Dari Aktifis, Pelaku Media dan Ketua Partai Termuda di Jatim

Sosok Syafrudin Budiman, SIP

Syafrudin Budiman, SIP. Anak muda ini di kalangan Muhammadiyah Jawa Timur memang dikenal berbakat dalam dunia politik. Sejak aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2002.

Ia terkenal sebagai aktifis IMM yang pernah ditangkap oleh Polres Surabaya Utara karena terlibat demo memperjuangkan nasib buruh. Ia juga terkenal dengan wacana-aksi politik dari isu kampus sampai politik nasional.

Selanjutya ia sempat berhenti dari dunia aktifis (demonstran) dan aktif di bidang jurnalis. Tepatnya bekerja di Surabaya News (sekarang Surabaya Post) selama tujuh bulan. Namun, karena terpilih dan dapat amanah sebagai formatur terbanyak dalam Muscab Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Surabaya, ia kembali terjun dalam wadah gerakan mahasiswa.

Padahal dirinya tidak pernah mendaftar sebagai calon formatur. Akan tetapi seniornya Choirul Anam mantan Ketua Umum PC IMM Surabaya (sekarang anggota KPUD Surabaya), memasukkan namanya sebagai formatur. Mengingat Syafrudin dinilai berbakat dalam dunia politik dan direncanakan masuk di jajaran kepengurusan PC IMM Surabaya.

Pria kelahiran Sumenep 21 Mei 1980 ini akhirnya aktif kembali dan terpilih jadi Ketua Hikmah (Bidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan) IMM Surabaya dan berlanjut ke DPD IMM Jawa Timur sebagai Ketua Bidang Hikmah. Rudi Acong, begitu koleganya memanggilnya namanya, akhirnya memilih lebih fokus di IMM dan meninggalkan dunia jurnalistik.

Pada Muktamar IMM ke XII 2006 di Ambon ia menjadi Ketua Presedium Sidang dan dipercaya sebagai Pengurus Pusat IMM masa bakti 2006-2008. Bahkan dirinya sempat bergabung ke PAN Jawa Timur karena keterkaitan dengan Muhammadiyah. Ketika ditanya kenapa mundur dari PAN? Ia menjawab, "Saya ini kader IMM, kalau IMM dan AMM bikin partai, kenapa saya tidak bergabung."

“Wong ini rumah saya sendiri yang baru. Rumah lama saya sudah di jual dan berpindah tangan," ujar lulusan Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Nama dan tampang Syafrudin Budiman sering menghiasi media cetak dan elektronik ketika menjadi aktifis. wacana dan statemen-nya sering masuk di media-media lokal, nasional dan bahkan internasional. Terkait isu-isu politik dan pemerintahan.

Bahkan pernah ia kena semprit karena mengundang (alm) Munir ke SMU Muhammadiyah Pucang Surabaya yang kritis terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan negara dengan mengunakan tangan tentara. Selain itu soal statemen-nya di media LKBN Antara yang menyatakan Muhammadiyah Jawa Timur tidak ada masalah, jika partai baru lahir dari Angkatan Muda Muhammadiyah.

Semua orang tidak ragu lagi ketika Syafrudin Budiman dipercaya sebagai Sekretaris Inisiator Partai Matahari Bangsa (PMB) Jatim dan Sekretaris Pimpinan Wilayah PMB Jatim. Selain memang berbakat dalam dunia politik, dirinya juga lahir dari kalangan keluarga Politisi Muhammadiyah. Saat ia menjadi pendiri PMB usianya masih 26 tahun dan ia juga masih menjabat Ketua Bidang Sosek Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2006-2008.

Disaat usianya 31 tahun dirinya terpilih sebagai Ketua (Pj) Majelis Imarah Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PW PMB) Jawa Timur melalui reshuffle kepengurusan. Syafrudin saat ini adalah salah satu ketua partai termuda di Jawa Timur dari 34 parpol yang ada di Jawa Timur. Dirinya dipilih untuk menggantikan Mufti Mubarok karena terlibat aktif pada pendirian partai Nasdem dan Ormas Nasional Demokrat.

Wajar saja jika Syafrudin yang juga Konsultan Politik dan Media ini dipilih menjadi Ketua PW PMB Jawa Timur. Karena komitmen dan konsitensi perjuangannya tidak hanya mengedepankan gerakan prgamatis semata, tetapi tetap dalam gerakan politik istiqomah.

Dalam Rapimnas Partai Matahari Bangsa 30 April – 01 Mei 2011 di Hotel Gren Alia Cikini Jakarta, ia menyampaikan pidato politiknya. “Warga Muhammadiyah dan generasi muda-nya tidak bisa berpijak pada kaki orang lain, namun harus berpijak pada kaki sendiri. Mengingat cita-cita dan tujuan Muhammadiyah tergantung para kadernya. Termasuk keterlibatannya dalam dunia politik kebangsaan,” terang Syafrudin disambut aplaus dari peserta Rapimnas.

Sebelumnya Syafrudin menjadi Calon Anggota Legestalif (caleg) Daerah Pemilihan VIII (Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun) nomor urut 1, tetapi gagal terpilih. Namun dirinya tak pernah menyerah dan frustasi dalam perjuangan kerakyataan dan kebangsaan.

Aktif sebagai Konsultan Media dan Politik

Dengan pengalamannya dibidang media dan politik, Syafrudin kembali kedua gerakan intelektual dengan menjadi Analis Pemerhati Sosial Politik dan Media sebagai profesi dan mata pencahariannya. Dirinya sering diundang oleh TV, Radio dan media cetak untuk mengisi dialog dan wawancara tentang situasi politik lokal dan nasional.

