Trio Demokrat Berebut Tiket Cawali Surabaya

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP.
Pengamat Politik dan Media

Perebutan kursi Calon Walikota (Cawali) dan Calon Wakil Walikota (Cawawali) Surabaya akan di mulai pada bulan Mei 2010 Jika tidak ada kendala acara demokrasi ini merupakan ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pertama di Jawa Timur.

Semua Partai Politik (parpol) di Kota Surabaya telah memasuki tahap penjaringan. Mereka sibuk mencari calon-calon yang akan digadang-gadang menuju orang nomor satu dan dua di kota metropolitan ini. Termasuk Partai Demokrat Kota Surabaya sebagai pemenang pemilu legeslatif 2009.

Namun ada tantangan menarik Partai Demokrat pada proses melakukan penjaringan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. Ada dua alasan tantangan yang sangat menarik untuk dibahas partai milik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Pertama Partai Demokrat adalah partai pemenang terbanyak di Kota Surabaya. Hasilnya adalah memiliki 16 kursi DPRD dan berhak dengan jatah Ketua DPRD Kota Surabaya. Alasan kedua Partai Demokrat adalah partai pendukung utama SBY sebagai Persiden RI 2014-2019. Dengan modal inilah Partai Demokrat Surabaya punya kewajiban memenangkan Pilkada 2010.

Hal ini tidak mudah mengingat PDI Perjuangan telah menguasai Kota Surabaya, dengan terpilihnya Bambang DH selama dua periode. Mampukah Partai Demokrat Surabaya meraih simpati masyarakat dan merubah dari basis banteng merah menjadi elang biru?

Tentunya Partai Demokrat harus selektif dalam memilih Cawali dan Cawawali Surabaya. Sehingga kemenangan di Kota Surabaya menjadi gengsi partai dalam melanjutkan pemeritahan SBY. Dengan modal kemenangan pemilu legeslatif dan melakukan pencitraan seperti kampanye-kampanye SBY sebelumnya. Bisa jadi Partai Demokrat akan mudah membalikan telapak tangan.

Berdasarkan pengamatan yang muncul di media cetak dan elektronik telah terlihat tiga nama. Diantaraya trio elang biru, Arif Affandi (Wakil Walikota Surabaya/Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jatim), Fandi Utomo (Mantan Ketua Tim Sukses SBY Jatim 2004) dan Wisnu Wardhana (Ketua DPC Demokrat Surabaya). Ketiga nama tersebut adalah panglima-panglima yang sangat berjasa bagi Partai Demokrat.

Arif Affandi saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Surabaya (imcumbent) dan telah menjadi kader Partai Demokrat. Namanya cukup populer di kalangan masyarakat dan media massa di Surabaya Ia juga menjabat Wakil Ketua Infokom DPD Partai Deokrat Jatim dan Koordinator Media Center Tim Sukses SBY Jawa Timur. Maklum ia adalah pejabat yang lahir dari kalangan media dan pernah menjadi pimpinan redaksi Jawa Pos.

Sedangkan Fandi Utomo adalah mantan dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS). Ia mundur dari ITS dan PNS karena alasan menjadi Ketua Tim Sukses SBY Jawa Timur 2004 lalu. Fandi Utomo sebelumnya juga pernah berlaga melalui Partai Kebangakitan Bangsa (PKB). Namun akhirnya ia terpental dan tidak mendapat restu dari Gus Dur pada ajang Pilkada 2005.

Selanjutnya, Wisnu Wardhana Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya adalah sosok yang telah berhasil mengantarkan Partai Demokrat dalam kemenangan. Jika sebelumnya Partai Demokrat hanya 5 kursi pada legeslatif 2004.

Di bawah nahkoda-nya Partai Demokrat Surabaya bisa merubah keadaan menjadi pemenang Pemilu 2009 di Kota Surabaya dengan 16 Kursi. Atas prestasi itulah Wisnu berhak menjadi Ketua DPRD Kota Surabaya.

Siapakah yang akan dipilih dari ketiga nama tersebut, dimana mulai santer beredar di kalangan internal Partai Demokrat? Tentunya tiga orang ini harus melalui tahapan mekanisme penjaringan internal dan tidak bisa saling klaim mendapat dukungan.

Semua tergantung keputusan DPP Partai Demokrat akan memilih siapa nantinya dari ketiga nama yang muncul ini. Bisa saja orang di luar nama-nama tersebut yang mendapatkan restu DPP dan tentunya SBY.

Belum Ada Mekanisme Pencalonan Cawali Surabaya

DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, hingga saat ini belum menentukan mekanisme pencalonan calon Wali Kota (Cawali) Surabaya 2010. Dimana keputusan tersebut mengatur tata cara seseorang atau kader maju Pemilihan Walikota Surabaya 2010.

Bisa melalui konvensi atau melalui seleksi yang dilakukan Tim Sembilan yang akan dibentuk Partai Demokrat Surabaya. Namun mekanisme ini diterima oleh semua pihak. Tentunya harus berlandaskan AD/ART dan Peraturan Oraganisasi yang mengatur tentang tata cara Pilkada.

Ini memberi peluang kader-kader dibawah untuk terlibat jika penjaringan cawali di Partai pemenang pemilu kali ini tidak melalui konvensi. Akan lebih selektif kalau proses pencalonan harus melalui mekanisme konvensi. Akuntabilitas kader internal partai akan bisa diukur dalam konvensi.

Peluang konvensi ini akan terlihat siapa yang layak untuk dijagokan merebut tiket Cawali. Jika memang keputusan partai menggunakan Tim Sembilan. Maka tidak bisa menghilangkan sistem konvensi untuk menentukan calon yang akan diusung. Tim Sembilan cukup hanya menjadi penilai, tetapi mekanismenya melalui konvensi.

Selanjutnya untuk mengukur akseptabilitas kader yang akan diusung, metode konvensi adalah nilai partai menuju sistem yang modern dan penguatan demokratisasi di internal partai.

Sebelumnya Fandi Utomo sudah menyatakan siap bersaing dengan kandidat atau kader lain. Bersaing untuk merebut tiket calon wali kota dari Partai Demokrat, pada Pilkada Kota Surabaya pada 2010.

Pernyataan itu disampaikan kader Partai Demokrat, Fandi Utomo saat acara buka puasa dengan sejumlah pimpinan redaksi media di Surabaya, Selasa, (01/09/09) terkait pencalonan dirinya sebagai Cawali Surabaya pada Pilkada mendatang.

Ia berharap Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Surabaya menjadi partai yang bersikap terbuka, dalam menampung aspirasi kader partai atau pihak luar yang ingin mencalonkan diri pada pilkada nanti.

"Semakin banyak kader atau orang berkompetisi dan berpartisipasi dalam pencalonan, demokrasi akan semakin baik. Karena itu, Demokrat diharapkan bisa menjadi partai modern dan terbuka untuk siapa saja, tidak hanya kadernya," katanya.

"Soal penentuan akhir siapa yang akan maju mewakili partai dalam pencalonan, bisa dilakukan melalui konvensi atau cara lain," tambahnya.

Terkait visi dan misinya yang akan diusung untuk pencalonan nanti, Fandi Utomo mengemukakan salah satu program yang akan digarap adalah peningkatan perekonomian Kota Surabaya, sebagai salah satu penyangga ekonomi nasional. (Antara, 1 Sept 2009)

Mendukung pernyataan Fandi Utomo, Wisnu Wardhana Ketua DPC Partai Demokrat juga mendukung mekanisme konvensi dalam penjaringan Cawali nantinya. Semoga ini sebagai nilai bersama dalam membangun mekanisme demokrasi di internal partai.

DPC Partai Demokrat Surabaya akan melakukan mekanisme konvensi yang melibatkan seluruh tingkatan Pimpinan Anak Cabang (PAC) dalam menentukan kandidat walikota. Hal ini pernah dikatakan ketua DPC Demokrat Surabaya Wisnu Wardhana, Selasa (1/9/). Menurutnya, konvensi ini akan menjaring calon walikota yang akan diusung oleh Demokrat.

Ketua DPRD Surabaya ini juga menjelaskan, dengan hasil perolehan suara yang cukup baik dalam pemilu legislatif dan Pilpres beberapa waktu lalu, bisa menjadi modal yang bagus bagi mesin partai untuk menentukan kemenangan calon yang akan diusung oleh partai.

Oleh sebab itu, dengan mengadakan konvensi yang melibatkan seluruh perangkat partai di tingkat PAC bisa membuat mesin partai semakin bergairah. Namun Partai Demokrat Surabaya masih menunggu arahan dari DPP.

Disamping melakukan konvensi, lanjut Wisnu, sebagai ketua DPC dirinya juga masih menunggu keputusan DPP mengenai pembentukan tim 9 yang akan melakukan penjaringan terhadap nama-nama yang sudah muncul ditengah permukaaan "Kita ini sudah diberikan kepercayaan dari masyarakat dengan perolehan suara yang cukup bagus, maka secara otomatis kami harus cermat dalam menentukan figur yang akan diberangkatkan, " terangnya.

Sementara itu wakil ketua bidang Infokom DPD Partai Demokrat Jawa Timur Arif Afandi mengatakan di partai Demokrat tidak mengenal mekanisme konvensi, karena yang melakukan penjaringan dan menentukan adalah tim 9 yang terdiri dari 3 orang perwakilan DPP, 4 orang perwakilan DPD dan 2 orang dari DPC "Sampai surat terakhir kok tidak ada istilah konvensi, " tuturnya. (Antara 01 Sept 09).

Siapakah yang akan merebut tiket cawali nantinya, akan ditentukan oleh mekanisme internal Partai Demokrat. Bisa melalui konvensi penjaringan atau apapun bentuknya. Misalkan dalam pejaringan Pilkada nantinya terpilih dan tersaring mengkrucut ke 2 atau 3 nama yang di bawa ke DPP Partai Demokrat.

Dalam hal ini peran DPP sangat menentukan siapakah yang akan dipilih. Baik dengan resiko dan harapan kemenangan dengan modal kekuatan partai yang telah ada.

Diharapkan setiap kandidat Baik Fandi Utomo, Arif Affandi maupun Wisnu Wardhana harus terus melakukan pendekatan kepada masyarakat Surabaya. Sehingga nantinya para calon sudah di kenal oleh masyarakat yang selama ini telah menjadi basis merah (PDI Perjuangan).

Saat ini terlihat di jalan-jalan protokol dan tempat-tempat strategis di Kota Surabaya sudah mulai terlihat pemasangan alat peraga sosialisasi calon. Terlihat Fandi Utomo dengan iklan banner di papan reklame dengan gelar KunFu (Dukung Fandi Utomo 2010).

Sementara Arif Affandi memanfaatkan suasana ramadhan dan lebaran melakukan sosialisasi Rumah Kita. Rumah Kita adalah program rumah rakyat dan menjadi aspirasi masyarakat. Selain itu pada 17 Sep 2009 Arif Affandi juga melakukan Buka Puasa Bersama di kediamannya Jl. Kupang Indah Surabaya. Acara ini mengundang beberapa Pimred media cetak dan elektronik, PWI dan beberapa kolega di kalangan Partai Demokrat dan partai lainnya.

Lain Fandi Utomo dan Arif Affandi, Wisnu Wardhana memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua DPRD Surabaya untuk sering tampil di media cetak dan elektronik. Tentu hal ini sangat efektif dan efisien dalam melakukan sosialisasi. Jika sudah saatnya bombardir sosialisasi serangan darat dan udara dilakukan.

Kita tunggu siapakah trio elang biru ini yang akan mendapatkan tiket Cawali nantinya. Semua keputusan ada dalam dinamika dan kematangan internal partai. Termasuk sikap jeli DPP Partai Demokrat memilih Cawali dan Cawawali 2010-2015. (rud)

Jelang Pilbup Periode 2010-2015 Menjaring Pemimpin Sumenep Kedepan

Jelang Pilbup Periode 2010-2015 Menjaring Pemimpin Sumenep Kedepan

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP.
Pengamat Politik dan Media


Kurang lebih satu tahun lagi kita akan menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep. Ajang ini tentunya adalah ruang demokrasi bagi masayarakat Kabupaten Sumenep untuk menyalurkan aspirasinya memilih pemimpin ke-depan.

Hingga saat ini mulai muncul nama-nama kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep. Nama-nama yang muncul tentunya siap menggatikan kepemimpinan KH. Moh. Ramdlan Sirajd, MM dan Drs. H. Moh Dahlan lima tahun mendatang.

Beberapa organisasi politik di Kabupaten Sumenep mulai menjaring dan memunculkan nama-nama kandidat. Misalnya Aliansi Partai Politik Non Parlemen (APNP) sudah merealese nama-nama calon Bupati Sumenep yang akan digadang-gadang menggatikan imcumbent KH. Moh. Ramdlan Sirajd, MM yang sudah menjabat dua periode ini.

