Tak Digubris Panwaslu, PMB Wadul Bawaslu

Ditulis oleh sindo jatim
Friday, 17 April 2009

SURABAYA – (SI) – Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur wadul ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta. PMB merasa laporan kecurangan yang terjadi di Kecamatan Masalembu, tidak digubris Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumenep.

Sekretaris PW PMB Jatim Safrudin Budiman mengaku jajarannya menemukan beberapa kecurangan. Diantaranya, Ali bersama istrinya melakukan penyontrengan dua kali, yakni di TPS 1 Desa Masalima dan TPS 2 Desa Masalima.

Kecurangan serupa juga terjadi di TPS 20 Desa Sukajeruk. Sedang di TPS 02 Desa Masalima tengara kecurangan salah satu anggota KPPS melakukan arahan kepada pemilih di bilik suara untuk menyontreng salah atu partai. “Kecurangan ini kami sampaikan H plus satu, baik ke Panwas maupun KPU Sumenep. Tetapi, laporan kami tak mendapat respon,” ujarnya di kantor KPU Jatim, kemarin.

Menurutnya, selain itu, beberapa tengara kecurangan yang ditemui PMB Jatim diantaranya, terjadi pula di Desa Karamian, Kecamatan Masalembu indikasi surat suara yang tidak disampaikan ke pemilih. Dari 3.153 pemilih yang terdaftar di DPT, hanya sekitar 1.000 orang yang datang.

Selain itu, ada beberapa anak dibawah umur yang turut menyontreng. Padahal mereka masih berumur 14 tahun dan duduk di bangku Tsanawiyah. Karena itu, PMB meminta kepada Panwaslu untuk melakukan pemilihan ulang di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu tersebut. “ Ada lima anak yang dibawah umur yang melakukan penyonrengan,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Panwalu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan, tiga hari ini tidak cukup untuk melakukan pemprosen. Karena TKP berada di kepulauan. Sehingga, yang menangani Panwas kecamatan.

Dekati Konstituen dengan Pijat Gratis

Senin, 02 Maret 2009

MOJOKERTO, JATIM - Berbagai macam cara dilakukan caleg untuk mendekati masyarakat. Sebagaimana dilakukan caleg dari Partai Matahari Bangsa (PMB) Kota Mojokerto, Muhammad Hasymi Munahar, yang melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah dengan memberikan layanan pijat refleksi gratis.

Hasymi, panggilan akrab caleg DPRD Kota Mojokerto nomor urut satu dapil dua Kecamatan Magersari ini, mengaku tidak memasang atribut kampanye di jalan-jalan. Walaupun memiliki nomor urut satu, akan tetapi Hasymi tidak mempunyai cukup biaya untuk melakukan kampanye.


“Lebih baik bersosialisasi lewat pijat ini mas,” kata Hasymi yang ditemui di salah satu rumah warga, Senin (02/03).

Sejak awal Januari lalu, Hasymi melakukan aktivitas itu dengan memberikan layanan pijat ini dari rumah ke rumah. Dari hitungannya, sudah ada sekitar 700 orang yang telah ia pijat. Setiap selesai memijat, Hasymi akan menyerahkan selembar kalender yang bergambar dirinya.

Dengan cara seperti itu, Hasymi berharap para warga yang telah merasakan pijatannya tidak melupakan jasa baiknya, dan pada tanggal 9 April mendatang akan memilihnya.

Hasymi menargetkan, sampai pada pemilu nanti, akan ada 1500 orang yang akan dipijit. Dengan harapan, sosialisasi dan kampanye yang dilakukan bisa menyeluruh di dapilnya.

Awalnya, Hasymi meminta imbalan sebesar Rp 10 ribu sekali pijat. Akan tetapi karena jarang yang berminat, akhirnya ia menggratiskan jasa pijatnya itu.

“Akan tetapi untuk orang yang di luar dapil saya, tetap saya tarik sebesar Rp 35 ribu sekali pijat,” kata Hasymi yang sudah menekuni ilmu pijat-memijat sejak SD ini.

Hasymi yakin, cara kampanye yang dilakukannya lebih efektif daripada memberikan lembaran rupiah yanhg sering dilakukan caleg-caleg lain. Dengan metode seperti ini, ayah dua anak ini optimis bisa duduk di kursi DPRD Kota Mojokerto.

Meskipun memberikan layanan gratis, tak jarang ia ditolak oleh warga yang tidak berkenan untuk dipijat. Akan tetapi, hal ini tidak melunturkan niatnya untuk terus melakukan sosialisasi dengan cara ini.

“Ada yang mengaku tidak suka pijat, atau mungkin tidak cocok dengan induk partai saya. Akan tetapi saya tetap akan berjuang untuk masuk di gedung DPRD,” kata Hasymi optimis. -kp008

M. Syafiuddin - Kabarpemilu.com

PMB Target 10 Besar Perolehan Suara Pemilu 2009

Rabu, 25 Maret 2009

JAKARTA - Partai Matahari Bangsa menargetkan masuk 10 besar perolehan suara dalam Pemilu Legislatif sekaligus menjadi target pencapaian menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 8 Juli mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua PMB Imam Addaruqutni dalam orasi kampanye perdana PMB di lapangan Blok S Jakarta Selatan, Rabu (25/3).

Menurut Imam, untuk mencapai target tersebut PMB akan melakukan kampanye keliling dengan hiburan yang tidak membuat stres warga masyarakat akibat situasi politik saat ini.

Dalam orasinya Imam juga mengatakan partainya bukan partai Islam tetapi hanya berazaskan Islam. PMB adalah juga partai nasionalis. Untuk menarik massa, PMB mengusung perubahan di sektor ekonomi dan sosial.

Menyinggung slogan sembako yang digulirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut Imam, hal itu dianggapnya mustahil dan berlebihan, karena rakyat sendiri tidak memiliki penghasilan.

Kampanye PMB yang dihadiri ratusan kader dan partisipan dengan antusius mengikuti jalannya kampanye meskipun terik matahari terasa menyengat. -kp009

Y. Rachmat - Kabarpemilu.com

Raih Target, PMB Usung Dien Jadi Capres

Senin, 23 Maret 2009

PADANG - Ketua Umum DPP Partai Matahari Bangsa (PMB), Imam Addaruqutni mengatakan, jika partainya meraih target tujuh persen suara di pemilu legislatif, dipastikan partainya akan mengusung Dien Syamsuddin sebagai calon presiden.

“Sementara PMB belum membidik koalisi karena kami fokus pada pencapaian target tujuh persen suara nasional. Kalau ini tercapai, kami akan usung capres sendiri,” kata Imam, Senin (23/3), usai kampanye akbar PMB di Lapangan PJKA Kota Padang.

Imam menegaskan, secara nasional PMB menargetkan 7 persen suara atau setara 35 kursi DPR RI. Namun, bila tidak mencapai target, PMB siap berkoalisi. Ia tidak menyebutkan siapa partai yang akan diajak untuk berkoalisi.

”Persoalan PMB berkoalisi dengan siapa nanti dibicarakan. Partner koalisi, bagi kami harus berdasarkan tiga prinsip, ideologi sama, program sama, serta ada agenda dari partai bersangkutan yang perlu cepat direalisasikan, seperti penanggulangan pengangguran,” jelas Imam.

