POJUR Bangun Kemitraan UKM dan Koperasi

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

POJUR (Program Jaringan Usaha Rakyat) akan membangun kemitraan usaha dengan memberdayakan Usaha Kecil dan Menegah (UKM), dan Koperasi. Pelaksanaan ini akan menggandeng Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep, serta Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).

Rencana program pemberdayaan yang akan dilaksanakan, adalah pengembangan usaha makanan ringan/camilan lokal Sumenep dan pengembangan kerajinan wisata Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, juga tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan pada bidang pertanian dan peternakan.

Hal ini disampaikan Nasiruddin Abbas (Direktur Eksekutif Rumah Aspirasi POJUR), saat melakukan Audensi dengan jajaran Direksi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di Jl. Trunojoyo, Sumenep, kamis lalu. Hadir juga dalam audensi yaitu, Agus Suryawan (Direktur Adminsitrasi), Sarbini (Direktur Program ), S. Budiman (Direktur Media), Ainur Rahman (Bidang Umum) dan Fatimatuz Zahra (Sekretaris Eksekutif).

“Saat ini, usaha makanan ringan/camilan Sumenep sangat memiliki potensi perluasan pasar dengan kemasan yang lebih marketable. Tentu ini bisa diberdayakan secara serius, baik dari lisensi, produksi, pemasaran dan manejemen keuangan-nya,” terang Nasir dengan nada rendah.

Menurut mantan aktivis HMI ini, banyak kendala yang ada selama ini, mengingat minimnya packaging atau kemasan yang lebih menarik. Termasuk juga kendala lisensi produksi dan sertifikasi halal, serta minimnya pemasaran yang lebih luas.

“Jangan sampai produk-produk Sumenep dibawa keluar kota. Setelah dikemas lebih menarik, malah produksi-nya dipasarkan lagi di Sumenep . Ini sungguh menjadi ironi,” kata Nasir berharap UKM dan Koperasi di Sumenep bisa bangkit sebagai penyangga ekonomi rakyat.

Agus Suryawan, Direktur Administrasi POJUR menambahkan, pengelola UKM dan Koperasi yang akan diberdayakan adalah anggota dan masyarakat umum jaringan POJUR. Mereka juga akan diberikan penyuluhan dan pelatihan. Bagaimana mengelola pengembangan usaha dan produktifitas yang lebih baik.

“Setelah mereka dilatih, tentu nantinya akan membuka wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Sehingga UKM dan Koperasi tersebut siap mengembangkan usaha dan meningkatkan produktifitasnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sanusi Anwar, SE Diretur BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mengatakan, sangat menyambut baik keinginan POJUR, untuk memberdayakan UKM dan Koperasi. Pihaknya siap melakukan kerjasama pendampingan dan pelatihan.

Pihak BPRS kata Sanusi, juga ingin membuka wawasan bersama kepada UKM dan Koperasi yang akan diberdayakan POJUR. Dimana mereka wajib mengetahui permasalahan pasar dan permasalahan tehnis UKM di lapangan.

“Tentu ini diharapkan tepat sasaran dalam pembiayaan, serta dapat mengukur sejauh mana potensi bisnis dan pemasaran-nya,” ujar Sanusi.

Menurutnya, kami dari BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Sumenep, dalam melakukan pengembangan potensi usaha. Dalam bentuk diserfikasi produk unggulan dan pemasaran produk.

“Salah satunya pengurusan packinging, ijin produk halal, terdaftar dan penetapan kadaluarsa. Kita juga akan membantu melengkapi legalitas dan kualitas produk-nya,” pungkas Sanusi.

Pria berambut putih ini berharap, kedepan produk unggulan UKM dan koperasi bisa masuk ke pasar modern dan tradisional. Tentu nantinya akan ada peningkatan keuntungan yang lebih baik.

“Kalau di Garut bisa memasarkan dodol dengan kemasan yang lebih baik. Kenapa kita tidak bisa melakukan yang seperti ini,” kata Sanusi dengan penuh nada optimis.

Sementara itu Novi Sudjatmiko, Kabag Opersional BPRS Bhakti Sumenkar Sumenep menambahkan, bahwa BPRS Bhakti Sumekar, dalam membantu modal pengembangan usaha tidak hanya mengedepankan keuntungan atau profit semata. Namun, juga mengedepankan azas manfaat atau benefit.

“Kami juga telah menggandeng tim konsultan IEU ((Indonesian European University) dalam melakukan pengembangan usaha dan pemasaran produk unggulan. Dimana sudah dikemas lebih baik dan siap dipasarkan ke masyarakat,” kata Novi Sudjatmiko. (rud)

Achsanul : Ada Skenario Hentikan Kasus Mafia Pajak

Surabaya - Ruang Aspirasi Rakyat

Wakil Ketua Komisi XI, Achsanul Qosasi sekaligus juru bicara Partai Demokrat menilai ada skenario menghentikan penuntasan kasus hukum mafia pajak. Terbukti banyak pihak menginginkan penuntasan kasus tersebut, diarahkan menuju ke-ranah politik.

Achsanul Qosasi saat ditemui di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jum’at (25/02) mengatakan, apabila kasus hukum mafia pajak masuk ke-ranah politik, otomatis kasus hukumnya akan berhenti. Sedangkan kalau terus di bawah ke-ranah politik, yang terjadi hanyalah kegaduhan politik.

“Jika masuk ke-ranah politik, butuh waktu lama dan negoisasi panjang. Dimana pada akhirnya kasus pemberantasan mafia pajak akan berjalan ditempat,” ungkap Achsanul Qosasi, anggota DPR RI asal Dapil XI, Madura - Jawa Timur ini.

Menurut Achsanul, pada awalnya dirinya melalui Partai Demokrat setuju untuk membongkar pemberantasan mafia pajak. Terutama dalam mengusulkan pembentukan Pansus pemberantasan mafia pajak. Namun, isu tersebut bergeser pada hak angket yang ditujukan kepada pemerintah.

“Awalnya saya-pun mendukung dan ikut tanda tangan. Akan tetapi karena bergeser menjadi hak angket, akhirnya kami menolak,” terang pria yang dekat dengan Presiden SBY ini.

Achsanul mengatakan, belakangan ada yang terancam dengan penuntasan kasus hukum mafia pajak yang melibatkan tersangka Gayus Tambunan. Mengingat KPK sudah memanggil Gayus Tambunan yang sudah menyebut 44 perusahaan pengemplang pajak.

“Kami sudah berhasil menghadang angket yang telah dibawah ke paripuna. Alhamdulillah berhasil walau menang selisih dua suara,” ujar Achsanul dengan sedikit santai setelah mengingkuti rapat paripurna usulan Hak Angket Pajak.

Sebelumnya, Selasa (22/2) usulan Hak Angket Pajak ditolak DPR. Dari pemungutan suara terbanyak (voting), tercatat 266 anggota DPR menolak, dan 264 anggota menerima usulan pansus itu.

Dari 266 yang menolak, tercatat 145 anggota berasal dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), 43 anggota dari F-PAN, 26 dari F-PPP, 26 dari F-PKB, dan 26 dari F-Gerindra. Sedangkan dari 264 anggota yang menerima terdiri F-PG 106 anggota, 84 dari F-PDIP, 56 F-PKS, 2 dari F-PKB, dan 16 dari F-Hanura.

Achsanul Qosasi menambahkan, para pendukung angket sebenarnya salah sasaran. Seharusnya, mereka terlibat aktif dalam pengawasan terhadap pemberantasan kasus mafia pajak. Dimana praktek skandal pajak ini tidak hanya terjadi di pusat. Namun, juga terjadi di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Kata Achsanul, usulan pembentukan pansus seharusnya cukup di rapat gabungan Komisi III dan XI DPR RI. Mengingat yang bermasalah adalah petugas pajak dan wajib pajak berselisih. Sehingga jika terjadi sengketa pajak atau kasus pajak cukup diselesaikan di ranah hukum.

“Seperti polisi dan pelanggar lalu lintas, jika ada masalah cukup diselesaikan secara hukum. Namun, jika terbukti terjadi penyuapan, tentu juga diselesaikan secara hukum. Bukan malah masuk ke-ranah politik,” jelas pria kelahiran Sumenep – Madura ini.

Dalam penyataan terakhirnya, Achsanul Qosasi menjelaskan, penuntasan kasus hukum mafia pajak mutlak harus dituntaskan. Kasus ini jangan sampai berhenti pada Gayus Tambunan. Diharapkan perusahaan yang terlibat praktek mafia pajak dengan Gayus Tambunan juga dijerat.

“Hukum harus menjadi tonggak bersama dan jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun. Termasuk para anggota DPR dan Pemerintah,” kata Achsanul. (rud)

Menjemput Aspirasi Masyarakat Secara Langsung

Achsanul Qosasi, Wakil Rakyat Madura Buka Rumah Aspirasi

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP

Pemerhati Sosial Politik dan Media

Beberapa waktu lalu anggota DPR RI pernah mengusulkan setiap wakil rakyat dianggarkan pembentukan Rumah Aspirasi di daerah pemilihan-nya masing-masing. Akan tetapi gagasan ini termentahkan dan ditolak banyak pihak. Sebab dinilai boros dan menghabiskan anggaran dana cukup besar. Padahal tujuan tempat serap aspirasi secara langsung tidaklah sepenuhnya salah.

Berbeda dengan Achsanul Qosasi, anggota DPR RI dari Dapil XI (Bangkalan, Sampang Pamekasan dan Sumenep), Madura - Jawa Timur. Dirinya tetap serius dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Madura. Oleh karena itu Achsanul Qosasi tak pernah mengurungkan niatnya, untuk membuka Rumah Aspirasi di daerah pemilihan-nya.