Nama-nama yang direalese APNP diantaranya; Azasi Hasan (Sekretaris CSR Bank BNI 1946 Pusat), Ahsanul Qosasi (DPR RI terpilih dari Partai Demokrat), A. Sukardi (Asisten IV Sekretariat Provinsi Jawa Timur), Ahmat. Iskandar (Anggota DPRD Provinsi Jatim dari Partai Demokrat). Selain itu juga KH. Abuya Busyro Karim (Mantan Ketua DPRD Sumenep), Said Abdullah (anggota DPR RI Terpilih dari PDI Perjuangan), K.H. Ilyasi Sirajd (anggota DPR RI periode 2004-2009/mantan Ketua PC NU Sumenep). Ditambahkan juga Mochammad Dahlan (Wakil Bupati Sumenep), dan Mujahid Ansori (Fungsionaris PPP dan mantan anggota DPRD Jatim).

Secara kelembagaan, APNP Sumenep ingin mengusung kandidat sendiri dalam Pilkada Sumenep 2010. Dalam penilaian APNP, semakin banyak kandidat akan membuat proses demokrasi lima tahunan di Sumenep lebih dinamis, dan warga setempat lebih banyak punya pilihan. (Antara, 28 Juli 2009).

Selain itu juga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumenep, Madura, memutuskan anggota DPR asal daerah pemilihan Jawa Timur X (Madura), MH Said Abdullah sebagai bakal calon bupati (bacabup) yang akan diusungnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010.

Menurut Ketua DPC PDIP Sumenep, Hunain Santoso, hasil keputusan ini sesuai pertemuan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Timur, pihaknya diminta mengusung bacabup sendiri pada Pilkada Sumenep 2010. Untuk menjawab pertanyaan itu DPC PDIP siap memberangkatkan kader sendiri pada Pilkada Sumenep 2010 dengan mengusung MH Said Abdullah sebagai bacabup. (Antara, 20 Agustus 2009)

Indikator kenapa PDIP mengusung bacabup sendiri dari kalangan internal, karena hasil Pemilu 2009 mereka berhasil meraih enam kursi di DPRD Sumenep. Sebelumnya mereka hanya mendapatkan tiga kursi dan hanya mengusung kader dari partai lain pada Pilbup 2005 lalu. Dimana mereka mengusung Afif Hasan dan Malik Effendi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.

Selain APNP dan DPC PDIP Kabupaten Sumenep yang secara terang-terangan berani memunculkan nama. Parpol besar lainnya yang mendapatkan kursi maksimal masih agak hati-hati dalam melakukan penjaringan dan seleksi pemimpin salah satu kabupaten di Madura ini. Mengingat pengalaman-pengalaman pada pilbub sebelumnya, ternyata yang terpilih adalah calon incumbent. Hal ini tentunya menjadi perhatian utama dalam menjaring dan menseleksi calon-calon kandidat yang diusung oleh partai politik.

Maju untuk menang atau maju untuk kalah menjadi pilihan secara pragmatis. Sehingga jika ini menjadi pilihan maka parpol akan lebih selektif dalam memilih calon. Bisa saja akan sedikit banyak calon, karena parpol akan mengerucut kepada dua dan tiga calon saja. Sehingga pertarungan pilbup 2010 ini akan semakin seru dan berlangsung ketat. Baik secara program visi misi maupun berlomba-lomba menggalang suara untuk mendapatkan simpati masyarakat.

Secara normatif pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Sumenep baru akan di mulai 20 Juni 2010. Hal ini mengingat Pilkada lima tahun sebelumnya dilaksanakan 20 Juni 2005. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi parpol dalam mengajukan pasangan calonnya.

Syarat untuk mengusung kandidat sendiri adalah memiliki kursi sebanyak 15 persen di DPRD atau setara dengan 7,2 kursi (dipertegas 7 kursi). Bisa juga melalui suara sebanyak 15 persen dari suara sah baik gabungan partai maupun mengusung sendiri. Selain itu melalui jalur calon pilbub independen yang didukung 3 persen masyarakat dari total penduduk Sumenep 1,05 juta penduduk.

Pemetaan partai politik yang mendapatkan kursi adalah PKB (11 kursi), PPP (7 kursi), PDIP (6 kursi) dan PAN (6 kursi). Selanjutnya PKNU (4 kursi), Partai Golkar (4 kursi), PBB (4 kursi), Hanura (3 kursi), PKS (2 kursi), PD (2 kursi) dan PDP (1 kursi).

Sedangkan gabungan suara sah parpol hasil pemilu legeslatif dari 15 parpol non parlemen sebanyak 90186 suara sah. Diantara parpol tersebut adalah PKPB, PBR, Gerindra, PKPI, Partai Buruh, PK, PDK, PMB, PPNUI, PSI, PDS, PPI, PPDI, Partai Pelopor, PPRN, Barnas dan Partai Patriot.

Sementara jika menggunakan gabungan parpol non parlemen dari hasil suara sah pemilu legeslatif 2009 di Sumenep haruslah memenuhi 15 persen. Total suara sah sebanyak pada pemilu legelatif dari tujuh dapil sebanyak 560141 suara sah. Berdasarkan 15 persen dari total suara sah pada pemilu legeslatif adalah sebanyak 84021 suara sah.

Tentunya harapan APNP dan DPC PDIP yang lebih awal merealese calon-calon kandidat cabup dan cawabup haruslah seiring sejalan dengan aturan. Mengingat APNP harus bisa menggabungkan kekuatan 90186 suara sah agar bisa meloloskan calon kadidatnya sebagai calon resmi peserta Pilkada 2010-2015. Sedangkan DPC PDIP harus menambah 1 kursi lagi agar genap 7 kursi sebagaimana aturan yang ada.

Independen Sebagai Jalur Alternatif

Selanjutnya untuk calon independen di Sumenep haruslah bekerja keras mengumpulkan 3 persen dukungan masyarakat kurang lebih sebanyak 1,05 juta penduduk. Tentunya dukungan yang dibutuhkan sekitar 30.500 ribu dukungan masyarakat. Hal ini harus bisa dibuktikan lewat dukungan KTP dan surat pernyataan dukungan.

Selama ini sudah muncul calon independen yang siap bertarung dalam pilbup 2010 di Kabupaten Sumenep. Diantaranya Ir. H Sugianto (Pengusaha Real Estate) dan Ihsan Rofii (Pengusaha Muda) keduanya sudah melakukan sosialisasi lewat kartu nama dan menggunakan media internet. Baik facebook.com, blogspot.com dan layanan gratis lainnya di internet yang bisa dijadikan ajang sosialisasi awal.

Calon independen sebenarnya bisa menggarap suara golongan putih, atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Sumenep, yang tinggi.

Berdasarkan pengalaman pilbup 2005 lalu. Sebelumnya golput menang dalam pilbup, mengungguli perolehan suara semua pasangan calon bupati-calon wakil bupati. Lebih dari 36% calon pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan yang digelar Senin (20/6).

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat, dari 794.726 DPT, yang menggunakan hak pilihnya hanya 501.459, sementara sisanya 293.267 orang, atau 36,9% memilih untuk tidak memilih atau golput.

Tingginya angka golput dalam pilkada di Sumenep ini dimungkinkan karena bersamaan dengan musim tembakau. Warga setempat lebih memilih menyiram tembakau daripada menggunakan hak suaranya dalam pilkada.

Selain itu, seperti penuturan beberapa warga yang tidak menggunakan hak suaranya, golput dipilih karena tidak ada kandidat yang sesuai dengan hati nurani mereka. (rud)

'Pendakwah Filipina Bersorban, Tak Radikal'

Politik
26/08/2009

Surabaya - Tim Advokasi Umat Islam (TAUI) yang berkedudukan di Jakarta menyatakan, siap memberikan advokasi bagi 17 pendakwah Filipina dari kalangan Jamaah Tabligh yang ditangkap polisi.

"Polisi jelas salah sasaran dengan menangkap mereka, meski mereka mengenakan gamis atau berjubah, bersorban, dan rata-rata berjenggot, tapi mereka bukan kelompok radikal," kata Sekretaris TAUI, Syafrudin Budiman SIP, di Surabaya, Rabu (26/8).

Ia mengemukakan hal itu menanggapi penangkapan 17 aktivis Jamaah Tabligh asal Filipina saat berdakwah dari masjid ke masjid. Sembilan di antaranya ditangkap di Purbalingga, pada 14 Agustus 2009 dan delapan orang ditangkap di Solo, pada 18 Agustus 2009.

Menurut dia, polisi seharusnya lebih selektif dalam menangkap mereka sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu 1/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami atas nama Tim Advokasi Umat Islam meminta Kepolisian RI untuk tidak menyamakan mereka dengan teroris, meski Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Alex Bambang Riatmojo beralasan mereka ditangkap karena menyalahi izin visa," katanya.

Tindakan polisi itu, menurut dia, tidak sesuai dengan pidato presiden Susilo Bambang Yudhoyono di markas Kopassus Cijantung Jakarta Timur, yang mengingatkan agar terorisme dihadapi dengan langkah-langkah hukum, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar HAM.

"Penangkapan seperti itu tidak boleh terjadi lagi, seperti kasus petrus, kasus penculikan aktivis, kasus tewasnya aktivis HAM Munir SH, dan sebagainya yang sangat melanggar HAM," tuturnya menambahkan.

Oleh karena itu, TAUI mendesak aparat kepolisian dan pemerintah untuk membebasakan secara hukum kepada aktivis/pendakwah muslim di Indonesia, karena bisa melanggar HAM dalam menjalankan ibadah.

"Kami sendiri akan menyiapkan advokasi hukum kepada aktivis/pendakwah dan korban salah tangkap untuk memperjuangkan hak-haknya," tukasnya. [*/ana]


http://www.inilah.com/berita/politik/2009/08/26/147343/pendakwah-filipina-bersorban-tak-radikal/
http://politik.infogue.com/_pendakwah_filipina_bersorban_tak_radikal_

PENANGKAPAN AKTIVIS DAKWAH MUSLIM MELANGGAR HAM DALAM BERAGAMA POLRI HARUS PROFESIONAL MENGUSUT KEJAHATAN TERORISME

TIM ADVOKASI UMAT ISLAM (TAUI)

Se-iring salah sasaran penangkapan 17 orang anggota/aktivis pedakwah Jamaah Tabligh oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. Padahal pendakwah tersebut dikenal tidak berpolitik dan tidak mengenal politik. Untuk itu polisi sudah jelas salah sasaran dalam penangkapan pada ke 17 orang tersebut. Mereka memang mengenakan gamis/berjubah, bersorban dan rata-rata berjenggot sebagai sunnah nabi, tentunya mereka tidak bisa diartikan memiliki aliran radikal teroris.

Seharusnya kepolisian lebih selektif dalam menangkap mereka dan memiliki dasar yang akurat sesuai prosedur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu 1/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Kami atas nama Tim Advokasi Umat Islam (TAUI) meminta Kepada Kepolisian untuk tidak menyamaratakan mereka yang berjenggot, bercadar dan berjubah. Apalagi dalam misi berdakwah mereka dianggap tergolong dengan teroris.

Tentunya ini salah kaprah jika pihak aparat Polda Jawa Tengah melakukan penahanan 17 Jama’ah Tabligh berkewarganegaraan Fhilipina pada saat melakukan khuruj atau berdakwah dari masjid ke masjid. Diantaranya yang ditangkap 9 orang ditangkap di Purbalingga Jum’at 14 Agustus 209 dan 8 orang ditangkap di Solo 18 Agustus 2009. Bahkan Prof. DR. Din Syamsudin, MA Ketua Umum PP Muhammadiyah dan KH. Ma’ruf Amin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat ikut mengecam tindakan kepolisian yang berlebihan terhadap 17 pedakwah Jemaah Tabligh pada tanggal 19 Agustus 2009 kemarin.

Alasan menurut Kapolda Jawa Tengah Irjen. Alex Bambang Riatmojo mengatakan mereka ditahan karena menyalahi ijin visa. Kami menilai apapun alasannya jika tidak kuat akan berpotensi melanggar hak orang dalam menjalankan ibadah dan perintah agamanya. Artinya kepolisian jangan asal comot terhadap siapapun jika tidak didukung olrh data yang jelas dan akurat.

