DPRD Desak Dinkes Razia Makanan Kadaluarsa

Bangkalan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan razia makanan dan minuman menjelang lebaran. Dimana untuk mengantisipasi peredaran mamin yang kadaluarsa.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H. Moh. Riski, Jumat (3/9), mengatakan, Dinkes harus segera melakukan razia terhadap pertokoan yang menjual mamin. Tepatnya hal itu dilakukan pada H-7 lebaran atau seminggu sebelum lebaran.

“Hal ini perlu dilakukan dan dikoordinasikan pelaksanaan razia tersebut dengan sejumlah instansi terkait, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Yayasan Konsumen dan aparat keamanan,” katanya.

Rizki menjelaskan, sebagaimana tahun sebelumnya, razia harus digelar di beberapa titik kawasan Kabupaten Bangkalan yang menjadi tempat beredarnya mamin.Sebab di titik tersebut merupakan kawasan padat penduduk.

“Dengan adanya razia ini, nantinya konsumen tidak akan dirugikan dengan barang yang sudah kadaluarsa, sehingga konsumen tidak ragu membeli mamin menjelang lebaran,” ujar Rizki yang juga kader Partai Demokrat ini.

Sementara Kepala Dinkes Bangkalan Lily Setyawati Mukti, melalui Ainur Rasyid Sekretaris Dinkes, tidak menepis kalau masih belum melakukan razia. Pihaknya mengatakan, akan segara melakukan razia makanan dan minuman dalam waktu dekat menjelang lebaran.

Dinkes Bangkalan, akan mengambil sejumlah contoh mamin untuk dilakukan uji laboratorium. Dimana untuk menentukan apakah mamin yang beredar di Kabupaten Bangkalan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

“Jika kami menemukan pelanggaran, maka kami akan memberikan surat peringatan dan teguran, baik kepada penjual maupun produsen mamin,” katanya.
Diharapkan, dengan razia ini bisa berdampak pada penjual atau pemilik toko, agar tidak menjual produk yang kadaluarsa. Sehingga para pemilik toko memiliki kelayakan produknya.

”Jika nanti ditemukan mamin kadaluarsa tersebut, maka akan kami sita. Bahkan, jika pelanggarannya berat, maka surat izin produk dan edarnya, bisa kami tarik kembali,” ujar Ainur.(rud)

Polres Gelar Apel Pengamanan Lebaran

Bangkalan - Kepolisian Resort Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menggelar Apel Pengamanan Lebaran 2010 di depan halaman kantor Polres. Hadir mengikuti apel, diantaranya dari Dishubkominfo, Kodim 0829, Lanan Batu Poron, Sub Denpom V/4-4, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya.

“Apel Bersama ini digelar dalam rangka pengamanan lebaran 2010 dan mengantisipasi terjadinya kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas,” kata AKBP Agus Salim, Kapolres Bangkalan melalui Kabag Ops Polres Bangkalan Kompol Abd Rohim, kemarin.

Ia mengatakan, pengendalian keamanan di Kabupaten Bangkalan sangat-lah penting. Mengingat Bangkalan merupakan area titik pusat arus transportasi antar Kabupaten di Jawa Timur. “Keamanan di Bangkalan akan berdampak pada keamanan di Jawa Timur,” ujarnya.

Kabag Ops Polres Bangkalan menjelaskan bahwa, pihaknya akan mendirikan delapan pos pengamanan di sejumlah titik-titik rawan kriminalitas maupun kecelakaan lalu lintas selama Lebaran 2010. Bersama tim gabungan, kita akan mendirikan pos pengamanan pada saat H-7 sampai H+7.

Menurutnya, pos Pengamanan akan di pusatkan di Desa Morkepek, Kecamatan Labang akses jembatan Suramadu dan di area Dermaga Kamal, Kecamatan Kamal. Selanjutnya, di depan Alun-alun Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Kota dan dipertigaan Dusun Tangkel, Desa Burneh, Kecamatan Burneh atau pintu masuk/keluar akses Suramadu.

Selain itu juga pos pengamanan akan ditempatkan di Kecamatan Tanah Merah, serta gunung Gigir dan pasar Blega, Kecamatan Blega. Sedangkan yang terakhir pos pengamanan di Kecamatan Sepuluh.

“Bukan saja menangani masalah kemacetan dan kriminalitas. Pos pengamanan juga digunakan untuk pos pelayanan kesehatan bagi para pemudik yang kelelahan. Lokasi pos pelayanan kesehatan berada di Dusun Tangkel,” terang Abd Rohim.

Pihak Polres Bangkalan menambahkan bahwa, dalam pengamanan arus mudik dan balik lebaran 2010 ini akan menerjunkan 347 personel. Hal ini sebagai upaya mencegah tindak kriminalitas sedikit mungkin.

“Bagi masyarakat yang mengalami kendala dan musibah bisa menghubungi pos terdekat. Agar bisa dibantu penanganannya, baik yang menyangkut kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas,” tambahnya.(rud)

Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Lebaran

Bangkalan – Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Bangkalan secara sigap akan mengantisipasi peningkatan penumpang menjelang lebaran. Antisipasi ini dilakukan mulai H-7 an H+7 lebaran. Terutama pada peningkatan volume kendaraan roda 2 dan roda 4, serta angkutan penumpang umum di jalur jembatan Suramadu dan pelabuhan penyeberangan Kamal.

“Kami akan melakukan antisipasi dengan pengaturan dan pengendalian kelancaran arus mudik mulai H-7 sampai H+7. Termasuk pendataan volume lalu lintas H-7 sampai H+7, baik jalur Kamal maupun Suramadu,” ujar Winarto Kabid Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Bangkalan, saat ditemui kemarin.

Menurutnya, volume lalu lintas 2010 diprediksi akan meningkat dari tahun sebelumnya. Dimana catatan tahun 2009 volume lalu lintas hari biasa sebanyak 14,7 ribu dan masa angkutan lebaran sebanyak 25,9 ribu. Selanjutnya catatan puncak mudik musim lebaran adalah 30,7 ribu.

“Prediksi kami tahun 2010 ini, akan menigkat sebesar 5,8 % dari tahun sebelumnya,” pungkas Winarto.

Berdasarkan Supplay dan Demand yang ada, pihak Dishubkominfo juga telah menyiapkan transportasi penumpang. Diantaranya, Bus AKAP sebanyak 34 dengan kapasitas angkut penumpang 1,7 ribu dan Bus AKDP sebanyak 252 dengan kapasiitas angkut penumpang 13,5 ribu.

Sedangkan MPU AKDP sebanyak 636 dengan kapasitas angkut penumpang 18,5 ribu. Sementara angkutan penyeberangan Ujung-Kamal sebanyak 11 kapal feri dengan kapasitas angkut penumpang 74 ribu penumpang/hari, 94,7 ribu roda dua/hari dan 56,2 ribu roda empat/hari.

“Hal ini masih diprediksi akan terjadi kenaikan penumpang sebanyak 97,4 ribu. Selanjutnya juga untuk roda dua diprediksi meningkat sebanyak 6,4 ribu dan roda empat diprediksi meningkat sebanyak 29,4 ribu,” terang Winarto.

Siapkan Tim Gabungan

Sementara itu juga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishukominfo) Kabupaten Bangkalan juga membuat rencana aksi. Dimana membentuk Tim Gabungan Penyelenggaran Angkutan Lebaran Terpadu 2010/1431 H. Supaya mengantisipasi daerah rawan kecelakaan, kemacetan dan bencana.

