

DPRD Desak Dinkes Razia Makanan Kadaluarsa

2010-09-02T23:32:00.002-07:00

Bangkalan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan razia makanan dan minuman menjelang lebaran. Dimana untuk mengantisipasi peredaran mamin yang kadaluarsa.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H. Moh. Riski, Jumat (3/9), mengatakan, Dinkes harus segera melakukan razia terhadap pertokoan yang menjual mamin. Tepatnya hal itu dilakukan pada H-7 lebaran atau seminggu sebelum lebaran.

“Hal ini perlu dilakukan dan dikoordinasikan pelaksanaan razia tersebut dengan sejumlah instansi terkait, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Yayasan Konsumen dan aparat keamanan,” katanya.

Rizki menjelaskan, sebagaimana tahun sebelumnya, razia harus digelar di beberapa titik kawasan Kabupaten Bangkalan yang menjadi tempat beredarnya mamin.Sebab di titik tersebut merupakan kawasan padat penduduk.

“Dengan adanya razia ini, nantinya konsumen tidak akan dirugikan dengan barang yang sudah kadaluarsa, sehingga konsumen tidak ragu membeli mamin menjelang lebaran,” ujar Rizki yang juga kader Partai Demokrat ini.

Sementara Kepala Dinkes Bangkalan Lily Setyawati Mukti, melalui Ainur Rasyid Sekretaris Dinkes, tidak menepis kalau masih belum melakukan razia. Pihaknya mengatakan, akan segara melakukan razia makanan dan minuman dalam waktu dekat menjelang lebaran.

Dinkes Bangkalan, akan mengambil sejumlah contoh mamin untuk dilakukan uji laboratorium. Dimana untuk menentukan apakah mamin yang beredar di Kabupaten Bangkalan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

“Jika kami menemukan pelanggaran, maka kami akan memberikan surat peringatan dan teguran, baik kepada penjual maupun produsen mamin,” katanya.
Diharapkan, dengan razia ini bisa berdampak pada penjual atau pemilik toko, agar tidak menjual produk yang kadaluarsa. Sehingga para pemilik toko memiliki kelayakan produknya.

”Jika nanti ditemukan mamin kadaluarsa tersebut, maka akan kami sita. Bahkan, jika pelanggarannya berat, maka surat izin produk dan edarnya, bisa kami tarik kembali,” ujar Ainur.(rud)

Polres Gelar Apel Pengamanan Lebaran

2010-09-02T06:56:00.000-07:00

Bangkalan - Kepolisian Resort Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menggelar Apel Pengamanan Lebaran 2010 di depan halaman kantor Polres. Hadir mengikuti apel, diantaranya dari Dishubkominfo, Kodim 0829, Lanan Batu Poron, Sub Denpom V/4-4, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya.

“Apel Bersama ini digelar dalam rangka pengamanan lebaran 2010 dan mengantisipasi terjadinya kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas,” kata AKBP Agus Salim, Kapolres Bangkalan melalui Kabag Ops Polres Bangkalan Kompol Abd Rohim, kemarin.

Ia mengatakan, pengendalian keamanan di Kabupaten Bangkalan sangat-lah penting. Mengingat Bangkalan merupakan area titik pusat arus transportasi antar Kabupaten di Jawa Timur. “Keamanan di Bangkalan akan berdampak pada keamanan di Jawa Timur,” ujarnya.

Kabag Ops Polres Bangkalan menjelaskan bahwa, pihaknya akan mendirikan delapan pos pengamanan di sejumlah titik-titik rawan kriminalitas maupun kecelakaan lalu lintas selama Lebaran 2010. Bersama tim gabungan, kita akan mendirikan pos pengamanan pada saat H-7 sampai H+7.

Menurutnya, pos Pengamanan akan di pusatkan di Desa Morkepek, Kecamatan Labang akses jembatan Suramadu dan di area Dermaga Kamal, Kecamatan Kamal. Selanjutnya, di depan Alun-alun Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Kota dan dipertigaan Dusun Tangkel, Desa Burneh, Kecamatan Burneh atau pintu masuk/keluar akses Suramadu.

Selain itu juga pos pengamanan akan ditempatkan di Kecamatan Tanah Merah, serta gunung Gigir dan pasar Blega, Kecamatan Blega. Sedangkan yang terakhir pos pengamanan di Kecamatan Sepuluh.

“Bukan saja menangani masalah kemacetan dan kriminalitas. Pos pengamanan juga digunakan untuk pos pelayanan kesehatan bagi para pemudik yang kelelahan. Lokasi pos pelayanan kesehatan berada di Dusun Tangkel,” terang Abd Rohim.

Pihak Polres Bangkalan menambahkan bahwa, dalam pengamanan arus mudik dan balik lebaran 2010 ini akan menerjunkan 347 personel. Hal ini sebagai upaya mencegah tindak kriminalitas sedikit mungkin.

“Bagi masyarakat yang mengalami kendala dan musibah bisa menghubungi pos terdekat. Agar bisa dibantu penanganannya, baik yang menyangkut kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas,” tambahnya.(rud)

Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Lebaran

2010-09-02T05:37:00.000-07:00

Bangkalan – Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Bangkalan secara sigap akan mengantisipasi peningkatan penumpang menjelang lebaran. Antisipasi ini dilakukan mulai H-7 an H+7 lebaran. Terutama pada peningkatan volume kendaraan roda 2 dan roda 4, serta angkutan penumpang umum di jalur jembatan Suramadu dan pelabuhan penyeberangan Kamal.

“Kami akan melakukan antisipasi dengan pengaturan dan pengendalian kelancaran arus mudik mulai H-7 sampai H+7. Termasuk pendataan volume lalu lintas H-7 sampai H+7, baik jalur Kamal maupun Suramadu,” ujar Winarto Kabid Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Bangkalan, saat ditemui kemarin.

Menurutnya, volume lalu lintas 2010 diprediksi akan meningkat dari tahun sebelumnya. Dimana catatan tahun 2009 volume lalu lintas hari biasa sebanyak 14,7 ribu dan masa angkutan lebaran sebanyak 25,9 ribu. Selanjutnya catatan puncak mudik musim lebaran adalah 30,7 ribu.

“Prediksi kami tahun 2010 ini, akan menigkat sebesar 5,8 % dari tahun sebelumnya,” pungkas Winarto.

Berdasarkan Supplay dan Demand yang ada, pihak Dishubkominfo juga telah menyiapkan transportasi penumpang. Diantaranya, Bus AKAP sebanyak 34 dengan kapasitas angkut penumpang 1,7 ribu dan Bus AKDP sebanyak 252 dengan kapasiitas angkut penumpang 13,5 ribu.

Sedangkan MPU AKDP sebanyak 636 dengan kapasitas angkut penumpang 18,5 ribu. Sementara angkutan penyeberangan Ujung-Kamal sebanyak 11 kapal feri dengan kapasitas angkut penumpang 74 ribu penumpang/hari, 94,7 ribu roda dua/hari dan 56,2 ribu roda empat/hari.

“Hal ini masih diprediksi akan terjadi kenaikan penumpang sebanyak 97,4 ribu. Selanjutnya juga untuk roda dua diprediksi meningkat sebanyak 6,4 ribu dan roda empat diprediksi meningkat sebanyak 29,4 ribu,” terang Winarto.

Siapkan Tim Gabungan

Sementara itu juga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishukominfo) Kabupaten Bangkalan juga membuat rencana aksi. Dimana membentuk Tim Gabungan Penyelenggaran Angkutan Lebaran Terpadu 2010/1431 H. Supaya mengantisipasi daerah rawan kecelakaan, kemacetan dan bencana.

“Tim Gabungan membuat pos pantau di daerah rawan kriminal, kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Yaitu di Pelabuhan Kamal, Pos A. Yani Tengkel, Pos Petapan dan Pos Tollgate Jembatan Suramadu. Adapun petugasnya dilengkapi peralatan yang memadai,” terang Winarto.

Ia juga menambahkan, penempatan personil terpadu dalam PAM angkutan lebaran di setiap pos pantau akan dijaga 20 orang tiap hari. Dimana nantinya untuk penanganan reaksi cepat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Baik saat arus mudik maupun arus balik lebaran 2010.

“Kami juga menempatkan personil pengamanan sebanyak 10 orang di setiap pasar tumpah yang sering menyebabkan kemacetan. Diantara-nya pasar Tanah Merah, Galis dan Blega. Terutama pada saat hari pasaran,” imbuhnya.

