Antara - Kamis, 7 Mei 2009
Hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2009 yang disetorkan KPU Jatim ke KPU Pusat (4/5), akhirnya disahkan.
"Alhamdulillah, hasil rekapitulasi suara Pemilu 2009 yang kami lakukan akhirnya disahkan pada Rabu (6/5) pukul 23.00 WIB," kata anggota KPU Jatim, Nadjib Hamid, kepada ANTARA melalui pesan singkat (SMS), Kamis pagi.
Hal itu, katanya, berkat dukungan, kerja sama, dan doa dari masyarakat Jawa Timur, meski sejumlah partai politik (parpol) di Jatim masih pro-kontra dalam menyikapi hasil rekapitulasi suara itu.
"Akhirnya, perjuangan kami dan doa masyarakat Jatim ada hasilnya, setelah kami berada di Jakarta selama 3-4 hari," katanya.
Ia mengemukakan hal itu terkait hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2009 yang disetorkan lima anggota KPU Jatim ke KPU Pusat untuk diputuskan menjadi ketetapan. Mereka ke Jakarta dengan dipimpin ketuanya, Nikmatul Hidayati SIP (4/5).
Selain Nikmatul, anggota KPU Jatim yang berangkat ke Jakarta adalah Arief Budiman SS. SIP., Nadjib Hamid S.Sos. M.Si., Agung Nurgoho SH MH., dan Andry Dewanto SH. Turut juga sekretaris KPU Jatim, Zainal Muhtadhien SH MM.
Secara terpisah, Sekretaris DPW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman SIP, mengaku pihaknya bisa menerima hasil rekapitulasi suara oleh KPU Jatim yang sudah disahkan itu.
"Sebenarnya ada beberapa kasus yang merugikan kami, tapi kami dapat menerima dengan catatan agar penyelenggara pemilu untuk pilpres dan pemilu yang akan datang dapat berjalan lebih baik dari sekarang," katanya kepada ANTARA per telpon.
Menurut dia, catatan untuk KPU selaku penyelenggara pemilu adalah KPU sebaiknya memberi waktu agak panjang antara penetapan parpol peserta pemilu dengan waktu pemilu itu sendiri.
"PMB sendiri kalah bukan karena partai kami tidak diminati, tapi kami kalah secara teknis, karena waktu persiapan kami untuk mengenalkan diri ke masyarakat sangat mepet (waktunya cukup sempit/terbatas)," katanya.
Untuk pilpres dan pemilu mendatang, ia menyarankan KPU selaku penyelenggara pemilu memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT). "Kalau pilpres terlalu mepet, pendaftaran sebaiknya cukup dengan KTP (kartu tanda penduduk)," katanya.
Sementara itu, DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Jatim menyatakan tetap menolak hasil rekapitulasi perolehan suara, meski nantinya akan ditetapkan oleh KPU Pusat.
"Kami tetap menolak, karena proses penghitungan dari mulai TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi memang nggak cocok," kata Ketua Bappilu PPRN Jatim, Hidayat.
Sebagian parpol di Jatim menolak hasil rekapitulasi perolehan suara, di antaranya Partai Hanura, Partai Patriot, PPNUI, Partai Merdeka, PNI Marhaenisme, Partai Kedaulatan, PKPB, PPPI, Partai Buruh, Partai Republikan, PPD, PIS, PPDI, PKDI, PKNU, PKPI, PSI, PDP, Partai Pelopor, dan PPRN.
PD, PDIP, PKB
Hasil perolehan suara yang dihimpun ANTARA dari berbagai sumber mencatat Partai Demokrat (PD) unggul pada delapan dari 11 daerah pemilihan (dapil) se-Jawa Timur, sehingga "tiga besar" di Jatim adalah PD (3.409.171 suara), PDIP (2.631.797), dan PKB (1.926.549).
PD mengalami kekalahan pada tiga dapil yakni dapil 6 dan 8 yang dimenangkan PDIP, sedangkan dapil 9 dimenangkan Partai Golkar.
Namun data yang ada masih terasa janggal karena perolehan suara untuk PD pada dapil 6 dan 7 ada kesamaan, sehingga perlu cek ulang dengan data yang disahkan KPU Pusat, sedangkan rincian perolehan suara per dapil adalah:
Dapil 1: Partai Demokrat meraih 518.275 suara (30,67 persen), PDIP 277.625 suara (16,43), PKB 166.921 (9,88), Golkar 124.779 (7,38), PKS 113.042 (6,69), dan PAN 102.628 (6,07).
Dapil 2: Partai Demokrat 189.439 (15,39) PKB 204.470 (16.61), PDIP 188.396 (15.31), PPP 128.532 (10.44), dan Golkar 116.682 (9.48).
Dapil 3: Partai Demokrat 213.063 (16,15), PDIP 202.055 (15,32), PKB 153.493 (11,64), PPP 126.876 (9,62), dan Golkar 124.237 (9,42).
Dapil 4: Partai Demokrat 265.943 (19,25), PKB 248.110 (17,96), PDIP 218.551 (15,82), Golkar 98.220 (7,11), dan PKS 68.560 (4,96).
Dapil 5: Partai Demokrat 349.346 (24,14), PDIP 302.410 (20,90), PKB 150.148 (10,38), Golkar 147.844 (10,22), dan PKS 93.018 suara (6,43).
Dapil 6: PDIP 470.373 (25,94), Partai Demokrat 417.529 (23,02), PKB 176.234 (9,72), Golkar 175.020 (9,65), dan PAN 84.961 suara (4,68).
Dapil 7: Partai Demokrat 417.529 (23,02), PDIP 259.808 (15,24), Golkar 197.120 (11,57), PKB 110.830 (6,50), dan PKS 91.933 (5,39).
Dapil 8: PDIP 383.509 (20,58), Partai Demokrat 383.140 (20,58), Golkar 199.520 (10,71), PKB 187.837 (10,08), dan PAN 131.814 (7,07).
Dapil 9: Golkar 183.514 (17,66), Partai Demokrat 163.761 (15,76), PKB 131.929 (12,70), PDIP 102.499 (9,86), dan PAN 88.579 (8,52).
Dapil 10: Partai Demokrat 171.519 (16,49), PKB 163.106 (15,68), Golkar 130.397 (12,53), PDIP 126.571 (12,17), dan PAN 110.268 (10,60).
Dapil 11: Partai Demokrat 319.627 (18,37), PPP 236.035 (13,57), PKB 233.471 (13,42), PAN 132.565 (7,62), dan PKS 132.398 (7,61).
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9009433563802860221
Kamis, 07 Mei 2009
Selasa, 21 April 2009
Tak Digubris Panwaslu, PMB Wadul Bawaslu
Ditulis oleh sindo jatim
Friday, 17 April 2009
SURABAYA – (SI) – Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur wadul ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta. PMB merasa laporan kecurangan yang terjadi di Kecamatan Masalembu, tidak digubris Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumenep.
Sekretaris PW PMB Jatim Safrudin Budiman mengaku jajarannya menemukan beberapa kecurangan. Diantaranya, Ali bersama istrinya melakukan penyontrengan dua kali, yakni di TPS 1 Desa Masalima dan TPS 2 Desa Masalima.
Kecurangan serupa juga terjadi di TPS 20 Desa Sukajeruk. Sedang di TPS 02 Desa Masalima tengara kecurangan salah satu anggota KPPS melakukan arahan kepada pemilih di bilik suara untuk menyontreng salah atu partai. “Kecurangan ini kami sampaikan H plus satu, baik ke Panwas maupun KPU Sumenep. Tetapi, laporan kami tak mendapat respon,” ujarnya di kantor KPU Jatim, kemarin.
Menurutnya, selain itu, beberapa tengara kecurangan yang ditemui PMB Jatim diantaranya, terjadi pula di Desa Karamian, Kecamatan Masalembu indikasi surat suara yang tidak disampaikan ke pemilih. Dari 3.153 pemilih yang terdaftar di DPT, hanya sekitar 1.000 orang yang datang.
Selain itu, ada beberapa anak dibawah umur yang turut menyontreng. Padahal mereka masih berumur 14 tahun dan duduk di bangku Tsanawiyah. Karena itu, PMB meminta kepada Panwaslu untuk melakukan pemilihan ulang di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu tersebut. “ Ada lima anak yang dibawah umur yang melakukan penyonrengan,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Panwalu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan, tiga hari ini tidak cukup untuk melakukan pemprosen. Karena TKP berada di kepulauan. Sehingga, yang menangani Panwas kecamatan.
Rabu, 01 April 2009
Dekati Konstituen dengan Pijat Gratis
Senin, 02 Maret 2009
MOJOKERTO, JATIM - Berbagai macam cara dilakukan caleg untuk mendekati masyarakat. Sebagaimana dilakukan caleg dari Partai Matahari Bangsa (PMB) Kota Mojokerto, Muhammad Hasymi Munahar, yang melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah dengan memberikan layanan pijat refleksi gratis.
Hasymi, panggilan akrab caleg DPRD Kota Mojokerto nomor urut satu dapil dua Kecamatan Magersari ini, mengaku tidak memasang atribut kampanye di jalan-jalan. Walaupun memiliki nomor urut satu, akan tetapi Hasymi tidak mempunyai cukup biaya untuk melakukan kampanye.
“Lebih baik bersosialisasi lewat pijat ini mas,” kata Hasymi yang ditemui di salah satu rumah warga, Senin (02/03).
Sejak awal Januari lalu, Hasymi melakukan aktivitas itu dengan memberikan layanan pijat ini dari rumah ke rumah. Dari hitungannya, sudah ada sekitar 700 orang yang telah ia pijat. Setiap selesai memijat, Hasymi akan menyerahkan selembar kalender yang bergambar dirinya.
Dengan cara seperti itu, Hasymi berharap para warga yang telah merasakan pijatannya tidak melupakan jasa baiknya, dan pada tanggal 9 April mendatang akan memilihnya.
Hasymi menargetkan, sampai pada pemilu nanti, akan ada 1500 orang yang akan dipijit. Dengan harapan, sosialisasi dan kampanye yang dilakukan bisa menyeluruh di dapilnya.
Awalnya, Hasymi meminta imbalan sebesar Rp 10 ribu sekali pijat. Akan tetapi karena jarang yang berminat, akhirnya ia menggratiskan jasa pijatnya itu.
“Akan tetapi untuk orang yang di luar dapil saya, tetap saya tarik sebesar Rp 35 ribu sekali pijat,” kata Hasymi yang sudah menekuni ilmu pijat-memijat sejak SD ini.
Hasymi yakin, cara kampanye yang dilakukannya lebih efektif daripada memberikan lembaran rupiah yanhg sering dilakukan caleg-caleg lain. Dengan metode seperti ini, ayah dua anak ini optimis bisa duduk di kursi DPRD Kota Mojokerto.
Meskipun memberikan layanan gratis, tak jarang ia ditolak oleh warga yang tidak berkenan untuk dipijat. Akan tetapi, hal ini tidak melunturkan niatnya untuk terus melakukan sosialisasi dengan cara ini.
“Ada yang mengaku tidak suka pijat, atau mungkin tidak cocok dengan induk partai saya. Akan tetapi saya tetap akan berjuang untuk masuk di gedung DPRD,” kata Hasymi optimis. -kp008
M. Syafiuddin - Kabarpemilu.com
PMB Target 10 Besar Perolehan Suara Pemilu 2009
Rabu, 25 Maret 2009
JAKARTA - Partai Matahari Bangsa menargetkan masuk 10 besar perolehan suara dalam Pemilu Legislatif sekaligus menjadi target pencapaian menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 8 Juli mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua PMB Imam Addaruqutni dalam orasi kampanye perdana PMB di lapangan Blok S Jakarta Selatan, Rabu (25/3).
Menurut Imam, untuk mencapai target tersebut PMB akan melakukan kampanye keliling dengan hiburan yang tidak membuat stres warga masyarakat akibat situasi politik saat ini.
Dalam orasinya Imam juga mengatakan partainya bukan partai Islam tetapi hanya berazaskan Islam. PMB adalah juga partai nasionalis. Untuk menarik massa, PMB mengusung perubahan di sektor ekonomi dan sosial.
Menyinggung slogan sembako yang digulirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut Imam, hal itu dianggapnya mustahil dan berlebihan, karena rakyat sendiri tidak memiliki penghasilan.
Kampanye PMB yang dihadiri ratusan kader dan partisipan dengan antusius mengikuti jalannya kampanye meskipun terik matahari terasa menyengat. -kp009
Y. Rachmat - Kabarpemilu.com
JAKARTA - Partai Matahari Bangsa menargetkan masuk 10 besar perolehan suara dalam Pemilu Legislatif sekaligus menjadi target pencapaian menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 8 Juli mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua PMB Imam Addaruqutni dalam orasi kampanye perdana PMB di lapangan Blok S Jakarta Selatan, Rabu (25/3).
Menurut Imam, untuk mencapai target tersebut PMB akan melakukan kampanye keliling dengan hiburan yang tidak membuat stres warga masyarakat akibat situasi politik saat ini.
Dalam orasinya Imam juga mengatakan partainya bukan partai Islam tetapi hanya berazaskan Islam. PMB adalah juga partai nasionalis. Untuk menarik massa, PMB mengusung perubahan di sektor ekonomi dan sosial.
Menyinggung slogan sembako yang digulirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut Imam, hal itu dianggapnya mustahil dan berlebihan, karena rakyat sendiri tidak memiliki penghasilan.
Kampanye PMB yang dihadiri ratusan kader dan partisipan dengan antusius mengikuti jalannya kampanye meskipun terik matahari terasa menyengat. -kp009
Y. Rachmat - Kabarpemilu.com
Raih Target, PMB Usung Dien Jadi Capres
Senin, 23 Maret 2009
PADANG - Ketua Umum DPP Partai Matahari Bangsa (PMB), Imam Addaruqutni mengatakan, jika partainya meraih target tujuh persen suara di pemilu legislatif, dipastikan partainya akan mengusung Dien Syamsuddin sebagai calon presiden.
“Sementara PMB belum membidik koalisi karena kami fokus pada pencapaian target tujuh persen suara nasional. Kalau ini tercapai, kami akan usung capres sendiri,” kata Imam, Senin (23/3), usai kampanye akbar PMB di Lapangan PJKA Kota Padang.
Imam menegaskan, secara nasional PMB menargetkan 7 persen suara atau setara 35 kursi DPR RI. Namun, bila tidak mencapai target, PMB siap berkoalisi. Ia tidak menyebutkan siapa partai yang akan diajak untuk berkoalisi.
”Persoalan PMB berkoalisi dengan siapa nanti dibicarakan. Partner koalisi, bagi kami harus berdasarkan tiga prinsip, ideologi sama, program sama, serta ada agenda dari partai bersangkutan yang perlu cepat direalisasikan, seperti penanggulangan pengangguran,” jelas Imam.
Kampanye terbuka oleh Partai PMB hari ini sepi massa. “Pendukung kami sedikit yang hadir di sini karena tidak dikondisikan. Semuanya dibiarkan sepeti air mengalir,” kata Jurkam Daerah, Atri Tanjung.
Hadir sebagai juru kampanye, selain Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB Imam Addaruqutni, juga hadir Ketua DPP PMB, Endang Sirtana, Ketua DPW Sumbar Syahrudji Tanjung serta caleg PMB untuk DPRD Sumbar Ki Jal Atri Tanjung. Selain itu, hadir juga sejumlah caleg baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. -kp009
Adrian Tuswandi – kabarpemilu.com
PADANG - Ketua Umum DPP Partai Matahari Bangsa (PMB), Imam Addaruqutni mengatakan, jika partainya meraih target tujuh persen suara di pemilu legislatif, dipastikan partainya akan mengusung Dien Syamsuddin sebagai calon presiden.
“Sementara PMB belum membidik koalisi karena kami fokus pada pencapaian target tujuh persen suara nasional. Kalau ini tercapai, kami akan usung capres sendiri,” kata Imam, Senin (23/3), usai kampanye akbar PMB di Lapangan PJKA Kota Padang.
Imam menegaskan, secara nasional PMB menargetkan 7 persen suara atau setara 35 kursi DPR RI. Namun, bila tidak mencapai target, PMB siap berkoalisi. Ia tidak menyebutkan siapa partai yang akan diajak untuk berkoalisi.
”Persoalan PMB berkoalisi dengan siapa nanti dibicarakan. Partner koalisi, bagi kami harus berdasarkan tiga prinsip, ideologi sama, program sama, serta ada agenda dari partai bersangkutan yang perlu cepat direalisasikan, seperti penanggulangan pengangguran,” jelas Imam.
Kampanye terbuka oleh Partai PMB hari ini sepi massa. “Pendukung kami sedikit yang hadir di sini karena tidak dikondisikan. Semuanya dibiarkan sepeti air mengalir,” kata Jurkam Daerah, Atri Tanjung.
Hadir sebagai juru kampanye, selain Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB Imam Addaruqutni, juga hadir Ketua DPP PMB, Endang Sirtana, Ketua DPW Sumbar Syahrudji Tanjung serta caleg PMB untuk DPRD Sumbar Ki Jal Atri Tanjung. Selain itu, hadir juga sejumlah caleg baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. -kp009
Adrian Tuswandi – kabarpemilu.com
Muhammadiyah Keluarkan Pernyataan Sikap Pemilu 2009
Beranda | PEMILU
Senin, 30 Mar 2009
Malang - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan lima poin penting yang dituangkan dalam pernyataan sikap terkait Pemilu 2009, baik legislatif maupun pemilu presiden.