“Tim Gabungan membuat pos pantau di daerah rawan kriminal, kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Yaitu di Pelabuhan Kamal, Pos A. Yani Tengkel, Pos Petapan dan Pos Tollgate Jembatan Suramadu. Adapun petugasnya dilengkapi peralatan yang memadai,” terang Winarto.

Ia juga menambahkan, penempatan personil terpadu dalam PAM angkutan lebaran di setiap pos pantau akan dijaga 20 orang tiap hari. Dimana nantinya untuk penanganan reaksi cepat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Baik saat arus mudik maupun arus balik lebaran 2010.

“Kami juga menempatkan personil pengamanan sebanyak 10 orang di setiap pasar tumpah yang sering menyebabkan kemacetan. Diantara-nya pasar Tanah Merah, Galis dan Blega. Terutama pada saat hari pasaran,” imbuhnya.

Sedangkan kata Winarto, pihaknya juga melakukan pemetaan jalan alternatif yang akan digunakan mengatasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Bahkan untuk jalur jembatan Suramadu ditambah tollgate antrian roda dua. Selain itu dilakukan pengalihan arus ke pelabuhan penyeberangan Kamal apabila terjadi antrian yang cukup tinggi di jembatan Suramadu

Sementara, Kasiadi Ketua Organda Kabupaten Bangkalan mengatakan, dalam rangka menyelenggarakan angkutan umum yang aman, lancar, cepat dan andal akan melakukan terobosan. Diantaranya, dilakukan pengawasan terhadap Bus/Mobil penumpang umum di terminal Kamal, terminal Bangkalan dan Terminal Bancaran.

“Setiap MPU yang beroperasi harus memenuhi persyaratan tehnis dan layak jalan. Selain itu harus memiliki kelengkapan tanggap darurat dan lunas asuransi jasa raharja serta kelengkapan dokumen perjalanan,” kata Kasiadi, kemarin.

Menurutnya Organda juga sudah menyiapkan seluruh armada penyeberangan Ujung – Kamal, untuk mengantisipasi pengalihan arus dari Jembatan Suramadu. Pihaknya juga terus akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyediaan angkutan massal guna mengantisipasi penumpang yang terlantar.

“Jangan sampai ada yang terlancar, kami akan menyiapkan cadangan angkutan umum di akses Suramdu dan Pelabuhan Kamal,” ujar pria berambut putih ini.(rud)

Sepi Pemilu, KPUD Lakukan Studi Banding

Bangkalan – Ditengah minimnya aktifitas kerja, sebelum Pemilukada Kabupaten Bangkalan 2013. KPUD Bangkalan menyiasati dengan melakukan kegiatan studi banding ke KPUD-KPUD yang menggelar Pemilukada. Baik Kabupaten/Kota yang melakukan Pemilukada di Jawa Timur maupun propinsi lainnya.

“Kegiatan kunjungan studi banding ini kami lakukan sebagai upaya belajar dan memahami setiap persoalan Pemilukada. Baik yang menyangkut tahapan pemutahiran data dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon, serta pelaksaanaan Pemilukada,” ujar Fauzan Djakfar., M. Ag, Ketua KPUD Bangkalan, minggu lalu.

Daerah yang pernah dikunjungi KPUD Bangkalan diantaranya, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Selain itu, Kabupaten Malang, Kabupaten Sumenep dan beberapa Kabupaten dan Kota di luar Propinsi Jawa Timur.

Menurutnya, dari hasil kunjungan kerja tersebut yang paling kami pelototi adalah masalah pemutahiran data dan penetapan DPT. Mengingat masalah pemutahiran data adalah menjadi penentu sukses tidaknya Pemilukada. Dimana idealnya semua masyarakat yang memenuhi syarat berhak menjadi pemilih.

“Jika dalam pencatatan pemutahiran berlangsung amburadul, tentu DPT nya akan amburadul juga. Misalnya, ada yang meninggal dunia, pindah domisili, belum cukup umur dan adanya nama ganda. Karena itulah kami harus belajar pada daerah lainnya,” jelas Fauzan.

Mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Bangkalan (IMABA) mengatakan, sumber DPT berasal dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sedangkan DPS bersumber pada keterangan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil). Apabila DP4 dari Capil mengalami kelemahan, tentu akan berakibat pada pendataan DPS yang kurang valid.

“Sayang kami dalam Undang-Udang Penyelenggaraan Pemilu dibatasi pada pembuatan DPS dan penetapan DPT. Kami hanya memiliki kewenangan terbatas stelsel pasif. Namun, kami tetap berusaha sekuat tenaga agar semua masyarakat Bangkalan bisa memilih pada Pemilukada nantinya,” terang Alumni IAIN Sunan Ampel ini.

Sementara itu menurut Fauzan, untuk mengatasi persoalan pemutahiran data yang akan ditetapkan menjadi DPT. Pihaknya, akan terus berkoordinasi terus menerus dengan Dispenduk Capil Bangkalan dan Desk Pilkada Pemkab Bangkalan. Bahkan, jika diperlukan bisa kami bentuk panitia pemutahiran data secara bersama-sama.

“Tahapan Pemilukada memang dimulai 8 bulan sebelum pelaksanaan. Namun, kami bersama jajaran terkait akan terus berkoordinasi dengan aktif, Supaya pemilukada 2013 di Bangkalan berlangsung baik dan partisipati pemilih meningkat,” pungkas lulusan Magister Agama, STAIN Malang ini.(rud)

Kasus Intimidasi LSM Mengambang

Bangkalan – Kasus perusakan mobil aktivis LSM Pusaka Jatim, Aliman Harish sampai saat ini mengambang. Mengingat pihak Polres Bangkalan menyatakan bahwa pengungkapan kasus itu masih minim saksi dan masih mengambang.

Perusakan mobil Rush Silver dengan Nopol M 1370 GA dilakukan orang tak dikenal tanggal 7 Agustus 2010. Dugaan-nya dilakukan orang yang kecewa kepada Aliman, setelah dua hari sebelumnya ia menggelar demonstrasi menyoroti penegakan hukum di Bangkalan. Pelaku merusak kaca mobil bagian depan dan pinggir sebelah kiri depan.

Aliman Harish yang juga Ketua LSM LeksDam menyatakan, sangat kecewa dengan lamban-nya penyelidikan kasus dirinya. Seharusnya, sudah ada gambaran siapa yang melakukan teror tersebut.

”Kami mendesak kepada Polres Bangkalan untuk bergerak cepat menangani laporan kasus itu. Jangan sampai mandek atau berhenti di tengah jalan,” ujar Aliman yang juga mantan Anggota DPRD Bangkalan ini.

Selain, perusakan mobil juga ada aktivis lain yang nyaris jadi korban pembacokan namanya Fachrillah. peristiwa itu terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Bahkan, beberapa aktivis lain seringkali mendapat teror melalui SMS dan telepon

”Sikap kritis dari aktivis LSM dan mahasiswa di Bangkalan merupakan kontrol kebijakan. Agar Pemerintah Bangkalan lebih berpihak pada masyarakat dan mementingkan nasib rakyat,” terang Politisi Hanura ini.

Sementara Berdasarkan hasil penyelidikan, Polisi telah memeriksa sebanyak enam saksi yang berada di sekitar lokasi. ”Kami telah memeriksa saksi dan sementara fokus mencari siapa identitas pelaku perusakan, alat bukti yang digunakan merusak, dan sepeda motor pelaku,” terang AKP Suwarno, Kasat Reskrim Polres Bangkalan, kemarin.