Beberapa media tersebut diantaranya, JTV, Madura Channel, RRI, Nada FM, Suara Surabaya, Radio Muslim Surabaya dan berbagai media cetak dan eletronik lainnya. Syafrudin juga spesialis bidang media dalam Tim Kampanye dan Politik Personal Branding bagi calon bupati dan wakil bupati, serta anggota DPR RI, DPRD Jatim dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Sebagai analis media dan sosial politik saya sangat senang, sehingga bisa menyampaikan ide, gagasan dan bahkan kritik,” kata pria yang gemar musik hard rock ini.

Lahir dari keluarga Tokoh Muhammadiyah.

Syafrudin adalah cicit dari (Alm) KH.Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah jaman kemerdekaan, yang juga Inspirator berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia (MAIA) yang bermetamorfosa menjadi MASYUMI.

Kakenya (Alm) Ust. H. Abd.Kadir Muhammad (AKM) adalah Dai mantan Ketua PD Muhammadiyah Sumenep-Madura yang juga anggota DPRD Sumenep dari MASYUMI. Bahkan Bapaknya Ust. Zainudddin pernah menjadi Ketua PCM Sumenep/Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah.

Sedangkan Mardiyah Ibunya adalah mantan Ketua Umum Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah Sumenep (PD NA) periode 1992-1997. Kedunya sama-sama aktifis PII dan KAPPI/KAMMI tahun 66-67 dan sempat aktif di GPI underbow MASYUMI.

"Saya memang lahir dari keluarga politisi dan keluarga struktur Muhammadiyah, Malah yang mendorong saya bergabung ke PMB adalah keluarga. Ketika kami kedatangan KH. Imam Addaruqutni, Ketua Umum PP PMB di Sumenep Madura, yang menyambut hangat adalah keluarga besar AKM,” papar Koordinator Biro Politik DPD KNPI Jawa Timur ini. (tim)

Achsanul : Pemda dapat pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Pamekasan - Pemerintah Daerah akan mendapatkan pengalihan Pajak Bumi dan Bangungan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dimana pajak tersebut bisa menjadi masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat.

Informasi ini disampaikan, Achsanul Qosasi, Anggota DPR RI Dapil XI Madura, Jawa Timur saat melakukan sosialisasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB, Rabu (14/04) di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan. Kegiatan ini adalah program Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini mengatakan, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan terjadi perbaikan dalam reformasi keuangan. Pemerintah Daerah nantinya akan banyak menerima sumber dari segi pengelolaan dan pemungutan pajak.

“Otonomi atau desentralisasi keuangan benar-benar menjadi kenyataan untuk kemakmuran rakyat di daerah,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Menurut Achsanul juga diharapkan program pengalihan PBB-P2 dan BPHTB bisa membuat lebih efektif dan efisien dalam manajemen pengelolaan keuangan pajak. Sehingga sistem pengawasan akan lebih baik dan pertanggung jawabannya akan lebih jelas.

“Tentu ini akan mengurangi terjadinya kebocoran, mengingat hasil sumber pajak langsung di terima daerah. Rakyat bisa mengontrol secara langsung nantinya,” terang pria kelahiran Sumenep, Madura ini.

Kata Achsanul, ada lima pilar untuk membangun pemerintah yang kuat. Diantaranya, ekskutif, legeslatif, yudikatif, media dan kelompok masyarakat (civil society). Jika semua bergerak sebagaimana fungsinya masing-masing tentu Negara kita akan kuat.

“Kelima pilar tersebut harus bisa kerjasama dan saling menguatkan. Jangan sampai malah terjadi saling melemahkan,” pungkas Achsanul.

Achsanul menambahkan, pengembalian pajak pusat ke daerah ini Pemerintah Daerah diharapkan pengelolaan keuangan dikembalikan kembali ke desa dan kecamatan. Agar pembangunan infrastruktur di desa bisa lebih berkembang dan roda perekonomian bisa berjalan maksimal.

“Penerapan UU Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak yang dikembalikan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya, terutama yang berada di desa dan kecamatan,” tegas Achsanul yang juga pengurus pusat PSSI. (rud)

DPR Panggil BI dan Citibank Terkait Premanisme

Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan memanggil pihak Bank Indonesia (BI) dan Citibank, terkait kasus meninggalnya nasabah yang diduga disiksa oleh debt collector kartu kredit.

Rencananya pihak terkait akan dipanggil untuk penuntasan kasus tersebut, untuk mengetahui cara penanganan kredit macet dalam sistem Perbankan Indonesia.

Hal ini disampaikan Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI saat dihubungi melalui telepon selulernya di Jakarta, Senin (04/04).

“Cara-cara premanisme harus segera dihentikan. BI harus segera mengeluarkan edaran yang berpihak kepada nasabah,” ujar Achsanul biasa kolega dekat memanggilnya.

Menurutnya, apabila ada nasabah “nakal”, itu sudah diatur dalam UU. Jangan pernah mengajak preman dalam sistem perbankan kita. Mengingat hal tersebut akan merusak sistem investasi dan menjatuhkan citra dunia usaha.

Kata anggota Fraksi Partai Demokrat berharap kedepan, bentuk non performing asset sales atau penjualan kredit macet perbankan kepada pihak lain harus diatur.

Bank tidak bisa menjual kreditnya tanpa persetujuan nasabah. Mengingat perjanjian kredit (PK)-nya hanya ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank yang bersangkutan. Tentunya tidak diperkenankan melibatkan pihak lain.