Pernyataan sikap yang dikeluarkan di Malang, Jawa Timur, Senin, itu, ditandatangani Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin dan Sekretris Umum Drs. H.A. Rosyad Sholeh.
Lima poin pernyataan sikap tersebut, pertama adalah segenap partai politik, elit politik dan berbagai pihak hendaknya secara bertanggung jawab menjadikan pemilu sebagai proses demokrasi yang sehat dan beradab.
Pemilu jangan dijadikan perjuangan kekuasaan belaka dengan mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.
Kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, Pengawas Pemilu dan pihak terkait lainnya, harus jujur dan sungguh-sungguh serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, bebas, jujur dan adil.
Ketiga, mengajak warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak politiknya secara cerdas dan kritis, sesuai hati nurani yang disertai sikap dewasa dalam menerima hasilnya.
Keempat, segenap warga negara yang memiliki hak pilih hendaknya memilih para wakil rakyat yang memiliki rekam jejak akhlak dan prestasi yang baik, jujur, terpercaya serta mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan diri sendiri, partai atau golongan.
Serta kelima adalah, segenap penyelenggara negara, kekuatan politik dan komponen bangsa melakukan perenungan dan instrospeksi diri. Jadikan pemilu dan aktivitas politik untuk kepentingan penyelamatan nasional, revitalisasi reformasi dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju serta berdaulat.
"Saya secara pribadi prihatin dengan perkembangan kampanye pemilu menjelang hari H, sebab masih ada kericuhan antarpendukung parpol, bahkan ketidaksiapan penyelenggara pemilu ini," kata Din Syamsudin usai penyampaian pernyataan Muhammadiyah terkait Pemilu 2009 di University Inn Malang.
Namun, Din tetap berharap, pelaksanaan Pemilu 2009 tetap aman dan damai, agar biaya pemilu yang cukup mahal itu tidak tercederai oleh ketidakarifan dan ketidakadilan.
"Kalau sampai sekarang masih ada kekurangan, harus segera diperbaiki secepat dan secermat mungkin, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan masyarakat juga tidak kecewa yang akhirnya membuahkan apatisme politik," katanya menegaskan.
Endang Sukarelawati
http://antarajatim.com/index.php?ref=disp&id=9278
Senin, 30 Mar 2009
Malang - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan lima poin penting yang dituangkan dalam pernyataan sikap terkait Pemilu 2009, baik legislatif maupun pemilu presiden.
Pernyataan sikap yang dikeluarkan di Malang, Jawa Timur, Senin, itu, ditandatangani Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin dan Sekretris Umum Drs. H.A. Rosyad Sholeh.
Lima poin pernyataan sikap tersebut, pertama adalah segenap partai politik, elit politik dan berbagai pihak hendaknya secara bertanggung jawab menjadikan pemilu sebagai proses demokrasi yang sehat dan beradab.
Pemilu jangan dijadikan perjuangan kekuasaan belaka dengan mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.
Kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, Pengawas Pemilu dan pihak terkait lainnya, harus jujur dan sungguh-sungguh serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, bebas, jujur dan adil.
Ketiga, mengajak warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak politiknya secara cerdas dan kritis, sesuai hati nurani yang disertai sikap dewasa dalam menerima hasilnya.
Keempat, segenap warga negara yang memiliki hak pilih hendaknya memilih para wakil rakyat yang memiliki rekam jejak akhlak dan prestasi yang baik, jujur, terpercaya serta mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan diri sendiri, partai atau golongan.
Serta kelima adalah, segenap penyelenggara negara, kekuatan politik dan komponen bangsa melakukan perenungan dan instrospeksi diri. Jadikan pemilu dan aktivitas politik untuk kepentingan penyelamatan nasional, revitalisasi reformasi dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju serta berdaulat.
"Saya secara pribadi prihatin dengan perkembangan kampanye pemilu menjelang hari H, sebab masih ada kericuhan antarpendukung parpol, bahkan ketidaksiapan penyelenggara pemilu ini," kata Din Syamsudin usai penyampaian pernyataan Muhammadiyah terkait Pemilu 2009 di University Inn Malang.
Namun, Din tetap berharap, pelaksanaan Pemilu 2009 tetap aman dan damai, agar biaya pemilu yang cukup mahal itu tidak tercederai oleh ketidakarifan dan ketidakadilan.
"Kalau sampai sekarang masih ada kekurangan, harus segera diperbaiki secepat dan secermat mungkin, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan masyarakat juga tidak kecewa yang akhirnya membuahkan apatisme politik," katanya menegaskan.
Endang Sukarelawati
http://antarajatim.com/index.php?ref=disp&id=9278
PMB Jatim Perjuangkan Reformasi Agraria
Beranda | PEMILU
Rabu, 01 Apr 2009
Surabaya - Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur akan memperjuangkan "land reform" (reformasi agraria) yakni negara menyediakan tanah untuk petani demi kesejahteraan petani.
"Reformasi agraria itu menjadi salah satu perjuangan PMB," kata juru kampanye (jurkam) PMB Jatim, Syafruddin Budiman SIP, di Surabaya, Rabu.
Menurut cicit dari almarhum KH Mas Mansur (mantan Ketua PB Muhammadiyah dan pendiri PW Muhammadiyah Jatim) itu, PMB lahir karena keterpurukan bangsa, karena itu PMB akan berihtiar untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
"PMB lahir untuk menjadi penyelesaian masalah dan bukan menjadi masalah. Insya-Allah jika PMB menang, maka persoalan bangsa akan segera dituntaskan, baik masalah pendidikan, kesehatan, pertanian, kemiskinan, pemberantasan korupsi dan kesejahteraan sosial," katanya.
Perjuangan untuk reformasi agraria itu pun ditegaskan Ketua Umum PP PMB drs. Imam Addaruqutni, MA, saat kampanye terbuka di Lapangan Desa Kartoharjo, Kabupaten Nganjuk (31/3).
"Ketua Umum PMB Pusat itu menilai petani harus memiliki hak pengelolaan tanah untuk kemakmuran petani, jangan sampai tanah jutaan hektare hanya dikuasai segelintir orang di negeri kita," katanya, mengutip Imam Addaraquthni.
Oleh karena itu, Imam Addaraquthni yang juga mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu berjanji akan memperjuangkan undang-undang yang peduli dan melindung petani di parlemen, sehingga tidak ada lagi petani yang merugi.
Edy M Yakub
http://antarajatim.com/?ref=disp&id=9350
Rabu, 01 Apr 2009
Surabaya - Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur akan memperjuangkan "land reform" (reformasi agraria) yakni negara menyediakan tanah untuk petani demi kesejahteraan petani.
"Reformasi agraria itu menjadi salah satu perjuangan PMB," kata juru kampanye (jurkam) PMB Jatim, Syafruddin Budiman SIP, di Surabaya, Rabu.
Menurut cicit dari almarhum KH Mas Mansur (mantan Ketua PB Muhammadiyah dan pendiri PW Muhammadiyah Jatim) itu, PMB lahir karena keterpurukan bangsa, karena itu PMB akan berihtiar untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
"PMB lahir untuk menjadi penyelesaian masalah dan bukan menjadi masalah. Insya-Allah jika PMB menang, maka persoalan bangsa akan segera dituntaskan, baik masalah pendidikan, kesehatan, pertanian, kemiskinan, pemberantasan korupsi dan kesejahteraan sosial," katanya.
Perjuangan untuk reformasi agraria itu pun ditegaskan Ketua Umum PP PMB drs. Imam Addaruqutni, MA, saat kampanye terbuka di Lapangan Desa Kartoharjo, Kabupaten Nganjuk (31/3).
"Ketua Umum PMB Pusat itu menilai petani harus memiliki hak pengelolaan tanah untuk kemakmuran petani, jangan sampai tanah jutaan hektare hanya dikuasai segelintir orang di negeri kita," katanya, mengutip Imam Addaraquthni.
Oleh karena itu, Imam Addaraquthni yang juga mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu berjanji akan memperjuangkan undang-undang yang peduli dan melindung petani di parlemen, sehingga tidak ada lagi petani yang merugi.
Edy M Yakub
http://antarajatim.com/?ref=disp&id=9350
PMB Kampanye Serba 18 di Kota Pasuruan
Senin, 30 Mar 2009
Surabaya - Partai Matahari Bangsa (PMB) akan menggelar kampanye dan pawai keliling kota menghadirkan caleg DPR RI dan DPRD dengan tema "Serba 18" di Kota Pasuruan, Jatim, Selasa (31/3).
"Serba 18 itu disesuaikan dengan nomor urut partai. Kami akan menggelar pawai dengan menggunakan 18 sepeda, 18 sepeda motor, 18 becak, 18 andong dan 18 mobil," kata Delfri Yusransyah Daz, salah seorang caleg PMB untuk DPRD Jatim di Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan, pawai keliling kota yang dimulai dari depan Masjid Raya Mandaran Rejo mulai sekitar pukul 10.00 itu akan berakhir di gedung BK Husada di Jalan Panglima Sudirman yang dilanjutkan dengan dialog.
"Kami akan menggelar dialog dan tumpengan di atas tikar bersama dengan masyarakat. Kami memformat kampanye ini benar-benar merakyat," kata salah seorang pengurus PMB Jatim yang juga mantan wartawan itu.
Pada kampanye yang akan dihadiri caleg DPR RI Daerah Pemilihan II Jatim, Mohammad Suryanto dan seluruh caleg lokal itu, PMB juga menghadirkan grup hadrah Al Banjari, yang selama ini tumbuh subur di lingkungan warga NU.
"Kami tidak membeda-bedakan antara NU dengan Muhammadiyah. Pokoknya yang penting Islam dan untuk kemajuan Islam. Kami tidak mengenal dikotomi seperti itu. Karena itu kami mengakomodasi kesenian hadrah juga," katanya.
Pada saat pawai, semua caleg akan menggunakan sepeda motor, termasuk becak dan andong untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat calon pemilih.
"Kami betul-betul ingin menunjukkan kedekatan kami dengan masyarakat. Keberadaan partai kami ini memang ingin memperjuangkan kepentingan rakyat," katanya.
Masuki M. Astro
http://www.antarajatim.com/?ref=disp&id=9289
Surabaya - Partai Matahari Bangsa (PMB) akan menggelar kampanye dan pawai keliling kota menghadirkan caleg DPR RI dan DPRD dengan tema "Serba 18" di Kota Pasuruan, Jatim, Selasa (31/3).
"Serba 18 itu disesuaikan dengan nomor urut partai. Kami akan menggelar pawai dengan menggunakan 18 sepeda, 18 sepeda motor, 18 becak, 18 andong dan 18 mobil," kata Delfri Yusransyah Daz, salah seorang caleg PMB untuk DPRD Jatim di Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan, pawai keliling kota yang dimulai dari depan Masjid Raya Mandaran Rejo mulai sekitar pukul 10.00 itu akan berakhir di gedung BK Husada di Jalan Panglima Sudirman yang dilanjutkan dengan dialog.
"Kami akan menggelar dialog dan tumpengan di atas tikar bersama dengan masyarakat. Kami memformat kampanye ini benar-benar merakyat," kata salah seorang pengurus PMB Jatim yang juga mantan wartawan itu.
Pada kampanye yang akan dihadiri caleg DPR RI Daerah Pemilihan II Jatim, Mohammad Suryanto dan seluruh caleg lokal itu, PMB juga menghadirkan grup hadrah Al Banjari, yang selama ini tumbuh subur di lingkungan warga NU.
"Kami tidak membeda-bedakan antara NU dengan Muhammadiyah. Pokoknya yang penting Islam dan untuk kemajuan Islam. Kami tidak mengenal dikotomi seperti itu. Karena itu kami mengakomodasi kesenian hadrah juga," katanya.
Pada saat pawai, semua caleg akan menggunakan sepeda motor, termasuk becak dan andong untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat calon pemilih.
"Kami betul-betul ingin menunjukkan kedekatan kami dengan masyarakat. Keberadaan partai kami ini memang ingin memperjuangkan kepentingan rakyat," katanya.
Masuki M. Astro
http://www.antarajatim.com/?ref=disp&id=9289
Caleg PMB Jatim Tantang Caleg DPR se-Indonesia
Selasa, 17 Mar 2009
Surabaya - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur untuk DPR RI, Ir. H. Achmad Zaenal Abidin, IPM., menantang caleg DPR RI se-Indonesia untuk adu program melalui radio yang ada di daerah pemilihan (dapil) II Jatim (Pasuruan-Probolinggo).
"Saya tidak membatasi caleg DPR RI yang menerima tantangan saya, apakah dari dapil lain atau dapil II, tapi saya minta adu program dilakukan pada radio yang ada di dapil II Jatim," kata caleg nomer urut 1 itu di Surabaya, Selasa, ketika dikonfirmasi ANTARAjatim tentang strategi kampanye dirinya sebagai caleg dari partai bernomer urut 18 itu.
Menurut Ketua Komunitas Alumni ITB Untuk Indonesia Baik itu, tantangan adu program itu dilakukan untuk menghindari kampanye yang tidak bermanfaat untuk rakyat, sebab dengan adu program akan dapat dinilai langsung oleh masyarakat dan masyarakat akan memilih secara cerdas bila ada kecocokan program.
"Dengan cara itu, maka rakyat pemilih tidak akan dibodohi, tapi betul-betul diberitahu tentang program yang akan dilakukan bila terpilih menjadi wakil rakyat, bahkan melalui model dialog interaktif akan membuat rakyat pemilih dapat langsung mempertanyakan program yang ditawarkan," katanya.
Fungsionaris BKE Persatuan Insinyur Indonesia (PII) itu menyatakan caleg yang berminat dapat langsung mendaftar melalui email herman_warna@yahoo.co.id atau telepon ke handphone (HP) nomer 08123043647 (herman) dan 0811960350 (zaenal abidin).
"Yang jelas, caleg yang berminat tentu caleg yang tidak suka gombal (bombastis) dalam program, tapi mereka ingin mendidik rakyat dalam berdemokrasi dan mengeritisi caleg yang akan dipilihnya. Jadi, rakyat akan memilih dengan argumentasi yang rasional, bukan karena money politics atau yang lain," katanya.
Ditanya tentang program yang bombastis dalam penilaiannya, ia mencontohkan sembako murah yang dikampanye sebuah parpol merupakan proses pembodohan rakyat, karena program yang dijanjikan akan justru membuat petani, nelayan, dan rakyat kecil menjadi miskin untuk selamanya.
"Kalau sembako murah itu justru tidak memberdayakan rakyat, karena itu saya tidak mau seperti itu. Saya mempunyai sembilan program yang memberdayakan rakyat, di antaranya pemakaian pupuk mandiri dan tanaman organik, membebaskan rakyat dari jeratan utang, pengaturan kembali kepemilikan/penggunaan tanah/laut untuk mandiri pangan/energi, utamakan karya bangsa sendiri, mengurangi pengeluaran impor, dan mengatur kembali kontrak/kerjasama dengan asing dalam pengelolaan kekayaan alam," katanya.
PMB tercatat sebagai parpol baru dalam Pemilu 2009 dengan nomer 18. Parpol berlambang matahari dengan warna merah maron itu mengkampanyekan jargon "Islam Berkemajuan" yang selama ini melekat pada ormas keagamaan Muhammadiyah, namun parpol yang mencapreskan Prof Din Syamsudin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) itu juga merangkul kader-kader non-Muhammadiyah.
Edy M Yakub
http://www.antarajatim.com/?ref=disp&id=8905
Surabaya - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur untuk DPR RI, Ir. H. Achmad Zaenal Abidin, IPM., menantang caleg DPR RI se-Indonesia untuk adu program melalui radio yang ada di daerah pemilihan (dapil) II Jatim (Pasuruan-Probolinggo).
"Saya tidak membatasi caleg DPR RI yang menerima tantangan saya, apakah dari dapil lain atau dapil II, tapi saya minta adu program dilakukan pada radio yang ada di dapil II Jatim," kata caleg nomer urut 1 itu di Surabaya, Selasa, ketika dikonfirmasi ANTARAjatim tentang strategi kampanye dirinya sebagai caleg dari partai bernomer urut 18 itu.
Menurut Ketua Komunitas Alumni ITB Untuk Indonesia Baik itu, tantangan adu program itu dilakukan untuk menghindari kampanye yang tidak bermanfaat untuk rakyat, sebab dengan adu program akan dapat dinilai langsung oleh masyarakat dan masyarakat akan memilih secara cerdas bila ada kecocokan program.
"Dengan cara itu, maka rakyat pemilih tidak akan dibodohi, tapi betul-betul diberitahu tentang program yang akan dilakukan bila terpilih menjadi wakil rakyat, bahkan melalui model dialog interaktif akan membuat rakyat pemilih dapat langsung mempertanyakan program yang ditawarkan," katanya.
Fungsionaris BKE Persatuan Insinyur Indonesia (PII) itu menyatakan caleg yang berminat dapat langsung mendaftar melalui email herman_warna@yahoo.co.id atau telepon ke handphone (HP) nomer 08123043647 (herman) dan 0811960350 (zaenal abidin).
"Yang jelas, caleg yang berminat tentu caleg yang tidak suka gombal (bombastis) dalam program, tapi mereka ingin mendidik rakyat dalam berdemokrasi dan mengeritisi caleg yang akan dipilihnya. Jadi, rakyat akan memilih dengan argumentasi yang rasional, bukan karena money politics atau yang lain," katanya.
Ditanya tentang program yang bombastis dalam penilaiannya, ia mencontohkan sembako murah yang dikampanye sebuah parpol merupakan proses pembodohan rakyat, karena program yang dijanjikan akan justru membuat petani, nelayan, dan rakyat kecil menjadi miskin untuk selamanya.