Hal ini tidak sesuai dengan pidato presiden SBY di markas Komando Kopassus Cijantung Jakarta Timur bahwa mengingatkan semua pihak yang menjalankan tugas menghadapi terorisme untuk berpedoman pada hukum, transparan, akuntabel bisa dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar HAM. Kejadian ini tidak boleh terjadi lagi seperti, misalnya kasus petrus (penembakan misterius), kasus penculikan aktivis, kasus tewasnya Munir aktivis KontraS yang keluar dari aturan dan UU HAM. SBY mengatakan tegas dan jelas tapi jangan melawan dan melanggar UUD serta UU.
Jika semua penegak hukum bekerja sesuai UU dalam perang melawan terorisme, tak akan ada nada pelanggaran HAM. Sebenarnya akar terorisme selain kemiskinan keterbelakangan dan kebodohan salah penafsiran ajaran agama. Radikalisme dan ekstremisme dan salah penafsiran ajaran agama bisa saja terjadi. Untuk itulah perlu bimbingan dari pemuka agama, tokoh masyarakatdan orang tua untuk meluruskan.
Jika polisi dan penegak hukum memahami teks pidato SBY tersebut maka Insyah Allah lebih berhati-hati sehingga tidak menjeneralisasi mereka yang berjenggot, berjubah, bercadar, terlebih para pedakwah terstigma seolah-olah adalah mereka adalah terorisme. Tentunya Polisi harus profesional dan proposional dalam menyikapi soal terorisme apalagi sekarang Islam selalu dikait-kaitkan dalam radikal gerakan terorisme. Kita juga salut atas kinerja kepolisian dalam membongkar jaringan teroris. Diharapkan polisi juga tidak ragu-ragu dalam menangkap gembong teroris jika ada bukti-bukti yang kuat termasuk terlibatnya orang asing dalam gerakan teroeisme di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut di atas kami menyerukan :

1.Mengecam tindakan aparat kepolisian yang menangkap sembarangan dan asal tuduh terhadap pedakwah 17 orang dari jamaah tabligh.
2.Mendesak kepada aparat kepolisian dan pemerintah untuk membebasakan secara hukum kepada aktivis/pedakwah muslim di Indonesia karena bisa melanggar HAM seseorang menjalankan ibadahnya.
3.Mendesak kepolisian dan aparat hukum untuk melakukan perang melawan terorisme dengan profesional dan proposional tanpa seenaknya menangkapi aktivis-aktivis Islam.
4.menyiapkan advokasi hukum kepada aktivis/pedakwah dan korban salah tangkap untuk diperjuangkan hak-haknya.
5.menyerukan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh atas stigma Islam adalah terorisme, karena agama Islam adalah agama yang Rahmatan Lil Al-amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 22 Agustus 2009
TIM ADVOKASI UMAT ISLAM (TAUI)

Koordinator
AZAM KHAN, SH

Sekretaris
SYAFRUDIN BUDIMAN, SIP

Polres Selidiki Proyek PLTS

Radar Madura
Jum'at, 07 Agustus 2009

SUMENEP - Para penegak hukum kini sangat tanggap dalam menangani pengaduan masyarakat. Terutama, kasus dugaan korupsi. Polres, misalnya, langsung bertindak begitu menerima pengaduan terkait dugaan penyimpangan proyek PLTS (pembangkit listrik tenaga surya).

Kapolres Sumenep AKBP Umar Effendi melalui Kasatreskrim AKP Mualimin mengatakan, pihaknya memang dituntut bekerja cepat untuk pengungkapan kasus. Termasuk, ketika pihaknya menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan PLTS. Meski pengaduan tidak selalu benar, pihaknya tetap berupaya menyelidikinya sampai tuntas.

"Walaupun pengaduan masyarakat itu belum resmi, tapi kami tetap harus bertindak. Sesuai prosedur, kami harus penyelidikan," katanya kemarin siang.

Atas dasar itulah, sambung perwira kelahiran Nusa Tenggara Barat ini, pihaknya dalam waktu dekat akan mengumpulkan data dan keterangan dari para pihak terkait. Polres juga akan menerjunkan tim agar penyelidikan yang akan dilakukan berjalan intensif.

Sementara ini, kata dia, pihaknya sebatas menerima informasi awal. Yakni, proyek PLTS ditengarai banyak tidak tepat sasaran dan dugaan pungutan dalam realisasi proyek tersebut.

Seperti diketahui, berdasarkan pengungkapan LSM Andalan, Pemantau Kebijakan Publik Sumenep, proyek PLTS ditengarai tidak tepat sasaran. Misalnya, pengalokasian proyek di lapangan ditengarai penuh rekayasa. Selain tidak terbuka, ada beberapa daerah yang selama ini sudah dikenal memiliki jaringan listrik.

Hal lain yang ditemukan LSM Andalan terkait dugaan pungutan terhadap pengalokasian proyek tersebut. Laporan yang diterima, di lapangan ada pungutan Rp 2,5 juta kepada penerimanya. Padahal, proyek itu harus diterima di tempat penerima, tanpa biaya apa pun.

Untuk diketahui, masing - masing unit PLTS harganya diperkirakan Rp 10 juta. Dengan asumsi ada 125 di Sumenep, maka total anggaran yang tersedot mencapai Rp 1,2 miliar. Proyek PLTS tersebar di beberapa tempat. Rinciannya, Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek (40 unit), Kepulauan Giliyang untuk Desa Banraas dan Baan Camara (30 unit), Kepulauan Gili Genting untuk Desa Lombang dan Ban Baru (20 unit), Kepulaan Sapudi untuk Desa Sukarame dan Desa Paseser (20 unit).

Sedangkan untuk Kecamatan Dungkek dialokasikan 15 unit. Semuanya diperuntukkan Desa Romben Barat sebanyak 15 unit.

Mualimin menegaskan, data yang diterimanya juga belum lengkap. Itu sebabnya, tim yang akan segera ditunjuk berupaya mencari data yang lengkap. "Kalau data memang masih awal, tapi sudah cukup untuk penyelidikan," paparnya.

Dihubungi terpisah Ketua LSM Andalan Syafrudin B. kepada koran ini mengatakan, dari data yang diketahuinya, ada indikasi keterlibatan kader parpol dalam kasus tersebut. Hal itu diketahui dari pendistribusian PLTS yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak di daerah.

Sedangkan PLTS sendiri merupakan proyek dari APBN 2008 dari alokasi dana tambahan. Hal ini juga sesuai dengan keterangan dari Kepala Kantor ESDM Sumenep M. Fadilah sebelumnya. Menurut Fadilah, proyek PLTS merupakan proyek APBN dari dana tambahan (PAK). Secara teknis, dari pusat langsung ditangani provinsi. Dari provinsi langsung kepada orang yang ditunjuk. (zid/mat)

PLTS Banyak Tak Tepat Sasaran LSM Andalan: Proyek Sarat Kepentingan

Radar Madura - Jawa Pos
Rabu, 05 Agustus 2009

SUMENEP-Pemerintah punya keinginan besar agar seluruh masyarakat menikmati aliran listrik. Tapi, jaringan listrik yang ada terbatas. Sehingga, pemerintah membantu sebagian wilayah dengan proyek PLTS (pembangkit listrik tenaga surya). LSM Andalan, Pemantau Kebijakan Publik, Sumenep menengarai terjadi penyimpangan dari proyek tersebut.

PLTS adalah proyek APBN tahun anggaran 2008 yang dikelola Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) RI. Khusus di Jawa Timur, secara teknis pelaksanaan dikoordinasi dinas ESDM provinsi.

Nah, di Madura hanya Sumenep yang memeroleh proyek PLTS. Berdasarkan copy data risalah pengiriman proyek PLTS Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, ada 125 unit yang dialokasikan untuk Sumenep.

Rinciannya, Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek (40 unit), Kepulauan Giliyang untuk Desa Ban Raas dan Ban Camara (30 unit). Lalu, Kepulauan Gili Genting untuk Desa Lombang dan Ban Baru (20 unit), Kepulauan Sapudi untuk Desa Sukarame dan Desa Paseser (20 unit). Sedangkan untuk Kecamatan Dungkek dialokasikan 15 unit, semuanya di Desa Romben Barat.

Namun, hasil investigasi dari LSM Andalan, Pemantau Kebijakan Publik, Sumenep proyek PLTS ditengarai banyak tidak tepat sasaran. Sebagian besar pengalokasian proyek sarat kepentingan.

"Sehingga, penerimanya adalah orang-orang yang ditengarai harus mengikuti kepentingan kelompok yang mengusahakan proyek PLTS itu. Memang bermotif politik," ujar Ketua LSM Andalan, Pemantau Kebijakan Publik di Sumenep, Syafrudin B. kemarin.

Dijelaskan, ada beberapa indikasi dugaan penyimpangan proyek PLTS. Soal pengalokasian di lapangan, misalnya, penuh rekayasa. Selain tidak terbuka, beberapa daerah yang kedapatan proyek selama ini sudah dikenal memiliki jaringan listrik.

Syafrudin mengungkapkan, alokasi proyek PLTS untuk Pulau Giliyang (40 unit), tidak ada rincian lokasi penerimanya dan dobel pengalokasian. Dasarnya, kata dia, selain tertera untuk Pulau Giliyang sebanyak 40 unit, masih ada alokasi untuk Kepulauan Giliyang 30 unit, yakni untuk Desa Ban Raas 15 unit dan Desa Ban Camara 15 unit.

"Mana mungkin ada Giliyang dua daerah. Selain itu, Pulau Giliyang itu yang di dalamnya ada Desa Banraas dan Ban Camara kok masih ada pengalokasian lainnya sebanyak 40 unit. Di sana hanya tertera Pulau Giliyang, tapi tidak jelas untuk desa apa," paparnya.

Syafrudin khawatir alokasi proyek PLTS untuk Pulau Giliyang fiktif. Terutama, alokasi yang berjumlah 40 unit, karena ada keterangan desa penerimanya.

Selain itu, menurut Syafrudin, ada indikasi proyek tidak tepat sasaran. Misalnya, untuk alokasi Desa Romben Barat, Kecamatan Dungkek. "Kita ketahui, untuk wilayah daratan semuanya sudah terjangkau aliran listrik. Tapi mengapa masih ada PLTS?" katanya.

Masalah lain yang ditemukan LSM Andalan, dugaan pungutan terhadap pengalokasian proyek PLTS. "Laporan yang kami terima, di lapangan ada pungutan Rp 2,5 juta kepada penerimanya. Padahal, proyek itu harus diterima di tempat penerima, tanpa biaya apa pun," tandasnya.

Untuk diketahui, tiap unit PLTS harganya diperkirakan Rp 10 juta. Dengan asumsi ada 125 alokasi di Sumenep, maka total anggaran yang tersedot Rp 1,2 miliar.

Sementara itu, Kepala Kantor ESDM Sumenep M. Fadilah saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu-menahu terkait proyek PLTS tersebut. Dalihnya, selama ini tidak pernah ada proyek PLTS melalui kantornya. "Saya memang mendengar mengenai PLTS itu. Namun, teknisnya tidak melalui ESDM," katanya.

Menurut sepengetahuan dia, PLTS merupakan proyek APBN dari dana tambahan (PAK). Secara teknis, dari pusat langsung ditangani provinsi. "Dari provinsi langsung kepada orang yang ditunjuk," katanya.

Jadi, tegas Fadilah, pihaknya tidak bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. "Kami tidak terkait sama sekali," tandasnya. (zid/mat)

APNP Sumenep Munculkan Delapan Nama Bacabup

Beranda | Kesra
Selasa, 28 Jul 2009 19:11:29

Sumenep - Aliansi Partai Politik Nonparlemen (APNP) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memunculkan delapan nama yang layak maju sebagai bakal calon bupati (bacabup) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat pada tahun 2010.

"Kami sudah bertemu beberapa kali untuk membahas pelaksanaan Pilkada Sumenep 2010. Hasilnya, untuk sementara ini terdapat delapan figur yang kami nilai layak sebagai bacabup," kata Koordinator APNP Sumenep, Syafrudin Budiman, Selasa.

Mereka memilih Asasi Hasan (Sekretaris Corporate Social Rensponsibility Bank BNI 1946 Pusat) sebagai bakal calon bupati setempat, di samping Ahsanul Qosasi (calon anggota DPR RI terpilih produk Pemilu 2009), A. Sukardi (Asisten IV Sekretariat Provinsi Jawa Timur), A. Iskandar (calon anggota DPRD Provinsi Jatim terpilih hasil Pemilu 2009), Abuya Busyro Karim (Ketua DPRD Sumenep), Said Abdullah (anggota DPR RI), K.H. Ilyasi Siraj (anggota DPR RI), Mochammad Dahlan (Wakil Bupati Sumenep), dan Mujahid Ansori (anggota DPRD Jatim).


Syafrudin juga menjelaskan, hingga sekarang pihaknya belum melakukan komunikasi politik secara langsung dengan delapan nama yang dinilainya layak sebagai bacabup tersebut.

"Kami baru melakukan proses penjaringan, dan untuk sementara ini memang baru ada delapan figur. Untuk ke depan, bisa saja figur yang layak menjadi bacabup bertambah. Masih ada waktu sekitar enam bulan untuk melakukan penjaringan," katanya.

Secara kelembagaan, APNP Sumenep ingin mengusung kandidat sendiri dalam Pilkada Sumenep 2010.