Tepat Sabtu, 5 Februari 2011 di Jalan Dipenogoro 104, Karangduak - Sumenep, anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI ini meresmikan Rumah Aspirasi. Wadah yang menampung aspirasi dan keinginan masyarakat ini diberi nama ‘POJUR’. Biasa disingkat Pojok Jaringan Usaha Rakyat, dengan slogan "Bersama Membangun Madura."

Hadir dalam acara peresmian tersebut diantaranya, tokoh masyarakat, LSM, Mahasiswa, Kepala Desa, Pengusaha dan pengurus Partai Demokrat setempat. Tak luput dari perhatian, juga hadir seluruh anggota DPRD di empat Kabupaten Se-Madura.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi XI (Perbankan dan Keuangan) ini mengatakan, pendirian Rumah Aspirasi adalah wujud komitmen dirinya dalam memperjuangkan kesejahteraan dan pembangunan Madura. Terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur, perekonomian, pertanian, perikanan kelautan, pendidikan dan kesehatan.

“Saya sebagai wakil rakyat Madura di Senayan, akan terus berusaha dan berjuang membangun Madura. Perjuangan itu melalui hak pengawasan, hak legeslasi dan hak pengajuan anggaran untuk kesejahteraan Madura,” ujar Achsanul, biasa dipanggil oleh kerabat dekatnya.

Namun kata Achsanul, tanpa melakukan serap aspirasi secara langsung pihaknya akan mengalami kendala-kendala. Dengan turun secara langsung kepada masyarakat, pihaknya akan mengetahui prioritas keinginan dan harapan masyarakat.

Dihadapan undangan yang hadir pada peresmian Rumah Aspirasi, Achsanul Qosasi mengungkapkan, sudah ada salah satu bukti keberhasilan perjuangannya. Pada anggaran APBN 2011, dirinya berhasil memperjuangkan program pelebaran jalan raya di Madura. Dana pelebaran tersebut disiapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp 110 miliar, dari ujung Bangkalan hingga Sumenep.

”Program pelebaran jalan utama ini adalah upaya percepatan distribusi roda perekonomian untuk menarik investasi dari luar. Proyek ini lahir untuk kemajuan dan kesejahteraan Madura yang jumlahnya penduduknya sudah mencapai 3,5 juta lebih,” pungkas pria kelahiran Sumenep, 10 Januari 1966 ini.

Selain itu sebagai wakil rakyat Madura, dirinya terus mendorong Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) melakukan percepatan pembangunan Madura. Terutama dalam pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, pasca pembangunan jembatan Suramadu.

“Saya sudah ketemu pengelola BPWS dan saya katakan bahwa tidak ada langkah lain memajukan Madura. Kecuali, pembangunan peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur segera dilaksanakan,” kata Achsanul yang juga Ketua Masyarakat Enterprenuer Indonesia.

Sekretaris (Bidang Perbankan dan Keuangan) DPP Partai Demokrat ini mengatakan, Madura tanpa persiapan infrastruktur atau sarana menunjang. Maka proyek besar Jembatan Suramadu akan sia-sia dan kurang bermanfaat. Setelah satu tahun ini, belum bisa menggairahkan perekonomian dan hanya berguna mempercepat perjalanan saja.

Menurutnya, BPWS diharapkan mampu menjalankan progam-program di Madura dengan baik. Mengingat pembangunan sarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, adalah langkah awal menuju kemajuan seluruh Madura.

Selain itu mantan bankir menuturkan, percepatan kemajuan Madura harus diimbangi dengan pemerataan pembagunan antara daratan dan kepulauan. Dengan perimbangan dan berkeadilan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, akan dirasakan semua pihak.

Mantan anggota Pansus Century ini dengan tegas menyatakan, membangun Madura juga harus dimulai dari pelosok terpencil dan kepulauan. Jika pembangunan dimulai dari tempat tersebut, maka akan mempercepat kemajuan Madura secara komperhensif.

“Madura bukan hanya daratan saja, tetapi juga meliputi daerah kepulauan yang sangat jauh letaknya. Daerah kepulauan tersebut tersebar di pulau kecil-kecil dan jumlahnya ratusan. Tentu kepulauan harus bisa juga menikmati pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya,” jelas Achsanul.

Sementara itu Achsanul Qosasi menambahkan bahwa, masyarakat Madura adalah agraris dan dan mayoritas bergelut di bidang pertanian. Salah satu cara meningkatkan taraf hidup masyarakat Madura adalah memberdayakan petani.

“Saya akan memperjuangkan kepentingan masyarakat petani di Madura melalui program-program pemberdayaan dari pusat. Misalnya dalam bentuk bantuan modal kredit yang dikelola kelompok tani melalui lembaga keuangan mikro (LKM),” kata Achsanul.

Menurut Achsanul, Petani adalah golongan orang yang paling sabar di Indonesia. Ketika ada gejolak dan cobaan apapun yang menimpa, mereka masih tetap bercocok tanam. Untuk itulah peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diperlukan. Kehadiran LKM adalah untuk menjadi lembaga intermediary (perantara), dalam lingkup kecil pedesaan.

“Pendekatan yang dilakukan dalam membina LKM, tentu lebih dititikberatkan pada kebiasaan masyarakat setempat di Madura,” ujar Presiden Direktur PT Garuda Tani Nusantara (Gatara Group).

POJUR untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Selain untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, Rumah Aspirasi POJUR sengaja didirikan untuk pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mengingat saat ini masyarakat sangat mengharapkan program nyata yang bisa dirasakan langsung.

Hal ini disampaikan Nasiruddin Abbas, Direktur Eksekutif POJUR saat ditemui di sela-sela aktifitas kerjanya, di Kantor Rumah Aspirasi POJUR Sumenep, Senin, (7/02). Ia mengatakan, POJUR dikelola secara profesional dengan merekrut 8 tenaga staf profesional dan mumpuni.

Struktur Rumah Aspirasi terdiri dari satu orang Direktur Eksekutif, tiga orang Direktur operasional (Bidang Program, Bidang Media dan Bidang Administrasi). Selain itu di back-up masing-masing satu orang di bagian Keuangan, Umum dan Sekretaris Eksekutif.

“Saat ini kegiatan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diantaranya, pengembangan ternak sapi, pengembangan ekonomi mikro melalui koperasi, pelatihan keterampilan kewirausahaan/life skill dan pendampingan pada kelompok tani,” terang Nasir yang juga mantan Pengurus PB HMI.

Sebagai Rumah Aspirasi rakyat, kantor POJUR buka setiap senin dan jum’at, dengan jam kerja mulai 09.00 – 15.00 WIB. Kantor ini juga siap menampung semua usulan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat, yang ditujukan kepada Bapak Achsanul Qosasi.

Kata Nasir, lewat program serap aspirasi inilah diharapkan peran sosial dan politik Achsanul Qosasi bisa dirasa secara nyata dan langsung. POJUR menjadi wadah personal branding pencitraan Achsanul Qosasi kepada masyarakat.

Nasiruddin Abbas, dengan sedikit santai diruang kerjanya menjelaskan, POJUR juga bisa disebut lembaga swadaya masyarakat. Dimana bisa bekerja sama dengan siapa saja. Baik dengan instansi swasta, BUMN dan bahkan instansi pemerintah.

Contohnya saat peresmian kantor POJUR, kami bekerjasama dengan Bank BUMN memberikan bantuan CSR. Bantuan itu diberikan kepada 35 lembaga pendidikan atau yayasan tersebar di seluruh Madura. Batuan tersebut, ada yang berupa uang tunai sebesar 5 juta dan seperangkat komputer.

“Kami sebagai pengelola Rumah Aspirasi, akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Madura,” kata Nasir dengan penuh optimisme.

Sementara itu Agus Suryawan Ketua Koperasi POJUR mengatakan, berdirinya koperasi diharapkan bisa mensejahterakan pengurus dan masyarakat simpatisan POJUR. Koperasi ini akan bergerak di usaha simpan pinjam dan usaha retail.

“Kami akan melibatkan pengurus POJUR Kordinator Kecamatan dan Koordinator Desa menjadi anggota koperasi. Dimana nantinya mereka juga terlibat mengelola unit koperasi simpan pinjam di setiap kecamatan,” ujar Agus.

Direktur Administrasi POJUR ini menjelaskan, secara tehnis tentu setiap anggota atau masyarakat yang akan mengajukan akan dilakukan survey terlebih dahulu. Kira-kira usaha apa yang sudah dirintis sebelumnya.

“Jika lolos survey mereka akan disetujui kredit simpan pinjamnya. Sesuai kebutuhan dan batasan kredit yang ada diberikan,” jelas pria setengah baya ini. (rud).

Biografi Achsanul Qosasi, Wakil Rakyat Madura

Sumenep - Ruang Aspirasi Rakyat

Mantan Project Director untuk Program USDA ini memiliki pengalaman dan kemampuan dalam Micro Credit. Sejumlah Koperasi dan LSM yang bergerak dalam usaha simpan-pinjam, pertanian dan Usaha Kecil, telah banyak mendapatkan jasa dan pengalamannya melalui program Assistensi dan Pendampingan yang menitik beratkan pada Capacity Buiding dan Business Development Services, yang memang sangat dibutuhkan oleh pelaku Usaha Mikro dan pengusaha sektor informal.