Menurutnya, sampai saat ini polisi belum mampu mengungkap kasus tersebut. Dimana belum adanya petunjuk yang mengarah pada pelaku. Identitas pelaku yang diduga sebanyak dua orang belum berhasil juga diungkap. Pasalnya, pelaku saat beraksi menggunakan helm standar yang menutupi wajahnya saat beraksi.

”Dari pemeriksaan beberapa saksi tidak ada satupun menunjukkan pelaku, maupun ciri-ciri pelaku. Mengingat masyarakat sekitar pada saat itu masih fokus ke acara warga sendiri,”ujarnya.

Menurut Penyidik Ipda Hery K, Kanit Pidum Polres Bangkalan, sampai saat ini identitas pemilik kendaraan bermotor juga belum diketahui. Pasalnya sepeda motor yang digunakan pelaku belum juga diketahui plat nomernya. Termasuk batangan besi yang digunakan merusakan mobil tersebut.

”Kami telah memintai keterangan warga yang kebetulan berada di sepanjang gang V Jl KH Moh. Kholil saat kejadian. Menurut saksi pelaku langsung pergi tanpa meninggalkan jejak sama sekali,” ujar Hery K.(*)

SPE Petroleum Kecewakan Warga Bangkalan

Tuntut Kompensasi Insentif dan Asuransi Kesehatan

Bangkalan –

Masyarakat Desa Banyonning Dajah, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan menyatakan kekecewaannya kepada SPE Petroleum. Pasalanya, perusahaan pengeboran minyak dan gas (migas) di sumur Madederop II SPE Petroleum, dinilai lalai dalam melakukan well test. Sehingga menyemburkan api dan ledakan yang menakutkan warga.

Hal ini disampaikan Supardi, Koordinator warga Desa Banyongging Dajah, Jum’at (27/08) saat dihubungi melalui selulernya.

“Kami kecewa kepada SPE Petroleum yang tidak memperhatikan keamanan dan ketenangan warga. Jika ini tidak ditangani serius. Kami akan melakukan aksi besar-besaran lagi seperti aksi sebelumnya,” ancam Supardi dengan nada tinggi.

Menurutnnya, Lokasi pengeboran akan kami segel secara permanent, hingga pekerjaan sumber migas di darat ini lumpuh total. Dengan terpaksa pihak kami akan melakukan penyegelan ini. Mengingat kecewaan yang tidak bisa dibendung akibat sikap SPE Petroleum yang tak koperatif.

”Selama ini, kegiatan well test tidak dilakukan sosialisasi terlebih dulu. Akibat ulah Petroleum, beberapa warga ketakutan akan adanya bahaya yang mengancam,’’ ujar Supardi.

Sebelumnya, Kamis, (26/08) puluhan warga sudah membuat heboh di lokasi pengeboran migas yang sedang ekplorasi tersebut. Mereka beramai-rami melakukan unjuk raja ke kantor perwakilan Petroleum. Rombongan warga datang berkonvoi dan membawa poster ke areal pengeboran. Salah satunya ditulis, “Stop Kegiatan Eksplorasi Migas yang Dilakukan Petroleum”.

Warga masuk ke lokasi pengeboran dan menyegel pintu masuk kantor SPE Petroleum. Akibatnya, petugas SPE Petroleum tidak bisa masuk karena portalnya disegel. Penyegelan sendiri terus berlangsung untuk mendesak tanggapan dari SPE Petroleum.

”SPE Petroleum, melakukan kebohongan pada masyarakat setempat. Perusahaan ini dinilai tidak konsisten terhadap janjinya yaitu menggelar sosialisasi jika melakukan tahapan kegiatan baru,” tambah Supardi.

Sementara dari SPE Petroleum, tidak ada satu pun petugas yang bersedia memberikan keterangan. Karena mereka mengaku pekerja, tidak berhak memberikan keterangan.

“Mohon maaf Pimpinan tidak ada di sini. Kami tidak dapat menjelaskan secara rinci kejadian ini,” kata sekuriti SPE Petroleum, Suyitno.

Sebelumnya juga warga yang lahannya ditempati eksplorasi minyak dan gas (migas) SPE Petroleum di Desa Banyonning Dajah pernah menuntut insentif. Permintaan puluhan pemilik lahan itu, masing-masing sebesar Rp2,5 juta perbulan.

"Kami meminta SPE Petroleum agar memberikan uang insentif kepada warga yang lahannya ditempati eksplorasi migas," terang Irham MA HR jubir tim 99, di Bangkalan.

Alumni Universitas Bayangkara ini menyatakan, tuntutan tersebut merupakan salah satu bentuk kompensasi bagi masyarakat yang lahannya dipakai. Sehingga nanti pada perkembangannya kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.

Di samping menuntut insentif, pihak warga juga meminta SPE Petroleum untuk memperhatikan kesehatan warga setempat. Dimana setiap warga harus dibuatkan Asuransi Kesehatan untuk kompensasi.

“Askes sendiri harus bisa digunakan pada rumah sakit baik negeri maupun swasta, yang ada di seluruh Jawa Timur. Mengingat kalau terjadi ledakan gas dan gangguan kesehatan, masyarkat bisa berobat gratis,” ungkapnya.

Secara terpisah, Operasional Support Manajer Blok Madura, Ahmad Sapidi, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, tuntutan warga itu akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan pusat.

“Semua tuntutan warga akan kami ajukan ke Jakarta sebagai bahan pertimbangan. Semoga dalam seminggu sudah mendapatkan jawaban terkait tuntutan warga,” terang Sapidi.(rud)

Nasional Demokrat Merambah Madura

Bangkalan – Organisasi massa Nasional Demokrat (Nasdem) mulai merambah jaringan ke pulau Madura – Jawa Timur. Dimana Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Jawa Timur akan melakukan sosialisasi pembentukan di Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Pernyataan ini disampaikan DR. M. Mufti Mubarok, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Nasdem Jawa Timur, Selasa (24/08). saat menghubungi responden Republika di Bangkalan.

“Kami akan mengembangkan jaringan dengan melakukan sosialisasi dan pengenalan Nasdem di Madura. Kami akan mengajak tokoh masyarakat dan semua komponen untuk bergabung menjadi insiator dan deklarator,” ujar Mufti Mubarok.

Menurutnya, Nasdem adalah gerakan budaya yang bergerak pada moral dan kultural sebagai landasan. Nasdem juga akan menjadi gerakan politik dan gerakan ekonomi yang telah dilandasi gerakan moral tersebut.

DPW Nasdem untuk memperkuat posisi, merekrut beberapa tokoh ormas dan politik menjadi Koordinator Daerah. Diantaranya yang menjadi Korda, Syafik Rofii Wakil Bupati Bangkalan, KH. Imam Buchori Cholil (Mantan Ketua PCNU Bangkalan). Selanjutnya, Syafrudin Budiman, SIP (Sekretaris Umum Partai Matahari Bangsa Jawa Timur), Afrizal (DPW Garda Bangsa PKB) dan Shodiq (Tokoh Masyarakat).

Sementara itu, Selasa (24/08) Sjobirin Hasan salah satu kandidat Deklarator Nasdem Kabupaten Bangkalan menyatakan menyambut baik kehadiran Nasdem. Menurutnya, Nasdem hadir sebagai ormas yang memiliki subtansi dari background pemikiran yang paling dalam.