"Dalam penilaian kami, semakin banyak kandidat akan membuat proses demokrasi lima tahunan di Sumenep lebih dinamis, dan warga setempat lebih banyak punya pilihan. Kami tidak ingin tergesa-gesa mengerucutkan nama yang akan kami usung pada pilkada," ujarnya.

Syafrudin menjelaskan, pelaksanaan Pilkada Sumenep 2010 diperkirakan pada pertengahan tahun karena Pilkada 2005 digelar pada bulan Juni.

Antara - Slamet Hidayat

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/14511/APNP_Sumenep_Munculkan_Delapan_Nama_Bacabup

Sembilan Parpol di Jatim Waspadai Penggelembungan Suara

07/07/09

Surabaya (ANTARA News) - Sembilan partai politik di Jawa Timur siap mewaspadai kemungkinan penggelembungan suara dan serangan fajar (praktik politik uang) pada detik-detik menjelang Pilpres.

"Kami akan melibatkan rekan-rekan dari sembilan parpol untuk mengawasi di TPS-TPS, tapi kami juga membuka call center 091231465945 untuk menerima pengaduan masyarakat," kata Sekretaris Partai Matahari Bangsa (PMB) Jatim, Syafrudin Budiman, di Surabaya, Selasa.

Didampingi fungsionaris Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Jatim, Adinata, dan Bendahara Partai Buruh Jatim, Titik, ia mengatakan bahwa pihaknya juga menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penggunaan KTP untuk memilih.

"Tapi, kami akan tetap mengawasi di lapangan, karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan keputusan MK untuk penggelembungan suara sebanyak 30 suara per-TPS. Jumlahnya memang kecil, tapi kalau secara nasional dapat mencapai 25 juta suara," katanya.

Selain itu, katanya, sembilan parpol Jatim juga akan mengontrol "serangan fajar" dan kemungkinan terlibatnya aparat desa dalam proses penghitungan dari TPS hingga ke KPU.

"Kami akan fokus pada pencatatan sertifikat berita acara yang harus didapat sebelum proses penghitungan untuk pencocokan, sebab bila saksi parpol tidak mendapatkannya, maka patut diduga ada indikasi pelanggaran Pilpres," katanya.

Sembilan Parpol yang tergabung dalam Aliansi Sembilan Parpol Jatim adalah PMB, PSI, PIS, PKDI, PKNU, PPNUI, PNBK Indonesia, PK, Partai Merdeka, dan Partai Buruh.

Sebelumnya (7/6), sembilan Parpol Jatim itu mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu (peraturan pengganti UU) yang memperbolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Pilpres pada 8 Juli mendatang.
(*)

COPYRIGHT © 2009 ANTARA
http://portal.antara.co.id/print/?i=1246963386

Daftar Heli TNI yang Jatuh dalam 5 Tahun Terakhir

Jumat, 12/06/2009

Jakarta - Sudah banyak pesawat TNI jatuh dalam lima tahun terakhir. Namun, dari jenis helikopter TNI, sedikitnya ada delapan heli yang jatuh dalam lima tahun terakhir.

Berikut daftar heli TNI yang jatuh (data diambil dari www.tni.mil.id):

Desember 2004

Helikopter jatuh di Nabire. Helikopter milik TNI AL itu berisikan lima orang, yakni, pilot Kapten AL Nofi, Kopilot Letnan Satu Putu, satu orang mekanik Sersan Satu Pidiono, dan dua penumpang warga sipil yakni Noviko Goya dan Mayu. Seluruh awak dan penumpang tewas.


23 Desember 2004

Helikopter milik TNI AU jatuh di Wonosobo. Helikopter itu buatan IPTN terbaru. 13 prajurit TNI tewas akibat kecelakaan ini.


16 November 2007

Helikopter Super Puma milik TNI-AU jatuh di bandara Sentani, ibukota Kabupaten Jayapura, Papua, saat sedang melakukan uji terbang. Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Sentani, Kol (Pnb) Dedi Parmadi kepada wartawan di hangar TNI AU di Sentani, mengakui, heli yang dikemudikan Mayor (Pnb) Bambang Yuniar dan Co Pilot Kapten Sonny dengan dua mekanik itu jatuh sesaat setelah terbang setinggi 15 feet.

7 Januari 2008

Helikopter jenis Twin Pack S58 T milik TNI AU jatuh di Desa Lubuk Agung, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

11 Maret 2008

Helikopter latih milik TNI Angkatan Udara (AU) jenis helikopter Bell 4747-B jenis Soloy H-4712 jatuh di areal perkebunan tebu Cibeureum Barat, Kampung Cinangka, Desa Wanasari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kondisi helikopter sudah tua.

05 November 2008

Helikopter milik TNI Angkatan Udara jatuh di sebuah tambak di Dukuh Pilangsari, Desa Pengaradan, Kecamatan Tanjung, Brebes, sekitar pukul 12.30 siang.

08 Juni 2009

Heli TNI AD jenis Bolkow BO105 dengan no HS7112 yang jatuh di Kampung Cibuni, Rawa Beber, Pagelaran, Cianjur. Tiga awak dan penumpangnya, termasuk Kolonel Ricky Samuel, Komandan Pusat Pendidikan (Danpusdik) Kopassus tewas. Sedangkan 1 awak dan 1 penumpang lainnya mengalami luka.

12 Juni 2009

Kecelakaan pesawat TNI kembali terjadi. Heli Puma milik TNI AU jatuh di kawasan Lanud Atang Sendjaja, Bogor. Dalam kecelakaan tersebut, 2 tentara mekanik tewas, sedangkan pilot Mayor (pnb) Sobic Fanani dan kopilot Lettu Wisnu, serta tiga anggota TNI lainnya mengalami luka.

Heli Puma di TNI AU

Pada Mei 1978 TNI AU merealisasikan pengadaan pesawat SA-330 Puma buatan Perancis sebanyak enam unit untuk menggantikan pesawat-pesawat buatan Eropa Timur. Pada tahun 1982 bertambah lagi lima pesawat SA-330 Puma buatan Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN), serta Februari 1985 didatangkan dua unit Puma yang kemudian dimodifikasi menjadi helikopter VIP, dengan nomor registrasi HT-3317 dan HT-3318.
(tbs/asy)

http://www.detiknews.com/read/2009/06/12/165538/1147006/10/daftar-heli-tni-yang-jatuh-dalam-5-tahun-terakhir

PKB Target 10 Juta untuk SBY-Boediono

Politik
07/06/2009

Jakarta – PKB menargetkan 10 juta suara untuk kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono pada Pilpres 8 Juli mendatang. Untuk itu, PKB akan menggalang dukungan dari kia-kiai Nahdlatul Ulama.

"Ini target yang sudah disepakati secara nasional di internal PKB," kata Wakil Koordinator Tim Pemenangan SBY-Boedino dari PKB, Syamsuddin Pay, di Jakarta, Minggu (7/6).

Suara yang cukup besar itu, membuat PKB harus bekerja keras, karena perolehan suara PKB pada Pemilu 2009 hanya mampu mendulang enam juta suara. Itu artinya, PKB masih mencari lagi empat juta suara.

Menurut Syamsuddin, untuk mendulang suara pada Pilpres nanti, PKB sudah melakukan komunikasi dengan ‘kiai kampung’, khususnya dari tokoh-tokoh NU. "Kita sudah garap. Mereka ini belum tersentuh politik kepentingan," katanya.

Selain ‘kiai kampung" tim pemenangan SBY-Boediono dari PKB juga akan mengakomodasi kader-kader NU di seluruh lapisan organisasi badan otonomnya. "Banyak kader-kader NU, terutama dari kalangan muda yang punya komitmen untuk memenangkan SBY-Boediono," katanya.

Meskipun pasangan JK-Win selama ini mendapat dukungan dari luar Jawa, Syamsuddin optimistis dukungan SBY-Boediono di luar Jawa juga besar. "PKB memperkuat basis-basis di beberapa wilayah di Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Maluku," kata Syamsuddin.[*/nuz]

http://www.inilah.com/berita/politik/2009/06/07/113321/pkb-target-10-juta-untuk-sby-boediono/

Sistem Multi Partai Gagal Lembagakan Koalisi

Politik
30/05/09

Jakarta (ANTARA News) - Ahli hukum tata negara, Denny Indrayana, menilai sistem multi partai seperti yang berjalan sekarang, gagal untuk melembagakan format koalisi permanen di antara partai-partai non mayoritas di parlemen.

Padahal koalisi permanen sangat menentukan lancarnya pemerintahan presidensial yang lebih efekktif dengan sistem dua partai atau multi partai, katanya pada sarasehan dengan ikatan alumni perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia (Ika- Permahi) di Jakarta, Jumat.

Kegagalan penciptaan multi partai sederhana itu terlihat dari masih banyaknya jumlah partai politik yang berpartisipasi sebagai peserta Pemilu.

Contohnya, kata dia, pada Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai, 2004 ada 24 partai dan pada Pemilu 2009 ini diikuti oleh 44 partai enam di antaranya partai lokal.

Kondisi demikian dipicu beberapa hal, antara lain inkonsistensi regulasi sistem kepartaian. Pasal 316 huruf d UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif misalnya, menjadi bukti norma hukum yang manipulatif karena proses perumusannya nyata-nyata dipenuhi kepentingan partai besar dan kecil di DPR.

Ambang batas Pemilu yang sebelumnya diisyaratkan untuk peserta Pemilu 2009 dengan mudah dinaifkan, akibatnya agenda penyederhanaan Parpol tak terjadi.

Pasal 316 itu mengatur Parpol peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan pasal 315, dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan memiliki kursi di DPR hasil Pemilu 2004.

Ketentuan inilah yang menjadi tiket gratis bagi sembilan partai peserta Pemillu 2004, dapat menjadi peserta peserta Pemilu 2009 meski mereka tidak memenuhi ketentuan pasal 315.

Konsekuensinya, sistem presidensial yang ada tetap rapuh karena berpijak pada sistem multi partai yang semakin tak sederhana.

Upaya advokasi dalam peninjauan ulang konstitusi di Mahkamah Konstitusi(MK) tidak berhasil sempurna. Meskipun MK membatalkan ketentuan dalam pasal 316 hurup d UU Pemilu ligsilatif, namun putusannya Nomor 12/PUU-VI/2008 tidak serta merta membatalkkan keikutsertaan sembilan Parpol peserta Pemilu 2009.

Seharusnya, keputusan MK itu mempunyai dampak yuridis konstitusional pada pelaksanaan Pemilu 2009, namun justru bertentangan dengan konstitusionalitas putusan MK itu sendiri.

Karena itu, penerapan ambang batas harus lebih tegas diterapkan oleh KPU dan tidak hanya berlaku untuk Parpol calon peserta Pemilu saja, tetapi juga bagi Parpol peserta Pemilu sebelumnya berikut pengurusnya.

Hal itu tidak bertentangan dengan hak asasi untuk berserikat dan berkumpul, karena larangan itu hanya diberlakukan untuk satu kali Pemilu saja.

Dengan ketentuan seperti itu, maka petualang politik yang membuat partai hanya untuk kepentingan sesaat akan berkurang dan akhirnya tujuan penyederhanaan partai akan terwujud.

Ketua Ika-Permahi, Rini M Dahliani, pada acara itu menyatakan, dalam Pemilu 2009 ada beberapa hal yang menarik perhatian, antara lain akses sebagian warga negara untuk memilih terhalang manuver politik partai yang tidak logis.

Propaganda politik yang sulit dipersoalkan secara legal apabila terjadi ingkar janji, semuanya tersaji ke hadapan publik dan bisa menjadi tontonan yang tidak sehat bagi upaya pendewasaan pemahaman politik warga negara.

"Kami terpanggil melakukan sesuatu dalam bentuk mendorong munculnya kembali diskursus yang menyoal hakekat dari Pemilu dalam era modern saat ini," katanya. (*)

http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=sistem-multi-partai-gagal-lembagakan-koalisi&id=1243620305

Sembilan Parpol Jatim Minta KTP Bisa untuk Pilpres

Minggu, 07 June 2009

Surabaya, (tvOne)
Sembilan partai politik (parpol) Jawa Timur mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu (peraturan pengganti UU) yang memperbolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) pada 8 Juli mendatang.

"Pilpres kurang satu bulan, tapi DPT (daftar pemilih tetap) hanya bertambah lima juta dari 171 juta menjadi 176 juta, karena itu perlu ada perppu yang mendorong masyarakat untuk memilih," kata Sekretaris PMB Jatim, Syafrudin Budiman, kepada ANTARA di Surabaya, Minggu.

Didampingi fungsionaris Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Jatim, Adinata, ia mengatakan sembilan parpol yang tergabung dalam satu aliansi untuk Perppu KTP untuk pilpres adalah PMB, PSI, PIS, PKDI, PKNU, PPNUI, PNBK Indonesia, Partai Merdeka, PK dan Partai Buruh.