Kampanye terbuka oleh Partai PMB hari ini sepi massa. “Pendukung kami sedikit yang hadir di sini karena tidak dikondisikan. Semuanya dibiarkan sepeti air mengalir,” kata Jurkam Daerah, Atri Tanjung.

Hadir sebagai juru kampanye, selain Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB Imam Addaruqutni, juga hadir Ketua DPP PMB, Endang Sirtana, Ketua DPW Sumbar Syahrudji Tanjung serta caleg PMB untuk DPRD Sumbar Ki Jal Atri Tanjung. Selain itu, hadir juga sejumlah caleg baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. -kp009

Adrian Tuswandi – kabarpemilu.com

Muhammadiyah Keluarkan Pernyataan Sikap Pemilu 2009

Beranda | PEMILU
Senin, 30 Mar 2009

Malang - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan lima poin penting yang dituangkan dalam pernyataan sikap terkait Pemilu 2009, baik legislatif maupun pemilu presiden.

Pernyataan sikap yang dikeluarkan di Malang, Jawa Timur, Senin, itu, ditandatangani Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin dan Sekretris Umum Drs. H.A. Rosyad Sholeh.

Lima poin pernyataan sikap tersebut, pertama adalah segenap partai politik, elit politik dan berbagai pihak hendaknya secara bertanggung jawab menjadikan pemilu sebagai proses demokrasi yang sehat dan beradab.


Pemilu jangan dijadikan perjuangan kekuasaan belaka dengan mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.

Kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, Pengawas Pemilu dan pihak terkait lainnya, harus jujur dan sungguh-sungguh serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, bebas, jujur dan adil.

Ketiga, mengajak warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak politiknya secara cerdas dan kritis, sesuai hati nurani yang disertai sikap dewasa dalam menerima hasilnya.

Keempat, segenap warga negara yang memiliki hak pilih hendaknya memilih para wakil rakyat yang memiliki rekam jejak akhlak dan prestasi yang baik, jujur, terpercaya serta mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan diri sendiri, partai atau golongan.

Serta kelima adalah, segenap penyelenggara negara, kekuatan politik dan komponen bangsa melakukan perenungan dan instrospeksi diri. Jadikan pemilu dan aktivitas politik untuk kepentingan penyelamatan nasional, revitalisasi reformasi dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju serta berdaulat.

"Saya secara pribadi prihatin dengan perkembangan kampanye pemilu menjelang hari H, sebab masih ada kericuhan antarpendukung parpol, bahkan ketidaksiapan penyelenggara pemilu ini," kata Din Syamsudin usai penyampaian pernyataan Muhammadiyah terkait Pemilu 2009 di University Inn Malang.

Namun, Din tetap berharap, pelaksanaan Pemilu 2009 tetap aman dan damai, agar biaya pemilu yang cukup mahal itu tidak tercederai oleh ketidakarifan dan ketidakadilan.

"Kalau sampai sekarang masih ada kekurangan, harus segera diperbaiki secepat dan secermat mungkin, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan masyarakat juga tidak kecewa yang akhirnya membuahkan apatisme politik," katanya menegaskan.

Endang Sukarelawati
http://antarajatim.com/index.php?ref=disp&id=9278

PMB Jatim Perjuangkan Reformasi Agraria

Beranda | PEMILU
Rabu, 01 Apr 2009

Surabaya - Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur akan memperjuangkan "land reform" (reformasi agraria) yakni negara menyediakan tanah untuk petani demi kesejahteraan petani.

"Reformasi agraria itu menjadi salah satu perjuangan PMB," kata juru kampanye (jurkam) PMB Jatim, Syafruddin Budiman SIP, di Surabaya, Rabu.

Menurut cicit dari almarhum KH Mas Mansur (mantan Ketua PB Muhammadiyah dan pendiri PW Muhammadiyah Jatim) itu, PMB lahir karena keterpurukan bangsa, karena itu PMB akan berihtiar untuk menyelesaikan persoalan bangsa.


"PMB lahir untuk menjadi penyelesaian masalah dan bukan menjadi masalah. Insya-Allah jika PMB menang, maka persoalan bangsa akan segera dituntaskan, baik masalah pendidikan, kesehatan, pertanian, kemiskinan, pemberantasan korupsi dan kesejahteraan sosial," katanya.

Perjuangan untuk reformasi agraria itu pun ditegaskan Ketua Umum PP PMB drs. Imam Addaruqutni, MA, saat kampanye terbuka di Lapangan Desa Kartoharjo, Kabupaten Nganjuk (31/3).

"Ketua Umum PMB Pusat itu menilai petani harus memiliki hak pengelolaan tanah untuk kemakmuran petani, jangan sampai tanah jutaan hektare hanya dikuasai segelintir orang di negeri kita," katanya, mengutip Imam Addaraquthni.

Oleh karena itu, Imam Addaraquthni yang juga mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu berjanji akan memperjuangkan undang-undang yang peduli dan melindung petani di parlemen, sehingga tidak ada lagi petani yang merugi.

Edy M Yakub
http://antarajatim.com/?ref=disp&id=9350

PMB Kampanye Serba 18 di Kota Pasuruan

Senin, 30 Mar 2009

Surabaya - Partai Matahari Bangsa (PMB) akan menggelar kampanye dan pawai keliling kota menghadirkan caleg DPR RI dan DPRD dengan tema "Serba 18" di Kota Pasuruan, Jatim, Selasa (31/3).

"Serba 18 itu disesuaikan dengan nomor urut partai. Kami akan menggelar pawai dengan menggunakan 18 sepeda, 18 sepeda motor, 18 becak, 18 andong dan 18 mobil," kata Delfri Yusransyah Daz, salah seorang caleg PMB untuk DPRD Jatim di Surabaya, Senin.

Ia menjelaskan, pawai keliling kota yang dimulai dari depan Masjid Raya Mandaran Rejo mulai sekitar pukul 10.00 itu akan berakhir di gedung BK Husada di Jalan Panglima Sudirman yang dilanjutkan dengan dialog.


"Kami akan menggelar dialog dan tumpengan di atas tikar bersama dengan masyarakat. Kami memformat kampanye ini benar-benar merakyat," kata salah seorang pengurus PMB Jatim yang juga mantan wartawan itu.

Pada kampanye yang akan dihadiri caleg DPR RI Daerah Pemilihan II Jatim, Mohammad Suryanto dan seluruh caleg lokal itu, PMB juga menghadirkan grup hadrah Al Banjari, yang selama ini tumbuh subur di lingkungan warga NU.

"Kami tidak membeda-bedakan antara NU dengan Muhammadiyah. Pokoknya yang penting Islam dan untuk kemajuan Islam. Kami tidak mengenal dikotomi seperti itu. Karena itu kami mengakomodasi kesenian hadrah juga," katanya.

Pada saat pawai, semua caleg akan menggunakan sepeda motor, termasuk becak dan andong untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat calon pemilih.

"Kami betul-betul ingin menunjukkan kedekatan kami dengan masyarakat. Keberadaan partai kami ini memang ingin memperjuangkan kepentingan rakyat," katanya.