Sedangkan kata Winarto, pihaknya juga melakukan pemetaan jalan alternatif yang akan digunakan mengatasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Bahkan untuk jalur jembatan Suramadu ditambah tollgate antrian roda dua. Selain itu dilakukan pengalihan arus ke pelabuhan penyeberangan Kamal apabila terjadi antrian yang cukup tinggi di jembatan Suramadu

Sementara, Kasiadi Ketua Organda Kabupaten Bangkalan mengatakan, dalam rangka menyelenggarakan angkutan umum yang aman, lancar, cepat dan andal akan melakukan terobosan. Diantaranya, dilakukan pengawasan terhadap Bus/Mobil penumpang umum di terminal Kamal, terminal Bangkalan dan Terminal Bancaran.

“Setiap MPU yang beroperasi harus memenuhi persyaratan tehnis dan layak jalan. Selain itu harus memiliki kelengkapan tanggap darurat dan lunas asuransi jasa raharja serta kelengkapan dokumen perjalanan,” kata Kasiadi, kemarin.

Menurutnya Organda juga sudah menyiapkan seluruh armada penyeberangan Ujung – Kamal, untuk mengantisipasi pengalihan arus dari Jembatan Suramadu. Pihaknya juga terus akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyediaan angkutan massal guna mengantisipasi penumpang yang terlantar.

“Jangan sampai ada yang terlancar, kami akan menyiapkan cadangan angkutan umum di akses Suramdu dan Pelabuhan Kamal,” ujar pria berambut putih ini.(rud)

Sepi Pemilu, KPUD Lakukan Studi Banding

2010-09-02T05:25:00.000-07:00

Bangkalan – Ditengah minimnya aktifitas kerja, sebelum Pemilukada Kabupaten Bangkalan 2013. KPUD Bangkalan menyiasati dengan melakukan kegiatan studi banding ke KPUD-KPUD yang menggelar Pemilukada. Baik Kabupaten/Kota yang melakukan Pemilukada di Jawa Timur maupun propinsi lainnya.

“Kegiatan kunjungan studi banding ini kami lakukan sebagai upaya belajar dan memahami setiap persoalan Pemilukada. Baik yang menyangkut tahapan pemutahiran data dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon, serta pelaksaanaan Pemilukada,” ujar Fauzan Djakfar., M. Ag, Ketua KPUD Bangkalan, minggu lalu.

Daerah yang pernah dikunjungi KPUD Bangkalan diantaranya, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Selain itu, Kabupaten Malang, Kabupaten Sumenep dan beberapa Kabupaten dan Kota di luar Propinsi Jawa Timur.

Menurutnya, dari hasil kunjungan kerja tersebut yang paling kami pelototi adalah masalah pemutahiran data dan penetapan DPT. Mengingat masalah pemutahiran data adalah menjadi penentu sukses tidaknya Pemilukada. Dimana idealnya semua masyarakat yang memenuhi syarat berhak menjadi pemilih.

“Jika dalam pencatatan pemutahiran berlangsung amburadul, tentu DPT nya akan amburadul juga. Misalnya, ada yang meninggal dunia, pindah domisili, belum cukup umur dan adanya nama ganda. Karena itulah kami harus belajar pada daerah lainnya,” jelas Fauzan.

Mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Bangkalan (IMABA) mengatakan, sumber DPT berasal dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sedangkan DPS bersumber pada keterangan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil). Apabila DP4 dari Capil mengalami kelemahan, tentu akan berakibat pada pendataan DPS yang kurang valid.

“Sayang kami dalam Undang-Udang Penyelenggaraan Pemilu dibatasi pada pembuatan DPS dan penetapan DPT. Kami hanya memiliki kewenangan terbatas stelsel pasif. Namun, kami tetap berusaha sekuat tenaga agar semua masyarakat Bangkalan bisa memilih pada Pemilukada nantinya,” terang Alumni IAIN Sunan Ampel ini.

Sementara itu menurut Fauzan, untuk mengatasi persoalan pemutahiran data yang akan ditetapkan menjadi DPT. Pihaknya, akan terus berkoordinasi terus menerus dengan Dispenduk Capil Bangkalan dan Desk Pilkada Pemkab Bangkalan. Bahkan, jika diperlukan bisa kami bentuk panitia pemutahiran data secara bersama-sama.

“Tahapan Pemilukada memang dimulai 8 bulan sebelum pelaksanaan. Namun, kami bersama jajaran terkait akan terus berkoordinasi dengan aktif, Supaya pemilukada 2013 di Bangkalan berlangsung baik dan partisipati pemilih meningkat,” pungkas lulusan Magister Agama, STAIN Malang ini.(rud)

Kasus Intimidasi LSM Mengambang

2010-09-02T05:11:00.000-07:00

Bangkalan – Kasus perusakan mobil aktivis LSM Pusaka Jatim, Aliman Harish sampai saat ini mengambang. Mengingat pihak Polres Bangkalan menyatakan bahwa pengungkapan kasus itu masih minim saksi dan masih mengambang.

Perusakan mobil Rush Silver dengan Nopol M 1370 GA dilakukan orang tak dikenal tanggal 7 Agustus 2010. Dugaan-nya dilakukan orang yang kecewa kepada Aliman, setelah dua hari sebelumnya ia menggelar demonstrasi menyoroti penegakan hukum di Bangkalan. Pelaku merusak kaca mobil bagian depan dan pinggir sebelah kiri depan.

Aliman Harish yang juga Ketua LSM LeksDam menyatakan, sangat kecewa dengan lamban-nya penyelidikan kasus dirinya. Seharusnya, sudah ada gambaran siapa yang melakukan teror tersebut.

”Kami mendesak kepada Polres Bangkalan untuk bergerak cepat menangani laporan kasus itu. Jangan sampai mandek atau berhenti di tengah jalan,” ujar Aliman yang juga mantan Anggota DPRD Bangkalan ini.

Selain, perusakan mobil juga ada aktivis lain yang nyaris jadi korban pembacokan namanya Fachrillah. peristiwa itu terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Bahkan, beberapa aktivis lain seringkali mendapat teror melalui SMS dan telepon

”Sikap kritis dari aktivis LSM dan mahasiswa di Bangkalan merupakan kontrol kebijakan. Agar Pemerintah Bangkalan lebih berpihak pada masyarakat dan mementingkan nasib rakyat,” terang Politisi Hanura ini.

Sementara Berdasarkan hasil penyelidikan, Polisi telah memeriksa sebanyak enam saksi yang berada di sekitar lokasi. ”Kami telah memeriksa saksi dan sementara fokus mencari siapa identitas pelaku perusakan, alat bukti yang digunakan merusak, dan sepeda motor pelaku,” terang AKP Suwarno, Kasat Reskrim Polres Bangkalan, kemarin.

Menurutnya, sampai saat ini polisi belum mampu mengungkap kasus tersebut. Dimana belum adanya petunjuk yang mengarah pada pelaku. Identitas pelaku yang diduga sebanyak dua orang belum berhasil juga diungkap. Pasalnya, pelaku saat beraksi menggunakan helm standar yang menutupi wajahnya saat beraksi.

”Dari pemeriksaan beberapa saksi tidak ada satupun menunjukkan pelaku, maupun ciri-ciri pelaku. Mengingat masyarakat sekitar pada saat itu masih fokus ke acara warga sendiri,”ujarnya.

Menurut Penyidik Ipda Hery K, Kanit Pidum Polres Bangkalan, sampai saat ini identitas pemilik kendaraan bermotor juga belum diketahui. Pasalnya sepeda motor yang digunakan pelaku belum juga diketahui plat nomernya. Termasuk batangan besi yang digunakan merusakan mobil tersebut.

”Kami telah memintai keterangan warga yang kebetulan berada di sepanjang gang V Jl KH Moh. Kholil saat kejadian. Menurut saksi pelaku langsung pergi tanpa meninggalkan jejak sama sekali,” ujar Hery K.(*)

SPE Petroleum Kecewakan Warga Bangkalan

2010-08-27T02:02:00.000-07:00

Tuntut Kompensasi Insentif dan Asuransi Kesehatan

Bangkalan –

Masyarakat Desa Banyonning Dajah, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan menyatakan kekecewaannya kepada SPE Petroleum. Pasalanya, perusahaan pengeboran minyak dan gas (migas) di sumur Madederop II SPE Petroleum, dinilai lalai dalam melakukan well test. Sehingga menyemburkan api dan ledakan yang menakutkan warga.

Hal ini disampaikan Supardi, Koordinator warga Desa Banyongging Dajah, Jum’at (27/08) saat dihubungi melalui selulernya.

“Kami kecewa kepada SPE Petroleum yang tidak memperhatikan keamanan dan ketenangan warga. Jika ini tidak ditangani serius. Kami akan melakukan aksi besar-besaran lagi seperti aksi sebelumnya,” ancam Supardi dengan nada tinggi.