"Kalau tidak ada akomodasi terhadap hak pilih masyarakat, maka kami sepakat dengan Komnas HAM bahwa pemerintah melanggar HAM dengan menghambat kesempatan rakyat untuk menentukan pemimpin masa depan mereka," katanya.

Menurut dia, KTP bukan syarat primer, karena itu kartu pemilih tetap diutamakan, namun pemerintah juga harus mengakomodir masyarakat yang tidak terjangkau dengan kartu pemilih untuk diperbolehkan memilih dengan menggunakan KTP.

"Kalau dibiarkan, maka akan seperti halnya Pemilu 2009 yang memilih para legislator, karena rakyat tidak banyak yang tidak memilih, karena mereka tidak mendapatkan kartu pemilih dengan berbagai alasan yang sifatnya teknis saja," katanya.

Dalam wawancara itu, ia mengatakan Aliansi Sembilan Parpol Jatim juga mendesak presiden untuk memberi "warning" dan sanksi kepada menteri, gubernur, bupati, dan perangkat pemerintah lainnya yang tidak netral dalam pilpres mendatang.

"Kalau presiden dipilih dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara, maka pemimpin yang nantinya akan mengabaikan aspirasi masyarakat, karena pemimpin di tingkat provinsi hingga kelurahan akan mementingkan atasan, bukan rakyat yang memilih," katanya.
ed

http://www.tvone.co.id/pemilu2009/terkini/view/15442/2009/06/07/sembilan_parpol_jatim_minta_ktp_bisa_untuk_pilpres

Ormas Islam Minta Perpu KTP untuk Pilpres

Selasa, 02 Juni 2009

JAKARTA -- Sejumlah pimpinan ormas/lembaga Islam meminta pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang membolehkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor sebagai dasar menggunakan hak pilih.

"Masih ada kesempatan pemerintah mengeluarkan Perpu penggunaan KTP atau paspor bagi warga untuk memilih jika tidak terdaftar di DPT," kata Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsudin saat menyampaikan seruan bersama ormas/lembaga tentang Pilpres di Kantor PP Muhamadiyah, Jakarta, Selasa (2/6).

Menurut Din, berdasarkan pengumuman yang telah disampaikan KPU beberapa hari lalu penambahan pemilih pada Pilpres hanya sekitar lima juta jiwa, padahal ada sekitar 20 juta jiwa lebih yang tidak bisa menyampaikan hak pilih karena tidak terdaftar di DPT serta ada juga yang tidak menyampaikan hak pilihnya. Belum lagi berbagai kecurangan dan permasalahan pemilu lainnya yang masih dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

Termasuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri hanya sekitar 1,5 juta yang tercatat di DPT, padahal warga negara Indonesia yang ada di luar negeri lebih dari lima juta orang, baik pekerja maupun para pelajar dan mahasisiwa.

"Seharusnya jangan ada satu orangpun warga negara yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena alasan tidak terdaftar di DPT. Ini pelanggaran hak-hak rakyat," katanya.

Oleh sebab itu, ia bersama puluhan ormas Islam lainnya meminta agar pemilih bisa menggunakan KTP atau paspor sebagai dasar untuk memilih dengan mengeluarkan Perpu oleh pemerintah, mumpung masih ada kesempatan.

Ormas Islam juga meminta KPU melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden secara profesional, cermat, akurat dengan tidak mengabaikan hak politik rakyat/warga negara.

Sejumlah pimpinan ormas Islam yang hadir dalam kesempatan tersebut antara lain, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua MUI KH Amidan, Ketua PP Al-Itihadiah, KH Nazri Adlani, Ketua PB Mathla'ul Anwar, H Irsjad Djuweli dan puluhan pimpinan ormas/lembaga Islam lainnya. -ant/taq

http://www.republika.co.id/berita/53972/Ormas_Islam_Minta_Perpu_KTP_untuk_Pilpres

KPU Umumkan Dana Kampanye Capres-Cawapres

Selasa, 02 Juni 2009 07:02

Jakarta, mediacenter.kpu.go.id—Tiga pasangan capres-cawapres kemarin (01/06) menyerahkan laporan penerimaan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hari ini (02/06), KPU mengumumkannya di hadapan wartawan dalam jumpa pers di Media Center KPU, Jakarta.

Dalam jumpa pers di Media Center KPU (02/06), Ketua KPU, A. Hafiz Anshary menyatakan bahwa KPU mempunyai kewajiban untuk mengumumkan dana kampanye tersebut kepada masyarakat. Sesuai dengan UU No.42 tahun 2008, capres dan cawapres yang sudah ditetapkan oleh KPU harus menyerahkan laporan penerimaan dana kampanye selambat-lambatnya satu hari menjelang masa kampanye dan satu hari setelah pelaksanaan masa kampanye.

“Tanggal satu Juni kemarin, KPU sudah menerima laporan penerimaan dana kampanye tersebut,” kata Hafiz yang didampingi oleh Anggota KPU Endang Sulastri dan Andi Nurpati.

Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto melaporkan dana kampanye sebesar Rp 20.005.000.000,00, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono melaporkan sebesar Rp 20.300.010.000,00, dan pasangan M.Jusuf Kalla-Wiranto sebesar Rp 10.250.000,00.

Laporan tersebut juga dilengkapi dengan sumber-sumber pendanaannya. Untuk pasangan Mega-Prabowo, penyumbang terbesar berasal dari kedua kandidat, dengan rincian Prabowo sebesar Rp 15 miliar dan Megawati sebesar Rp 5 miliar.

Untuk pasangan SBY-Boediono, berasal dari partai, badan usaha dan atas nama pribadi. Penyumbang terbesar pasangan ini adalah PT. Sohibul Barokah sebesar Rp 5 miliar.

Sementara pasangan JK-Wiranto disumbang oleh partai pengusung pasangan ini, dengan rincian, Partai Golkar sebesar Rp 7 miliar dan Partai Hanura sebesar Rp 3 miliar.

Hafiz menambahkan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap batas besaran dana sumbangan. Penyumbang di luar kandidat dan partai untuk sumbangan atas nama pribadi batas sumbangan sebesar Rp 1 miliar dan untuk badan usaha maksimal Rp 5 miliar.**

http://mediacenter.kpu.go.id/berita/659-kpu-umumkan-dana-kampanye-capres-cawapres.html

SBY Kampanye di 11 Kota

Wed, 03/06/2009

Jakarta - Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melaksanakan kampanye di 11 kota selama masa kampanye pemilu presiden 2009. Kampanye SBY dibagi dalam lima putaran, diawali tanggal 12-14 di Merauke, Kendari, dan Malang. Putaran terakhir dilaksanakan di Gelora Bung Karno Jakarta pada 4 Juli 2009.

Sebelas kota yang akan dikunjungi SBY selama kampanye adalah Merauke, Kendari, dan Malang (12-14 Juni), Lampung (16 Juni), Medan, Padang, Pekanbaru (20-22 Juni), Denpasar, Balikpapan, Solo (27-29 Juni), dan DKI Jakarta (4 Juli).

Koordinator Organisasi Kampanye Tim Nasional Pemenangan SBY-Boediono, Choel Mallarangeng, mengatakan rencananya SBY akan mengambil lima hari cuti selama masa kampanye, yakni 12 Juni, 16 Juni, 22 Juni, 29 Juni, dan 4 Juli 2009.

Sesuai aturan undang-undang, sebagai pejabat negara Presiden hanya diperbolehkan mengambil cuti kampanye selama satu hari dalam satu minggu guna menghindari kekosongan pemerintahan. "Sebagaimana diketahui capres kami adalah incumbent, jadi jadwal kampanyenya dibatasi oleh Undang-Undang, satu hari cuti per minggu, dan jadwal ini sudah kami sampaikan ke Sesneg agar diatur dengan jadwal incumbent lainnya," kata Choel di Jakarta, Selasa (2/6).

Choel mengatakan kampanye SBY dalam bentuk rapat rapat umum atau pertemuan akbar hanya dilakukan satu kali, yaitu pada penutupan masa kampanye pilpres 4 Juli di Gelora Bung Karno Jakarta. Kegiatan kampanye lainnya mayoritas dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas dan kampanye dialogis dengan masyarakat di sejumlah daerah.
Ketua Tim Nasional Pemenangan SBY-Boediono, Hatta Rajasa, mengatakan pihaknya menyambut baik dimajukannya jadwal kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhitung mulai Selasa (2/6) hingga 4 Juli.

Tim SBY-Boediono tentu berharap selama pelaksanaan kampanye mendatang dapat diisi oleh kegiatan-kegiatan kampanye yang memberikan keteduhan, bermartabat, beretika, dan betul-betul menyampaikan visi-misi masing-masing pasangan calon kepada publik.

Tim SBY-Boediono berharap tim kampanye pasangan calon lain sama-sama mengedepankan moralitas, etika, dan asas kepatutan dalam setiap dialog antarpasangan calon dengan publik sebagai bagian dari pendidikan politik dan pendidikan demokrasi yang baik. "Marilah kita untuk tidak menggunakan cara-cara kampanye yang tidak bermoral, apalagi sudah menyentuh hal-hal yang sangat mendasar, apakah itu bersifat fitnah atau berita-berita yang tidak benar. Hal-hal itu tentu tidak bisa kita kembangkan di dalam alam demokrasi Tanah Air kita ini," ujarnya. Arjuna Al Ichsan

Sumber: Jurnal Nasional
http://www.sbypresidenku.com/content/sby_kampanye_di_11_kota_0

Prita: Saya Ingin Peluk Anak

Politik
03/06/2009

Tangerang - Usai dijenguk Megawati Soekarnoputri di LP Tangerang, Prita Mulyasari (32) mendapat berkah. Dia bisa menghirup udara bebas meski dengan status tahanan kota. Prita pun tak sabar ingin segera memeluk 2 anaknya yang masih balita.

"Alhamdulillah subhanallah," seru Prita di LP Tangerang, Rabu (3/6), dengan wajah gembira sambil mengelus dadanya saat mendengar dirinya berstatus tahanan kota.

Prita mendengar kabar tersebut setelah salat berjamaah dengan suaminya, Andri Nugroho, usai dijenguk Mega.

"Saya ingin memeluk anak saya," ujarnya penuh haru saat ditanya apa yang hendak dilakukannya sepulangnya nanti ke rumah.

Mengenai pertemuannya dengan Mega, Prita menuturkan, capres PDIP dan Gerindra tersebut menanyakan kondisi dan kesehatan dirinya, serta keluarganya.

Prita mendekam di LP Tangerang sejak 13 Mei 2009 terkait kasus pencemaran nama baik yang dilancarkan RS Omni Internasional.

Prita dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan pasal 310 dan 311 KUHP, Prita juga dikenai pasal 27 ayat 3 UU 11/2008 ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. [sss]

Pemidanaan Prita Berlebihan

Teknologi
03/06/2009

Jakarta- Pemidanaan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh RS Omni Internasional terhadap Prita Mulyasari (32) dinilai sangat berlebihan. Keluhan Prita terhadap pelayanan yang buruk RS itu, seharusnya merupakan bagian kebebasan dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Direktur Eksekutif LSM Indonesia Legal Resources Center (ILRC) Uli Parulian Sihombing mengatakan kebebasan itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik antara lain menetapkan hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19).

"Sangat berlebihan bila sampai harus dipidanakan," kata Uli.

Selain itu, menurutnya Prita yang dijerat secara pidana dengan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan sukar dibuktikan oleh pihak pengadilan.

"Pengadilan harus benar-benar bisa membuktikan bahwa Prita memiliki unsur kesengajaan untuk mempunyai niat yang jahat terhadap pihak yang dirugikan," katanya.

Seorang ibu rumah tangga, Prita Mulyasari menjalani penahanan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tangerang di LP Perempuan Tangerang sejak 13 Mei 2009 terkait dengan gugatan pencemaran nama baik yang dilancarkan RS Omni Internasional.

Kasus pencemaran nama baik tersebut berawal ketika Prita menuliskan keluhannya dalam email atau surat elektronik tentang pelayanan RS Omni.

Namun, isi dari surat elektronik tersebut tersebar hingga ke sejumlah milis sehingga membuat RS Omni mengambil langkah hukum.

Dalam gugatan perdata, Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan pihak RS Omni Internasional sehingga Prita menyatakan banding.

Sedangkan dalam gugatan pidana yang akan mulai digelar di PN Tangerang sejak Kamis (4/6), Prita terancam hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar berdasarkan Pasal 27 UU ITE.