“Macetnya suatu kredit seringkali bukan semata mata kesalahan nasabah, tetapi juga bank berperan di dalamnya,” pungkas Wakil Rakyat dari Madura ini.

Achsanul mengatakan, masih banyak langkah langkah penyelesaian yang dapat diambil oleh pihak bank. Misalnya, Reconditioning (Perubahan Persyaratan), Rescheduling (Penjadualan ulang), Restucturing (perubahan struktur kredit), Injection (Penambahan Plafond) dan lainnya.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut, harus dilakukan oleh pihak perbankan dan merupakan kewajiban bank dalam membina nasabahnya. Namun, terkadang pihak bank seringkali mengambil jalan pintas dengan eksekusi dan menyerahkan kepada pihak lain dengan penagihan secara premanisme.

“Sering kali nasabah ditakut takuti, diancam, diganggu, diteror atau dengan cara cara lain yang membuat nasabah takut dan malu. Celakanya cara-cara ini banyak dilakukan oleh Bank Asing,” terang Achsanul dengan nada kesal.

Kata Achsanul, Bank Asing telah banyak sekali mengeruk keuntungan dari nasabah-nasabah dan memancing dengan “janji janji manis.” Sehingga akhirnya banyak rakyat kita terjerat dalam perangkat jebakan ekonomi yang tiada berujung. Denda dibesarkan, biaya-biaya aneh dikemas dalam bentuk fee dan penalty.

“Praktek seperti tak bisa diteruskan lagi, untuk itu kami akan memanggil pihak terkait untuk mengevaluasi semuanya,” tandas Bendahara PSSI ini.

Seperti diketahui, Sekjen Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Irzen Octa (50) tewas saat memroses penagihan kredit ke Citibank. Korban pada Selasa (29/3) pagi mendatangi kantor Citibank untuk melunasi tagihan kartu kreditnya yang membengkak.

Menurut korban, tagihan kartu kredit Rp 48 juta. Namun pihak bank menyatakan tagihan kartu kreditnya mencapai Rp 100 juta. Disana, korban kemudian dibawa ke satu ruangan dan ditanya-tanya oleh 3 tersangka. Usai bertemu 3 tersangka, korban kemudian tewas. (rud)

Achmad Iskandar Bantu Kelompok Tani Hand Sprayer

Reses Anggota DPRD Jatim

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota DPRD Propinsi dari Dapil XI Madura Jawa Timur, Drs. Achmad Iskandar, M.Si saat reses serap aspirasi, memberikan membantu alat pertanian berupa hand sprayer untuk kelompok tani. Sumbangan itu diberikan kepada 60 kelompok petani saat acara reses di Desa Gingging, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.

“Bantuan ini saya berikan secara pribadi agar petani mampu meningkatkan produktifitas pertaniannya. Agar saat panen meningkat dan memperoleh hasil yang maksimal,” ujar Achmad Iskandar, Minggu (27/03).

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur ini mengatakan, petani merupakan sektor mata pencaharian utama masyarakat. Jika panen berhasil, tentu roda perekonomian di perdesaan akan berjalan lancar.

“Petani di Kabupaten Sumenep mencapai mayoritas 75 persen dan sisanya di sektor-sektor lainnya, tentu Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan didukung legeslatif akan berpihak pada petani,” terang Iskandar yang berasal dari Partai Demokrat.

Dalam reses menjaring aspirasi masyarakat banyak melakukan dialog dengan kelompok-kelompok tani. Banyak diantara mereka yang hadir menyampaikan aspirasinya. Mulai dari pertanyaan tentang pembangunan infrastuktur petani, peternakan, bantuan modal usaha, kesehatan dan pendidikan.

“Kami berharap kepada Bapak Iskandar bisa memperjuangkan kepada pemerintah untuk men-stop impor palawija, jagung, padi, kedelai dan daging. Yang perlu dilakukan adalah membantu petani dalam bentuk peningkatan teknologi pertanian, agar produktifitasnya meningkat,” kata Matlub Ansori, Ketua Kelompok Tani Nusantara.

Secara sigap, Achmad Iskandar menjawab pertanyaan tersebut. Ia mengatakan, Soekarwo, Gubernur Jawa Timur sudah menerapkan peraturan yang melarang barang-barang impor tersebut masuk Jatim. Namun, perihal kebijakan pusat yang bertentangan akan menjadi masukan dalam reses untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

“Di Jatim telah melarang impor beras, daging dan lainnya. Ini telah menjadi komitmen eksekutif dan legeslatif di Jatim. Pemerintah secara komitmen terus akan berpihak kepada petani,” pungkas Iskandar yang juga mantan Kepala Biro AP Pemerintah Propinsi Jatim.

Acara reses ini juga dihadiri perwakilan dari PT Bisi Internasional, Kediri, Jawa Timur yang telah bekerjasama dengan beberapa kelompok petani di Desa Ging-ging, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. (rud)

DPR Akan Sempurnakan RUU AP Seperti di Amerika

Dubai – Panitia Kerja (Panja) Akuntan Publik Komisi XI DPR RI akan menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik (RUU AP) seperti di Amerika. Mengingat Amerika Serikat (AS) memang sudah lebih sempurna dalam regulasi keuangan.

Hal ini disampaikan Achsanul Qosasi, Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Panja Akuntan Publik ke Amerika dan Inggris, melalui rilis elektroniknya, Sabtu, (26/03). Saat transit di bandara Dubai, pulang menuju Jakarta.

