Oleh : Slamet Hariyanto
Hasil perhitungan cepat (quick count) Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 dari beberapa lembaga survei yang disiarkan media massa, telah mendorong para petinggi parpol bergerak cepat membuat manuver politik. Sehingga dalam waktu relatif singkat rakyat mendapat suguhan bakal peta politik menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009.
Partai Demokrat (PD) yang tinggal tunggu pengesahan jadi pemenang Pileg, makin mantap melakukan manuver menjalin komunikasi politik dengan sejumlah parpol yang bakal dijadikan kawan koalisi. Komunikasi politik itu merupakan kelanjutan dari manuver serupa yang pernah dilakukan sebelum Pileg 9 April 2009.
Bedanya, waktu itu semua petinggi parpol selalu mengelak tudingan bakal koalisi menuju Pilpres, alasannya menunggu hasil Pileg baru terwujud koalisi yang sebenarnya. Kali ini, mereka sudah tidak bisa mengelak lagi. Bahkan terjadi perubahan arah politik beberapa parpol pasca Pileg. Perubahan semacam itu wajar-wajar saja dalam dunia politik.
Yang paling mencolok menunjukkan perubahan arah politik itu adalah Partai Golkar (PG). Sebelum Pileg 2009, tercatat beberapa fenomena politik di internal PG.
Pertama, Jusuf Kalla (JK) selaku ketua umum PG pada awalnya menunjukkan sinyal politik ingin aman dalam posisi wapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2009. Akibatnya, terjadi reaksi keras dari daerah-daerah yang menginginkan PG merebut posisi capres.
Alasan kader PG dari daerah-daerah cukup logis, sebagai pemenang Pileg 2004 mereka optimis dapat menang lagi pada Pileg 2009. Logikanya, kurang pantas kalau menang Pileg, cuma mengincar posisi cawapres.
Kedua, akhirnya JK tunduk dengan tekanan PG dari daerah-daerah, sehingga dalam kampanye Pileg 2009 yang lalu JK diposisikan sebagai capres andalan PG. Maka, di panggung kampanye dan iklan politik PG di media massa selalu mengusung slogan “Bersama Partai Golkar, Bisa Lebih Cepat dan Lebih Baik”.
Duet SBY-JK
Kini pasca Pileg 2009 mulai menunjukkan arah berbalik. Sebab,hasil quick count dari beberapa lembaga survei menempatkan PG di posisi ke 2 menyusul PDIP di posisi ke 3, bahkan beberapa lembaga survei lainnya ada yang menempatkan PG dibawah PDIP.
Nampak gejala bahwa JK mulai balik kandang, mengarahkan PG berkoalisi dengan PD. Artinya, koalisi PD dan PG akan lebih berpeluang menang Pilpres 2009 bila mengusung pasangan SBY-JK. Apalagi kalau ditambah dengan dukungan parpol yang menempati papan menengah seperti PKS, PKB. Bahkan PAN, PPP , dan PBB pun sangat mungkin dirangkul dalam koalisi ini.
Format koalisi dalam mengusung pasangan capres itu sekaligus sebagai gambaran perimbangan penempatan kader parpol di kabinet nanti. Dan, koalisi parpol juga berkepentingan untuk memperkuat faksi pendukung pemerintahan SBY-JK (jika menang Pilpres) di DPR RI.
Namun, koalisi PD-PG dengan format memasangkan SBY-JK membuat sewot PKS yang sejak awal berminat mengincar posisi wapres mendampingi SBY. Pada posisi dilematis ini, nampak bahwa PKS tidak punya pilihan lain kecuali tetap berada dalam kubu pendukung SBY.
Koalisi Blok Perubahan
Di luar duet SBY-JK, sejumlah parpol dengan pilar kekuatan utama pada PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura mulai mengerucut dalam Koalisi Blok Perubahan. Puluhan parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen juga punya kecenderungan bergabung dalam kubu ini.
Dalam pertemuan para tokoh parpol tersebut nampak ikut mendukung adalah beberapa tokoh nasional seperti Gus Dur, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sutiyoso, Rizal Ramli dan lain-lain.
Untuk sementara kubu ini menyepakati untuk menyuarakan sikapnya terhadap pelaksanaan Pileg 2009. Ada tiga poin yang menjadi sikap politiknya. Antara lain, Pileg 2009 dinilai sebagai pemilu terburuk selama pasca reformasi. Pemerintah, KPU dan KPUD tidak netral. Mendesak kepada pemerintah, Bawaslu dan KPU untuk mengusut segala bentuk kecurangan Pileg 2009.
Spekulasi politik mulai merebak mengenai bakal munculnya pasangan capres dari kubu perubahan itu. Ada dua skenario yang diprediksi bakal munculnya pasangan capres. Jika PDIP masih mengusung Megawati sebagai capres, maka calon terkuat untuk posisi cawapres adalah Prabowo Subianto (Partai Gerindra). Sebaliknya, jika PDIP mengusung Puan Maharani, maka format yang muncul adalah pasangan Prabowo-Puan sebagai capres dan cawapres.
Munculnya wacana memasangkan Prabowo-Puan itu sangat menarik karena merupakan pendatang baru dalam ranah Pilpres 2009. Sebab, tokoh-tokoh tua seperti Megawati, Wiranto terbukti pernah kalah dengan SBY dalam Pilpres 2004.
Dengan demikian, koalisi parpol pasca Pileg 2009 makin mengerucut pada dua pasangan capres dan cawapres. Pasangan SBY-JK akan berhadapan dengan pasangan Megawati-Prabowo atau Prabowo-Puan. Pelaksanaan Pilpres 2009 bisa lebih efektif dan efisien karena cukup hanya satu putaran.
http://slamethariyanto.wordpress.com/
Sabtu, 30 Mei 2009
Mega-Pro No. 1, SBY-Boediono No.2, dan JK-Win No.3
Beranda | PEMILU
Sabtu, 30 Mei 2009
Jakarta - Para pendukung pasangan capres-cawapres yang akan bertarung dalam pilpres Juli mendatang meyakini nomor urut yang didapat capres-cawapres yang mereka dukung adalah nomor yang paling baik.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon usai mengikuti acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan capres-cawapres di Gedung KPU Pusat Jakarta, Sabtu, mengatakan, nomor urut 1 yang didapat pasangan Mega-Prabowo adalah pertanda baik.
"Nomor urut KPU ini tanda kami akan keluar sebagai pemenang nomor 1. Itu yang kami harapkan dan didoakan pendukung Mega-Pro," kata Fadli Zon.
Sementara Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di tempat yang sama mengatakan, nomor urut 2 yang didapat pasangan SBY-Boediono merupakan simbol yang cocok dengan dengan slogan pasangan SBY-Boediono "lanjutkan".
"Jadi maksudnya melanjutkan dari periode satu ke dua. Saya pikir semua calon bersyukur semua dapat nomor bagus. Namun, prinsipnya yang dipilih bukan nomornya, melainkan kualitas pasangan capres cawapres itu," katanya.
Tim kampanye pasangan JK-Win, Priyo Budi Santoso, mengatakan, nomor urut 3 yang didapat pasangan JK-Win adalah berkah.
"Nomor tiga itu berkah, semua nomor itu sama saja dan baik. Yang penting persiapan kampanye. Kami sudah siapkan materi dan konsolidasi massa pendukung," katanya.
Komentar juga disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, yang mendukung pasangan SBY-Boediono bahwa nomor dua justru nomor yang sangat sentral posisinya dalam kertas pemilihan nanti.
"Nomor dua itu nomor yang memudahkan, sangat mudah dicontreng. Nomor dua kan lebih sentris, jadi orang lebih mudah memilih," katanya.
Dalam acara pengundian nomor urut peserta pilpres, pasangan Megawati-Prabowo mendapat nomor urut 1, pasangan SBY-Boediono nomor urut 2, dan pasangan JK-Win nomor urut 3.
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/11212/Mega-Pro_No__1__SBY-Boediono_No_2__dan_JK-Win_No_3
Sabtu, 30 Mei 2009
Jakarta - Para pendukung pasangan capres-cawapres yang akan bertarung dalam pilpres Juli mendatang meyakini nomor urut yang didapat capres-cawapres yang mereka dukung adalah nomor yang paling baik.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon usai mengikuti acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan capres-cawapres di Gedung KPU Pusat Jakarta, Sabtu, mengatakan, nomor urut 1 yang didapat pasangan Mega-Prabowo adalah pertanda baik.
"Nomor urut KPU ini tanda kami akan keluar sebagai pemenang nomor 1. Itu yang kami harapkan dan didoakan pendukung Mega-Pro," kata Fadli Zon.
Sementara Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di tempat yang sama mengatakan, nomor urut 2 yang didapat pasangan SBY-Boediono merupakan simbol yang cocok dengan dengan slogan pasangan SBY-Boediono "lanjutkan".
"Jadi maksudnya melanjutkan dari periode satu ke dua. Saya pikir semua calon bersyukur semua dapat nomor bagus. Namun, prinsipnya yang dipilih bukan nomornya, melainkan kualitas pasangan capres cawapres itu," katanya.
Tim kampanye pasangan JK-Win, Priyo Budi Santoso, mengatakan, nomor urut 3 yang didapat pasangan JK-Win adalah berkah.
"Nomor tiga itu berkah, semua nomor itu sama saja dan baik. Yang penting persiapan kampanye. Kami sudah siapkan materi dan konsolidasi massa pendukung," katanya.
Komentar juga disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, yang mendukung pasangan SBY-Boediono bahwa nomor dua justru nomor yang sangat sentral posisinya dalam kertas pemilihan nanti.
"Nomor dua itu nomor yang memudahkan, sangat mudah dicontreng. Nomor dua kan lebih sentris, jadi orang lebih mudah memilih," katanya.
Dalam acara pengundian nomor urut peserta pilpres, pasangan Megawati-Prabowo mendapat nomor urut 1, pasangan SBY-Boediono nomor urut 2, dan pasangan JK-Win nomor urut 3.
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/11212/Mega-Pro_No__1__SBY-Boediono_No_2__dan_JK-Win_No_3
Boediono: Saya Bukan Ban Serep
Politik
30/05/2009
Jakarta - Tidak seperti JK yang pada 2004 melakukan kontrak politik dengan SBY, Boediono enggan memiliki kontrak politik untuk mendampingi SBY. Sebab Boediono bukanlah sekadar ban serep.
"Setelah saya pikir bahwa saya tidak hanya jadi ban serep, saya akan bisa memberikan sumbangan bagi tim. Sistim presidensial kita harus dilihat utuh. Saya tidak persoalkan apakah saya dapat bidang apa untuk membuat kontrak politik dengan SBY," ujar Boediono saat berpidato dalam silaturahmi nasional koalisi di PRJ Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/5).
Mantan Gubernur BI ini menyatakan siap mengenergikan tim SBY-Boediono. Dirinya pun tidak akan memersoalkan apa peranannya nanti dalam kabinet.
"Saya sampaikan rasa bangga dan kehormatan karena dapat mendampingi SBY dalam pilpres ini. Kenapa dengan sepenuh hati saya menerima undangan mendampingi SBY, karena apa yang saya putuskan berasal dari pemikiran yang mendalam dan memakan waktu beberapa lama. Saya cukup mengerti mengenai kepemimpinan SBY," jelasnya. [mut/sss]
inilah.com
30/05/2009
Jakarta - Tidak seperti JK yang pada 2004 melakukan kontrak politik dengan SBY, Boediono enggan memiliki kontrak politik untuk mendampingi SBY. Sebab Boediono bukanlah sekadar ban serep.
"Setelah saya pikir bahwa saya tidak hanya jadi ban serep, saya akan bisa memberikan sumbangan bagi tim. Sistim presidensial kita harus dilihat utuh. Saya tidak persoalkan apakah saya dapat bidang apa untuk membuat kontrak politik dengan SBY," ujar Boediono saat berpidato dalam silaturahmi nasional koalisi di PRJ Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/5).
Mantan Gubernur BI ini menyatakan siap mengenergikan tim SBY-Boediono. Dirinya pun tidak akan memersoalkan apa peranannya nanti dalam kabinet.