Pengusaha Kecil Mikro & Pengusaha Pertanian di Indonesia memang merupakan pasar potensial yang membutuhkan bimbingan dan pendampingan. Di Indonesia diperkirakan ada 5 juta Pengusaha Besar dan menengah, sedangkan Petani dan Pengusaha Pertanian sekitar 120 juta, pengusaha mikro sangat besar, mungkin jumlahnya hampir 25% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini merupakan pasar yang sangat potensial bagi Lembaga Keuangan / Perbankan untuk menggarap pasar ini, dengan sistem dan sentuhan yang khusus, disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.

Menurut Achsanul, Petani adalah golongan orang yang paling sabar di Indonesia, gejolak dan cobaan apapun yang menimpa, mereka masih tetap bercocok tanam. Sedangkan Pengusaha kecil di Indonesia, menurut Achsanul, merupakan pengusaha yang tangguh dan tahan banting, mereka bisa bertahan dengan tingkat margin yang fluktuatif, persaingan yang tinggi, jam kerja yang tidak menentu, bahkan selalu berhadapan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah yang cenderung berubah-ubah. Mereka tidak kenal Net Margin, tidak paham inflasi, bahkan tidak mengenal Hari libur, yang mereka tahu adalah bagaimana menjual dan tetap terus berjualan sampai akhir hayat.
Disinilah peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diperlukan. Kehadiran LKM adalah untuk menjadi lembaga intermediary (perantara), dalam lingkup kecil pedesaan. Saat ini LKM tumbuh begitu pesat, disamping adanya BPR dan Lembaga Keuangan Desa yang saat ini telah melayani mereka di tingkat Kecamatan dan Pedesaan. Bahkan Bank Danamon (Danamon Simpan Pinjam) hadir memperketat persaingan dengan BRI dan Bukopin yang telah lebih dulu eksis melalui Swamitra-nya.

Pendekatan yang dilakukan Achsanul Qosasi (AQ) dalam membina LKM dan Pengusaha Mikro lebih dititikberatkan pada ‘kebiasaan masyarakat setempat’. Karena Pengusaha kecil adalah ‘pengusaha yang bekerja berdasarkan kebiasaan dan pengalaman’. Apabila kebiasaan dan pengalaman itu di-ubah, maka akan menimbulkan kebingungan baru yang berakhir pada keputus-asaan. Dengan dasar itulah maka diharapkan agar Pemerintah menciptakan program yang konsisten dan berkesinambungan, sehingga akan muncul ‘kebiasaan’ yang melekat dan terbangun seiring dengan tumbuhnya pengusaha kecil yang akan menjadi Enterprenuer Pedesaan.

Achsanul telah mempelajari sejumlah Program yang diterapkan sejumlah Negara seperti Philipina, Bangladesh dan India. Metode Grameen Bank Aproach yang dipelajari Achsanul beberapa tahun lalu, memang sulit diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, menurut Achsanul, perpaduan antara Grameen Bank (Bangladesh), Credit Union (India,philipina), dan program Koperasi kelompok -tanggung-renteng (Indonesia) dapat dijalankan sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. “Kebiasaan dan beragamnya Adat inilah yang menyebabkan perbedaan keberhasilan (kegagalan) disetiap daerah, sehingga dibutuhkan perbedaan system, perbedaan program dan perbedaan jenis fasilitas.” Ujarnya.

Lahir di Sumenep, Madura, 10 Januari 1966. Putra KH. Baha’udin Mudhary (alm), ahli Metapisika, dan seorang Ulama Besar Madura. Berkarir 15 tahun di Perbankan dan pernah menjadi Director Micro Credit Indonesia (NGO Canada), Project Director Program USDA yaitu perogram pembiayaan untuk pengusaha kecil menengah dan Koperasi yang berkonsentrasi pada Usaha Kecil dan Pertanian. Serta sejumlah pengalaman organisasi dan usaha: Ketua Binagro, Pengurus Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mantan Tim Ahli F-KB DPR-RI, Bendahara Umum PBR, Pengurus PSSI (Direktur Keuangan dan Ketua Komisi Anggaran PSSI), pernah menjadi Direktur Bank Swasta Nasional, Direktur Eksekutif Technopreneur Indonesia dan sebagai Ketua Masyarakat Enterprenuer Indonesia. Saat ini aktif sebagai Presiden Direktur PT Garuda Tani Nusantara (Gatara Group), yaitu suatu Kelompok Usaha yang bergerak dalam Bidang Produksi, Distribusi, konsultasi yang berkonsentrasi pada Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro. Untuk mempermudah pelayanan dan pembinaan tersebut, Gatara Group telah memiliki perwakilan di seluruh Indonesia.

Dalam melakukan pembinaan dan pendampingan usaha, Madura dibuat terpisah dari Kantor Pelayanan Gatara Group di Surabaya (Jawa Timur), karena: ”Madura memiliki system dan budaya usaha yang berbeda yang hanya dapat dipahami oleh orang Asli Madura, termasuk orang Madura yang ada di kawasan pesisir pantura”, katanya. (aq)

DPR Harus Aktif Awasi Transfer Pricing

Jakarta – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI mengusulkan DPR RI lebih aktif melakukan pengawasan, guna mendesak pihak pemerintah lebih serius menangani masalah “Transfer Pricing”. Mengingat banyak perusahaan multinasional yang ada di dalam negeri justru menanggung beban sendiri, padahal seharusnya ditanggung induk di luar negeri.

“Sehingga perusahaan-perusahan tersebut memiliki biaya yang tinggi untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang semestinya tidak dibiayai oleh negara. Akibatnya laba perusahaan menjadi kecil dan otomatis pajakpun menjadi kecil,” kata Achsanul Qosasi, melalui siaran pers-nya, Jum’at (11/2).

Bahkan, kata Achsanul, terkadang negara dibuat rugi, agar bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak. Hal ini harus disikapi dengan serius, supaya kebutuhan negara untuk melayani rakyatnya bisa lebih optimal.

Melalui Partai Demokrat dirinya seringkali meneriakkan kasus “Transfer Pricing” dalam sidang Paripurna DPR-R. Fraksi Partai Demokrat juga sudah meminta Kementerian Keuangan (cq. Dirjen Pajak) untuk membuat direktorat khusus yang khusus menangani “Transfer Pricing”.

Menurut Achsanul, total subsidi APBN 2011 Rp.93 Triliun diperkirakan akan membengkak sebagai akibat dari lonjakan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai angka 100 U$/barrel. Padahal pemerintah melalui Kementerian ESDM, sampai saat ini belum mengambil keputusan terhadap langkah langkah yang seharusnya perlu diambil.

“Seharusnya Kementerian ESDM segera melakukan penghematan pada kendaraan pribadi yang menyerap hampir Rp.28 Triliun. Dimana subsidi harus dikurangi, karena telah menghabiskan 14 juta kiloliter dalam 1 tahun di 2010,” terang anggota DPR RI dari Dapil XI Madura, Jawa Timur ini.

Namun mantan banker ini menambahkan, apabila pembatasan subsidi hanya menghemat kurang dari Rp.5 Triliun, sebaiknya tidak perlu dijalankan. Sebab, dampak ekonomisnya sangat kecil dan hampir tidak dapat dirasakan manfaatnya.

Sementara dampak politis tentunya akan sangat meluas dirasakan masyarakat. Tentu hal ini akan menjadi diskusi public yang ujung-ujungnya akan mendeskreditkan pemerintah juga.

“Kita jangan sampai terjebak dalam memikirkan penghematan atau pengurangan biaya saja. Sementara kita belum maksimal dalam memikirkan tentang peningkatan penerimaan pemerintah (goverment income),” ucapnya. (rud)

AQ : Kader Demokrat Wajib Dukung Pemerintah Daerah

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, anggota DPR RI menghimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat (PD) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Mengingat keberhasilan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah bagian dari kesuksesan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono.

Pernyataan ini diungkapkan Achsanul Qosasi yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) saat ditemui di Sumenep pekan lalu. Achsanul Qosasi menghadiri peresmian Rumah Aspirasi POJUR di Jl. Dipenogoro 71 Karangduak – Sumenep.

“Semua kader Partai Demokrat wajib mendukung kebijakan Gubernur dan Bupati/Walikota. Walaupun ia terpilih dari partai lain yang bukan diusung PD. Termasuk kader yang ada di parlemen, mereka semua sebagai wakil rakyat wajib mendukung,” tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Dihadapan anggota DPRD dari PD di empat kabupaten Madura yang hadir pada peresmian Rumah Aspirasi POJUR. Ia mengatakan, Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden RI mengintruksikan untuk tidak menjadi partai oposisi, namun tetap kritis dalam menyikapi pemerintah.

Menurutnya, semua kader PD harus menjunjung tinggi demokrasi, sebagai langkah meraih simpati rakyat. Supaya partai pemenang ini benar-benar menjalankan aspirasinya, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

“Kader Partai Demokrat, khususnya di Madura dan Jawa Timur pada umumnya, dituntut menghormati siapa pun kepala daerah di Madura. Akan tetapi Partai Demokrat harus tampil kritis dalam menyikapi setiap kebijakan,” ujar Achsanul Qosasi yang saat ini menjabat PLT PD Sumenep.

Ditambahkan olehnya, seluruh kader PD mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk mendukung keberhasilan pemerintah. Terutama dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik untuk mendongkrak target perolehan suara pada pemilu 2014.

“Target kami adalah 30 persen, hal ini cukup realistis dengan perkembangan PD saat ini,” pungkas, anggota DPR RI dari Dapil XI Madura-Jawa Timur ini. (rud)

Achsanul Qosasi Dorong BPWS Lakukan Percepatan

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, Anggota DPR RI Dapil XI Madura, Jawa Timur mendorong Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) lakukan percepatan pembangunan Madura. Terutama dalam pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, pasca pembangunan jembantan Suramadu.