”Terutama dalam komitmen kebangsaan dan komitmen moral,” terang Sjobirin Hasan Alumni Magister Manajemen Universitas Gajah Mada ini.

Ketua Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PMB) Bangkalan ini menilai Nasdem memiliki peluang besar diterima masyarakat. Dimana Nasdem akan memasukkan semua potensi individu sebanyak-banyaknya. Tanpa membedakan profesi, agama, golongan, kelompok dan bahkan parpol sekalipun.

”Insya Allah di Bangkalan pada khususnya dan Madura pada umumnya Nasdem bisa mengembangkan jaringan organisasi. Mengingat ada kesamaan tujuan Nasdem dengan masyarakat Madura. Gotong royong, persaudaraan dan rasa sosial yang tinggi,” terang pria setengah baya ini.(rud)

Puluhan Tokoh Jawa Timur Deklarasikan Nasdem

Surabaya – Ruang Aspirasi Rakyat

Sebanyak 45 tokoh masyarakat Jawa Timur menjadi deklarator Nasional Demokrat (Nasdem) Jawa Timur. Sedangkan Inisiatornya tiga orang diantaranya, Basofi Sudirman (Mantan Gubenur Jatim), KH. Salahuddin Wahid (Pengasuh Ponpes Tebu Ireng) dan KH Fawaid As'ad Syamsul Arifin (Pesantren Salafiyah Syafi`iyah Situbondo).

Hal ini disampaikan Achmad Rofiq, Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Nasional Demokrat, saat Temu Deklarator Nasdem Jawa Timur di Hotel Bumi Hyat Surabaya, Senin malam, (20/7). Aktivis PP Pemuda Muhammadiyah ini juga membacakan nama-nama tokoh yang akan menjadi Deklarator Jawa Timur.

Para Deklarator Nasdem Jatim diantaranya, Prof. Dr. Soetarto, Hasan Aminuddin, Chairul Anam, Riski Sadik, Miratul Mukminin, Ratih Sanggawati, Didi Kempot, Aminurrahman, Suyoto, Sunartoyo, Ibnu Setiawan, Effendi Choiri dan Prof.Dr.Dra. Hj. Istibsjaroh, SH. M.Ag. Selain itu ada, Mohammad Mirdasy, George Hadiwiyanto, Yayuk Sri Rahayuningsih dan beberapa nama tokoh lainnya.

“Nasdem Jawa Timur banyak merekrut nama-nama tokoh Jawa Timur pada Deklarasi 25 Juni 2010 di Expo Jatim jam 13.00 WIB. Baik dari tokoh ormas, tokoh agama, tokoh adat, aktifis parpol, aktifis pemuda, budayawan dan pengusaha,” ujar Ahmad Rofiq dihadapan para Deklarator Jatim yang hadir.

Sementara itu Syamsul Ma’arif, Sekretaris Jenderal DPP Nasdem mengatakan, perekrutan tokoh ini dalam rangka memperkuat gagasan dan ide Nasdem. Mengingat Nasdem adalah gerakan budaya yang bergerak pada moral dan kultural sebagai landasan. Nasdem juga menjadi gerakan politik dan gerakan ekonomi yang telah dilandasi gerakan moral tersebut.

”Nasdem hadir sebagai aliansi subtansi dari background pemikiran yang paling dalam, yakni hati nurani. Terutama dalam komitmen kebangsaan dan komitmen moral,” terang Syamsul Ma’arif yang juga anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar ini.

Sedangkan untuk gerakan lapangan, Nasdem mencari ruang kosong dari sisi yang belum digarap. Misalnya, memberikan bantuan bencana, bantuan pendidikan, bantuan pemberdayaan yang belum tergarap. Agar gerakan Nasdem bisa menjadi gerakan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

”Nasdem juga akan menghimpun semua potensi individu-individu sebanyak-banyaknya. Tanpa membedakan profesi, agama, golongan, kelompok dan bahkan parpol sekalipun. Nasdem tetap hadir sebagai gerakan perubahan agar negara ini kembali kepada mainstream-nya,” terang mantan Menteri Informasi dan Komunikasi ini.

Hadir beberapa punggawa nasdem mendampingi Sekjen DPP Nasdem pada acara Temu Dekalarator Nasdem Jatim. Diantaranya, Ferry Mursyidan Baldan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Samuel Nitisaputra Wakil Sekjen Organisasi & Keanggotaan dan Patrice Rio Capella Wakil Sekjen Kaderisasi. Selanjutnya sebagai pengarah acara Ahmad Rofiq Wakil Sekjen Pemberdayaan & Pelayanan Masyarakat dan Sugeng Suparwoto Wakil Bendahara Logistik Bantuan Sosial.

Agenda Deklarasi ini akan dimulai dengan pra Deklarasi tanggal 24 Juli 2010. dimana ada penamanan pohon di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo oleh Surya Paloh Ketua Umum DPP Nasdem. Diteruskan dengan silaturrahim ke Ponpen Tebu Ireng Jombang dan takziah ke Makam Gus Dur.

”Selanjutnya Ketua Umum akan hadir pada acara Deklarasi Nasional Demokrat Jawa Timur 25 Juli 2010. Besoknya tanggal 26 Juli 2010 juga akan dideklarasikan Nasdem beberapa Kabupaten/Kota yang dipusatkan di Ngawi. Diantaranya, Madiun, Blitar, Ngawi, Kediri, Trenggalek dan daerah mataraman lainnya,” ujar Sugeng Suparwoto Korwil Nasdem Jatim. (rud)

www.beritajatim.com

Sekolah di Pulau Masalembu Tergenang Banjir

Kamis, 24 Jun 2010

Sumenep - Sejumlah sekolah di Kecamatan Masalembu, Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak hari Rabu (23/6).

Pengasuh Pondok Pesantren Daru Dakwah wal Irsyad (DDI) Darussalam di Desa Masalima, Masalembu, Abdul Wasiq menjelaskan, genangan air akibat hujan sampai masuk ke sebagian ruangan kelas sekolah di bawah naungan pondok pesantren.

"Posisi bangunan sekolah kami agak tinggi, sehingga genangan air hanya masuk sebagian ke ruangan kelas. Kalau halaman sekolah sudah dipenuhi genangan air," katanya melalui sambungan telepon.

Selain sekolah di bawah naungan Pondok Pesantren DDI Darussalam, kata dia, genangan air akibat hujan juga masuk ke ruangan kelas di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Masalembu.

"Kalau di SMAN Masalembu sudah agak parah. Halaman sekolahnya sudah tertutup air dan seakan-akan sudah bukan halaman sekolah," katanya.

Wasiq mengemukakan, hujan deras yang mengguyur Pulau Masalembu sejak hari Rabu juga membuat jalan raya sepanjang 300 meter tergenang air setinggi lutut.

"Kendaraan bermotor tidak bisa melalui jalan tersebut. Kondisi pada Kamis ini serupa dengan yang terjadi pada hari Jumat (18/6) pekan lalu," katanya menambahkan.

Masalembu adalah salah satu dari sembilan kecamatan di Sumenep yang berada di wilayah kepulauan.(*/ant)

JCW Desak Tender Ulang Rehab Puskesmas Guluk-Guluk

Sumenep - Jatim Coruption Watch (JCW) mendesak panitia lelang Dinas Kesehatan Sumenep melakukan tender ulang terkait pembangunan proyek rehab Puskesmas Pembantu Guluk-Guluk. Panitia dinilai menyalahi Keppres No 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa, karena menutup penerimaan berkas lelang tidak sesuai aturan jam kerja kepegawaian.