"Saya sampaikan rasa bangga dan kehormatan karena dapat mendampingi SBY dalam pilpres ini. Kenapa dengan sepenuh hati saya menerima undangan mendampingi SBY, karena apa yang saya putuskan berasal dari pemikiran yang mendalam dan memakan waktu beberapa lama. Saya cukup mengerti mengenai kepemimpinan SBY," jelasnya. [mut/sss]
inilah.com
'SBY Seleraakuuu...' Kian Bergema
Politik
30/05/2009
Jakarta - Gerakan Pro SBY atau yang lebih trend disingkat GPS sedang bangkit. Bersamaan dengan itu, jingle 'SBY Presidenku' yang meniru iklan mie instant sedang booming. Jingle ini pas, melihat masih banyak yang 'berselera' dengan SBY.
Bagi orang yang ear catching, mendengar iklan SBY berjingle 'SBY Presidenku' pasti langsung teringat dengan iklan mie instan tersebut. Jingle tersebut sangat mengena di masyarakat Indonesia, mengingat mie instan juga menjadi selera bersama.
Lucu memang mendengar jingle 'SBY Presidenku'. Namun gara-gara iklan yang meniru-niru itu, tim sukses presiden SBY dinilai tidak kreatif. "Yang namanya follower dipandang kurang kreatif oleh masyarakat," ujar pengamat politik UI Ibnu Hamad.
Meski mengekor iklan, namun apa yang dilakukan tim sukses SBY itu dinilai sah-sah saja. Sebab, tim SBY pastinya ingin iklan 'SBY Presidenku' terngiang terus di telinga masyarakat Indonesia.
Dari sisi komunikasi, itu merupakan strategi. Ada kalanya follower mendompleng atau mengekor dipandang lebih efektif. "Yang namanya kreatif di dunia komunikasi juga mengembangkan dari yang sudah ada. Itu juga kreatif. Mengubah sedikit yang sudah ada juga kreatif. Jadi tidak selalu original atau baru," imbuh Hamad.
Namun pemanfaatan jingle tersebut juga dianggap terlalu jauh, mengingat posisi dan jabatan SBY yang presiden dibandingkan dengan mie instant, sebuah produk consumer good. Iklan SBY dinilai bukan menawarkan ide, melainkan produk.
"Kok sosok presiden disamakan dengan produk mie instant. Itu terlalu jauh perbandingannya. Sesuatu yang high level kepresidenan dibandingkan dengan produk makanan," tutur dia lagi.
Tapi ya itu, semua sah-sah saja. Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng juga menganggap pencontekan jingle 'SBY Presidenku' sebagai hal yang sah, apalagi untuk bahan kampanye. Yang penting bagi mereka, rakyat mudah mengingat-ingat hal tersebut.
"Kenapa tidak etis? Etis sekali selama hak ciptanya dihargai. Kami menghargai hak cipta itu dengan meminta izin kepada pencipta lagu dan yang mempunyai hak cipta," kilah Andi.
Bahkan Andi mengakui pihaknya mendompleng ketenaran lagu di iklan tersebut guna keperluan kampanye. Apalagi jingle yang diaransemen ulang dan diadopsi untuk kepentingan lain, sudah hal biasa.
Nah soal jingle ini, yang sangat mengena adalah pendukung SBY, terutama Gerakan Pro SBY alias GPS. GPS yang diketuai Suratto Siswodiharjo sangat 'berselera' menjadikan SBY menjadi presiden. Itu sudah tertuang dalam tugas GPS untuk memajukan lagi SBY sebagai presiden RI untuk keduakalinya.
"Masing-masing koordinator daerah bertugas membentuk GPS di tingkat kabupaten/kota di daerah masing. Mereka akan bekerja sekitar dua bulan lebih untuk mengawal perolehan suara terbanyak untuk SBY," ujar Ketua Umum GPS Suratto Siswodiharjo.
Di kampungnya Jusuf Kalla, Makassar, GPS sudah merangkul 400 relawan yang berasal dari Sulawesi, Maluku, dan Papua. Satu orang dari tiap provinsi dipilih menjadi koordinator daerah (korda). Ada 10 utusan dari 10 perwakilan daerah. Itu baru di Sulawesi. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan di setiap provinsi, GPS akan menerapkan selera serupa.
Bukan cuma GPS, ulama Banten pun mendukung SBY kembali menjadi presiden. Menurut mereka, program SBY seperti bantuan langsung tunai (BLT) sangat pro rakyat. Sedangkan neoliberal hanyalah isu yang dihembuskan oleh saingan SBY.
Bagi rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil, nama SBY masih mengundang selera mereka memilih Ketua Dewan Pembina Demokrat itu. Namun sayang, gaya tim sukses SBY-Boediono yang menyerang personal saingan di Pilpres membuat kurang berselera.
Sebut saja apa yang dilakukan jubir tim sukses SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng. Adik kandung Andi Mallarangeng ini terus menyerang pribadi Prabowo terkait 98 kuda yang dimilikinya, bahkan tiga di antaranya seharga Rp 3 miliar. Dalam sebuah jumpa pers, Rizal bahkan mengungkit track record cawapresnya Megawati Soekarnoputri itu di militer.
Meski sudah ditegur banyak pihak, termasuk internal Demokrat, Rizal masih belum puas. Dia masih nyinyir menyindir kuda-kuda milik Prabowo, meski kali terakhir tanpa menyebut nama Ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut. Sampai-sampai orang dekat Prabowo, Permadi, mengajak Rizal untuk adu santet.
Apa yang dilakukan Rizal juga kontradiksi dengan anjuran Ketua Tim Sukses SBY-Boediono, Hatta Rajasa. Hatta yang terkenal dekat dengan SBY, mengajak seluruh pihak berpolitik santun, tidak menjelek-jelekkan calon lain. Adu ide lebih bagus ketimbang menyerang pribadi capres-cawapres.
Jika sudah begitu, apakah orang masih berselera memilih SBY jika tim suksesnya malah kontraproduktif dengan SBY yang terkenal santun? Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. [E1]
inilah.com
30/05/2009
Jakarta - Gerakan Pro SBY atau yang lebih trend disingkat GPS sedang bangkit. Bersamaan dengan itu, jingle 'SBY Presidenku' yang meniru iklan mie instant sedang booming. Jingle ini pas, melihat masih banyak yang 'berselera' dengan SBY.
Bagi orang yang ear catching, mendengar iklan SBY berjingle 'SBY Presidenku' pasti langsung teringat dengan iklan mie instan tersebut. Jingle tersebut sangat mengena di masyarakat Indonesia, mengingat mie instan juga menjadi selera bersama.
Lucu memang mendengar jingle 'SBY Presidenku'. Namun gara-gara iklan yang meniru-niru itu, tim sukses presiden SBY dinilai tidak kreatif. "Yang namanya follower dipandang kurang kreatif oleh masyarakat," ujar pengamat politik UI Ibnu Hamad.
Meski mengekor iklan, namun apa yang dilakukan tim sukses SBY itu dinilai sah-sah saja. Sebab, tim SBY pastinya ingin iklan 'SBY Presidenku' terngiang terus di telinga masyarakat Indonesia.
Dari sisi komunikasi, itu merupakan strategi. Ada kalanya follower mendompleng atau mengekor dipandang lebih efektif. "Yang namanya kreatif di dunia komunikasi juga mengembangkan dari yang sudah ada. Itu juga kreatif. Mengubah sedikit yang sudah ada juga kreatif. Jadi tidak selalu original atau baru," imbuh Hamad.
Namun pemanfaatan jingle tersebut juga dianggap terlalu jauh, mengingat posisi dan jabatan SBY yang presiden dibandingkan dengan mie instant, sebuah produk consumer good. Iklan SBY dinilai bukan menawarkan ide, melainkan produk.
"Kok sosok presiden disamakan dengan produk mie instant. Itu terlalu jauh perbandingannya. Sesuatu yang high level kepresidenan dibandingkan dengan produk makanan," tutur dia lagi.
Tapi ya itu, semua sah-sah saja. Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng juga menganggap pencontekan jingle 'SBY Presidenku' sebagai hal yang sah, apalagi untuk bahan kampanye. Yang penting bagi mereka, rakyat mudah mengingat-ingat hal tersebut.
"Kenapa tidak etis? Etis sekali selama hak ciptanya dihargai. Kami menghargai hak cipta itu dengan meminta izin kepada pencipta lagu dan yang mempunyai hak cipta," kilah Andi.
Bahkan Andi mengakui pihaknya mendompleng ketenaran lagu di iklan tersebut guna keperluan kampanye. Apalagi jingle yang diaransemen ulang dan diadopsi untuk kepentingan lain, sudah hal biasa.
Nah soal jingle ini, yang sangat mengena adalah pendukung SBY, terutama Gerakan Pro SBY alias GPS. GPS yang diketuai Suratto Siswodiharjo sangat 'berselera' menjadikan SBY menjadi presiden. Itu sudah tertuang dalam tugas GPS untuk memajukan lagi SBY sebagai presiden RI untuk keduakalinya.
"Masing-masing koordinator daerah bertugas membentuk GPS di tingkat kabupaten/kota di daerah masing. Mereka akan bekerja sekitar dua bulan lebih untuk mengawal perolehan suara terbanyak untuk SBY," ujar Ketua Umum GPS Suratto Siswodiharjo.
Di kampungnya Jusuf Kalla, Makassar, GPS sudah merangkul 400 relawan yang berasal dari Sulawesi, Maluku, dan Papua. Satu orang dari tiap provinsi dipilih menjadi koordinator daerah (korda). Ada 10 utusan dari 10 perwakilan daerah. Itu baru di Sulawesi. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan di setiap provinsi, GPS akan menerapkan selera serupa.
Bukan cuma GPS, ulama Banten pun mendukung SBY kembali menjadi presiden. Menurut mereka, program SBY seperti bantuan langsung tunai (BLT) sangat pro rakyat. Sedangkan neoliberal hanyalah isu yang dihembuskan oleh saingan SBY.
Bagi rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil, nama SBY masih mengundang selera mereka memilih Ketua Dewan Pembina Demokrat itu. Namun sayang, gaya tim sukses SBY-Boediono yang menyerang personal saingan di Pilpres membuat kurang berselera.
Sebut saja apa yang dilakukan jubir tim sukses SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng. Adik kandung Andi Mallarangeng ini terus menyerang pribadi Prabowo terkait 98 kuda yang dimilikinya, bahkan tiga di antaranya seharga Rp 3 miliar. Dalam sebuah jumpa pers, Rizal bahkan mengungkit track record cawapresnya Megawati Soekarnoputri itu di militer.
Meski sudah ditegur banyak pihak, termasuk internal Demokrat, Rizal masih belum puas. Dia masih nyinyir menyindir kuda-kuda milik Prabowo, meski kali terakhir tanpa menyebut nama Ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut. Sampai-sampai orang dekat Prabowo, Permadi, mengajak Rizal untuk adu santet.
Apa yang dilakukan Rizal juga kontradiksi dengan anjuran Ketua Tim Sukses SBY-Boediono, Hatta Rajasa. Hatta yang terkenal dekat dengan SBY, mengajak seluruh pihak berpolitik santun, tidak menjelek-jelekkan calon lain. Adu ide lebih bagus ketimbang menyerang pribadi capres-cawapres.
Jika sudah begitu, apakah orang masih berselera memilih SBY jika tim suksesnya malah kontraproduktif dengan SBY yang terkenal santun? Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. [E1]
inilah.com
Jumat, 29 Mei 2009
Demokrat Kumpulkan Semua Partai Koalisi
Fri, 29/05/2009
Jakarta - Partai Demokrat akan menggelar silaturahmi nasional dengan 24 partai koalisi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Silaturahmi itu akan digelar mulai malam ini hingga esok di Pekan Raya Jakarta (PRJ).
Demikian disampaikan salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum di Bravo Media Center, Jumat 28 Mei 2009.
"Agenda silaturahmi adalah mempersiapkan dan mematangkan kerja-kerja pemenangan SBY-Boediono," kata Anas. Pasangan itu akan hadir dalam forum tersebut.
Menurut Anas, silaturahmi itu perlu dilakukan untuk mengantarkan SBY-Boediono pada posisi Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014. "Sehingga semua garda bekerja optimal," ujar Anas.