Hal ini disampaikan Achsanul Qosasi yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Sabtu (05/02). Pada acara Launching Rumah Aspirasi POJUR dengan slogan "Bersama Membangun Madura" di Jl. Dipenogoro 71, Karangduak – Sumenep.

“Saya sudah ketemu pengelola BPWS dan saya katakan bahwa tidak ada langkah lain memajukan Madura. Kecuali, pembangunan dilakukan dengan segera dengan peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur,” ujar Achsanul Qosasi yang juga Ketua Umum Gatara.

Menurutnya, pada anggaran APBN 2011 akan ada program pelebaran jalan raya di Madura. Adapun dana yang disiapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp110 miliar. Dimana seluruh jalan utama akan dilebarkan dari ujung Kabupaten Bangkalan hingga ujung Sumenep.

”Program pelebaran jalan utama ini adalah upaya percepatan pembangunan Madura untuk menarik investasi yang lebih besar lagi. Demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Madura yang jumlahnya sudah mencapai 3,5 juta lebih,” pungkas anggota Komisi XI DPR RI ini.

Achsanul Qosasi juga mengatakan kepada BPWS bahwa, tanpa persiapan infrastruktur atau sarana menunjang di Madura. Maka, pembangunan proyek besar Jembatan Suramadu akan sia-sia dan tak bermanfaat.

“Saya bilang sama BPWS, satu tahun keberadaan Jembatan Suramadu belum bisa menggairahkan perekonomian. Jembatan Suramadu hanya berguna mempercepat perjalanan saja. Baik dari arah Madura ke Surabaya dan begitupun sebaliknya,” terang pria kelahiran Sumenep 10 Januari 1966.

Mantan Direktur Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) ini berharap kepada pejabat BPWS mampu menjalankan progam-program di Madura dengan baik. Mengingat pembangunan sarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, hanyalah langkah awal menuju kemajuan seluruh Madura.

“Madura bukan hanya didaratan saja, akan tetapi juga ada daerah kepulauan yang sangat jauh letaknya. Pulau tersebut tersebar menjadi ratusan pulau kecil-kecil yang perlu juga disejahterakan.” tambah Achsanul Qosasi yang juga Bendahara Umum PSSI.(rud)

Achsanul Qosasi Launching Rumah Aspirasi POJUR

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota DPR RI Dapil XI Madura - Jawa Timur, Achsanul Qosasi, Sabtu 5 Februari 2011 jam 14.00 WIB akan me-launching Rumah Aspirasi Rakyat dengan nama “Pojur.” Ruang aspirasi rakyat di Jl. Dipenogoro, Karangduak - Sumenep ini akan dimaksimalkan sebagai upaya menyerap masukan dan saran seluruh masyarakat Madura.

“Kami akan segera melauncing rumah aspirasi rakyat Pojur. Tempatnya komunitas masyarakat Madura menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Achsanul Qosasi,” kata Nasiruddin Abbas, aktivis Tim Pojur yang juga panitia launcing rumah aspirasi Pojur, Kamis (3/02) saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Mantan aktivis HMI itu mengatakan, slogan atau tema yang diusung rumah aspirasi ini adalah “Bersama Membangun Madura.” Dimana slogan tersebut sebagai upaya Bapak Achsanul Qosasi, anggota Komisi XI DPR RI, bersama-sama masyarakat membangun dan memajukan Madura.

“Itulah cita-cita dan harapan Achsanul Qosasi dalam memajukan Madura. Diharapkan setiap aspirasi yang masuk akan diperjuangkan secara gigih dan penuh semangat. Baik perjuangan politik, hukum, sosial ekonomi dan budaya,” terang Nasir biasa koleganya memanggilnya.

Nasir, pria kelahiran Sumenep, 28 Februari 1981 ini juga menambahkan, rumah aspirasi selanjutnya juga akan bergerak pada kegiatan yang ril di masyarakat. Misalnya, program pendampingan sosial, pemberdayaan masyarakat, pelatihan life skill dan manejemen koperasi.

“Lewat program inilah diharapkan peran politik dan sosial Bapak Achsanul Qosasi bisa dirasa secara nyata dan langsung,” jelas Nasir dengan lugas. (rud)

Indriani Yulia Mariska: Tingkatkan Potensi Wisata Sumenep

Sumenep - Bagi Indriani Yulia Mariska, potensi objek wisata Sumenep yang cukup besar, diharapkan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini potensi tersebut, masih belum tergarap maksimal.

Itulah ungkapan, mahasiswa STKIP PGRI Sumenep, salah satu generasi muda yang peduli pada pengembangan pariwisata Kabupaten Sumenep. Gadis berparas ayu ini mengatakan, objek wisata di Kabupaten Sumenep sangat berpotensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan.

“Diharapkan dalam pengembangan, diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana di objek wisata. Serta diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang,” kata Indriani, yang juga aktif di Said Abdullah Institute (SAI) sejak 2008 lalu.

Menurutnya, Objek wisata yang ada diantaranya, Pantai Slopeng, Museum dan Keraton Sumenep, Masjid Jami', Asta Tinggi dan Kerapan Sapi. Selain itu Pantai Lombang, dan Asta Yusuf. Selanjutnya, Makam Anggo Seto dan Upacara Adat Nyadar, Asta Gumuk, Kerajinan Batik, Kerajinan Keris, Kerajinan Ukir-ukiran dan Petani Garam.

“Objek Wisata ini sudah cukup baik untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dalam bentuk pajak maupun retribusi. Apalagi Sumenep memiliki jarak akomodasi objek wisata yang baik, dari aksesbilitas dan atraksi (daya tarik). Tinggal kita jalankan dengan maksimal,” ujar Indri.

Gadis kelahiran 24 Juli 1989 juga berharap kepada pemerintah menyiapkan ruang akomodasi, sarana transportasi yang khusus melayani wisatawan. Terutama yang menuju dan meninggalkan objek wisata. Bahkan juga diperlukan even atau kegiatan di setiap objek wisata.

“Saya juga berharap kepada pemerintahan yang baru bisa membawa Sumenep kedepan lebih maju lagi. Dengan slogan perubahan yang ada, diharapkan pemerintah bisa mengembangkan potensi wisata untuk kesejahteraan rakyatnya,” pungkas Indriani yang ditinggal di Jl. Lentan Merta 15 Karangduak, Sumenep. (rud)

Terdakwa Pelecehan Seksual Anak Divonis Bebas

Keluarga Korban Akan Adukan Majelis Hakim ke KY

Bangkalan – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan mengeluarkan putusan kontroversional terkait kasus sidang pelecehan seksual dengan persetubuhan pada anak di bawah umur. Dimana terdakwa Abd. Gaffar, 45, warga Desa Berbeluk, Kec Arosbaya divonis bebas dari sangkaan persetubuhan pada anak. Putusan ini tentu sangat mengecewakan bagi keluarga korban dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tiga anggota majelis hakim bersepakat membebaskan terdakwa dengan alasan meragukan bukti-bukti yang ada di persidangan. Berdasarkan putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Syaffruddin Ainor Rafiek, majelis hakim meragukan beberapa bukti dan keterangan saksi yang digunakan dalam persidangan, Senin, (20/12).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan mengeluarkan putusan kontroversional terkait kasus sidang pelecehan seksual dengan persetubuhan pada anak di bawah umur. Dimana terdakwa Abd. Gaffar, 45, warga Desa Berbeluk, Kec Arosbaya divonis bebas dari sangkaan persetubuhan pada anak. Putusan ini tentu sangat mengecewakan bagi keluarga korban dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

M. Mardi, 31, kakak ipar korban mengaku sangat kecewa dengan putusan tersebut. Pihak keluarga korban sangat kecewa. Argumen-argumen yang disampaikan hakim banyak yang berbeda dengan pemeriksaan dipersidangan dan cenderung menutup sebelah mata, katanya, Rabu, (22/12).

“Putusan majelis hakim hanya berdasarkan kasat mata saja. Seharusnya hakim bisa mengungkapkan fakta berdasarkan petunjuk yang ada. Kami akan adukan majelis hakim ke Komisi Yudisial biar putusan ini dibatalkan dan majelis hakim yang bersidang diberikan sangsi atau teguran,” ujar Mardi dengan nada kesal.

Menurutnya, Majelis hakim hanya berargumen bukti tidak cukup kuat, karena bukti yang ada sifatnya hanya petunjuk. Padahal dengan petunjuk yang ada, hakim bisa mengorek lebih jauh. Terkait terjadinya pelecehan seksual, dengan mengungkap fakta-fakta terjadinya persetubuhan pada anak tersebut.

Beberapa bukti yang diragukan tersebut adalah kuitansi pembelian cincin emas, buku tamu Hotel Lestari. Keterangan saksi yang juga ikut diragukan adalah keterangan Eko Wahyudi yang bekerja sebagai pegawai Hotel Lestari dan Hasan Basri pihak penjual emas serta seluruh keterangan saksi korban.

Kasus ini telah bergulir sejak awal Agustus lalu. Korban HH, perempuan, 16, warga Desa Berbeluk, Kec Arosbaya melaporkan dirinya di setubuhi tersangka ke Mapolsek Arosbaya. Sebelum kejadian, korban menyatakan hendak pergi ke pasar Desa Berbeluk dan bertemu terdakwa. Korban dibujuk untuk ikut bersama tersangka menggunakan mobil ke pasar.

Namun, terdakwa justru terus mengemudikan kendaraan menuju Bangkalan dan mampir untuk membeli cincin emas. Terdakwa kemudian membawa korban ke sebuah hotel di Surabaya.