Hal ini diungkapkan Dr. Sajali, SH, MH, MM, Koordinator Jatim Coruption Watch (JCW) di rumah makan 17 Agustus Jl. Panglima Sudirman Sumenep. Saat melakukan konferensi pers tentang adanya dugaan pelanggaran aturan tentang lelang rehab Puskesmas Pembatu Guluk-Guluk, Senin siang (22/06).

Sajali mengatakan, setelah menerima laporan dari rekanan yang dirugikan akibat ditutupnya lelang jam 10.00 WIB. Selanjutnya, kami melakukan klarifikasi kepada Kadarisno, panitia lelang Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Guluk-Guluk Sumenep. Pihaknya berdalih dengan menjawab, bahwa sudah sesuai kesepakatan rekanan dan keputusan panitia lelang.

”Kami menilai penutupan terlalu awal jam 10.00 WIB adalah melanggar aturan. Seharusnya jadwal penutupan jam lelang adalah jam 16.00 WIB sore. Bahkan ada proyek lelang yang merima berkas penawaran sampai jam 24.00 WIB,” pungkas akademisi lulusan doktoral Universitas 17 Agustus Surabaya ini.

Pria yang pernah mengikuti Konvensi Cabup PPP Sumenep ini menjelaskan, rekanan yang dirugikan adalah Rahmandoko, ST, SH, MH Direktur CV. Bintang Utama. Selain itu Ahmad Walid, ST, MT, Direktur CV. SALSABILA ikut juga dirugikan bersama yang lainnya. Mengingat ditutupnya lelang proyek rehab Puskesmas Pembantu Guluk-Guluk lebih awal.

”Untuk itu kami mendesak panitia lelang dan Kepala Dinas Kesehatan Sumenep untuk melakukan tender ulang. Jika hal ini dipaksakan tentunya akan patut diduga melanggar hukum yang menyebabkan kerugian negara,” tegas Sajali.

Penggiat anti korupsi ini juga menambahkan, jika ada lelang yang diduga sengaja dikonsidikan dan terjadi dugaan permainan. Pihaknya mengatakan, tidak segan-segan akan melaporkan kepada aparat hukum. Bahwa telah terjadi dugaan tender yang sengaja direkayasa. (*)

http://www.beritajatim.com/citizenjurnalism.php?newsid=628

BASMALAH Kampanye Bersama Kaum Dua’fa

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Pasangan Cabup-Cawabup Ir. R. Bambang Mursalin, MM., MBA – Drs. KH. Moh. Saleh Abdullah (BASMALAH) menggelar kampanye bersama kaum dua’fa. Dimana dilakukan dengan penyampaian visi-misi dan orasi politik. Selanjutnya menggelar sukuran dengan makan siang bersama kaum du’afa sebanyak 300 orang.

Kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan di Balai Beringin Kantor DPD Partai Golkar Jl. Panglima Sudirman Sumenep, Jum’at (28/05). Kampanye simpatik ini merupakan yang perdana dilakukan pasangan professional/pengusaha dan ulama.

“Kami tidak akan melakukan kampanye yang hura-hura. Cukup BASMALAH melakukan kepedulian sosial bagi masyarakat bawah atau kaum du’afa,” terang Bambang Mursalin saat menyampaikan orasi politik-nya.

Menurut Vice President PT. AMYTHASPRATAMA Holding Company, Jakarta, kampenye awal ini melibatkan Pedagang Kaki Lima (PK-5). Para tukang becak, pekerja bangunan, pasukan kuning ikut menikmati masakan para PK-5. Sehingga kampanye ini bersentuhan langsung dengan rakyat bawah.

“Pemberdayaan PK-5 sebagai kekuatan ekonomi mikro merupakan basis perekonomian masyarakat. Hal ini tentu perlu pembinaan dan pendampingan khusus. Kami berjanji kalau kami terpilih kami akan memberikan rombong gratis kepada mereka,” kata pria kelahiran Sumenep, 15 Desember 1964 ini.

Dalam kampanye ini Bambang Mursalin didampingi para pimpinan parpol pendukung. Diantaranya, Azis Syalim Syabibi (Sekretaris Partai Demokrat), Iwan (Ketua DPD Partai Golkar), Moh. Riyadi (Ketua DPD PKS) dan 17 parpol non parlemen.

Kampanye berlangsung lancar dan damai dengan melibatkan aparat kepolisian. Sekitar 3 pleton polisi nampak berjaga-jaga di sekitar lokasi. Selanjutnya Bambang Mursalin selesai acara menyalami satu persatu para personil kepolisian. Termasuk masyarakt disekitar area kampanye.

“Terima kasih atas dukungan pihak kepolisian yang telah mengamankan acara kami dengan damai. Mohon doa semoga tujuan dan niat baik kami bisa tercapai,” ujar Alumni University of Monash, Melbourne, Australia '97 dengan gelar Master of Business Administration (MBA) ini.(rud)

Komisi C : Pembangunan Pagar PT Garam Harus Dihentikan

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, H. Ruqi Abdullah, SH mendesak pembangunan pagar PT Garam di Desa Nambakor dihentikan. Mengingat belum mengantongi surat izin mendirikan bangunan (IMB). Selain itu juga, PT Garam telah menutup jalur anak sungai dari sungai Kebunagung.

Hal ini disampaikan H. Ruqi Abdullah, SH anggota Komisi C DPRD Sumenep, Jum’at (12/02) saat ditemui di meja kerja-nya. Menurutnya, pelanggaran tersebut, PT Garam pada proses pembangunan pagar belum mengantongi ijin. Selanjutnya, PT Garam telah menutup jalur anak sungai (C7) yang merupakan jalur aliran air dari sungai Kebunagung.

“Akibat dari penutupan anak sungai tersebut, sejumlah rumah warga tergenang air ketika hujan turun dan air meluas ketanaman warga sekitar hingga merusak tanaman. Bahkan nyaris tidak dapat dipanen,” kata anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) ini.

Pria berkumis ini mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan terhadap tindakan PT Garam yang dinilai sangat semena-mena. Dimana, melupakan proses perijinan dan aspek kepentingan masyarakat umum. Jangan sampai kegiatan PT Garam menutup sungai yang merugikan warga.

Terkait dengan pemindahan pagar, Ruqi Abdullah mengatakan, pagar yang dipasang oleh PT Garam itu dibongkar dulu sebelum mempunyai IMB. PT Garam diistruksikan untuk tidak memindahkan pagar tersebut, sebelum IMB turun.

“PT Garam harus mengikuti rekomendasi Komisi C DPRD Sumenep. Jangan salahkan warga sekitar jika melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat yang paling dirugikan oleh pembangunan tersebut adalah warga Nambakor dan Muangan,” terang Ruqi Abdullah yang terpilih dari Dapil II ini.

Ia menambahkan, bahawa sampai saat ini Komisi C, sudah mengirim surat kepada Direktur utama PT Garam dalam rangka membicarakan persoalan tersebut. Rencananya akan dipertemukan antara pihak PT Garam dengan warga setempat.