Ia memperkirakan 3.000 undangan akan memenuhi Hall D1 PRJ. "Pengurus dari partai pendukung yang diundang adalah pengurus pusat sampai tingkat provinsi," jelasnya.
Pada Pemilihan Presiden Juli mendatang, pasangan SBY-Boediono akan berkompetisi dengan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto.
Sumber: VIVAnews
Jakarta - Partai Demokrat akan menggelar silaturahmi nasional dengan 24 partai koalisi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Silaturahmi itu akan digelar mulai malam ini hingga esok di Pekan Raya Jakarta (PRJ).
Demikian disampaikan salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum di Bravo Media Center, Jumat 28 Mei 2009.
"Agenda silaturahmi adalah mempersiapkan dan mematangkan kerja-kerja pemenangan SBY-Boediono," kata Anas. Pasangan itu akan hadir dalam forum tersebut.
Menurut Anas, silaturahmi itu perlu dilakukan untuk mengantarkan SBY-Boediono pada posisi Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014. "Sehingga semua garda bekerja optimal," ujar Anas.
Ia memperkirakan 3.000 undangan akan memenuhi Hall D1 PRJ. "Pengurus dari partai pendukung yang diundang adalah pengurus pusat sampai tingkat provinsi," jelasnya.
Pada Pemilihan Presiden Juli mendatang, pasangan SBY-Boediono akan berkompetisi dengan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto.
Sumber: VIVAnews
PKS SESALI ISU JILBAB BLUNDER
Politik
29/05/2009
Jakarta - PKS menyesalkan isu jilbab yang ditujukan kepada Ani Yudhoyono menjadi hal yang diperdebatkan panjang. PKS khawatir isu itu menjadi blunder hanya karena menjelang pilpres. Kok bisa?
"Saya menyayangkan, padahal itu dari diri pribadi saya sendiri, tapi kok jadi begini. Masalah jilbab seharusnya tak menjadi isu besar, kalau tiba-tiba terkait elektabilitasnya kan ini jadi blunder," kata Wakil Ketua DPP PKS Zulkieflimansyah usai dialektika 'Benarkah konsep politik ekonomi neolib dan kerakyatan memperjuangkan parlemen?' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5).
PKS, menurut Zul tak memaksa Ani Yudhoyono untuk memakai jibab. Apalagi hanya karena tekanan dari kompetitor capres lain. "Bu Ani jangan memakai jilbab menjelang mau pemilu. Tidak ada PKS memaksa-maksa wanita memakai jilbab, apalagi kalau hanya tekanan kompetitor," ujarnya.
Zul mengelak jika PKS disebut parpol yang rewel dan mendikte SBY. Ia menuturkan dalam Islam wanita memang dianjurkan untuk memakai jilbab. "Tidak begitu, PKS tidak memaksa-maksa Bu Ani memakai jilbab. Dalam Islam itu kan dianjurkan memakai jilbab, kelihatan anggun saja, seperti Bu Ani yang sebagai simbol
negara," tandasnya.
Sebelumnya, Zul yang menjabat Wakil Ketua DPP PKS sebelumnya sempat mengungkapkan fakta cukup menghebohkan di kalangan internal. Menurutnya, survei PKS menunjukkan elektabilitas SBY dan JK bersaing ketat. "Kami khawatir kalau SBY kalah karena untuk mendapatkan kemenangan tidak mudah. Kalau melihat survei terbaru, jarak ketiganya masih dekat. Selisih yang paling tinggi dengan yang paling rendah hanya 10 persen," urai dia.
Tidak berhenti begitu saja, Zul juga memaparkan sebagian kader juga menaruh hati pada duet JK Win. Alasannya pun tidak jauh dari isu agama. Istri JK dan Wiranto sama-sama mengenakan jilbab saat tampil ke publik. "Kalau pemilih kita tidak bisa karena pemilih PKS jauh lebih besar dari kader. Kader PKS jumlahnya 3 jutaan sedangkan pemilih 28 juta," terang Zul. [ikl/ton]
inilah.com
29/05/2009
Jakarta - PKS menyesalkan isu jilbab yang ditujukan kepada Ani Yudhoyono menjadi hal yang diperdebatkan panjang. PKS khawatir isu itu menjadi blunder hanya karena menjelang pilpres. Kok bisa?
"Saya menyayangkan, padahal itu dari diri pribadi saya sendiri, tapi kok jadi begini. Masalah jilbab seharusnya tak menjadi isu besar, kalau tiba-tiba terkait elektabilitasnya kan ini jadi blunder," kata Wakil Ketua DPP PKS Zulkieflimansyah usai dialektika 'Benarkah konsep politik ekonomi neolib dan kerakyatan memperjuangkan parlemen?' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5).
PKS, menurut Zul tak memaksa Ani Yudhoyono untuk memakai jibab. Apalagi hanya karena tekanan dari kompetitor capres lain. "Bu Ani jangan memakai jilbab menjelang mau pemilu. Tidak ada PKS memaksa-maksa wanita memakai jilbab, apalagi kalau hanya tekanan kompetitor," ujarnya.
Zul mengelak jika PKS disebut parpol yang rewel dan mendikte SBY. Ia menuturkan dalam Islam wanita memang dianjurkan untuk memakai jilbab. "Tidak begitu, PKS tidak memaksa-maksa Bu Ani memakai jilbab. Dalam Islam itu kan dianjurkan memakai jilbab, kelihatan anggun saja, seperti Bu Ani yang sebagai simbol
negara," tandasnya.
Sebelumnya, Zul yang menjabat Wakil Ketua DPP PKS sebelumnya sempat mengungkapkan fakta cukup menghebohkan di kalangan internal. Menurutnya, survei PKS menunjukkan elektabilitas SBY dan JK bersaing ketat. "Kami khawatir kalau SBY kalah karena untuk mendapatkan kemenangan tidak mudah. Kalau melihat survei terbaru, jarak ketiganya masih dekat. Selisih yang paling tinggi dengan yang paling rendah hanya 10 persen," urai dia.
Tidak berhenti begitu saja, Zul juga memaparkan sebagian kader juga menaruh hati pada duet JK Win. Alasannya pun tidak jauh dari isu agama. Istri JK dan Wiranto sama-sama mengenakan jilbab saat tampil ke publik. "Kalau pemilih kita tidak bisa karena pemilih PKS jauh lebih besar dari kader. Kader PKS jumlahnya 3 jutaan sedangkan pemilih 28 juta," terang Zul. [ikl/ton]
inilah.com
Minggu, 17 Mei 2009
Muhammadiyah Siapkan Kriteria Capres Bagi Warganya
Beranda | PEMILU
Jumat, 15 Mei 2009
Surabaya - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr HM Din Syamsuddin MA menyatakan pihaknya akan menyiapkan kriteria calon presiden (capres) untuk pedoman bagi warganya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tanggal 8 Juli 2009.
"Kami akan mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia pada tanggal 27-28 Mei, kemudian kami akan mengumumkan kriteria sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah agar satu suara," katanya di Surabaya, Jumat.
Ia mengemukakan hal itu setelah membuka Rakernas II Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah se-Indonesia yang dirangkai dengan Temu Nasional Pengusaha Muhammadiyah se-Indonesia di Surabaya pada tanggal 15-17 Mei 2009.
Didampingi Ketua Majelis Ekonomi PW Muhammadiyah Jatim Ir Muhammad Najikh dan Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim H Nadjib Hamid MSi, ia mengatakan Muhammadiyah tidak akan berbicara tentang "orang" (nama capres) yang perlu dipilih warga Muhammadiyah.
"Kalau bicara orang, tentu bicara like and dislike (suka dan tidak suka), maka kami tidak akan ke sana, melainkan kami memberi kriteria untuk pedoman bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat umum dalam melihat kapasitas pemimpin yang mampu merealisasikan janji," katanya.
Selain itu, katanya, Khittah Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan kebudayaan yang tak memiliki hubungan struktural, organisatoris, dan afiliasi dengan parpol mana pun, termasuk parpol yang didirikan warga Muhammadiyah seperti PAN dan PMB, apalagi warga Muhammadiyah secara "de facto" memang menyebar, kecuali di PKB dan PDS.
"Khittah Muhammadiyah juga memposisikan Muhammadiyah tidak pernah terlibat politik praktis, tapi MUhammadiyah tidak akan mengabaikan politik, karena itu Muhammadiyah akan memberikan arahan dalam bentuk kriteria," katanya.
Dalam kesempatan itu, Din menyinggung beberapa kriteria yang mungkin diinginkan Muhammadiyah, di antaranya presiden yang bisa mengakhiri fase transisi yang "kebablasan" (melewati batas dari transisi Orde Baru ke Orde Reformasi) dan memfungsikan politik kesejahteraan.
"Politik yang ada saat ini masih politik untuk kekuasaan, tapi politik yang dibutuhkan rakyat sekarang ada politik kesejahteraan atau politik untuk kesejahteraan, karena presiden terpilih adalah presiden seluruh rakyat, bukan parpol tertentu, bahkan presiden hakekatnya adalah pelayan rakyat," katanya.
Edy M Yakub
Jumat, 15 Mei 2009
Surabaya - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr HM Din Syamsuddin MA menyatakan pihaknya akan menyiapkan kriteria calon presiden (capres) untuk pedoman bagi warganya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tanggal 8 Juli 2009.
"Kami akan mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia pada tanggal 27-28 Mei, kemudian kami akan mengumumkan kriteria sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah agar satu suara," katanya di Surabaya, Jumat.
Ia mengemukakan hal itu setelah membuka Rakernas II Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah se-Indonesia yang dirangkai dengan Temu Nasional Pengusaha Muhammadiyah se-Indonesia di Surabaya pada tanggal 15-17 Mei 2009.
Didampingi Ketua Majelis Ekonomi PW Muhammadiyah Jatim Ir Muhammad Najikh dan Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim H Nadjib Hamid MSi, ia mengatakan Muhammadiyah tidak akan berbicara tentang "orang" (nama capres) yang perlu dipilih warga Muhammadiyah.
"Kalau bicara orang, tentu bicara like and dislike (suka dan tidak suka), maka kami tidak akan ke sana, melainkan kami memberi kriteria untuk pedoman bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat umum dalam melihat kapasitas pemimpin yang mampu merealisasikan janji," katanya.
Selain itu, katanya, Khittah Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan kebudayaan yang tak memiliki hubungan struktural, organisatoris, dan afiliasi dengan parpol mana pun, termasuk parpol yang didirikan warga Muhammadiyah seperti PAN dan PMB, apalagi warga Muhammadiyah secara "de facto" memang menyebar, kecuali di PKB dan PDS.
"Khittah Muhammadiyah juga memposisikan Muhammadiyah tidak pernah terlibat politik praktis, tapi MUhammadiyah tidak akan mengabaikan politik, karena itu Muhammadiyah akan memberikan arahan dalam bentuk kriteria," katanya.
Dalam kesempatan itu, Din menyinggung beberapa kriteria yang mungkin diinginkan Muhammadiyah, di antaranya presiden yang bisa mengakhiri fase transisi yang "kebablasan" (melewati batas dari transisi Orde Baru ke Orde Reformasi) dan memfungsikan politik kesejahteraan.
"Politik yang ada saat ini masih politik untuk kekuasaan, tapi politik yang dibutuhkan rakyat sekarang ada politik kesejahteraan atau politik untuk kesejahteraan, karena presiden terpilih adalah presiden seluruh rakyat, bukan parpol tertentu, bahkan presiden hakekatnya adalah pelayan rakyat," katanya.
Edy M Yakub
Kamis, 07 Mei 2009
PMB Jatim Dukung SBY-Akbar
Beranda | PEMILU
Kamis, 07 Mei 2009
Surabaya - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur mendukung duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Akbar Tanjung untuk pasangan capres/cawapres, namun Lembaga Pemersatu Bangsa (LPB) Jatim yang dikenal sebagai pendukung SBY di Jatim justru mendukung duet SBY-Sri Mulyani.
"Kami mendukung duet SBY-Akbar, karena pak Akbar itu merepresentasikan kelompok muda yang selama ini kurang diperhatikan. Pak Akbar itu pernah memimpin KNPI, HMI, dan dekat dengan kalangan muda," kata Sekretaris DPW PMB Jatim, Syafruddin Budiman S.IP., di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, Akbar Tanjung juga merupakan fungsionaris Partai Golkar yang cukup mengakar seperti halnya Jusuf Kalla, sehingga SBY diharapkan akan dapat meraih dukungan Golkar dalam kepemimpinannya.
"Bagi PMB sendiri, pak Akbar merupakan tokoh yang sangat memberi motivasi kepada kami, karena beliau hadir dalam acara-acara PMB, termasuk saat deklarasi PMB, karena itu kami menilai pak Akbar lebih matang dalam berpolitik," katanya.
Sementara itu, Sekjen Lembaga Pemersatu Bangsa (LPB) Jawa Timur, Sudiri Husodo, menilai Sri Mulyani lebih pantas untuk mendampingi SBY.
"Duet SBY-Sri Muyani itu lebih pantas karena ada banyak kelebihan jika dibandingkan SBY berduet dengan tokoh dari partai politik," katanya.
Menurut petinggi lembaga yang sejak pemilihan presiden 2004 mendukung SBY itu, tantangan SBY dalam lima tahun ke depan jauh lebih berat dibandingkan sekarang, baik itu masalah ekonomi, sosial kemasyarakatan maupun politik.
"Dengan kemampuan yang dimiliki Sri Mulyani, maka Indonesia diharapkan akan jauh lebih baik kondisinya. Jika duet SBY Sri Mulyani ini benar-benar terwujud maka kami yakin
krisis global yang melanda dunia, termasuk Indonesia akan bisa
teratasi," katanya.
Selain itu, karena bukan orang dari parpol, maka parpol pendukung SBY diharapkan akan bisa lebih bersatu atau solid dalam membangun Indonesia lebih baik.
"Ibu Sri Mulyani seorang teknokrat dari kalangan profesional, baiknya lagi, beliau jauh dari kepentingan partai politik dan mempunyai jaringan internasional yang luas," katanya.
Edy M Yakub
http://antarajatim.com/lihat/berita/10466/PMB_Jatim_Dukung_SBY-Akbar/
Cari: Hasil Rekapitulasi Suara KPU Jatim Disahkan
Antara - Kamis, 7 Mei 2009
Hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2009 yang disetorkan KPU Jatim ke KPU Pusat (4/5), akhirnya disahkan.
"Alhamdulillah, hasil rekapitulasi suara Pemilu 2009 yang kami lakukan akhirnya disahkan pada Rabu (6/5) pukul 23.00 WIB," kata anggota KPU Jatim, Nadjib Hamid, kepada ANTARA melalui pesan singkat (SMS), Kamis pagi.
Hal itu, katanya, berkat dukungan, kerja sama, dan doa dari masyarakat Jawa Timur, meski sejumlah partai politik (parpol) di Jatim masih pro-kontra dalam menyikapi hasil rekapitulasi suara itu.
"Akhirnya, perjuangan kami dan doa masyarakat Jatim ada hasilnya, setelah kami berada di Jakarta selama 3-4 hari," katanya.
Ia mengemukakan hal itu terkait hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2009 yang disetorkan lima anggota KPU Jatim ke KPU Pusat untuk diputuskan menjadi ketetapan. Mereka ke Jakarta dengan dipimpin ketuanya, Nikmatul Hidayati SIP (4/5).
Selain Nikmatul, anggota KPU Jatim yang berangkat ke Jakarta adalah Arief Budiman SS. SIP., Nadjib Hamid S.Sos. M.Si., Agung Nurgoho SH MH., dan Andry Dewanto SH. Turut juga sekretaris KPU Jatim, Zainal Muhtadhien SH MM.
Secara terpisah, Sekretaris DPW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman SIP, mengaku pihaknya bisa menerima hasil rekapitulasi suara oleh KPU Jatim yang sudah disahkan itu.
"Sebenarnya ada beberapa kasus yang merugikan kami, tapi kami dapat menerima dengan catatan agar penyelenggara pemilu untuk pilpres dan pemilu yang akan datang dapat berjalan lebih baik dari sekarang," katanya kepada ANTARA per telpon.
Menurut dia, catatan untuk KPU selaku penyelenggara pemilu adalah KPU sebaiknya memberi waktu agak panjang antara penetapan parpol peserta pemilu dengan waktu pemilu itu sendiri.
"PMB sendiri kalah bukan karena partai kami tidak diminati, tapi kami kalah secara teknis, karena waktu persiapan kami untuk mengenalkan diri ke masyarakat sangat mepet (waktunya cukup sempit/terbatas)," katanya.
Untuk pilpres dan pemilu mendatang, ia menyarankan KPU selaku penyelenggara pemilu memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT). "Kalau pilpres terlalu mepet, pendaftaran sebaiknya cukup dengan KTP (kartu tanda penduduk)," katanya.
Sementara itu, DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Jatim menyatakan tetap menolak hasil rekapitulasi perolehan suara, meski nantinya akan ditetapkan oleh KPU Pusat.
"Kami tetap menolak, karena proses penghitungan dari mulai TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi memang nggak cocok," kata Ketua Bappilu PPRN Jatim, Hidayat.
Sebagian parpol di Jatim menolak hasil rekapitulasi perolehan suara, di antaranya Partai Hanura, Partai Patriot, PPNUI, Partai Merdeka, PNI Marhaenisme, Partai Kedaulatan, PKPB, PPPI, Partai Buruh, Partai Republikan, PPD, PIS, PPDI, PKDI, PKNU, PKPI, PSI, PDP, Partai Pelopor, dan PPRN.
PD, PDIP, PKB
Hasil perolehan suara yang dihimpun ANTARA dari berbagai sumber mencatat Partai Demokrat (PD) unggul pada delapan dari 11 daerah pemilihan (dapil) se-Jawa Timur, sehingga "tiga besar" di Jatim adalah PD (3.409.171 suara), PDIP (2.631.797), dan PKB (1.926.549).
PD mengalami kekalahan pada tiga dapil yakni dapil 6 dan 8 yang dimenangkan PDIP, sedangkan dapil 9 dimenangkan Partai Golkar.
Namun data yang ada masih terasa janggal karena perolehan suara untuk PD pada dapil 6 dan 7 ada kesamaan, sehingga perlu cek ulang dengan data yang disahkan KPU Pusat, sedangkan rincian perolehan suara per dapil adalah:
Dapil 1: Partai Demokrat meraih 518.275 suara (30,67 persen), PDIP 277.625 suara (16,43), PKB 166.921 (9,88), Golkar 124.779 (7,38), PKS 113.042 (6,69), dan PAN 102.628 (6,07).
Dapil 2: Partai Demokrat 189.439 (15,39) PKB 204.470 (16.61), PDIP 188.396 (15.31), PPP 128.532 (10.44), dan Golkar 116.682 (9.48).
Dapil 3: Partai Demokrat 213.063 (16,15), PDIP 202.055 (15,32), PKB 153.493 (11,64), PPP 126.876 (9,62), dan Golkar 124.237 (9,42).
Dapil 4: Partai Demokrat 265.943 (19,25), PKB 248.110 (17,96), PDIP 218.551 (15,82), Golkar 98.220 (7,11), dan PKS 68.560 (4,96).
Dapil 5: Partai Demokrat 349.346 (24,14), PDIP 302.410 (20,90), PKB 150.148 (10,38), Golkar 147.844 (10,22), dan PKS 93.018 suara (6,43).
Dapil 6: PDIP 470.373 (25,94), Partai Demokrat 417.529 (23,02), PKB 176.234 (9,72), Golkar 175.020 (9,65), dan PAN 84.961 suara (4,68).
Dapil 7: Partai Demokrat 417.529 (23,02), PDIP 259.808 (15,24), Golkar 197.120 (11,57), PKB 110.830 (6,50), dan PKS 91.933 (5,39).
Dapil 8: PDIP 383.509 (20,58), Partai Demokrat 383.140 (20,58), Golkar 199.520 (10,71), PKB 187.837 (10,08), dan PAN 131.814 (7,07).
Dapil 9: Golkar 183.514 (17,66), Partai Demokrat 163.761 (15,76), PKB 131.929 (12,70), PDIP 102.499 (9,86), dan PAN 88.579 (8,52).
Dapil 10: Partai Demokrat 171.519 (16,49), PKB 163.106 (15,68), Golkar 130.397 (12,53), PDIP 126.571 (12,17), dan PAN 110.268 (10,60).
Dapil 11: Partai Demokrat 319.627 (18,37), PPP 236.035 (13,57), PKB 233.471 (13,42), PAN 132.565 (7,62), dan PKS 132.398 (7,61).
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9009433563802860221
Hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2009 yang disetorkan KPU Jatim ke KPU Pusat (4/5), akhirnya disahkan.
"Alhamdulillah, hasil rekapitulasi suara Pemilu 2009 yang kami lakukan akhirnya disahkan pada Rabu (6/5) pukul 23.00 WIB," kata anggota KPU Jatim, Nadjib Hamid, kepada ANTARA melalui pesan singkat (SMS), Kamis pagi.
Hal itu, katanya, berkat dukungan, kerja sama, dan doa dari masyarakat Jawa Timur, meski sejumlah partai politik (parpol) di Jatim masih pro-kontra dalam menyikapi hasil rekapitulasi suara itu.
"Akhirnya, perjuangan kami dan doa masyarakat Jatim ada hasilnya, setelah kami berada di Jakarta selama 3-4 hari," katanya.
Ia mengemukakan hal itu terkait hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2009 yang disetorkan lima anggota KPU Jatim ke KPU Pusat untuk diputuskan menjadi ketetapan. Mereka ke Jakarta dengan dipimpin ketuanya, Nikmatul Hidayati SIP (4/5).
Selain Nikmatul, anggota KPU Jatim yang berangkat ke Jakarta adalah Arief Budiman SS. SIP., Nadjib Hamid S.Sos. M.Si., Agung Nurgoho SH MH., dan Andry Dewanto SH. Turut juga sekretaris KPU Jatim, Zainal Muhtadhien SH MM.
Secara terpisah, Sekretaris DPW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman SIP, mengaku pihaknya bisa menerima hasil rekapitulasi suara oleh KPU Jatim yang sudah disahkan itu.
"Sebenarnya ada beberapa kasus yang merugikan kami, tapi kami dapat menerima dengan catatan agar penyelenggara pemilu untuk pilpres dan pemilu yang akan datang dapat berjalan lebih baik dari sekarang," katanya kepada ANTARA per telpon.
Menurut dia, catatan untuk KPU selaku penyelenggara pemilu adalah KPU sebaiknya memberi waktu agak panjang antara penetapan parpol peserta pemilu dengan waktu pemilu itu sendiri.
"PMB sendiri kalah bukan karena partai kami tidak diminati, tapi kami kalah secara teknis, karena waktu persiapan kami untuk mengenalkan diri ke masyarakat sangat mepet (waktunya cukup sempit/terbatas)," katanya.
Untuk pilpres dan pemilu mendatang, ia menyarankan KPU selaku penyelenggara pemilu memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT). "Kalau pilpres terlalu mepet, pendaftaran sebaiknya cukup dengan KTP (kartu tanda penduduk)," katanya.
Sementara itu, DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Jatim menyatakan tetap menolak hasil rekapitulasi perolehan suara, meski nantinya akan ditetapkan oleh KPU Pusat.
"Kami tetap menolak, karena proses penghitungan dari mulai TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi memang nggak cocok," kata Ketua Bappilu PPRN Jatim, Hidayat.
Sebagian parpol di Jatim menolak hasil rekapitulasi perolehan suara, di antaranya Partai Hanura, Partai Patriot, PPNUI, Partai Merdeka, PNI Marhaenisme, Partai Kedaulatan, PKPB, PPPI, Partai Buruh, Partai Republikan, PPD, PIS, PPDI, PKDI, PKNU, PKPI, PSI, PDP, Partai Pelopor, dan PPRN.
PD, PDIP, PKB
Hasil perolehan suara yang dihimpun ANTARA dari berbagai sumber mencatat Partai Demokrat (PD) unggul pada delapan dari 11 daerah pemilihan (dapil) se-Jawa Timur, sehingga "tiga besar" di Jatim adalah PD (3.409.171 suara), PDIP (2.631.797), dan PKB (1.926.549).
PD mengalami kekalahan pada tiga dapil yakni dapil 6 dan 8 yang dimenangkan PDIP, sedangkan dapil 9 dimenangkan Partai Golkar.
Namun data yang ada masih terasa janggal karena perolehan suara untuk PD pada dapil 6 dan 7 ada kesamaan, sehingga perlu cek ulang dengan data yang disahkan KPU Pusat, sedangkan rincian perolehan suara per dapil adalah:
Dapil 1: Partai Demokrat meraih 518.275 suara (30,67 persen), PDIP 277.625 suara (16,43), PKB 166.921 (9,88), Golkar 124.779 (7,38), PKS 113.042 (6,69), dan PAN 102.628 (6,07).
Dapil 2: Partai Demokrat 189.439 (15,39) PKB 204.470 (16.61), PDIP 188.396 (15.31), PPP 128.532 (10.44), dan Golkar 116.682 (9.48).
Dapil 3: Partai Demokrat 213.063 (16,15), PDIP 202.055 (15,32), PKB 153.493 (11,64), PPP 126.876 (9,62), dan Golkar 124.237 (9,42).
Dapil 4: Partai Demokrat 265.943 (19,25), PKB 248.110 (17,96), PDIP 218.551 (15,82), Golkar 98.220 (7,11), dan PKS 68.560 (4,96).
Dapil 5: Partai Demokrat 349.346 (24,14), PDIP 302.410 (20,90), PKB 150.148 (10,38), Golkar 147.844 (10,22), dan PKS 93.018 suara (6,43).
Dapil 6: PDIP 470.373 (25,94), Partai Demokrat 417.529 (23,02), PKB 176.234 (9,72), Golkar 175.020 (9,65), dan PAN 84.961 suara (4,68).
Dapil 7: Partai Demokrat 417.529 (23,02), PDIP 259.808 (15,24), Golkar 197.120 (11,57), PKB 110.830 (6,50), dan PKS 91.933 (5,39).
Dapil 8: PDIP 383.509 (20,58), Partai Demokrat 383.140 (20,58), Golkar 199.520 (10,71), PKB 187.837 (10,08), dan PAN 131.814 (7,07).
Dapil 9: Golkar 183.514 (17,66), Partai Demokrat 163.761 (15,76), PKB 131.929 (12,70), PDIP 102.499 (9,86), dan PAN 88.579 (8,52).
Dapil 10: Partai Demokrat 171.519 (16,49), PKB 163.106 (15,68), Golkar 130.397 (12,53), PDIP 126.571 (12,17), dan PAN 110.268 (10,60).
Dapil 11: Partai Demokrat 319.627 (18,37), PPP 236.035 (13,57), PKB 233.471 (13,42), PAN 132.565 (7,62), dan PKS 132.398 (7,61).
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9009433563802860221
Selasa, 21 April 2009
Tak Digubris Panwaslu, PMB Wadul Bawaslu
Ditulis oleh sindo jatim
Friday, 17 April 2009
SURABAYA – (SI) – Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur wadul ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta. PMB merasa laporan kecurangan yang terjadi di Kecamatan Masalembu, tidak digubris Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumenep.
Sekretaris PW PMB Jatim Safrudin Budiman mengaku jajarannya menemukan beberapa kecurangan. Diantaranya, Ali bersama istrinya melakukan penyontrengan dua kali, yakni di TPS 1 Desa Masalima dan TPS 2 Desa Masalima.
Kecurangan serupa juga terjadi di TPS 20 Desa Sukajeruk. Sedang di TPS 02 Desa Masalima tengara kecurangan salah satu anggota KPPS melakukan arahan kepada pemilih di bilik suara untuk menyontreng salah atu partai. “Kecurangan ini kami sampaikan H plus satu, baik ke Panwas maupun KPU Sumenep. Tetapi, laporan kami tak mendapat respon,” ujarnya di kantor KPU Jatim, kemarin.
Menurutnya, selain itu, beberapa tengara kecurangan yang ditemui PMB Jatim diantaranya, terjadi pula di Desa Karamian, Kecamatan Masalembu indikasi surat suara yang tidak disampaikan ke pemilih. Dari 3.153 pemilih yang terdaftar di DPT, hanya sekitar 1.000 orang yang datang.
Selain itu, ada beberapa anak dibawah umur yang turut menyontreng. Padahal mereka masih berumur 14 tahun dan duduk di bangku Tsanawiyah. Karena itu, PMB meminta kepada Panwaslu untuk melakukan pemilihan ulang di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu tersebut. “ Ada lima anak yang dibawah umur yang melakukan penyonrengan,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Panwalu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan, tiga hari ini tidak cukup untuk melakukan pemprosen. Karena TKP berada di kepulauan. Sehingga, yang menangani Panwas kecamatan.
Rabu, 01 April 2009
Dekati Konstituen dengan Pijat Gratis
Senin, 02 Maret 2009
MOJOKERTO, JATIM - Berbagai macam cara dilakukan caleg untuk mendekati masyarakat. Sebagaimana dilakukan caleg dari Partai Matahari Bangsa (PMB) Kota Mojokerto, Muhammad Hasymi Munahar, yang melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah dengan memberikan layanan pijat refleksi gratis.
Hasymi, panggilan akrab caleg DPRD Kota Mojokerto nomor urut satu dapil dua Kecamatan Magersari ini, mengaku tidak memasang atribut kampanye di jalan-jalan. Walaupun memiliki nomor urut satu, akan tetapi Hasymi tidak mempunyai cukup biaya untuk melakukan kampanye.
“Lebih baik bersosialisasi lewat pijat ini mas,” kata Hasymi yang ditemui di salah satu rumah warga, Senin (02/03).
Sejak awal Januari lalu, Hasymi melakukan aktivitas itu dengan memberikan layanan pijat ini dari rumah ke rumah. Dari hitungannya, sudah ada sekitar 700 orang yang telah ia pijat. Setiap selesai memijat, Hasymi akan menyerahkan selembar kalender yang bergambar dirinya.
Dengan cara seperti itu, Hasymi berharap para warga yang telah merasakan pijatannya tidak melupakan jasa baiknya, dan pada tanggal 9 April mendatang akan memilihnya.
Hasymi menargetkan, sampai pada pemilu nanti, akan ada 1500 orang yang akan dipijit. Dengan harapan, sosialisasi dan kampanye yang dilakukan bisa menyeluruh di dapilnya.
Awalnya, Hasymi meminta imbalan sebesar Rp 10 ribu sekali pijat. Akan tetapi karena jarang yang berminat, akhirnya ia menggratiskan jasa pijatnya itu.
“Akan tetapi untuk orang yang di luar dapil saya, tetap saya tarik sebesar Rp 35 ribu sekali pijat,” kata Hasymi yang sudah menekuni ilmu pijat-memijat sejak SD ini.
Hasymi yakin, cara kampanye yang dilakukannya lebih efektif daripada memberikan lembaran rupiah yanhg sering dilakukan caleg-caleg lain. Dengan metode seperti ini, ayah dua anak ini optimis bisa duduk di kursi DPRD Kota Mojokerto.
Meskipun memberikan layanan gratis, tak jarang ia ditolak oleh warga yang tidak berkenan untuk dipijat. Akan tetapi, hal ini tidak melunturkan niatnya untuk terus melakukan sosialisasi dengan cara ini.
“Ada yang mengaku tidak suka pijat, atau mungkin tidak cocok dengan induk partai saya. Akan tetapi saya tetap akan berjuang untuk masuk di gedung DPRD,” kata Hasymi optimis. -kp008
M. Syafiuddin - Kabarpemilu.com
PMB Target 10 Besar Perolehan Suara Pemilu 2009
Rabu, 25 Maret 2009
JAKARTA - Partai Matahari Bangsa menargetkan masuk 10 besar perolehan suara dalam Pemilu Legislatif sekaligus menjadi target pencapaian menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 8 Juli mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua PMB Imam Addaruqutni dalam orasi kampanye perdana PMB di lapangan Blok S Jakarta Selatan, Rabu (25/3).
Menurut Imam, untuk mencapai target tersebut PMB akan melakukan kampanye keliling dengan hiburan yang tidak membuat stres warga masyarakat akibat situasi politik saat ini.
Dalam orasinya Imam juga mengatakan partainya bukan partai Islam tetapi hanya berazaskan Islam. PMB adalah juga partai nasionalis. Untuk menarik massa, PMB mengusung perubahan di sektor ekonomi dan sosial.
Menyinggung slogan sembako yang digulirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut Imam, hal itu dianggapnya mustahil dan berlebihan, karena rakyat sendiri tidak memiliki penghasilan.
Kampanye PMB yang dihadiri ratusan kader dan partisipan dengan antusius mengikuti jalannya kampanye meskipun terik matahari terasa menyengat. -kp009
Y. Rachmat - Kabarpemilu.com
JAKARTA - Partai Matahari Bangsa menargetkan masuk 10 besar perolehan suara dalam Pemilu Legislatif sekaligus menjadi target pencapaian menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 8 Juli mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua PMB Imam Addaruqutni dalam orasi kampanye perdana PMB di lapangan Blok S Jakarta Selatan, Rabu (25/3).
Menurut Imam, untuk mencapai target tersebut PMB akan melakukan kampanye keliling dengan hiburan yang tidak membuat stres warga masyarakat akibat situasi politik saat ini.
Dalam orasinya Imam juga mengatakan partainya bukan partai Islam tetapi hanya berazaskan Islam. PMB adalah juga partai nasionalis. Untuk menarik massa, PMB mengusung perubahan di sektor ekonomi dan sosial.
Menyinggung slogan sembako yang digulirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut Imam, hal itu dianggapnya mustahil dan berlebihan, karena rakyat sendiri tidak memiliki penghasilan.
Kampanye PMB yang dihadiri ratusan kader dan partisipan dengan antusius mengikuti jalannya kampanye meskipun terik matahari terasa menyengat. -kp009
Y. Rachmat - Kabarpemilu.com
Raih Target, PMB Usung Dien Jadi Capres
Senin, 23 Maret 2009
PADANG - Ketua Umum DPP Partai Matahari Bangsa (PMB), Imam Addaruqutni mengatakan, jika partainya meraih target tujuh persen suara di pemilu legislatif, dipastikan partainya akan mengusung Dien Syamsuddin sebagai calon presiden.
“Sementara PMB belum membidik koalisi karena kami fokus pada pencapaian target tujuh persen suara nasional. Kalau ini tercapai, kami akan usung capres sendiri,” kata Imam, Senin (23/3), usai kampanye akbar PMB di Lapangan PJKA Kota Padang.
Imam menegaskan, secara nasional PMB menargetkan 7 persen suara atau setara 35 kursi DPR RI. Namun, bila tidak mencapai target, PMB siap berkoalisi. Ia tidak menyebutkan siapa partai yang akan diajak untuk berkoalisi.
”Persoalan PMB berkoalisi dengan siapa nanti dibicarakan. Partner koalisi, bagi kami harus berdasarkan tiga prinsip, ideologi sama, program sama, serta ada agenda dari partai bersangkutan yang perlu cepat direalisasikan, seperti penanggulangan pengangguran,” jelas Imam.
Kampanye terbuka oleh Partai PMB hari ini sepi massa. “Pendukung kami sedikit yang hadir di sini karena tidak dikondisikan. Semuanya dibiarkan sepeti air mengalir,” kata Jurkam Daerah, Atri Tanjung.
Hadir sebagai juru kampanye, selain Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB Imam Addaruqutni, juga hadir Ketua DPP PMB, Endang Sirtana, Ketua DPW Sumbar Syahrudji Tanjung serta caleg PMB untuk DPRD Sumbar Ki Jal Atri Tanjung. Selain itu, hadir juga sejumlah caleg baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. -kp009
Adrian Tuswandi – kabarpemilu.com
PADANG - Ketua Umum DPP Partai Matahari Bangsa (PMB), Imam Addaruqutni mengatakan, jika partainya meraih target tujuh persen suara di pemilu legislatif, dipastikan partainya akan mengusung Dien Syamsuddin sebagai calon presiden.