Menurutnnya, Lokasi pengeboran akan kami segel secara permanent, hingga pekerjaan sumber migas di darat ini lumpuh total. Dengan terpaksa pihak kami akan melakukan penyegelan ini. Mengingat kecewaan yang tidak bisa dibendung akibat sikap SPE Petroleum yang tak koperatif.

”Selama ini, kegiatan well test tidak dilakukan sosialisasi terlebih dulu. Akibat ulah Petroleum, beberapa warga ketakutan akan adanya bahaya yang mengancam,’’ ujar Supardi.

Sebelumnya, Kamis, (26/08) puluhan warga sudah membuat heboh di lokasi pengeboran migas yang sedang ekplorasi tersebut. Mereka beramai-rami melakukan unjuk raja ke kantor perwakilan Petroleum. Rombongan warga datang berkonvoi dan membawa poster ke areal pengeboran. Salah satunya ditulis, “Stop Kegiatan Eksplorasi Migas yang Dilakukan Petroleum”.

Warga masuk ke lokasi pengeboran dan menyegel pintu masuk kantor SPE Petroleum. Akibatnya, petugas SPE Petroleum tidak bisa masuk karena portalnya disegel. Penyegelan sendiri terus berlangsung untuk mendesak tanggapan dari SPE Petroleum.

”SPE Petroleum, melakukan kebohongan pada masyarakat setempat. Perusahaan ini dinilai tidak konsisten terhadap janjinya yaitu menggelar sosialisasi jika melakukan tahapan kegiatan baru,” tambah Supardi.

Sementara dari SPE Petroleum, tidak ada satu pun petugas yang bersedia memberikan keterangan. Karena mereka mengaku pekerja, tidak berhak memberikan keterangan.

“Mohon maaf Pimpinan tidak ada di sini. Kami tidak dapat menjelaskan secara rinci kejadian ini,” kata sekuriti SPE Petroleum, Suyitno.

Sebelumnya juga warga yang lahannya ditempati eksplorasi minyak dan gas (migas) SPE Petroleum di Desa Banyonning Dajah pernah menuntut insentif. Permintaan puluhan pemilik lahan itu, masing-masing sebesar Rp2,5 juta perbulan.

"Kami meminta SPE Petroleum agar memberikan uang insentif kepada warga yang lahannya ditempati eksplorasi migas," terang Irham MA HR jubir tim 99, di Bangkalan.

Alumni Universitas Bayangkara ini menyatakan, tuntutan tersebut merupakan salah satu bentuk kompensasi bagi masyarakat yang lahannya dipakai. Sehingga nanti pada perkembangannya kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.

Di samping menuntut insentif, pihak warga juga meminta SPE Petroleum untuk memperhatikan kesehatan warga setempat. Dimana setiap warga harus dibuatkan Asuransi Kesehatan untuk kompensasi.

“Askes sendiri harus bisa digunakan pada rumah sakit baik negeri maupun swasta, yang ada di seluruh Jawa Timur. Mengingat kalau terjadi ledakan gas dan gangguan kesehatan, masyarkat bisa berobat gratis,” ungkapnya.

Secara terpisah, Operasional Support Manajer Blok Madura, Ahmad Sapidi, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, tuntutan warga itu akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan pusat.

“Semua tuntutan warga akan kami ajukan ke Jakarta sebagai bahan pertimbangan. Semoga dalam seminggu sudah mendapatkan jawaban terkait tuntutan warga,” terang Sapidi.(rud)

Nasional Demokrat Merambah Madura

2010-08-27T01:45:00.000-07:00

Bangkalan – Organisasi massa Nasional Demokrat (Nasdem) mulai merambah jaringan ke pulau Madura – Jawa Timur. Dimana Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Jawa Timur akan melakukan sosialisasi pembentukan di Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Pernyataan ini disampaikan DR. M. Mufti Mubarok, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Nasdem Jawa Timur, Selasa (24/08). saat menghubungi responden Republika di Bangkalan.

“Kami akan mengembangkan jaringan dengan melakukan sosialisasi dan pengenalan Nasdem di Madura. Kami akan mengajak tokoh masyarakat dan semua komponen untuk bergabung menjadi insiator dan deklarator,” ujar Mufti Mubarok.

Menurutnya, Nasdem adalah gerakan budaya yang bergerak pada moral dan kultural sebagai landasan. Nasdem juga akan menjadi gerakan politik dan gerakan ekonomi yang telah dilandasi gerakan moral tersebut.

DPW Nasdem untuk memperkuat posisi, merekrut beberapa tokoh ormas dan politik menjadi Koordinator Daerah. Diantaranya yang menjadi Korda, Syafik Rofii Wakil Bupati Bangkalan, KH. Imam Buchori Cholil (Mantan Ketua PCNU Bangkalan). Selanjutnya, Syafrudin Budiman, SIP (Sekretaris Umum Partai Matahari Bangsa Jawa Timur), Afrizal (DPW Garda Bangsa PKB) dan Shodiq (Tokoh Masyarakat).

Sementara itu, Selasa (24/08) Sjobirin Hasan salah satu kandidat Deklarator Nasdem Kabupaten Bangkalan menyatakan menyambut baik kehadiran Nasdem. Menurutnya, Nasdem hadir sebagai ormas yang memiliki subtansi dari background pemikiran yang paling dalam.

”Terutama dalam komitmen kebangsaan dan komitmen moral,” terang Sjobirin Hasan Alumni Magister Manajemen Universitas Gajah Mada ini.

Ketua Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PMB) Bangkalan ini menilai Nasdem memiliki peluang besar diterima masyarakat. Dimana Nasdem akan memasukkan semua potensi individu sebanyak-banyaknya. Tanpa membedakan profesi, agama, golongan, kelompok dan bahkan parpol sekalipun.

”Insya Allah di Bangkalan pada khususnya dan Madura pada umumnya Nasdem bisa mengembangkan jaringan organisasi. Mengingat ada kesamaan tujuan Nasdem dengan masyarakat Madura. Gotong royong, persaudaraan dan rasa sosial yang tinggi,” terang pria setengah baya ini.(rud)

Puluhan Tokoh Jawa Timur Deklarasikan Nasdem

2010-07-20T21:32:00.001-07:00

Surabaya – Ruang Aspirasi Rakyat

Sebanyak 45 tokoh masyarakat Jawa Timur menjadi deklarator Nasional Demokrat (Nasdem) Jawa Timur. Sedangkan Inisiatornya tiga orang diantaranya, Basofi Sudirman (Mantan Gubenur Jatim), KH. Salahuddin Wahid (Pengasuh Ponpes Tebu Ireng) dan KH Fawaid As'ad Syamsul Arifin (Pesantren Salafiyah Syafi`iyah Situbondo).

Hal ini disampaikan Achmad Rofiq, Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Nasional Demokrat, saat Temu Deklarator Nasdem Jawa Timur di Hotel Bumi Hyat Surabaya, Senin malam, (20/7). Aktivis PP Pemuda Muhammadiyah ini juga membacakan nama-nama tokoh yang akan menjadi Deklarator Jawa Timur.

Para Deklarator Nasdem Jatim diantaranya, Prof. Dr. Soetarto, Hasan Aminuddin, Chairul Anam, Riski Sadik, Miratul Mukminin, Ratih Sanggawati, Didi Kempot, Aminurrahman, Suyoto, Sunartoyo, Ibnu Setiawan, Effendi Choiri dan Prof.Dr.Dra. Hj. Istibsjaroh, SH. M.Ag. Selain itu ada, Mohammad Mirdasy, George Hadiwiyanto, Yayuk Sri Rahayuningsih dan beberapa nama tokoh lainnya.

“Nasdem Jawa Timur banyak merekrut nama-nama tokoh Jawa Timur pada Deklarasi 25 Juni 2010 di Expo Jatim jam 13.00 WIB. Baik dari tokoh ormas, tokoh agama, tokoh adat, aktifis parpol, aktifis pemuda, budayawan dan pengusaha,” ujar Ahmad Rofiq dihadapan para Deklarator Jatim yang hadir.

Sementara itu Syamsul Ma’arif, Sekretaris Jenderal DPP Nasdem mengatakan, perekrutan tokoh ini dalam rangka memperkuat gagasan dan ide Nasdem. Mengingat Nasdem adalah gerakan budaya yang bergerak pada moral dan kultural sebagai landasan. Nasdem juga menjadi gerakan politik dan gerakan ekonomi yang telah dilandasi gerakan moral tersebut.

”Nasdem hadir sebagai aliansi subtansi dari background pemikiran yang paling dalam, yakni hati nurani. Terutama dalam komitmen kebangsaan dan komitmen moral,” terang Syamsul Ma’arif yang juga anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar ini.