Sementara itu, dukungan terhadap Prita juga dibuat oleh para blogger antara lain di dunia maya, termasuk laman jejaring sosial Facebook. Laman itu sudah menarik lebih dari 20.000 pengikut.[*/ito]

Demokrat Membungkam Partai Koalisi

Pemilu 2009
02/06/2009

Jakarta – Koalisi SBY-Boediono sepertinya penuh dengan masalah. Ini bisa dianggap wajar, karena melibatkan kekuatan politik yang besar. Namun menjadi tak wajar, bila independensi partai pendukung koalisi tergadaikan demi mengamankan sebuah capres yang diusung.

Secara normatif, koalisi terbangun jika terjadi kesamaan visi, platform, dan program kerja. Lebih dari itu, kesamaan ideologi juga menjadi pijakan sebuah koalisi. Namun, sepertinya koalisi yang dibangun SBY-Boediono mengabaikan hal ini. Maka kesepakatan yang muncul pun sangat makro dan jauh dari pijakan ideologi.

Kondisi inilah yang menjadikan koalisi gemuk penyokong SBY-Boediono rawan pecah di tengah jalan. Indikasinya pun telah muncul sejak awal. Mulai dari gertakan PKS untuk hengkang dari koalisi, terlibatnya tokoh partai pendukung di tim sukses capres lainnya (Drajad H Wibowo di JK-Wiranto), hingga hadirnya kader patai pendukung dalam deklarasi Mega-Prabowo di Bantar Gebang.

Bangunan koalisi yang tak kukuh ini, sepertinya menjadi perhatian serius partai utama pendukung SBY-Boediono yang tak lain adalah Partai Demokrat. Setiap ada upaya dan gejala rapuhnya koalisi, langsung direspon serius oleh politisi Demokrat.

Simak saja pernyataan Wakil Ketua DPP PKS Zulkifliemansyah soal hasil survei yang menyebutkan jarak tipis terjadi antar capres antara SBY, JK, dan Mega. “Kalau kita lihat survei ketiganya (SBY, JK, dan Mega) dari survei internal PKS selisih tidak lebih dari 10%. Selisih antara yang paling tinggi sampai yang paling rendah,” ujar Zulkieflimansyah usai diskusi di Jakarta, awal pekan lalu.

Selain menyebutkan hasil survei internal PKS, Zul juga menyebutkan soal fenomena dukungan kader PKS ke pasangan JK-Wiranto. Alasannya, istri pasangan JK-Wiranto yang menggunakan jilbab membuat kader PKS kepincut dengan duet itu.

“Kalau mau jujur sebagian kader PKS hatinya masih mengarah pada JK-Wiranto, karena alasan istri dari kedua pasangan ini sangat sederhana dan berjiblab,” imbuhnya.

Pernyataan tersebut sepertinya merisaukan petinggi Partai Demokrat. Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie pun meminta Presiden PKS Tifatul Sembiring menertibkan kader PKS yang melansir dukungan kader PKS ke pasangan lainnya (JK-Wiranto).

“Saya sudah sampaikan ke Tifatul ada kader PKS yang bicara seperti itu, kata Tifatul orang itu akan ditegur. Sebenarnya itu memang bukan wilayah kami, makanya kami minta diselesaikan internal PKS saja,” katanya, akhir pekan lalu di Bravo Media Center (BMC).

Langkah Marzuki mengingatkan Tifatul memang bukan wilayah kepentingan Demokrat. “Namun ada kewajiban kita untuk saling mengingatkan, kalau ada kader yang salah. Agar koalisi SBY-Boediono tetap solid,” katanya.

Sebelumnya Presiden PKS Tifatul Sembiring memang telah menegur Zulkifliemansyah terkait pernyataannya tentang jilbab serta elektabilitas SBY-Boediono.

Situasi itu sepertinya juga membayangi kasus pemecatan Ketua FPKB Effendi Choirie yang digantikan Ida Fauziyah. Apalagi sumber INILAH.COM di Badan Pengurus Harian (BPH) DPP PKB memastikan pemecatan Gus Choi terkait erat dengan persetujuan FPKB terhadap hak angket.

Jelas langkah PKB yang menyetujui hak angket, suka tak suka, langsung atau tidak, berpengaruh pada karakter PKB yang selama ini cukup loyal pada pasangan SBY-Boediono. Setidaknya, persetujuan PKB atas hak angket, mencoreng citra PKB sebagai partai yang solid mendukung SBY-Boediono.

Apakah di balik pemecatan Gus Choi ada interevensi Demokrat? Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok membantah tudingan bahwa keputusan pemecatan Gus Choi terkait dengan intervensi maupun tekanan dari Partai Demokrat. “Nggak ada (teguran atau tekanan). Ini problem internal PKB. Tidak pernah sama sekali ada peringatan,” katanya, di Jakarta, Senin (1/6).

Preseden Partai Demokrat menegur PKS agar menertibkan kadernya sepertinya bakal menimpa partai politik lainnya. Situasi ini harusnya dihindari. Selain merupakan upaya politik yang tak elok, juga membuktikan bahwa basis koalisi SBY-Boediono memang rapuh. [P1]

http://www.inilah.com/berita/pemilu-2009/2009/06/02/111847/demokrat-membungkam-partai-koalisi/

Prestasi Bulutangkis Indonesia Memprihatinkan

Rabu, 3 Juni

Jakarta, Mantan pemain nasional seperti Susi Susanti dan Hermawan Susanto menyatakan prihatin dengan makin merosotnya prestasi bulutangkis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Berbicara kepada ANTARA di sela-sela Kejurnas Bulutangkis Usia Dini "Tetra Pak Open Milk" 2009 di GOR Asia Afrika Senayan, Jakarta, Rabu, Susi mengaku sedih ketika melihat para juniornya sering kalah dari pemain-pemain asing terutama dari Cina, Korsel dan Malaysia dalam berbagai turnamen internasional akhir-akhir ini.

"Yah, tentu sedih, kalau atlet Indonesia selalu kalah," kata pemegang medali emas tunggal putri Olimpiade Barcelona tahun 1992 itu.

Untuk mempertahankan prestasi emas bulutangkis Indonesia di berbagai ajang internasional butuh proses yang lama dan harus sungguh-sungguh.

"Untuk mencetak juara pembinaannya tidak bisa instan. Pemain juga harus jaga konsistensi permainan dan harus selalu memotivasi diri untuk menjadi yang terbaik," kata Susi yang bersuamikan Alan Budikusuma yang juga peraih medali emas tunggal putra Olimpiade Barcelona itu.

Susi mengakui peta kekuatan bulutangkis saat ini masih dikuasai Cina dengan tingkat persaingan yang demikian tinggi di banding dulu saat dirinya masih aktif bermain.

Meski begitu, Susi berharap para pemain Indonesia terus berlatih dengan ekstra keras dan memiliki kemauan yang besar untuk menjadi yang terbaik.

Senada dengan Susi, Hermawan Susanto mengatakan bibit atlet bulutangkis di Indonesia sebetulnya tidak kalah dari Cina, Korsel dan Malaysia.

Namun para pemain junior selama ini jarang dikirim ke luar negeri untuk mengikuti pertandingan internasional.

"Ini yang berbeda dengan zaman kami dulu dimana pemain junior saling berlomba-lomba masuk pelatnas saat pemain senior mulai turun prestasinya," kata Hermawan yang meraih medali perunggu tunggal putra saat Olimpiade Barcelona tahun 1992.

Menurut Hermawan, pemain pelapis Sony Dwi Kuncoro, Simon Santoso dan Tommy Sugiarto harus disiapkan sekitar enam hingga delapan orang.

Setiap pemain pelatnas, katanya, harus terus mengevaluasi diri kelebihan dan kekurangan untuk bisa mencetak prestasi yang lebih tinggi.

"Jangan sekedar main lalu kalah dan menganggap hal itu biasa-biasa saja. Pemain muda harus dikirim ke kejuaraan-kejuaraan internasional supaya regenerasi pemain tidak putus," kata Hermawan yang kini menjadi pelatih di klub Aufa Depok.

"Mudah-mudahan kita tidak terpuruk terus. Dari dulu Indonesia ditakuti oleh negara lain dalam olahraga bulutangkis. Kita harus tetap mempertahankan Indonesia sebagai maestro bulutangkis dunia," tambah Hermawan sembari berharap dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan Indonesia mampu mengejar ketinggalan dari negara lain seperti Cina, Korsel dan Malaysia. (*)

http://www.antaranews.com/view/?i=1244016130&c=ORK&s=BUL

Koalisi Parpol Pasca Pileg 2009

Oleh : Slamet Hariyanto

Hasil perhitungan cepat (quick count) Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 dari beberapa lembaga survei yang disiarkan media massa, telah mendorong para petinggi parpol bergerak cepat membuat manuver politik. Sehingga dalam waktu relatif singkat rakyat mendapat suguhan bakal peta politik menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009.

Partai Demokrat (PD) yang tinggal tunggu pengesahan jadi pemenang Pileg, makin mantap melakukan manuver menjalin komunikasi politik dengan sejumlah parpol yang bakal dijadikan kawan koalisi. Komunikasi politik itu merupakan kelanjutan dari manuver serupa yang pernah dilakukan sebelum Pileg 9 April 2009.

Bedanya, waktu itu semua petinggi parpol selalu mengelak tudingan bakal koalisi menuju Pilpres, alasannya menunggu hasil Pileg baru terwujud koalisi yang sebenarnya. Kali ini, mereka sudah tidak bisa mengelak lagi. Bahkan terjadi perubahan arah politik beberapa parpol pasca Pileg. Perubahan semacam itu wajar-wajar saja dalam dunia politik.

Yang paling mencolok menunjukkan perubahan arah politik itu adalah Partai Golkar (PG). Sebelum Pileg 2009, tercatat beberapa fenomena politik di internal PG.

Pertama, Jusuf Kalla (JK) selaku ketua umum PG pada awalnya menunjukkan sinyal politik ingin aman dalam posisi wapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2009. Akibatnya, terjadi reaksi keras dari daerah-daerah yang menginginkan PG merebut posisi capres.

Alasan kader PG dari daerah-daerah cukup logis, sebagai pemenang Pileg 2004 mereka optimis dapat menang lagi pada Pileg 2009. Logikanya, kurang pantas kalau menang Pileg, cuma mengincar posisi cawapres.

Kedua, akhirnya JK tunduk dengan tekanan PG dari daerah-daerah, sehingga dalam kampanye Pileg 2009 yang lalu JK diposisikan sebagai capres andalan PG. Maka, di panggung kampanye dan iklan politik PG di media massa selalu mengusung slogan “Bersama Partai Golkar, Bisa Lebih Cepat dan Lebih Baik”.

Duet SBY-JK
Kini pasca Pileg 2009 mulai menunjukkan arah berbalik. Sebab,hasil quick count dari beberapa lembaga survei menempatkan PG di posisi ke 2 menyusul PDIP di posisi ke 3, bahkan beberapa lembaga survei lainnya ada yang menempatkan PG dibawah PDIP.

Nampak gejala bahwa JK mulai balik kandang, mengarahkan PG berkoalisi dengan PD. Artinya, koalisi PD dan PG akan lebih berpeluang menang Pilpres 2009 bila mengusung pasangan SBY-JK. Apalagi kalau ditambah dengan dukungan parpol yang menempati papan menengah seperti PKS, PKB. Bahkan PAN, PPP , dan PBB pun sangat mungkin dirangkul dalam koalisi ini.

Format koalisi dalam mengusung pasangan capres itu sekaligus sebagai gambaran perimbangan penempatan kader parpol di kabinet nanti. Dan, koalisi parpol juga berkepentingan untuk memperkuat faksi pendukung pemerintahan SBY-JK (jika menang Pilpres) di DPR RI.

Namun, koalisi PD-PG dengan format memasangkan SBY-JK membuat sewot PKS yang sejak awal berminat mengincar posisi wapres mendampingi SBY. Pada posisi dilematis ini, nampak bahwa PKS tidak punya pilihan lain kecuali tetap berada dalam kubu pendukung SBY.

Koalisi Blok Perubahan
Di luar duet SBY-JK, sejumlah parpol dengan pilar kekuatan utama pada PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura mulai mengerucut dalam Koalisi Blok Perubahan. Puluhan parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen juga punya kecenderungan bergabung dalam kubu ini.

Dalam pertemuan para tokoh parpol tersebut nampak ikut mendukung adalah beberapa tokoh nasional seperti Gus Dur, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sutiyoso, Rizal Ramli dan lain-lain.

Untuk sementara kubu ini menyepakati untuk menyuarakan sikapnya terhadap pelaksanaan Pileg 2009. Ada tiga poin yang menjadi sikap politiknya. Antara lain, Pileg 2009 dinilai sebagai pemilu terburuk selama pasca reformasi. Pemerintah, KPU dan KPUD tidak netral. Mendesak kepada pemerintah, Bawaslu dan KPU untuk mengusut segala bentuk kecurangan Pileg 2009.