Sementara itu Kepala Desa Nambakor, Abd Su'ud, mengatakan, pihaknya telah sering melakukan koordinasi dengan pihak PT Garam, namun tidak ada tanggapan yang serius dari PT Garam sendiri.
"Sementara ini kami bersama warga telah melakukan koordinasi dengan PT Garam, tapi tidak ada hasilnya. Jika ini terus-terusan terjadi jangan salahkan jika warga melakukan tindakan yang tidak diinginkan, karena warga sudah cukup sabar,"ungkap Su'ud, Kades Nambakor, Senin (17/5), dilokasi penutupan sungai.

Sebelumnya, Komisi C sudah menggelar rapat di ruangan paripurna DPRD setempat, Selasa (11/5) kemarin. Dalam rapat pertemuan itu ikut hadir BLH, PU Cipta Karya, PU Bina Marga, Dinas Pengairan, BPN perwakilan Sumenep, Asisten II Pemda, PT Garam dan semua anggota Komisi C sendiri.

Pada rapat tersebut, merekomendasikan untuk membongkar pagar yang sudah dipasang oleh PT Garam. Pasalnya pagar yang dipasang PT Garam itu sudah jelas menyalahi Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan dan batas-batas sungai. Dimana menjelaskan bahwa 100 meter dari pantaran sungai tidak boleh digunakan oleh siapapun.

Selain itu, pemasangan pagar itu sudah mengambil tanah jalan raya. Sehingga harus dibongkar dan dapat dipasang kembali PT Garam setelah menyelesaikan surat IMB-nya. “PT Garam sudah melanggar aturan, untuk itu, pagar yang dipasang tersebut harus dibongkar sekarang juga," pungkas Ruqi Abdullah. (rud/*)

KH. Achmad Kurdi : Sosialisasikan BASMALAH Satu Putaran

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota DPRD Sumenep dari Partai Demokrat terus sosialisasikan pasangan Ir. Bambang Mursalin, MM., MBA-Drs. KH. Moh. Saleh Abdullah (BASMALAH) satu putaran. KH. Ahmad Kurdi adalah salah satu yang paling getol menyuarakan target satu putaran pada Pemilukada 14 Juni 2010. Mengingat, apabila ini dilakukan tentunya akan menghemat biaya APBD Sumenep.

Rilis ini disampaikan langsung oleh KH. Ahmad Kurdi diruang kerja-nya, Rabu (19/05). Anggota Komisi C DPRD Sumenep ini mengatakan, pasangan BASMALAH adalah paling ideal memimpin Sumenep. Dimana bisa dilihat dari figur, visi-misi dan profilnya memiliki komitmen yang tinggi memajukan Sumenep.

“Kami sebagai kader Partai Demokrat yang berada di parlemen selalu mensosialisasikan pasangan BASMALAH satu putaran. Buat apa Pemilukada dua kali kalau nantinya masyarakat menanggung beban biaya besar? Karena itu, kami menawarkan solusi untuk bergabung dengan BASMALAH” ujar KH.Ahmad Kurdi dengan nada optimis.

Menurut anggota Fraksi Demokrasi Keadilan ini menjelaskan BASMALAH paling ideal memimpin Sumenep. Dimana pasangan ini, memiliki 4 pilar program pembangunan. Diantaranya, pembangunan berbasis perdesaan menuju otonomi desa. Selanjutnya peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan sosial budaya.

“Selain itu Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir Meningkatkan kinerja apara-tur pemerintahan yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi,” terang pria berkacamata ini.

Anggota DPRD dari Dapil II (Saronggi, Bluto, Lenteng dan Giligenting) ini, juga tidak segan-segan turun langsung ke masyarakat. Dimana dirinya terus menggalang kekuatan di bawah untuk kemenangan. Bahkan kaca belakang mobil-nya sudah ditempeli gambar BASMALAH untuk Satu Putaran.

“Bukti komitmen kami adalah memenangkan pasangan Pengusaha/Profesional dan Ulama ini. Keduanya adalah yang paling siap dan memiliki dukungan paling banyak dengan didukung 20 parpol. Dimana jaringan kami mengakar dan menyebar di 27 Kecamatan,” jelas KH. Ahmad Kurdi dengan sigap.(rud)

Dewan Dari Partai Demokrat Amankan Suara BASMALAH

Sumenep - Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dari Partai Demokrat fokus mengamankan suara Ir. R. Bambang Mursalin, MM., MBA – Drs. KH. Saleh Abdullah (BASMALAH). Tugas ini tidak lain dalam rangka menggiring dan menjaga suara yang telah diperoleh di setiap TPS di dapil-nya masing-masing.

Pernyataan dikatakan oleh Wiwid Harjo Yudanto, SE anggota DPRD Sumenep dari Partai Demokrat, Senin, (17/05) saat ditemui di ruang kantornya. Menurut anggota Komisi B DPRD Sumenep ini, setiap kader wajib memenangkan calon yang diusung Partai Demokrat. Baik kader yang duduk yang di parlemen maupun yang bukan.

“Tidak ada keraguan lagi bagi kami memenangkan pasangan BASMALAH. Ini sudah menjadi tekat, sehingga harus dilakukan pengamanan suara di dapil kami masing-masing. Dimana menghindari kecurangan dan penggelembungan suara,” ujar Wiwid kader muda yang mewakili Dapil I (Kota, Batuan, Manding dan Talango) ini.

Ketua Fraksi Demokrasi Keadilan (FDK) DPRD Sumenep ini menjelaskan, bahwa sebelumnya dirinya telah bertemu pasangan BASMALAH untuk menyatakan komitmen pemenangan. Bersama dengan tujuh anggota DPRD lainnya juga yang tergabung pada Koalisi Sumekar (PD, Partai Golkar dan PKS).

“Kami telah diundang dan membahas pemenangan pasangan BASMALAH. Kami juga sudah berkomitmen untuk siap menjaga suara pada Pemilukada 2010 nantinya. Selanjutnya mengerahkan potensi suara masing-masing ke TPS untuk pemenangan,” jelas pria kelahiran Talango, 27 Oktober 1981.

Dengan slogan berjuang untuk rakyat, Alumni Jurusan Manajemen Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malang Kucecwara ini mengatakan, BASMALAH paling mempunyai potensi kemenangan. Mengingat banyak-nya dukungan 20 parpol, ulama kharismatik, tokoh masyarakat dan relawan-relawan yang tanpa lelah berjuang demi BASMALAH.

“Target satu putaran sangat realistis dan dukungan kepada pasangan profesional/pengusaha dan kyai kharismatik bagaikan bola salju. Dimana juga ditambah dukungan kami yang telah teruji di lapangan dalam meraih suara. Insya Allah sesuai target 200 ribu suara, bisa meraih kemenangan,” terang bapak dari Moh. Fahri ini. (rud)

Golkar Siapkan Relawan Perempuan BASMALAH

Sumenep - Ruang Aspirasi Rakyat

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sumenep menyiapkan 100 relawan perempuan setiap kecamatan. Relawan perempuan ini akan diterjunkan untuk memenangkan pasangan cabup dan cawabup Ir. R. Bambang Mursalin, MM., MBA dan Drs. KH. Moh. Saleh Abdullah (BASMALAH). Mengingat semakin ketatnya persaingan antar kandidat meraih suara dalam Pemilukada Sumenep 2010.