Majelis mengakui adanya kuitansi pembelian cincin emas yang pada saat laporan digunakan korban. Namun, keterangan penjual cincin Hasan Basri, dan korban yang menyatakan pembelian dilakukan tanggal 5 Agustus 2010 ditolak mentah-mentah. Majelis meragukan keterangan itu sebab dalam kuitansi cincin emas atas nama korban tertanggal 4 Agustus 2010.

”Keterangan saksi Hasan Basri juga meragukan. Soalnya dia bilang saat membeli cincin terdakwa membawanya ke mobil untuk dicoba di mobil. Masak ada orang beli emas diperbolehkan mencoba di dalam mobil,” ujarnya.

Petunjuk yang mengungkapkan tanggal 5 Agustus 2010 terdakwa check in di Hotel Lestari Surabaya juga tidak digunakan oleh majelis. Majelis juga meragukan buku tamu yang mencantumkan nama terdakwa yang memesan sebuah kamar.

Demikian juga keterangan Eko Wahyudi yang bekerja di hotel yang buku tamunya tercatat nama terdakwa. Keterangan Eko Wahyudi yang mengatakan terdakwa memesan kamar menggunakan identitas KTP serta pencantuman usia terdakwa yang benar mengundang keraguan hakim.

Sementara itu, Sila K. yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum (JPU) saat genting kemarin justru tidak ada di ruang sidang dan digantikan oleh Harry Achmad D.M. Pihak JPU menyatakan pikir-pikir apakah dia hendak mengajukan kasasi.

“Kami akan komunikasikan dengan kajari, kemungkinan akan banding mengingat fakta dan bukti yang kami berikan bisa menjadi petunjuk terjadinya pelecehan seksual dengan persetubuhan pada anak,” pungkas Harry Achmad D.M, Jaksa Penuntut Umum ini. (*/rud)

DPR RI : Pelabuhan Percepat Pengembangan Ekonomi Madura

Pamekasan - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) XI Madura, Jawa Timur, Said Abdullah menyatakan mendukung, rencana Gubernur Jatim Soekarwo membangun pelabuhan internasional di sekitar Jembatan Suramadu sisi Madura, tingkatan ekonomi setempat.

"Jika pembangunan pelabuhan itu selesai akan memberikan 'trickle down effect' yang luar biasa, karena secara otomatis akan ada relokasi industri dari Surabaya dan sekitarnya ke daerah Socah, Bangkalan," kata Said Abdullah, Minggu.

Selain itu, sambung politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, bongkar muat barang yang nantinya akan dapat dimasuki oleh warga sekitar Suramadu dan masyarakat Madura pada umumnya.

Said Abdullah lebih lanjut menjelaskan, pengembangan industri di sekitar Suramadu tidak membutuhkan badan khusus sebagaimana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah Pusat.

Akan tetapi, menurut Said, yang dibutuhkan masyarakat Madura dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonomi di wilayah itu adalah kawasan ekonomi khusus atau zona ekonomi khusus.

"Keberadaan BPWS 'waste time' dan menghabiskan anggaran karena 'out come'-nya selama ini tidak jelas," terang Said Abdullah.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) XI Madura, Jawa Timur, ini juga menyayangkan kebijakan Pemerintah Pusat yang hingga kini masih mempertahankan keberadaan BPWS, walaupun kinerja badan ini tidak jelas dan terkesan jalan ditempat.

Jika pemerintah ingin tetap mempertahankan keberadaan BPWS, ia menyarankan, sebaiknya jajaran pengurus yang ada di dalamnya hendaknya diganti.

"Saya menilai jajaran yang ada sekarang ini tidak punya kompetensi, cenderung jalan sendiri, kurang koordinasi dengan Pemprov dan Pemkab di Madura," kata Said Abdullah, menegaskan.(ant/rud)

La Nyalla: Sang Inspirator Tim “Task Force” KONI Jatim

Kegiatan La Nyalla M. Mattalitti bukan hanya di dunia panggung usaha dan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dirinya juga aktif dalam kegiatan organisasi olahraga. Tepatnya, ia aktif di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur sebagai Wakil Ketua Umum.

La Nyalla adalah inisiator dan ispirator pembentukan tim ”Task Force” atau satuan tugas KONI Jatim, yang dibentuk untuk mempertahankan juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau.

Dirinya langsung ditunjuk untuk mempimpin tim Task Force, dengan menjadi Koordinator. Dimana tim ini terdiri dari kalangan pengusaha yang akan memberikan dukungan penuh kepada atlet, pelatih dan ofisial cabang olahraga yang tergabung di Puslatda Jatim.

”Kalangan dunia usaha telah berkomitmen untuk membantu KONI Jatim, baik tenaga, pikiran maupun pendanaan, agar pada PON 2012 nanti bisa kembali merebut juara umum,” katanya saat pengukuhan tim Task Force (2/11/2010) di Gedung Kadin Jawa Timur.

Tim Task Force beranggotakan sekitar 150 pengusaha yang disebar ke-39 cabang olahraga anggota Puslatda Jatim 100 proyeksi PON 2012. Masing-masing cabang olahraga di-back up, sekitar tiga hingga enam pengusaha.

Tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada para pengusaha tersebut, lebih mengarah pada sisi nonteknis, terutama membantu kebutuhan atlet dan pelatih yang belum tercukupi dari KONI Jatim.

Menurutnya, KONI Jatim sebenarnya sudah memiliki tim monitoring dan evaluasi (monev) untuk masing-masing cabang olahraga puslatda. Keberadaan tim Task Force dibutuhkan untuk memperkuat tugas tim monev tersebut.

“Tim ini merupakan tim bayangan KONI dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jatim, sehingga bisa juga disebut tim 'Konidin'. Mereka bisa jadi obat penghilang pusing bagi atlet agar bisa mempertahankan prestasi emas di PON,” ujar La Nyalla yang juga Ketua Umum Kadin Jatim.

Sebagian pengusaha yang terlibat dalam tim Task Force merupakan pengurus KONI dan pengprov cabang olahraga.

“Saya yakin dengan dukungan dari para pengusaha. Insya Allah akan membantu peningkatan prestasi olahraga nasional, khususnya di Jatim,” tambah La Nyalla. (Syafrudin Budiman).

PDIP Jatim Tolak Beras Impor Masuk Jatim

Surabaya – Ketua DPD PDIP Jawa Timur Drs H Sirmadji Tj menyerukan kepada seluruh pengurus, kader, dan simpatisan partai untuk menolak beras impor masuk Jatim.

"Masuknya beras impor bisa memperpuruk ekonomi petani di Jatim yang sudah surplus produksi beras hingga empat juta ton," ucapnya di Surabaya, Senin.

Ia mengemukakan hal itu terkait tengara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selaku pelabuhan transit beras impor dari Vietnam maupun Thailand pada akhir tahun ini.

Menurut Sirmadji, Provinsi Jawa Timur tidak membutuhkan pasokan beras impor, bahkan Perum Bulog Divre Jatim mencatat stok beras di gudang Bulog masih mencukupi kebutuhan hingga bulan Februari 2011.

"Bahkan, Bulog mengaku kelebihan stok dan masih sempat mengirimkan 98.000 ton beras ke daerah bencana di Wasior, Papua Barat," papar Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu.

Ia menilai bila ada beras impor masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak, maka masyarakat khususnya kader PDIP se-Jatim akan aktif dalam pengawasan distribusi.

"Seruan itu akan diteruskan kepada pengurus DPC PDIP se-Jatim, lalu laporan masyarakat yang diterima masing-masing DPC PDIP itu akan diteruskan kepada pihak berwajib," ucapnya menegaskan.

Ia menambahkan seluruh jajaran PDIP Jawa Timur dan Fraksi PDIP di DPRD Provinsi akan konsisten menolak peredaran beras impor di Jatim.

"Itu karena kebijakan impor beras akan berdampak pada penurunan pendapatan petani karena harga gabah kering giling (GKG) dalam negeri bisa anjlok," tuturnya.

Pada jangka panjang akan menurunkan kualitas kesejahteraan petani serta menimbulkan lingkaran setan baru yang menyebabkan dampak serius terhadap petani.

"Ketika biaya produksi semakin tinggi, sedangkan harga pembelian rendah, maka hal itu akan mendorong para petani untuk alih profesi dan mengonversikan lahan pertaniannya untuk yang lain," katanya.

Dalam pandangannya, impor beras adalah solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang bersifat pragmatis.

"Jika kedaulatan pangan ditegakkan, maka pemerintah seharusnya mulai serius untuk menggarap strategi janka panjang untuk pangan nasional, sehingga kita bisa swasembada beras," ujarnya menambahkan.

Selain itu, PDIP Jatim juga memahami kebijakan peningkatan produksi pertanian tidak semudah membalik tangan, namun kebijakan itu harus didukung kebijakan lintas sektoral dan terbagi dalam tahapan-tahapan yang bersifat jangka menengah dan panjang.

"Tahapan itu bisa dimulai dengan peningkatan subsidi, khususnya terkait menekan biaya produksi petani, seperti subsidi bibit, pupuk, dan sarana produksi, sehingga sedikit demi sedikit dapat meningkatkan kehidupan petani," katanya.(antara/rud)

PMB Jatim: Gerakan Islam Masih Sebatas Doktrin

Surabaya - Sekretaris Majelis Imarah Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PW PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman SIP, menilai gerakan Islam hingga Tahun Baru Islam 1432 Hijriah masih sebatas doktrin.

"Akibatnya, nilai-nilai ke-Islaman di Indonesia mengalami kemunduran. Karena itu, 'Islam Berkemajuan' sudah saatnya dikumandangkan," katanya dalam rilis kepada ANTARA di Surabaya, Rabu.

Dalam rilis menyambut Tahun Baru Islam 1432 Hijriah itu, ia mengatakan pemberantasan korupsi masih jalan di tempat dan tebang pilih, kemiskinan masih menjadi "hantu" setiap hari, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat miskin masih minim.

"Ini saatnya Islam tampil di depan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Pemerintahan yang retorik masih belum bisa menjawab tantangan permasalahan," ucapnya.

Mantan Ketua (Sosial Ekonomi) DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2006-2008 itu menjelaskan "Islam Berkemajuan" adalah Islam yang berwajah struktural (sosial) dan berwajah kultural (kemanusiaan) sebagaiIslam yang moderat dan ramah sesuai Piagam Madinah.

"Gerakan Islam harus bisa membebaskan umatnya, terutama dalam kemiskinan dan kebodohan, karena itu perjuangan Islam jangan hanya simbol semata, namun tetap dalam pijakan bagi persemaian nilai-nilai asasi Islam," paparnya.

Menurut dia, hanya dengan persatuan umat Islam maka umat Islam akan bisa memakmurkan bangsa. "Al-Islam Al-Wathoniyah.

Ia menambahkan, PMB sendiri hadir sebagai partai Islam yang ingin menjawab sinisme sebagian masyarakat terhadap partai politik Islam yang dinilai hanya menjual (simbol) Islam.

"Kami ingin menjadikan Islam sebagai nilai-nilai dalam kehidupan, bukan simbol semata, sehingga Islam yang berkemajuan akan menjadi gerakan kami," katanya. (antara)

Refleksi Tahun Baru Islam. PMB : Saatnya Islam Berkemajuan Dikumandangkan

Surabaya – Nilai-nilai ke-Islaman di Indonesia mulai melemah dan bahkan telah mengalami kemunduran. Oleh karena itu sudah saatnya slogan ”Islam Berkemajuan” terus dikumandangkan. Teologi Islam harus bisa mengajarkan pencerahan dan pembaharuan di segala bidang. Terutama dalam hal pemerintahan, hukum, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Hal ini disampaikan, Syafrudin Budiman, SIP, Sekretaris Majelis Imarah Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PW PMB) Jawa Timur, dalam sebuah rilisnya menyambut Tahun Baru Islam 1432 Hijriah.

”Sudah saatnya di tahun baru Islam, 1 Muharram 1432 H, masyarakat muslim Indonesia bersatu dalam memajukan Islam. Ikut andil dalam perjuangan amar makruf nahi mungkar,” kata Syafrudin, biasa dipanggil kerabatnya.

Ia mengatakan, Pemberantasan korupsi masih jalan ditempat dan tebang pilih. Kemiskinan yang meningkat menjadi hantu setiap hari. Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang minim untuk masyarakat miskin masih berlangsung.

”Ini saatnya Islam tampil didepan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Pemerintahan yang lambat dan masih sebatas retorika, belum bisa menjawab tantangan permasalahan. Umat Islam harus tampil menyelesaikan persoalan yang ada,” ujar Syafrudin yang juga mantan Ketua (Sosial Ekonomi) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2006-2008 ini.

Menurutnya, Islam Berkemajuan adalah Islam yang menjadikan dimensi sosial (berwajah struktural) dan kemanusiaan (berwajah kultural) sebagai tujuan akhir dari proses panjang peribadatan hamba kepada Allah swt. Islam yang moderat dan ramah dalam relasinya dengan kelompok dan komponen bangsa lainnya.

”Gerakan Islam harus bisa membebaskan bagi umat-nya. Terutama dalam kemiskinan dan kebodohan,” pungkas pria kelahiran Sumenep ini.

Syafrudin secara kritis dalam refleksi Muharram hari ini menyatakan, gerakan Islam selama ini masih sebatas doktrin yang dominan. Serta masih lemahnya persatuan di internal umat Islam. Perjuangan Islam jangan hanya simbol semata, namun tetap dalam pijakan bagi persemaian nilai-nilai asasi Islam.

”Dengan persatuan umat Islam kita bisa memakmurkan bangsa, Al- Islam Al-Wathoniyah,” ucapnya.

Syafrudin menambahkan, PMB hadir sebagai partai Islam mencoba secara konsisten menjadikan simbol Islam sebagai instrumen bagi terwujudnya misi Islam secara menyeluruh. Penegasan ini penting, sebab tanpa dikawal makna tidak akan berarti apa-apa.

Selain itu, realitas sejarah juga menunjukan penggunaan simbol-simbol agama yang tidak dikawal makna justru malah hanya akan “memenjarakan” dan “melacukan” Islam itu sendiri.

”PMB Jatim ingin menjawab sinisme sebagian masyarakat terhadap partai politik Islam yang dinilainya hanya menjual (simbol) Islam,” tegas Syafrudin yang juga aktifis 98 ini.

Ditambahkan olehnya, kehadiran gerakan Islam Berkemajuan bersama PMB yang berasas Islam, bukan sekedar “latah”.Akan tetapi, ingin mengusung misi ideal Islam sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah dengan memperhatikan konteks sosial politik yang melingkupinya.(*)

PA GMNI Harus Aktualisasikan Nilal Kebangsaan

Surabaya – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) dituntut harus mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan. Supaya peran aktif PA GMNI bisa menjadi strategis dalam membantu peran membangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Abdul Hafid, Alumni Presedium GMNI periode 2003-2006, saat dihubungi usai pemilihan Ketua Umum dan Sekjen PA GMNI di arena Kongres, Grand City, Surabaya, (28/11). Kongres yang sempat dibuka oleh Wapres Boediono ini bertemakan ”Memperkokoh Negara Pancasila.”

Kongres ini berhasil menetapkan Soekarwo (Gubernur Jawa Timur) menjadi Ketua Umum dan Achmad Baskara (Anggota FPDIP DPR RI) sebagai Sekretaris Jenderal PA GMNI periode 2010-2014. Keduanya terpilih secara aklamasi dan tanpa ada tandingan dari kandidat jadi calon lainnya.

”Harapan kami kepada Ketua Umum terpilih sebagai terbaik Alumni GMNI dapat melaksanakan amanah kongres dengan maksimal,” ujar Abdul Hafid.

Menurutnya, diharapkan Ketua Umum terpilih mampu mengimplementasikan ajaran-ajaran Marhaenisme. Sehingga tercipatanya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur untuk kesejahteraan masyarakat-nya.

Abdul Hafid sebagai kader muda Alumni Presedium GMNI mengatakan, amanah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih adalah menyusun kepengurusan. Dimana waktu yang diberikan paling lama 30 hari setelah Kongres ditutup.

”Penyusunan itu tentunya melibatkan para formatur yang terdiri dari perwakilan PA GMNI Propinisi. Diharapkan aspirasi dari bawah bisa diakomodir demi kemajuan dan langkan PA GMNI di kancah nasional,” terang pria kelahiran Bangkalan ini.

Hafid biasa dipanggil menambahkan bahwa, diharapkan pengurus terpilih bisa mencerminkan kapasitas sebagai seorang kader. Selain itu, diharapkan kongres ini tidak hanya semata-mata memilih orang dan sebatas ceremoni.

”Hasil kepengurusan kongres ini, harus bisa menjalankan cita-cita dan idealisme GMNI itu sendiri secara nyata,” tandas Hafid.

Sebelumnya, Ketua Umum PA GMNI sangat menarik dan banyak muncul nama-nama calon kandidat. Mulai dari politisi sampai birokrat. Sedangkan untuk posisi calon Sekretaris Jenderal PA GMNI banyak muncul dari kalangan alumni muda GMNI.

Diantaranya dari politisi, Achmad Baskara (Mantan Sekjen Presedium GMNI 1996-1999/Anggota DPR RI), Djarot Syaiful Hidayat (Ketua DPP PDI Perjuangan/Ketua PA GMN Jawa Timur 2010-2014), Revi Wahyuni (Mantan Ketua Umum Presedium 03-06/Wakil Sekjen DPP PAN) dan Puan Maharani (Ketua DPP PDI Perjuangan). Selanjutnya dari birokrat Soekarwo (Gubernur Jawa Timur) dan Frans Lebur Raya (Gubernur NTT), selain itu Palar Batu Bara (Ketua Umum PA GMNI 2006-2010) juga ikut mencalonkan lagi.

Sementara untuk kandidat Sekjen PA GMNI muncul nama-nama alumni muda GMNI. Diantaranya, Abdul Hafid (Mantan Presedium GMNI 2003-2006), Jan Prince Permata (Mantan Presedium GMNI 2003-2006), Deni Iskandar (Anggota Presedium PA GMNI 2006-2010) dan Didik P. (Mantan Korda GMNI Jawa Timur 2001-2003/Sekretaris PA GMNI Jawa Timur 2010-2014). (rud)

Kandidat Calon Ketua Umum dan Sekjen PA GMNI Mulai Beredar

Surabaya – Pemilihan Formatur dan Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) mulai menghangat. Banyak muncul nama-nama calon kandidat Ketua Umum, mulai dari politisi dan birokrat. Sedangkan untuk posisi calon Sekretaris Jenderal PA GMNI banyak muncul dari kalangan alumni muda GMNI.

Diantaranya dari politisi, Achmad Baskara (Mantan Sekjen Presedium GMNI 1996-1999/Anggota DPR RI), Djarot Syaiful Hidayat (Ketua DPP PDI Perjuangan/Ketua PA GMN Jawa Timur 2010-2014), Revi Wahyuni (Mantan Ketua Umum Presedium 03-06/Wakil Sekjen DPP PAN) dan Puan Maharani (Ketua DPP PDI Perjuangan). Selanjutnya dari birokrat Soekarwo (Gubernur Jawa Timur) dan Frans Lebur Raya (Gubernur NTT), selain itu Palar Batu Bara (Ketua Umum PA GMNI 2006-2010) juga ikut mencalonkan lagi.