Masuki M. Astro
http://www.antarajatim.com/?ref=disp&id=9289

Caleg PMB Jatim Tantang Caleg DPR se-Indonesia

Selasa, 17 Mar 2009

Surabaya - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur untuk DPR RI, Ir. H. Achmad Zaenal Abidin, IPM., menantang caleg DPR RI se-Indonesia untuk adu program melalui radio yang ada di daerah pemilihan (dapil) II Jatim (Pasuruan-Probolinggo).

"Saya tidak membatasi caleg DPR RI yang menerima tantangan saya, apakah dari dapil lain atau dapil II, tapi saya minta adu program dilakukan pada radio yang ada di dapil II Jatim," kata caleg nomer urut 1 itu di Surabaya, Selasa, ketika dikonfirmasi ANTARAjatim tentang strategi kampanye dirinya sebagai caleg dari partai bernomer urut 18 itu.


Menurut Ketua Komunitas Alumni ITB Untuk Indonesia Baik itu, tantangan adu program itu dilakukan untuk menghindari kampanye yang tidak bermanfaat untuk rakyat, sebab dengan adu program akan dapat dinilai langsung oleh masyarakat dan masyarakat akan memilih secara cerdas bila ada kecocokan program.

"Dengan cara itu, maka rakyat pemilih tidak akan dibodohi, tapi betul-betul diberitahu tentang program yang akan dilakukan bila terpilih menjadi wakil rakyat, bahkan melalui model dialog interaktif akan membuat rakyat pemilih dapat langsung mempertanyakan program yang ditawarkan," katanya.

Fungsionaris BKE Persatuan Insinyur Indonesia (PII) itu menyatakan caleg yang berminat dapat langsung mendaftar melalui email herman_warna@yahoo.co.id atau telepon ke handphone (HP) nomer 08123043647 (herman) dan 0811960350 (zaenal abidin).

"Yang jelas, caleg yang berminat tentu caleg yang tidak suka gombal (bombastis) dalam program, tapi mereka ingin mendidik rakyat dalam berdemokrasi dan mengeritisi caleg yang akan dipilihnya. Jadi, rakyat akan memilih dengan argumentasi yang rasional, bukan karena money politics atau yang lain," katanya.

Ditanya tentang program yang bombastis dalam penilaiannya, ia mencontohkan sembako murah yang dikampanye sebuah parpol merupakan proses pembodohan rakyat, karena program yang dijanjikan akan justru membuat petani, nelayan, dan rakyat kecil menjadi miskin untuk selamanya.

"Kalau sembako murah itu justru tidak memberdayakan rakyat, karena itu saya tidak mau seperti itu. Saya mempunyai sembilan program yang memberdayakan rakyat, di antaranya pemakaian pupuk mandiri dan tanaman organik, membebaskan rakyat dari jeratan utang, pengaturan kembali kepemilikan/penggunaan tanah/laut untuk mandiri pangan/energi, utamakan karya bangsa sendiri, mengurangi pengeluaran impor, dan mengatur kembali kontrak/kerjasama dengan asing dalam pengelolaan kekayaan alam," katanya.

PMB tercatat sebagai parpol baru dalam Pemilu 2009 dengan nomer 18. Parpol berlambang matahari dengan warna merah maron itu mengkampanyekan jargon "Islam Berkemajuan" yang selama ini melekat pada ormas keagamaan Muhammadiyah, namun parpol yang mencapreskan Prof Din Syamsudin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) itu juga merangkul kader-kader non-Muhammadiyah.

Edy M Yakub
http://www.antarajatim.com/?ref=disp&id=8905

Puluhan Caleg Tionghoa Adu Program di Surabaya

Rabu, 18 Maret 2009

SURABAYA -- Puluhan calon anggota legislatif (caleg) etnis Tionghoa dari berbagai partai politik (parpol) beradu program dalam suatu forum yang digelar "Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu" di Surabaya, Rabu malam.Penyampaian program yang dipandu pengacara M Soleh itu menghadirkan sejumlah caleg etnis Tionghoa antara lain Charles Honoris (PAN), Arifli (PDS), Bagus Rahadja (PKDI), Nyoto Wijaya (PKPI), M Soka (Partai RepublikaN), Yongki Rudi (Partai Hanura), Agus Suryawidjaja (Partai Hanura).

Selain mereka, juga hadir sejumlah caleg dari luar etnis Tionghoa seperti Syafrudin Budiman (PMB), Enjang Satrio (PBR), Umar Faruk (PDS), Indah Kurnia (PDIP) dan sejumlah caleg lainnya.Kepada para caleg diberi kesempatan menyampaikan programnya jika terpilih menjadi wakil rakyat.

Mereka umumnya menyampaikan janji untuk membela kepentingan rakyat yang menjadi konstituennya.Seperti yang disampaikan Charles Honoris yang berjanji tidak akan mewakili partainya jika terpilih. Ia akan melepas atribut partai yang didirikan Amien Rais itu, kemudian sepenuhnya menjadi wakil dari warga yang memilihnya."Di PAN itu beban bukan kepada partai, tetapi kepada warga pemilih. PAN tidak membolehkan caleg fanatik kepada partai, tetapi fanatik pada rakyat. Itu prinsip yang saya pegang," kata pria lajang berusia 25 tahun ini.

Sementara itu, Syafrudin Budiman mengatakan pihaknya sejak dulu selalu berjuang untuk persamaan hak, termasuk dari kalangan Tionghoa. Kalau terpilih, ia berjanji akan menciptakan kedamaian dan persamaan hak warga negara."Kami berjuang untuk dihapusnya politik anti-Tionghoa. Teman-teman Tionghoa ini menjadi korban sejak zaman Orde Baru. Kalau sekarang masih ada, bahkan di tingkat RT sekalipun, maka PMB dan saya akan berada di paling depan untuk memperjuangkan itu," katanya.


Yongki Rudi mengatakan, sebelum PDIP melakukan kontrak politik terhadap kadernya, ia sudah lama mengajukan kontrak politik tersebut ke Partai Hanura. "Bahkan saya berkomitmen pada ketentuan bahwa wakil yang melanggar kontrak politik bisa dipidanakan," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar etnis Tionghoa masuk ke segala lini untuk bersama-sama membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, karena Tionghoa adalah bagian asli dari Indonesia.Abdul Halim, satu-satunya calon anggota DPD yang hadir mengatakan dirinya sudah lama memperhatikan kepentingan masyarakat Tionghoa, termasuk yang pertama kali menghidupkan kesenian barongsai dan tari-tarian Tionghoa.

"Soal pembauran, saya juga sudah lama memelopori hal ini," kata pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan Yayasan Masjid Cheng Hoo itu.Sementara itu, Indah Kurnia yang juga tokoh sepak bola di Surabaya dan dikenal dengan suara merdunya, lebih banyak menyanyi, sehingga waktu tiga menit yang diberikannya habis.ant/kpo

http://www.republika.co.id/berita/38362/Puluhan_Caleg_Tionghoa_Adu_Program_di_Surabaya

Kepentingan Komunitas Tionghoa Jangan Hanya Dititipkan ke Partai

Rabu, 11 Mar 2009
http://antarajatim.com/index.php?ref=disp&id=8762

Surabaya - Sekretaris PW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman mengemukakan, kepentingan masyarakat Tionghoa jangan hanya dititipkan ke pantai-partai politik, tapi harus diperjuangkan sendiri.