“Produktifitas parlemen Amerika terhadap UU tidak banyak, karena hampir semua sudah diatur. Sehingga mereka hanya melakukan penyempurnaan (revisi) dalam regulasi UU AP-nya,” ujar Achsanul Qosasi yang juga Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR RI.

Menurutnya, di Amerika saat ini memiliki perangkat sistem pengawasan dan transparansi yang cukup. Diantaranya, American Institute of Certified Public Accountants (AIPCA) yang bertugas mengkaji sistem pemeriksaan, code of conduct dan standar audit dengan anggota 130 negara.

“Kalau di Indonesia kita sama dengan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia),” pungkas anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini.

Selanjutnya kata Achsanul Qosasi, di Amerika memiliki lembaga bernama Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) untuk mengawasi Konsultan Akuntan Publik (KAP), yang listed di pasar modal. Saat ini sudah ada sembilan KAP Indonesia yang sudah terdaftar di PCAOB.

Selain itu di Amerika juga memiliki lembaga bernama SEC (Security Exchange Commision), semacam Bapepam kalau di Indonesia. Dan terakhir Amerika memiliki lembaga Government Accountability Office (GAO) seperti Badan Pemerika Keuangan (BPK).

“Untuk masalah perijinan di Amerika tetap dari Federal State (Pemerintah), sehingga kita tidak perlu menyerahkan perijianan pada Council seperti yang selama ini di perdebatkan. Pemerintah tetap harus mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas yang nanti akan kita bentuk,” terang Achsanul Qosasi, pria kelahiran Sumenep, Madura ini.

Menurut mantan Direktur Bank Persyarikatan ini, untuk KAP asing nantinya harus mengikuti pola kita. Termasuk keanggotaan mereka di IAPI. Apabila mereka mamapu mengatur KAP kita, tentu kita juga harus mampu mengatur KAP mereka yang masuk ke Indonesia.

“recieprocal-nya jangan seperti selama ini, yang sangat tidak berimbang sama sekali,” terang Achsanul Qosasi yang berharap kedepannya terjadi perbaikan sistem Akuntan Publik. Sehingga nantinya KAP di Indonesia bisa dihandalkan di mata dunia internasional.

Sementara untuk pidana, mereka menyerahkan pada PCAOB dan tetap berdasar pada KUHAP. UU AP Amerika (Sarbanas Oxley Act) tidak mengatur teknis, sehingga peran lebih besar, ada pada PCAOB yang merupakan lembaga bentukan Kongres AS.

“Ini akan kita contoh dalam pembentukan lembaga, yang nantinya dimasukkan dalam salah satu pasal dalam RUU AP kita. Cuma akan berbeda dengan kita, karena SEC (Bapepam) di AS merupakan lembaga independen. Sedangkan di Indonesia dibawah koordinasi Menteri Keuangan,” Jelas pengusaha bidang mikro pertanian ini.

Achsanul Qosasi mengungkapkan bahwa, Kongres AS menyetujui UU AP tersebut secara mutlak dengan perolehan suara 423 setuju dan 3 menolak. Diharapkan proses penyempurnaan RUU AP bisa berjalan lancar dan sesuai waktunya. (rud)

Kewirausahaan Peternakan untuk Swasembada Daging

Sumenep –

POJUR (Program Jaringan Usaha Rakyat) akan meningkatkan kewirausahaan peternakan untuk mendukung program pemerintah meningkatkan dan mengembangkan swa-sembada daging. Dimana POJUR melakukan pelatihan kewirausahaan peternakan sapi dan kambing.

“Dari satu sisi kami membantu program pemerintah menggalakan swa-sembada daging. Disatu sisi memberdayakan masyarakat khususnya kaum muda untuk belajar berwirausaha di bidang peternakan,” kata Nasiruddin Abbas, Direktur Eksekutif POJUR. Saat melakukan Pelatihan Kewirausahaan Peternakan di Rumah Aspirasi POJUR Jl. Dipenogoro 104 Sumenep, Selasa (22/3).

Menurut Nasir yang biasa dipanggil sahabatnya mengatakan, pengembangan peternakan sapi dan kambing prospek bisnisnya sangat bagus kedepan. Sehingga hal tersebut, bisa dikembangkan ke kecamatan jaringan POJUR, untuk memberdayakan dan meningkatan ekonomi anggota.

“Oleh karena itu sebelum mereka masuk pada pemeliharaan ternak. Tentu diperlukan pelatihan dan diharapkan bisa memiliki referensi yang kuat di bidang peternakan. Agar nantinya tidak salah langkah,” ujar Nasir.

Sementara itu, Achmad Alwan, Pengusaha Peternakan Sapi dan Kambing yang diundang dalam pelatihan mengatakan, menggeluti usaha peternakan sapi saat ini sangat susah. Mengingat harga daging rendah disebabkan banyaknya impor daging yang datang dari Australia.

“Saya mengusulkan sementara waktu bisa menjadi peternak kambing, mengingat harga di pasaran masih stabil. Namun tidak menutup kemungkinan kedepan menjadi peternak sapi bisa lebih prospek secara bisnis,” terang Achmad Alwan pengusaha asal Gapura, Sumenep ini.

Pria yang pernah bekerja di perusahaan tambang Gold Division Rio Tinto Mining (1993-2006) ini menjelaskan bahwa, jika ingin berternak sapi dan kambing yang perlu disiapkan awal adalah kandang dan pakan ternak. Jika kedua syarat ini disiapkan tentu akan mempermudah pengembangan peternakan.

“Selanjutnya perlu disiapkan makanan yang memiliki kalori dan protein tinggi untuk meningkatkan bobot daging ternak. Jika ternak kita sakit juga perlu disiapkan obat-obatan yang memadai,” kata pengusaha yang memiliki sertifikat Green Belt, Six Sigma Procces dan Kepala Tekning Tambang.

Dihadapan peserta pelatihan yang antusias dirinya menyatakan, kalau ingin menjadi pengusaha sukses harus dimulai hari ini dan jangan menunggu besok. Harus punya kemauan dan komitmen yang kuat dalam mengembangkan usaha.

“Pikirkan suatu usaha setelah itu bertindak cepat, Insya Allah bisa sukses,” ujar Achmad Alwan.

Dirinya juga menyarakan pelaku usaha bisa menggunakan manejemen APES (Action, Problem, Evaluation and Solution. Action sebagai bentuk tindakan nyata dan tanpa menunggu waktu. Problem sebagai bentuk bahwa setiap melakukan usaha pasti akan datang kendala-kendala.

Selanjutnya, Evaluation sebagai bentuk upaya mengevaluasi dan menginstropeksi kelemahan. Terakhir adalah Solution sebagai bentuk upaya menyelesaikan masalah-masalah yang datang.

“Pikirkan suatu usaha setelah itu bertindak,” papar mantan karyawan perusahaan tambang LXML Gold & Copper, LAO PDR (2006-2007) ini. (rud)

Komisi XI Targetkan RUU AP Selesai Sebelum 2012

Washington DC – Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyatakan, bahwa Rancangan Undang-Undang Akuntan Public (RUU AP) ditargetkan selesai akhir 2011. Mengingat pada 2012, Republik Indonesia akan bergabung dalam organisasi IFRS (International Financial Report Standard) yang berkiblat ke Negara USA/Inggris.

“RUU AP ini merupakan salah satu bagian dari reformasi keuangan Republik Indonesia yang tentunya harus selesai 2011 ini,” kata Achsanul Qosasi melalui rilis elektroniknya saat melakukan kunjungan kerja ke Amerika, Selasa (22/03).

Wakil rakyat dari dapil XI Madura Jawa Timur ini melakukan kunjungan Amerika dan Inggris dari 21 Maret sampai 24 Maret 201.

Menurutnya, dalam RUU AP ini pihaknya belum mengambil keputusan terhadap tiga hal. Diantaranya, perijinan, Akuntan Publik Asing (termasuk proses rekruitmen CPA) dan Sangsi Pidana.

“Ketiganya sangat terkait dengan AP asing yang berasal dari kedua negara tersebut (biasa disebut The Big Four),” ujar Achsanul Qosasi yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini.

Ia menjelaskan, bahwa reformasi keuangan Republik Indonesia, harus berdasarkan pada tiga hal. Diantaranya yaitu, reformasi bidang makro prudential (ada 6 UU baru dan 9 UU yang harus direvisi), reformasi bidang pengawasan (RUU OJK) dan reformasi bidang protokol penanganan krisis (RUU JPSK).

“Sehingga berdasarkan tigal hal tersebut. Nantinya, diharapkan sistem keuangan Indonesia harus terintegrasi dengan sejumlah Negara, agar lebih mudah memasuki IFRS. Seperti yang sudah dicanangkan pemerintah sejak mantan Menteri Sri Mulyani,” terang Achsanul Qosasi.

Selain itu kata pria yang dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono ini mengungkapkan bahwa, pihaknya akan menuntaskan 6 UU baru. Yaitu UU Transfer Dana sudah selesai 100%, UU PPATK sudah selesai 100% dan UU Mata Uang sudah 99%.

Selanjutnya UU Akuntan Publik memasuki penyelesaian 90%, UU OJK sudah 95% dan UU JPSK baru memasuki tahap penyelesaian 20%.

Sementara itu pihak pihaknya juga akan merubah 9 UU. Diantaranya, UU Perbankan, UU BI, UU Pasar Modal, UU Dana Pensiun, UU Asuransi, UU 49/60, UU Keuangan negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Bappenas.

“Semuanya sudah masuk dalam prolegnas dan menjadi tugas komisi XI untuk menyempurnakan dan menyelesaikannya,” kata Achsanul Qosasi penuh optimis menyelesaikan semuanya. (rud)

POJUR Gelar Pelatihan Manajemen Koperasi

Sumenep –

Dengan penuh semangat sebanyak puluhan anggota koperasi POJUR (Pogram Jaringan Usaha Rakyat) mengikuti Pelatihan Manajemen Koperasi. Acara ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang operasional dan tehnis pelaksanaan.

Hal ini disampaikan Agus Suryawan, Ketua Koperasi POJUR saat ditemui di Rumah Aspirasi POJUR, Jl. Dipenogoro 104, Karangduak, Sumenep, Senin pagi (21/03).

“Acara ini kami kemas dalam bentuk diskusi terbatas untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang manejemen koperasi,” ujar Agus biasa temannya memanggil.

Direktur Administrasi POJUR ini mengatakan, pembicara yang hadir dalam acara ini adalah Masyudi, S. Ag, Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT NU Kecamatan Gapura. Pihaknya, sengaja mengundang Masyudi mengingat beliau memiliki kapasitas yang mumpuni dalam dunia perkoperasian.

“Pemateri yang kami undang telah berhasil mengembangkan koperasi syariah di Kecamatan Gapura sejak 2004 sampai 2011 dengan sukses. Bahkan, koperasi BMT NU Gapura dari modal 400 ribu sudah meningkat menjadi 2,9 M,” kata Agus.

Menurutnya, diharapkan setiap peserta pelatihan yang juga anggota Koperasi POJUR dapat menyerap ilmu dan wawasan, yang luas tentang pengetahuan koperasi. Mereka bisa berdiskusi dan belajar mengembangkan manejemen Koperasi POJUR yang baru berdiri.

Selain itu kata Agus Suryawan, kami juga mengundang pemateri Achmad Zaini Kabid Kelembagaan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep. Dimana beliau nantinya akan mengisi materi tentang manejemen kelembagaan koperasi.

“Materi ini akan difokuskan kepada bagaimana peserta mengetahui tentang syarat-syarat formal pendirian koperasi. Selanjutnya juga untuk mengetahui langkah-langkah awal operasional tehnis pendirian koperasi,” terang Agus yang juga pengusaha muda ini. (rud)

POJUR Bangun Kemitraan UKM dan Koperasi

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

POJUR (Program Jaringan Usaha Rakyat) akan membangun kemitraan usaha dengan memberdayakan Usaha Kecil dan Menegah (UKM), dan Koperasi. Pelaksanaan ini akan menggandeng Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep, serta Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).

Rencana program pemberdayaan yang akan dilaksanakan, adalah pengembangan usaha makanan ringan/camilan lokal Sumenep dan pengembangan kerajinan wisata Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, juga tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan pada bidang pertanian dan peternakan.

Hal ini disampaikan Nasiruddin Abbas (Direktur Eksekutif Rumah Aspirasi POJUR), saat melakukan Audensi dengan jajaran Direksi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di Jl. Trunojoyo, Sumenep, kamis lalu. Hadir juga dalam audensi yaitu, Agus Suryawan (Direktur Adminsitrasi), Sarbini (Direktur Program ), S. Budiman (Direktur Media), Ainur Rahman (Bidang Umum) dan Fatimatuz Zahra (Sekretaris Eksekutif).

“Saat ini, usaha makanan ringan/camilan Sumenep sangat memiliki potensi perluasan pasar dengan kemasan yang lebih marketable. Tentu ini bisa diberdayakan secara serius, baik dari lisensi, produksi, pemasaran dan manejemen keuangan-nya,” terang Nasir dengan nada rendah.

Menurut mantan aktivis HMI ini, banyak kendala yang ada selama ini, mengingat minimnya packaging atau kemasan yang lebih menarik. Termasuk juga kendala lisensi produksi dan sertifikasi halal, serta minimnya pemasaran yang lebih luas.

“Jangan sampai produk-produk Sumenep dibawa keluar kota. Setelah dikemas lebih menarik, malah produksi-nya dipasarkan lagi di Sumenep . Ini sungguh menjadi ironi,” kata Nasir berharap UKM dan Koperasi di Sumenep bisa bangkit sebagai penyangga ekonomi rakyat.

Agus Suryawan, Direktur Administrasi POJUR menambahkan, pengelola UKM dan Koperasi yang akan diberdayakan adalah anggota dan masyarakat umum jaringan POJUR. Mereka juga akan diberikan penyuluhan dan pelatihan. Bagaimana mengelola pengembangan usaha dan produktifitas yang lebih baik.

“Setelah mereka dilatih, tentu nantinya akan membuka wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Sehingga UKM dan Koperasi tersebut siap mengembangkan usaha dan meningkatkan produktifitasnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sanusi Anwar, SE Diretur BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mengatakan, sangat menyambut baik keinginan POJUR, untuk memberdayakan UKM dan Koperasi. Pihaknya siap melakukan kerjasama pendampingan dan pelatihan.

Pihak BPRS kata Sanusi, juga ingin membuka wawasan bersama kepada UKM dan Koperasi yang akan diberdayakan POJUR. Dimana mereka wajib mengetahui permasalahan pasar dan permasalahan tehnis UKM di lapangan.

“Tentu ini diharapkan tepat sasaran dalam pembiayaan, serta dapat mengukur sejauh mana potensi bisnis dan pemasaran-nya,” ujar Sanusi.

Menurutnya, kami dari BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Sumenep, dalam melakukan pengembangan potensi usaha. Dalam bentuk diserfikasi produk unggulan dan pemasaran produk.

“Salah satunya pengurusan packinging, ijin produk halal, terdaftar dan penetapan kadaluarsa. Kita juga akan membantu melengkapi legalitas dan kualitas produk-nya,” pungkas Sanusi.

Pria berambut putih ini berharap, kedepan produk unggulan UKM dan koperasi bisa masuk ke pasar modern dan tradisional. Tentu nantinya akan ada peningkatan keuntungan yang lebih baik.

“Kalau di Garut bisa memasarkan dodol dengan kemasan yang lebih baik. Kenapa kita tidak bisa melakukan yang seperti ini,” kata Sanusi dengan penuh nada optimis.

Sementara itu Novi Sudjatmiko, Kabag Opersional BPRS Bhakti Sumenkar Sumenep menambahkan, bahwa BPRS Bhakti Sumekar, dalam membantu modal pengembangan usaha tidak hanya mengedepankan keuntungan atau profit semata. Namun, juga mengedepankan azas manfaat atau benefit.

“Kami juga telah menggandeng tim konsultan IEU ((Indonesian European University) dalam melakukan pengembangan usaha dan pemasaran produk unggulan. Dimana sudah dikemas lebih baik dan siap dipasarkan ke masyarakat,” kata Novi Sudjatmiko. (rud)

Achsanul : Ada Skenario Hentikan Kasus Mafia Pajak

Surabaya - Ruang Aspirasi Rakyat

Wakil Ketua Komisi XI, Achsanul Qosasi sekaligus juru bicara Partai Demokrat menilai ada skenario menghentikan penuntasan kasus hukum mafia pajak. Terbukti banyak pihak menginginkan penuntasan kasus tersebut, diarahkan menuju ke-ranah politik.

Achsanul Qosasi saat ditemui di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jum’at (25/02) mengatakan, apabila kasus hukum mafia pajak masuk ke-ranah politik, otomatis kasus hukumnya akan berhenti. Sedangkan kalau terus di bawah ke-ranah politik, yang terjadi hanyalah kegaduhan politik.

“Jika masuk ke-ranah politik, butuh waktu lama dan negoisasi panjang. Dimana pada akhirnya kasus pemberantasan mafia pajak akan berjalan ditempat,” ungkap Achsanul Qosasi, anggota DPR RI asal Dapil XI, Madura - Jawa Timur ini.

Menurut Achsanul, pada awalnya dirinya melalui Partai Demokrat setuju untuk membongkar pemberantasan mafia pajak. Terutama dalam mengusulkan pembentukan Pansus pemberantasan mafia pajak. Namun, isu tersebut bergeser pada hak angket yang ditujukan kepada pemerintah.

“Awalnya saya-pun mendukung dan ikut tanda tangan. Akan tetapi karena bergeser menjadi hak angket, akhirnya kami menolak,” terang pria yang dekat dengan Presiden SBY ini.

Achsanul mengatakan, belakangan ada yang terancam dengan penuntasan kasus hukum mafia pajak yang melibatkan tersangka Gayus Tambunan. Mengingat KPK sudah memanggil Gayus Tambunan yang sudah menyebut 44 perusahaan pengemplang pajak.

“Kami sudah berhasil menghadang angket yang telah dibawah ke paripuna. Alhamdulillah berhasil walau menang selisih dua suara,” ujar Achsanul dengan sedikit santai setelah mengingkuti rapat paripurna usulan Hak Angket Pajak.

Sebelumnya, Selasa (22/2) usulan Hak Angket Pajak ditolak DPR. Dari pemungutan suara terbanyak (voting), tercatat 266 anggota DPR menolak, dan 264 anggota menerima usulan pansus itu.

Dari 266 yang menolak, tercatat 145 anggota berasal dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), 43 anggota dari F-PAN, 26 dari F-PPP, 26 dari F-PKB, dan 26 dari F-Gerindra. Sedangkan dari 264 anggota yang menerima terdiri F-PG 106 anggota, 84 dari F-PDIP, 56 F-PKS, 2 dari F-PKB, dan 16 dari F-Hanura.

Achsanul Qosasi menambahkan, para pendukung angket sebenarnya salah sasaran. Seharusnya, mereka terlibat aktif dalam pengawasan terhadap pemberantasan kasus mafia pajak. Dimana praktek skandal pajak ini tidak hanya terjadi di pusat. Namun, juga terjadi di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Kata Achsanul, usulan pembentukan pansus seharusnya cukup di rapat gabungan Komisi III dan XI DPR RI. Mengingat yang bermasalah adalah petugas pajak dan wajib pajak berselisih. Sehingga jika terjadi sengketa pajak atau kasus pajak cukup diselesaikan di ranah hukum.

“Seperti polisi dan pelanggar lalu lintas, jika ada masalah cukup diselesaikan secara hukum. Namun, jika terbukti terjadi penyuapan, tentu juga diselesaikan secara hukum. Bukan malah masuk ke-ranah politik,” jelas pria kelahiran Sumenep – Madura ini.

Dalam penyataan terakhirnya, Achsanul Qosasi menjelaskan, penuntasan kasus hukum mafia pajak mutlak harus dituntaskan. Kasus ini jangan sampai berhenti pada Gayus Tambunan. Diharapkan perusahaan yang terlibat praktek mafia pajak dengan Gayus Tambunan juga dijerat.

“Hukum harus menjadi tonggak bersama dan jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun. Termasuk para anggota DPR dan Pemerintah,” kata Achsanul. (rud)

Menjemput Aspirasi Masyarakat Secara Langsung

Achsanul Qosasi, Wakil Rakyat Madura Buka Rumah Aspirasi

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP

Pemerhati Sosial Politik dan Media

Beberapa waktu lalu anggota DPR RI pernah mengusulkan setiap wakil rakyat dianggarkan pembentukan Rumah Aspirasi di daerah pemilihan-nya masing-masing. Akan tetapi gagasan ini termentahkan dan ditolak banyak pihak. Sebab dinilai boros dan menghabiskan anggaran dana cukup besar. Padahal tujuan tempat serap aspirasi secara langsung tidaklah sepenuhnya salah.

Berbeda dengan Achsanul Qosasi, anggota DPR RI dari Dapil XI (Bangkalan, Sampang Pamekasan dan Sumenep), Madura - Jawa Timur. Dirinya tetap serius dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Madura. Oleh karena itu Achsanul Qosasi tak pernah mengurungkan niatnya, untuk membuka Rumah Aspirasi di daerah pemilihan-nya.

Tepat Sabtu, 5 Februari 2011 di Jalan Dipenogoro 104, Karangduak - Sumenep, anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI ini meresmikan Rumah Aspirasi. Wadah yang menampung aspirasi dan keinginan masyarakat ini diberi nama ‘POJUR’. Biasa disingkat Pojok Jaringan Usaha Rakyat, dengan slogan "Bersama Membangun Madura."

Hadir dalam acara peresmian tersebut diantaranya, tokoh masyarakat, LSM, Mahasiswa, Kepala Desa, Pengusaha dan pengurus Partai Demokrat setempat. Tak luput dari perhatian, juga hadir seluruh anggota DPRD di empat Kabupaten Se-Madura.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi XI (Perbankan dan Keuangan) ini mengatakan, pendirian Rumah Aspirasi adalah wujud komitmen dirinya dalam memperjuangkan kesejahteraan dan pembangunan Madura. Terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur, perekonomian, pertanian, perikanan kelautan, pendidikan dan kesehatan.

“Saya sebagai wakil rakyat Madura di Senayan, akan terus berusaha dan berjuang membangun Madura. Perjuangan itu melalui hak pengawasan, hak legeslasi dan hak pengajuan anggaran untuk kesejahteraan Madura,” ujar Achsanul, biasa dipanggil oleh kerabat dekatnya.

Namun kata Achsanul, tanpa melakukan serap aspirasi secara langsung pihaknya akan mengalami kendala-kendala. Dengan turun secara langsung kepada masyarakat, pihaknya akan mengetahui prioritas keinginan dan harapan masyarakat.

Dihadapan undangan yang hadir pada peresmian Rumah Aspirasi, Achsanul Qosasi mengungkapkan, sudah ada salah satu bukti keberhasilan perjuangannya. Pada anggaran APBN 2011, dirinya berhasil memperjuangkan program pelebaran jalan raya di Madura. Dana pelebaran tersebut disiapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp 110 miliar, dari ujung Bangkalan hingga Sumenep.

”Program pelebaran jalan utama ini adalah upaya percepatan distribusi roda perekonomian untuk menarik investasi dari luar. Proyek ini lahir untuk kemajuan dan kesejahteraan Madura yang jumlahnya penduduknya sudah mencapai 3,5 juta lebih,” pungkas pria kelahiran Sumenep, 10 Januari 1966 ini.

Selain itu sebagai wakil rakyat Madura, dirinya terus mendorong Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) melakukan percepatan pembangunan Madura. Terutama dalam pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, pasca pembangunan jembatan Suramadu.

“Saya sudah ketemu pengelola BPWS dan saya katakan bahwa tidak ada langkah lain memajukan Madura. Kecuali, pembangunan peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur segera dilaksanakan,” kata Achsanul yang juga Ketua Masyarakat Enterprenuer Indonesia.

Sekretaris (Bidang Perbankan dan Keuangan) DPP Partai Demokrat ini mengatakan, Madura tanpa persiapan infrastruktur atau sarana menunjang. Maka proyek besar Jembatan Suramadu akan sia-sia dan kurang bermanfaat. Setelah satu tahun ini, belum bisa menggairahkan perekonomian dan hanya berguna mempercepat perjalanan saja.

Menurutnya, BPWS diharapkan mampu menjalankan progam-program di Madura dengan baik. Mengingat pembangunan sarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, adalah langkah awal menuju kemajuan seluruh Madura.

Selain itu mantan bankir menuturkan, percepatan kemajuan Madura harus diimbangi dengan pemerataan pembagunan antara daratan dan kepulauan. Dengan perimbangan dan berkeadilan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, akan dirasakan semua pihak.

Mantan anggota Pansus Century ini dengan tegas menyatakan, membangun Madura juga harus dimulai dari pelosok terpencil dan kepulauan. Jika pembangunan dimulai dari tempat tersebut, maka akan mempercepat kemajuan Madura secara komperhensif.

“Madura bukan hanya daratan saja, tetapi juga meliputi daerah kepulauan yang sangat jauh letaknya. Daerah kepulauan tersebut tersebar di pulau kecil-kecil dan jumlahnya ratusan. Tentu kepulauan harus bisa juga menikmati pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya,” jelas Achsanul.

Sementara itu Achsanul Qosasi menambahkan bahwa, masyarakat Madura adalah agraris dan dan mayoritas bergelut di bidang pertanian. Salah satu cara meningkatkan taraf hidup masyarakat Madura adalah memberdayakan petani.

“Saya akan memperjuangkan kepentingan masyarakat petani di Madura melalui program-program pemberdayaan dari pusat. Misalnya dalam bentuk bantuan modal kredit yang dikelola kelompok tani melalui lembaga keuangan mikro (LKM),” kata Achsanul.

Menurut Achsanul, Petani adalah golongan orang yang paling sabar di Indonesia. Ketika ada gejolak dan cobaan apapun yang menimpa, mereka masih tetap bercocok tanam. Untuk itulah peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diperlukan. Kehadiran LKM adalah untuk menjadi lembaga intermediary (perantara), dalam lingkup kecil pedesaan.

“Pendekatan yang dilakukan dalam membina LKM, tentu lebih dititikberatkan pada kebiasaan masyarakat setempat di Madura,” ujar Presiden Direktur PT Garuda Tani Nusantara (Gatara Group).

POJUR untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Selain untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, Rumah Aspirasi POJUR sengaja didirikan untuk pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mengingat saat ini masyarakat sangat mengharapkan program nyata yang bisa dirasakan langsung.

Hal ini disampaikan Nasiruddin Abbas, Direktur Eksekutif POJUR saat ditemui di sela-sela aktifitas kerjanya, di Kantor Rumah Aspirasi POJUR Sumenep, Senin, (7/02). