Adhie: Janji SBY Hanya 10% Terealisasi

Politik
09/02/2009

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut kebiasaan saling menyerang melalui pernyataan antarelit politik sebagai cara-cara yang tidak akan mendapat hidayah. Hal ini dinilai Juru Bicara Komite Bangkit Indonesia Adhie M Massardi sebagai nasihat yang bagus, namun harus dicontohkan oleh SBY sendiri.

“Nasehat yang diberikan SBY pada pidatonya di Rapimnas Partai Demokrat itu adalah nasihat yang betul. Tapi akan lebih baik nasihat itu dijalani oleh yang memberikan nasihat. Dia harus memberi contoh,“ kata Adhie, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (8/2).


Menurut Adhie pemimpin yang amanah itu selain tidak memfitnah taoi juga tidak berbohong. “saya menilai janji SBY yang di ucapkan saat kampaye yang terrealisasi hanya 10%,”tambahnya.

Adhie kemudian mencontohkan beberapa kegagalan SBY. Yaitu, pembangunan jalan tol Tras-Jawa yang hanya terselesaikan sekitar 150 km atau 10% . Begitu juga proyek listrik 30.000 megawatt yang baru selesai 10%.

Padahal menurutnya, tahun ini adalah tahun terakhir bagi kepemimpinan SBY, “Namun tugas pemerintahannya belum juga terselesaikan. Belum lagi janji-janjinya yang lain, “tandasnya. [dwi/nuz]

SB, Kocek Tebal Dukungan Tipis

Profil Capres 2009
09/02/2009

Jakarta - Hidup adalah Perbuatan. Slogan itu dulu kerap akrab di telinga para pendengar radio dan pemirsa televisi. Dan pengusung slogan itu adalah Soetrisno Bachir, salah satu kandidat capres dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Iklan politik tersebut, sebelum krisis finansial merebak, sering kali muncul di layar kaca. Bahkan, beberapa pihak menyebut SB, begitulah Soetrisno disapa, berhasil membuat slogan politik yang dapat melekat diingatan. Apakah berdampak positif terhadap popularitasnya?


Jawabannya tidak. Menurut Direktur Eksekutif Cirus Surveyors Group, Andrinof Chaniago, dukungan politik terhadap SB masih terbilang kecil. "Kepemimpinannya di PAN belum teruji, prestasi di partai belum nyata dan terlihat. Bahkan PAN menjadi Partai Artis Nasional," papar Andinof.

Dalam survei Cirus Surveyors Group yang dilakukan pada 3-10 November 2008 terhadap 2.600 responden dari 33 propinsi menunjukkan SB masih kalah bila melawan capres incumbent SBY. Tidak hanya itu, dalam kriteria capres muda, SB hanya menduduki peringkat ketiga dengan 7,62 persen. Ia berada di bawah Andi Malarangeng (23,86%) dan Hidayat Nur Wahid (17,62%).

Karena itu, peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Sunny Tanuwidjaja, menduga kans SB untuk dapat memenangi Pilpres hampir tertutup. Elektabilitas SB dalam beberapa survei juga tidak memberi angin segar. "Peluangnya sangat kecil untuk menjadi presiden," ucap Sunny.

Bagi Sunny, pemilu kali ini merupakan ajangan pembuktian kepemimpinan SB sebagai orang nomor satu di tubuh partai yang berlambang matahari itu. "Problemnya apakah PAN mendulang suara pada April mendatang. Yang pasti Soetrisno Bachir yang juga pengusaha ini belum punya pengalaman politik," ujarnya.

Dirinya melihat kecenderungan PAN selama dipimpin SB banyak mengalami kemunduran. Hal tesebut telihat dari hubungan PAN dengan Muhammadiyah yang agak merenggang. Misalnya, banyak aktivis pemuda Muhammadiyah yang kini hengkang dari PAN.

"SB telah mengubah kultur PAN. Kalau dulu DPD dan DPC begitu berkontribusi ke DPP sehingga kontribusi dari kader begitu besar. Sekarang kebalikannya, semuanya lebih tepusat pada DPP dan teutama SB," urai Sunny.

Tetapi, baik Sunny maupun Andrinof, sama-sama melihat latar belakang SB sebagai pengusaha adalah kelebihan yang dimiliki mantan pengusaha batik tersebut. Dengan pekerjaannya sebagai pebisnis, telah menciptakan karakter SB yang mampu membuat keputusan yang cepat dan taktis. Dan hal ini merupakan keuntungan SB dalam mengelola manajerial PAN.

"Ya dengan enterpreneur itu diharapkan dapat membawa pengaruh pada kepemimpinannya kelak," jawab Andinof.

Tetapi, menurut vokalis DPR asal PAN, Alvin Lie, SB merupakan sosok yang supel. Sikap ini kemudian memudahkan SB untuk bergaul lintas kalangan, mulai dari bawah hingga atas. "Dalam bergaul tidak ada gengsi-gengsian sehingga mudah diakses siapapun," kata Alvin

Ia menampik tudingan hubungan PAN-Muhammadiyah merenggang di bawah kepemimpinan SB. Alasannya, setiap pemimpin memiliki gaya tersendiri. Apa yang dilakukan SB adalah semata-mata untuk memperlebar jangkauan politik PAN yang tidak hanya terpaku pada Muhammadiyah.

"Selama ini PAN dengan muhammadiyah sudah baik, tetapi kita juga meningkatkan dengan pihak lain, coba mempeluas jangkauan PAN tanpa meninggalkan hubungan dengan Muhammadiyah," kilah Alvin

Dirinya pun menepis adanya sentralisasi dalam tubuh PAN. Peran DPD dan DPC dalam organisasi partai tetap tidak berubah. "Otonomi itu sudah berlangsung lama karena sistem itu sudah tertanam, jadi tidak bisa diubah," jelas Alvin.

Ia mengakui SB bukanlah figur yang sempurna. "Mungkin kelemahannya memang sosoknya masih baru. Sehingga butuh pengenalan yang ekstra oleh partai," imbuh Alvin.

SB memang kini sedang menjalani ujian berat. Banyak pihak memprediksi suara PAN dalam Pemilu 2009 akan melorot tajam. Tetapi, SB tentunya sudah mengantongi trik politik tersendiri untuk lolos dari cibiran tersebut. Dan bila ia benar-benar sukses membawa PAN menjadi partai tiga besar maka bukan tidak mungkin peluangnya untuk maju ke arena Pilpres menjadi terbuka lebar.[L4]

inilah.com

Masya Allah, Israel Yahudisasi Al Aqsa

Politik
09/02/2009

Jakarta – Perdamaian sepertinya tak pernah jadi opsi utama Israel. Negara Zionis itu malah nekat menggali terowongan di dekat Masjid Al Aqsa, Yerusalem, dan berniat merubuhkannya. Masya Allah! Yahudisasi Al Aqsa sedang dilakukan Israel.

Salah besar, bila menyangka yang melakukan Yahudisasi al-Quds adalah Kepala Distrik Israel, Teddy Colic ataupun perdana meneri dan anggota parlemennya. Yang berperan dalam Yahudisasi justru kelompok Yahudi yang berlatar Zionis radikal.

Gerakan Zionis mempunyai beberapa keistimewaan kewenangan yang berbeda-beda. Bahkan setiap kelompok mempunyai kekhasan tersendiri dalam merealisasikan rencana yahudisasi.


Gerakan Yahudi Hesedrot adalah kelompok Yahudi yang dikenal dengan ‘rakyat permukiman’ telah menyiapkan proposal pembangunan peningkatan penduduk al-Quds di Al-Quds sapanjang 25 tahun ke depan. Rencana ini sudah diproklamirkan secara resmi di depan penjara Al-Quds Raya.

Rencana ini merupakan bentuk dukungan dan penyemangat bagi para tokoh Israel yang dikepalai Yose Naem untuk mengkaji dan merekomendasikan pengerjaanya secepat mungkin.

Proposal Hesetdrot ini mencakup perbatasan al-Quds hingga kota-kota Arab yang berdampingan. Mungkin tidak ada bedanya dengan proposal-proposal lain dalam hal ini, yaitu penggusuran tanah milik bangsa Arab yang berdampingan.

Proposal ini mengusulkan perluasan al-Quds mulai dari sebelah utara hingga Beit Eil atau dari Ramallah sebelah utaranya hingga Kfar Etzion sebelah selatan, dari Gerbang el-Wadi sebelah baratnya hingga Edumen Kesuvem di bagian timurnya, berdekatan dengan Jericho.

Akan tetapi, yang terbaru dari proposal Hesetdrot ini adalah, kayakinan kelompok tersebut bahwa tidak mungkin Israel dapat hidup berdampingan dengan bangsa Arab. Karena itu, permintaan pertama dari proposal tersebut adalah mengosongkan makam kaum muslimin di Ma’manillah yang terletak di jantung kota al-Quds. Di sana akan dibangun pusat perdagangan dan hotel, untuk mengikis habis sisa-sisa kebudayaan Arab dan Islam.

Dinas Purbakala Israel, bahkan telah memulai penggalian terowongan bawah tanah itu sejak Sabtu (7/2). Penggalian itu dibiayai oleh Elad, sebuah gerakan berbasis agama yang mendukung kependudukan Yahudi.

“Konstruksi terowongan itu bisa membangkitkan amarah Muslim. Sebaiknya Israel menghentikan usaha itu,” ujar Imam Yerusalem yang berkebangsaan Palestina, Sheikh Mohammed Hussein.

Menurut Yayasan Al Aqsa, penggalian itu bertujuan untuk merubuhkan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim itu. Terutama, untuk mendirikan sebuah kuil Yahudi di tempat yang sama. Mereka mencatat terowongan digali hanya 50 meter dari dinding Masjid Al Aqsa bagian selatan atau beberapa meter dari dinding Kota Tua.

Yayasan telah memperingatkan bahaya penggunaan mesin-mesin besar yang kemungkinan merubuhkan fondasi Al Aqsa serta beberapa rumah penduduk di Silwan. Sementara Pemerintah Israel mengatakan penggalian itu untuk konstruksi fasilitas perdagangan dan pariwisata yang membutuhkan basement.

Bertolak dari kenyataan bahwa kota Al Quds inilah yang telah mengasuh bangsa Arab, melindungi dan membesarkanya, maka dunia Arab mencela dan melawan Yahudisasi Al Quds. Orang-orang Arab dan Yahudi menghirup udara dan meminum air susunya.

Maka, di sinilah letak semangat rasialis dan fanatisme dan suatu keyakinan saat ini bahwa al-Quds telah berakhir. Al-Quds saat ini sudah menjadi milik Yahudi Israel, bukan orang Arab. Yang bisa dilakukan Bangsa Arab saat ini hanyalah mengklaim punya hak saja, serta bermimpi untuk bisa kembali ke sana.

Tahun 1967 penduduk al-Quds terdiri dari 277 ribu jiwa. Sebanyak 77 ribu di antaranya adalah bangsa Israel dan sisanya yaitu, 200 ribu jiwa adalah bangsa Arab. Setelah berlalu 20 tahun lebih, maka penduduk al-Quds meningkat jadi 432.000 jiwa. Jumlah penduduk Yahudi meningkat jadi 311.000 jiwa. Sementara sisanya adalah bangsa Arab. [I4]

inilah.com

SD Muhammadiyah Bodon Juara Umum Kejurnas Drum Band

Muhammadiyah
03/02/2009

Yogyakarta - SD Muhammadiyah Bodon berprestasi di tingkat Nasional dengan meraih Juara Umum Klasemen SD Kejurnas Drum Band XI di Surabaya yang dilaksanakan 28 Januari sd 1 Februari 2009 .

Kejurnas ini merupakan agenda rutin tahunan Persatuan Drum Band Indaonesia (PDBI) yang tahun ini dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur. Menurut Manager Tim H. Siswanto mengatakan kejurnas ini mestinya dilakukan tahun 2008 tetapi karena sesuatu hal diundur tahun 2009.

Kejurnas diikuti oleh 10 Propinsi se Indonesia dengan 3 Klasemen SD, SMP dan SMA yang terbagi beberapa kategori dan cabang lomba.


SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan, Bantul Sebagai wakil Provinsi DIY masuk dalam Klasemen SD Kategori Non Brass dan berhasil meraih Juara 1 untuk semua cabang yang dilombakan,yaitu Juara 1 Lomba Baris Jarak Pendek (Pada Rampakl), Juara 1 Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbais,Juara 1 Lomba Baris Berbaris, Juara 1 Lomba Unjuk Gelar dan Juara 1 Lomba Enduro.

Kepala Sekolah, Sukemi Tirta menjelaskan bahwaTim Drum Band Gita Bahana Cakti SD Muhammadiyah Bodon diperkuat oleh 72 Personil, 5 orang Pelatih dan Tim Official berangkat dengan menggunakan 3 Bus, 1 Truk angkut alat dan mobil operasional.

Dengan diraihnya Juara Umum Tingkat Nasional ini berarti sebanyak 72 anak akan mendapatkan nilai tambahan UASBN 2 poin karena diselenggarakan oleh Agenda Resmi PDBI Organisasi Olahraga di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia.(Mul)

muhammadiyah.or.id

Syamsuddin Haris: Kerja KPU Mengecewakan

Rabu, 04/02/2009

Jakarta - Pemilu tinggal 63 hari lagi. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tampaknya belum maksimal dalam menyiapkan hajatan besar itu. Nada-nada kekecewaan pun kembali muncul.

"Ya, memang belum memuaskan. Masih mengecewakan," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris dalam diskusi bertajuk 'Contreng-Moreng Regulasi Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi' (MK) di Hotel Sahid, Jl Jendral Sudirman, Jakarta, Rabu (4/2/2009).

"Indikasinya banyak jadwal pemilu dilampaui, yang itu dibuatnya sendiri," imbuhnya.


Menurut Syamsuddin, KPU juga sering membikin inisiatif yang justru mendatangkan masalah. Dia mencontohkan adanya peraturan KPU mengenai penetapan 3 calon terpillih dimana satu calon harus perempuan.

Sudah begitu, lanjutnya, KPU cenderung menunggu dengan berkonsultasi kepada pemerintah maupun DPR. "Kalau menunggu-nunggu, kapan pemilunya?" ujar Syamsuddin.

Lantas seharusnya bagaimana? "KPU kan memperoleh mandat UU No 22/2007. Mandatnya itu penuh dan kuat. Kalau sudah begitu, mestinya jauh lebih efektif ketimbang KPU yang dulu," kata Syamsudin.KPU semestinya tegas supaya tidakmembuka peluang munculnya intervensi dari dewan atau dari lainnya. "Jadi kalau KPU disalahkan, mesti dibaca bahwa itu merupakan kecintaan publik pada KPU dan pemilu. Itu ungkapan kita semua punya kepedulian bagaimana kita mensukseskan pemilu," pungkas Syamsudin.( irw / nrl )

detik.com

'Diganjal' Nyapres, Yusril Anggap Kaban Tak Mewakili Partai

Rabu, 04/02/2009

Jakarta - Calon presiden (capres) Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan dirinya tetap sebagai capres yang sah dari PBB. Pernyataan Ketua Umum DPP PBB MS Kaban yang mengatakan PBB mendukung kembali duet SBY-JK hanyalah manuver pribadi.

"Itu kan omongan Kaban pribadi, bukan terus jadi omongan PBB," kata Yusril pada wartawan usai jadi pembicara diskusi di Gedung DPD Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2009).

Menurut mantan Mensesneg ini, Kaban adalah anggota kabinet pemerintahan SBY-JK. Karena itu wajar saja jika dia merasa sungkan kalau berseberangan dengan pimpinannya.


"Kaban kan anggota kabinet SBY, mungkin dia ada rasa sungkan dengan SBY," papar Yusril.

Menurut mantan ketua umum DPP PBB ini, rencananya untuk maju sebagai capres dalam Pemilu 2009 sudah diputuskan dalam Mukernas PBB ke-4 Juli 2008 lalu. Karena itu, Yusril tetap yakin dirinya akan lolos sebagai capres yang akan bersaing.

"Semua tergantung dari hasil Mukernas, saya kira kalau MK menolak (judicial review), masih terbuka bagi PBB peluang untuk ikut Pemilu Presiden. Peluang-peluang itu saya kira selalu ada," pungkasnya.( yid / iy )

detik.com

PBB Digoyang Perpecahan Soal Capres

Senin, 02/02/2009

Jakarta - Ketua DPP PBB Jamaluddin Karim membantah partainya mendukung kembali duet SBY-JK dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendatang. Jika ada pengurus DPP yang mengatakan dukungannya, semata-mata berdasarkan pernyataan pribadi yang tidak terikat keputusan organisasi.

“Keputusan kita mendukung Pak Yusril itu ada dalam Mukernas. Sampai saat ini DPP masih terikat dengan keputusan itu. Tidak bisa diubah dengan seenaknya. Kalau mau mengganti harus dilakukan di forum yang sama,” kata Jamal pada detikcom, Senin (2/2/2009).


Menurut Jamal, pernyataan dukungan PBB terhadap SBY-JK itu semata-mata manuver pribadi oknum yang mengatasnamakan partai. Karena Itu DPP akan meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan.

“Kalau benar ada yang mengatakan seperti itu, itu berarti itu manuver pribadinya. Kita akan minta klarifikasi nanti apa benar ada yang mengatakan hal itu, dan apa maksudnya,” terangnya.

PBB dalam Rakernas ke 4 pada Juli 2008 lalu, telah memutuskan Yusril sebagai capres. Namun akibat nama Yusril kurang populer untuk bersaing dalam bursa capres, muncul isu PBB beralih mendukung SBY-JK. Harapannnya, PBB mendapat jatah menteri jika nanti SBY-JK terpilih kembali sebagai presiden dan wapres dalam Pilpres 2009. ( yid / mad )

detik.com

Mendagri Panggil Gubernur Sumut

4 Pebruari 2009

Jakarta - Mendagri Mardiyanto dan Menko Polhukam Widodo AS memanggil Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, terkait insiden tewasnya Ketua DPRD Abdul Azis Angkat, setelah dikeroyok pengunjuk rasa yang menuntut pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap), Selasa (3/2).

Mendagri Mardiyanto di sela-sela Raker dengan Komisi II (bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah) DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu menjelaskan, pertemuan dengan Gubernur Sumut dilakukan Kamis (5/2).

Pada pertemuan itu, Gubernur Sumut diminta menjelaskan mengenai berbagai persoalan dan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah terkait kasus tersebut. Dalam kaitan ini, Mendagri telah menugaskan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Depdagri Sudarsono ke Medan.


Sampai saat ini, Depdagri masih mengumpulkan fakta-fakta terkait peristiwa itu. Kronologi serta latar belakang masalahnya akan dilengkapi dari penjelasan Gubernur Sumatera utara. Untuk saat ini, analisis Depdagri masih berdasarkan penjelasan dari pihak kepolisian.

"Penjelasan dari Gubernur, misalnya, terkait sidang DPRD itu sidang apa?," katanya yang mengemukakan, pemerintah akan menyusun langkah agar persoalan tidak meluas.

Mendagri meminta Gubernur Sumut agar melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi masalah yang berkelanjutan.

Masyarakat harus dikonsolidasikan kembali secara kekeluargaan agar persoalan tidak meluas dan berlarut-larut.

Mengenai kelanjutan usul pembentukan Protap, Mendagri mengemukakan, usul itu tidak ditolak, tetapi masih perlu ditinjau kembali.

Unjuk rasa anarkis dilakukan ribuan orang di Gedung DPRD Sumatera Utara pada Selasa (3/2) untuk meminta agar DPRD menyetujui pembentukan Protap.

Ketua DPRD Abdul Azis Angkat meninggal dalam di sela-sela aksi unjuk rasa tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira mengatakan, Abdul meninggal dunia karena serangan jantung.

Proses pemekaran wilayah Sumut dengan membentuk Protap telah sampai di DPR RI, bahkan tiga kali dibahas di tingkat rapat paripurna. Namun pada masa sidang akhir tahun 2008, DPR menolak usul pemekaran itu karena belum ada persetujuan atau rekomendasi dari DPRD Sumatera Utara.

Unjuk rasa tersebut dilakukan untuk mendesak agar DPRD mengeluarkan rekomendasi sebagai persetujuan atas usul pembentukan Protap. Hanya dengan adanya rekomendasi DPRD, maka proses pemekaran di DPR RI dapat dilanjutkan.

Sampai saat ini, DPR RI masih menerima banyak usul pemekaran wilayah, baik pembentukan kota maupun kabupaten baru, bahkan propinsi baru. [TMA, Ant]

Banjir Belum Surut, Warga Bertahan di Penampungan

Daerah
Rabu, 04 Ferbruari 2009

NGANJUK, JATIM - Akibat banjir yang masih mengenangi ratusan rumah warga di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, sejak 4 hari yang lalu, sedikitnya 178 kepala keluarga (KK) masih bertahan di Balai Desa Pisang, yang menjadi tempat penampungan warga setempat.

"Seluruh rumah tergenang air, makanya lebih baik bertahan di penampungan saja, lebih aman dan bersih," ujar Rasih (36) warga desa Pisang, kepada Kabarpemilu.com, Rabu (04/02).

Hingga sekarang warga masih bingung karena tidak tahu air yang mengenangi rumah mereka kapan akan surut, "Sejak semalam sedikit demi sedikit genangan air makin meninggi hingga 20 Cm," ujar Minah (31) ujarnya sambil membersihkan perabot rumahnya untuk diamankan


Diperkirakan masih meningginya genangan air dirumah warga, karena luapan sungai Afur yang melintasi desa Pisang Kecamatan Patihanrowo masih tinggi. "Genanggan air yang masuk kerumah warga masih tinggi, karena debit air sungai Afur juga masih tinggi, belum diketahui pasti sampai kapan akan surut," ujar Kepala Desa Pisang Sunari.

Untuk memenuhi kebutuhan makan di tempat pengungsian, pihak desa telah mendirikan dapur umum, "Kebutuhan makanan bagi pengunggsi tidak ada masalah, karena sudah ada dapur umum," ungkap Sunari.

Sementara itu, Pemkab Nganjuk sejauh ini telah memberi bantuan makan, berupa mie instant dan paket sembako yang diperkirakan cukup untuk lima hari kedepan. "Bantuan dai Pemkab sudah ada, paling tidak untuk lima hari ke depan," ungkap Sunari.

Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ketika dikonfirmasi, kepada kabarpemilu.com mengatakan sampai sekarang pihaknya terus mengintruksikan kepala dinas terkait, untuk selalu memantau kondisi masyarakat, dan memenuhi kebutuhan warga.

"kita terus berkoordinasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena banjir," kata bupati. - kp004

Mardiyanto-kabarpemilu.com

Akbar Sarankan Golkar Gelar Konvensi

Politik
Rabu, 04 Ferbruari 2009

JAKARTA - Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung, menyarankan agar Partai Golkar menggelar forum konvensi untuk memilih Calon Presiden (Capres). Karena forum konvensi akan memiliki dampak positif dalam upaya merebut kemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

''Makanya saya sangat menyesalkan ucapan Jusuf Kalla yang mengatakan, kalau konvensi tidak ada manfaatnya bagi Partai Golkar,'' kata Akbar saat menjadi nara sumber dalam dialog kenegaraan bertajuk ‘'Menguji Kesungguhan Capres dan Cawapres 2009’ di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).


Tampil sebagai pembicara lainnya, capres dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Sutiyoso, capres dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, anggota DPD dari Provinsi Bengkulu, Muspani, dan pakar marketing politik dari Universitas Indonesia, Firmanzah.

Seharusnya, kata Akbar, sebelum mengeluarkan statemen itu, Jusuf Kalla yang kini menjadi Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, harus bisa melihat persoalan konvensi ini secara jernih, tanpa harus dibarengi oleh rasa ketakutan akan kalah bersaing.

''Tetapi, karena ada rasa itu, maka Jusuf Kalla menganggap konvensi itu tidak penting dan tidak ada manfaatnya bagi Partai Golkar. Padahal, konvensi itu justru erat sekali korelasinya dengan peningkatan citra Partai Golkar,'' ujar mantan Ketua DPR RI ini.

Karena dengan digelarnya konvensi, Partai Golkar sebagai partai terbesar bisa memunculkan sosok-sosok yang akan diusung sebagai capres. Dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar semakin besar.

''Tidak seperti yang sekarang terjadi. Partai Golkar yang merupakan partai besar hanya terkesan menjadi penonton dalam bursa calon presiden. Jika ini terus dibiarkan, maka bisa berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar,'' katanya.

Karena masyarakat melihat, Partai Golkar sudah tidak percaya lagi dengan kader-kadernya sendiri untuk dimajukan sebagai capres. ''Jika sudah begitu, masyarakat tentunya akan tidak percaya lagi terhadap kader-kader Partai Golkar di dalam pemilihan anggota legislatif mendatang,'' ujarnya.

Ketidakpercayaan masyarakat itu adalah akibat ketidakpercayaan Partai Golkar terhadap kader-kadernya sendiri. ''Jadi jangan salahkan, jika nantinya masyarakat lebih memilih caleg dari partai lain,'' pungkasnya. - kp008

Marhadi – Kabarpemilu.com

PMB Nganjuk Bentuk PMB Center

Rabu, 04 Ferbruari 2009

NGANJUK, JATIM - Dewan Perwakilan Cabang Partai Matahari Bangsa (DPC-PMB) mendirikan PMB Center untuk pemenangan pemilu legislatif yang diselengarakan April 2009 mendatang.

Ketua divisi Infokom DPC PMB Nganjuk Roissudin mengatakan, pendirian PMB Center sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat, selain untuk koordinasi partai.

"PMB adalah partai baru dan masyarakat belum banyak mengenal, sehingga kita bentuk PMB Center, untuk mengenalkan partai ke masyarakat," ujar Rois kepada Kabarpemilu.com. Rabu (4/2).


Kata Rois, PMB Center awal mulanya untuk menampung semua keluhan dan kebutuhan masyarakat, yang sampai saat ini belum terpenuhi dan hanya dijanjikan oleh partai atau caleg lain.

Dari aspirasi masyarakat yang masuk nanti, akan dijadikan prioritas program PMB untuk diperjuangkan. “Apapun kebutuhan masyarakat saat ini PMB akan perjuangkan," ungkapnya.

Pendirian PMB Center sejauh ini, telah mendapat respon positif dari masyarakat karena sifatnya yang terbuka. "Semua masyarakat bisa leluasa mengetahui program, visi dan misi PMB, sehingga masyarakat merasa memiliki dan menjadi bagian dari PMB," tambah Rois.

Dari rasa memiliki, secara tidak langsung masyarakat akan menjadi kader PMB yang sekaligus akan mendukung setiap program yang dilakukan PMB. "Semua program partai untuk kepentingan masyarakat, jadi semua merasa berkepentingan," ungkap Rois.

Saat ini sudah ada, sekitar 5 ribu orang yang sudah terjaring melalui PMB Center untuk menjadi kader PMB. "Dengan banyaknya kader yang telah bergabung, menunjukkan PMB Center sangat baik untuk kemajuan partai," pungkasnya. - kp008

Mardiyanto – Kabarpemilu.com

PMB Nganjuk Bidik Kalangan Petani

Selasa, 03 Ferbruari 2009

NGANJUK - Partai Matahari Bangsa (PMB) Nganjuk membidik kalangan petani sebagai lumbung suara dalam Pemilu Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan April mendatang.

"Delapan puluh persen masyarakat Nganjuk adalah petani, sehingga kita fokuskan membidik masyarakat petani untuk mendulang suara," ujar Ketua Infokom DPC PMB Nganjuk M. Roissudin. Selasa (3/2).

Dengan bidikan kalangan petani, sebagian besar program PMB Nganjuk diarahkan untuk kepentingan mensejahterakan petani, seperti halnya penyediaan pupuk bagi petani yang akhir-akhir ini sering dikeluhkan.


"PMB bekerjasama dengan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di setiap desa memberikan pelatihan membuat pupuk organik, sebagai antisipasi kelangkaan pupuk," ungkapnya.

Dalam sosialisasinya, PMB selalu berjanji mengutamanakan kepentingan petani. Pasalnya, petani merupakan penghasil PAD terbesar di wilayah Nganjuk. "Nasib petani harus kita perjuangkan, selama pemerintah kurang memperhatikan mereka," katanya.

Tidak itu saja, PMB dalam memperjuangkan kesejahteraan petani telah membentuk unit simpan pinjam bagi kelompok tani.

"Simpan pinjam di UKM PMB menggunakan sistim bayar panen (yarnen), membayar setelah panen, sehingga tidak membebani petani," terang Rois yang juga menjadi caleg PMB di dapil II Nganjuk.

Dari strategi pendekatan di kalangan petani, sejauh ini PMB Nganjuk telah menjaring kader sebanyak sepuluh ribu orang. "Jumlah kader dari kalangan petani masih akan terus bertambah, mengingat program yang telah dijalankan PMB selalu mendapat respon yang besar oleh petani," pungkasnya. - kp008

Mardiyanto – Kabarpemilu.com

Panwaslu Tegur Universitas Muhammadiyah Jember

Selasa, 03/02/2009

JEMBER – Panwaslu Jember melayangkan surat kepada Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember terkait pemasangan baliho salah seorang calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jatim yang berada di kawasan kampus.

Tiga anggota panwaslu Jember masing-masing Agung Purwanto, Arifin Nurbudianto dan Syaifudin mendatangi kampus Unmuh Jember untuk menyerahkan surat tersebut, Selasa (3/2). Mereka diterima oleh pembantu rektor 1, Ir Maspur MP. Pertemuan berlangsung tertutup.

Usai pertemuan, Ketua Panwaslu Agung Purwanto mengatakan, surat yang berisi pemberitahuan larangan kampanye itu diberikan, karena di dalam areal kampus terpasang baliho calon DPD Jatim yaitu Tamhid Masyhudi. Pemasangan atribut kampanye di dalam areal lembaga pendidikan dilarang. Larangan itu tercantum dalam pasal 84 ayat H UU No 10 tahun 2008 tentang pemilu.


“Di dalam kampus Unmuh Jember terpasang dua gambar besar calon DPD bernama Tamhid Masyhudi. Satu berupa banner dan satu lagi berupa spanduk. Hal ini jelas-jelas dilarang, karena dipasang dalam lingkungan pendidikan,” katanya.

Menurut Agung surat pemberitahuan yang diberikan Panwaslu bukan sebagai sanksi. Karena alat peraga yang dipasang di dalam areal kampus Unmuh adalah calon DPD Propinsi. Sehingga kewenangan pemberian sanksi ada di Panwas Propinsi.

“Di dalam surat pemberitahuan ini juga ada tembusan kepada Panwas Propinsi beserta bukti-bukti yang kami peroleh. Penindakan menjadi wewenang Panwas Propinsi karena baliho yang terpasang adalah milik calon DPD Propinsi Jatim,” kata Agung.

Agung menuturkan pihak rektorat Unmuh Jember tidak mengetahui adanya pemasangan atribut calon DPD. Rektorat hanya mengetahui tentang safari daerah yang dilakukan perserikatan Muhammadiyah yang secara kebetulan bertempat di Unmuh Jember.

Tentang pemasangan gambar calon DPD, pihak rektorat tidak tahu-menahu. Tetapi diduga pemasangan atribut dilakukan usai acara safari tersebut. Selain itu, rektorat Unmuh Jember juga tidak mengetahui bahwa pemasangan atribut kampanye di areal kampus ternyata dilarang.

“Itu keterangan Pembantu Rektor I. Dengan sudah diberikannya surat ini, kami berharap Unmuh Jember bisa membersihkan sendiri atribut yang terlanjur dipasang,” kata Agung. - kp008

Ridwan Anshori - Kabarpemilu.com

Soekarwo-Gus Ipul Dilantik 12 Februari?

Pilkada
Rabu, 04/02/2009

Surabaya- Dalam waktu dekat, Jatim akan mempunyai gubernur baru secara definitif. Rencananya, calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, Soekarwo-Saifullah Yusuf bakal dilantik pada 12 Februari mendatang.

Benarkah? DPRD Jatim mendesak Presiden melalui Depdagri, supaya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim terpilih, Soekarwo-Saifullah dilantik pada 12 Februari mendatang. Pertimbangannya, Jatim sudah lama tidak mempunyai gubernur.


Ketua DPRD Jatim, Fathorrasjid mengaku telah menyerahkan SK penetapan pemenang dari KPU Jatim ke Mendagri siang tadi. "Kami mendesak Presiden supaya segera mengeluarkan surat pengangkatan dan dilantik 12 Februari," kata Ketua DPRD Jatim, Fathorrasjid yang mengaku sedang berada di kantor Depdagri, Jakarta, Rabu (4/2/2009).

Sementara itu, calon wakil gubernur terpilih, Saifullah Yusuf mengaku mendengar kabar tentang pelantikan itu. Kalau toh kabar itu benar, dia mengaku siap menjalaninya. "Saya dengar memang begitu, tanggal 12 Februari saya dilantik. Kan lebih cepat lebih baik," tegas Gus Ipul. [bj2/eda]

beritajatim.com

Aziz Pergi Bawa Propinsi Tapanuli

Politik
04/02/2009

Jakarta – Peristiwa tragis yang menimpa Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat, tampaknya bakal berbuntut panjang. Dia juga cerminan bopengnya sistem perwakilan. Apapun, perjuangan propinsi Tapanuli bakal dapat rintangan.

Aziz Angkat adalah ‘tumbal’ demokrasi. Dia adalah ‘tumbal’ ambisi sekelompok orang yang ingin mendirikan propinsi baru di wilayah Sumatera Utara. Sebuah perjuangan memekarkan Sumut dengan memunculkan Provinsi Tapanuli.

Di tengah demonstrasi yang cenderung jadi amuk massa, Aziz Angkat jadi korban kebrutalan pada pendukung Provinsi Tapanuli. Ada yang menyebut, dia meninggal karena serangan jantung. Apapun, Aziz tewas disulut kekerasan pada demonstrasi itu.


Kematian Aziz Angkat sungguhlah tragis. Belum genap dia tiga bulan memimpin lembaga perwakilan, menggantikan Abdul Wahab Dalimunthe. Tapi, kini dia meninggal justru di wilayah simbol demokrasi Sumut. Aziz seakan menjadi penanda matinya saluran demokrasi yang terwakili melalui lembaga perwakilan.

Namun, Aziz Angkat tidak sendirian jadi korban. Provinsi Tapanuli yang diperjuangkan para demonstran itu, sangat mungkin pula jadi korban. Artinya, bukan tak mungkin cita-cita mendirikan provinsi baru itu ikut mati bersama Aziz Angkat.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Priyo Budi Santoso menegaskan, tewasnya Aziz sangat disesalkan. Saluran demonstrasi sebagai representasi demokrasi jalanan pun dipertanyakan. “Demonstrasi macam apa ini?” katanya dalam pesan singkat yang diterima INILAH.COM, Selasa (3/2).

Menurut Caleg DPR RI Dapil I Jawa Timur ini, pihaknya tidak akan tunduk pada tekanan. Priyo, rekan separtai Aziz ini, mengancam akan menghentikan semua pembicaraan tentang pemekaran wilayah. “Semua pembicaraan tentang pemekaran wilayah akan kami hentikan,” tegas ketua fraksi terbesar di DPR RI ini.

Pembahasan pemekaran wilayah selama ini memang ditentukan DPR dan pemerintah pusat. Komisi II (bidang otonomi daerah, dalam negeri) menjadi tempat pembahasan antara orang pusat dan daerah perihal pemekaran wilayah. Ancaman Priyo bukanlah tidak mustahil. Pintu pemekaran mau tidak mau melalui DPR RI.

Pembentukan Propinsi Tapanuli menjadi beban berat pemikiran Aziz selama ini. Anugrah Maulidi Angkat, putra Aziz, mengakui ayahnya sering bercerita tentang pembentukan propinsi baru itu.

“Bapak banyak cerita tentang pembentukan Provinsi Tapanuli ke keluarga. Menurut Bapak, selama ini Propinsi Tapanuli itu sepertinya hanya main hakim sendiri,” kata Anugrah.

Menurut Aziz, tutur Anugrah, seharusnya ada UU yang mengatur pembentukan provinsi baru. Aziz sangat tegas menentang pembentukan Provinsi Tapanuli karena belum waktunya untuk berdiri.

Pihak kepolisian sendiri bergerak cepat. Menurut Kapolda Sumut, Irjen Pol Nanan Soekarna, pihaknya telah memeriksa tujuh demonstran. “Ketujuhnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemungkinan akan ada pengembangan lain sesuai hasil temuan di lapangan,” imbuhnya.

Gubernur Sumut, Syamsul Arifin pun meminta kepolisian menindak tegas siapa pun penanggung jawab unjuk rasa tersebut. Syamsul mengaku telah mengantongi data orang-orang yang bertanggung jawab dalam peristiwa anarkis tersebut. Dan dia menuntut kepolisian untuk menindak tegas pelaku kerusuhan.

“Kita tidak ingin 'hukum rimba' terjadi di negara ini. Pihak kepolisian harus menindak tegas pelaku kerusuhan itu, termasuk penanggung jawab unjuk rasa tersebut serta siapa di belakang unjuk rasa yang akhirnya merenggut nyawa tersebut,” kata Gubernur Syamsul.

Apapun, nasi sudah jadi bubur. Aziz sudah pergi meninggalkan warga Sumut. Propinsi Tapanuli pun bukan tak mungkin ikut pergi dibawa Aziz. Kalau sudah begini, siapa yang hendak disalahkan? [I4]

inilah.com

Ulama Australia Divonis 15 Tahun

Politik
04/02/2009

Melbourne - Pengadilan Melbourne, Australia, telah menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang ulama. Pemuka agama Islam itu divonis memimpin kelompok teroris di Australia yang berencana membom sebuah pertandingan olahraga.

Seperti dilansir news.com.au, Rabu (4/2), Abdul Nacer Benbrika divonis penjara 15 tahun, termasuk masa tahanan yang telah dijalaninya selama tiga tahun. Selain itu, enam pengikutnya juga dijatuhi hukuman penjara 4-7,5 tahun.


“Meskipun tak ada serangan yang terjadi, Benbrika mendorong para anggota kelompoknya agar melakukan jihad dengan kekerasan,” kata Hakim Mahkamah Agung negara bagian Victoria, Bernard Bongiorno dalam sidang vonis.

Ketujuh orang itu ditangkap September 2008 lalu, setelah berencana membom sebuah pertandingan besar sepak bola atau kereta api. Mereka ingin menekan Australia agar menarik pasukannya dari Irak. [vin/nuz]

inilah.com

Ketua DPRD Sumut Dimakamkan

Politik
04/02/2009

Medan - Setelah dilakukan salat jenazah di masjid, jasad Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat (51) dimakamkan. Aziz tewas setelah menjadi bulan-bulanan demonstran yang mengeroyok dan memukulinya.

Jasad Aziz disalatkan di Masjid Baiturahman, Komplek Johor Indah Permai I, Kecamatan Medan Johor, Medan. Salat jenazah yang dipimpin KH Amiruddin ini dihadiri ratusan pelayat.

Aziz kemudian dimakamkan di TPU Ekarasmi, Kecamatan Medan Johor, Medan, Rabu (4/2). Sebelumnya Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut ini direncanakan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bukit Barisan. Namun tidak jadi dilakukan sesuai permintaan sang istri.


Turut hadir dalam pemakaman Aziz di perkuburan muslim yang berjarak 4 kilometer dari rumah duka yakni Ketua Penasihat Partai Golkar Surya Paloh, Gubernur Sumut Syamsul Arifin, Kapolda Sumut Irjen Pol Nana Sukarna, dan unsur Muspida Sumut.

"Almarhum dikenal memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan patut dicontoh oleh para kader Golkar lainnya. Kami keluarga besar Golkar sangat menyayangkan kepergian almarhum. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapinya," kata Paloh saat memberi kata sambutan sebelum Aziz dimakamkan.

Aziz meninggalkan seorang istri bernama Tiur Nali Siregar (51) serta 4 anak yakni Anugrah Maulidi Angkat (23), Agung Arif Wibowo Angkat (21), Akbar Husaini Angkat (17), dan Sultan Mansyur Angkat (14). [sss]

inilah.com

KaJi Akan Pidanakan KPUD Jatim

Politik
04/02/2009

Surabaya - Penolakan Mahkamah Konstitusi atas gugatan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah-Mudjiono (KaJi) yang dikalahkan di Pilkada Jatim membuat kubu KaJi semakin meradang. Tak berhenti sampai di situ, KaJi bakal mencari upaya hukum lain.

"Ini kan sebuah langkah mundur dari MK. Dulu saat gugatan pilgub putaran kedua, dengan bukti-bukti yang ada, MK mengabulkan gugatan kami. Tapi sekarang malah ditolak," kata koordinator tim media KaJi, Ahmad Millah, Rabu (4/2).


Pihaknya merasa aneh dengan putusan MK itu. Sebab, bukti-bukti kecurangan yang telah dikumpulkan tim KaJi sangat lengkap, melebihi bahan gugatan pada putaran kedua. Apalagi, pihaknya yakin kecurangan kali ini lebih terstruktur, sistematis dan masif.

"Pokoknya kami akan terus memperjuangkan penegakan demokrasi ini. KaJi akan terus membongkar kecurangan yang terjadi di pilgub Jatim," tegasnya.

Caranya, KaJi akan menempuh jalur hukum dengan memperkarakan kejadian ini secara pidana, sesuai dengan saran MK dalam keputusannya. Yang menjadi sasaran tembak kali ini adalah KPUD Jatim dan beberapa pihak terkait.

KPUD Jatim dibidik, lantaran dianggap berpihak dan tidak netral. "Dalam waktu dekat kami akan menempuh jalur hukum itu," ucapnya.

Gugatan KaJi atas hasil pilgub Jatim ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan itu setelah KPUD Jatim menerima salinan ketetapan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 3 Februari 2009. [beritajatim/nuz]

Doktor HC SBY Pelecehan Akademik

Politik
04/02/2009

Jakarta - Ada dua sisi mata uang gelar Doktor Honoris Causa bidang teknologi informasi yang akan diperoleh Presiden SBY dari ITB. Citra SBY bisa terdongkrak jelang pilpres, tapi di sisi lain, bisa jadi pelecehan akademik.

"Pemberian gelar tersebut diharapkan dapat mengangkat citra SBY pada saat pilpres. Tapi itu juga bisa menjadi suatu pelecehan akademik," kata pengamat politik UI Abdul Gafur Sangadji kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (4/2).


Seharusnya, lanjut dia, ada kode etik pemberian penghargaan Doktor HC berdasarkan prestasi kemanusiaan yang dilakukan si penerima. Sedangkan rencana pemberian Doktor HC kepada SBY dinilai sangat tidak jelas, sehingga sarat nuansa politik.

"Mendapat gelar itu harus dengan usaha yang susah, kalau tidak, itu melanggar kode etik dari akademik itu sendiri. Kelakuan seperti itu sangat tidak patut dicontoh, karena bisa menjatuhkan kredibilitas universitas yang memberikan gelar tersebut," ujar Abdul.

Senat Akademik ITB melalui voting dalam rapat pada 16 Januari menetapkan akan memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden SBY dalam bidang Teknologi Informasi (TI). Gelar kehormatan itu akan diberikan pada 2 Maret, berbarengan dengan Dies Natalis 50 tahun ITB. [sss]

inilah.com

PKS: Jangankan Mijat, Waria Juga Ada

Politik
04/02/2009

Jakarta – Kasus tertangkapnya seorang anggota Fraksi PKS DPRD Kota Jambi di salah satu panti pijat telah membuat provinsi itu gempar. Namun, DPP PKS tampaknya belum mengetahui masalah itu. Setidaknya lewat pengakuan para petingginya di Jakarta.

Ketua Bidang Perencanaan DPP PKS Mahfudz Siddiq mengaku belum mendengar kasus tersebut. Ia meminta melihat posisi orang yang tertangkap di panti pijat itu, apakah hanya sebagai anggota biasa secara administratif atau memang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan dari PKS atau kader yang sudah terbina.

“Sehingga, jika yang tertangkap tersebut adalah kader terbina, maka akan dikenakan sanksi dan aturan organisasi. Akan tetapi, jika yang tertangkap adalah anggota biasa, secara administratif hanya akan dibina,” jelas Ketua Fraksi PKS DPR ini, saat ditemui INILAH.COM, usai Rapat Dengar Pendapat Menteri Dalam Negeri dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Rabu (4/2).


Namun, ia khawatir kasus itu akan menurunkan citra PKS. Sehingga, ia meminta msyarakat mengerti bahwa jumlah kader PKS sangat banyak dan membuat kesalahan seperti itu bisa saja terjadi. “Seperti preman dan orang-orang yang belum salat. Maka masyarakat juga harus menyadari hal itu,” papar Mahfudz.

Menurutnya, kader PKS bukan sekumpulan malaikat. Karena itu, kita hingga saat ini partai berlambang dua bulan sabit mengapit sebatang padi itu terus melakukan pembinaan terhadap para kadernya.

“Pembinaan itu ada dua bagian, pembinaan secara organisasi dan secara Islami. Sebab, kader PKS itu sendiri ada yang non Muslim, bahkan waria,” tandas Mahfudz.

Sebelumnya, angggota Majelis Syura PKS juga menyatakan keterkejutanya. Ia hanya menyatakan akan menyelidiki dan jika terbukti, si kader harus diberi sanksi tegas.

Kasus ini terjadi pada anggota FPKS DPRD Kota Jambi FPKS Zulhamli Al Hamidi. Pada Selasa (3/2) siang, ia tertangkap sedang berada di dalam kamar salah satu panti pijat saat digelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) oleh Poltabes Jambi.[nuz]

http://inilah.com/berita/politik/2009/02/04/81157/pks-jangankan-mijat-waria-juga-ada/

Wah, PKS 'Dipijat' Panti Pijat

Politik
04/02/2009
Jakarta – Demoralisasi tidak hanya melanda para politisi partai-partai sekuler, melainkan juga partai Islam. Teranyar, anggota kader PKS tertangkap basah sedang bernikmat-ria di panti pijat. Gejala dekadensi moral yang sudah membudaya?

Dalam politik, isu seks sangat sensitif dan berdampak ke citra partai. Max Moein dari PDIP, Ahmad Muqowam dari PPP, dan Yahya Zaini dari Golkar, semua tersengat skandal seks yang sangat memalukan. Memalukan pribadi mereka, memalukan partai yang mereka usung. Kini giliran PKS kena getah yang sama.

PKS seakan dipijat dan dipermalukan ulah panti pijat. Kasus yang mencoreng citra PKS itu terjadi pada anggota FPKS DPRD Kota Jambi, Zulhamli Al Hamidi. Pada Selasa (3/2) siang, Hamidi tertangkap sedang berada di dalam kamar salah satu panti pijat saat digelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) oleh Poltabes Jambi. PKS benar-benar tak bisa menggeliat menghindari kasus ini. Pasalnya, sudah cukup bukti.


Toh, PKS masih mencoba berkelit. Mereka menyebut oknum tersebut bukan anggota DPW PKS, melainkan simpatisan partai. “Saya sudah cek ke Korwil Sumatera Bagian Selatan (Jambi). Ketua Satuan Polisi Pamong Prajanya mengatakan itu bukan Operasi Pekat. Tapi pembinaan kepada panti pijat yang memang legal terdaftar di Pemda (Pemkot Jambi)," jelas Ketua Badan Hubungan Masyarakat DPP PKS, Mabruri, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu.

Meski begitu, DPP PKS masih menunggu laporan secara resmi dari DPW Jambi terkait hal tersebut. Karena sebelumnya, mekanisme di PKS dari wilayah memberikan informasi secara tertulis kepada koordinator wilayah Sumatera. Setelah itu baru memberikan laporan secara tertulis kepada DPP PKS.

“Kebetulan, setiap Rabu kita ada rapat Badan Pelaksana Harian (BPH). Jika laporan tertulis itu sudah sampai, kita akan masukkan dalam agenda rapat," ucapnya.

Menurut Wakil Ketua Bidang Pembinaan Kader DPW PKS Propinsi Jambi, M Zayadi, jika terbukti benar, partainya akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap oknum anggota yang tertangkap di panti pijat tersebut.

Sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Zulhamli Al Hamidi, bisa berupa pemecatan sebagai anggota PKS. Jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Jambi juga bisa diganti dalam waktu dekat.

Namun demikian, DPW PKS Jambi akan memanggil lebih dulu yang bersangkutan untuk menjelaskan kasusnya di hadapan Dewan Syariah PKS. “Apabila terbukti, ia akan ditindak tegas,” ujarnya.

PKS Jambi secara resmi sudah mengeluarkan larangan kepada seluruh anggota dan kadernya untuk tidak berada di tempat yang dianggap negatif oleh masyarakat.

Adanya kader atau simpatisan PKS di Jambi yang tertangkap basah berada di panti pijat membuat kaget Mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid yang kini Ketua MPR. Dia mengaku baru tahu berita kelam itu. "Oh ya? Wah, saya baru tahu dari Anda," kata Nur Wahid.

Menurut Nur Wahid, kasus demi kasus yang menjerat PKS saat ini memang sering terjadi. Tapi bagaimanapun itu harus ditelaah lebih jauh agar faktanya terungkap. "Itu harus dipelajari, apakah itu benar?" imbuhnya.

PKS jelas patuh pada prinsip hukum yang harus ditegakkan. Keputusan yang diambil itu harus berbasis fakta. "Apapun nanti kita akan beri sanksi? Kalau itu benar dan sesuai fakta," kata dia. [I4]

inilah.com

Kader di Panti Pijat, PKS Partai Bersih?

Politik
04/02/2009

Jakarta - Kasus anggota FPKS DPRP Kota Jambi Zulhamli Al Hamidi mencontreng PKS yang mengklaim partai paling bersih. Kalau kasus itu benar, klaim PKS itu hanya omong kosong.

"Itu (kasus) kecelakaan nasional. PKS itu katanya partai yang bersih, tapi kalau betul begitu ya ternyata bersihnya itu omong kosong saja, hanya dalam tulisan," kata ketua FKB Effendie Choiri kepada INILAH.COM, di Jakarta Rabu (4/2).

Menurut pria yang akrab disapa Gus Choi ini, pihaknya prihatin bila kasus itu benar. Ia juga meminta agar kasus itu diteliti apakah yang bersangkutan (Zulhamli Al Hamidi) itu kader PKS atau bukan.


"Jangan-jangan dia cuma ngaku-ngaku saja," kata dia.

Bagi Gus Choi, semua partai politik sama saja, artinya partai-partai itu kalau mengklaim sesuatu pada kenyataannya lain. Jadi tidak ada partai yang paling bersih, paling peduli, dan paling hebat.

Lalu bagaimana dengan PKB?

"Kalau PKB sudah ada yang masuk penjara, tapi masuk panti pijat mudah-mudahan jangan. Tapi kalau yang pijatnya laki-laki, ya nggak apa-apa," selorohnya.

Kasus terkahir mencorenh citra PKS terjadi pada anggota FPKS DPRP Kota Jambi Zulhamli Al Hamidi. Pada Selasa siang dia tertangkap sedang berada di dalam kamar salah satu panti pijat saat digelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) oleh Poltabes Jambi. [ikl/ana]

http://inilah.com/berita/politik/2009/02/04/81116/kader-di-panti-pijat-pks-partai-bersih/

Citra PKS Pudar Karena PSK?

Politik
04/02/2009

Jakarta - Kasus demi kasus silih berganti menghantam PKS menjelang Pemilu 2009. Setelah kasus penyuapan kepada polisi yang dilakukan pengacara Presiden PKS Tifatul Sembiring, kini kader PKS tertangkap basah berada di panti pijat di Jambi. Akankah sejumlah peristiwa ini akan memudarkan citra PKS sebagai partai bersih?

"Sedikit banyak image PKS bisa terganggu. Apalagi kasus panti pijat ini tidak lama setelah pengacara Tifatul menyuap polisi. Ini merisaukan, terutama bagi kader PKS yang ingin menampilkan diri untuk mencitrakan partai yang bersih," ujar analis politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (4/2).


Menurutnya, munculnya sejumlah kasus itu, merupakan konsekuensi dari berubahnya PKS menjadi partai terbuka. "Semakin PKS membawa diri ke arah terbuka, maka PKS semakin sulit untuk melakukan screening luar dalam kepada publik yang ingin bergabung," katanya.

Bila tidak segera diantisipasi, jelasnya, suara PKS pada Pemilu 2009 akan sangat berpotensi mengalami penurunan yang signifikan. Terlebih, kasus-kasus seperti ini sudah sering terdengar sejak dua tahun belakangan dan telah berakibat pada menurunnya citra PKS.

"Ini sebuah tantangan bagi PKS sebagai partai kader. PKS harus memperketat proses screening dan proses pengkaderannya. Karenannya hal-hal yang membuat citra PKS buruk harus difilter," pungkasnya.

Kasus terakhir yang mencoreng citra PKS terjadi pada anggota FPKS DPRD Kota Jambi Zulhamli Al Hamidi. Dia pada Selasa (3/2) siang tertangkap sedang berada di dalam kamar salah satu panti pijat saat digelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) oleh Poltabes Jambi.

Sebelumnya, pengacara Tifatul Sembiring dalam kasus penetapan tersangka pelanggaran Pemilu, Anwar Junaedi, sempat terkecoh oleh telepon seseorang yang mengaku Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulkarnaen Abdinegara. Orang itu sempat ditransfer uang Rp 10 juta oleh Anwar karena menjanjikan segera mengeluarkan SP3 kasus Tifatul. [mut/nuz]

inilah.com

Hidayat Kaget Kadernya di Panti Pijat

Politik
04/02/2009

Jakarta - Adanya kader PKS di Jambi yang tertangkap basah berada di panti pijat membuat kaget Hidayat Nur Wahid. Dia mengaku baru tahu berita tersebut.

"Oh ya? Wah, saya baru tahu dari Anda," kata Hidayat kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (4/2).

Menurut Hidayat, kasus demi kasus yang menjerat PKS saat ini memang sering terjadi. Tapi bagaimanapun itu harus ditelaah lebih jauh agar faktanya terungkap.


"Itu harus dipelajari, apakah itu benar?" imbuh dia.

PKS, lanjutnya, jelas patuh pada prinsip hukum yang harus ditegakkan. Keputusan yang diambil itu harus berbasis fakta. "Apapun nanti kita akan beri sanksi kalau itu benar, dan sesuai fakta," kata dia.

Hidayat tak banyak berkomentar lebih jauh karena ia harus menghadiri suatu acara. "Nanti ya, saya sudah masuk acara," ucapnya sambil mematikan telepon.

Kasus terkahir mencoreng citra PKS terjadi pada anggota FPKS DPRD Kota Jambi Zulhamli Al Hamidi. Pada Selasa siang tertangkap sedang berada di dalam kamar salah satu panti pijat saat digelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) oleh Poltabes Jambi. [ikl/ana]

inilah.com

PKS Bela Kadernya di Panti Pijat

Politik
04/02/2009

Jakarta - Kasus tertangkapnya anggota DPRD Kota Jambi FPKS, Zulhamli Al Hamidi di salah satu panti pijat di Jambi, dibantah DPP PKS. Oknum tersebut bukanlah anggota DPW PKS Jambi, melainkan hanya simpatisan.

"Saya sudah cek ke Korwil Sumatera bagian Selatan (Jambi). Ketua Satuan Polisi (Satpol) Pamong Paraja (PP)-nya mengatakan itu bukan Operasi Pekat. Tapi pembinaan kepada panti pijat yang memang legal terdaftar di Pemda (Pemkot Jambi)," jelas Ketua Badan Hubungan Masyarakat DPP PKS, Mabruri, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (4/2).


Laki-laki yang berada di panti pijat ketika operasi terjadi, tutur Mabruri, bukanlah anggota DPRD Kota Jambi FPKS, Zulhamli Al Hamidi seperti yang diberitakan media massa.

"Oknum yang mengaku PKS tersebut setelah dicek bukan pengurus DPW Jambi. Mungkin hanya simpatisan PKS," kilahnya.

Meski begitu, lanjut Mabruri, DPP PKS masih menunggu laporan secara resmi dari DPW Jambi terkait hal tersebut. Karena sebelumnya, mekanisme di PKS dari wilayah memberikan informasi secara tertulis kepada koordinator wilayah Sumatera. Setelah itu baru memberikan laporan secara tertulis kepada DPP PKS.

"Kebetulan setiap Rabu kita ada rapat Badan Pelaksana Harian (BPH), jika laporan tertulis itu sudah sampai kita akan masukan dalam agenda rapat," ucapnya.

Namun, keterangan Mabruri berbeda dengan keterangan Wakil Ketua Bidang Pembinaan Kader DPW PKS Provinsi Jambi M Zayadi. Menurutnya, Zulhamli merupakan anggota DPW PKS Jambi. Ia bahkan menjadi anggota FPKS DPRD setempat.

Pada Selasa (3/2) siang, ia tertangkap sedang berada di dalam kamar salah satu panti pijat saat digelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) oleh Poltabes Jambi.

Jika terbukti benar, kata Zayadi, partainya akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap dia. Sanksi yang bisa dijatuhkan bisa berupa pemecatan sebagai anggota PKS. Jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Jambi juga bisa diganti dalam waktu dekat.[jib]

inilah.com

Panwaslu Dukung Penertiban Mobil Gambar Caleg

Rabu, 04/02/2009
Jakarta - Niat polisi menertibkan mobil yang memasang gambar caleg/partai didukung Panwaslu DKI Jakarta. Bahkan Panwaslu memberikan apresiasi.

"Ya kami sangat dukung, bahkan kami memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian jika benar-benar melakukan hal tersebut," ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah saat dihubungi melalui telepon, Rabu (4/2/2009).

Menurutnya, dalam pemilu dan kampanye tidak semua diperbolehkan. Jika menurut pihak kepolisian hal tersebut dinilai mengganggu dan membahayakan pengguna jalan, maka tidak masalah dilarang.


"Jika itu dinilai mengganggu, silakan ditertibkan, itu malah bagus," cetus Ramdansyah. Panwaslu juga senang jika masyarakat dan pelaksana pemilu sama-sama bisa tertib.

Polres Jombang, Jatim, mengimbau caleg tidak memasang gambar di kendaraan karena merusak konsentrasi pengendara lain. Polda Metro Jaya juga mengeluarkan imbauan serupa karena mengganggu keselamatan pengendara.( her / nrl )

detik.com

Caleg DPRD Jambi dari PKS Tertangkap di Panti Pijat

Rabu, 04/02/2009

Jakarta - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Jambi Zul Hamli Alhamidi ditangkap polisi di panti pijat. PKS membantah anggota DPRD Jambi itu ditangkap di panti pijat plus.

Demikian disampaikan Koordinator Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Ahmad Mabruri ketika dikonfirmasi detikcom, Rabu (4/2/2009).


Mabruri membantah Zul Hamli ditangkap di panti pijat plus. Saat ditangkap Zul berada di panti pijat biasa. "Panti pijat tradisional, pegawainya berseragam. Tempatnya terbuka kok. Bukan panti pijat plus," ujar Mabruri.

Tentang bagaimana Zul Hamli bisa ditangkap, Mabruri mengatakan dari laporan rekannya di Jambi, Selasa malam kemarin, memang ada pengecekan rutin tentang tempat prostitusi tertutup.

"Sempat dicek, panti pijat itu bukan kamar-kamar, tempatnya terbuka," tegas dia dia. ( nwk / iy )

detik.com

Masih Syok, Caleg PKS Tertangkap di Panti Pijat Terancam Dipecat

Rabu, 04/02/2009

Jakarta - Calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jambi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zul Hamli Alhamidi yang tertangkap di panti pijat masih syok. PKS masih mengusut kasus Zul Hamli.

"Yang bersangkutan masih agak syok juga karena jadi HL (headline) di koran lokal hari ini," tutur Koordinator Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Ahmad Mabruri ketika dikonfirmasi detikcom, Rabu (4/2/2009).


Menurut Mabruri, Presiden PKS Tifatul Sembiring sendiri sudah menelepon Ketua DPW Jambi. DPW Jambi pun sudah memeriksa Zul Hamli, dan meminta kronologisnya secara tertulis.

"Kalau kemudian dirasakan ada kesalahan yang dilakukan, Dewan Syariah Wilayah akan mengambil tindakan tegas. Bahkan bisa dikeluarkan dari partai," tegas dia. ( nwk / iy )

detik.com

Tiga Parpol Baru Bikin Kejutan di Pemilu 2009

Minggu, 01/02/2009

JAKARTA – Tiga partai politik (Parpol) yang baru diperkirakan akan membuat kejutan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Ketiga parpol itu adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Matahari Bangsa (PMB).

Demikian diungkapkan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Bima Arya Sugiarto, saat menjadi nara sumber diskusi bertajuk “Masa Depan Partai Baru” di Dapoer Café, Jakarta, Minggu (1/2).


Tampil sebagai pembicara lainnya mantan Menteri Riset dan Tekhnologi di era Presiden Abdurrahaman Wahid yang sekarang menjadi calon anggota legislatif dari Partai Hanura, AS Hikam, dan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Jonny Plate.

“Saya perkirakan, Pemilu 2009 tetap akan dikuasai oleh tujuh partai lama. Hanya tiga partai baru yang kemungkinan bisa mengulang fenomena Partai Demokrat pada Pemilu 2004 lalu. Ketiganya adalah Gerindra, Hanura dan PMB,” kata Bima Arya.

Kalau lewat hitung-hitungan angka, terang Bima Arya, partai lama akan menguasai sekitar 80 persen dari total suara yang sah. Sedang partai-partai baru mendapat sisanya. “Sementara Gerindra, Hanura dan PMB saya pastikan akan masuk di dalam angka yang delapan puluh persen itu,” ujarnya.

Di waktu yang tersisa ini, kata Bima Arya, partai-partai sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan elektabilitas, dengan melakukan terobosan-terobosan. “Namun semuanya itu tampak sulit, karena hampir semua partai politik baru tidak menjual sosok-sosok yang memang memiliki tingkat popularitasnya cukup tinggi. Seperti Gerindra dengan Prabowo Subianto, Hanura dengan mengusung Wiranto dan PMB menggadang-gadang Din Syamsuddin,” jelasnya.

Jika pun ada partai lain yang mengusung sosok terkenal, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sutiyoso. Namun masyarakat melihat semuanya itu tidak dilakukan secara total. Tawaran pengusungan terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono X maupun Sutiyoso, masih sebatas untuk memperkuat posisi tawar-menawar.

“Terlebih dengan sosok Sri Sultan yang masih belum bisa melepaskan dengan predikatnya sebagai Partai Golkar. Begitu pula dengan Sutiyoso yang belum apa-apa sempat memunculkan friksi di dalam internal Partai Indonesia Sejahtera yang konon akan mengusungnya,” tandasnya.

Marhadi-kabarpemilu.com/kp004

Fuad Amin Imbau Masyarakat Tidak Pilih Caleg PKB

Politik
Selasa, 03/02/2009

SUMENEP – Masyarakat di Jawa Timur diminta tidak memilih calon legislatif (Caleg) dari Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) baik caleg DPR RI maupun caleg PKB untuk DPRD Propinsi Jawa Timur.

Himbauan itu disampaikan Ketua Dewan Syuro DPW-PKB Jawa Timur kubu Gus Dur, RKH Fuad Amin Imron, melalui iklan di salah satu media cetak, Surabaya Post, yang beredar luas di Sumenep, Selasa (3/2). Untuk diketahui, Fuad Amin Imron saat ini juga menjabat sebagai Bupati Bangkalan.

Dalam iklan itu tertulis, ‘Demi kebaikan umat dan warga PKB, untuk menghindari konflik kami menghimbau jangan memilih Caleg PKB tingkat Pusat maupun tingkat Propinsi Jawa Timur. Tetapi pilihlah Caleg PKB tingkat kabupaten/kota saja’.


Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Syuro DPC-PKB Sumenep, KH Imam Hasyim mengatakan, fatwa tersebut adalah bersifat pribadi dan bukan atas nama partai politik. Karena RKH Fuad Amin, bukanlah DPW-PKB Jawa Timur.

"Perlu saya tegaskan, RKH Fuad itu bukanlah pengurus DPW Jawa Timur seperti yang ada dalam iklan koran itu. Karena ia telah diganti dan diberhentikan, dengan adanya pergantian kepungurusan yang baru" katanya, di Sumenep, Selasa (3/2).

Oleh karena itu, Kiai Imam menjelaskan, fatwa itu tidak ada efeknya untuk keberlangsungan para caleg PKB baik untuk pusat dan Jawa Timur.

Ia tidak bisa melarang siapapun, untuk tidak memilih caleg PKB, biarkan masyarakat yang menilai semuanya. "Untuk Sumenep sendiri saya rasa tidak ada efeknya sama sekali. Karena PKB Sumenep sangat kondusif tidak seperti halnya di sejumlah kabupaten di Jawa Timur," jelasnya.- kp008

Jembatan Putus, Ribuan KK di Nganjuk Terisolir

Minggu, 01/02/2009

NGANJUK – Jembatan Sungai Widas di Desa Depok, Kecamatan Gondang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Sukomoro dengan Gondang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur terputus, akibat tidak kuat menahan derasnya arus air Sungai Widas, Minggu (1/2).

Diduga tingginya curah hujan yang turun beberapa hari di wilayah Nganjuk, membuat debet Sungai Widas terus naik dan arus air sungai semakin deras. Tekanan air tersebut mengakibatkan empat penyangga jembatan berukuran lebar 4 meter dan panjang 10 meter tersebut ambrol.

"Sebelum putus, sebenarnya jembatan sempat melengkung, karena dua tiang penyangga jembatan sudah ambrol," kata Solihin, warga Sukomoro saat memberikan kesaksiannya, Minggu (1/2).


Akibat putusnya jembatan tersebut, ribuan kepala keluarga (KK) yang berdomisili di wilayah Kecamatan Gondang dan Sukomoro terisolir. Karena jembatan itu merupakan satu-satunya jembatan yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Sukomoro dan wilayah Kecamatan Gondang.

Di lapangan, ditemukan puluhan warga yang akan menyeberangi Jembatan Sukomoro-Gondang harus kecele. Mereka yang datang dari dua arah akhirnya harus balik kucing mencari jalan alternatif yang relatif jauh. Selain itu, putusnya jembatan tersebut menjadi tontonan warga sekitar, sejak Minggu pagi.

Untuk berputar, warga harus melintasi jalur Kecamatan Gondang, Ngangkatan, Kerket dan masuk wilayah Kota Nganjuk baru menuju wilayah Sukomoro. Demikian sebaliknya, mereka yang datang dari arah Sukomoro harus memutar ke wilayah Kota Nganjuk, menuju wilayah Kerket, Ngangkatan, serta baru masuk wilayah Kecamatan Gondang.

Sebenarnya dari letak geografis kedua wilayah kecamatan tersebut, sebenarnya berdekatan hanya sekitar 1,5 km. Pembangunan Jembatan Sukomoro-Gondang memang dimaksudkan untuk membuka akses kedua wilayah yang dipisahkan Sungai Widas di Desa Depok. Kini, warga harus berputar untuk sampai ke Sukomoro dan menempuh jarak kurang lebih sekitar 15 km.

Hingga berita ini ditayangkan ke kabarpemilu.com, masih ditemui puluhan pengendara yang kecele. Sementara jembatan putus tersebut masih terlihat patah di penyangga tengah Sungai Widas. Aliran air Sungai Widas juga masih tetap tinggi, meskipun curah hujan sudah mulai reda.

Sejumlah tokoh masyarakat setempat yang berhasil ditemui, mengungkapkan, anggota masyarakat sekarang kebingungan karena satu-satunya akses jembatan penghubung terdekat sudah tidak ada,

"Sekarang harus melewati jalan mana lagi kalau jembatan ke Sukomoro sudah terputus begini? Padahal saya harus menjual hasil sawah ke Pasar Sukomoro setiap hari," keluh Windarti, seorang berdagang di Pasar Sukomoro.

Baik Solihin maupun Windarti, berharap adanya tindakan perbaikan Jembatan Sukomoro-Gondang secepatnya dari Pemkab Nganjuk, agar aktivitas warga tidak terganggu.

Mardiyanto-kabarpemilu.com/kp011

Ketua DPRD Sumut Tewas, 6 Ditangkap

Politik
03/02/2009

Medan - Pengeroyokan dan pemukulan oleh demonstran diiringi dengan tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat. 6 Orang pun ditangkap polisi untuk dimintai keterangannya.

"6 Orang sudah ditangkap dan masih dalam pemeriksaan di Poltabes Medan," kata Kasat Reskrim Poltabes Medan Kompol Gideon di Medan, Selasa (3/2).

Insiden mengenaskan ini berawal dari aksi demonstrasi seribuan anggota Masyarakat Peduli Provinsi Tapanuli (Protap) di depan kantor DPRD Sumut sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka menuntut DPRD Sumut segera merealisasikan pembentukan protap.


Sedangkan Aziz sedang memimpin sidang paripurna. Namun massa kemudian berhasil menerobos masuk gedung dewan. Aziz yang kemudian menemui massa malah dikeroyok dan dipukuli sekitar pukul 11.00 WIB.

Aziz yang tak berdaya kemudian ambruk. Pria berkemeja biru muda lengan pendek ini segera digotong dan dilarikan ke RS Gleni. Namun kemudian Aziz meninggal pukul 13.00 WIB. [sss]

inilah.com

'70% Suara Muhammadiyah ke PMB'

Politik
02/02/2009

Semarang - Sekitar 60% hingga 70% suara Muhammadiyah diyakini akan beralih ke partai pecahan PAN yakni Partai Matahari Banagsa(PMB).

"Khususnya, Muhammadiyah yang bersifat non-struktural, yaitu warga Muhammadiyah," ujar Ketum PMB Imam Addaruqutni, di Semarang, Senin (2/2).

Keyakinan tersebut, tutur Iman, didasari pada antusiasme dan empati warga Muhammadiyah dalam menghadiri forum-forum yang diadakan PMB. "Antusiasme masyarakat, terutama warga Muhammadiyah terhadap PMB sangat besar, sehingga kita yakin mendapat porsi suara yang besar dari warga Muhammadiyah," katanya.


Apalagi, lanjut Imam, sebagian dari caleg PMB merupakan warga Muhammadiyah. Saat ini paling tidak terdapat sekitar 70% hingga 80% caleg PMB yang berasal dari unsur Muhammadiyah. "Karena yang pertama-tama mendukung memang dari unsur Muhammadiyah," ucapnya.

Meski begitu, tambah Imam, PMB tidak hanya menargetkan suara dari Muhammadiyah saja. Tapi juga berasal dari ormas lainnya seperti NU. "PMB tidak melihat golongan dan tetap terbuka terhadap unsur-unsur lain di luar Muhammadiyah, selama memiliki kepentingan bersama untuk mengubah kondisi kehidupan masyarakat," kata Imam.

Menurut dia, Muhammadiyah tidak pernah melarang atau membatasi aspirasi warganya harus berafiliasi dengan salah satu parpol tertentu. Oleh karena itu, Muhammadiyah membebaskan warganya untuk melakukan kegiatan politik apapun. "Tetapi dengan cara yang proporsional," pungkasnya. [*/jib]

PKS Melangit Tapi Tak Membumi?

Analisa Politik
02/02/2009

Jakarta - PKS kembali mempersiapkan manuver baru. PKS mau bertekad melakukan 'serangan udara' untuk meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya. Rupanya, PKS mau melangit untuk mengalahkan partai-partai lainnya. Bagaimana prospeknya?

Saat ini, PKS bekerja keras untuk meyakinkan publik bahwa partainya telah menjadi partai terbuka dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun langkah itu masih diragukan, setidaknya kalangan NU dan Muhammadiyah yang merasa kiprah PKS telah menggerus komunitas politik mereka.

Para ulama NU dan jamaahnya merasa lebih dekat kepada PKB, PPP, PKNU dan Golkar. Sementara Muhammadiyah ke PAN, Golkar dan partai lainnya. "PKS memang partai Islam kota, di mana kaum terpelajar adalah basis sosial mereka," kata Burhanudin Muhtadi, pengamat politik dari Charta Politika.


Harus diakui, PKS cukup cerdik memanfaatkan waktu kampanye yang tersisa menjelang pelaksanaan Pemilu 2009. Sebut saja semisal dengan melakukan berbagai lomba, diskusi dan politik pencitraan lainnya. PKS juga mulai mengoptimalkan fungsi media massa untuk mendongkrak citra partai secara habis-habisan. Strategi baru ini disiapkan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu.

"Kami akan efektifkan pencitraan dengan 'serangan udara' melalui pemberitaan positif di media massa," kata Humas PKS Sulsel, Zulkifli Muis di Makassar.

Dengan pencitraan di media massa, yang digolongkan sebagai serangan udara itu, PKS merasa cara itu sangat efektif dalam menarik dukungan masyarakat. Di samping kampanye kunjungan dari pintu ke pintu (door to door) yang merupakan serangan darat, pelatihan media tersebut bertujuan untuk menambah kemampuan jurnalistik kru liputan informasi PKS (Klikers) selama ini. Saat ini saja Klikers sudah tersebar hampir di semua kabupaten di negeri ini.

Tentu, PKS diharapkan lebih berkomitmen kepada rakyat, terutama dalam pemberdayaan ummat dan peningkatan kualitas SDM di segala lini, bukan hanya mengandalkan serangan udara via iklan media. Jika serangan udara melalui media tak diimbangi dengan pemberdayaan umat di bawah, dikhawatirkan PKS melangit tapi tak membumi. Dan ini akan menjadikan PKS parpol Islam yang jauh dari ummat, kader, dan basis massanya sendiri.

Harus dicermati bahwa persepsi masyarakat terhadap PKS sebagai partai dakwah yang mendukung 'perubahan' kini mulai terkikis. Ini karena partai itu kini telah terjebak pragmatisme. Buktinya PKS menyatakan hanya mau mendukung kandidat presiden yang paling berpeluang terpilih.

“Sekarang PKS sudah sama seperti partai yang lain, pragmatis. Mencari dan mendekati kekuasaan. Saat ini memperkuat bargaining politik. Artinya PKS ingin memiliki targetnya, jadi harus memiliki akses yang kuat,” kata pengamat politik Unair Airlangga Pribadi.

Sekali lagi, PKS menguji coba kreativitas politiknya dalam Pemilu 2009. Bisa jadi PKS sadar patokan angka 20% suara tidak realistis untuk dicapai. Tetapi, agar tidak kehilangan muka, manuver politik segala cara akhirnya dilakukannya. Kalaupun gagal, toh PKS sudah berusaha. [L4]

inilah.com

PKS Terjebak Pragmatisme

Analisa Politik
01/02/2009

Jakarta – Persepsi masyarakat terhadap PKS sebagai partai dakwah yang mendukung 'perubahan' kini mulai terkikis. Ini karena partai itu kini telah terjebak pragmatisme. Buktinya PKS menyatakan hanya mau mendukung kandidat presiden yang paling berpeluang terpilih.

“Sekarang PKS sudah sama seperti partai yang lain, pragmatis. Mencari dan mendekati kekuasaan. Saat ini memperkuat bargaining politik artinya PKS ingin memiliki targetnya jadi harus memiliki akses yang kuat,” kata pengamat politik Unair Airlangga Pribadi kepada INILAH.COM, Jakarta, Sabtu (31/1).

Seperti diketahui, alasan PKS mengambil sikap tersebut karena partai berlambang setangkai padi yang diapit dua bulan sabit, bukan semata-mata partai politik, tetapi juga sebuah gerakan moral yang tujuan pendiriannya untuk mempercepat reformasi internal di kalangan umat Islam.


Apa yang dilakukan PKS ini, menurut Airlangga, sama seperti dengan iklan kampanye PKS yang menampilkan gambar dan menobatkan alm Soeharto sebagai pahlawan bangsa. PKS berusaha meningkatkan suara legislatif di Pemilu 9 April mendatang dengan mengambil simpati keluarga Cendana.

“Sikap itu memang langkah yang realisitis, tetapi PKS berubah-ubah. Seperti diketahui hanya ada dua calon kuat capres yakni Mega dan SBY, sedangkan PKS mengaungkan pemimpin muda,” pungkasnya. [bar]

Din Cocok dengan SBY atau JK

Analisa Politik

Yogyakarta - M Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer di Yogyakarta, mengatakan, Din Syamsuddin merupakan tokoh unik yang bisa masuk ke mana saja, dan dalam bursa Capres/Cawapres, bisa berpasangan dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) maupun JK (Jusuf Kalla).

Hal itu diungkapkan Qodari, saat ditanya wartawan seputar kemungkinan besar peluang Din Syamsuddin masuk sebagai calon alternatif untuk Pilpres 2009 mendatang, selain calon-calon yang sudah bermunculan lebih dahulu.

"Din itu tokoh unik. Selain tokoh yang banyak berkawan dengan ormas Islam, Din juga sukses menggalang kalangan berbagai agama/lintas agama. Oleh karena itu apabila Poros Tengah yang digagasnya itu terwujud, maka ia sangat berpeluang masuk menjadi kandidat RI-1 maupun RI-2," ujar Qodari.


Alasan besarnya peluang Din bisa bersaing dengan kandidat-kandidat lain, Qodari menegaskan bahwa Din akan berhasil menjadi calon alternatif yang bisa menyatukan partai-partai Islam yang dikombinasikan dengan ormas-ormas Islam.

"Tahun 2009 mendatang bisa jadi akan menjadi momentum penting bagi Din. SBY mungkin sudah tak bersama JK. Otomatis JK maupun SBY akan mencari pasangan di Pemilu Pilpres mendatang. Mereka belum tentu terus satu paket. Nah, disini posisi Din sangat penting. Bisa bergandeng dengan SBY menggantikan JK, atau malah bergandengan dengan JK," katanya.

Menyinggung kemungkinannya dengan Prabowo, Qodari menilai Din sangat cocok, karena memang memiliki keistimewaan tersendiri untuk bisa disandingkan dengan calon lain seperti Prabowo. Walau begitu Qodari mengingatkan, karena masih muda dan bukan berasal dari partai tertentu, Din Syamsuddin lebih cocok pada posisi RI-2.

"Untuk mencari pasangan Din masih sangat cair. Dulu di PDIP dia bikin Baitul Muslimin Indonesia (BMI), sehingga mengesankan Din bisa diterima warga PDIP. Bahkan dengan SBY pun beliau sudah sering berkomunikasi. Apalagi JK, Din sudah beberapa kali bertemu," ucap Qodari.

Sementara itu pada hari yang sama pada saat berbicara di depan ribuan peserta Apel Akbar anggota Kokam (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) di GOR (Gedung Olah Raga) Gelarsena Klaten, Din kembali menegaskan kalau dirinya akan mengemban amanat memimpin Muhammadiyah hingga Muktamar tahun depan.

Namun kalau Muhammadiyah mengizinkan dan mempercayakan dirinya memimpin rakyat Indonesia, maka Din hanya bisa mengucapkan 'sami'na waatha'na' saja. Ucapan Din itu langsung disambut oleh seluruh Kokam dan ribuan warga Muhammadiyah.

Edy Kuscahyanto, edykus@cbn.net.id
inilah.com

Din Prihatin Pengungsi Rohingya

01/02/2009

Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta pemerintah Indonesia berempati pada pengungsi Muslim Rohingnya, Myanmar, dan bersikap bijak dalam menyelesaikannya dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan ukhuwah Islamiyah.

Din yang sedang mengikuti World Summit on Peace di New York, Sabtu (31/1), dalam siaran persnya mengatakan suku Rohingya sebenarnya sudah terlalu lama hidup dalam penderitaan akibat kekejaman rezim militer Myanmar yang menolak mengakui keberadaan mereka.


"Saya meminta pemerintah RI untuk lebih berempati kepada saudara-saudara kita itu, dan mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk membantu mereka," ujar Din.

Indonesia diminta menangani masalah mereka dengan baik, dengan menampungnya sampai ditemukan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. "Kalau negara ini tidak mampu, Muhammadiyah siap bekerja sama membantu mereka," imbuhnya.

Din juga meminta pemerintah untuk membicarakan masalah ini dalam KTT ASEAN akhir bulan ini di Thailand. "Sudah saatnya kita mengangkat masalah ini ke forum regional. Kita selama ini terlalu lunak terhadap rezim militer di Myanmar. Tentu kita selalu berharap agar kejadian serupa tidak lagi terulang di masa mendatang," katanya.

Sebelumnya sejumlah pengungsi Rohingnya terdampar di Indonesia dan Thailand beberapa hari lalu. Pada Jumat lalu, kelompok hak asasi manusia (HAM) Amnesti Internasional menyerukan kepada pemerintah Myanmar agar menghentikan penindasan kepada masyarakat Rohingya dan menyerukan negara-negara tetangganya untuk mematuhi kewajiban kemanusiaan mereka.

Militer Thailand dituduh mengusir ratusan orang Rohingya ke lautan dengan kapal-kapal yang berpelengkapan yang minim, dengan air dan pangan yang kurang pula. Tapi tuduhan ini dibantah keras oleh Thailand.

Tuduhan-tuduhan tersebut mengemuka pada awal bulan ini, setelah hampir 650 orang Rohingya berhasil diselamatkan di lepas pantai India dan Indonesia. Beberapa di antara Rohingya itu mengaku telah diserang oleh tentara Thailand.

Ratusan kapal atau perahu yang memuat suku Rohingya hingga kini masih diyakini hilang di lautan. Badan pengungsi PBB pekan lalu secara resmi juga sudah meminta akses setelah adanya laporan-laporan, bahwa Thailand telah melepaskan lebih dari 1.000 anggota suku minoritas Rohingya yang beragama Islam ke laut lepas dengan kapal-kapal yang perlengkapan kurang, termasuk sedikitnya bekal barang-barang kebutuhan. [*/dil

inilah.com

Din Berharap Obama Damaikan Dunia

Politik
02/02/2009

New York - Presiden AS ke-44 Barrack Hussein Obama dinilai dapat menumbuhkan harapan dunia, yang kian terpuruk akibat krisis finansial global.

"Maka kita berharap kepada presiden baru AS, Barrack Obama, untuk mengubah pendekatan AS terhadap dunia dan mengambil prakarsa-prakarsa positif dan konstruktif dalam membangun tatanan dunia baru yang damai, sejahtera, berkeadilan dan berkeadaban," kata Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Hal tersebut disampaikannya ketika menjadi pembicara utama dalam World Summit on Peace (WSP) dan International Leadership Conference (ILC) di New York, Minggu dini hari (1/2).


Hal tersebut disampaikannya ketika menjadi pembicara utama dalam World Summit on Peace (WSP) dan International Leadership Conference (ILC) di New York, Minggu dini hari (1/2).

Menurut Din, dunia sekarang ini sedang menantikan pemimpin baru yang dapat mencerahkan. Selain itu dibutuhkan pemimpin dengan kesadaran moral yang tinggi sehingga dapat melakukan perubahan.

"Negara-negara maju, seperti AS, Uni Eropa, Cina, India dan Jepang, harus ikut berinvestasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Ketiadaan perdamaian dan krisis-krisis global selama ini harus diakui adalah akibat kegagalan sistem dunia yang didukung negara-negara maju," beber capres dari PMB ini.

Din menjelaskan, bentuk dari tidak adanya perdamaian dunia adalah meningkatnya kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kerusakan lingkungan hingga krisis energi, pangan, dan keuangan dunia. Semuanya itu merupakan akibat dari keserakahan negara-negara maju yang ingin menguasai dunia. Bahkan dengan menggelar kekuatan keras (hard power) melalui invasi, pendudukan dan memaksakan kehendak.

"Karena mereka bertanggungjawab dalam menciptakan kerusakan, maka sekarang mereka harus ikut bertanggungjawab dalam memperbaikinya kembali. Sebab kalau tidak, negara-negara maju juga akan terkena getahnya seperti yang mereka alami dari krisis energi dan keuangan global terakhir ini. Oleh karena itu perlu ada kesadaran baru dari para pemimpin negara-negara maju, khususnya AS," imbuhnya.

Din menilai, sekarang merupakan saat yang tepat bagi negara-negara di dunia untuk membangkitkan kerjasama dalam membentuk perdamaian sejati, menghentikan kezaliman dan penjajahan baru dalam berbagai bentuk. Sehingga dunia yang cinta damai dan berkeadilan dapat tercapai.

Oleh karenanya, lanjut Din, diperlukan suatu sistem alternatif terhadap sistem dunia yang rusak selama ini. Sistem yang harus berorientasi bagaimana memecahkan masalah umat manusia. Misalnya, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, melenyapkan penyakit menular, memperbaiki kerusakan lingkungan, menghentikan perang dan berbagai bentuk kekerasan lainnya.

"Saya menganjurkan agar agama dapat tampil berperan dengan mendorong etika agama untuk perubahan, perbaikan dan kemajuan. Ini hanya mungkin terjadi jika agama menampilkan misi sucinya sebagai penebar rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil 'alamin,/).

WSP dan ILC, disponsori oleh Universal Peace Federation (UPF), sebuah organisasi perdamaian dunia yang bermarkas di Washington DC, AS. Pertemuan yang berlangsung 29 Januari-1 Februari itu, dihadiri sekitar 300 tokoh dunia dari berbagai negara. Pertemuan tersebut mengambil tema "Building a World of Universal Peace: One Family Under God". [jib]

inilah.com