“Sementara PMB belum membidik koalisi karena kami fokus pada pencapaian target tujuh persen suara nasional. Kalau ini tercapai, kami akan usung capres sendiri,” kata Imam, Senin (23/3), usai kampanye akbar PMB di Lapangan PJKA Kota Padang.
Imam menegaskan, secara nasional PMB menargetkan 7 persen suara atau setara 35 kursi DPR RI. Namun, bila tidak mencapai target, PMB siap berkoalisi. Ia tidak menyebutkan siapa partai yang akan diajak untuk berkoalisi.
”Persoalan PMB berkoalisi dengan siapa nanti dibicarakan. Partner koalisi, bagi kami harus berdasarkan tiga prinsip, ideologi sama, program sama, serta ada agenda dari partai bersangkutan yang perlu cepat direalisasikan, seperti penanggulangan pengangguran,” jelas Imam.
Kampanye terbuka oleh Partai PMB hari ini sepi massa. “Pendukung kami sedikit yang hadir di sini karena tidak dikondisikan. Semuanya dibiarkan sepeti air mengalir,” kata Jurkam Daerah, Atri Tanjung.
Hadir sebagai juru kampanye, selain Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB Imam Addaruqutni, juga hadir Ketua DPP PMB, Endang Sirtana, Ketua DPW Sumbar Syahrudji Tanjung serta caleg PMB untuk DPRD Sumbar Ki Jal Atri Tanjung. Selain itu, hadir juga sejumlah caleg baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. -kp009
Adrian Tuswandi – kabarpemilu.com
Muhammadiyah Keluarkan Pernyataan Sikap Pemilu 2009
Beranda | PEMILU
Senin, 30 Mar 2009
Malang - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan lima poin penting yang dituangkan dalam pernyataan sikap terkait Pemilu 2009, baik legislatif maupun pemilu presiden.
Pernyataan sikap yang dikeluarkan di Malang, Jawa Timur, Senin, itu, ditandatangani Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin dan Sekretris Umum Drs. H.A. Rosyad Sholeh.
Lima poin pernyataan sikap tersebut, pertama adalah segenap partai politik, elit politik dan berbagai pihak hendaknya secara bertanggung jawab menjadikan pemilu sebagai proses demokrasi yang sehat dan beradab.
Pemilu jangan dijadikan perjuangan kekuasaan belaka dengan mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.
Kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, Pengawas Pemilu dan pihak terkait lainnya, harus jujur dan sungguh-sungguh serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, bebas, jujur dan adil.
Ketiga, mengajak warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak politiknya secara cerdas dan kritis, sesuai hati nurani yang disertai sikap dewasa dalam menerima hasilnya.
Keempat, segenap warga negara yang memiliki hak pilih hendaknya memilih para wakil rakyat yang memiliki rekam jejak akhlak dan prestasi yang baik, jujur, terpercaya serta mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan diri sendiri, partai atau golongan.
Serta kelima adalah, segenap penyelenggara negara, kekuatan politik dan komponen bangsa melakukan perenungan dan instrospeksi diri. Jadikan pemilu dan aktivitas politik untuk kepentingan penyelamatan nasional, revitalisasi reformasi dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju serta berdaulat.
"Saya secara pribadi prihatin dengan perkembangan kampanye pemilu menjelang hari H, sebab masih ada kericuhan antarpendukung parpol, bahkan ketidaksiapan penyelenggara pemilu ini," kata Din Syamsudin usai penyampaian pernyataan Muhammadiyah terkait Pemilu 2009 di University Inn Malang.
Namun, Din tetap berharap, pelaksanaan Pemilu 2009 tetap aman dan damai, agar biaya pemilu yang cukup mahal itu tidak tercederai oleh ketidakarifan dan ketidakadilan.
"Kalau sampai sekarang masih ada kekurangan, harus segera diperbaiki secepat dan secermat mungkin, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan masyarakat juga tidak kecewa yang akhirnya membuahkan apatisme politik," katanya menegaskan.
Endang Sukarelawati
http://antarajatim.com/index.php?ref=disp&id=9278
Senin, 30 Mar 2009
Malang - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan lima poin penting yang dituangkan dalam pernyataan sikap terkait Pemilu 2009, baik legislatif maupun pemilu presiden.
Pernyataan sikap yang dikeluarkan di Malang, Jawa Timur, Senin, itu, ditandatangani Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin dan Sekretris Umum Drs. H.A. Rosyad Sholeh.
Lima poin pernyataan sikap tersebut, pertama adalah segenap partai politik, elit politik dan berbagai pihak hendaknya secara bertanggung jawab menjadikan pemilu sebagai proses demokrasi yang sehat dan beradab.
Pemilu jangan dijadikan perjuangan kekuasaan belaka dengan mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.
Kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, Pengawas Pemilu dan pihak terkait lainnya, harus jujur dan sungguh-sungguh serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, bebas, jujur dan adil.
Ketiga, mengajak warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak politiknya secara cerdas dan kritis, sesuai hati nurani yang disertai sikap dewasa dalam menerima hasilnya.
Keempat, segenap warga negara yang memiliki hak pilih hendaknya memilih para wakil rakyat yang memiliki rekam jejak akhlak dan prestasi yang baik, jujur, terpercaya serta mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan diri sendiri, partai atau golongan.
Serta kelima adalah, segenap penyelenggara negara, kekuatan politik dan komponen bangsa melakukan perenungan dan instrospeksi diri. Jadikan pemilu dan aktivitas politik untuk kepentingan penyelamatan nasional, revitalisasi reformasi dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju serta berdaulat.
"Saya secara pribadi prihatin dengan perkembangan kampanye pemilu menjelang hari H, sebab masih ada kericuhan antarpendukung parpol, bahkan ketidaksiapan penyelenggara pemilu ini," kata Din Syamsudin usai penyampaian pernyataan Muhammadiyah terkait Pemilu 2009 di University Inn Malang.
Namun, Din tetap berharap, pelaksanaan Pemilu 2009 tetap aman dan damai, agar biaya pemilu yang cukup mahal itu tidak tercederai oleh ketidakarifan dan ketidakadilan.
"Kalau sampai sekarang masih ada kekurangan, harus segera diperbaiki secepat dan secermat mungkin, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan masyarakat juga tidak kecewa yang akhirnya membuahkan apatisme politik," katanya menegaskan.
Endang Sukarelawati
http://antarajatim.com/index.php?ref=disp&id=9278
PMB Jatim Perjuangkan Reformasi Agraria
Beranda | PEMILU
Rabu, 01 Apr 2009
Surabaya - Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur akan memperjuangkan "land reform" (reformasi agraria) yakni negara menyediakan tanah untuk petani demi kesejahteraan petani.
"Reformasi agraria itu menjadi salah satu perjuangan PMB," kata juru kampanye (jurkam) PMB Jatim, Syafruddin Budiman SIP, di Surabaya, Rabu.
Menurut cicit dari almarhum KH Mas Mansur (mantan Ketua PB Muhammadiyah dan pendiri PW Muhammadiyah Jatim) itu, PMB lahir karena keterpurukan bangsa, karena itu PMB akan berihtiar untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
"PMB lahir untuk menjadi penyelesaian masalah dan bukan menjadi masalah. Insya-Allah jika PMB menang, maka persoalan bangsa akan segera dituntaskan, baik masalah pendidikan, kesehatan, pertanian, kemiskinan, pemberantasan korupsi dan kesejahteraan sosial," katanya.
Perjuangan untuk reformasi agraria itu pun ditegaskan Ketua Umum PP PMB drs. Imam Addaruqutni, MA, saat kampanye terbuka di Lapangan Desa Kartoharjo, Kabupaten Nganjuk (31/3).
"Ketua Umum PMB Pusat itu menilai petani harus memiliki hak pengelolaan tanah untuk kemakmuran petani, jangan sampai tanah jutaan hektare hanya dikuasai segelintir orang di negeri kita," katanya, mengutip Imam Addaraquthni.
Oleh karena itu, Imam Addaraquthni yang juga mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu berjanji akan memperjuangkan undang-undang yang peduli dan melindung petani di parlemen, sehingga tidak ada lagi petani yang merugi.
Edy M Yakub
http://antarajatim.com/?ref=disp&id=9350
Rabu, 01 Apr 2009
Surabaya - Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur akan memperjuangkan "land reform" (reformasi agraria) yakni negara menyediakan tanah untuk petani demi kesejahteraan petani.
"Reformasi agraria itu menjadi salah satu perjuangan PMB," kata juru kampanye (jurkam) PMB Jatim, Syafruddin Budiman SIP, di Surabaya, Rabu.
Menurut cicit dari almarhum KH Mas Mansur (mantan Ketua PB Muhammadiyah dan pendiri PW Muhammadiyah Jatim) itu, PMB lahir karena keterpurukan bangsa, karena itu PMB akan berihtiar untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
"PMB lahir untuk menjadi penyelesaian masalah dan bukan menjadi masalah. Insya-Allah jika PMB menang, maka persoalan bangsa akan segera dituntaskan, baik masalah pendidikan, kesehatan, pertanian, kemiskinan, pemberantasan korupsi dan kesejahteraan sosial," katanya.
Perjuangan untuk reformasi agraria itu pun ditegaskan Ketua Umum PP PMB drs. Imam Addaruqutni, MA, saat kampanye terbuka di Lapangan Desa Kartoharjo, Kabupaten Nganjuk (31/3).
"Ketua Umum PMB Pusat itu menilai petani harus memiliki hak pengelolaan tanah untuk kemakmuran petani, jangan sampai tanah jutaan hektare hanya dikuasai segelintir orang di negeri kita," katanya, mengutip Imam Addaraquthni.
Oleh karena itu, Imam Addaraquthni yang juga mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu berjanji akan memperjuangkan undang-undang yang peduli dan melindung petani di parlemen, sehingga tidak ada lagi petani yang merugi.
Edy M Yakub
http://antarajatim.com/?ref=disp&id=9350
PMB Kampanye Serba 18 di Kota Pasuruan
Senin, 30 Mar 2009
Surabaya - Partai Matahari Bangsa (PMB) akan menggelar kampanye dan pawai keliling kota menghadirkan caleg DPR RI dan DPRD dengan tema "Serba 18" di Kota Pasuruan, Jatim, Selasa (31/3).
"Serba 18 itu disesuaikan dengan nomor urut partai. Kami akan menggelar pawai dengan menggunakan 18 sepeda, 18 sepeda motor, 18 becak, 18 andong dan 18 mobil," kata Delfri Yusransyah Daz, salah seorang caleg PMB untuk DPRD Jatim di Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan, pawai keliling kota yang dimulai dari depan Masjid Raya Mandaran Rejo mulai sekitar pukul 10.00 itu akan berakhir di gedung BK Husada di Jalan Panglima Sudirman yang dilanjutkan dengan dialog.
"Kami akan menggelar dialog dan tumpengan di atas tikar bersama dengan masyarakat. Kami memformat kampanye ini benar-benar merakyat," kata salah seorang pengurus PMB Jatim yang juga mantan wartawan itu.
Pada kampanye yang akan dihadiri caleg DPR RI Daerah Pemilihan II Jatim, Mohammad Suryanto dan seluruh caleg lokal itu, PMB juga menghadirkan grup hadrah Al Banjari, yang selama ini tumbuh subur di lingkungan warga NU.
"Kami tidak membeda-bedakan antara NU dengan Muhammadiyah. Pokoknya yang penting Islam dan untuk kemajuan Islam. Kami tidak mengenal dikotomi seperti itu. Karena itu kami mengakomodasi kesenian hadrah juga," katanya.
Pada saat pawai, semua caleg akan menggunakan sepeda motor, termasuk becak dan andong untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat calon pemilih.
"Kami betul-betul ingin menunjukkan kedekatan kami dengan masyarakat. Keberadaan partai kami ini memang ingin memperjuangkan kepentingan rakyat," katanya.
Masuki M. Astro
http://www.antarajatim.com/?ref=disp&id=9289
Surabaya - Partai Matahari Bangsa (PMB) akan menggelar kampanye dan pawai keliling kota menghadirkan caleg DPR RI dan DPRD dengan tema "Serba 18" di Kota Pasuruan, Jatim, Selasa (31/3).
"Serba 18 itu disesuaikan dengan nomor urut partai. Kami akan menggelar pawai dengan menggunakan 18 sepeda, 18 sepeda motor, 18 becak, 18 andong dan 18 mobil," kata Delfri Yusransyah Daz, salah seorang caleg PMB untuk DPRD Jatim di Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan, pawai keliling kota yang dimulai dari depan Masjid Raya Mandaran Rejo mulai sekitar pukul 10.00 itu akan berakhir di gedung BK Husada di Jalan Panglima Sudirman yang dilanjutkan dengan dialog.
"Kami akan menggelar dialog dan tumpengan di atas tikar bersama dengan masyarakat. Kami memformat kampanye ini benar-benar merakyat," kata salah seorang pengurus PMB Jatim yang juga mantan wartawan itu.
Pada kampanye yang akan dihadiri caleg DPR RI Daerah Pemilihan II Jatim, Mohammad Suryanto dan seluruh caleg lokal itu, PMB juga menghadirkan grup hadrah Al Banjari, yang selama ini tumbuh subur di lingkungan warga NU.
"Kami tidak membeda-bedakan antara NU dengan Muhammadiyah. Pokoknya yang penting Islam dan untuk kemajuan Islam. Kami tidak mengenal dikotomi seperti itu. Karena itu kami mengakomodasi kesenian hadrah juga," katanya.
Pada saat pawai, semua caleg akan menggunakan sepeda motor, termasuk becak dan andong untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat calon pemilih.
"Kami betul-betul ingin menunjukkan kedekatan kami dengan masyarakat. Keberadaan partai kami ini memang ingin memperjuangkan kepentingan rakyat," katanya.
Masuki M. Astro
http://www.antarajatim.com/?ref=disp&id=9289
Caleg PMB Jatim Tantang Caleg DPR se-Indonesia
Selasa, 17 Mar 2009
Surabaya - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur untuk DPR RI, Ir. H. Achmad Zaenal Abidin, IPM., menantang caleg DPR RI se-Indonesia untuk adu program melalui radio yang ada di daerah pemilihan (dapil) II Jatim (Pasuruan-Probolinggo).
"Saya tidak membatasi caleg DPR RI yang menerima tantangan saya, apakah dari dapil lain atau dapil II, tapi saya minta adu program dilakukan pada radio yang ada di dapil II Jatim," kata caleg nomer urut 1 itu di Surabaya, Selasa, ketika dikonfirmasi ANTARAjatim tentang strategi kampanye dirinya sebagai caleg dari partai bernomer urut 18 itu.
Menurut Ketua Komunitas Alumni ITB Untuk Indonesia Baik itu, tantangan adu program itu dilakukan untuk menghindari kampanye yang tidak bermanfaat untuk rakyat, sebab dengan adu program akan dapat dinilai langsung oleh masyarakat dan masyarakat akan memilih secara cerdas bila ada kecocokan program.
"Dengan cara itu, maka rakyat pemilih tidak akan dibodohi, tapi betul-betul diberitahu tentang program yang akan dilakukan bila terpilih menjadi wakil rakyat, bahkan melalui model dialog interaktif akan membuat rakyat pemilih dapat langsung mempertanyakan program yang ditawarkan," katanya.
Fungsionaris BKE Persatuan Insinyur Indonesia (PII) itu menyatakan caleg yang berminat dapat langsung mendaftar melalui email herman_warna@yahoo.co.id atau telepon ke handphone (HP) nomer 08123043647 (herman) dan 0811960350 (zaenal abidin).
"Yang jelas, caleg yang berminat tentu caleg yang tidak suka gombal (bombastis) dalam program, tapi mereka ingin mendidik rakyat dalam berdemokrasi dan mengeritisi caleg yang akan dipilihnya. Jadi, rakyat akan memilih dengan argumentasi yang rasional, bukan karena money politics atau yang lain," katanya.
Ditanya tentang program yang bombastis dalam penilaiannya, ia mencontohkan sembako murah yang dikampanye sebuah parpol merupakan proses pembodohan rakyat, karena program yang dijanjikan akan justru membuat petani, nelayan, dan rakyat kecil menjadi miskin untuk selamanya.
"Kalau sembako murah itu justru tidak memberdayakan rakyat, karena itu saya tidak mau seperti itu. Saya mempunyai sembilan program yang memberdayakan rakyat, di antaranya pemakaian pupuk mandiri dan tanaman organik, membebaskan rakyat dari jeratan utang, pengaturan kembali kepemilikan/penggunaan tanah/laut untuk mandiri pangan/energi, utamakan karya bangsa sendiri, mengurangi pengeluaran impor, dan mengatur kembali kontrak/kerjasama dengan asing dalam pengelolaan kekayaan alam," katanya.
PMB tercatat sebagai parpol baru dalam Pemilu 2009 dengan nomer 18. Parpol berlambang matahari dengan warna merah maron itu mengkampanyekan jargon "Islam Berkemajuan" yang selama ini melekat pada ormas keagamaan Muhammadiyah, namun parpol yang mencapreskan Prof Din Syamsudin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) itu juga merangkul kader-kader non-Muhammadiyah.
Edy M Yakub
http://www.antarajatim.com/?ref=disp&id=8905
Surabaya - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur untuk DPR RI, Ir. H. Achmad Zaenal Abidin, IPM., menantang caleg DPR RI se-Indonesia untuk adu program melalui radio yang ada di daerah pemilihan (dapil) II Jatim (Pasuruan-Probolinggo).
"Saya tidak membatasi caleg DPR RI yang menerima tantangan saya, apakah dari dapil lain atau dapil II, tapi saya minta adu program dilakukan pada radio yang ada di dapil II Jatim," kata caleg nomer urut 1 itu di Surabaya, Selasa, ketika dikonfirmasi ANTARAjatim tentang strategi kampanye dirinya sebagai caleg dari partai bernomer urut 18 itu.
Menurut Ketua Komunitas Alumni ITB Untuk Indonesia Baik itu, tantangan adu program itu dilakukan untuk menghindari kampanye yang tidak bermanfaat untuk rakyat, sebab dengan adu program akan dapat dinilai langsung oleh masyarakat dan masyarakat akan memilih secara cerdas bila ada kecocokan program.
"Dengan cara itu, maka rakyat pemilih tidak akan dibodohi, tapi betul-betul diberitahu tentang program yang akan dilakukan bila terpilih menjadi wakil rakyat, bahkan melalui model dialog interaktif akan membuat rakyat pemilih dapat langsung mempertanyakan program yang ditawarkan," katanya.
Fungsionaris BKE Persatuan Insinyur Indonesia (PII) itu menyatakan caleg yang berminat dapat langsung mendaftar melalui email herman_warna@yahoo.co.id atau telepon ke handphone (HP) nomer 08123043647 (herman) dan 0811960350 (zaenal abidin).
"Yang jelas, caleg yang berminat tentu caleg yang tidak suka gombal (bombastis) dalam program, tapi mereka ingin mendidik rakyat dalam berdemokrasi dan mengeritisi caleg yang akan dipilihnya. Jadi, rakyat akan memilih dengan argumentasi yang rasional, bukan karena money politics atau yang lain," katanya.
Ditanya tentang program yang bombastis dalam penilaiannya, ia mencontohkan sembako murah yang dikampanye sebuah parpol merupakan proses pembodohan rakyat, karena program yang dijanjikan akan justru membuat petani, nelayan, dan rakyat kecil menjadi miskin untuk selamanya.
"Kalau sembako murah itu justru tidak memberdayakan rakyat, karena itu saya tidak mau seperti itu. Saya mempunyai sembilan program yang memberdayakan rakyat, di antaranya pemakaian pupuk mandiri dan tanaman organik, membebaskan rakyat dari jeratan utang, pengaturan kembali kepemilikan/penggunaan tanah/laut untuk mandiri pangan/energi, utamakan karya bangsa sendiri, mengurangi pengeluaran impor, dan mengatur kembali kontrak/kerjasama dengan asing dalam pengelolaan kekayaan alam," katanya.
PMB tercatat sebagai parpol baru dalam Pemilu 2009 dengan nomer 18. Parpol berlambang matahari dengan warna merah maron itu mengkampanyekan jargon "Islam Berkemajuan" yang selama ini melekat pada ormas keagamaan Muhammadiyah, namun parpol yang mencapreskan Prof Din Syamsudin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) itu juga merangkul kader-kader non-Muhammadiyah.
Edy M Yakub
http://www.antarajatim.com/?ref=disp&id=8905
Puluhan Caleg Tionghoa Adu Program di Surabaya
Rabu, 18 Maret 2009
SURABAYA -- Puluhan calon anggota legislatif (caleg) etnis Tionghoa dari berbagai partai politik (parpol) beradu program dalam suatu forum yang digelar "Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu" di Surabaya, Rabu malam.Penyampaian program yang dipandu pengacara M Soleh itu menghadirkan sejumlah caleg etnis Tionghoa antara lain Charles Honoris (PAN), Arifli (PDS), Bagus Rahadja (PKDI), Nyoto Wijaya (PKPI), M Soka (Partai RepublikaN), Yongki Rudi (Partai Hanura), Agus Suryawidjaja (Partai Hanura).
Selain mereka, juga hadir sejumlah caleg dari luar etnis Tionghoa seperti Syafrudin Budiman (PMB), Enjang Satrio (PBR), Umar Faruk (PDS), Indah Kurnia (PDIP) dan sejumlah caleg lainnya.Kepada para caleg diberi kesempatan menyampaikan programnya jika terpilih menjadi wakil rakyat.
Mereka umumnya menyampaikan janji untuk membela kepentingan rakyat yang menjadi konstituennya.Seperti yang disampaikan Charles Honoris yang berjanji tidak akan mewakili partainya jika terpilih. Ia akan melepas atribut partai yang didirikan Amien Rais itu, kemudian sepenuhnya menjadi wakil dari warga yang memilihnya."Di PAN itu beban bukan kepada partai, tetapi kepada warga pemilih. PAN tidak membolehkan caleg fanatik kepada partai, tetapi fanatik pada rakyat. Itu prinsip yang saya pegang," kata pria lajang berusia 25 tahun ini.
Sementara itu, Syafrudin Budiman mengatakan pihaknya sejak dulu selalu berjuang untuk persamaan hak, termasuk dari kalangan Tionghoa. Kalau terpilih, ia berjanji akan menciptakan kedamaian dan persamaan hak warga negara."Kami berjuang untuk dihapusnya politik anti-Tionghoa. Teman-teman Tionghoa ini menjadi korban sejak zaman Orde Baru. Kalau sekarang masih ada, bahkan di tingkat RT sekalipun, maka PMB dan saya akan berada di paling depan untuk memperjuangkan itu," katanya.
Yongki Rudi mengatakan, sebelum PDIP melakukan kontrak politik terhadap kadernya, ia sudah lama mengajukan kontrak politik tersebut ke Partai Hanura. "Bahkan saya berkomitmen pada ketentuan bahwa wakil yang melanggar kontrak politik bisa dipidanakan," katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar etnis Tionghoa masuk ke segala lini untuk bersama-sama membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, karena Tionghoa adalah bagian asli dari Indonesia.Abdul Halim, satu-satunya calon anggota DPD yang hadir mengatakan dirinya sudah lama memperhatikan kepentingan masyarakat Tionghoa, termasuk yang pertama kali menghidupkan kesenian barongsai dan tari-tarian Tionghoa.
"Soal pembauran, saya juga sudah lama memelopori hal ini," kata pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan Yayasan Masjid Cheng Hoo itu.Sementara itu, Indah Kurnia yang juga tokoh sepak bola di Surabaya dan dikenal dengan suara merdunya, lebih banyak menyanyi, sehingga waktu tiga menit yang diberikannya habis.ant/kpo
http://www.republika.co.id/berita/38362/Puluhan_Caleg_Tionghoa_Adu_Program_di_Surabaya
SURABAYA -- Puluhan calon anggota legislatif (caleg) etnis Tionghoa dari berbagai partai politik (parpol) beradu program dalam suatu forum yang digelar "Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu" di Surabaya, Rabu malam.Penyampaian program yang dipandu pengacara M Soleh itu menghadirkan sejumlah caleg etnis Tionghoa antara lain Charles Honoris (PAN), Arifli (PDS), Bagus Rahadja (PKDI), Nyoto Wijaya (PKPI), M Soka (Partai RepublikaN), Yongki Rudi (Partai Hanura), Agus Suryawidjaja (Partai Hanura).