Hal ini disampaikan oleh Drs. Hj. Endang Sri Rahayu Wakil Ketua Bidang Perempuan DPD Partai Golkar Kabupaten Sumenep, Selasa (05/05) saat ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, relawan ini akan bergerak melalui acara pengajian dan tahlilan. Selain itu juga melalui sosialisasi dan silaturahim door to door kerumah-rumah penduduk.

“Pembentukan relawan perempuan ini bagian dari strategi pemenangan BASMALAH satu putaran. Insya Allah bisa berjalan efektif dan efisien, sampai menjelang hari H 14 Juni 2010 pelaksanaan Pemilukada,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumenep ini.

Hj. Endang Sri Rahyu mengatakan, setiap relawan juga sebagian akan kita jadikan saksi di TPS. Dimana mereka bertugas memobilisasi suara ke TPS dan menjaga suara BASMALAH. Bahkan mereka akan diberi bekal untuk melakukan simulasi pencoblosan dengan benar. Terutama untuk orang tua dan nenek-nenek agar tidak salah memilih BASMALAH.

“Kami yakin gerakan ini, akan menjadi suara yang positif dan kemenangan BASMALAH. Selanjutnya Partai Golkar juga akan berkoordinasi dengan fungsionaris perempuan dari 19 parpol lainnya. Agar bisa disinergikan dilapangan,” terang Ketua DPD Al-Hidayah organisasi bidang perempuan ini.

Anggota Komisi B DPRD Sumenep ini juga menambahkan bahwa, dengan nomor urut 4 BASMALAH lebih mudah sosialisasinya. Dimana berada di pojok kanan atas dan kedua figur calonnya menggunakan surban.

“Apalagi, Bapak Bambang Mursalin dan KH. Moh. Saleh Abdullah orangnya cerdas, pinter, ganteng dan berwibawa. Ini sangat memudahkan kami melakukan sosialisasi kepada pemilih perempuan,” tambah Hj. Endang Sri Rahayu dengan tersenyum.(rud)

DPR: Penghentian Renumerasi Pegawai Pajak Final

DPR: Penghentian Renumerasi Pegawai Pajak Final

Selasa, 04 Mei 2010

Surabaya - Panitia Kerja (Panja) Perpajakan DPR RI menyatakan penghentian remunerasi untuk pegawai pajak sudah final, meskipun panja sampai sekarang masih bekerja.

"Sudah diputuskan, remunerasi untuk pegawai pajak harus dihentikan. Keputusan ini sudah final, meskipun kami sampai sekarang masih bekerja," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Ahsanul Kosasih, di Surabaya, Selasa.

Ia menilai, remunerasi itu tidak pantas diberikan kepada pejabat atau pegawai perpajakan, menyusul semakin banyaknya kasus-kasus mafia perpajakan yang melibatkan pejabat dan pegawai pajak.

"Remunerasi itu diberikan sebagai 'reward' (penghargaan) atas profesionalisme. Tapi ternyata kasus korupsi dan mafia pajak masih marak terjadi," katanya di sela-sela mengikuti rapat dengar pendapat Komisi XI dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, II, dan III itu.

Ahsanul menganggap, percuma remunerasi diberikan, akan tetapi mental dan perilaku pejabat dan pegawai pajak bobrok, sehingga korupsi dan kejahatan perpajakan terus terjadi.

Panja Perpajakan dibentuk Komisi XI untuk menindaklanjuti kasus mafia perpajakan yang terjadi di DJP.

"Panja ini nanti bisa memberikan rekomendasi terhadap Menteri Keuangan, termasuk sanksi dan teguran. Panja ini forum tertinggi di Komisi XI," ucap anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Dalam kesempatan itu, seorang anggota panja sempat menanyakan, bolehkah pejabat atau pegawai pajak berbisnis. Kepala Kanwil DJP Jatim I, Ken Dwijugiastadi, menjawab boleh asalkan tidak berkaitan dengan perpajakan.

Namun anggota Panja membeberkan bukti, banyak pegawai pajak yang memiliki kekayaan luar biasa dan tidak masuk akal jika dikaitkan dengan pendapatannya selama ini.

"Kami punya bukti ada banyak pegawai dan pensiunan yang bekerja sebagai konsultan pajak," kata Edison, anggota Komisi XI itu.(*/rud)

BASMALAH Sumbang Laptop Saat Reuni-an

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Ir. R. Bambang Mursalin, MM., MBA saat pelaksanaan reuni alumni SMP 1 dan SMA 1 Sumenep menyumbang laptop untuk sekolah-nya. Sumbangan ini sebagai wujud aspresiasi kepada guru di hari pendidikan 2 Mei 2010. Calon Bupati Sumenep ini berjanji memberikan bantuan satu laptop kepada setiap guru SMP dan SMA.

“Perlu perhatian khusus pada dunia pendidikan, apabila ingin masyarakatnya berkembang. Setiap guru SMP dan SMA wajib memiliki laptop/notebook untuk pengembangan wawasan global. Saya berjanji untuk memenuhinya jika terpilih sebagai Bupati Sumenep,” ujar Bambang Mursalin saat menyampaikan pidato di gedung Zansibar, Batuan - Sumenep.

Dihadapan 1500 undangan yang hadir pada reuni SMP 1 dan SMA 1 Sumenep tahun 1981-1985. Mantan Ketua OSIS SMA 1 Sumenep 1983 ini mengatakan, Pendidikan adalah tonggak kemajuan sebuah bangsa. Dengan pendidikan negara akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat-nya.

“Kami bersama Cabup KH. Moh Saleh Abdullah akan berbagi tugas jika terpilih nantinya. Saya akan bertanggungjawab dalam bidang, pembangunan, perekonomian, bidang keuangan-anggaran dan bidang pemberdayaan desa. Sementara KH. Moh Saleh Abdullah bertanggungjawab dalam kesejahteraan sosial, keagamaan, peningkatan pendidikan ponpes dan sekolah,” pungkas lulusan pasca sarjana University of Monash, Melbourne, Australia '97.

Menurut Bambang Mursalin, selain fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dirinya berupaya meningkatkan semua potensi. Baik sektor eksplorasi gas dan minyak bumi, pengembangan lapangan usaha pertanian-peternakan dan peningkatan usaha perdagangan dan pariwisata Selain itu pembangunan berbasis perdesaan dengan peningkatan ADD dan tunjangan pokok aparat pemerintahan desa (TPAPD).

”Kami yakin dan siap meningkatkan ADD minimal 200 juta dan TPAPD minimal 1 juta rupiah. Ini harus dilaksanakan minimal 2011 agar pembangunan desa bergerak maju dan layanan pemerintahan desa memadai,” terang pria kelahiran Sumenep 15 Desember 1964 ini.(rud)

APNP Kawal BASMALAH Menang Satu Putaran

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Menjelang 14 Juni 2010 saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumenep, yang tinggal 40 hari lagi. Sebanyak 17 partai politik tergabung dalam Aliansi Partai Politik Non Parlemen (APNP) melakukan konsilidasi ke tingkat ranting. Pemantapan basis ini dalam rangka pemenangan satu putaran Cabup dan Cawabup Ir. Bambang Mursalin, MM., MBA – Drs. KH. Saleh Abdullah (BASMALAH).

Hal ini diungkapkan Raud Faiq Jakfar pentolan APNP yang juga Ketua DPD Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) Sumenep, Minggu (01/04). Menurut mantan anggota DPRD Sumenep dua periode ini, konsilidasi terus akan dilakukan dalam berbagai strategi kampanye dan pemenangan.