"Kalau sembako murah itu justru tidak memberdayakan rakyat, karena itu saya tidak mau seperti itu. Saya mempunyai sembilan program yang memberdayakan rakyat, di antaranya pemakaian pupuk mandiri dan tanaman organik, membebaskan rakyat dari jeratan utang, pengaturan kembali kepemilikan/penggunaan tanah/laut untuk mandiri pangan/energi, utamakan karya bangsa sendiri, mengurangi pengeluaran impor, dan mengatur kembali kontrak/kerjasama dengan asing dalam pengelolaan kekayaan alam," katanya.
PMB tercatat sebagai parpol baru dalam Pemilu 2009 dengan nomer 18. Parpol berlambang matahari dengan warna merah maron itu mengkampanyekan jargon "Islam Berkemajuan" yang selama ini melekat pada ormas keagamaan Muhammadiyah, namun parpol yang mencapreskan Prof Din Syamsudin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) itu juga merangkul kader-kader non-Muhammadiyah.
Edy M Yakub
http://www.antarajatim.com/?ref=disp&id=8905
Puluhan Caleg Tionghoa Adu Program di Surabaya
Rabu, 18 Maret 2009
SURABAYA -- Puluhan calon anggota legislatif (caleg) etnis Tionghoa dari berbagai partai politik (parpol) beradu program dalam suatu forum yang digelar "Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu" di Surabaya, Rabu malam.Penyampaian program yang dipandu pengacara M Soleh itu menghadirkan sejumlah caleg etnis Tionghoa antara lain Charles Honoris (PAN), Arifli (PDS), Bagus Rahadja (PKDI), Nyoto Wijaya (PKPI), M Soka (Partai RepublikaN), Yongki Rudi (Partai Hanura), Agus Suryawidjaja (Partai Hanura).
Selain mereka, juga hadir sejumlah caleg dari luar etnis Tionghoa seperti Syafrudin Budiman (PMB), Enjang Satrio (PBR), Umar Faruk (PDS), Indah Kurnia (PDIP) dan sejumlah caleg lainnya.Kepada para caleg diberi kesempatan menyampaikan programnya jika terpilih menjadi wakil rakyat.
Mereka umumnya menyampaikan janji untuk membela kepentingan rakyat yang menjadi konstituennya.Seperti yang disampaikan Charles Honoris yang berjanji tidak akan mewakili partainya jika terpilih. Ia akan melepas atribut partai yang didirikan Amien Rais itu, kemudian sepenuhnya menjadi wakil dari warga yang memilihnya."Di PAN itu beban bukan kepada partai, tetapi kepada warga pemilih. PAN tidak membolehkan caleg fanatik kepada partai, tetapi fanatik pada rakyat. Itu prinsip yang saya pegang," kata pria lajang berusia 25 tahun ini.
Sementara itu, Syafrudin Budiman mengatakan pihaknya sejak dulu selalu berjuang untuk persamaan hak, termasuk dari kalangan Tionghoa. Kalau terpilih, ia berjanji akan menciptakan kedamaian dan persamaan hak warga negara."Kami berjuang untuk dihapusnya politik anti-Tionghoa. Teman-teman Tionghoa ini menjadi korban sejak zaman Orde Baru. Kalau sekarang masih ada, bahkan di tingkat RT sekalipun, maka PMB dan saya akan berada di paling depan untuk memperjuangkan itu," katanya.
Yongki Rudi mengatakan, sebelum PDIP melakukan kontrak politik terhadap kadernya, ia sudah lama mengajukan kontrak politik tersebut ke Partai Hanura. "Bahkan saya berkomitmen pada ketentuan bahwa wakil yang melanggar kontrak politik bisa dipidanakan," katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar etnis Tionghoa masuk ke segala lini untuk bersama-sama membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, karena Tionghoa adalah bagian asli dari Indonesia.Abdul Halim, satu-satunya calon anggota DPD yang hadir mengatakan dirinya sudah lama memperhatikan kepentingan masyarakat Tionghoa, termasuk yang pertama kali menghidupkan kesenian barongsai dan tari-tarian Tionghoa.
"Soal pembauran, saya juga sudah lama memelopori hal ini," kata pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan Yayasan Masjid Cheng Hoo itu.Sementara itu, Indah Kurnia yang juga tokoh sepak bola di Surabaya dan dikenal dengan suara merdunya, lebih banyak menyanyi, sehingga waktu tiga menit yang diberikannya habis.ant/kpo
http://www.republika.co.id/berita/38362/Puluhan_Caleg_Tionghoa_Adu_Program_di_Surabaya
SURABAYA -- Puluhan calon anggota legislatif (caleg) etnis Tionghoa dari berbagai partai politik (parpol) beradu program dalam suatu forum yang digelar "Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu" di Surabaya, Rabu malam.Penyampaian program yang dipandu pengacara M Soleh itu menghadirkan sejumlah caleg etnis Tionghoa antara lain Charles Honoris (PAN), Arifli (PDS), Bagus Rahadja (PKDI), Nyoto Wijaya (PKPI), M Soka (Partai RepublikaN), Yongki Rudi (Partai Hanura), Agus Suryawidjaja (Partai Hanura).
Selain mereka, juga hadir sejumlah caleg dari luar etnis Tionghoa seperti Syafrudin Budiman (PMB), Enjang Satrio (PBR), Umar Faruk (PDS), Indah Kurnia (PDIP) dan sejumlah caleg lainnya.Kepada para caleg diberi kesempatan menyampaikan programnya jika terpilih menjadi wakil rakyat.
Mereka umumnya menyampaikan janji untuk membela kepentingan rakyat yang menjadi konstituennya.Seperti yang disampaikan Charles Honoris yang berjanji tidak akan mewakili partainya jika terpilih. Ia akan melepas atribut partai yang didirikan Amien Rais itu, kemudian sepenuhnya menjadi wakil dari warga yang memilihnya."Di PAN itu beban bukan kepada partai, tetapi kepada warga pemilih. PAN tidak membolehkan caleg fanatik kepada partai, tetapi fanatik pada rakyat. Itu prinsip yang saya pegang," kata pria lajang berusia 25 tahun ini.
Sementara itu, Syafrudin Budiman mengatakan pihaknya sejak dulu selalu berjuang untuk persamaan hak, termasuk dari kalangan Tionghoa. Kalau terpilih, ia berjanji akan menciptakan kedamaian dan persamaan hak warga negara."Kami berjuang untuk dihapusnya politik anti-Tionghoa. Teman-teman Tionghoa ini menjadi korban sejak zaman Orde Baru. Kalau sekarang masih ada, bahkan di tingkat RT sekalipun, maka PMB dan saya akan berada di paling depan untuk memperjuangkan itu," katanya.
Yongki Rudi mengatakan, sebelum PDIP melakukan kontrak politik terhadap kadernya, ia sudah lama mengajukan kontrak politik tersebut ke Partai Hanura. "Bahkan saya berkomitmen pada ketentuan bahwa wakil yang melanggar kontrak politik bisa dipidanakan," katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar etnis Tionghoa masuk ke segala lini untuk bersama-sama membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, karena Tionghoa adalah bagian asli dari Indonesia.Abdul Halim, satu-satunya calon anggota DPD yang hadir mengatakan dirinya sudah lama memperhatikan kepentingan masyarakat Tionghoa, termasuk yang pertama kali menghidupkan kesenian barongsai dan tari-tarian Tionghoa.
"Soal pembauran, saya juga sudah lama memelopori hal ini," kata pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan Yayasan Masjid Cheng Hoo itu.Sementara itu, Indah Kurnia yang juga tokoh sepak bola di Surabaya dan dikenal dengan suara merdunya, lebih banyak menyanyi, sehingga waktu tiga menit yang diberikannya habis.ant/kpo
http://www.republika.co.id/berita/38362/Puluhan_Caleg_Tionghoa_Adu_Program_di_Surabaya
Jumat, 13 Maret 2009
Kepentingan Komunitas Tionghoa Jangan Hanya Dititipkan ke Partai
Rabu, 11 Mar 2009
http://antarajatim.com/index.php?ref=disp&id=8762
Surabaya - Sekretaris PW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman mengemukakan, kepentingan masyarakat Tionghoa jangan hanya dititipkan ke pantai-partai politik, tapi harus diperjuangkan sendiri.
"Kalau hanya dititipkan ke partai politik, takutnya 'paket' yang dititipkan itu tidak sampai ke tujuan. 'Paket' itu harus diantar sendiri," katanya pada diskusi "Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia" di Surabaya, Rabu malam.
Ia juga mengingatkan agar komunitas Tionghoa menghilangkan kesan elitisnya. Menurut dia, sudah saatnya komunitas Tionghoa masuk ke basis-basis masyarakat paling bawah sehingga mengetahui betul apa keinginan masyarakat tersebut.
"Saya istilahkan dengan membasis. Dengan membasis, maka akan ada sambungan antara kepentingan atas atau elit dengan kepentingan masyarakat bawah. Apalagi, komunitas Tionghoa itu kan ada juga yang secara ekonomi hidupnya kurang baik," kata mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu.
Sementara itu tokoh pergerakan Tionghoa, Tan Swie Ling mengemukakan, komunitas Tionghoa memang harus berpolitik. Hanya saja, kata dia, yang menjadi pertanyaan adalah, politik yang bagaimana?
"Jangan sampai komunitas Tionghoa itu seperti laron yang menabrak nyala api. Nanti menjadi hangus. Komunitas Tionghoa harus tahu petanya. Poisisi dan kondisi politik komunitas Tionghoa itu sangat lemah sejak dulu," katanya.
Ia mengaku gembira karena sudah banyak generasi muda dari komunitas Tionghoa yang mulai terjun ke politik. Namun ia mengingatkan agar keterlibatan mereka itu harus memiliki landasan yang jelas dan kuat.
Diskusi yang digelar Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu itu juga menghadirkan analis ekonomi moneter, Liem Siok Lan dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Dhimam Abror Djuraid.
http://antarajatim.com/index.php?ref=disp&id=8762
Surabaya - Sekretaris PW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman mengemukakan, kepentingan masyarakat Tionghoa jangan hanya dititipkan ke pantai-partai politik, tapi harus diperjuangkan sendiri.
"Kalau hanya dititipkan ke partai politik, takutnya 'paket' yang dititipkan itu tidak sampai ke tujuan. 'Paket' itu harus diantar sendiri," katanya pada diskusi "Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia" di Surabaya, Rabu malam.
Ia juga mengingatkan agar komunitas Tionghoa menghilangkan kesan elitisnya. Menurut dia, sudah saatnya komunitas Tionghoa masuk ke basis-basis masyarakat paling bawah sehingga mengetahui betul apa keinginan masyarakat tersebut.
"Saya istilahkan dengan membasis. Dengan membasis, maka akan ada sambungan antara kepentingan atas atau elit dengan kepentingan masyarakat bawah. Apalagi, komunitas Tionghoa itu kan ada juga yang secara ekonomi hidupnya kurang baik," kata mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu.
Sementara itu tokoh pergerakan Tionghoa, Tan Swie Ling mengemukakan, komunitas Tionghoa memang harus berpolitik. Hanya saja, kata dia, yang menjadi pertanyaan adalah, politik yang bagaimana?
"Jangan sampai komunitas Tionghoa itu seperti laron yang menabrak nyala api. Nanti menjadi hangus. Komunitas Tionghoa harus tahu petanya. Poisisi dan kondisi politik komunitas Tionghoa itu sangat lemah sejak dulu," katanya.
Ia mengaku gembira karena sudah banyak generasi muda dari komunitas Tionghoa yang mulai terjun ke politik. Namun ia mengingatkan agar keterlibatan mereka itu harus memiliki landasan yang jelas dan kuat.
Diskusi yang digelar Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu itu juga menghadirkan analis ekonomi moneter, Liem Siok Lan dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Dhimam Abror Djuraid.
Liem Siok Lan, Awasi Janji Caleg
Jumat, 13 Maret 2009
SURABAYA | SURYA -Janji-janji politik para caleg dalam kampanye harus dicermati dengan teliti, karena bukan tidak mungkin janji tidak bakal terlaksana, karena sistem yang tidak memungkinkan.
Hal ini disampaikan Ir Liem Siok Lan MSc PhD dalam diskusi Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia yang diprakarsai Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu di Hotel Veni Vidi Vici Surabaya, Rabu (12/3) malam.
Liem mengatakan janji-janji caleg itu ditebar lewat berbagai media seperti stiker, poster, baliho dan spanduk, serta disampaikan dalam acara sosialisasi. “Janji itu ibaratnya seperti memberi cek kosong karena tidak ada dasarnya dan tidak mungkin mereka laksanakan,” tegas Liem di hadapan ratusan warga Tionghoa Surabaya.
Selain Liem, diskusi itu juga menampilkan Dhimam Abror Djuraid, (ketua PWI Jatim), Tan Sie Ling (tokoh pergerakan Tionghoa) dan Syafrudin Budiman (aktivis-intelektual muda). Menurut Liem, yang alumnus teknik informatika ITB itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer, sehingga inisiatif kebijakan selalu muncul dari eksekutif. Hak inisiatif yang sebenarnya melekat di legislative malah jarang digunakan.
“Kalau sistem pemerintahannya parlementer, caleg bisa membuat program dan setelah terpilih bisa melaksanakannya,” kata perempuan kelahiran Blitar, 8 November 1962 itu yang lama bermukim di Montreal Kanada itu.
Aktivis Tionghoa yang sekaligus ketua panitia, Hendy Prayogo, mengatakan, saat ini banyak elite Tionghoa yang aktif dalam politik. Kata Hendy, perkembangan ini merupakan lompatan besar yang harus disyukuri dan menjadi kesadaran baru bagi warga Tionghoa. “Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural dan Suku Tionghoa merupakan salah satu bagian integral yang ada di dalamnya,” tegas Hendy.
Hendy menambahkan, etnis Tionghoa sangat heterogen baik budaya maupun pilihan politiknya. Karena itu, pilihan politik dalam pemilu akan selalu berdasarkan pemahaman dan keyakinan pribadi masing-masing. “Siapa pun tidak boleh mengaitkan perilaku politik pribadi dengan suatu organisasi apalagi mengatas namakan seluruh Suku Tionghoa,” tegasnya mengingatkan.jos
http://www.surya.co.id/2009/03/13/liem-siok-lan-awasi-janji-caleg/
SURABAYA | SURYA -Janji-janji politik para caleg dalam kampanye harus dicermati dengan teliti, karena bukan tidak mungkin janji tidak bakal terlaksana, karena sistem yang tidak memungkinkan.
Hal ini disampaikan Ir Liem Siok Lan MSc PhD dalam diskusi Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia yang diprakarsai Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu di Hotel Veni Vidi Vici Surabaya, Rabu (12/3) malam.
Liem mengatakan janji-janji caleg itu ditebar lewat berbagai media seperti stiker, poster, baliho dan spanduk, serta disampaikan dalam acara sosialisasi. “Janji itu ibaratnya seperti memberi cek kosong karena tidak ada dasarnya dan tidak mungkin mereka laksanakan,” tegas Liem di hadapan ratusan warga Tionghoa Surabaya.
Selain Liem, diskusi itu juga menampilkan Dhimam Abror Djuraid, (ketua PWI Jatim), Tan Sie Ling (tokoh pergerakan Tionghoa) dan Syafrudin Budiman (aktivis-intelektual muda). Menurut Liem, yang alumnus teknik informatika ITB itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer, sehingga inisiatif kebijakan selalu muncul dari eksekutif. Hak inisiatif yang sebenarnya melekat di legislative malah jarang digunakan.
“Kalau sistem pemerintahannya parlementer, caleg bisa membuat program dan setelah terpilih bisa melaksanakannya,” kata perempuan kelahiran Blitar, 8 November 1962 itu yang lama bermukim di Montreal Kanada itu.
Aktivis Tionghoa yang sekaligus ketua panitia, Hendy Prayogo, mengatakan, saat ini banyak elite Tionghoa yang aktif dalam politik. Kata Hendy, perkembangan ini merupakan lompatan besar yang harus disyukuri dan menjadi kesadaran baru bagi warga Tionghoa. “Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural dan Suku Tionghoa merupakan salah satu bagian integral yang ada di dalamnya,” tegas Hendy.
Hendy menambahkan, etnis Tionghoa sangat heterogen baik budaya maupun pilihan politiknya. Karena itu, pilihan politik dalam pemilu akan selalu berdasarkan pemahaman dan keyakinan pribadi masing-masing. “Siapa pun tidak boleh mengaitkan perilaku politik pribadi dengan suatu organisasi apalagi mengatas namakan seluruh Suku Tionghoa,” tegasnya mengingatkan.jos
http://www.surya.co.id/2009/03/13/liem-siok-lan-awasi-janji-caleg/
Rekam Jejak Politik Etnis Tionghoa
Kamis, 12 Maret 2009
Oleh: Alex M, Masita, Widi S
LIEM Koen Hian, nasionalis keturunan China, menatap nanar hadirin yang menghadiri ceramah umumnya di Surabaya, 23 Agustus 1932. la hendak sampai pada penghujung pidato, dan setelah jeda sejenak menahan napas, keluarlah suara lantangnya, ”Saja berkejakinan, dalam tempo jang tidak terlaloe lama, tentoe lahir boergerschap ataoe kerakjatan Indonesia, toeroet mana tidak sadja orang Indonesier asli yang dinamakan Indonesier, tetapi djoega peranakan Tionghoa...”
Sontak, pidatonya yang menggelegar itu disambut gemuruh tepuk tangan hadirin. Bagi Liem, peranakan Tionghoa yang lahir di Banjarmasin dan bekerja sebagai jurnalis itu, tak terelakkan bila orang Tionghoa bakal terlibat dalam perjuangan politik mewujudkan kemerdekaan Indonesia, suka atau tidak suka. Karena, pemisahan status sosial sebagai lapis kedua di atas kaum pribumi dan di bawah orang Belanda, toh hanya mengasingkan orang Tionghoa. Kenyataannya, menurut Liem, orang Tionghoa selalu mendapat perlakuan kasar dari pejabat pabean Belanda.
Sesudah Liem Koen Hian turun dari podium, dr Soetomo tampil meneruskan orasi ke publik. Tokoh pergerakan nasional itu mendukung gagasan Liem tentang Indonesierschap atau kewarganegaraan Indonesia. Dukungan berlanjut ketika sebulan kemudian, 25 September 1932, Liem Koen Hian, Kwee Thiam Thing, Ong Liang Kok, dan rekan-rekannya kaum Cina peranakan di Surabaya, mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Tercatat di Harian Sin Tit Po sehari sesudahnya, dr Soetomo dan kaum nasionalis Indonesia moderat menyokong lahirnya PTI dan bersedia untuk melakukan kerja sama.
Itulah nukilan sejarah keterlibatan etnis Tionghoa pra kemerdekaan yang dicatat Bimo Nugroho, direktur Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta, mengutip pakar studi etnis Tionghoa Prof Dr Leo Suryadinata.
Ya. Perjuangan Indonesia memang tak luput dari keterlibatan pemikiran politis etnis Tionghoa. Namun, setelah Indonesia merdeka, kemerdekaan berpolitik etnis Tionghoa tak tersalurkan dengan baik. Selama Orde Baru, hak politik etnis Tionghoa dipasung. Keterbukaan keran politik etnis Tionghoa baru terjadi pasca era reformasi 1997-1998.
Dalam diskusi ‘Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia’ di hotel V3 Surabaya tadi malam (12/3) terungkap bahwa euforia politik itu sekarang mulai marak lagi di kalangan warga Tionghoa.
Tampil dalam diskusi itu Tan Swie Ling, tokoh pergerakan Tionghoa, Liem Siok Lan alias Justiani seorang analis moneter internasional, Syafruddin Budiman aktivis muda Islam dan Dhimam Abror Djuraid, pemred Surabaya Post.
Tan mengingatkan agar dalam euforia sekarang warga Tionghoa berhati-hati dan jangan terlena, sehingga melupakan sejarah. Ia lebih setuju warga Tionghoa menempuh jalur politik non-formal dengan memberi penyadaran kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan kebangsaan. ‘’Tapi, kalau mau berpolitik praktis silakan,’’ kata Tan.
Sedangkan Justiani memberi gambaran bahwa kondisi politik saat ini tetap harus diwaspadai oleh kaum Tionghoa. ‘’Kalau kita salah pilih bisa-bisa jadi korban lagi,’’ katanya.
Ia mengingatkan perlunya ada jalan baru untuk memilih pemimpin nasional yang mengutamakan rakyat. Ia menyebutnya sebagai jalan budaya. Antara lain dengan melakukan penyadaran kepada masyarakat, sehingga muncul kekuatan baru yang menjadi pendorong perubahan total dan mendasar.
Sedang Syafruddin mengingatkan agar warga Tionghoa mengambil peran aktif dalam seluruh kiprah kehidupan masyarakat. ‘’Jangan sibuk di kegiatan ekonomi saja.’’
Dhimam Abror mengatakan, warga Tionghoa justru secara tidak sadar ikut melanggengkan stereotipe yang dikembangkan Orde Baru. ‘’Kalau masuk ke organisasi, warga Tionghoa memilih jadi bendahara, tidak ada yang berani menjadi ketua,’’ katanya.
* * *
Di pentas nasional nama Alvin Lie Lee Peng atau yang populer dengan nama Alvin Lee sudah tidak asing lagi dengan masyarakat Indonesia. Pria kelahiran Jateng ini sudah menjadi ikon atas partisipasi masuknya warga etnis Tionghoa di panggung politik pasca reformasi.
Alvin termasuk salah seorang politisi Tionghoa yang ikut membidani lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN). Tak heran, jika pada pemilu 1999, Alvin menjadi caleg dan terpilih menjadi anggota parlemen selama dua periode hingga era reformasi.
Kiprah Alvin di parlemen pun terhitung bagus. Politisi yang dijuluki cowboy Senayan ini tercatat sebagai salah seorang politisi muda yang vokal di parlemen.
Kiprah politisi Tionghoa bukan hanya di parlemen. Di pemerintahan, etnis Tionghoa pernah menjadi pejabat. Sebut saja Kwik Kian Gie yang pernah pejabat di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), etnis Tionghoa juga diberi tempat sebagai pejabat di pemerintah, seperti Mari Elka Pangestu yang kini menjadi Menteri Perdagangan.
Di pemerintahan tingkat lokal, beberapa etnis Tionghoa bahkan pernah menjadi bupati. Basuki Tjahaja Purnama juga terpilih sebagai Bupati Bangka. Setahun kemudian, Christiandy Sanjaya terpilih sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
Angin perubahan dalam sistem politik Indonesia benar-benar dimanfaatkan politisi Tionghoa. Pada Pemilu 2009, sekitar 100 calon anggota legislatif tingkat DPR RI berasal dari etnis Tionghoa. Belum lagi caleg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Dalam daftar caleg DPR RI, misalnya, selain nama Alvin Lee (PAN Jateng), ada Rudianto Tjen (PDI Perjuangan, Bangka), Charles Honoris (PAN Dapil Jatim I), L. Walanda (Sulawesi Utara), Tan Fu Yong (DKI Jakarta), dan Samuel Nitisaputra (Kalimantan Timur).
Politisi Tionghoa yang menjabat Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan berpendapat, Pemilu 2009 merupakan momen bangkitnya warga keturunan dalam berpolitik praktis. “Pada Pemilu 2009 ini, ada sekitar 100 caleg tingkat DPR RI yang merupakan etnis Tinghoa,” ujarnya.
Mengenai minimnya etnis Tionghoa yang berkiprah dalam bidang politik, kata Daniel, hal itu tidak terlepas dari trauma zaman Orde Baru. “Tidak mudah bagi kami untuk bisa langsung menekuni politik sebelum benar-benar memiliki kesiapan mental,” katanya.
Hal senada diungkapkan Kwik Kian Gie, menurut dia, sejak dibukanya keran reformasi 1998 lalu, hanya warga etnis Tinghoa yang benar-benar memiliki keberanianlah yang mampu tampil dalam dunia politik praktis. Namun, ia yakin seiring dengan membaiknya iklim demokrasi di Indonesia saat ini, kiprah etnis Tionghoa dalam bidang politik akan semakin tinggi. “Semuanya butuh proses. Saya kira, sekarang ini tinggal menunggu waktu saja,” ujarnya.
Meski banyak politisi Tionghoa yang tampil akhir-akhir ini, Alvin Lie menyebutnya sebagai satu titik awal. “Saya kira, kesadaran politik etnis Tionghoa baru mulai tumbuh. Saya melihat pada Pemilu 2009 makin banyak warga keturunan Tionghoa yang aktif di partai, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Caleg DPR RI dari Bangka, Rudianto Tjen, mengatakan, banyaknya etnis Tionghoa yang berpolitik praktis sebagai pertanda alam demokrasi Indonesia sudah membaik. Artinya, tidak ada lagi perbedaan berdasarkan suku dan ras. Bangkitnya kesadaran politik kaum Tionghoa tak terlepas dari penyembuhan trauma masa lalu.
Diarahkan Bisnis
Salah satu caleg Tionghoa yang aktif kampanye adalah Charles Honoris. Ditemui di CH Center di kawasan Basuki Rahmat, caleg DPR RI asal PAN, itu mengatakan, selama Orde Baru lalu, komunitas ini diarahkan berbisnis saja. Hal ini menciptakan diskriminasi terhadap komunitas ini. Stigma ini begitu melekat kuat di masyarakat sehingga komunitas ini akhirnya menjadi apolitik dan apatis.
‘’Akibat kuatnya tekanan di masa pemerintahan yang lama memunculkan pandangan bagi kalau politik itu tabu dan kotor bagi komunitas kita. Semestinya kita tidak mengotak-kotakkan diri seperti itu,’’ tandasnya.
Melihat kondisi itu, dia lalu tertarik mempelajari politik meski selama ini dia menekuni dunia hukum. Dia membawa satu misi. ‘’Komunitas Tionghoa adalah salah satu elemen bangsa. Sudah saatnya tidak lagi dikotakkan berperan di ekonomi saja,’’ paparnya.
Ketua Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu, Hendi Prayogo, mengatakan, meski banyak caleg dari komunitas Tionghoa, tetap tidak bisa mengklaim bahwa mendapat dukungan etnis Tionghoa itu sendiri.
Sama dengan yang dialami etnis lain, kata dia, komunitas Tiongoha juga mengalami apatisme terhadap politik Indonesia. Oleh sebab itu, para caleg harus bekerja keras untuk meyakinkan bahwa kehadiran mereka akan memperjuangkan kepentingan komunitas ini.
Aktivis Tionghoa Syafrudin Budiman mengatakan, sebagai sebuah komunitas yang berhasil di dunia bisnis, keterlibatan etnis Tionghoa di politik masih sangat rendah. Contoh yang paling nyata adalah masih banyak orang tua etnis Tiongoha enggan menyekolahkan anak-anaknya di jurusan ilmu sosial politik dan memilih bersekolah di jurusan bisnis. ‘’Bahkan ada semacam slogan bagi komunitas Tionghoa, bahwa business yes…politic no,’’ bebernya.
Menurut pengamat politik Arbi Sanit, etnis Tionghoa sudah terbiasa puluhan tahun disingkirkan dari politik sehingga merasa lebih aman dan nyaman kalau menekuni bidang bisnis. ‘’Sehingga mereka belum memanfaatkan kesempatan dan peluang dalam politik secara sungguh-sungguh,” ujar Arbi.
Dari sekitar delapan juta etnis Tionghoa yang kini berstatus WNI, kata Arbi, jumlah politisi Tionghoa masih sangat sedikit. Apalagi jika dibandingkan dengan kiprah mereka dalam bidang bisnis. “Satu persen pun nggak sampai,” ujarnya.
Arbi menilai, hingga kini peran etnis Tionghoa dalam politik masih jauh dari maksimal. Mereka terlihat canggung dan ragu-ragu dalam melakukan bergaining. Hal itu mengakibatkan kontribusi politisi etnis Tionghoa sangat minim. Padahal, pada zaman pra kemerdekaan hingga masa pemerintahan Soekarno, politisi etnis Tionghoa memiliki peran yang sangat signifikan dan berkontribusi besar terhadap negara ini. *
Contoh Etnis Tionghoa di panggung politik:
- Alvin Lie Lee Peng anggota DPR dari PAN Jateng
- Marie Elka Pangestu Menteri Perdagangan
- Kwik Kian Gee mantan Menko Ekuin
- Rudianto Tjen anggota DPR dari PDIP Bangka
- Charles Honoris caleg PAN Dapil I Jatim
- L. Walanda caleg PAN Sulawesi Utara
- Tan Fu Yong caleg PAN DKI Jakarta
- Samuel Nitisaputra caleg PAN Kalimantan Timur
- Basuki Tjahaja Purnama Bupati Bangka
- Christiandy Sanjaya Wagub Kalbar. *
Sumber : http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=19a87049ef104ba10d1a7aa3d70ad59a&jenis=b706835de79a2b4e80506f582af3676a&PHPSESSID=905575572243a9ab6e35f7d4d98ba67e
Oleh: Alex M, Masita, Widi S
LIEM Koen Hian, nasionalis keturunan China, menatap nanar hadirin yang menghadiri ceramah umumnya di Surabaya, 23 Agustus 1932. la hendak sampai pada penghujung pidato, dan setelah jeda sejenak menahan napas, keluarlah suara lantangnya, ”Saja berkejakinan, dalam tempo jang tidak terlaloe lama, tentoe lahir boergerschap ataoe kerakjatan Indonesia, toeroet mana tidak sadja orang Indonesier asli yang dinamakan Indonesier, tetapi djoega peranakan Tionghoa...”
Sontak, pidatonya yang menggelegar itu disambut gemuruh tepuk tangan hadirin. Bagi Liem, peranakan Tionghoa yang lahir di Banjarmasin dan bekerja sebagai jurnalis itu, tak terelakkan bila orang Tionghoa bakal terlibat dalam perjuangan politik mewujudkan kemerdekaan Indonesia, suka atau tidak suka. Karena, pemisahan status sosial sebagai lapis kedua di atas kaum pribumi dan di bawah orang Belanda, toh hanya mengasingkan orang Tionghoa. Kenyataannya, menurut Liem, orang Tionghoa selalu mendapat perlakuan kasar dari pejabat pabean Belanda.
Sesudah Liem Koen Hian turun dari podium, dr Soetomo tampil meneruskan orasi ke publik. Tokoh pergerakan nasional itu mendukung gagasan Liem tentang Indonesierschap atau kewarganegaraan Indonesia. Dukungan berlanjut ketika sebulan kemudian, 25 September 1932, Liem Koen Hian, Kwee Thiam Thing, Ong Liang Kok, dan rekan-rekannya kaum Cina peranakan di Surabaya, mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Tercatat di Harian Sin Tit Po sehari sesudahnya, dr Soetomo dan kaum nasionalis Indonesia moderat menyokong lahirnya PTI dan bersedia untuk melakukan kerja sama.
Itulah nukilan sejarah keterlibatan etnis Tionghoa pra kemerdekaan yang dicatat Bimo Nugroho, direktur Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta, mengutip pakar studi etnis Tionghoa Prof Dr Leo Suryadinata.
Ya. Perjuangan Indonesia memang tak luput dari keterlibatan pemikiran politis etnis Tionghoa. Namun, setelah Indonesia merdeka, kemerdekaan berpolitik etnis Tionghoa tak tersalurkan dengan baik. Selama Orde Baru, hak politik etnis Tionghoa dipasung. Keterbukaan keran politik etnis Tionghoa baru terjadi pasca era reformasi 1997-1998.
Dalam diskusi ‘Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia’ di hotel V3 Surabaya tadi malam (12/3) terungkap bahwa euforia politik itu sekarang mulai marak lagi di kalangan warga Tionghoa.
Tampil dalam diskusi itu Tan Swie Ling, tokoh pergerakan Tionghoa, Liem Siok Lan alias Justiani seorang analis moneter internasional, Syafruddin Budiman aktivis muda Islam dan Dhimam Abror Djuraid, pemred Surabaya Post.
Tan mengingatkan agar dalam euforia sekarang warga Tionghoa berhati-hati dan jangan terlena, sehingga melupakan sejarah. Ia lebih setuju warga Tionghoa menempuh jalur politik non-formal dengan memberi penyadaran kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan kebangsaan. ‘’Tapi, kalau mau berpolitik praktis silakan,’’ kata Tan.
Sedangkan Justiani memberi gambaran bahwa kondisi politik saat ini tetap harus diwaspadai oleh kaum Tionghoa. ‘’Kalau kita salah pilih bisa-bisa jadi korban lagi,’’ katanya.
Ia mengingatkan perlunya ada jalan baru untuk memilih pemimpin nasional yang mengutamakan rakyat. Ia menyebutnya sebagai jalan budaya. Antara lain dengan melakukan penyadaran kepada masyarakat, sehingga muncul kekuatan baru yang menjadi pendorong perubahan total dan mendasar.
Sedang Syafruddin mengingatkan agar warga Tionghoa mengambil peran aktif dalam seluruh kiprah kehidupan masyarakat. ‘’Jangan sibuk di kegiatan ekonomi saja.’’
Dhimam Abror mengatakan, warga Tionghoa justru secara tidak sadar ikut melanggengkan stereotipe yang dikembangkan Orde Baru. ‘’Kalau masuk ke organisasi, warga Tionghoa memilih jadi bendahara, tidak ada yang berani menjadi ketua,’’ katanya.
* * *
Di pentas nasional nama Alvin Lie Lee Peng atau yang populer dengan nama Alvin Lee sudah tidak asing lagi dengan masyarakat Indonesia. Pria kelahiran Jateng ini sudah menjadi ikon atas partisipasi masuknya warga etnis Tionghoa di panggung politik pasca reformasi.
Alvin termasuk salah seorang politisi Tionghoa yang ikut membidani lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN). Tak heran, jika pada pemilu 1999, Alvin menjadi caleg dan terpilih menjadi anggota parlemen selama dua periode hingga era reformasi.
Kiprah Alvin di parlemen pun terhitung bagus. Politisi yang dijuluki cowboy Senayan ini tercatat sebagai salah seorang politisi muda yang vokal di parlemen.
Kiprah politisi Tionghoa bukan hanya di parlemen. Di pemerintahan, etnis Tionghoa pernah menjadi pejabat. Sebut saja Kwik Kian Gie yang pernah pejabat di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), etnis Tionghoa juga diberi tempat sebagai pejabat di pemerintah, seperti Mari Elka Pangestu yang kini menjadi Menteri Perdagangan.
Di pemerintahan tingkat lokal, beberapa etnis Tionghoa bahkan pernah menjadi bupati. Basuki Tjahaja Purnama juga terpilih sebagai Bupati Bangka. Setahun kemudian, Christiandy Sanjaya terpilih sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
Angin perubahan dalam sistem politik Indonesia benar-benar dimanfaatkan politisi Tionghoa. Pada Pemilu 2009, sekitar 100 calon anggota legislatif tingkat DPR RI berasal dari etnis Tionghoa. Belum lagi caleg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Dalam daftar caleg DPR RI, misalnya, selain nama Alvin Lee (PAN Jateng), ada Rudianto Tjen (PDI Perjuangan, Bangka), Charles Honoris (PAN Dapil Jatim I), L. Walanda (Sulawesi Utara), Tan Fu Yong (DKI Jakarta), dan Samuel Nitisaputra (Kalimantan Timur).
Politisi Tionghoa yang menjabat Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan berpendapat, Pemilu 2009 merupakan momen bangkitnya warga keturunan dalam berpolitik praktis. “Pada Pemilu 2009 ini, ada sekitar 100 caleg tingkat DPR RI yang merupakan etnis Tinghoa,” ujarnya.
Mengenai minimnya etnis Tionghoa yang berkiprah dalam bidang politik, kata Daniel, hal itu tidak terlepas dari trauma zaman Orde Baru. “Tidak mudah bagi kami untuk bisa langsung menekuni politik sebelum benar-benar memiliki kesiapan mental,” katanya.
Hal senada diungkapkan Kwik Kian Gie, menurut dia, sejak dibukanya keran reformasi 1998 lalu, hanya warga etnis Tinghoa yang benar-benar memiliki keberanianlah yang mampu tampil dalam dunia politik praktis. Namun, ia yakin seiring dengan membaiknya iklim demokrasi di Indonesia saat ini, kiprah etnis Tionghoa dalam bidang politik akan semakin tinggi. “Semuanya butuh proses. Saya kira, sekarang ini tinggal menunggu waktu saja,” ujarnya.
Meski banyak politisi Tionghoa yang tampil akhir-akhir ini, Alvin Lie menyebutnya sebagai satu titik awal. “Saya kira, kesadaran politik etnis Tionghoa baru mulai tumbuh. Saya melihat pada Pemilu 2009 makin banyak warga keturunan Tionghoa yang aktif di partai, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Caleg DPR RI dari Bangka, Rudianto Tjen, mengatakan, banyaknya etnis Tionghoa yang berpolitik praktis sebagai pertanda alam demokrasi Indonesia sudah membaik. Artinya, tidak ada lagi perbedaan berdasarkan suku dan ras. Bangkitnya kesadaran politik kaum Tionghoa tak terlepas dari penyembuhan trauma masa lalu.
Diarahkan Bisnis
Salah satu caleg Tionghoa yang aktif kampanye adalah Charles Honoris. Ditemui di CH Center di kawasan Basuki Rahmat, caleg DPR RI asal PAN, itu mengatakan, selama Orde Baru lalu, komunitas ini diarahkan berbisnis saja. Hal ini menciptakan diskriminasi terhadap komunitas ini. Stigma ini begitu melekat kuat di masyarakat sehingga komunitas ini akhirnya menjadi apolitik dan apatis.
‘’Akibat kuatnya tekanan di masa pemerintahan yang lama memunculkan pandangan bagi kalau politik itu tabu dan kotor bagi komunitas kita. Semestinya kita tidak mengotak-kotakkan diri seperti itu,’’ tandasnya.
Melihat kondisi itu, dia lalu tertarik mempelajari politik meski selama ini dia menekuni dunia hukum. Dia membawa satu misi. ‘’Komunitas Tionghoa adalah salah satu elemen bangsa. Sudah saatnya tidak lagi dikotakkan berperan di ekonomi saja,’’ paparnya.
Ketua Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu, Hendi Prayogo, mengatakan, meski banyak caleg dari komunitas Tionghoa, tetap tidak bisa mengklaim bahwa mendapat dukungan etnis Tionghoa itu sendiri.
Sama dengan yang dialami etnis lain, kata dia, komunitas Tiongoha juga mengalami apatisme terhadap politik Indonesia. Oleh sebab itu, para caleg harus bekerja keras untuk meyakinkan bahwa kehadiran mereka akan memperjuangkan kepentingan komunitas ini.
Aktivis Tionghoa Syafrudin Budiman mengatakan, sebagai sebuah komunitas yang berhasil di dunia bisnis, keterlibatan etnis Tionghoa di politik masih sangat rendah. Contoh yang paling nyata adalah masih banyak orang tua etnis Tiongoha enggan menyekolahkan anak-anaknya di jurusan ilmu sosial politik dan memilih bersekolah di jurusan bisnis. ‘’Bahkan ada semacam slogan bagi komunitas Tionghoa, bahwa business yes…politic no,’’ bebernya.
Menurut pengamat politik Arbi Sanit, etnis Tionghoa sudah terbiasa puluhan tahun disingkirkan dari politik sehingga merasa lebih aman dan nyaman kalau menekuni bidang bisnis. ‘’Sehingga mereka belum memanfaatkan kesempatan dan peluang dalam politik secara sungguh-sungguh,” ujar Arbi.
Dari sekitar delapan juta etnis Tionghoa yang kini berstatus WNI, kata Arbi, jumlah politisi Tionghoa masih sangat sedikit. Apalagi jika dibandingkan dengan kiprah mereka dalam bidang bisnis. “Satu persen pun nggak sampai,” ujarnya.
Arbi menilai, hingga kini peran etnis Tionghoa dalam politik masih jauh dari maksimal. Mereka terlihat canggung dan ragu-ragu dalam melakukan bergaining. Hal itu mengakibatkan kontribusi politisi etnis Tionghoa sangat minim. Padahal, pada zaman pra kemerdekaan hingga masa pemerintahan Soekarno, politisi etnis Tionghoa memiliki peran yang sangat signifikan dan berkontribusi besar terhadap negara ini. *
Contoh Etnis Tionghoa di panggung politik:
- Alvin Lie Lee Peng anggota DPR dari PAN Jateng
- Marie Elka Pangestu Menteri Perdagangan
- Kwik Kian Gee mantan Menko Ekuin
- Rudianto Tjen anggota DPR dari PDIP Bangka
- Charles Honoris caleg PAN Dapil I Jatim
- L. Walanda caleg PAN Sulawesi Utara
- Tan Fu Yong caleg PAN DKI Jakarta
- Samuel Nitisaputra caleg PAN Kalimantan Timur
- Basuki Tjahaja Purnama Bupati Bangka
- Christiandy Sanjaya Wagub Kalbar. *
Sumber : http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=19a87049ef104ba10d1a7aa3d70ad59a&jenis=b706835de79a2b4e80506f582af3676a&PHPSESSID=905575572243a9ab6e35f7d4d98ba67e
Syafrudin : Kepentingan komunitas Tionghoa jangan hanya dititipkan
Thursday, 12 March 2009
WASPADA ONLINE
SURABAYA - Sekretaris PW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman mengemukakan, kepentingan masyarakat Tionghoa jangan hanya dititipkan ke partai-partai politik, tapi harus diperjuangkan sendiri.
"Kalau hanya dititipkan ke partai politik, takutnya 'paket' yang dititipkan itu tidak sampai ke tujuan. 'Paket' itu harus diantar sendiri," katanya pada diskusi "Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia" di Surabaya, Rabu malam.
Ia juga mengingatkan agar komunitas Tionghoa menghilangkan kesan elitisnya. Menurut dia, sudah saatnya komunitas Tionghoa masuk ke basis-basis masyarakat paling bawah sehingga mengetahui betul apa keinginan masyarakat tersebut.
"Saya istilahkan dengan membasis. Dengan membasis, maka akan ada sambungan antara kepentingan atas atau elit dengan kepentingan masyarakat bawah. Apalagi, komunitas Tionghoa itu kan ada juga yang secara ekonomi hidupnya kurang baik," kata mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu.
Sementara itu tokoh pergerakan Tionghoa, Tan Swie Ling mengemukakan, komunitas Tionghoa memang harus berpolitik. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah, politik yang bagaimana?
"Jangan sampai komunitas Tionghoa itu seperti laron yang menabrak nyala api. Nanti menjadi hangus. Komunitas Tionghoa harus tahu petanya. Poisisi dan kondisi politik komunitas Tionghoa itu sangat lemah sejak dulu," katanya.
Ia mengaku gembira karena sudah banyak generasi muda dari komunitas Tionghoa yang mulai terjun ke dunia politik. Namun ia mengingatkan agar keterlibatan mereka itu harus memiliki landasan yang jelas dan kuat.
Diskusi yang digelar Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu itu juga menghadirkan analis ekonomi moneter, Liem Siok Lan dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Dhimam Abror Djuraid.
(irw/ann)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=72589&Itemid=30
WASPADA ONLINE
SURABAYA - Sekretaris PW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman mengemukakan, kepentingan masyarakat Tionghoa jangan hanya dititipkan ke partai-partai politik, tapi harus diperjuangkan sendiri.
"Kalau hanya dititipkan ke partai politik, takutnya 'paket' yang dititipkan itu tidak sampai ke tujuan. 'Paket' itu harus diantar sendiri," katanya pada diskusi "Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia" di Surabaya, Rabu malam.
Ia juga mengingatkan agar komunitas Tionghoa menghilangkan kesan elitisnya. Menurut dia, sudah saatnya komunitas Tionghoa masuk ke basis-basis masyarakat paling bawah sehingga mengetahui betul apa keinginan masyarakat tersebut.
"Saya istilahkan dengan membasis. Dengan membasis, maka akan ada sambungan antara kepentingan atas atau elit dengan kepentingan masyarakat bawah. Apalagi, komunitas Tionghoa itu kan ada juga yang secara ekonomi hidupnya kurang baik," kata mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu.
Sementara itu tokoh pergerakan Tionghoa, Tan Swie Ling mengemukakan, komunitas Tionghoa memang harus berpolitik. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah, politik yang bagaimana?
"Jangan sampai komunitas Tionghoa itu seperti laron yang menabrak nyala api. Nanti menjadi hangus. Komunitas Tionghoa harus tahu petanya. Poisisi dan kondisi politik komunitas Tionghoa itu sangat lemah sejak dulu," katanya.
Ia mengaku gembira karena sudah banyak generasi muda dari komunitas Tionghoa yang mulai terjun ke dunia politik. Namun ia mengingatkan agar keterlibatan mereka itu harus memiliki landasan yang jelas dan kuat.
Diskusi yang digelar Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu itu juga menghadirkan analis ekonomi moneter, Liem Siok Lan dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Dhimam Abror Djuraid.
(irw/ann)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=72589&Itemid=30
Rabu, 04 Maret 2009
Abdul Hadi Hanya Broker
Politik
05/03/09
Jakarta – Pengacara tersangka kasus suap proyek pelabuhan dan bandara di Indonesia Timur Abdul Hadi Djamal, menyebut kliennya hanya broker dalam proyek itu. Namun, ia tidak bersedia menejelaskan secara rinci tugas kliennya.
"Hanya sebagai broker, sebagai pengantar," kata Heri Parani, kuasa hukum Abdul Hadi, setelah mendampingi kliennya dalam pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/3) dini hari.
Meski menyebut kliennya sebagai broker, Heri tidak bersedia menjelaskan duduk perkara dan rincian tugas kliennya dalam kasus itu. Heri juga mengelak menjawab ketika ditanya apakah uang yang ditemukan oleh tim KPK saat penangkapan bukan hanya untuk kliennya.
Menurut Heri, pemeriksaan terhadap Abdul Hadi masih dalam tahap awal. Kliennya, kata Heri hanya menjawab sesuai pertanyaan yang diajukan penyidik KPK tentang peran dan tugasnya.
“Dua hari lagi akan ada pemeriksaan lanjutan di gedung KPK. Kemungkinan ia disana saat proses pengembangan kasus masih berlanjut,” jelas Heri. [nuz]
inilah.com
05/03/09
Jakarta – Pengacara tersangka kasus suap proyek pelabuhan dan bandara di Indonesia Timur Abdul Hadi Djamal, menyebut kliennya hanya broker dalam proyek itu. Namun, ia tidak bersedia menejelaskan secara rinci tugas kliennya.
"Hanya sebagai broker, sebagai pengantar," kata Heri Parani, kuasa hukum Abdul Hadi, setelah mendampingi kliennya dalam pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/3) dini hari.
Meski menyebut kliennya sebagai broker, Heri tidak bersedia menjelaskan duduk perkara dan rincian tugas kliennya dalam kasus itu. Heri juga mengelak menjawab ketika ditanya apakah uang yang ditemukan oleh tim KPK saat penangkapan bukan hanya untuk kliennya.
Menurut Heri, pemeriksaan terhadap Abdul Hadi masih dalam tahap awal. Kliennya, kata Heri hanya menjawab sesuai pertanyaan yang diajukan penyidik KPK tentang peran dan tugasnya.
“Dua hari lagi akan ada pemeriksaan lanjutan di gedung KPK. Kemungkinan ia disana saat proses pengembangan kasus masih berlanjut,” jelas Heri. [nuz]
inilah.com
SUAP DI DPR KULTUR KOLEKTIF
Politik
04/04/2009
Jakarta - Semakin banyaknya anggota DPR yang ditangkap KPK menunjukkan praktik suap merupakan hal biasa yang terjadi di Parlemen.
"Bahkan ada kesan, ini sudah menjadi 'kultur kolektif' para wakil rakyat kita," kata Koordinator Nasional (Kornas) Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw, Rabu (4/3), menanggapi penangkapan anggota FPAN Abdul Hadi Djamal dalam dugaan kasus suap proyek pembangunan Bandara di kawasan Timur Indonesia.
"Tentu hal ini akan semakin membuat citra DPR RI terpuruk di masyarakat. Saya yakin, ada banyak lagi yang melakukan praktek serupa, namun belum sempat terungkap ke publik," ujar mantan Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini.
Jeirry meyakinkan, terungkapnya kasus-kasus korupsi dan suap di lingkup DPR RI, mesti menjadi catatan bagi parlemen yang sekarang sedang membuat Undang Undang (UU) Susduk untuk memberi sanksi serta tindakan tegas.
"Bisa diatur secara tegas, bahwa anggota DPR RI yang sedang terlibat pembahasan sesuatu hal dengan lembaga atau badan tertentu, tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak terkait yang sedang menjadi mitra kerjanya," katanya.
Sementara itu, dalam konteks pemilu, menurutnya, kiranya ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, agar betul-betul selektif dalam menentukan pilihannya.
"Tidak semua calon anggota legislatif (Caleg) yang kelihatan baik, akan serius memperjuangkan kepentingan rakyat setelah telah menjadi anggota DPR RI. Jangan sampai setiap kali Pemilu, masyarakat memilih kucing dalam karung," tandas Jeirry. [*/dil}
04/04/2009
Jakarta - Semakin banyaknya anggota DPR yang ditangkap KPK menunjukkan praktik suap merupakan hal biasa yang terjadi di Parlemen.
"Bahkan ada kesan, ini sudah menjadi 'kultur kolektif' para wakil rakyat kita," kata Koordinator Nasional (Kornas) Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw, Rabu (4/3), menanggapi penangkapan anggota FPAN Abdul Hadi Djamal dalam dugaan kasus suap proyek pembangunan Bandara di kawasan Timur Indonesia.
"Tentu hal ini akan semakin membuat citra DPR RI terpuruk di masyarakat. Saya yakin, ada banyak lagi yang melakukan praktek serupa, namun belum sempat terungkap ke publik," ujar mantan Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini.
Jeirry meyakinkan, terungkapnya kasus-kasus korupsi dan suap di lingkup DPR RI, mesti menjadi catatan bagi parlemen yang sekarang sedang membuat Undang Undang (UU) Susduk untuk memberi sanksi serta tindakan tegas.
"Bisa diatur secara tegas, bahwa anggota DPR RI yang sedang terlibat pembahasan sesuatu hal dengan lembaga atau badan tertentu, tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak terkait yang sedang menjadi mitra kerjanya," katanya.
Sementara itu, dalam konteks pemilu, menurutnya, kiranya ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, agar betul-betul selektif dalam menentukan pilihannya.
"Tidak semua calon anggota legislatif (Caleg) yang kelihatan baik, akan serius memperjuangkan kepentingan rakyat setelah telah menjadi anggota DPR RI. Jangan sampai setiap kali Pemilu, masyarakat memilih kucing dalam karung," tandas Jeirry. [*/dil}
Selasa, 03 Maret 2009
Kronologi Penangkapan Abdul Hadi
Politik
03/03/2009
Jakarta - KPK rupanya telah mengincar anggota Komisi V DPR Abdul Hadi Djamal sejak sebulan lalu. Penangkapan yang dilakukan Senin (2/3) malam, itu merupakan upaya yang kedua kali.
Sumber KPK yang dihubungi wartawan, Selasa (3/3) menuturkan, tim dari KPK telah membuntuti Hadi berawal dari Hotel Sultan. Anggota FPAN itu kemudian bergerak ke kafe Jimbaran dan kemudian ke rumah makan Sari Kuring di kawasan Jl Veteran, Jakarta Pusat. "Di Sari kuring transaksi dilakukan," ucap sumber tersebut.
Penyerahan uang dilakukan oleh Darmayanti, seorang PNS di Ditjen Hubla Dephub. Sebenarnya, lanjut sang sumber, tanggal 27 Februari lalu, Hadi telah dibuntuti hingga pukul 03.00 WIB dinihari. Namun saat itu transaksi tidak terjadi.
Usai transaksi di Sari Kuring, KPK membuntuti 3 mobil masing-masing Honda Jazz, Toyota Altis, dan satu mobil lagi bermerek Nissan. Tiga mobil itu kemudian berpencar, namun KPK memilih membuntuti mobil yang ditumpangi Darmayanti.
"Waktu penangkapan, ada tukan ojek di sekitar lokasi yang disuruh menghitung uang," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Abdul Hadi Djamal dibekuk KPK pada Senin (2/3) malam. Dari mobil Hadi, uang sebesar US$ 80 ribu dan Rp 54 Juta. Uang itu diketahui berasal dari Hontjo Kurniawan, komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, terkait proyek pembangunan dermaga dan bandara di kawasan Indonesia Timur. [dil]
inilah.com
03/03/2009
Jakarta - KPK rupanya telah mengincar anggota Komisi V DPR Abdul Hadi Djamal sejak sebulan lalu. Penangkapan yang dilakukan Senin (2/3) malam, itu merupakan upaya yang kedua kali.
Sumber KPK yang dihubungi wartawan, Selasa (3/3) menuturkan, tim dari KPK telah membuntuti Hadi berawal dari Hotel Sultan. Anggota FPAN itu kemudian bergerak ke kafe Jimbaran dan kemudian ke rumah makan Sari Kuring di kawasan Jl Veteran, Jakarta Pusat. "Di Sari kuring transaksi dilakukan," ucap sumber tersebut.
Penyerahan uang dilakukan oleh Darmayanti, seorang PNS di Ditjen Hubla Dephub. Sebenarnya, lanjut sang sumber, tanggal 27 Februari lalu, Hadi telah dibuntuti hingga pukul 03.00 WIB dinihari. Namun saat itu transaksi tidak terjadi.
Usai transaksi di Sari Kuring, KPK membuntuti 3 mobil masing-masing Honda Jazz, Toyota Altis, dan satu mobil lagi bermerek Nissan. Tiga mobil itu kemudian berpencar, namun KPK memilih membuntuti mobil yang ditumpangi Darmayanti.
"Waktu penangkapan, ada tukan ojek di sekitar lokasi yang disuruh menghitung uang," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Abdul Hadi Djamal dibekuk KPK pada Senin (2/3) malam. Dari mobil Hadi, uang sebesar US$ 80 ribu dan Rp 54 Juta. Uang itu diketahui berasal dari Hontjo Kurniawan, komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, terkait proyek pembangunan dermaga dan bandara di kawasan Indonesia Timur. [dil]
inilah.com
Anggota FPAN Abdul Hadi Ditangkap KPK
Politik03/03/2009
Jakarta - Satu lagi anggota DPR tertangkap tangan KPK dalam kasus dugaan suap. Anggota Komisi V asal FPAN Abdul Hadi Djamal dibekuk saat menerima uang sebesar US$ 80 ribu dan Rp 54 Juta.
"Iya ada tangkap tangan, tadi malam sekitar pukul 22.15 WIB," kata Wakil Ketua KPK M Jasin yang dikonfirmasi wartawan via telepon, Selasa (3/3).
Sementara sumber di KPK mengungkapkan, penangkapan Hadi dilakukan di kawasan Karet, Jl Jenderal Sudirman. Saat ditangkap, di dalam mobil Hadi ditemukan uang dalam pecahan dolar dan rupiah.
"Dari pemeriksaan sementara, Abdul Hadi mengakui uang tersebut berasal dari Hontjo Kurniawan, komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Surabaya," ujar sumber tersebut.
Caleg PAN Dapil I Sulsel itu juga mengakui telah menerima Rp 1 miliar pada tanggal 27 Februari, yang kemudian diserahkan kepada koleganya di DPR.
Selain Hadi, KPK menangkap Darmawati, seorang PNS di bagian tata usaha Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dephub. Darmawati berperan sebagai perantara yang menyerahkan uang tersebut.
Sumber tersebut menambahkan, KPK juga telah menangkap Hontjo Kurniawan yang mengaku telah memberikan uang senilai Rp 2 miliar dalam bentuk US dolar kepada Abdul Hadi melalui Darmawati dalam dua tahap.
"Pemberian uang itu dengan maksud untuk menyalurkan, aspirasi mendapatkan proyek dermaga dan bandara di wilayah Indonesia timur. Hontjo juga mengakui telah memberikan Rp 600 juta untuk Darmawati," tandasnya. [dil]
inilah.com
PMB Dukung Provinsi Madura
Politik01/03/2009
Surabaya - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Partai Matahari Bangsa (PMB) Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dr Syaiful Hidayat, menyatakan dukungan terhadap Madura untuk menjadi provinsi.
"Dengan menjadi provinsi, maka Madura bisa lebih banyak menerima pendapatan untuk membangun daerahnya dan tentunya kesejahteraan masyarakat akan meningkat," jela Syaiful usai rapat konsolidasi PMB Jawa Timur di Surabaya, Minggu (1/3).
Menurut calon legislator DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) XI (Madura) itu, sumber daya alam Jawa Timur selama ini disedot ke pusat hingga 80 persen dan hanya 20 persen yang kembali ke Jatim. "Madura sendiri hanya menunggu pembagian dari Jatim yang hanya 20 persen itu, sehingga Madura juga tak sepenuhnya menerima yang 20 persen itu," imbuhnya.
Oleh karena itu, bila Madura belum menjadi provinsi, maka wilayah Madura akan sulit berkembang. "Dengan menjadi provinsi, alokasi anggaran dari APBN kepada Madura akan lebih besar (berbentuk DIPA), dibanding menjadi bayang-bayang Provinsi Jawa Timur," ujarnya.
Misalnya, kekayaan laut. "Jika kabupaten hanya memiliki penguasaan laut 4 mil dari garis pantai, maka bila menjadi provinsi, maka penguasaan laut bisa mencapai 12 mil. Jika banyak tambangnya, bisa lebih banyak menerima pendapatan untuk membangun," jelas Syaiful.
Keuntungan lain, bila Madura menjadi provinsi, masyarakat Madura dapat berbuat banyak di daerahnya. "Bisa menjadi gubernur, kepala dinas, dan peluang lainnya akan jelas amat terbuka luas. Yang pasti, masyarakat Madura tak hanya tergantung dari Provinsi Jatim. Madura bisa memiliki DIPA sendiri, dan mengatur DAU kepada seluruh kabupaten yang ada di Madura,"paparnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) PMB Jawa Timur Syafrudin Budiman mendukung langkah PP PMB yang mendukung berdirinya provinsi Madura, sehingga Madura akan mendapatkan kucuran dana triliunan rupiah dari pemerintah pusat (APBN) untuk pos dana alokasi umum (DAU) dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
"Jika ditotal, jumlahnya mencapai Rp 29,3 triliun. Dana Rp 29,3 triliun itu dibagi menjadi Rp 13,1 triliun untuk DIPA dan Rp 16,6 triliun untuk DAU. DIPA terdiri atas alokasi dana sektoral, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan. DAU untuk pemprov dan Pemkab/pemkot se-Jatim digerojok Rp 16,6 triliun," katanya.
Meski demikian, ia menilai dari segi pendapatan, di antara empat kabupaten di Madura, Bangkalan merupakan wilayah yang mempunyai PAD yang relatif kecil, yaitu sekitar Rp 4 miliar. "Yang lebih parah adalah PAD Sampang yang hanya sekitar Rp 2,5 miliar," katanya.
Hal yang sama juga berlaku untuk DAU. "DAU Bangkalan dibandingkan tiga kabupaten lainnya justru yang terkecil, sekitar Rp 178,4 miliar. Itu sangat timpang dengan total PAD keempat kabupaten tersebut yang hanya sekitar Rp 20 miliar," katanya.
Hal itu, katanya, tentu tidak akan terjadi bila 80 persen hasil eksploitasi minyak dan gas (migas) di Sumenep Madura tersebut kembali ke daerah, sehingga Madura akan menjadi provinsi kaya. "Jika gas bumi 94,7 miliar kaki kubik (BCF) yang dihasilkan Blok Kangean, 10 persen saja masuk ke Madura, bukan tak mustahil Madura akan mengalahkan Surabaya," imbuhnya.
Tentang risiko kalau terjadi pemekaran, ia menyatakan semua pasti ada untung-ruginya, ada risiko dan manfaatnya. "Risikonya untuk menjadi provinsi jelas akan menambah beban anggaran bagi daerah itu, karena harus menyiapkan perkantoran gubernur dan personelnya yang dulu disiapkan, tapi sekarang tidak," tandsa Syafrudin. [*/dil]
Sabtu, 28 Februari 2009
PKS : LSI Menyesatkan!
Jakarta – PKS menilai hasil survei LSI terbaru yang menempatkan PKS hanya mampu memimpin parpol papan tengah tak realistis, bahkan menyesatkan. Sebab hasil survei itu jauh berbeda dengan hasil riset lembaga kajian yang disewa oleh PKS.
“Saya kira tidak seperti itu. Karena kita juga lakukan survei berbasis dapil. Di beberapa tempat kita diatas dari hasil survei LRI. Jadi tak realistis,” ujar Sekjen PKS Anis Matta, kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (28/2).
Dituturkan Anis, dari hasil survei tersebut posisi PKS di hampir semua daerah pemilihan (dapil) masuk dalam kelompok tiga besar. Hanya di beberapa dapil saja PKS berada di posisi keempat.
“Kita yakin PKS sudah diatas 14-15% kalau berdasakan survei di lapangan. Jadi kita (PKS) optimis 20 % kita capai,” ucapnya.
Meski begitu, tutur Anis, dirinya tidak lantas begiu saja percaya terhadap beberap hasil survey. Sebab, ada kenaikan suara dari hasil survei yang diinstruksikan oleh suatu parpol untuk mengambil suara buble. Sehingga secara metodelogi menjadi rancu.
“Contohnya dapat dilihat dari disparitas perolehan hasil dari beberapa lembaga survey. Hasilnya tidak pernah konsisten. Seperti perolehan PDIP tidak pernah kosisnten. Pernah 26%, lalu 23 % dan sekarang LSI 17,3%,” ujarnya.
Dalam survei tersebut, Partai Demokrat tertinggi, dengan jumlah pemilih 24,3% suara. Disusul berturut-turut PDIP dengan 17,3% suara dan Partai Golkar yang mendapatkan 15,9% suara.
Sementara di posisi partai tengah dipimpin PKS dengan perolehan suara 6%. Disusul PKB dan PPP yang mendapat 5%, persen, PAN dan Gerindra yang masing-masing memperoleh 4%, Hanura 2%, serta PKNU dan PBB, yang masing-masing memperoleh 1%. [jib]
“Saya kira tidak seperti itu. Karena kita juga lakukan survei berbasis dapil. Di beberapa tempat kita diatas dari hasil survei LRI. Jadi tak realistis,” ujar Sekjen PKS Anis Matta, kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (28/2).
Dituturkan Anis, dari hasil survei tersebut posisi PKS di hampir semua daerah pemilihan (dapil) masuk dalam kelompok tiga besar. Hanya di beberapa dapil saja PKS berada di posisi keempat.
“Kita yakin PKS sudah diatas 14-15% kalau berdasakan survei di lapangan. Jadi kita (PKS) optimis 20 % kita capai,” ucapnya.
Meski begitu, tutur Anis, dirinya tidak lantas begiu saja percaya terhadap beberap hasil survey. Sebab, ada kenaikan suara dari hasil survei yang diinstruksikan oleh suatu parpol untuk mengambil suara buble. Sehingga secara metodelogi menjadi rancu.
“Contohnya dapat dilihat dari disparitas perolehan hasil dari beberapa lembaga survey. Hasilnya tidak pernah konsisten. Seperti perolehan PDIP tidak pernah kosisnten. Pernah 26%, lalu 23 % dan sekarang LSI 17,3%,” ujarnya.
Dalam survei tersebut, Partai Demokrat tertinggi, dengan jumlah pemilih 24,3% suara. Disusul berturut-turut PDIP dengan 17,3% suara dan Partai Golkar yang mendapatkan 15,9% suara.
Sementara di posisi partai tengah dipimpin PKS dengan perolehan suara 6%. Disusul PKB dan PPP yang mendapat 5%, persen, PAN dan Gerindra yang masing-masing memperoleh 4%, Hanura 2%, serta PKNU dan PBB, yang masing-masing memperoleh 1%. [jib]
Jumat, 27 Februari 2009
RAIH DUKUNGAN DENGAN PENDEKATAN EKONOMI
Friday, 20 February 2009Partai Matahari Bangsa, yang kelahirannya dibidani generasi muda Muhammadiyah, memandang pemenuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah hal utama.
Oleh karena itu, sebagai partai politik baru, PMB di Jawa Timur mengedepankan pendekatan ekonomi untuk meraih dukungan. Dengan cara ini, PMB yakin dapat merebut para pemilih pemula dan massa mengambang yang menjadi target utama mereka.
"Perhatian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat atau untuk menyejahterakan mereka adalah hal utama yang menjadi fokus gerakan kami. Bila kesejahteraan sudah terpenuhi, proses selanjutnya adalah ideologisasi kepada masyarakat terkait misi dan visi partai kami," ucap Ketua Pimpinan Wilayah PMB Jawa Timur Mufti Mubarok, Selasa (17/2) di Surabaya.
Untuk merealisasikan pendekatan ekonomi tersebut, PMB telah memberikan kredit tanpa jaminan kepada pelaku usaha kecil, seperti pedagang kaki lima di Surabaya. Selain itu, partai bernomor urut 18 ini menjanjikan suplai pupuk murah dan merata kepada petani di Jatim. Partai yang dideklarasikan pada April 2007 ini juga memberikan modal kepada anak muda untuk berwiraswasta.
Mufti mengakui bila partai yang ia pimpin ini harus bekerja ekstra keras untuk merebut suara di kalangan Muslim di Jatim. Selain harus bersaing ketat dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sama-sama berbasis Muhammadiyah, PMB harus bertarung dengan partai besar lainnya, seperti PKB, PPP, atau PKS. Namun, dirinya yakin bila PMB akan mendapat tempat di kalangan Muslim di Jatim.
"Ideologi yang kami tawarkan adalah Islam pembaruan. Simpatisan partai Islam lainnya yang merasa tidak puas dengan partainya masing-masing dapat kami tampung. Apalagi, jaringan kami di Muhammadiyah cukup banyak sehingga kami optimistis dapat meraih sebagian besar massa Muhammadiyah di Jawa Timur," tutur Mufti.
Sekretaris Pimpinan Wilayah PMB Jatim Syafrudin Budiman, menambahkan, upaya yang dilakukan PMB untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat adalah dengan berkunjung dari rumah ke rumah. Menurut Syafrudin, kampanye door to door dinilai lebih efektif dan murah.
Menurut Syafrudin, PMB tidak pernah merasa minder bersaing dengan parpol besar yang mengusung bendera Islam. Modal percaya diri PMB adalah dengan memanfaatkan jaringan yang telah ada selama ini, antara lain kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Hizbut Tahrir (HT), Al Hidayah, atau dari kalangan nahdliyin. Gaji dipotong
Selain kampanye door to door, imbuh Syafrudin, pengajian umum atau majelis taklim juga menjadi wadah bagi PMB untuk menggalang dukungan. PMB juga memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dinilai sebagai langkah murah dan cepat untuk menyosialisasikan caleg-calegnya. Caranya, caleg PMB harus memiliki blog pribadi.
"Ibaratnya, kami mengemas PMB sebagai partai yang progresif, peduli, bersih, enerjik, dan masih bebas dari dosa-dosa politik, serta mengedepankan etika moral," kata Syafrudin.
Syafrudin menambahkan, ada persyaratan khusus bagi caleg dari PMB bila terpilih sebagai wakil rakyat nanti. Kader harus rela gajinya dipotong 40 persen jika mereka terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Jatim dan 30 persen untuk tingkat DPRD kabupaten dan kota.
kompasjatim
Ratusan Bendera PMB Dibakar dan Dirusak
Selasa, 17/02/2009
Jember - Ratusan bendera dan atribut Partai Matahari Bangsa (PMB) Jember dirusak orang tak dikenal. Sadisnya, bukan hanya diguntingi atau dihilangkan dari tempatnya saja, puluhan lainnya dibakar.
"Total yang hilang, dibakar, diguntingi sekitar 200 lembar," tegas Ketua PD PMB Jember, Suryanto Wibowo usai melaporkan kejadian tersebut ke Panwaskab Jember, Selasa (17/2/2009) siang tadi.
Menurut Suryanto, pelaku merusak atribut PMB pada dini hari. "Sejumlah saksi menuturkan bahwa pelaku menggunakan roda dua dan empat pada dini hari sekitar pukul 03.00 wib," imbuhnya.
Dan semua kronologis peristiwa sudah dilaporkannya ke Panwaskab secara tertulis disertai bukti-bukti foto. Ratusan bendera dan gambar yang dirusak tersebut semula dipasang di jalan Srikoyo, dr. Soebandi Patrang Jember. Selain itu juga ada di Mayang dan Pakusari serta Arjasa.
"Kami tidak mau berspekulasi siapa yang merusak, namun sejumlah saksi sudah mengarah kemana pelakunya," ujarnya.
Suryanto hanya berharap kepada semua pihak dan pelaku, agar tidak memperkeruh suasana dengan melakukan tindakan yang memancing emosi kader PMB. Karena tindakan tersebut bisa menodai proses demokrasi yang sudah berjalan damai ini.
PD PMB Jember juga mendesak Panwaskab untuk mengusut tuntas kasus tersebut. [her/kun]
Caleg Muda Bantah Cari Pekerjaan
26 February 2009
http://www.surabayapagi.com/redesign/index.php?p=detilberita&id=28930
SURABAYA – Sejumlah calon legislatif dari kaum muda menolak anggapan yang menyatakan 61 persen para caleg yang maju dalam Pemilu 2009 adalah para pengangguran dan berniat menjadi dewan untuk mendapatkan pekerjaan.
Walaupun mereka mengakui bahwa caleg muda ini ada yang masih aktif kuliah dan baru saja lulus dari kuliahnya.
”Itu penelitian yang subyektif dan tidak berdasarkan kondisi obyektif. Sebagai caleg muda, kita ini kerja intelektual dan yang pasti bisa menghasilkan uang,” ujar Syafrudin Budiman, Sekretaris Pimpinan Wilayah PMB Jatim saat ditemui Surabaya Pagi kemarin.
Budi panggilan akrabnya mengatakan bahwa pola pikir semacam itu merupakan bentuk-bentuk dari pemikiran di jaman orde baru dulu. Dimana kalangan muda yang mempunyai latar belakang berorganisasi serta masih memegang idealisme dinilai sebagai orang-orang yang melawan pemerintahan.
Hal inilah yang kembali digunakan agar para rakyat tidak memilih caleg-caleg muda yang mempunyai potensi. ”Itu bahasa orde baru yang formalitas tidak menginginkan anak-anak muda masih mempunyai skill serta memegang nilai-nilai kerakyatan,” pungkasnya
Caleg muda Partai Matahari Bangsa yang berangkat dari Dapil 8 DPRD Jatim mengakuinya, di PMB 90 persen calon anggota dewan Jatim dari kalangan kaum muda yang baru saja menyelesaikan akademiknya di kampus. Namun, perlu diketahui bahwa mereka ini mempunyai skill pengalaman berorganisasi serta mengorganisir rakyat. ”Dengan skill pengalaman organisasi kita bisa mengorganisir para konstituen untuk selanjutnya memperjuangkan hak-hak rakyat,” ujarnya
Hal yang sama juga diungkapkan oleh caleg muda PDI Perjuangan Dapil 10 DPRD Jatim Abdi Edison, SE. Menurutnya, tidak semua yang mencalonkan pada pimilihan anggota legislatif (pileg) tidak mempunyai pekerjaan. ”Tidak semuanya caleg muda pengangguran,” ujarnya
Ia menambahkan, kebanyakan caleg muda yang tidak menpunyai pekerjaan berasal dari partai-partai kecil yang baru ikut dalam pemilu 2009. Sedangkan untuk partai besar seperti PDI Perjuangan, mereka yang menjadi caleg adalah melalui pengkaderan yang panjang. Meskipun para calegnya masih muda. Tapi karena berpotensi mendulang suara, mereka bisa menjadi caleg. “Kalau di PDI Perjuangan harus melalui proses pengkaderan terlebih dulu,” tandasnya
Edison yang bekerja sebagai konsultan manajer Surabaya menegaskan keikutsertaannya mencalonkan diri pada pileg 2009 adalah tugas dari partai serta mengemban amanah dari rakyat. Tidak mencari pekerjaan. ”Jangan melihat sosok social caleg kaya atau miskin, Sebab, hak setiap warga negara untuk maju sebagai wakil rakyat,” ujarnya. (din)
Rabu, 25 Februari 2009
PMB Jatim Desak Pusat Informasi Majapahit Dihentikan
Minggu, 22 Peb 2009Surabaya - Sekretaris PW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman SIP, mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.
"Niatnya memang baik untuk membangun pusat informasi tentang Majapahit yang memudahkan masyarakat, terutama kaum muda, tapi lokasi yang direncanakan ternyata berdiri di atas situs purbakala peninggalan Majapahit," katanya kepada ANTARAjatim di Surabaya, Minggu.
Menurut calon legislatif (caleg) PMB Jatim nomer urut 1 untuk DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) VIII (Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun) itu, upaya meneruskan pembangunan PIM sama halnya dengan merusak situs Majapahit.
"Kalau tetap diteruskan, maka pemerintah akan terancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, karena itu stop (hentikan) pembangunan PIM," katanya.
Hal yang sama, kata aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu, juga dapat dikenakan kepada pimpinan proyek PIM, kepala desa, dan masyarakat yang terlibat dalam proyek PIM itu.
Bahkan, katanya, pemerintah juga dapat dijerat pidana UU 5/1992 terhadap tindakan masyarakat merusak situs Majapahit lainnya, kendati bukan terkait langsung dengan PIM.
"Saya baru menerima informasi dari beberapa kawan aktivis bahwa di kawasan Trowulan juga banyak situs yang diperjualbelikan, seperti batu bata peninggalan Kerajaan Majapahit. Pemerintah dapat dipidana karena membiarkan perusakan situs itu," katanya.
Ketentuan pidana UU 5/1992 Pasal 26 menyebutkan barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Sementara itu, pasal 15 ayat (1) menyatakan, setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Ayat (2) menyatakan, tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang: membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia; memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya; mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat; mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya; memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya; memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya. Ayat (3) menyatakan, pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
http://antarajatim.com/index.php?ref=disp&id=8318
PROFIL : Tanggalkan Baju Jurnalis
Jumat, 20 Februari 2009
http://dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=11516
Syafrudin Budiman. Selama ini aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2002, sebelum akhirnya maju caleg PMB dari Dapil VIII (Nganjuk, Madiun, Jombang, Mojokerto) untuk DPRD Jatim.
Saat menjadi aktivis, dia kerap berurusan dengan polisi. Bahkan pernah ditangkap Polres Surabaya Utara karena terlibat demo memperjuangkan nasib buruh.
Sempat vakum dari dunia aktivis, Syafrudin aktif di bidang jurnalistik, menjadi wartawan salah satu koran terbitan Surabaya selama tujuh bulan.
Namun karena terpilih dan mendapat amanah sebagai formatur terbanyak dalam Muscab IMM Surabaya, dia kembali ke rumah lamanya. "Mungkin karena dianggap mumpuni dan berbakat dalam dunia politik, saya dipilih menjadi formatur," ujar pria yang akrab disapa Rudi Acong ini.
Pria kelahiran Sumenep 21 Mei 1980 ini akhirnya aktif kembali dan terpilih jadi Ketua Hikmah (Bidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan) IMM Surabaya, dan berlanjut ke DPD IMM Jawa Timur sebagai Ketua Bidang Hikmah.
Syafrudin pun memilih fokus di IMM dan meninggalkan dunia jurnalistik. Pada Muktamar IMM ke XII 2006 di Ambon, dia ditunjuk menjadi Ketua Presedium Sidang dan dipercaya sebagai Pengurus Pusat IMM masa bakti 2006-2008.
Bahkan dirinya sempat bergabung ke PAN Jawa Timur karena keterkaitan dengan Muhammadiyah. Mengapa mundur dari PAN? "Saya ini kader IMM, kalau IMM dan AMM bikin partai, kenapa saya tidak bergabung. Wong ini rumah saya sendiri yang baru," jawabnya.
Kini dia siap menggapai mimpinya menjadi calon wakil rakyat untuk DPRD Jatim. "Saya memang lahir dari keluarga politisi dan keluarga struktur Muhammadiyah. Malah yang mendorong saya bergabung ke PMB adalah keluarga," katanya.(ud)
http://dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=11516
Syafrudin Budiman. Selama ini aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2002, sebelum akhirnya maju caleg PMB dari Dapil VIII (Nganjuk, Madiun, Jombang, Mojokerto) untuk DPRD Jatim.
Saat menjadi aktivis, dia kerap berurusan dengan polisi. Bahkan pernah ditangkap Polres Surabaya Utara karena terlibat demo memperjuangkan nasib buruh.
Sempat vakum dari dunia aktivis, Syafrudin aktif di bidang jurnalistik, menjadi wartawan salah satu koran terbitan Surabaya selama tujuh bulan.
Namun karena terpilih dan mendapat amanah sebagai formatur terbanyak dalam Muscab IMM Surabaya, dia kembali ke rumah lamanya. "Mungkin karena dianggap mumpuni dan berbakat dalam dunia politik, saya dipilih menjadi formatur," ujar pria yang akrab disapa Rudi Acong ini.
Pria kelahiran Sumenep 21 Mei 1980 ini akhirnya aktif kembali dan terpilih jadi Ketua Hikmah (Bidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan) IMM Surabaya, dan berlanjut ke DPD IMM Jawa Timur sebagai Ketua Bidang Hikmah.
Syafrudin pun memilih fokus di IMM dan meninggalkan dunia jurnalistik. Pada Muktamar IMM ke XII 2006 di Ambon, dia ditunjuk menjadi Ketua Presedium Sidang dan dipercaya sebagai Pengurus Pusat IMM masa bakti 2006-2008.
Bahkan dirinya sempat bergabung ke PAN Jawa Timur karena keterkaitan dengan Muhammadiyah. Mengapa mundur dari PAN? "Saya ini kader IMM, kalau IMM dan AMM bikin partai, kenapa saya tidak bergabung. Wong ini rumah saya sendiri yang baru," jawabnya.
Kini dia siap menggapai mimpinya menjadi calon wakil rakyat untuk DPRD Jatim. "Saya memang lahir dari keluarga politisi dan keluarga struktur Muhammadiyah. Malah yang mendorong saya bergabung ke PMB adalah keluarga," katanya.(ud)
Selasa, 17 Februari 2009
(SANG KANDIDAT) Pesantren Berhak Jatah Anggaran Pendidikan 20%
February 3, 2009Syafrudin Budiman
(Caleg PMB Dapil VIII Nomor Urut 1)
Pemerintah telah mencanangkan anggaran dalam APBN 20% untuk kepentingan pendidikan. Asumsi masyarakat selama ini anggaran itu hanya untuk kepentingan pendidikan formal baik negeri maupun swasta.
Namun menurut caleg yang satu ini, pondok pesantren (ponpes) yang merupakan pendidikan non formal sebenarnya juga berhak atas anggaran pendidikan 20% tersebut. ”Pondok pesantren seharusnya juga bisa menerima karena juga sama-sama tempat pendidikan,” kata caleg Partai Matahari Bangsa (PMB) kelahiran Sumenep ini.
Syafrudin berharap pemerintah meningkatkan perhatian pada ponpes sebab sumbangsih ponpes bagi negeri ini sangat besar. Banyak tokoh di negeri ini yang dilahirkan dari pesantren.
Menurutnya, ada banyak kebijakan yang dapat diperjuangkan dari Dapil VIII yang meliputi Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk. ”Beberapa persoalan yang harus ditangani di Dapil VIII misalnya tingkat kemiskinan, pelayanan kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, dan sebagainya,” kata mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini.
Menurutnya, tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten/kota yang ada di Dapil VIII masih cukup tinggi. ”Perlu peningkatan bantuan dan pemberdayaan mayarakat agar terentaskan dari kemiskinan,” ujarnya.
Pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin juga jadi sorotan. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang sudah berjalan selama ini masih terasa kurang dan belum merata. Dia juga memberikan perhatian pada orang-orang jompo. ”Orang-orang tua seperti itu layak dijaga dan diperhatikan. Perlu ada anggaran dari pemerintah untuk merawat mereka,” ujarnya.
Perbaikan infrastruktur jalan juga jadi kebutuhan yang mendesak. ”Jalan-jalan di kawasan Dapil VIII ini termasuk jalur yang sering dilewati kendaraan besar dan di beberapa ruas jalan sudah ada yang rusak sehingga perlu diperbaiki,” katanya. Keberadaan jalur-jalur itu dipandang penting karena menjadi akses perdagangan dan perekonomian. (ishomuddin)
KORAN SINDO JATIM
MK Tolak Gugatan Capres Independen
Politik17/02/2009
Jakarta - Kandas sudah perjuangan Fadjroel Rachman cs memperjuangkan capres independen. Mahkamah Konstitusi menolak uji materil UU 42/2008 tentang Pilpres terhadap UUD 1945.
"Permohonan para pemohon ditolak secara keseluruhan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pasal 1 angka 4, pasal 9 dan pasal 13 UU 42/2008 yang menyebutkan bahwa penentuan presiden dan wakil presiden melalui parpol sudah sesuai dengan persyaratan dan tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan UUD 1945," kata Mahfud saat membacakan putusannya di Gedung MK, Jakarta, Selasa (17/2).
Mahfud menambahkan, dalil-dalil yang diajukan para pemohon tidak beralasan. "Indonesia tidak menganut monopolitik tapi multipolitikal. Sebagai asas kekeluargaan, independen bertentangan dengan pancasila sila keempat. Aspirasi masyarakat harus terlembaga," tandas Mahfud.
Putusan ini diambil dengan suara bulat. Dari 8 hakim konstitusi, 3 diantaranya mengajukan dissenting opinion. Mereka adalah M Akil Mochtar, Abdul Mukhtie Fadjar, Maruarar Siahaan.
Seperti diketahui, Fadjroel Rachman, Mariana, dan Bob Febrian melalui kuasa hukumnya Taufik Basari menggugat UU 42/2008 tentang Pilpres.
Mereka menilai UU Pilpres membatasi hak-hak warga negara untuk menjadi capres dan cawapres. Pasal yang digugat adalah pasal 1 ayat 4, pasal 8 dan 9, serta pasal 13 ayat 1. [dil]
inilah.com
Jumat, 13 Februari 2009
PMB Yakin Lampaui "Parliamentary Threshold"
Politik13/02/09
Jakarta - Partai Matahari Bangsa (PMB) yakin perolehan suara partainya secara nasional pada Pemilu 2009 akan melampaui ketentuan parliamentary threshold (batas minimal perolehan suara legislatif) sebesar 2,5 persen.
"Dengan kerja keras selama ini, kami berkeyakinan kalau hanya memenuhi perolehan suara minimal 2,5 persen dari total suara sah pemilu secara nasional, itu bukanlah sesuatu yang sulit," kata Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat PMB Ahmad Rofiq di Jakarta, Jumat.
Pernyataan Ahmad dilontarkan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu, khususnya yang terkait ketentuan parliamentary threshold.
Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh calon anggota legislatif dari 11 partai politik (parpol).
Menurut MK, pasal 202 ayat (1) UU Pemilu tentang ketentuan parliamentary threshold yang dipermasalahkan pemohon, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Ahmad Rofiq mengatakan, putusan MK soal ketentuan parliamentary threshold tersebut tidak membuat PMB berkecil hati, namun justru akan memicu seluruh kader dan caleg PMB untuk bekerja lebih keras untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya.
"Kami tetap yakin karena semua kader bergerak dan hadir secara langsung ke masyarakat. PMB siap bertanding dengan partai lainnya. Tidak hanya partai baru tapi dengan partai lama pun kami siap bersaing," tegasnya.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai putusan MK yang menolak uji materi 11 parpol soal parliamentary threshold sebagai langkah tepat untuk menyehatkan politik nasional dan menyederhanakan sistem kepartaian masa depan.
Menurut dia, penyederhanaan itu hanya dimungkinkan selama ketentuan electoral threshold (batas minimal perolehan suara partai untuk bisa ikut pemilu selanjutnya) maupun parliamentary threshold (batas minimal perolehan suara partai untuk bisa memperoleh kursi DPR RI) dilaksanakan secara konsisten.
Ia juga berpendapat bahwa parliamentary threshold tidak menghambat eksistensi partai karena hanya membatasi partai-partai yang berhak ada di DPR RI, sementara untuk DPRD masih diperkenankan.
Lebih lanjut, ia mengatakan, penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia sudah menjadi kebutuhan riil di masyarakat.
"Ketentuan ini sudah menjadi bagian perundang-undangan yang berlaku dan mengikat," ujar Anas. (*)
http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=pmb-yakin-lampaui-parliamentary-threshold&id=1234521708
Usai Pelantikan Gubernur Soekarwo-Saifullah Langsung Orasi Politik
Kamis, 12 Ferbruari 2009SURABAYA – Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf langsung memberikan orasi politik berupa janji program kerja 100 hari pertama pemerintahan mereka.
Program 100 hari pertama Soekarwo-Saifullah adalah memprioritaskan pembenahan jalan-jalan daerah dan pedesaan, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta fokus pada wilayah yang dikategorikan sebagai dampak langsung semburan lumpur Lapindo di Porong.
“Program 100 hari pertama kita adalah fokus pada perbaikan jalan-jalan di daerah dan pedesaan seluruh wilayah Jatim. Serta melakukan koordinasi dengan kepala daerah Bupati/Walikota untuk mengatasi masalah UMKM dan PKL. Selain itu, kami akan memperjungkan warga Porong korban Lumpur Lapindo yang ada di peta terdampak,” kata Gubernur Jatim Soekarwo saat Open House di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (12/2).
Menurut Soekarwo, perbaikan kondisi jalan di daerah dan pedesan yang rusak mutlak dilakukan. Sedangkan untuk UMKM dan PKL, Gubernur akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah Kabupaten/Kota se-Jatim.
“Untuk masyarakat korban Lumpur Lapindo, mereka saat ini merasa terganggu kehidupannya. Mereka harus mendapatkan hak-hak dasar mereka agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi,” tegas Sukarwo yang akrab di panggil Karwo ini.
Apa yang telah dikemukakan Gubernur tersebut diamini oleh Gus Ipul (panggilan akrab Saifullah Yusuf). Gus Ipul berjanji akan membenahi program Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan pembrantasan korupsi pada 100 hari pemerintahannya.
”Saya sudah mendapat amanat dari Mantan Gubernur Jatim Imam Utomo, agar tidak melakukan tindakan korupsi jika menjabat. Jangan pernah kepikiran untuk korupsi apalagi kawin lagi. Kecuali kalau sudah pensiun,” cetus Gus Ipul disambut tawa tamu undangan. kp005
Mohammad Ridwan - kabarpemilu.com
Baru Empat Parpol yang Serahkan RDK ke KPUD Nganjuk
13 Ferbruari 2009
NGANJUK - Dari 38 partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Nganjuk baru empat parpol yang menyerahkan Rekening Dana Kampanye (RDK) ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
"Baru ada empat Parpol yaitu PKS, PIS, Golkar dan PDS yang sudah menyerahkan RDK-nya. Sementara yang lain belum," kata Ketua KPU Kabupaten Nganjuk M. Bawono, di ruang kerjanya. Jumat (13/02).
Menurut Bawono, untuk batas akhir penyerahan RDK paling lambat tujuh hari sebelum masa kampanye terbuka.
"Batas akhir penyerahan RDK, telah tertuang pada Pasal 138 Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2008. Jadi, semua Parpol harus mematuhinya,"ungkap Bawono.
Ditambahkan, KPU Kabupaten Nganjuk telah menyurati seluruh pimpinan partai politik diwilayah ini untuk segera menyerahkan RDK mereka dua bulan yang lalu. Namun, hingga kini hanya empat Parpol yang mematuhi permintaan KPU tersebut
Dirinya mengkhawatirkan, keterlambatan penyerahan RDK partai peserta pemilu, akan menghambat kerja KPUD, karena di saat yang sama KPUD dituntut harus mempersiapkan dan memberikan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat.
"Sosialisasi Pemilu kepada masyarakat waktunya kurang dari 55 hari, belum lagi nanti KPUD disibukkan datangnya logistik Pemilu,” keluhnya.
Menurut Bawono, sejumlah pengurus partai politik beralasan, belum diserahkannya RDK tersebut ke KPUD karena batas akhir penyerahan masih lama, sehingga perlu disiapkan secara matang.
Terpisah, Sekertaris DPC Partai Barnas Nganjuk Hinaryo mengatakan, pihaknya berencana untuk menyerahkan Rekening Dana Kampanye mereka pada batas akhir waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD.
"RDK Partai Barnas, kemungkinan kita serahkan ke KPUD pada akhir batas waktu yang ditetapkan. Karena kita perlu membahas dulu pada rapat DPC partai, tapi yang penting kita serahkan sesuai dengan jadwal," kata Hinaryo.kp005
Mardiyanto - kabarpemilu.com
NGANJUK - Dari 38 partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Nganjuk baru empat parpol yang menyerahkan Rekening Dana Kampanye (RDK) ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
"Baru ada empat Parpol yaitu PKS, PIS, Golkar dan PDS yang sudah menyerahkan RDK-nya. Sementara yang lain belum," kata Ketua KPU Kabupaten Nganjuk M. Bawono, di ruang kerjanya. Jumat (13/02).
Menurut Bawono, untuk batas akhir penyerahan RDK paling lambat tujuh hari sebelum masa kampanye terbuka.
"Batas akhir penyerahan RDK, telah tertuang pada Pasal 138 Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2008. Jadi, semua Parpol harus mematuhinya,"ungkap Bawono.
Ditambahkan, KPU Kabupaten Nganjuk telah menyurati seluruh pimpinan partai politik diwilayah ini untuk segera menyerahkan RDK mereka dua bulan yang lalu. Namun, hingga kini hanya empat Parpol yang mematuhi permintaan KPU tersebut
Dirinya mengkhawatirkan, keterlambatan penyerahan RDK partai peserta pemilu, akan menghambat kerja KPUD, karena di saat yang sama KPUD dituntut harus mempersiapkan dan memberikan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat.
"Sosialisasi Pemilu kepada masyarakat waktunya kurang dari 55 hari, belum lagi nanti KPUD disibukkan datangnya logistik Pemilu,” keluhnya.
Menurut Bawono, sejumlah pengurus partai politik beralasan, belum diserahkannya RDK tersebut ke KPUD karena batas akhir penyerahan masih lama, sehingga perlu disiapkan secara matang.
Terpisah, Sekertaris DPC Partai Barnas Nganjuk Hinaryo mengatakan, pihaknya berencana untuk menyerahkan Rekening Dana Kampanye mereka pada batas akhir waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD.
"RDK Partai Barnas, kemungkinan kita serahkan ke KPUD pada akhir batas waktu yang ditetapkan. Karena kita perlu membahas dulu pada rapat DPC partai, tapi yang penting kita serahkan sesuai dengan jadwal," kata Hinaryo.kp005
Mardiyanto - kabarpemilu.com
MK Tolak Gugatan 11 Parpol
Politik13/02/2009
Jakarta - Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemberlakuan sistem ambang batas parpol di parlemen (parliamentary treshold) sebesar 2,5% yang diajukan oleh 11 parpol dan calon anggota legislatif 2009 serta anggota parpol peserta pemilu 2009.
"Menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (13/2).
Majelis menilai pasal 202 ayat 1, pasal 203, pasal 205, pasal 206, pasal 207, pasal 208 dan pasal 209 UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 3, dan pasal 28I ayat 2 UUD 1945.
"Karenanya dalil-dalil pemohon tidak cukup beralasan untuk dikabulkan," ujar Mahfud.
Karena kebijakan Parliamentery treshold yang tercantung dalam pasal 202 ayat 1 sama konstitusionalnya dengan kebijakan electoral threshold yang tercantum dalam UU 3/19999 dan UU 12/2003, namun mmahkamah menilai pembentukan UU tidak konsisten dengan kebijakan yang terkait pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas.
"Sehingga setiap menjelang pemilu selalu diikuti dengan pembentukan UU baru di bidang politik, yaitu UU mengenai parpol, UU mengenai Pemilu, dan UU mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR,DPD, dan DPRD," imbuh Mahfud.
Kesebelas parpol tersebut antara lain Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Patriot, Partai Persatuan Daerah, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Nasional Banteng Kerakyatan, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Karya Pangan, Hanura, Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan Partai Merdeka.
Semua pemohon mengajukan untuk MK menguji eksistensi pasal 202 ayat 1 UU No 10 tahun 2008 tentang pemilih umum anggota DPR, DPD, DPRD yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sementara pemohon menilai pasal 202 manipulatif karena tidak membuka kesempatan bagi calon anggota legislatif independen sebagaimana diterapkan di negara bersistem parleman.
Selain itu pasal 202 ayat 1, tidak menerapkan sistem minoritas yaitu suatu sistem dimana jika seseoarang mendapat suara terbanyak di suatu daerah, maka secara otomatis ia berhak menjadi anggota DPR meskipun partainya tidak mencapai ambang batas yang ditetapkan. [win/dil]
inilah.com
Kamis, 12 Februari 2009
Hamas-Fatah Siap Rekonsiliasi
Politik13/02/2009
Gaza - Menyatukan faksi-faksi Palestina merupakan langkah yang sangat penting sebelum mereka mengajukan perundingan damai dengan Israel. Palestina harus terlebih dahulu menyatukan Fatah yang merupakan Otoritas Palestina (Palestine Authority/PA) dan Hamas yang menguasai Jalur Gaza.
Menurut seorang pejabat senior Fatah, Azzam Al Ahmad, kelompok yang setia kepada Presiden moderat PA Mahmoud Abbas itu siap mengadakan dialog dengan Hamas. "Dialog rekonsiliasai segera dimulai. Kami telah melakukan berbagai persiapan menyambut dialog komprehensif di Kairo pada 22 Februari mendatang," katanya, Kamis (12/2).
Mesir sebelumnya mengumumkan telah mengirim undangan kepada para pemimpin 13 faksi politik dan kelompok militan yang ada di Palestina. Panggilan itu juga dilayangkan kepada Fatah dan Hamas yang dua faksi terbesar, demi menyatukan rakyat Palestina.
November 2008, Hamas sempat menampik kemungkinan dialog rekonsiliasi dan mengatakan mereka tak akan berdialog dengan Abbas dan sekutunya yang menahan lebih dari 600 Hamas di Tepi Barat.
Al Ahmad dan Jubir Fatah Ahmad Abdul Rahman pun akhinya menemui dua pejabat senior Hamas di Kairo, Selasa 10 Februari, yang merupakan pertemuan resmi pertama kedua belah pihak.
"Kairo sedang mempersiapkan diri untuk menjadi mediator dialog yang komprehensif. Sedangkan pertemuan pertama kami hanyalah awal dari niat tersebut," papar Al Ahmad.
"Kedua pihak bertemu untuk membentuk komite bersama yang akan memulai misi pada 28 Februari. Kami akan membahas hal-hal penting untuk mengakhiri perseteruan serta menjalin saling pengertian sebelum rekonsiliasi," lanjutnya.
Sejak Hamas memenangkan pemilu parlemen pada 2006, mereka bersitegang dengan gerakan Fatah. Pada akhirnya, ketegangan itu menjadi aksi kekerasan yang berujung pada penguasaan Jalur Gaza oleh Hamas sejak Juni 2007. "Kami membutuhkan niatan yang teguh dari kedua belah pihak untuk mensukseskan usaha ini," pungkas Al Ahmad. [vin/nuz]
inilah.com
PKS Kehilangan Kepercayaan Diri?
Pemilu 200912/02/2009
Jakarta – PKS bermanuver lagi. Namun, di luar kebiasaannya, partai dakwah ini tak mengambil posisi 'memimpin'. Dengan mengundang sejumlah pimpinan parpol besar, PKS menjajaki peta koalisi parpol pasca pemilihan legislatif. PKS mulai kehilangan kepercayaan diri?
Melalui acara 'Kemana Arah Koalisi Setelah Pemilu 2009', PKS menjajaki sikap sejumlah parpol lain. Empat parpol yang dipilih PKS, hampir semua jadi calon lawan berat mereka mengumpulkan suara pada Pemilu mendatang. Keempatnya yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan PPP.
Mulai Kamis (12/2) malam, PKS secara rutin hingga satu bulan ke depan menggelar diskusi cukup spesial. Pasalnya, nara sumber yang dihadirkan adalah mereka pimpinan partai politik. Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali, mendapat jatah perdana.
Kamis pekan depan (19/2), giliran Ketua Umum DPP Partai Golkar, M Jusuf Kalla yang diundang. Setelah itu menyusul Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (26/2). Sedangkan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, dapat kesempatan terakhir pada 5 Maret nanti.
“Acara itu hanya untuk diskusi saja. Kita ingin bicara lebih serius soal koalisi sebelum pemilu legislatif,” terang Humas DPP PKS, Mabruri, kepada INILAH.COM, Kamis (12/2) di Jakarta.
Menurut Caleg PKS Dapil Jawa Barat III ini, acara ini didesain PKS sebagai upaya membangun komunikasi politik agar tidak terjadi kesalahpahaman antarparpol. “Kalau berwacana di media massa, takutnya bias. Ketemu langsung kan enak,” ujarnya memberi alasan.
Apakah ini isyarat PKS hanya ingin berkoalisi dengan empat parpol yang diundang saja? Mabruri secar tegas membantahnya. Undangan hanya pada empat parpol, katanya, lebih karena faktor teknis saja. “Karena pertengahan Maret sudah mulai kampanye terbuka,” kilahnya.
Langkah politik PKS dengan mengundang sejumlah pimpinan parpol, mengingatkan publik dengan acara yang hampir mirip yaitu ‘Forum PPP Mendengar’ dengan mengundang sejumlah capres. Bedanya, PKS kali ini tidak fokus pada figur capres, namun membincangkan format koalisi yang pada akhirnya juga mengarah pada siapa capres yang bakal diusung.
Bukankah dengan mengundang pimpinan partai politik partai besar seperti memberi sinyal kelas PKS hanya pengikut saja? Mabruri secara diplomatis menjawab, pengikut atau pelopor tergantung perolehan pemilu legislatif April mendatang. “Kita lihat saja pasca pemilu legislatif,” tegasnya.
Pilihan empat parpol yang diundang PKS bukanlah semata-mata karena faktor teknis. PDIP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat merupakan partai politik yang masuk kategori papan atas. Hanya PPP satu-satunya parpol Islam yang diundang PKS.
Kondisi ini, dalam pandangan pengamat politik Islam, Bachtiar Effendi, menunjukkan kepercayaandiri PKS yang tinggi. Menurut Bachtiar, bila dibanding dengan Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, PKS secara konsisten mengalami kenaikan perolehan suara. “Saya menduga, langkah ini karena PKS merasa besar, makanya mengundang partai politik besar,” terangnya.
Jika agenda pertemuan dimaksudkan menggalang koalisi pasca pemilu legislatif, Bachtiar menilai hal tersebut merupakan upaya antisipasi yang positif. “Meski saya ragu, niatan itu akan berhasil. Logikanya, partai besar itu tidak bergabung. Mereka berdiri sendiri dengan melibatkan partai kecil,” ujarnya.
Lebih konkret dari itu, Bachtiar menyarankan, agar PKS menjadi pelopor koalisi dengan partai kelas menengah seperti PPP, PAN, PKB, PBR dan partai menegah lainnya. “Potensi PKS menjadi pelopor koalisi partai tengah cukup terbuka untuk berkontribusi memunculkan calon alternatif, meski belum tentu menang,” sambungnya. Peluang tersebut sebenarnya klop dengan gagasan capres usia di bawah 50 tahun (balita) yang didengungkan PKS selama ini.
Meski demikian, acara ‘Kemana Arah Koalisi Setelah Pemilu 2009’ memberi kesan bahwa partai Islam ini hanya di kelas pengikut koalisi. Mereka pelopor koalisi. Soalnya, kecuali PPP, tiga parpol lainnya adalah partai yang memiliki peluang mendorong sendiri kandidat capresnya pada Pilpres mendatang. [I4]
Rabu, 11 Februari 2009
Menlu Israel Unggul di Pemilu
Politik
11/02/2009
Tel Aviv - Hasil sementara pemilu parlemen Israel menunjukkan Menlu Tzipi Livni dan Partai Kadima unggul. Berdasarkan exit poll atau penghitungan cepat secara nasional, partai tersebut menang tipis dari partai konservatif Likud pimpinan mantan PM Benjamin Netanyahu.
Hasil survei yang dilansir Press TV, Rabu (11/2), itu menunjukkan Kadima kemungkinan menang sekitar 2 kursi lebih banyak ketimbang faksi oposisi Likud.
Kendati demikian, exit poll menyebutkan Partai Likud dan sekutunya memperoleh kursi mayoritas dalam anggota dewan. Mereka berhasil mengumpulkan 64 dari 120 kursi di parlemen (Knesset). Jika perolehan kursi Likud terus bertambah, maka Livni dan Kadima akan kesulitan membentuk pemerintahan koalisi.
Baik Kadima maupun Likud sama-sama menyatakan kemenangan, dan berharap memimpin pemerintahan berikutnya. Sementara partai yang menduduki tempat ke-3 adalah Yisrael Beiteinu yang sangat nasionalis. Partai ini dipimpin oleh Avigdor Lieberman yang banyak mengumpulkan suara dari Yahudi Rusia di negara tersebut. [vin/dil]
inilah.com
Fadjroel: SBY Tiru Soeharto
Pemilu 200911/02/2009
Jakarta - Pengamat politik Fadjroel Rahman menilai tindakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY mengklarifikasi pernyataan wakil ketua umumnya, Ahmad Mubarok, meniru cara dan langkah politik (alm) Soeharto saat menjadi ketua dewan pembina Golkar.
"Guru besar SBY adalah Soeharto. Demokrat diberlakukan seperti Golkar dahulu," kata capres independen Fadjroel Rahman, kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (11/2).
Seharusnya, ujar Fadjroel, yang melakukan klarifikasi dan memberikan teguran adalah Ketua Umum Demokrat PD Hadi Utomo. Kapasitas Dewan Pembina hanya memberikan pertimbangan kepada partai.
"Dulu saja caleg Golkar harus ada persetujuan Pak Harto. Kalau Pak Harto bilang coret, artinya harus diganti," paparnya.
Dalam sebuah organisasi, lanjut Fadjroel, seluruh jabatan partai harus menjalan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Hal ini menunjukkan wewenang Ketua Umum PD diinjak-injak. "Kalau saya jadi Pak Hadi, saya pasti pilih keluar. Demokrat adalah Neo Golkar," imbuhnya. (bar/nuz)
Senin, 09 Februari 2009
FPI: Kader PKS di Panti Pijat Memalukan
Politik
06/02/09
Jakarta - Kasus tertangkapnya anggota DPRD Kota Jambi sekaligus caleg DPRD Provinsi Jambi Zulhamli Alhamdi di panti pijat Sehat Bersih membuat FPI geram. FPI menyayangkan hal tersebut tejadi pada PKS sebagai partai Islam yang berslogan partai besih.
"Itu sesuatu yang memalukan. FPI sangat menyayangkan karena itu dilakukan oleh kader PKS yang selama ini miliki slogan partai bersih, apalagi itu partai islam," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat FPI Soleh Mahmud Nasution kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (6/2).
Soleh mengatakan, PKS harus segera memberikan tindakan tegas kepada Zulhammli atas tindakannya yang telah mncorang citra PKS. Hal itu perlu dilakukan agar PKS tidak dicap oleh masyarakat sebagai partai yang membiarkan terjadinya maksiat.
"Mudah-mudahan saja kejadian itu tidak mempengaruhi citra Islam dan tidak mempengaruhi juga suara partai-partai islam lainnya, karena ini hanya dilakukan oleh oknum," katanya.
FPI, sambungnya, dalam hal ini juga tidak akan menyerukan anggotanya untuk tidak memilih PKS pada Pemilu 2009. Sebab, kasus tersebut terjadi bukan disebabkan karena kesalahan platform partai, melainkan dilakukan oknum PKS yang sebenarnya melanggar platform PKS itu sendiri. [mut/jib]
Langganan:
Postingan (Atom)