Selain mereka, juga hadir sejumlah caleg dari luar etnis Tionghoa seperti Syafrudin Budiman (PMB), Enjang Satrio (PBR), Umar Faruk (PDS), Indah Kurnia (PDIP) dan sejumlah caleg lainnya.Kepada para caleg diberi kesempatan menyampaikan programnya jika terpilih menjadi wakil rakyat.
Mereka umumnya menyampaikan janji untuk membela kepentingan rakyat yang menjadi konstituennya.Seperti yang disampaikan Charles Honoris yang berjanji tidak akan mewakili partainya jika terpilih. Ia akan melepas atribut partai yang didirikan Amien Rais itu, kemudian sepenuhnya menjadi wakil dari warga yang memilihnya."Di PAN itu beban bukan kepada partai, tetapi kepada warga pemilih. PAN tidak membolehkan caleg fanatik kepada partai, tetapi fanatik pada rakyat. Itu prinsip yang saya pegang," kata pria lajang berusia 25 tahun ini.
Sementara itu, Syafrudin Budiman mengatakan pihaknya sejak dulu selalu berjuang untuk persamaan hak, termasuk dari kalangan Tionghoa. Kalau terpilih, ia berjanji akan menciptakan kedamaian dan persamaan hak warga negara."Kami berjuang untuk dihapusnya politik anti-Tionghoa. Teman-teman Tionghoa ini menjadi korban sejak zaman Orde Baru. Kalau sekarang masih ada, bahkan di tingkat RT sekalipun, maka PMB dan saya akan berada di paling depan untuk memperjuangkan itu," katanya.
Yongki Rudi mengatakan, sebelum PDIP melakukan kontrak politik terhadap kadernya, ia sudah lama mengajukan kontrak politik tersebut ke Partai Hanura. "Bahkan saya berkomitmen pada ketentuan bahwa wakil yang melanggar kontrak politik bisa dipidanakan," katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar etnis Tionghoa masuk ke segala lini untuk bersama-sama membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, karena Tionghoa adalah bagian asli dari Indonesia.Abdul Halim, satu-satunya calon anggota DPD yang hadir mengatakan dirinya sudah lama memperhatikan kepentingan masyarakat Tionghoa, termasuk yang pertama kali menghidupkan kesenian barongsai dan tari-tarian Tionghoa.
"Soal pembauran, saya juga sudah lama memelopori hal ini," kata pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan Yayasan Masjid Cheng Hoo itu.Sementara itu, Indah Kurnia yang juga tokoh sepak bola di Surabaya dan dikenal dengan suara merdunya, lebih banyak menyanyi, sehingga waktu tiga menit yang diberikannya habis.ant/kpo
http://www.republika.co.id/berita/38362/Puluhan_Caleg_Tionghoa_Adu_Program_di_Surabaya
Jumat, 13 Maret 2009
Kepentingan Komunitas Tionghoa Jangan Hanya Dititipkan ke Partai
Rabu, 11 Mar 2009
http://antarajatim.com/index.php?ref=disp&id=8762
Surabaya - Sekretaris PW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman mengemukakan, kepentingan masyarakat Tionghoa jangan hanya dititipkan ke pantai-partai politik, tapi harus diperjuangkan sendiri.
"Kalau hanya dititipkan ke partai politik, takutnya 'paket' yang dititipkan itu tidak sampai ke tujuan. 'Paket' itu harus diantar sendiri," katanya pada diskusi "Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia" di Surabaya, Rabu malam.
Ia juga mengingatkan agar komunitas Tionghoa menghilangkan kesan elitisnya. Menurut dia, sudah saatnya komunitas Tionghoa masuk ke basis-basis masyarakat paling bawah sehingga mengetahui betul apa keinginan masyarakat tersebut.
"Saya istilahkan dengan membasis. Dengan membasis, maka akan ada sambungan antara kepentingan atas atau elit dengan kepentingan masyarakat bawah. Apalagi, komunitas Tionghoa itu kan ada juga yang secara ekonomi hidupnya kurang baik," kata mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu.
Sementara itu tokoh pergerakan Tionghoa, Tan Swie Ling mengemukakan, komunitas Tionghoa memang harus berpolitik. Hanya saja, kata dia, yang menjadi pertanyaan adalah, politik yang bagaimana?
"Jangan sampai komunitas Tionghoa itu seperti laron yang menabrak nyala api. Nanti menjadi hangus. Komunitas Tionghoa harus tahu petanya. Poisisi dan kondisi politik komunitas Tionghoa itu sangat lemah sejak dulu," katanya.
Ia mengaku gembira karena sudah banyak generasi muda dari komunitas Tionghoa yang mulai terjun ke politik. Namun ia mengingatkan agar keterlibatan mereka itu harus memiliki landasan yang jelas dan kuat.
Diskusi yang digelar Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu itu juga menghadirkan analis ekonomi moneter, Liem Siok Lan dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Dhimam Abror Djuraid.
http://antarajatim.com/index.php?ref=disp&id=8762
Surabaya - Sekretaris PW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman mengemukakan, kepentingan masyarakat Tionghoa jangan hanya dititipkan ke pantai-partai politik, tapi harus diperjuangkan sendiri.
"Kalau hanya dititipkan ke partai politik, takutnya 'paket' yang dititipkan itu tidak sampai ke tujuan. 'Paket' itu harus diantar sendiri," katanya pada diskusi "Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia" di Surabaya, Rabu malam.
Ia juga mengingatkan agar komunitas Tionghoa menghilangkan kesan elitisnya. Menurut dia, sudah saatnya komunitas Tionghoa masuk ke basis-basis masyarakat paling bawah sehingga mengetahui betul apa keinginan masyarakat tersebut.
"Saya istilahkan dengan membasis. Dengan membasis, maka akan ada sambungan antara kepentingan atas atau elit dengan kepentingan masyarakat bawah. Apalagi, komunitas Tionghoa itu kan ada juga yang secara ekonomi hidupnya kurang baik," kata mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu.
Sementara itu tokoh pergerakan Tionghoa, Tan Swie Ling mengemukakan, komunitas Tionghoa memang harus berpolitik. Hanya saja, kata dia, yang menjadi pertanyaan adalah, politik yang bagaimana?
"Jangan sampai komunitas Tionghoa itu seperti laron yang menabrak nyala api. Nanti menjadi hangus. Komunitas Tionghoa harus tahu petanya. Poisisi dan kondisi politik komunitas Tionghoa itu sangat lemah sejak dulu," katanya.
Ia mengaku gembira karena sudah banyak generasi muda dari komunitas Tionghoa yang mulai terjun ke politik. Namun ia mengingatkan agar keterlibatan mereka itu harus memiliki landasan yang jelas dan kuat.
Diskusi yang digelar Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu itu juga menghadirkan analis ekonomi moneter, Liem Siok Lan dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Dhimam Abror Djuraid.
Liem Siok Lan, Awasi Janji Caleg
Jumat, 13 Maret 2009
SURABAYA | SURYA -Janji-janji politik para caleg dalam kampanye harus dicermati dengan teliti, karena bukan tidak mungkin janji tidak bakal terlaksana, karena sistem yang tidak memungkinkan.
Hal ini disampaikan Ir Liem Siok Lan MSc PhD dalam diskusi Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia yang diprakarsai Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu di Hotel Veni Vidi Vici Surabaya, Rabu (12/3) malam.
Liem mengatakan janji-janji caleg itu ditebar lewat berbagai media seperti stiker, poster, baliho dan spanduk, serta disampaikan dalam acara sosialisasi. “Janji itu ibaratnya seperti memberi cek kosong karena tidak ada dasarnya dan tidak mungkin mereka laksanakan,” tegas Liem di hadapan ratusan warga Tionghoa Surabaya.
Selain Liem, diskusi itu juga menampilkan Dhimam Abror Djuraid, (ketua PWI Jatim), Tan Sie Ling (tokoh pergerakan Tionghoa) dan Syafrudin Budiman (aktivis-intelektual muda). Menurut Liem, yang alumnus teknik informatika ITB itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer, sehingga inisiatif kebijakan selalu muncul dari eksekutif. Hak inisiatif yang sebenarnya melekat di legislative malah jarang digunakan.
“Kalau sistem pemerintahannya parlementer, caleg bisa membuat program dan setelah terpilih bisa melaksanakannya,” kata perempuan kelahiran Blitar, 8 November 1962 itu yang lama bermukim di Montreal Kanada itu.
Aktivis Tionghoa yang sekaligus ketua panitia, Hendy Prayogo, mengatakan, saat ini banyak elite Tionghoa yang aktif dalam politik. Kata Hendy, perkembangan ini merupakan lompatan besar yang harus disyukuri dan menjadi kesadaran baru bagi warga Tionghoa. “Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural dan Suku Tionghoa merupakan salah satu bagian integral yang ada di dalamnya,” tegas Hendy.
Hendy menambahkan, etnis Tionghoa sangat heterogen baik budaya maupun pilihan politiknya. Karena itu, pilihan politik dalam pemilu akan selalu berdasarkan pemahaman dan keyakinan pribadi masing-masing. “Siapa pun tidak boleh mengaitkan perilaku politik pribadi dengan suatu organisasi apalagi mengatas namakan seluruh Suku Tionghoa,” tegasnya mengingatkan.jos
http://www.surya.co.id/2009/03/13/liem-siok-lan-awasi-janji-caleg/
SURABAYA | SURYA -Janji-janji politik para caleg dalam kampanye harus dicermati dengan teliti, karena bukan tidak mungkin janji tidak bakal terlaksana, karena sistem yang tidak memungkinkan.
Hal ini disampaikan Ir Liem Siok Lan MSc PhD dalam diskusi Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia yang diprakarsai Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu di Hotel Veni Vidi Vici Surabaya, Rabu (12/3) malam.
Liem mengatakan janji-janji caleg itu ditebar lewat berbagai media seperti stiker, poster, baliho dan spanduk, serta disampaikan dalam acara sosialisasi. “Janji itu ibaratnya seperti memberi cek kosong karena tidak ada dasarnya dan tidak mungkin mereka laksanakan,” tegas Liem di hadapan ratusan warga Tionghoa Surabaya.
Selain Liem, diskusi itu juga menampilkan Dhimam Abror Djuraid, (ketua PWI Jatim), Tan Sie Ling (tokoh pergerakan Tionghoa) dan Syafrudin Budiman (aktivis-intelektual muda). Menurut Liem, yang alumnus teknik informatika ITB itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer, sehingga inisiatif kebijakan selalu muncul dari eksekutif. Hak inisiatif yang sebenarnya melekat di legislative malah jarang digunakan.
“Kalau sistem pemerintahannya parlementer, caleg bisa membuat program dan setelah terpilih bisa melaksanakannya,” kata perempuan kelahiran Blitar, 8 November 1962 itu yang lama bermukim di Montreal Kanada itu.
Aktivis Tionghoa yang sekaligus ketua panitia, Hendy Prayogo, mengatakan, saat ini banyak elite Tionghoa yang aktif dalam politik. Kata Hendy, perkembangan ini merupakan lompatan besar yang harus disyukuri dan menjadi kesadaran baru bagi warga Tionghoa. “Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural dan Suku Tionghoa merupakan salah satu bagian integral yang ada di dalamnya,” tegas Hendy.
Hendy menambahkan, etnis Tionghoa sangat heterogen baik budaya maupun pilihan politiknya. Karena itu, pilihan politik dalam pemilu akan selalu berdasarkan pemahaman dan keyakinan pribadi masing-masing. “Siapa pun tidak boleh mengaitkan perilaku politik pribadi dengan suatu organisasi apalagi mengatas namakan seluruh Suku Tionghoa,” tegasnya mengingatkan.jos
http://www.surya.co.id/2009/03/13/liem-siok-lan-awasi-janji-caleg/
Langganan:
Postingan (Atom)