"Kalau hanya dititipkan ke partai politik, takutnya 'paket' yang dititipkan itu tidak sampai ke tujuan. 'Paket' itu harus diantar sendiri," katanya pada diskusi "Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia" di Surabaya, Rabu malam.

Ia juga mengingatkan agar komunitas Tionghoa menghilangkan kesan elitisnya. Menurut dia, sudah saatnya komunitas Tionghoa masuk ke basis-basis masyarakat paling bawah sehingga mengetahui betul apa keinginan masyarakat tersebut.

"Saya istilahkan dengan membasis. Dengan membasis, maka akan ada sambungan antara kepentingan atas atau elit dengan kepentingan masyarakat bawah. Apalagi, komunitas Tionghoa itu kan ada juga yang secara ekonomi hidupnya kurang baik," kata mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu.


Sementara itu tokoh pergerakan Tionghoa, Tan Swie Ling mengemukakan, komunitas Tionghoa memang harus berpolitik. Hanya saja, kata dia, yang menjadi pertanyaan adalah, politik yang bagaimana?

"Jangan sampai komunitas Tionghoa itu seperti laron yang menabrak nyala api. Nanti menjadi hangus. Komunitas Tionghoa harus tahu petanya. Poisisi dan kondisi politik komunitas Tionghoa itu sangat lemah sejak dulu," katanya.

Ia mengaku gembira karena sudah banyak generasi muda dari komunitas Tionghoa yang mulai terjun ke politik. Namun ia mengingatkan agar keterlibatan mereka itu harus memiliki landasan yang jelas dan kuat.

Diskusi yang digelar Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu itu juga menghadirkan analis ekonomi moneter, Liem Siok Lan dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Dhimam Abror Djuraid.

Liem Siok Lan, Awasi Janji Caleg

Jumat, 13 Maret 2009

SURABAYA | SURYA -Janji-janji politik para caleg dalam kampanye harus dicermati dengan teliti, karena bukan tidak mungkin janji tidak bakal terlaksana, karena sistem yang tidak memungkinkan.

Hal ini disampaikan Ir Liem Siok Lan MSc PhD dalam diskusi Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia yang diprakarsai Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu di Hotel Veni Vidi Vici Surabaya, Rabu (12/3) malam.

Liem mengatakan janji-janji caleg itu ditebar lewat berbagai media seperti stiker, poster, baliho dan spanduk, serta disampaikan dalam acara sosialisasi. “Janji itu ibaratnya seperti memberi cek kosong karena tidak ada dasarnya dan tidak mungkin mereka laksanakan,” tegas Liem di hadapan ratusan warga Tionghoa Surabaya.

Selain Liem, diskusi itu juga menampilkan Dhimam Abror Djuraid, (ketua PWI Jatim), Tan Sie Ling (tokoh pergerakan Tionghoa) dan Syafrudin Budiman (aktivis-intelektual muda). Menurut Liem, yang alumnus teknik informatika ITB itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer, sehingga inisiatif kebijakan selalu muncul dari eksekutif. Hak inisiatif yang sebenarnya melekat di legislative malah jarang digunakan.


“Kalau sistem pemerintahannya parlementer, caleg bisa membuat program dan setelah terpilih bisa melaksanakannya,” kata perempuan kelahiran Blitar, 8 November 1962 itu yang lama bermukim di Montreal Kanada itu.

Aktivis Tionghoa yang sekaligus ketua panitia, Hendy Prayogo, mengatakan, saat ini banyak elite Tionghoa yang aktif dalam politik. Kata Hendy, perkembangan ini merupakan lompatan besar yang harus disyukuri dan menjadi kesadaran baru bagi warga Tionghoa. “Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural dan Suku Tionghoa merupakan salah satu bagian integral yang ada di dalamnya,” tegas Hendy.

Hendy menambahkan, etnis Tionghoa sangat heterogen baik budaya maupun pilihan politiknya. Karena itu, pilihan politik dalam pemilu akan selalu berdasarkan pemahaman dan keyakinan pribadi masing-masing. “Siapa pun tidak boleh mengaitkan perilaku politik pribadi dengan suatu organisasi apalagi mengatas namakan seluruh Suku Tionghoa,” tegasnya mengingatkan.jos

http://www.surya.co.id/2009/03/13/liem-siok-lan-awasi-janji-caleg/

Rekam Jejak Politik Etnis Tionghoa

Kamis, 12 Maret 2009

Oleh: Alex M, Masita, Widi S

LIEM Koen Hian, nasionalis keturunan China, menatap nanar hadirin yang menghadiri ceramah umumnya di Surabaya, 23 Agustus 1932. la hendak sampai pada penghujung pidato, dan setelah jeda sejenak menahan napas, keluarlah suara lantangnya, ”Saja berkejakinan, dalam tempo jang tidak terlaloe lama, tentoe lahir boergerschap ataoe kerakjatan Indonesia, toeroet mana tidak sadja orang Indonesier asli yang dinamakan Indonesier, tetapi djoega peranakan Tionghoa...”

Sontak, pidatonya yang menggelegar itu disambut gemuruh tepuk tangan hadirin. Bagi Liem, peranakan Tionghoa yang lahir di Banjarmasin dan bekerja sebagai jurnalis itu, tak terelakkan bila orang Tionghoa bakal terlibat dalam perjuangan politik mewujudkan kemerdekaan Indonesia, suka atau tidak suka. Karena, pemisahan status sosial sebagai lapis kedua di atas kaum pribumi dan di bawah orang Belanda, toh hanya mengasingkan orang Tionghoa. Kenyataannya, menurut Liem, orang Tionghoa selalu mendapat perlakuan kasar dari pejabat pabean Belanda.


Sesudah Liem Koen Hian turun dari podium, dr Soetomo tampil meneruskan orasi ke publik. Tokoh pergerakan nasional itu mendukung gagasan Liem tentang Indonesierschap atau kewarganegaraan Indonesia. Dukungan berlanjut ketika sebulan kemudian, 25 September 1932, Liem Koen Hian, Kwee Thiam Thing, Ong Liang Kok, dan rekan-rekannya kaum Cina peranakan di Surabaya, mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Tercatat di Harian Sin Tit Po sehari sesudahnya, dr Soetomo dan kaum nasionalis Indonesia moderat menyokong lahirnya PTI dan bersedia untuk melakukan kerja sama.

Itulah nukilan sejarah keterlibatan etnis Tionghoa pra kemerdekaan yang dicatat Bimo Nugroho, direktur Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta, mengutip pakar studi etnis Tionghoa Prof Dr Leo Suryadinata.

Ya. Perjuangan Indonesia memang tak luput dari keterlibatan pemikiran politis etnis Tionghoa. Namun, setelah Indonesia merdeka, kemerdekaan berpolitik etnis Tionghoa tak tersalurkan dengan baik. Selama Orde Baru, hak politik etnis Tionghoa dipasung. Keterbukaan keran politik etnis Tionghoa baru terjadi pasca era reformasi 1997-1998.

Dalam diskusi ‘Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia’ di hotel V3 Surabaya tadi malam (12/3) terungkap bahwa euforia politik itu sekarang mulai marak lagi di kalangan warga Tionghoa.

Tampil dalam diskusi itu Tan Swie Ling, tokoh pergerakan Tionghoa, Liem Siok Lan alias Justiani seorang analis moneter internasional, Syafruddin Budiman aktivis muda Islam dan Dhimam Abror Djuraid, pemred Surabaya Post.

Tan mengingatkan agar dalam euforia sekarang warga Tionghoa berhati-hati dan jangan terlena, sehingga melupakan sejarah. Ia lebih setuju warga Tionghoa menempuh jalur politik non-formal dengan memberi penyadaran kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan kebangsaan. ‘’Tapi, kalau mau berpolitik praktis silakan,’’ kata Tan.

Sedangkan Justiani memberi gambaran bahwa kondisi politik saat ini tetap harus diwaspadai oleh kaum Tionghoa. ‘’Kalau kita salah pilih bisa-bisa jadi korban lagi,’’ katanya.

Ia mengingatkan perlunya ada jalan baru untuk memilih pemimpin nasional yang mengutamakan rakyat. Ia menyebutnya sebagai jalan budaya. Antara lain dengan melakukan penyadaran kepada masyarakat, sehingga muncul kekuatan baru yang menjadi pendorong perubahan total dan mendasar.

Sedang Syafruddin mengingatkan agar warga Tionghoa mengambil peran aktif dalam seluruh kiprah kehidupan masyarakat. ‘’Jangan sibuk di kegiatan ekonomi saja.’’

Dhimam Abror mengatakan, warga Tionghoa justru secara tidak sadar ikut melanggengkan stereotipe yang dikembangkan Orde Baru. ‘’Kalau masuk ke organisasi, warga Tionghoa memilih jadi bendahara, tidak ada yang berani menjadi ketua,’’ katanya.

* * *

Di pentas nasional nama Alvin Lie Lee Peng atau yang populer dengan nama Alvin Lee sudah tidak asing lagi dengan masyarakat Indonesia. Pria kelahiran Jateng ini sudah menjadi ikon atas partisipasi masuknya warga etnis Tionghoa di panggung politik pasca reformasi.

Alvin termasuk salah seorang politisi Tionghoa yang ikut membidani lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN). Tak heran, jika pada pemilu 1999, Alvin menjadi caleg dan terpilih menjadi anggota parlemen selama dua periode hingga era reformasi.

Kiprah Alvin di parlemen pun terhitung bagus. Politisi yang dijuluki cowboy Senayan ini tercatat sebagai salah seorang politisi muda yang vokal di parlemen.

Kiprah politisi Tionghoa bukan hanya di parlemen. Di pemerintahan, etnis Tionghoa pernah menjadi pejabat. Sebut saja Kwik Kian Gie yang pernah pejabat di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), etnis Tionghoa juga diberi tempat sebagai pejabat di pemerintah, seperti Mari Elka Pangestu yang kini menjadi Menteri Perdagangan.

Di pemerintahan tingkat lokal, beberapa etnis Tionghoa bahkan pernah menjadi bupati. Basuki Tjahaja Purnama juga terpilih sebagai Bupati Bangka. Setahun kemudian, Christiandy Sanjaya terpilih sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Angin perubahan dalam sistem politik Indonesia benar-benar dimanfaatkan politisi Tionghoa. Pada Pemilu 2009, sekitar 100 calon anggota legislatif tingkat DPR RI berasal dari etnis Tionghoa. Belum lagi caleg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam daftar caleg DPR RI, misalnya, selain nama Alvin Lee (PAN Jateng), ada Rudianto Tjen (PDI Perjuangan, Bangka), Charles Honoris (PAN Dapil Jatim I), L. Walanda (Sulawesi Utara), Tan Fu Yong (DKI Jakarta), dan Samuel Nitisaputra (Kalimantan Timur).

Politisi Tionghoa yang menjabat Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan berpendapat, Pemilu 2009 merupakan momen bangkitnya warga keturunan dalam berpolitik praktis. “Pada Pemilu 2009 ini, ada sekitar 100 caleg tingkat DPR RI yang merupakan etnis Tinghoa,” ujarnya.

Mengenai minimnya etnis Tionghoa yang berkiprah dalam bidang politik, kata Daniel, hal itu tidak terlepas dari trauma zaman Orde Baru. “Tidak mudah bagi kami untuk bisa langsung menekuni politik sebelum benar-benar memiliki kesiapan mental,” katanya.

Hal senada diungkapkan Kwik Kian Gie, menurut dia, sejak dibukanya keran reformasi 1998 lalu, hanya warga etnis Tinghoa yang benar-benar memiliki keberanianlah yang mampu tampil dalam dunia politik praktis. Namun, ia yakin seiring dengan membaiknya iklim demokrasi di Indonesia saat ini, kiprah etnis Tionghoa dalam bidang politik akan semakin tinggi. “Semuanya butuh proses. Saya kira, sekarang ini tinggal menunggu waktu saja,” ujarnya.

Meski banyak politisi Tionghoa yang tampil akhir-akhir ini, Alvin Lie menyebutnya sebagai satu titik awal. “Saya kira, kesadaran politik etnis Tionghoa baru mulai tumbuh. Saya melihat pada Pemilu 2009 makin banyak warga keturunan Tionghoa yang aktif di partai, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Caleg DPR RI dari Bangka, Rudianto Tjen, mengatakan, banyaknya etnis Tionghoa yang berpolitik praktis sebagai pertanda alam demokrasi Indonesia sudah membaik. Artinya, tidak ada lagi perbedaan berdasarkan suku dan ras. Bangkitnya kesadaran politik kaum Tionghoa tak terlepas dari penyembuhan trauma masa lalu.



Diarahkan Bisnis

Salah satu caleg Tionghoa yang aktif kampanye adalah Charles Honoris. Ditemui di CH Center di kawasan Basuki Rahmat, caleg DPR RI asal PAN, itu mengatakan, selama Orde Baru lalu, komunitas ini diarahkan berbisnis saja. Hal ini menciptakan diskriminasi terhadap komunitas ini. Stigma ini begitu melekat kuat di masyarakat sehingga komunitas ini akhirnya menjadi apolitik dan apatis.

‘’Akibat kuatnya tekanan di masa pemerintahan yang lama memunculkan pandangan bagi kalau politik itu tabu dan kotor bagi komunitas kita. Semestinya kita tidak mengotak-kotakkan diri seperti itu,’’ tandasnya.

Melihat kondisi itu, dia lalu tertarik mempelajari politik meski selama ini dia menekuni dunia hukum. Dia membawa satu misi. ‘’Komunitas Tionghoa adalah salah satu elemen bangsa. Sudah saatnya tidak lagi dikotakkan berperan di ekonomi saja,’’ paparnya.

Ketua Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu, Hendi Prayogo, mengatakan, meski banyak caleg dari komunitas Tionghoa, tetap tidak bisa mengklaim bahwa mendapat dukungan etnis Tionghoa itu sendiri.

Sama dengan yang dialami etnis lain, kata dia, komunitas Tiongoha juga mengalami apatisme terhadap politik Indonesia. Oleh sebab itu, para caleg harus bekerja keras untuk meyakinkan bahwa kehadiran mereka akan memperjuangkan kepentingan komunitas ini.

Aktivis Tionghoa Syafrudin Budiman mengatakan, sebagai sebuah komunitas yang berhasil di dunia bisnis, keterlibatan etnis Tionghoa di politik masih sangat rendah. Contoh yang paling nyata adalah masih banyak orang tua etnis Tiongoha enggan menyekolahkan anak-anaknya di jurusan ilmu sosial politik dan memilih bersekolah di jurusan bisnis. ‘’Bahkan ada semacam slogan bagi komunitas Tionghoa, bahwa business yes…politic no,’’ bebernya.

Menurut pengamat politik Arbi Sanit, etnis Tionghoa sudah terbiasa puluhan tahun disingkirkan dari politik sehingga merasa lebih aman dan nyaman kalau menekuni bidang bisnis. ‘’Sehingga mereka belum memanfaatkan kesempatan dan peluang dalam politik secara sungguh-sungguh,” ujar Arbi.

Dari sekitar delapan juta etnis Tionghoa yang kini berstatus WNI, kata Arbi, jumlah politisi Tionghoa masih sangat sedikit. Apalagi jika dibandingkan dengan kiprah mereka dalam bidang bisnis. “Satu persen pun nggak sampai,” ujarnya.

Arbi menilai, hingga kini peran etnis Tionghoa dalam politik masih jauh dari maksimal. Mereka terlihat canggung dan ragu-ragu dalam melakukan bergaining. Hal itu mengakibatkan kontribusi politisi etnis Tionghoa sangat minim. Padahal, pada zaman pra kemerdekaan hingga masa pemerintahan Soekarno, politisi etnis Tionghoa memiliki peran yang sangat signifikan dan berkontribusi besar terhadap negara ini. *



Contoh Etnis Tionghoa di panggung politik:

- Alvin Lie Lee Peng anggota DPR dari PAN Jateng

- Marie Elka Pangestu Menteri Perdagangan

- Kwik Kian Gee mantan Menko Ekuin

- Rudianto Tjen anggota DPR dari PDIP Bangka

- Charles Honoris caleg PAN Dapil I Jatim

- L. Walanda caleg PAN Sulawesi Utara

- Tan Fu Yong caleg PAN DKI Jakarta

- Samuel Nitisaputra caleg PAN Kalimantan Timur

- Basuki Tjahaja Purnama Bupati Bangka

- Christiandy Sanjaya Wagub Kalbar. *

Sumber : http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=19a87049ef104ba10d1a7aa3d70ad59a&jenis=b706835de79a2b4e80506f582af3676a&PHPSESSID=905575572243a9ab6e35f7d4d98ba67e

Syafrudin : Kepentingan komunitas Tionghoa jangan hanya dititipkan

Thursday, 12 March 2009
WASPADA ONLINE

SURABAYA - Sekretaris PW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman mengemukakan, kepentingan masyarakat Tionghoa jangan hanya dititipkan ke partai-partai politik, tapi harus diperjuangkan sendiri.

"Kalau hanya dititipkan ke partai politik, takutnya 'paket' yang dititipkan itu tidak sampai ke tujuan. 'Paket' itu harus diantar sendiri," katanya pada diskusi "Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia" di Surabaya, Rabu malam.

Ia juga mengingatkan agar komunitas Tionghoa menghilangkan kesan elitisnya. Menurut dia, sudah saatnya komunitas Tionghoa masuk ke basis-basis masyarakat paling bawah sehingga mengetahui betul apa keinginan masyarakat tersebut.

"Saya istilahkan dengan membasis. Dengan membasis, maka akan ada sambungan antara kepentingan atas atau elit dengan kepentingan masyarakat bawah. Apalagi, komunitas Tionghoa itu kan ada juga yang secara ekonomi hidupnya kurang baik," kata mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu.


Sementara itu tokoh pergerakan Tionghoa, Tan Swie Ling mengemukakan, komunitas Tionghoa memang harus berpolitik. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah, politik yang bagaimana?

"Jangan sampai komunitas Tionghoa itu seperti laron yang menabrak nyala api. Nanti menjadi hangus. Komunitas Tionghoa harus tahu petanya. Poisisi dan kondisi politik komunitas Tionghoa itu sangat lemah sejak dulu," katanya.

Ia mengaku gembira karena sudah banyak generasi muda dari komunitas Tionghoa yang mulai terjun ke dunia politik. Namun ia mengingatkan agar keterlibatan mereka itu harus memiliki landasan yang jelas dan kuat.

Diskusi yang digelar Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu itu juga menghadirkan analis ekonomi moneter, Liem Siok Lan dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Dhimam Abror Djuraid.
(irw/ann)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=72589&Itemid=30

Abdul Hadi Hanya Broker

Politik
05/03/09

Jakarta – Pengacara tersangka kasus suap proyek pelabuhan dan bandara di Indonesia Timur Abdul Hadi Djamal, menyebut kliennya hanya broker dalam proyek itu. Namun, ia tidak bersedia menejelaskan secara rinci tugas kliennya.

"Hanya sebagai broker, sebagai pengantar," kata Heri Parani, kuasa hukum Abdul Hadi, setelah mendampingi kliennya dalam pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/3) dini hari.

Meski menyebut kliennya sebagai broker, Heri tidak bersedia menjelaskan duduk perkara dan rincian tugas kliennya dalam kasus itu. Heri juga mengelak menjawab ketika ditanya apakah uang yang ditemukan oleh tim KPK saat penangkapan bukan hanya untuk kliennya.


Menurut Heri, pemeriksaan terhadap Abdul Hadi masih dalam tahap awal. Kliennya, kata Heri hanya menjawab sesuai pertanyaan yang diajukan penyidik KPK tentang peran dan tugasnya.

“Dua hari lagi akan ada pemeriksaan lanjutan di gedung KPK. Kemungkinan ia disana saat proses pengembangan kasus masih berlanjut,” jelas Heri. [nuz]

inilah.com

SUAP DI DPR KULTUR KOLEKTIF

Politik
04/04/2009

Jakarta - Semakin banyaknya anggota DPR yang ditangkap KPK menunjukkan praktik suap merupakan hal biasa yang terjadi di Parlemen.

"Bahkan ada kesan, ini sudah menjadi 'kultur kolektif' para wakil rakyat kita," kata Koordinator Nasional (Kornas) Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw, Rabu (4/3), menanggapi penangkapan anggota FPAN Abdul Hadi Djamal dalam dugaan kasus suap proyek pembangunan Bandara di kawasan Timur Indonesia.

"Tentu hal ini akan semakin membuat citra DPR RI terpuruk di masyarakat. Saya yakin, ada banyak lagi yang melakukan praktek serupa, namun belum sempat terungkap ke publik," ujar mantan Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini.


Jeirry meyakinkan, terungkapnya kasus-kasus korupsi dan suap di lingkup DPR RI, mesti menjadi catatan bagi parlemen yang sekarang sedang membuat Undang Undang (UU) Susduk untuk memberi sanksi serta tindakan tegas.

"Bisa diatur secara tegas, bahwa anggota DPR RI yang sedang terlibat pembahasan sesuatu hal dengan lembaga atau badan tertentu, tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak terkait yang sedang menjadi mitra kerjanya," katanya.

Sementara itu, dalam konteks pemilu, menurutnya, kiranya ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, agar betul-betul selektif dalam menentukan pilihannya.

"Tidak semua calon anggota legislatif (Caleg) yang kelihatan baik, akan serius memperjuangkan kepentingan rakyat setelah telah menjadi anggota DPR RI. Jangan sampai setiap kali Pemilu, masyarakat memilih kucing dalam karung," tandas Jeirry. [*/dil}

Kronologi Penangkapan Abdul Hadi

Politik
03/03/2009

Jakarta - KPK rupanya telah mengincar anggota Komisi V DPR Abdul Hadi Djamal sejak sebulan lalu. Penangkapan yang dilakukan Senin (2/3) malam, itu merupakan upaya yang kedua kali.

Sumber KPK yang dihubungi wartawan, Selasa (3/3) menuturkan, tim dari KPK telah membuntuti Hadi berawal dari Hotel Sultan. Anggota FPAN itu kemudian bergerak ke kafe Jimbaran dan kemudian ke rumah makan Sari Kuring di kawasan Jl Veteran, Jakarta Pusat. "Di Sari kuring transaksi dilakukan," ucap sumber tersebut.

Penyerahan uang dilakukan oleh Darmayanti, seorang PNS di Ditjen Hubla Dephub. Sebenarnya, lanjut sang sumber, tanggal 27 Februari lalu, Hadi telah dibuntuti hingga pukul 03.00 WIB dinihari. Namun saat itu transaksi tidak terjadi.


Usai transaksi di Sari Kuring, KPK membuntuti 3 mobil masing-masing Honda Jazz, Toyota Altis, dan satu mobil lagi bermerek Nissan. Tiga mobil itu kemudian berpencar, namun KPK memilih membuntuti mobil yang ditumpangi Darmayanti.

"Waktu penangkapan, ada tukan ojek di sekitar lokasi yang disuruh menghitung uang," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Abdul Hadi Djamal dibekuk KPK pada Senin (2/3) malam. Dari mobil Hadi, uang sebesar US$ 80 ribu dan Rp 54 Juta. Uang itu diketahui berasal dari Hontjo Kurniawan, komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, terkait proyek pembangunan dermaga dan bandara di kawasan Indonesia Timur. [dil]

inilah.com

Anggota FPAN Abdul Hadi Ditangkap KPK

Politik
03/03/2009

Jakarta - Satu lagi anggota DPR tertangkap tangan KPK dalam kasus dugaan suap. Anggota Komisi V asal FPAN Abdul Hadi Djamal dibekuk saat menerima uang sebesar US$ 80 ribu dan Rp 54 Juta.

"Iya ada tangkap tangan, tadi malam sekitar pukul 22.15 WIB," kata Wakil Ketua KPK M Jasin yang dikonfirmasi wartawan via telepon, Selasa (3/3).

Sementara sumber di KPK mengungkapkan, penangkapan Hadi dilakukan di kawasan Karet, Jl Jenderal Sudirman. Saat ditangkap, di dalam mobil Hadi ditemukan uang dalam pecahan dolar dan rupiah.


"Dari pemeriksaan sementara, Abdul Hadi mengakui uang tersebut berasal dari Hontjo Kurniawan, komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Surabaya," ujar sumber tersebut.

Caleg PAN Dapil I Sulsel itu juga mengakui telah menerima Rp 1 miliar pada tanggal 27 Februari, yang kemudian diserahkan kepada koleganya di DPR.

Selain Hadi, KPK menangkap Darmawati, seorang PNS di bagian tata usaha Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dephub. Darmawati berperan sebagai perantara yang menyerahkan uang tersebut.

Sumber tersebut menambahkan, KPK juga telah menangkap Hontjo Kurniawan yang mengaku telah memberikan uang senilai Rp 2 miliar dalam bentuk US dolar kepada Abdul Hadi melalui Darmawati dalam dua tahap.

"Pemberian uang itu dengan maksud untuk menyalurkan, aspirasi mendapatkan proyek dermaga dan bandara di wilayah Indonesia timur. Hontjo juga mengakui telah memberikan Rp 600 juta untuk Darmawati," tandasnya. [dil]

inilah.com

PMB Dukung Provinsi Madura

Politik
01/03/2009

Surabaya - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Partai Matahari Bangsa (PMB) Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dr Syaiful Hidayat, menyatakan dukungan terhadap Madura untuk menjadi provinsi.

"Dengan menjadi provinsi, maka Madura bisa lebih banyak menerima pendapatan untuk membangun daerahnya dan tentunya kesejahteraan masyarakat akan meningkat," jela Syaiful usai rapat konsolidasi PMB Jawa Timur di Surabaya, Minggu (1/3).

Menurut calon legislator DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) XI (Madura) itu, sumber daya alam Jawa Timur selama ini disedot ke pusat hingga 80 persen dan hanya 20 persen yang kembali ke Jatim. "Madura sendiri hanya menunggu pembagian dari Jatim yang hanya 20 persen itu, sehingga Madura juga tak sepenuhnya menerima yang 20 persen itu," imbuhnya.



Oleh karena itu, bila Madura belum menjadi provinsi, maka wilayah Madura akan sulit berkembang. "Dengan menjadi provinsi, alokasi anggaran dari APBN kepada Madura akan lebih besar (berbentuk DIPA), dibanding menjadi bayang-bayang Provinsi Jawa Timur," ujarnya.

Misalnya, kekayaan laut. "Jika kabupaten hanya memiliki penguasaan laut 4 mil dari garis pantai, maka bila menjadi provinsi, maka penguasaan laut bisa mencapai 12 mil. Jika banyak tambangnya, bisa lebih banyak menerima pendapatan untuk membangun," jelas Syaiful.

Keuntungan lain, bila Madura menjadi provinsi, masyarakat Madura dapat berbuat banyak di daerahnya. "Bisa menjadi gubernur, kepala dinas, dan peluang lainnya akan jelas amat terbuka luas. Yang pasti, masyarakat Madura tak hanya tergantung dari Provinsi Jatim. Madura bisa memiliki DIPA sendiri, dan mengatur DAU kepada seluruh kabupaten yang ada di Madura,"paparnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) PMB Jawa Timur Syafrudin Budiman mendukung langkah PP PMB yang mendukung berdirinya provinsi Madura, sehingga Madura akan mendapatkan kucuran dana triliunan rupiah dari pemerintah pusat (APBN) untuk pos dana alokasi umum (DAU) dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

"Jika ditotal, jumlahnya mencapai Rp 29,3 triliun. Dana Rp 29,3 triliun itu dibagi menjadi Rp 13,1 triliun untuk DIPA dan Rp 16,6 triliun untuk DAU. DIPA terdiri atas alokasi dana sektoral, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan. DAU untuk pemprov dan Pemkab/pemkot se-Jatim digerojok Rp 16,6 triliun," katanya.

Meski demikian, ia menilai dari segi pendapatan, di antara empat kabupaten di Madura, Bangkalan merupakan wilayah yang mempunyai PAD yang relatif kecil, yaitu sekitar Rp 4 miliar. "Yang lebih parah adalah PAD Sampang yang hanya sekitar Rp 2,5 miliar," katanya.

Hal yang sama juga berlaku untuk DAU. "DAU Bangkalan dibandingkan tiga kabupaten lainnya justru yang terkecil, sekitar Rp 178,4 miliar. Itu sangat timpang dengan total PAD keempat kabupaten tersebut yang hanya sekitar Rp 20 miliar," katanya.

Hal itu, katanya, tentu tidak akan terjadi bila 80 persen hasil eksploitasi minyak dan gas (migas) di Sumenep Madura tersebut kembali ke daerah, sehingga Madura akan menjadi provinsi kaya. "Jika gas bumi 94,7 miliar kaki kubik (BCF) yang dihasilkan Blok Kangean, 10 persen saja masuk ke Madura, bukan tak mustahil Madura akan mengalahkan Surabaya," imbuhnya.

Tentang risiko kalau terjadi pemekaran, ia menyatakan semua pasti ada untung-ruginya, ada risiko dan manfaatnya. "Risikonya untuk menjadi provinsi jelas akan menambah beban anggaran bagi daerah itu, karena harus menyiapkan perkantoran gubernur dan personelnya yang dulu disiapkan, tapi sekarang tidak," tandsa Syafrudin. [*/dil]

PKS : LSI Menyesatkan!

Jakarta – PKS menilai hasil survei LSI terbaru yang menempatkan PKS hanya mampu memimpin parpol papan tengah tak realistis, bahkan menyesatkan. Sebab hasil survei itu jauh berbeda dengan hasil riset lembaga kajian yang disewa oleh PKS.

“Saya kira tidak seperti itu. Karena kita juga lakukan survei berbasis dapil. Di beberapa tempat kita diatas dari hasil survei LRI. Jadi tak realistis,” ujar Sekjen PKS Anis Matta, kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (28/2).

Dituturkan Anis, dari hasil survei tersebut posisi PKS di hampir semua daerah pemilihan (dapil) masuk dalam kelompok tiga besar. Hanya di beberapa dapil saja PKS berada di posisi keempat.


“Kita yakin PKS sudah diatas 14-15% kalau berdasakan survei di lapangan. Jadi kita (PKS) optimis 20 % kita capai,” ucapnya.

Meski begitu, tutur Anis, dirinya tidak lantas begiu saja percaya terhadap beberap hasil survey. Sebab, ada kenaikan suara dari hasil survei yang diinstruksikan oleh suatu parpol untuk mengambil suara buble. Sehingga secara metodelogi menjadi rancu.

“Contohnya dapat dilihat dari disparitas perolehan hasil dari beberapa lembaga survey. Hasilnya tidak pernah konsisten. Seperti perolehan PDIP tidak pernah kosisnten. Pernah 26%, lalu 23 % dan sekarang LSI 17,3%,” ujarnya.

Dalam survei tersebut, Partai Demokrat tertinggi, dengan jumlah pemilih 24,3% suara. Disusul berturut-turut PDIP dengan 17,3% suara dan Partai Golkar yang mendapatkan 15,9% suara.

Sementara di posisi partai tengah dipimpin PKS dengan perolehan suara 6%. Disusul PKB dan PPP yang mendapat 5%, persen, PAN dan Gerindra yang masing-masing memperoleh 4%, Hanura 2%, serta PKNU dan PBB, yang masing-masing memperoleh 1%. [jib]

RAIH DUKUNGAN DENGAN PENDEKATAN EKONOMI

Friday, 20 February 2009

Partai Matahari Bangsa, yang kelahirannya dibidani generasi muda Muhammadiyah, memandang pemenuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah hal utama.

Oleh karena itu, sebagai partai politik baru, PMB di Jawa Timur mengedepankan pendekatan ekonomi untuk meraih dukungan. Dengan cara ini, PMB yakin dapat merebut para pemilih pemula dan massa mengambang yang menjadi target utama mereka.

"Perhatian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat atau untuk menyejahterakan mereka adalah hal utama yang menjadi fokus gerakan kami. Bila kesejahteraan sudah terpenuhi, proses selanjutnya adalah ideologisasi kepada masyarakat terkait misi dan visi partai kami," ucap Ketua Pimpinan Wilayah PMB Jawa Timur Mufti Mubarok, Selasa (17/2) di Surabaya.


Untuk merealisasikan pendekatan ekonomi tersebut, PMB telah memberikan kredit tanpa jaminan kepada pelaku usaha kecil, seperti pedagang kaki lima di Surabaya. Selain itu, partai bernomor urut 18 ini menjanjikan suplai pupuk murah dan merata kepada petani di Jatim. Partai yang dideklarasikan pada April 2007 ini juga memberikan modal kepada anak muda untuk berwiraswasta.

Mufti mengakui bila partai yang ia pimpin ini harus bekerja ekstra keras untuk merebut suara di kalangan Muslim di Jatim. Selain harus bersaing ketat dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sama-sama berbasis Muhammadiyah, PMB harus bertarung dengan partai besar lainnya, seperti PKB, PPP, atau PKS. Namun, dirinya yakin bila PMB akan mendapat tempat di kalangan Muslim di Jatim.

"Ideologi yang kami tawarkan adalah Islam pembaruan. Simpatisan partai Islam lainnya yang merasa tidak puas dengan partainya masing-masing dapat kami tampung. Apalagi, jaringan kami di Muhammadiyah cukup banyak sehingga kami optimistis dapat meraih sebagian besar massa Muhammadiyah di Jawa Timur," tutur Mufti.

Sekretaris Pimpinan Wilayah PMB Jatim Syafrudin Budiman, menambahkan, upaya yang dilakukan PMB untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat adalah dengan berkunjung dari rumah ke rumah. Menurut Syafrudin, kampanye door to door dinilai lebih efektif dan murah.

Menurut Syafrudin, PMB tidak pernah merasa minder bersaing dengan parpol besar yang mengusung bendera Islam. Modal percaya diri PMB adalah dengan memanfaatkan jaringan yang telah ada selama ini, antara lain kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Hizbut Tahrir (HT), Al Hidayah, atau dari kalangan nahdliyin. Gaji dipotong

Selain kampanye door to door, imbuh Syafrudin, pengajian umum atau majelis taklim juga menjadi wadah bagi PMB untuk menggalang dukungan. PMB juga memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dinilai sebagai langkah murah dan cepat untuk menyosialisasikan caleg-calegnya. Caranya, caleg PMB harus memiliki blog pribadi.

"Ibaratnya, kami mengemas PMB sebagai partai yang progresif, peduli, bersih, enerjik, dan masih bebas dari dosa-dosa politik, serta mengedepankan etika moral," kata Syafrudin.

Syafrudin menambahkan, ada persyaratan khusus bagi caleg dari PMB bila terpilih sebagai wakil rakyat nanti. Kader harus rela gajinya dipotong 40 persen jika mereka terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Jatim dan 30 persen untuk tingkat DPRD kabupaten dan kota.

kompasjatim