Hal ini disampaikan Abdul Hafid, Mantan Presedium GMNI 2003-2006, saat ditemui di sela-sela arena Kongres II PA GMNI, di Grand City Surabaya, Jum’at malam (26/11).

“Itulah nama-nama yang muncul dan beredar di arena kongres. Peserta yang datang dari seluruh Indonesia bisa memilih kader terbaik GMNI untuk memimpin Ketua Umum dan Formatur PA GMNI yang baru nantinya,” ujar Hafid, Alumni GMNI Surabaya itu.

Menurutnya, kandidat terpilih kedepannya bertugas menyusun kepengurusan dan menjalankan amanah dan mandat kongres. Dimana hasil kongres tersebut berisikan tentang sebuah ajaran ideologi Marhaenisme yang dapat di masyarakatkan untuk kesejahterakan masyarakat.

“PA GMNI diharapkan bisa tampil di kancah nasional dalam konteks memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan,” terang kader muda progressif ini.

Sementara untuk kandidat Sekjen PA GMNI mendatang, mulai tampil nama-nama alumni muda GMNI. Diantaranya, Abdul Hafid (Mantan Presedium GMNI 2003-2006), Jan Prince Permata (Mantan Presedium GMNI 2003-2006), Deni Iskandar (Anggota Presedium PA GMNI 2006-2010) dan Didik P. (Mantan Korda GMNI Jawa Timur 2001-2003/Sekretaris PA GMNI Jawa Timur 2010-2014).

Nama-nama ini disampaikan oleh Mangasi Tua Purba, Peserta/Delegasi PA GMNI Kota Siantar Simalungun, ketika di temui selesai acara pembukaan Kongres II PA GMNI di Grand City Surabaya.

“Itulah nama-nama calon sekjen yang beredar di arena Kongres. Namun, yang paling layak dan memiliki kompetensi adalah Abd Hafid (Mantan Presedium GMNI),” ujar Mangasi yang juga anggota KPUD Kota Siantar Simalungun ini.

Mantan Presedium GMNI 2003-2006 hasil kongres Medan ini mengatakan, kemampuan Hafid dinilai lebih dari kandidat Sekjen lainnya. Mengingat kapasitas beliau yang cerdas, taktis dan diplomatis, sehingga sosok dirinya dibutuhkan pada kepengurusan PA GMNI mendatang.

“Saya yakin dia yang paling berpeluang dan layak menjadi Sekjen PA GMNI kedepannya,” tegas Mangasi.(rud)

Said Abdullah Turba Gelar Serap Aspirasi

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

MH. Said Abdullah selama dua hari akan melakukan turba (turun ke bawah) menggelar serap aspirasi masyarakat Sumenep dan Pamekasan. Acara ini dalam rangka menerima masukan dan keinginan harapan dari masyarakat bawah pada 13-14 November 2010.

Hal ini disampaikan MH. Said Abdullah, anggota DPR RI, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil XI Madura Jawa Timur, saat dihubungi Jum’at (12/11).

”Kami akan menggelar serap aspirasi masyarakat di Sumenep dan Pamekasan. Sebuah kegiatan rutin kedewanan untuk mendengar keluh, kesah dan harapan rakyat secara langsung,” ujar Said Abdullah, anggota Komisi VIII.

Ia mengatakan, aspirasi ini akan menjadi evaluasi dan masukan, dalam perencanaan program-program pemerintah pusat. Diharapkan setiap keinginan masyarakat bisa terlaksana dan terealisasi untuk pembangunan dan kesejahteraan.

”Dalam setiap forum serap aspirasi akan mengundang semua kalangan masyarakat. Mulai dari tokoh masyarakat, aktivis LSM, pengusaha, organisasi mahasiswa, dan pengasuh pondok pesantren,” kata pria yang menjadi inspirator generasi muda ini.

Menurutnya, sesuai rencana agenda dirinya dan serap aspirari nanti akan dipusatkan di empat titik. Pada hari Sabtu,13 November 2010 jam 09.00 WIB dilaksanan di Hotel Suramadu, Sumenep. Selanjutnya di hari yang sama pukul 15.00 WIB bertempat di Kecamatan Pragaan.

Sedangkan, pada Minggu 14 November 2010 jam 09.00 WIB dilaksanakan di Gedung DPRD Sumenep. Selanjutnya pada malam harinya tepat jam 19.30 WIB acara dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan.

Perlu diketahui khusus serap aspirasi Said Abdullah, anggota FPDIP DPR RI, juga melibatkan sejumlah anggota FPDIP DPRD Sumenep dan anggota DPRD Jawa Timur. Dimana untuk mengetahui kemungkinan adanya program dari pemerintah propinsi dan pusat yang dialokasikan ke Sumenep.

Ketika ditanya agenda selain serap aspirasi? Said Abdullah mengatakan, agenda lainnya adalah pemberian bantuan sosial dan pendidikan untuk anak Yatim Piatu.

”Kegiatan sosial ini juga dalam rangka peningkatan kepedulian sosial bagi sesama. Apa yang menjadi langkah kita, akan menjadi amal dan doa, selama kita ikhlas dan meyakini perjuangan kita,” terang Said Abdullah yang saat ini menjabat Ketua Umum Alumni SMA Negeri 1 Sumenep. (rud)

PDIP Jatim: Permendag 39/2010 Ancam UKM

Surabaya - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Drs Sirmadji Tj. menilai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 39 Tahun 2010 akan mengancam industri kecil-menengah atau usaha kecil menengah (UKM).

"Karena itu, kami berharap pemerintah mencabut Permendag 39/2010, karena peraturan itu menggiring proses de-industrialisasi nasional yang mengancam UKM-UKM secara nasional," katanya di Surabaya, Selasa.

Ia mengemukakan hal itu menanggapi peraturan baru Permendag Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi oleh Produsen yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2011.

Menurut Sirmadji, kebijakan yang merupakan penyederhanaan Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) itu akan berpotensi terhadap menyempitnya lahan pasar yang dimiliki UKM.

"UKM-UKM yang selama ini melakukan produksi massal akan semakin tergerus dengan beredarnya barang jadi yang diimpor secara langsung oleh produsen besar," paparnya.

Ketika pasar dalam negeri dibanjiri produk impor ilegal dari China, maka produk dalam negeri pun telah terdesak dan tak mampu bersaing karena murahnya produk China tersebut.

"Apalagi, kalau sekarang ada impor barang jadi yang justru dilegalkan," ucap politisi senior PDI Perjuangan Jawa Timur itu.

Ia mencontohkan industri garmen nasional yang sedang gencar memproduksi batik, namun pemerintah justru gagal mengendalikan peredaran impor batik ilegal dari China yang akhirnya mempersempit pasar batik nasional, karena produk murah dari China tersebut.

"Alih-alih gagalnya pengendalian impor ilegal, pemerintah malah melegalkan impor yang dilakukan para produsen. Itu merupakan kebijakan yang justru akan mengancam pembangunan industri nasional," ujarnya menegaskan.

Tidak hanya itu, menurunnya pasar barang jadi dari industri nasional yang kalah bersaing dengan produk impor nantinya akan bersinggungan dengan keberadaan para pekerja.

"Secara perlahan industri-industri nasional akan melakukan rasionalisasi terhadap jumlah para pekerjanya. Apakah itu kebijakan pro poor, pro job, dan pro growth," katanya.

Dalam pandangannya, kebijakan perdagangan Indonesia saat ini sudah terlalu liberal, padahal Indonesia dapat belajar kepada negara-negara kelas menengah lainnya yang menyelamatkan produk lokalnya terlebih dahulu sebelum memberlakukan pasar bebas.

"Kebijakan protektif itu sudah umum dilakukan dalam bagian desain besar menyelamatkan perindustrian nasional serta memberikan jaminan pasar produk-produk lokal. Jangan mau didikte negara lain," tuturnya menegaskan.(*/rud)

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH : Istiqomah Sebagai Dosen Hingga Menjadi Guru Besar

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP

Pemerhati Sosial Politik dan Media

Agus Yudha Hernoko, adalah pria sederhana yang lahir di salah satu pelosok desa di Madiun, Jawa Timur. Sejak usia dini Agus Yudha kecil biasa, bermain di sawah dan mandi di sungai bersama-sama teman-teman-nya. Dirinya juga sering bermain petak umpet, kelereng dan bahkan kuda-kuda-an dari batang pisang. Sebuah permainan lampau di masyarakat mataraman.

Tiada pernah terbayangkan kalau besar nanti, ia akan menjadi dosen dan bahkan Guru Besar Ahli Hukum Perdata. Apalagi mempunyai keinginan menjadi Profesor di Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, yang terkenal dan terbaik di Indonesia. Kampus ini adalah tempat, ia mengabdi selama 20 tahun lebih sebagai pendidik.

Agus Yudha yang sederhana ini lulus Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kare I Madiun tahun 1978 dan menyelesaikan di SMPN IV Madiun tahun 1981. Selepas keluar SMAN 1 Madiun tahun 1984, dirinya menginjak tanah kota Surabaya dan kuliah sebagai mahasiswa FH Unair Surabaya.

Setelah lulus di FH Unair Surabaya tahun 1988, secara difinitif Agus Yudha diangkat menjadi dosen. Sebagai dosen tetap FH Unair Surabaya tahun 1990, ia mengajar mata kuliah Hukum Perdata (1990-sekarang) dan Hukum Perikatan (1990-sekarang). Ia juga saat ini mengajar Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan (1999-2002) dan Hukum Lembaga Jaminan (2000-2002). Selain itu Agus Yudha mengajar mata kuliah Perbuatan Melanggar Hukum (2003), Hukum Kontrak (2009-sekarang) dan Teknik Perancangan Kontrak (2000-sekarang).

Sebagai dosen dan mantan Ketua Departemen Hukum Perdata FH Unair (2007-2009), Agus Yudha tidak pernah mengeluh dan selalu istiqomah sebagai tenaga pendidik. Walaupun katanya, ia pernah digaji 50 ribu rupiah sebagai dosen saat pertama kali mengajar tahun 1990. Semua pekerjaan baginya selalu mulia dan seperti air mengalir saja. Tidak terencana dan berjalan apa adanya.

“Pada prinsipnya dimana kita berada, apapun pekerjaannya yang paling penting adalah komitmen, tanggungjawab dan menjalaninya sebagai ibadah. Insya Allah menjadi berkah nantinya,” kata pria kelahiran Madiun, 19 April 1965.

Saat ini dirinya juga mengajar sebagai dosen Program Pasca Sarjana Unair Surabaya. Tepatnya di Magister Hukum Bisnis dengan mata kuliah Hukum Jaminan dan Perkembangan Hukum Jaminan. Selain itu juga mengajar di Magister Kenotariatan (MK) pada mata kuliah Teknik Perancangan Kontrak (Contract Drafting), Hukum Perjanjian, Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan.

Sebagai Guru Besar penguji Program Doktor dengan Mata Kuliah Penunjang Desertasi (MKPD) dan Ko-promotor (S3) Program Pasca Sarjana Unair (2008-sekarang). Agus Yudha sudah merasakan dan terbiasa dengan asam-manis, pahit getir dan susah payah sebagai dosen. Dirinya saat ini juga menjabat Ketua Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum (2009-sekarang) dan Ketua Program Studi (S2) Magister Sains Hukum dan Pembangunan (2009-sekarang) Unair Surabaya.

“Awalnya, pekerjaan saya sebagai dosen dipandang sebelah mata. Namun menurut saya pekerjaan dosen adalah mulia. Buktinya saya sudah 20 tahun mengabdi dan sudah mencapai puncak tertinggi sebagai dosen,” katanya saat ditemui di ruang kerja-nya di Jl. Darmawangsa, Kampus B Program Magister Ilmu Hukum, Unair Surabaya.

Direktur Yudhistira Law Research dan Information Center (1998-sekarang) mengatakan, apapun pekerjaannya. Kalau kita nikmati apa yang diberikan Allah SWT, semuanya bagian dari kegembiraan. “Sebelumnya tawaran dari lainnya selalu ada. Akan tetapi rasanya lebih berarti kalau saya bekerja di komunitas yang membesarkan saya,” ujar pria berkacamata ini.

Agus Yudha berharap pada puncak akhir karirnya, ingin terus mengabdi pada dunia pendidikan, dengan membesarkan Unair Surabaya. Tempat di mana sebelumnya dulu ia juga dibesarkan. Ahli spesialisasi hukum kontrak ini menginginkan, Unair bias menjadi kampus terbesar di Indonesia pada umumnya dan pada khusus-nya FH Unair tetap selalu menjadi yang terbaik di Indonesia dan bahkan Asia Tenggara.

“Kami berharap bisa melahirkan akademisi muda yang hebat-hebat yang bisa di andalkan di dunia internasional. Terutama dalam bidang hukum dan perundang-undangan,” terang dosen berpangkat Pembina Muda/IV C ini.

Sebagai dosen dirinya sangat bangga melihat mantan mahasiswa-mahasiswa-nya hari ini sudah banyak menjadi orang sukses. Ada yang sudah jadi Bupati, anggota DPR-RI/DPRD, Jaksa, Hakim dan Pengacara terkenal. Selain itu, ada juga yang sukses dan berhasil menempati pos-pos strategis di perusahaan BUMN dan swasta nasional.

“Saya sangat bangga dengan keberhasilan anak didik dan mahasiswa lulusan FH Unair. Mereka sukses setelah melaksanakan kapasitas dan kopetensinya masing-masing,” pungkas dosen yang sudah melahirkan puluhan karya tulis ilmiah. Baik yang sudah terpublikasi maupun non publikasi.

Guru Besar Ahli Spesialisasi Hukum Kontrak

Saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Perdata pada tanggal 1 Mei 2010 Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH., membacakan naskah berjudul “Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak” (Upaya menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan).

Ahli spesialisasi Hukum Kontrak ini mengatakan, dalam rangka pembangunan ekonomi bisnis nasional, diperlukan situasi yang berlangsung kondusif, yaitu efisien dan profit. Tentunya, perlu bingkai aturan main yang komprehensif, terutama melalui penerapan azas proporsionalitas, dalam kontrak bisnis.

“Hukum bisnis idealnya seperti itu dan jika dalam hubungan bisnis dikemudian hari terjadi konflik dan atau salah satu pihak wanprestasi. Biasanya hal itu akibat dari kontrak bisnisnya yang tidak proporsional. Karena itu kalau kontrak bisnis-nya baik, maka bisnis itu akan menjadi baik pula,” terang Agus Yudha yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (GAPEKSI) Jawa Timur.

Menurutnya, persoalan perdebatan tentang keseimbangan dan ketidakseimbangan berkontrak sudah waktunya untuk ditinggalkan, khususnya dalam kontrak bisnis (komersial). Sehingga masalah posisi para pihak yang berkontrak seharusnya perlu dikaji secara jernih, terutama pada struktur hubungan dan bangunan azas-azasnya.

Hubungan kontrak itu seharusnya ditekankan sesuai proporsinya dengan mengetengahkan prinsip-prinsip universal seperti itikat baik, transaksi dan adil dan jujur, tanpa sesuatu yang disembunyi-sembunyikan. Dengan demikian maka perbedaan kepentingan diantara para pihak dapat diatur melalui mekanisme pembagian beban kewajiban secara proporsional, terlepas berapa proporsi hasil akhir yang diterima para pihak.

”Problematik itulah merupakan tantangan para yuris untuk memberikan jalan keluar terbaik demi terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan para pihak. Jadi win-win solution contract, yang disatu sisi memberikan kepastian hukum dan disisi lain memberikan keadilan,” kata Dewan Pertimbangan DPD Gabungan Kontraktor Indonesia (GAKINDO) Jawa Timur ini.

Ia menjelaskan, pemahaman terhadap materi kontrak secara komprehensif berkorelasi secara signifikan dengan proses penyusunan kontrak (contract drafting). Bagaimana para pihak menuangkan maksud dan tujuannya, dalam sebuah rancangan kontrak (draft contract), yang merupakan suatu upaya yang sistematis dan komprehensif.

Tentunya untuk dapat membuat (merancang) kontrak yang baik dibutuhkan kepiawaian khusus terhadap aspek-aspek hukum kontrak, serta materi kontrak yang bersangkutan. Kemampuan merancang kontrak tersebut hanya dapat dikuasai oleh seorang perancang (drafter) yang sudah terlatih dan memiliki jam terbang tinggi.

”Hal ini mengingat membuat kontrak termasuk bidang “skill” dan “arts”, keahlian yang dibingkai dengan pengetahuan yang profesional. Sehingga sangat ditentukan oleh proses pematangan yang membutuhkan waktu dan pengalaman,” kata Agus Yudha pendiri (LKA-NUSA) Lembaga dan Kajian Advokasi ”Nurani Bangsa Indonesia.”

Katanya, Eksistensi hubungan kontraktual para pihak pada dasarnya ditentukan oleh proses awal penyusunan kontrak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kontrak yang telah dibuat tersebut dalam perjalannya mengalami kegagalan, problem, kendala serta hambatan. Perlu dipahami pada dasarnya tiada satu kontrak pun yang sempurna, oleh karena itu ada baiknya suatu kontrak, terlebih yang bersifat masal dan jangka panjang, senantiasa di “up date” agar mampu mengakomodir kebutuhan para pihak.

Untuk itu perlu dipahami beberapa aspek sentral dalam suatu kontrak. Kontrak sebagai suatu proses sistematis dari awal sampai akhir harus diupayakan berjalan pada “rel” atau bingkai hak dan kewajiban yang ditentukan dan dimaksudkan para pihak. Dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu proses perancangan kontrak serta review kontrak. Dua hal ini dapat dijadikan semacam tolok ukur hubungan kontraktual para pihak.

Berikut ini terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan kontrak. Antara lain, pemahaman latar belakang transaksi, mengenali dan memahami para pihak, mengenali dan memahami obyek transaksi. Selain itu, menyusun garis besar transaksi serta merumuskan pokok-pokok kontrak, dasar hukum, penguasaan bahasa hukum, interpretasi, kemampuan bernegosiasi, dan ketrampilan menyusun kontrak.

Agus Yudha menerangkan bahwa, dalam merancang atau menyusun kontrak diperlukan pemahaman terhadap anatomi kontrak serta substansi kontrak. Meskipun tidak ada keharusan mengenai format/bentuk kontrak seperti apa yang harus dibuat oleh para pihak, namun dengan memahami anatomi/outline serta substansi kontrak akan menghasilkan kontrak yang sistematis, logis dan komprehensif.

”Perancangan kontrak yang sistematis, logis dan komprehensif, serta mengikuti alur proses bisnisnya akan mengeliminir potensi sengketa. Sehingga lebih lanjut akan mendukung iklim bisnis yang kondusif (profit),” pesan Agus Yudha, Konsultan tidak tetap PT PLN (persero) Jawa Timur (2002-sekarang).(*)