Spekulasi politik mulai merebak mengenai bakal munculnya pasangan capres dari kubu perubahan itu. Ada dua skenario yang diprediksi bakal munculnya pasangan capres. Jika PDIP masih mengusung Megawati sebagai capres, maka calon terkuat untuk posisi cawapres adalah Prabowo Subianto (Partai Gerindra). Sebaliknya, jika PDIP mengusung Puan Maharani, maka format yang muncul adalah pasangan Prabowo-Puan sebagai capres dan cawapres.

Munculnya wacana memasangkan Prabowo-Puan itu sangat menarik karena merupakan pendatang baru dalam ranah Pilpres 2009. Sebab, tokoh-tokoh tua seperti Megawati, Wiranto terbukti pernah kalah dengan SBY dalam Pilpres 2004.

Dengan demikian, koalisi parpol pasca Pileg 2009 makin mengerucut pada dua pasangan capres dan cawapres. Pasangan SBY-JK akan berhadapan dengan pasangan Megawati-Prabowo atau Prabowo-Puan. Pelaksanaan Pilpres 2009 bisa lebih efektif dan efisien karena cukup hanya satu putaran.

http://slamethariyanto.wordpress.com/

Mega-Pro No. 1, SBY-Boediono No.2, dan JK-Win No.3

Beranda | PEMILU
Sabtu, 30 Mei 2009

Jakarta - Para pendukung pasangan capres-cawapres yang akan bertarung dalam pilpres Juli mendatang meyakini nomor urut yang didapat capres-cawapres yang mereka dukung adalah nomor yang paling baik.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon usai mengikuti acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan capres-cawapres di Gedung KPU Pusat Jakarta, Sabtu, mengatakan, nomor urut 1 yang didapat pasangan Mega-Prabowo adalah pertanda baik.

"Nomor urut KPU ini tanda kami akan keluar sebagai pemenang nomor 1. Itu yang kami harapkan dan didoakan pendukung Mega-Pro," kata Fadli Zon.

Sementara Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di tempat yang sama mengatakan, nomor urut 2 yang didapat pasangan SBY-Boediono merupakan simbol yang cocok dengan dengan slogan pasangan SBY-Boediono "lanjutkan".

"Jadi maksudnya melanjutkan dari periode satu ke dua. Saya pikir semua calon bersyukur semua dapat nomor bagus. Namun, prinsipnya yang dipilih bukan nomornya, melainkan kualitas pasangan capres cawapres itu," katanya.

Tim kampanye pasangan JK-Win, Priyo Budi Santoso, mengatakan, nomor urut 3 yang didapat pasangan JK-Win adalah berkah.

"Nomor tiga itu berkah, semua nomor itu sama saja dan baik. Yang penting persiapan kampanye. Kami sudah siapkan materi dan konsolidasi massa pendukung," katanya.

Komentar juga disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, yang mendukung pasangan SBY-Boediono bahwa nomor dua justru nomor yang sangat sentral posisinya dalam kertas pemilihan nanti.

"Nomor dua itu nomor yang memudahkan, sangat mudah dicontreng. Nomor dua kan lebih sentris, jadi orang lebih mudah memilih," katanya.

Dalam acara pengundian nomor urut peserta pilpres, pasangan Megawati-Prabowo mendapat nomor urut 1, pasangan SBY-Boediono nomor urut 2, dan pasangan JK-Win nomor urut 3.

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/11212/Mega-Pro_No__1__SBY-Boediono_No_2__dan_JK-Win_No_3

Boediono: Saya Bukan Ban Serep

Politik
30/05/2009

Jakarta - Tidak seperti JK yang pada 2004 melakukan kontrak politik dengan SBY, Boediono enggan memiliki kontrak politik untuk mendampingi SBY. Sebab Boediono bukanlah sekadar ban serep.

"Setelah saya pikir bahwa saya tidak hanya jadi ban serep, saya akan bisa memberikan sumbangan bagi tim. Sistim presidensial kita harus dilihat utuh. Saya tidak persoalkan apakah saya dapat bidang apa untuk membuat kontrak politik dengan SBY," ujar Boediono saat berpidato dalam silaturahmi nasional koalisi di PRJ Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/5).

Mantan Gubernur BI ini menyatakan siap mengenergikan tim SBY-Boediono. Dirinya pun tidak akan memersoalkan apa peranannya nanti dalam kabinet.

"Saya sampaikan rasa bangga dan kehormatan karena dapat mendampingi SBY dalam pilpres ini. Kenapa dengan sepenuh hati saya menerima undangan mendampingi SBY, karena apa yang saya putuskan berasal dari pemikiran yang mendalam dan memakan waktu beberapa lama. Saya cukup mengerti mengenai kepemimpinan SBY," jelasnya. [mut/sss]

inilah.com

'SBY Seleraakuuu...' Kian Bergema

Politik
30/05/2009

Jakarta - Gerakan Pro SBY atau yang lebih trend disingkat GPS sedang bangkit. Bersamaan dengan itu, jingle 'SBY Presidenku' yang meniru iklan mie instant sedang booming. Jingle ini pas, melihat masih banyak yang 'berselera' dengan SBY.

Bagi orang yang ear catching, mendengar iklan SBY berjingle 'SBY Presidenku' pasti langsung teringat dengan iklan mie instan tersebut. Jingle tersebut sangat mengena di masyarakat Indonesia, mengingat mie instan juga menjadi selera bersama.

Lucu memang mendengar jingle 'SBY Presidenku'. Namun gara-gara iklan yang meniru-niru itu, tim sukses presiden SBY dinilai tidak kreatif. "Yang namanya follower dipandang kurang kreatif oleh masyarakat," ujar pengamat politik UI Ibnu Hamad.

Meski mengekor iklan, namun apa yang dilakukan tim sukses SBY itu dinilai sah-sah saja. Sebab, tim SBY pastinya ingin iklan 'SBY Presidenku' terngiang terus di telinga masyarakat Indonesia.

Dari sisi komunikasi, itu merupakan strategi. Ada kalanya follower mendompleng atau mengekor dipandang lebih efektif. "Yang namanya kreatif di dunia komunikasi juga mengembangkan dari yang sudah ada. Itu juga kreatif. Mengubah sedikit yang sudah ada juga kreatif. Jadi tidak selalu original atau baru," imbuh Hamad.

Namun pemanfaatan jingle tersebut juga dianggap terlalu jauh, mengingat posisi dan jabatan SBY yang presiden dibandingkan dengan mie instant, sebuah produk consumer good. Iklan SBY dinilai bukan menawarkan ide, melainkan produk.

"Kok sosok presiden disamakan dengan produk mie instant. Itu terlalu jauh perbandingannya. Sesuatu yang high level kepresidenan dibandingkan dengan produk makanan," tutur dia lagi.

Tapi ya itu, semua sah-sah saja. Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng juga menganggap pencontekan jingle 'SBY Presidenku' sebagai hal yang sah, apalagi untuk bahan kampanye. Yang penting bagi mereka, rakyat mudah mengingat-ingat hal tersebut.

"Kenapa tidak etis? Etis sekali selama hak ciptanya dihargai. Kami menghargai hak cipta itu dengan meminta izin kepada pencipta lagu dan yang mempunyai hak cipta," kilah Andi.

Bahkan Andi mengakui pihaknya mendompleng ketenaran lagu di iklan tersebut guna keperluan kampanye. Apalagi jingle yang diaransemen ulang dan diadopsi untuk kepentingan lain, sudah hal biasa.

Nah soal jingle ini, yang sangat mengena adalah pendukung SBY, terutama Gerakan Pro SBY alias GPS. GPS yang diketuai Suratto Siswodiharjo sangat 'berselera' menjadikan SBY menjadi presiden. Itu sudah tertuang dalam tugas GPS untuk memajukan lagi SBY sebagai presiden RI untuk keduakalinya.

"Masing-masing koordinator daerah bertugas membentuk GPS di tingkat kabupaten/kota di daerah masing. Mereka akan bekerja sekitar dua bulan lebih untuk mengawal perolehan suara terbanyak untuk SBY," ujar Ketua Umum GPS Suratto Siswodiharjo.

Di kampungnya Jusuf Kalla, Makassar, GPS sudah merangkul 400 relawan yang berasal dari Sulawesi, Maluku, dan Papua. Satu orang dari tiap provinsi dipilih menjadi koordinator daerah (korda). Ada 10 utusan dari 10 perwakilan daerah. Itu baru di Sulawesi. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan di setiap provinsi, GPS akan menerapkan selera serupa.

Bukan cuma GPS, ulama Banten pun mendukung SBY kembali menjadi presiden. Menurut mereka, program SBY seperti bantuan langsung tunai (BLT) sangat pro rakyat. Sedangkan neoliberal hanyalah isu yang dihembuskan oleh saingan SBY.

Bagi rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil, nama SBY masih mengundang selera mereka memilih Ketua Dewan Pembina Demokrat itu. Namun sayang, gaya tim sukses SBY-Boediono yang menyerang personal saingan di Pilpres membuat kurang berselera.

Sebut saja apa yang dilakukan jubir tim sukses SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng. Adik kandung Andi Mallarangeng ini terus menyerang pribadi Prabowo terkait 98 kuda yang dimilikinya, bahkan tiga di antaranya seharga Rp 3 miliar. Dalam sebuah jumpa pers, Rizal bahkan mengungkit track record cawapresnya Megawati Soekarnoputri itu di militer.

Meski sudah ditegur banyak pihak, termasuk internal Demokrat, Rizal masih belum puas. Dia masih nyinyir menyindir kuda-kuda milik Prabowo, meski kali terakhir tanpa menyebut nama Ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut. Sampai-sampai orang dekat Prabowo, Permadi, mengajak Rizal untuk adu santet.

Apa yang dilakukan Rizal juga kontradiksi dengan anjuran Ketua Tim Sukses SBY-Boediono, Hatta Rajasa. Hatta yang terkenal dekat dengan SBY, mengajak seluruh pihak berpolitik santun, tidak menjelek-jelekkan calon lain. Adu ide lebih bagus ketimbang menyerang pribadi capres-cawapres.

Jika sudah begitu, apakah orang masih berselera memilih SBY jika tim suksesnya malah kontraproduktif dengan SBY yang terkenal santun? Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. [E1]

inilah.com

Demokrat Kumpulkan Semua Partai Koalisi

Fri, 29/05/2009

Jakarta - Partai Demokrat akan menggelar silaturahmi nasional dengan 24 partai koalisi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Silaturahmi itu akan digelar mulai malam ini hingga esok di Pekan Raya Jakarta (PRJ).

Demikian disampaikan salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum di Bravo Media Center, Jumat 28 Mei 2009.

"Agenda silaturahmi adalah mempersiapkan dan mematangkan kerja-kerja pemenangan SBY-Boediono," kata Anas. Pasangan itu akan hadir dalam forum tersebut.

Menurut Anas, silaturahmi itu perlu dilakukan untuk mengantarkan SBY-Boediono pada posisi Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014. "Sehingga semua garda bekerja optimal," ujar Anas.

Ia memperkirakan 3.000 undangan akan memenuhi Hall D1 PRJ. "Pengurus dari partai pendukung yang diundang adalah pengurus pusat sampai tingkat provinsi," jelasnya.

Pada Pemilihan Presiden Juli mendatang, pasangan SBY-Boediono akan berkompetisi dengan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Sumber: VIVAnews

PKS SESALI ISU JILBAB BLUNDER

Politik
29/05/2009

Jakarta - PKS menyesalkan isu jilbab yang ditujukan kepada Ani Yudhoyono menjadi hal yang diperdebatkan panjang. PKS khawatir isu itu menjadi blunder hanya karena menjelang pilpres. Kok bisa?

"Saya menyayangkan, padahal itu dari diri pribadi saya sendiri, tapi kok jadi begini. Masalah jilbab seharusnya tak menjadi isu besar, kalau tiba-tiba terkait elektabilitasnya kan ini jadi blunder," kata Wakil Ketua DPP PKS Zulkieflimansyah usai dialektika 'Benarkah konsep politik ekonomi neolib dan kerakyatan memperjuangkan parlemen?' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5).

PKS, menurut Zul tak memaksa Ani Yudhoyono untuk memakai jibab. Apalagi hanya karena tekanan dari kompetitor capres lain. "Bu Ani jangan memakai jilbab menjelang mau pemilu. Tidak ada PKS memaksa-maksa wanita memakai jilbab, apalagi kalau hanya tekanan kompetitor," ujarnya.

Zul mengelak jika PKS disebut parpol yang rewel dan mendikte SBY. Ia menuturkan dalam Islam wanita memang dianjurkan untuk memakai jilbab. "Tidak begitu, PKS tidak memaksa-maksa Bu Ani memakai jilbab. Dalam Islam itu kan dianjurkan memakai jilbab, kelihatan anggun saja, seperti Bu Ani yang sebagai simbol

negara," tandasnya.