“Untuk itu kami APNP akan mengawal BASMALAH untuk menang satu putaran. Dimana kami akan menggerakan semua potensi dukungan yang ada. Terbukti kami memiliki dasar modal sumbangan suara sebanyak 85 ribu saat Pemilu legeslatif lalu,” kata Raud Faiq Jakfar mantan Ketua IPNU Sumenep ini.

Pak Aud biasa dipanggil ini mengatakan, jaringan 17 parpol tidak bisa diragukan. APNP memiliki basis massa yang ril dari pada pasangan calon lainnya. Setiap parpol akan dari tingkat cabang/kecamatan sampai ranting/desa untuk kemenangan BASMALAH. Terutama bergerak di 332 desa dan kelurahan untuk mengawal mengais suara dan menjaga suara yang ada.

“Selain memiliki jaringan yang kuat, APNP juga akan sinergi bersama Partai Demokrat, Golkar dan PKS. Sehingga total potensi gabungan suara parlemen dan non parlemen sebanyak 173 ribu tetap terjaga. Bahkan bisa menambah suara untuk memenangkan pasangan BASMALAH satu putaran,” jelas Raud Faiq Jakfar.

Ia mengatakan, selain pengawalan suara, APNP akan menggelar kampanye kreatif di akhir kampanye. Dimana parpol non parlemen ini akan menggelar Jalan-Jalan Santai (JJS) dengan kekuatan 10 ribu massa untuk gebyar kampanye. JJS adalah persembahan APNP kepada BASMALAH dalam rangka pemenangan satu putaran.

“Terlalu mahal untuk dua putaran, lebih baik biayanya untuk pembangunan Sumenep. Sosok Basmalah memiliki kelebihan pada figure, dimana dari kalangan Profesional/Pengusaha yang berduet dengan kyai karismatik,” tandas Raud Faiq Jakfar. (rud)

8 Pasang Kandidat Lolos, MaHa Terjegal

Sumenep – Ruang Apirasi Rakyat

Akhirnya teka-teki siapakah pasangan kandidat calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) telah terjawab. Setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumenep menetapkan 8 pasangan kandidat. Namun dari hasil pleno KPUD ada satu kandidat Mahbub Ilahi dan Hasan Basri (MaHa) terjegal atau tidak memenuhi persyaratan.

“KPUD telah memutuskan satu kandidat dinyatakan tidak memenuhi syarat dari 8 calon yang mendaftar. Sehingga terpaksa kami diskualifikasi dan kami coret dari bursa pencalonan,” kata Moh Jazuli Muhtar anggota KPUD Sumenep, saat di wawancarai di kantornya, Senin, (26/04).

Menurutnya, pasangan MaHa tidak memenuhi syarat ijasah. Dimana bakal calon wakil bupati dengan nama Hasan Basri ijasahnya tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hasil cross cek ke Depag Jember menerangkan bahwa, Ponpes Al Ikhlas Dukuh Dempo, Wuluhan, Jember bukan setara SMP/MTs.

“Hasil klarifikasi tersebut menyebutkan Hasan Basri dinilai tidak memenuhi persyaratan ijasah SMP/MTs. Ini sudah melewati masa perbaikan sebagaimana waktu yang diberikan. sehingga pasangan Mahbub Ilahi ini tidak bisa diganti orang lain,” ujar Doses STITA Pandian Sumenep ini.

Jazuli Muhtar mengatakan, sebenarnya MaHa memenuhi persyaratan minimal dukungan sebagai calon perseorangan. Terbukti saat verifikasi dengan dukungan MaHa mencapai 40.018. Sedangkan Kafrawi-Djoko Soengkono (KD) 36.550, Samaruddin Toyib-Abdul Kadir (SaYa) 40.410 dan Ilyasi Siraj dan Rasik Rahman mendapatkan dukungan 88 ribu.

“Kami akhirnya menetapakan 3 pasangan dari calon perseorangan dan 5 pasangan dari partai politik. Untuk independen, terbesar memiliki dukungan adalah Ilyasi Siraj-Rasik Rahman (IMAN) dengan 88 ribu. Sedangkan untuk parpol adalah Basmalah, dengan dukungan 173 ribu suara,” jelas anggota KPUD dua periode ini.

Berdasarkan data yang ada bahwa, pasangan Busryo Karim-Soengkono Sidik (ABUSSIDIK) didukung PKB (125.393) dan PDIP (45.697) dengan total suara 171.090. Sedangkan Azasi Hasan-Dewi Khalifah (ASSIFA) didukung PKNU (33.291) dan PBB (31.789) dengan total suara 65.080 suara.

Selanjutnya pasangan H. Sugianto-Muhsin Amir (SMS) didukung PPP (60.647) dan PDP (9.392) dengan total suara 70.039. Seterusnya, Malik Effendi-Rahmad (MAMAD) didukung PAN (46.485) dan Hanura (28.620) memiliki total suara 75.105

Terakhir dengan dukungan terbesar adalah Ir. R. Bambang Mursalin, MM., MBA – Drs. KH. Moh. Saleh Abdullah (BASMALAH) dengan total suara 173.047. Dimana meliputi koalisi Partai Demokrat (34.585), Partai Golkar (37.036), PKS (16.187) dan 17 parpol non parlemen (85.239).(rud)

www.syafrudinbudiman.blogspot.com

LSM Temukan Dugaan Produk Rokok Ilegal

Surabaya – Ruang Aspirasi Rakyat

Sebanyak tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menemukan dugaan adanya produksi rokok ilegal bermacam-macam merek. Ketiga LSM tersebut diantaranya LSM Cita Nurani, LSM Topan (Tim Operasional Aset Negara) dan LSM LDS (Lembaga Demokrat Sejati).

“Kami menemukan dugaan penyalagunaan produksi rokok ilegal bermacam-macam merek. Diantaranya, Product MIX, Product K5, Etiket K5 dan Pres K5. Padahal ijin operasi-nya hanya Premix Super,” kata Dadang Iskandar Ketua LSM Cita Nurani, Sabtu (24/04) dalam pers realesnya.

Dengan didampingi Fajar dari LSM Topan dan Zalim LSM LDS, Dadang Iskandar mengatakan, dugaan produksi ilegal tersebut dilakukan oleh PR.Dwi Tunggal beralamat di Desa Siring Kecamatan Porong Sidoarjo. Adapun pimpinan perusahaannya berinisial RN dan manajer pelaksananya adalah berinisial CY.

“Ditengarai produksi rokok ilegal ini sudah berlangsung lama. Dimana dilakukan dengan menggunakan 2 mesin regular, 2 mesin mild, 2 mesin WR dan 1 mesin HLP. Produk Premix Super hanya sebagai benteng untuk memproduksi dugaan rokok ilegal,” ujar Dadang Iskandar dengan menunjukkan contoh rokok ilegal tersebut.

Dadang Iskandar mengatakan, jika produksi ini dibiarkan berlangsung lama, tentunya
sangat merugikan negara. Kegiatan ilegal tersebut diduga melanggar Pasal 55 UU No. 39 Tahun 2007. Dimana ancaman pidana-nya minimal satu tahun penjara. Bahkan bisa didenda minimal 10 kali atau maksimal 20 kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.

“Apabila tidak segera menghentikan aktifitas dugaan produksi ilegal tersebut dalam waktu dekat. Kami berencana akan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menindak tegas dengan hukuman yang seberat-beratnya,” tandas pria berkacamata ini. (rd)