Sedangkan untuk gerakan lapangan, Nasdem mencari ruang kosong dari sisi yang belum digarap. Misalnya, memberikan bantuan bencana, bantuan pendidikan, bantuan pemberdayaan yang belum tergarap. Agar gerakan Nasdem bisa menjadi gerakan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

”Nasdem juga akan menghimpun semua potensi individu-individu sebanyak-banyaknya. Tanpa membedakan profesi, agama, golongan, kelompok dan bahkan parpol sekalipun. Nasdem tetap hadir sebagai gerakan perubahan agar negara ini kembali kepada mainstream-nya,” terang mantan Menteri Informasi dan Komunikasi ini.

Hadir beberapa punggawa nasdem mendampingi Sekjen DPP Nasdem pada acara Temu Dekalarator Nasdem Jatim. Diantaranya, Ferry Mursyidan Baldan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Samuel Nitisaputra Wakil Sekjen Organisasi & Keanggotaan dan Patrice Rio Capella Wakil Sekjen Kaderisasi. Selanjutnya sebagai pengarah acara Ahmad Rofiq Wakil Sekjen Pemberdayaan & Pelayanan Masyarakat dan Sugeng Suparwoto Wakil Bendahara Logistik Bantuan Sosial.

Agenda Deklarasi ini akan dimulai dengan pra Deklarasi tanggal 24 Juli 2010. dimana ada penamanan pohon di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo oleh Surya Paloh Ketua Umum DPP Nasdem. Diteruskan dengan silaturrahim ke Ponpen Tebu Ireng Jombang dan takziah ke Makam Gus Dur.

”Selanjutnya Ketua Umum akan hadir pada acara Deklarasi Nasional Demokrat Jawa Timur 25 Juli 2010. Besoknya tanggal 26 Juli 2010 juga akan dideklarasikan Nasdem beberapa Kabupaten/Kota yang dipusatkan di Ngawi. Diantaranya, Madiun, Blitar, Ngawi, Kediri, Trenggalek dan daerah mataraman lainnya,” ujar Sugeng Suparwoto Korwil Nasdem Jatim. (rud)

www.beritajatim.com

Sekolah di Pulau Masalembu Tergenang Banjir

2010-06-28T09:36:00.000-07:00

Kamis, 24 Jun 2010

Sumenep - Sejumlah sekolah di Kecamatan Masalembu, Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak hari Rabu (23/6).

Pengasuh Pondok Pesantren Daru Dakwah wal Irsyad (DDI) Darussalam di Desa Masalima, Masalembu, Abdul Wasiq menjelaskan, genangan air akibat hujan sampai masuk ke sebagian ruangan kelas sekolah di bawah naungan pondok pesantren.

"Posisi bangunan sekolah kami agak tinggi, sehingga genangan air hanya masuk sebagian ke ruangan kelas. Kalau halaman sekolah sudah dipenuhi genangan air," katanya melalui sambungan telepon.

Selain sekolah di bawah naungan Pondok Pesantren DDI Darussalam, kata dia, genangan air akibat hujan juga masuk ke ruangan kelas di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Masalembu.

"Kalau di SMAN Masalembu sudah agak parah. Halaman sekolahnya sudah tertutup air dan seakan-akan sudah bukan halaman sekolah," katanya.

Wasiq mengemukakan, hujan deras yang mengguyur Pulau Masalembu sejak hari Rabu juga membuat jalan raya sepanjang 300 meter tergenang air setinggi lutut.

"Kendaraan bermotor tidak bisa melalui jalan tersebut. Kondisi pada Kamis ini serupa dengan yang terjadi pada hari Jumat (18/6) pekan lalu," katanya menambahkan.

Masalembu adalah salah satu dari sembilan kecamatan di Sumenep yang berada di wilayah kepulauan.(*/ant)

JCW Desak Tender Ulang Rehab Puskesmas Guluk-Guluk

2010-06-22T22:18:00.000-07:00

Sumenep - Jatim Coruption Watch (JCW) mendesak panitia lelang Dinas Kesehatan Sumenep melakukan tender ulang terkait pembangunan proyek rehab Puskesmas Pembantu Guluk-Guluk. Panitia dinilai menyalahi Keppres No 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa, karena menutup penerimaan berkas lelang tidak sesuai aturan jam kerja kepegawaian.

Hal ini diungkapkan Dr. Sajali, SH, MH, MM, Koordinator Jatim Coruption Watch (JCW) di rumah makan 17 Agustus Jl. Panglima Sudirman Sumenep. Saat melakukan konferensi pers tentang adanya dugaan pelanggaran aturan tentang lelang rehab Puskesmas Pembatu Guluk-Guluk, Senin siang (22/06).

Sajali mengatakan, setelah menerima laporan dari rekanan yang dirugikan akibat ditutupnya lelang jam 10.00 WIB. Selanjutnya, kami melakukan klarifikasi kepada Kadarisno, panitia lelang Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Guluk-Guluk Sumenep. Pihaknya berdalih dengan menjawab, bahwa sudah sesuai kesepakatan rekanan dan keputusan panitia lelang.

”Kami menilai penutupan terlalu awal jam 10.00 WIB adalah melanggar aturan. Seharusnya jadwal penutupan jam lelang adalah jam 16.00 WIB sore. Bahkan ada proyek lelang yang merima berkas penawaran sampai jam 24.00 WIB,” pungkas akademisi lulusan doktoral Universitas 17 Agustus Surabaya ini.

Pria yang pernah mengikuti Konvensi Cabup PPP Sumenep ini menjelaskan, rekanan yang dirugikan adalah Rahmandoko, ST, SH, MH Direktur CV. Bintang Utama. Selain itu Ahmad Walid, ST, MT, Direktur CV. SALSABILA ikut juga dirugikan bersama yang lainnya. Mengingat ditutupnya lelang proyek rehab Puskesmas Pembantu Guluk-Guluk lebih awal.

”Untuk itu kami mendesak panitia lelang dan Kepala Dinas Kesehatan Sumenep untuk melakukan tender ulang. Jika hal ini dipaksakan tentunya akan patut diduga melanggar hukum yang menyebabkan kerugian negara,” tegas Sajali.

Penggiat anti korupsi ini juga menambahkan, jika ada lelang yang diduga sengaja dikonsidikan dan terjadi dugaan permainan. Pihaknya mengatakan, tidak segan-segan akan melaporkan kepada aparat hukum. Bahwa telah terjadi dugaan tender yang sengaja direkayasa. (*)

http://www.beritajatim.com/citizenjurnalism.php?newsid=628

BASMALAH Kampanye Bersama Kaum Dua’fa

2010-05-28T19:32:00.000-07:00

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Pasangan Cabup-Cawabup Ir. R. Bambang Mursalin, MM., MBA – Drs. KH. Moh. Saleh Abdullah (BASMALAH) menggelar kampanye bersama kaum dua’fa. Dimana dilakukan dengan penyampaian visi-misi dan orasi politik. Selanjutnya menggelar sukuran dengan makan siang bersama kaum du’afa sebanyak 300 orang.

Kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan di Balai Beringin Kantor DPD Partai Golkar Jl. Panglima Sudirman Sumenep, Jum’at (28/05). Kampanye simpatik ini merupakan yang perdana dilakukan pasangan professional/pengusaha dan ulama.

“Kami tidak akan melakukan kampanye yang hura-hura. Cukup BASMALAH melakukan kepedulian sosial bagi masyarakat bawah atau kaum du’afa,” terang Bambang Mursalin saat menyampaikan orasi politik-nya.

Menurut Vice President PT. AMYTHASPRATAMA Holding Company, Jakarta, kampenye awal ini melibatkan Pedagang Kaki Lima (PK-5). Para tukang becak, pekerja bangunan, pasukan kuning ikut menikmati masakan para PK-5. Sehingga kampanye ini bersentuhan langsung dengan rakyat bawah.

“Pemberdayaan PK-5 sebagai kekuatan ekonomi mikro merupakan basis perekonomian masyarakat. Hal ini tentu perlu pembinaan dan pendampingan khusus. Kami berjanji kalau kami terpilih kami akan memberikan rombong gratis kepada mereka,” kata pria kelahiran Sumenep, 15 Desember 1964 ini.

Dalam kampanye ini Bambang Mursalin didampingi para pimpinan parpol pendukung. Diantaranya, Azis Syalim Syabibi (Sekretaris Partai Demokrat), Iwan (Ketua DPD Partai Golkar), Moh. Riyadi (Ketua DPD PKS) dan 17 parpol non parlemen.

Kampanye berlangsung lancar dan damai dengan melibatkan aparat kepolisian. Sekitar 3 pleton polisi nampak berjaga-jaga di sekitar lokasi. Selanjutnya Bambang Mursalin selesai acara menyalami satu persatu para personil kepolisian. Termasuk masyarakt disekitar area kampanye.

“Terima kasih atas dukungan pihak kepolisian yang telah mengamankan acara kami dengan damai. Mohon doa semoga tujuan dan niat baik kami bisa tercapai,” ujar Alumni University of Monash, Melbourne, Australia '97 dengan gelar Master of Business Administration (MBA) ini.(rud)

Komisi C : Pembangunan Pagar PT Garam Harus Dihentikan

2010-05-19T22:08:00.000-07:00

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, H. Ruqi Abdullah, SH mendesak pembangunan pagar PT Garam di Desa Nambakor dihentikan. Mengingat belum mengantongi surat izin mendirikan bangunan (IMB). Selain itu juga, PT Garam telah menutup jalur anak sungai dari sungai Kebunagung.

Hal ini disampaikan H. Ruqi Abdullah, SH anggota Komisi C DPRD Sumenep, Jum’at (12/02) saat ditemui di meja kerja-nya. Menurutnya, pelanggaran tersebut, PT Garam pada proses pembangunan pagar belum mengantongi ijin. Selanjutnya, PT Garam telah menutup jalur anak sungai (C7) yang merupakan jalur aliran air dari sungai Kebunagung.

“Akibat dari penutupan anak sungai tersebut, sejumlah rumah warga tergenang air ketika hujan turun dan air meluas ketanaman warga sekitar hingga merusak tanaman. Bahkan nyaris tidak dapat dipanen,” kata anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) ini.

Pria berkumis ini mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan terhadap tindakan PT Garam yang dinilai sangat semena-mena. Dimana, melupakan proses perijinan dan aspek kepentingan masyarakat umum. Jangan sampai kegiatan PT Garam menutup sungai yang merugikan warga.

Terkait dengan pemindahan pagar, Ruqi Abdullah mengatakan, pagar yang dipasang oleh PT Garam itu dibongkar dulu sebelum mempunyai IMB. PT Garam diistruksikan untuk tidak memindahkan pagar tersebut, sebelum IMB turun.

“PT Garam harus mengikuti rekomendasi Komisi C DPRD Sumenep. Jangan salahkan warga sekitar jika melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat yang paling dirugikan oleh pembangunan tersebut adalah warga Nambakor dan Muangan,” terang Ruqi Abdullah yang terpilih dari Dapil II ini.

Ia menambahkan, bahawa sampai saat ini Komisi C, sudah mengirim surat kepada Direktur utama PT Garam dalam rangka membicarakan persoalan tersebut. Rencananya akan dipertemukan antara pihak PT Garam dengan warga setempat.

Sementara itu Kepala Desa Nambakor, Abd Su'ud, mengatakan, pihaknya telah sering melakukan koordinasi dengan pihak PT Garam, namun tidak ada tanggapan yang serius dari PT Garam sendiri.
"Sementara ini kami bersama warga telah melakukan koordinasi dengan PT Garam, tapi tidak ada hasilnya. Jika ini terus-terusan terjadi jangan salahkan jika warga melakukan tindakan yang tidak diinginkan, karena warga sudah cukup sabar,"ungkap Su'ud, Kades Nambakor, Senin (17/5), dilokasi penutupan sungai.

Sebelumnya, Komisi C sudah menggelar rapat di ruangan paripurna DPRD setempat, Selasa (11/5) kemarin. Dalam rapat pertemuan itu ikut hadir BLH, PU Cipta Karya, PU Bina Marga, Dinas Pengairan, BPN perwakilan Sumenep, Asisten II Pemda, PT Garam dan semua anggota Komisi C sendiri.

Pada rapat tersebut, merekomendasikan untuk membongkar pagar yang sudah dipasang oleh PT Garam. Pasalnya pagar yang dipasang PT Garam itu sudah jelas menyalahi Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan dan batas-batas sungai. Dimana menjelaskan bahwa 100 meter dari pantaran sungai tidak boleh digunakan oleh siapapun.

Selain itu, pemasangan pagar itu sudah mengambil tanah jalan raya. Sehingga harus dibongkar dan dapat dipasang kembali PT Garam setelah menyelesaikan surat IMB-nya. “PT Garam sudah melanggar aturan, untuk itu, pagar yang dipasang tersebut harus dibongkar sekarang juga," pungkas Ruqi Abdullah. (rud/*)

KH. Achmad Kurdi : Sosialisasikan BASMALAH Satu Putaran

2010-05-19T20:10:00.001-07:00

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota DPRD Sumenep dari Partai Demokrat terus sosialisasikan pasangan Ir. Bambang Mursalin, MM., MBA-Drs. KH. Moh. Saleh Abdullah (BASMALAH) satu putaran. KH. Ahmad Kurdi adalah salah satu yang paling getol menyuarakan target satu putaran pada Pemilukada 14 Juni 2010. Mengingat, apabila ini dilakukan tentunya akan menghemat biaya APBD Sumenep.

Rilis ini disampaikan langsung oleh KH. Ahmad Kurdi diruang kerja-nya, Rabu (19/05). Anggota Komisi C DPRD Sumenep ini mengatakan, pasangan BASMALAH adalah paling ideal memimpin Sumenep. Dimana bisa dilihat dari figur, visi-misi dan profilnya memiliki komitmen yang tinggi memajukan Sumenep.

“Kami sebagai kader Partai Demokrat yang berada di parlemen selalu mensosialisasikan pasangan BASMALAH satu putaran. Buat apa Pemilukada dua kali kalau nantinya masyarakat menanggung beban biaya besar? Karena itu, kami menawarkan solusi untuk bergabung dengan BASMALAH” ujar KH.Ahmad Kurdi dengan nada optimis.

Menurut anggota Fraksi Demokrasi Keadilan ini menjelaskan BASMALAH paling ideal memimpin Sumenep. Dimana pasangan ini, memiliki 4 pilar program pembangunan. Diantaranya, pembangunan berbasis perdesaan menuju otonomi desa. Selanjutnya peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan sosial budaya.

“Selain itu Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir Meningkatkan kinerja apara-tur pemerintahan yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi,” terang pria berkacamata ini.

Anggota DPRD dari Dapil II (Saronggi, Bluto, Lenteng dan Giligenting) ini, juga tidak segan-segan turun langsung ke masyarakat. Dimana dirinya terus menggalang kekuatan di bawah untuk kemenangan. Bahkan kaca belakang mobil-nya sudah ditempeli gambar BASMALAH untuk Satu Putaran.

“Bukti komitmen kami adalah memenangkan pasangan Pengusaha/Profesional dan Ulama ini. Keduanya adalah yang paling siap dan memiliki dukungan paling banyak dengan didukung 20 parpol. Dimana jaringan kami mengakar dan menyebar di 27 Kecamatan,” jelas KH. Ahmad Kurdi dengan sigap.(rud)

Dewan Dari Partai Demokrat Amankan Suara BASMALAH

2010-05-17T20:03:00.000-07:00

Sumenep - Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dari Partai Demokrat fokus mengamankan suara Ir. R. Bambang Mursalin, MM., MBA – Drs. KH. Saleh Abdullah (BASMALAH). Tugas ini tidak lain dalam rangka menggiring dan menjaga suara yang telah diperoleh di setiap TPS di dapil-nya masing-masing.

Pernyataan dikatakan oleh Wiwid Harjo Yudanto, SE anggota DPRD Sumenep dari Partai Demokrat, Senin, (17/05) saat ditemui di ruang kantornya. Menurut anggota Komisi B DPRD Sumenep ini, setiap kader wajib memenangkan calon yang diusung Partai Demokrat. Baik kader yang duduk yang di parlemen maupun yang bukan.

“Tidak ada keraguan lagi bagi kami memenangkan pasangan BASMALAH. Ini sudah menjadi tekat, sehingga harus dilakukan pengamanan suara di dapil kami masing-masing. Dimana menghindari kecurangan dan penggelembungan suara,” ujar Wiwid kader muda yang mewakili Dapil I (Kota, Batuan, Manding dan Talango) ini.

Ketua Fraksi Demokrasi Keadilan (FDK) DPRD Sumenep ini menjelaskan, bahwa sebelumnya dirinya telah bertemu pasangan BASMALAH untuk menyatakan komitmen pemenangan. Bersama dengan tujuh anggota DPRD lainnya juga yang tergabung pada Koalisi Sumekar (PD, Partai Golkar dan PKS).

“Kami telah diundang dan membahas pemenangan pasangan BASMALAH. Kami juga sudah berkomitmen untuk siap menjaga suara pada Pemilukada 2010 nantinya. Selanjutnya mengerahkan potensi suara masing-masing ke TPS untuk pemenangan,” jelas pria kelahiran Talango, 27 Oktober 1981.

Dengan slogan berjuang untuk rakyat, Alumni Jurusan Manajemen Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malang Kucecwara ini mengatakan, BASMALAH paling mempunyai potensi kemenangan. Mengingat banyak-nya dukungan 20 parpol, ulama kharismatik, tokoh masyarakat dan relawan-relawan yang tanpa lelah berjuang demi BASMALAH.

“Target satu putaran sangat realistis dan dukungan kepada pasangan profesional/pengusaha dan kyai kharismatik bagaikan bola salju. Dimana juga ditambah dukungan kami yang telah teruji di lapangan dalam meraih suara. Insya Allah sesuai target 200 ribu suara, bisa meraih kemenangan,” terang bapak dari Moh. Fahri ini. (rud)

Golkar Siapkan Relawan Perempuan BASMALAH

2010-05-06T10:34:00.000-07:00

Sumenep - Ruang Aspirasi Rakyat

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sumenep menyiapkan 100 relawan perempuan setiap kecamatan. Relawan perempuan ini akan diterjunkan untuk memenangkan pasangan cabup dan cawabup Ir. R. Bambang Mursalin, MM., MBA dan Drs. KH. Moh. Saleh Abdullah (BASMALAH). Mengingat semakin ketatnya persaingan antar kandidat meraih suara dalam Pemilukada Sumenep 2010.

Hal ini disampaikan oleh Drs. Hj. Endang Sri Rahayu Wakil Ketua Bidang Perempuan DPD Partai Golkar Kabupaten Sumenep, Selasa (05/05) saat ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, relawan ini akan bergerak melalui acara pengajian dan tahlilan. Selain itu juga melalui sosialisasi dan silaturahim door to door kerumah-rumah penduduk.

“Pembentukan relawan perempuan ini bagian dari strategi pemenangan BASMALAH satu putaran. Insya Allah bisa berjalan efektif dan efisien, sampai menjelang hari H 14 Juni 2010 pelaksanaan Pemilukada,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumenep ini.

Hj. Endang Sri Rahyu mengatakan, setiap relawan juga sebagian akan kita jadikan saksi di TPS. Dimana mereka bertugas memobilisasi suara ke TPS dan menjaga suara BASMALAH. Bahkan mereka akan diberi bekal untuk melakukan simulasi pencoblosan dengan benar. Terutama untuk orang tua dan nenek-nenek agar tidak salah memilih BASMALAH.

“Kami yakin gerakan ini, akan menjadi suara yang positif dan kemenangan BASMALAH. Selanjutnya Partai Golkar juga akan berkoordinasi dengan fungsionaris perempuan dari 19 parpol lainnya. Agar bisa disinergikan dilapangan,” terang Ketua DPD Al-Hidayah organisasi bidang perempuan ini.

Anggota Komisi B DPRD Sumenep ini juga menambahkan bahwa, dengan nomor urut 4 BASMALAH lebih mudah sosialisasinya. Dimana berada di pojok kanan atas dan kedua figur calonnya menggunakan surban.

“Apalagi, Bapak Bambang Mursalin dan KH. Moh. Saleh Abdullah orangnya cerdas, pinter, ganteng dan berwibawa. Ini sangat memudahkan kami melakukan sosialisasi kepada pemilih perempuan,” tambah Hj. Endang Sri Rahayu dengan tersenyum.(rud)

DPR: Penghentian Renumerasi Pegawai Pajak Final

2010-05-04T22:19:00.001-07:00

DPR: Penghentian Renumerasi Pegawai Pajak Final

Selasa, 04 Mei 2010

Surabaya - Panitia Kerja (Panja) Perpajakan DPR RI menyatakan penghentian remunerasi untuk pegawai pajak sudah final, meskipun panja sampai sekarang masih bekerja.

"Sudah diputuskan, remunerasi untuk pegawai pajak harus dihentikan. Keputusan ini sudah final, meskipun kami sampai sekarang masih bekerja," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Ahsanul Kosasih, di Surabaya, Selasa.

Ia menilai, remunerasi itu tidak pantas diberikan kepada pejabat atau pegawai perpajakan, menyusul semakin banyaknya kasus-kasus mafia perpajakan yang melibatkan pejabat dan pegawai pajak.

"Remunerasi itu diberikan sebagai 'reward' (penghargaan) atas profesionalisme. Tapi ternyata kasus korupsi dan mafia pajak masih marak terjadi," katanya di sela-sela mengikuti rapat dengar pendapat Komisi XI dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, II, dan III itu.

Ahsanul menganggap, percuma remunerasi diberikan, akan tetapi mental dan perilaku pejabat dan pegawai pajak bobrok, sehingga korupsi dan kejahatan perpajakan terus terjadi.

Panja Perpajakan dibentuk Komisi XI untuk menindaklanjuti kasus mafia perpajakan yang terjadi di DJP.

"Panja ini nanti bisa memberikan rekomendasi terhadap Menteri Keuangan, termasuk sanksi dan teguran. Panja ini forum tertinggi di Komisi XI," ucap anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Dalam kesempatan itu, seorang anggota panja sempat menanyakan, bolehkah pejabat atau pegawai pajak berbisnis. Kepala Kanwil DJP Jatim I, Ken Dwijugiastadi, menjawab boleh asalkan tidak berkaitan dengan perpajakan.

Namun anggota Panja membeberkan bukti, banyak pegawai pajak yang memiliki kekayaan luar biasa dan tidak masuk akal jika dikaitkan dengan pendapatannya selama ini.

"Kami punya bukti ada banyak pegawai dan pensiunan yang bekerja sebagai konsultan pajak," kata Edison, anggota Komisi XI itu.(*/rud)

BASMALAH Sumbang Laptop Saat Reuni-an

2010-05-02T20:25:00.000-07:00

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Ir. R. Bambang Mursalin, MM., MBA saat pelaksanaan reuni alumni SMP 1 dan SMA 1 Sumenep menyumbang laptop untuk sekolah-nya. Sumbangan ini sebagai wujud aspresiasi kepada guru di hari pendidikan 2 Mei 2010. Calon Bupati Sumenep ini berjanji memberikan bantuan satu laptop kepada setiap guru SMP dan SMA.

“Perlu perhatian khusus pada dunia pendidikan, apabila ingin masyarakatnya berkembang. Setiap guru SMP dan SMA wajib memiliki laptop/notebook untuk pengembangan wawasan global. Saya berjanji untuk memenuhinya jika terpilih sebagai Bupati Sumenep,” ujar Bambang Mursalin saat menyampaikan pidato di gedung Zansibar, Batuan - Sumenep.

Dihadapan 1500 undangan yang hadir pada reuni SMP 1 dan SMA 1 Sumenep tahun 1981-1985. Mantan Ketua OSIS SMA 1 Sumenep 1983 ini mengatakan, Pendidikan adalah tonggak kemajuan sebuah bangsa. Dengan pendidikan negara akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat-nya.

“Kami bersama Cabup KH. Moh Saleh Abdullah akan berbagi tugas jika terpilih nantinya. Saya akan bertanggungjawab dalam bidang, pembangunan, perekonomian, bidang keuangan-anggaran dan bidang pemberdayaan desa. Sementara KH. Moh Saleh Abdullah bertanggungjawab dalam kesejahteraan sosial, keagamaan, peningkatan pendidikan ponpes dan sekolah,” pungkas lulusan pasca sarjana University of Monash, Melbourne, Australia '97.

Menurut Bambang Mursalin, selain fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dirinya berupaya meningkatkan semua potensi. Baik sektor eksplorasi gas dan minyak bumi, pengembangan lapangan usaha pertanian-peternakan dan peningkatan usaha perdagangan dan pariwisata Selain itu pembangunan berbasis perdesaan dengan peningkatan ADD dan tunjangan pokok aparat pemerintahan desa (TPAPD).

”Kami yakin dan siap meningkatkan ADD minimal 200 juta dan TPAPD minimal 1 juta rupiah. Ini harus dilaksanakan minimal 2011 agar pembangunan desa bergerak maju dan layanan pemerintahan desa memadai,” terang pria kelahiran Sumenep 15 Desember 1964 ini.(rud)

APNP Kawal BASMALAH Menang Satu Putaran

2010-05-02T09:35:00.001-07:00

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Menjelang 14 Juni 2010 saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumenep, yang tinggal 40 hari lagi. Sebanyak 17 partai politik tergabung dalam Aliansi Partai Politik Non Parlemen (APNP) melakukan konsilidasi ke tingkat ranting. Pemantapan basis ini dalam rangka pemenangan satu putaran Cabup dan Cawabup Ir. Bambang Mursalin, MM., MBA – Drs. KH. Saleh Abdullah (BASMALAH).

Hal ini diungkapkan Raud Faiq Jakfar pentolan APNP yang juga Ketua DPD Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) Sumenep, Minggu (01/04). Menurut mantan anggota DPRD Sumenep dua periode ini, konsilidasi terus akan dilakukan dalam berbagai strategi kampanye dan pemenangan.

“Untuk itu kami APNP akan mengawal BASMALAH untuk menang satu putaran. Dimana kami akan menggerakan semua potensi dukungan yang ada. Terbukti kami memiliki dasar modal sumbangan suara sebanyak 85 ribu saat Pemilu legeslatif lalu,” kata Raud Faiq Jakfar mantan Ketua IPNU Sumenep ini.

Pak Aud biasa dipanggil ini mengatakan, jaringan 17 parpol tidak bisa diragukan. APNP memiliki basis massa yang ril dari pada pasangan calon lainnya. Setiap parpol akan dari tingkat cabang/kecamatan sampai ranting/desa untuk kemenangan BASMALAH. Terutama bergerak di 332 desa dan kelurahan untuk mengawal mengais suara dan menjaga suara yang ada.

“Selain memiliki jaringan yang kuat, APNP juga akan sinergi bersama Partai Demokrat, Golkar dan PKS. Sehingga total potensi gabungan suara parlemen dan non parlemen sebanyak 173 ribu tetap terjaga. Bahkan bisa menambah suara untuk memenangkan pasangan BASMALAH satu putaran,” jelas Raud Faiq Jakfar.

Ia mengatakan, selain pengawalan suara, APNP akan menggelar kampanye kreatif di akhir kampanye. Dimana parpol non parlemen ini akan menggelar Jalan-Jalan Santai (JJS) dengan kekuatan 10 ribu massa untuk gebyar kampanye. JJS adalah persembahan APNP kepada BASMALAH dalam rangka pemenangan satu putaran.

“Terlalu mahal untuk dua putaran, lebih baik biayanya untuk pembangunan Sumenep. Sosok Basmalah memiliki kelebihan pada figure, dimana dari kalangan Profesional/Pengusaha yang berduet dengan kyai karismatik,” tandas Raud Faiq Jakfar. (rud)

8 Pasang Kandidat Lolos, MaHa Terjegal

2010-04-25T21:59:00.000-07:00

Sumenep – Ruang Apirasi Rakyat

Akhirnya teka-teki siapakah pasangan kandidat calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) telah terjawab. Setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumenep menetapkan 8 pasangan kandidat. Namun dari hasil pleno KPUD ada satu kandidat Mahbub Ilahi dan Hasan Basri (MaHa) terjegal atau tidak memenuhi persyaratan.

“KPUD telah memutuskan satu kandidat dinyatakan tidak memenuhi syarat dari 8 calon yang mendaftar. Sehingga terpaksa kami diskualifikasi dan kami coret dari bursa pencalonan,” kata Moh Jazuli Muhtar anggota KPUD Sumenep, saat di wawancarai di kantornya, Senin, (26/04).

Menurutnya, pasangan MaHa tidak memenuhi syarat ijasah. Dimana bakal calon wakil bupati dengan nama Hasan Basri ijasahnya tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hasil cross cek ke Depag Jember menerangkan bahwa, Ponpes Al Ikhlas Dukuh Dempo, Wuluhan, Jember bukan setara SMP/MTs.

“Hasil klarifikasi tersebut menyebutkan Hasan Basri dinilai tidak memenuhi persyaratan ijasah SMP/MTs. Ini sudah melewati masa perbaikan sebagaimana waktu yang diberikan. sehingga pasangan Mahbub Ilahi ini tidak bisa diganti orang lain,” ujar Doses STITA Pandian Sumenep ini.

Jazuli Muhtar mengatakan, sebenarnya MaHa memenuhi persyaratan minimal dukungan sebagai calon perseorangan. Terbukti saat verifikasi dengan dukungan MaHa mencapai 40.018. Sedangkan Kafrawi-Djoko Soengkono (KD) 36.550, Samaruddin Toyib-Abdul Kadir (SaYa) 40.410 dan Ilyasi Siraj dan Rasik Rahman mendapatkan dukungan 88 ribu.

“Kami akhirnya menetapakan 3 pasangan dari calon perseorangan dan 5 pasangan dari partai politik. Untuk independen, terbesar memiliki dukungan adalah Ilyasi Siraj-Rasik Rahman (IMAN) dengan 88 ribu. Sedangkan untuk parpol adalah Basmalah, dengan dukungan 173 ribu suara,” jelas anggota KPUD dua periode ini.

Berdasarkan data yang ada bahwa, pasangan Busryo Karim-Soengkono Sidik (ABUSSIDIK) didukung PKB (125.393) dan PDIP (45.697) dengan total suara 171.090. Sedangkan Azasi Hasan-Dewi Khalifah (ASSIFA) didukung PKNU (33.291) dan PBB (31.789) dengan total suara 65.080 suara.

Selanjutnya pasangan H. Sugianto-Muhsin Amir (SMS) didukung PPP (60.647) dan PDP (9.392) dengan total suara 70.039. Seterusnya, Malik Effendi-Rahmad (MAMAD) didukung PAN (46.485) dan Hanura (28.620) memiliki total suara 75.105

Terakhir dengan dukungan terbesar adalah Ir. R. Bambang Mursalin, MM., MBA – Drs. KH. Moh. Saleh Abdullah (BASMALAH) dengan total suara 173.047. Dimana meliputi koalisi Partai Demokrat (34.585), Partai Golkar (37.036), PKS (16.187) dan 17 parpol non parlemen (85.239).(rud)

www.syafrudinbudiman.blogspot.com

LSM Temukan Dugaan Produk Rokok Ilegal

2010-04-25T08:15:00.000-07:00

Surabaya – Ruang Aspirasi Rakyat

Sebanyak tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menemukan dugaan adanya produksi rokok ilegal bermacam-macam merek. Ketiga LSM tersebut diantaranya LSM Cita Nurani, LSM Topan (Tim Operasional Aset Negara) dan LSM LDS (Lembaga Demokrat Sejati).

“Kami menemukan dugaan penyalagunaan produksi rokok ilegal bermacam-macam merek. Diantaranya, Product MIX, Product K5, Etiket K5 dan Pres K5. Padahal ijin operasi-nya hanya Premix Super,” kata Dadang Iskandar Ketua LSM Cita Nurani, Sabtu (24/04) dalam pers realesnya.

Dengan didampingi Fajar dari LSM Topan dan Zalim LSM LDS, Dadang Iskandar mengatakan, dugaan produksi ilegal tersebut dilakukan oleh PR.Dwi Tunggal beralamat di Desa Siring Kecamatan Porong Sidoarjo. Adapun pimpinan perusahaannya berinisial RN dan manajer pelaksananya adalah berinisial CY.

“Ditengarai produksi rokok ilegal ini sudah berlangsung lama. Dimana dilakukan dengan menggunakan 2 mesin regular, 2 mesin mild, 2 mesin WR dan 1 mesin HLP. Produk Premix Super hanya sebagai benteng untuk memproduksi dugaan rokok ilegal,” ujar Dadang Iskandar dengan menunjukkan contoh rokok ilegal tersebut.

Dadang Iskandar mengatakan, jika produksi ini dibiarkan berlangsung lama, tentunya
sangat merugikan negara. Kegiatan ilegal tersebut diduga melanggar Pasal 55 UU No. 39 Tahun 2007. Dimana ancaman pidana-nya minimal satu tahun penjara. Bahkan bisa didenda minimal 10 kali atau maksimal 20 kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.

“Apabila tidak segera menghentikan aktifitas dugaan produksi ilegal tersebut dalam waktu dekat. Kami berencana akan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menindak tegas dengan hukuman yang seberat-beratnya,” tandas pria berkacamata ini. (rd)

Tim Sukses BASMALAH Targetkan Satu Putaran

2010-04-22T08:04:00.000-07:00

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Tim Sukses Pemenangan pasangan Cabup dan Cawabup Ir. R. Bambang Mursalin, MM., MBA dan Drs. KH. Moh. Saleh Abdullah (BASMALAH) menargetkan 250 ribu suara dan menang satu putaran. Keinginan ini dianggap sangat realistis, karena didukung 20 partai politik dengan kekuatan 173 ribu suara pada Pileg 2009 lalu. Selain itu, Drs. KH. Moh. Saleh Abdullah dinilai mampu meraup basis Nahdliyin.

Hal ini diungkapkan Sahlan Effendi Ketua Tim Sukses Pemenangan Basmalah, Rabu siang, (22/04). Mantan Kadishub Kabupaten Pamekasan ini menerangkan, kekuatan Basmalah ada di jaringan dan banyak-nya tim yang bergerak. Baik Tim Parpol Parlemen/Non Parlemen, Tim Relawan BMS, Tim BM1, Tim Jampi dan Tim internal KH. Moh. Saleh Abdullah.

“Jadi tidak diragukan lagi pada Pemilukada 14 Juni 2010 mendatang. Semuanya bergerak secara padu untuk mensukseskan kemenangan Basmalah. Target satu putaran sangat realistis, mengingat dukungan yang sangat kuat ini,” ujar Sahlan Effendi dengan nada optimis.

Menurutnya, menjelang tahapan penetapan calon dan memasuki masa kampanye mendatang. Tim Sukses Pemenangan Basmalah, saat ini fokus pada pembentukan relawan dan pemantapan kader. Upaya ini dilakukan dalam rangka mempertajam kantong suara dan menjaga suara.

“Kami juga membentuk 27 Kordinator Kecamatan, 332 Kordinator Desa dan puluhan ribu relawan yang bertugas menggalang suara. Selanjutnya kita kembangkan merekrut saksi yang militan yang bertugas di TPS menjaga suara,” jelas Sahlan Effendi.

Pria setengah baya ini menambahkan, selain kekuatan Basmalah berada di 20 parpol pengusung dan jaringan. Basmalah juga memiliki kekuatan di profil kandidat Bambang Mursalin dan KH. Moh. Saleh Abdullah. Kedua figur ini saling melengkapi dan memperkuat posisi.

“Sosok Bambang Mursalin dinilai mewakili kelompok perubahan untuk kemajuan dan kesejahteraan Sumenep. Sedangkan sosok KH. Moh. Saleh Abdullah dinilai sebagai figur kyai muda Nahdliyin. Dimana dirinya sangat dekat dengan tokoh-tokoh kharismatik berbasis santri dan pesantren,” jelas Sahlan Effendi yang juga pensiunan Deppen ini.

Cabup Bambang Mursalin, merupakan sosok yang tepat memimpin Sumenep lima tahun mendatang. Dimana dirinya adalah konsultan nasional dan berpengalaman melakukan proyek pemerintah pusat. Pria kelahiran 11 Desember 1964 ini juga adalah vice president PT.AMYTHAS PRATAMA Holding Company. Sehingga kepemimpinan (ledearship) dan kompetensinya tidak diragukan lagi.

Sementara itu Cawabup KH. Moh Saleh Abdullah sangat ideal dalam memperkuat jaringan kemenengan Basmalah. KH. Moh. Saleh Abdullah memiliki nilai lebih di jaringan basis Nahdliyin. Mengingat dirinya adalah mantan bendahara umum DPC PKB Sumenep dan mantan anggota DPRD Sumenep. Selain itu, ia adalah Pimpinan Pondok Pesantren Mathaliul Anwar dan adik kandung kyai kharismatik KH. Moh. Said Abdullah.

“Doakan saja kedua pasangan ini bisa meraih simpati masyarakat Sumenep. Sehingga bisa meraih kemenangan dan nantinya akan lebih maksimal mempimpin Sumenep 2010-2015. Tanpa dukungan parpol dan masyarakat pemerintahan kedepan bisa berjalan efektif dan efisien,” tambah Sahlan Effendi dengan penuh semangat.(rud)

Sementara Delapan Kandidat Daftar KPUD Sumenep

2010-03-28T20:28:00.000-07:00

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Mendekati satu hari berakhirnya masa pendaftaran bakal calon bupati (bacabup)-bakal calon wakil bupati (bacawabup) ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumenep, Senin (29/03). Sementara ini sudah sebanyak delapan pasangan kandidat telah mendaftar ke KPUD Sumenep, Minggu (28/03) menjelang Pilkada 2010-2015.

Diantaranya yang telah mendaftar adalah pasangan Bambang Mursalin-KH. Moh. Saleh Abdullah, Samaruddin Toyib-Abdul Kadir dan Ilyasi Siraj-Rasik Rahman. Selanjutnya pasangan Azasi Hasan-Dewi Khalifah, A. Busyro Karim-Soengkono Sidik, dan Mahbub Ilahi-Hasan Basri. Selain itu yang terakhir mendaftar adalah pasangan Kafrawi-Joko Soengkono dan H. Sugianto-KH. Muhsin Amir, Minggu (28/03).

Hal ini disampaikan Thoha Shamadi, ST, Ketua KPUD Sumenep, Minggu (28/03) saat dihubungi melalui telepon selulernya. Pihak KPUD Sumenep akan membuka pendaftaran pasangan bacabup dan bacawabup sejak, Selasa (23/03) sampai, Senin (29/03).

”Sejak pembukaan pendaftaran Selasa lalu, sampai hari ini (red-Minggu) sudah ada delapan pasangan bacabup dan bacawabup mendaftar ke KPUD Sumenep. Kemungkinan masih ada peluang satu pasang calon lagi dari gabungan koalisi partai politik,” ujar anggota KPUD yang terpilih dua periode ini.

Menurutnya, dari delapan pasangan bacabup dan bacawabup yang telah mendaftar ke KPUD Sumenep. Terlihat empat pasangan diusung gabungan koalisi partai politik dan empat kandidat di usung melalui jalur calon perseorangan.

“Diantaranya yang telah mendaftar melalui partai politik adalah Azasi-Khalifah, Bambang-Saleh, dan Busyro-Soengkono. Selanjutnya Sugianto-Muhsin Amir yang baru mendaftar, Minggu (28/03). Sedangkan dari calon perseorangan adalah Samarudin-Ading, Ilyasi-Rasik, Mahbub-Hasan dan terakhir Kafrawi-Joko,” kata Thoha Shamadi mantan aktivis Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini.

Selama pendaftaran anggota KPUD Sumenep dibantu staf membuka pendaftaran bacabup dan bacawabup sesuai dengan jam kantor. Dimana dibuka pendaftraan dari jam 07:30 WIB sampai 15:30 WIB. Sedangkan untuk hari terakhir, Senin (29/03) melayani pendaftaran sampai jam 12.00 WIB.

”Sesuai data pengambilan formulir pendaftaran sejak tanggal 18-22 Maret 2010. Sudah dua belas orang wakil yang mengambil di kantor KPUD Sumenep. Diantaranya, delapan orang wakil dari gabungan koalisi partai politik dan empat orang wakil dari calon perseorangan,” jelas Thoha Shamadi dengan rinci.(rud)

PPP dan PDP Daftarkan Sugianto-Muhsin Ke-KPUD Sumenep

2010-03-28T01:56:00.000-07:00

Ruang Aspirasi Rakyat – Sumenep

Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Sumenep dan Pimpinan Kolektif Daerah Partai Demokrasi Pembaruan (PKD PDP) mendaftar ke KPUD Sumenep. Minggu sore, (28/3) Kedua partai koalisi ini mengusung kandidat bacabup dan bawacabup H. Sugianto-KH. Mohammad Muhsin Amir untuk maju Pilkada Sumenep 2010.

”Pendaftaran Haji Soegianto dan KH. Mohammad Muhsin Amir sebagai pasangan bacabup dan bacawabup, sudah sesuai keputusan rapat internal PPP. Dimana PPP mengusung pasangan kandidat yang telah lolos perjaringan,” ujar Ketua DPC PPP Sumenep, KH. A.Warits Ilyas di saat mengawal pendaftaran ke KPUD Sumenep.

Menurut mantan anggota DPR RI ini mengatakan, kedua pasangan ini, sudah memenuhi syarat pencalonan dengan dukungan minimal 8 kursi parlemen. Sehingga persoalan persyaratan dukungan sudah tidak menjadi masalah. Dimana PPP dan PDP sudah melakukan kontrak politik untuk mengusung Haji Sugianto dan KH. Mohammad Muhsin Amir.

Sementara itu H. Sugianto, Pengusaha Profesional mengatakan, pendaftaran sengaja kita lakukan Minggu sore. Diharapkan nantinya tidak ada kendala dan bisa berlangsung hikmah dan sukses.

“Kami sampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dan partai pengusung. Bahkan besok, kami akan mengikuti test kesehatan bakal calon,” kata Haji Sugianto pengusaha bidang properti ini

Sebelumnya, hingga Sabtu siang, (27/03) sudah ada enam bacabup-bacawabup yang sudah mendaftar ke KPU Sumenep. Diantaranya pasangan Bambang Mursalin-KH. Moh. Saleh Abdullah, Samaruddin Toyib-Abdul Kadir dan Ilyasi Siraj-Rasik Rahman. Selanjutnya pasangan Azasi Hasan-Dewi Khalifah, A. Busyro Karim-Soengkono Sidik, dan Mahbub Ilahi-Hasan Basri. (rud)

www.syafrudinbudiman.blogspot.com