Sebelumnya, Zul yang menjabat Wakil Ketua DPP PKS sebelumnya sempat mengungkapkan fakta cukup menghebohkan di kalangan internal. Menurutnya, survei PKS menunjukkan elektabilitas SBY dan JK bersaing ketat. "Kami khawatir kalau SBY kalah karena untuk mendapatkan kemenangan tidak mudah. Kalau melihat survei terbaru, jarak ketiganya masih dekat. Selisih yang paling tinggi dengan yang paling rendah hanya 10 persen," urai dia.

Tidak berhenti begitu saja, Zul juga memaparkan sebagian kader juga menaruh hati pada duet JK Win. Alasannya pun tidak jauh dari isu agama. Istri JK dan Wiranto sama-sama mengenakan jilbab saat tampil ke publik. "Kalau pemilih kita tidak bisa karena pemilih PKS jauh lebih besar dari kader. Kader PKS jumlahnya 3 jutaan sedangkan pemilih 28 juta," terang Zul. [ikl/ton]

inilah.com

Muhammadiyah Siapkan Kriteria Capres Bagi Warganya

Beranda | PEMILU
Jumat, 15 Mei 2009

Surabaya - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr HM Din Syamsuddin MA menyatakan pihaknya akan menyiapkan kriteria calon presiden (capres) untuk pedoman bagi warganya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tanggal 8 Juli 2009.

"Kami akan mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia pada tanggal 27-28 Mei, kemudian kami akan mengumumkan kriteria sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah agar satu suara," katanya di Surabaya, Jumat.


Ia mengemukakan hal itu setelah membuka Rakernas II Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah se-Indonesia yang dirangkai dengan Temu Nasional Pengusaha Muhammadiyah se-Indonesia di Surabaya pada tanggal 15-17 Mei 2009.

Didampingi Ketua Majelis Ekonomi PW Muhammadiyah Jatim Ir Muhammad Najikh dan Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim H Nadjib Hamid MSi, ia mengatakan Muhammadiyah tidak akan berbicara tentang "orang" (nama capres) yang perlu dipilih warga Muhammadiyah.

"Kalau bicara orang, tentu bicara like and dislike (suka dan tidak suka), maka kami tidak akan ke sana, melainkan kami memberi kriteria untuk pedoman bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat umum dalam melihat kapasitas pemimpin yang mampu merealisasikan janji," katanya.

Selain itu, katanya, Khittah Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan kebudayaan yang tak memiliki hubungan struktural, organisatoris, dan afiliasi dengan parpol mana pun, termasuk parpol yang didirikan warga Muhammadiyah seperti PAN dan PMB, apalagi warga Muhammadiyah secara "de facto" memang menyebar, kecuali di PKB dan PDS.

"Khittah Muhammadiyah juga memposisikan Muhammadiyah tidak pernah terlibat politik praktis, tapi MUhammadiyah tidak akan mengabaikan politik, karena itu Muhammadiyah akan memberikan arahan dalam bentuk kriteria," katanya.

Dalam kesempatan itu, Din menyinggung beberapa kriteria yang mungkin diinginkan Muhammadiyah, di antaranya presiden yang bisa mengakhiri fase transisi yang "kebablasan" (melewati batas dari transisi Orde Baru ke Orde Reformasi) dan memfungsikan politik kesejahteraan.

"Politik yang ada saat ini masih politik untuk kekuasaan, tapi politik yang dibutuhkan rakyat sekarang ada politik kesejahteraan atau politik untuk kesejahteraan, karena presiden terpilih adalah presiden seluruh rakyat, bukan parpol tertentu, bahkan presiden hakekatnya adalah pelayan rakyat," katanya.
Edy M Yakub

PMB Jatim Dukung SBY-Akbar

Beranda | PEMILU
Kamis, 07 Mei 2009

Surabaya - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur mendukung duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Akbar Tanjung untuk pasangan capres/cawapres, namun Lembaga Pemersatu Bangsa (LPB) Jatim yang dikenal sebagai pendukung SBY di Jatim justru mendukung duet SBY-Sri Mulyani.

"Kami mendukung duet SBY-Akbar, karena pak Akbar itu merepresentasikan kelompok muda yang selama ini kurang diperhatikan. Pak Akbar itu pernah memimpin KNPI, HMI, dan dekat dengan kalangan muda," kata Sekretaris DPW PMB Jatim, Syafruddin Budiman S.IP., di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, Akbar Tanjung juga merupakan fungsionaris Partai Golkar yang cukup mengakar seperti halnya Jusuf Kalla, sehingga SBY diharapkan akan dapat meraih dukungan Golkar dalam kepemimpinannya.


"Bagi PMB sendiri, pak Akbar merupakan tokoh yang sangat memberi motivasi kepada kami, karena beliau hadir dalam acara-acara PMB, termasuk saat deklarasi PMB, karena itu kami menilai pak Akbar lebih matang dalam berpolitik," katanya.

Sementara itu, Sekjen Lembaga Pemersatu Bangsa (LPB) Jawa Timur, Sudiri Husodo, menilai Sri Mulyani lebih pantas untuk mendampingi SBY.

"Duet SBY-Sri Muyani itu lebih pantas karena ada banyak kelebihan jika dibandingkan SBY berduet dengan tokoh dari partai politik," katanya.

Menurut petinggi lembaga yang sejak pemilihan presiden 2004 mendukung SBY itu, tantangan SBY dalam lima tahun ke depan jauh lebih berat dibandingkan sekarang, baik itu masalah ekonomi, sosial kemasyarakatan maupun politik.

"Dengan kemampuan yang dimiliki Sri Mulyani, maka Indonesia diharapkan akan jauh lebih baik kondisinya. Jika duet SBY Sri Mulyani ini benar-benar terwujud maka kami yakin
krisis global yang melanda dunia, termasuk Indonesia akan bisa
teratasi," katanya.

Selain itu, karena bukan orang dari parpol, maka parpol pendukung SBY diharapkan akan bisa lebih bersatu atau solid dalam membangun Indonesia lebih baik.

"Ibu Sri Mulyani seorang teknokrat dari kalangan profesional, baiknya lagi, beliau jauh dari kepentingan partai politik dan mempunyai jaringan internasional yang luas," katanya.

Edy M Yakub

http://antarajatim.com/lihat/berita/10466/PMB_Jatim_Dukung_SBY-Akbar/

Cari: Hasil Rekapitulasi Suara KPU Jatim Disahkan

Antara - Kamis, 7 Mei 2009

Hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2009 yang disetorkan KPU Jatim ke KPU Pusat (4/5), akhirnya disahkan.

"Alhamdulillah, hasil rekapitulasi suara Pemilu 2009 yang kami lakukan akhirnya disahkan pada Rabu (6/5) pukul 23.00 WIB," kata anggota KPU Jatim, Nadjib Hamid, kepada ANTARA melalui pesan singkat (SMS), Kamis pagi.

Hal itu, katanya, berkat dukungan, kerja sama, dan doa dari masyarakat Jawa Timur, meski sejumlah partai politik (parpol) di Jatim masih pro-kontra dalam menyikapi hasil rekapitulasi suara itu.

"Akhirnya, perjuangan kami dan doa masyarakat Jatim ada hasilnya, setelah kami berada di Jakarta selama 3-4 hari," katanya.

Ia mengemukakan hal itu terkait hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2009 yang disetorkan lima anggota KPU Jatim ke KPU Pusat untuk diputuskan menjadi ketetapan. Mereka ke Jakarta dengan dipimpin ketuanya, Nikmatul Hidayati SIP (4/5).

Selain Nikmatul, anggota KPU Jatim yang berangkat ke Jakarta adalah Arief Budiman SS. SIP., Nadjib Hamid S.Sos. M.Si., Agung Nurgoho SH MH., dan Andry Dewanto SH. Turut juga sekretaris KPU Jatim, Zainal Muhtadhien SH MM.


Secara terpisah, Sekretaris DPW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman SIP, mengaku pihaknya bisa menerima hasil rekapitulasi suara oleh KPU Jatim yang sudah disahkan itu.

"Sebenarnya ada beberapa kasus yang merugikan kami, tapi kami dapat menerima dengan catatan agar penyelenggara pemilu untuk pilpres dan pemilu yang akan datang dapat berjalan lebih baik dari sekarang," katanya kepada ANTARA per telpon.

Menurut dia, catatan untuk KPU selaku penyelenggara pemilu adalah KPU sebaiknya memberi waktu agak panjang antara penetapan parpol peserta pemilu dengan waktu pemilu itu sendiri.

"PMB sendiri kalah bukan karena partai kami tidak diminati, tapi kami kalah secara teknis, karena waktu persiapan kami untuk mengenalkan diri ke masyarakat sangat mepet (waktunya cukup sempit/terbatas)," katanya.

Untuk pilpres dan pemilu mendatang, ia menyarankan KPU selaku penyelenggara pemilu memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT). "Kalau pilpres terlalu mepet, pendaftaran sebaiknya cukup dengan KTP (kartu tanda penduduk)," katanya.

Sementara itu, DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Jatim menyatakan tetap menolak hasil rekapitulasi perolehan suara, meski nantinya akan ditetapkan oleh KPU Pusat.

"Kami tetap menolak, karena proses penghitungan dari mulai TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi memang nggak cocok," kata Ketua Bappilu PPRN Jatim, Hidayat.

Sebagian parpol di Jatim menolak hasil rekapitulasi perolehan suara, di antaranya Partai Hanura, Partai Patriot, PPNUI, Partai Merdeka, PNI Marhaenisme, Partai Kedaulatan, PKPB, PPPI, Partai Buruh, Partai Republikan, PPD, PIS, PPDI, PKDI, PKNU, PKPI, PSI, PDP, Partai Pelopor, dan PPRN.

PD, PDIP, PKB

Hasil perolehan suara yang dihimpun ANTARA dari berbagai sumber mencatat Partai Demokrat (PD) unggul pada delapan dari 11 daerah pemilihan (dapil) se-Jawa Timur, sehingga "tiga besar" di Jatim adalah PD (3.409.171 suara), PDIP (2.631.797), dan PKB (1.926.549).

PD mengalami kekalahan pada tiga dapil yakni dapil 6 dan 8 yang dimenangkan PDIP, sedangkan dapil 9 dimenangkan Partai Golkar.

Namun data yang ada masih terasa janggal karena perolehan suara untuk PD pada dapil 6 dan 7 ada kesamaan, sehingga perlu cek ulang dengan data yang disahkan KPU Pusat, sedangkan rincian perolehan suara per dapil adalah:

Dapil 1: Partai Demokrat meraih 518.275 suara (30,67 persen), PDIP 277.625 suara (16,43), PKB 166.921 (9,88), Golkar 124.779 (7,38), PKS 113.042 (6,69), dan PAN 102.628 (6,07).

Dapil 2: Partai Demokrat 189.439 (15,39) PKB 204.470 (16.61), PDIP 188.396 (15.31), PPP 128.532 (10.44), dan Golkar 116.682 (9.48).

Dapil 3: Partai Demokrat 213.063 (16,15), PDIP 202.055 (15,32), PKB 153.493 (11,64), PPP 126.876 (9,62), dan Golkar 124.237 (9,42).

Dapil 4: Partai Demokrat 265.943 (19,25), PKB 248.110 (17,96), PDIP 218.551 (15,82), Golkar 98.220 (7,11), dan PKS 68.560 (4,96).

Dapil 5: Partai Demokrat 349.346 (24,14), PDIP 302.410 (20,90), PKB 150.148 (10,38), Golkar 147.844 (10,22), dan PKS 93.018 suara (6,43).

Dapil 6: PDIP 470.373 (25,94), Partai Demokrat 417.529 (23,02), PKB 176.234 (9,72), Golkar 175.020 (9,65), dan PAN 84.961 suara (4,68).

Dapil 7: Partai Demokrat 417.529 (23,02), PDIP 259.808 (15,24), Golkar 197.120 (11,57), PKB 110.830 (6,50), dan PKS 91.933 (5,39).

Dapil 8: PDIP 383.509 (20,58), Partai Demokrat 383.140 (20,58), Golkar 199.520 (10,71), PKB 187.837 (10,08), dan PAN 131.814 (7,07).

Dapil 9: Golkar 183.514 (17,66), Partai Demokrat 163.761 (15,76), PKB 131.929 (12,70), PDIP 102.499 (9,86), dan PAN 88.579 (8,52).

Dapil 10: Partai Demokrat 171.519 (16,49), PKB 163.106 (15,68), Golkar 130.397 (12,53), PDIP 126.571 (12,17), dan PAN 110.268 (10,60).

Dapil 11: Partai Demokrat 319.627 (18,37), PPP 236.035 (13,57), PKB 233.471 (13,42), PAN 132.565 (7,62), dan PKS 132.398 (7,61).

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9009433563802860221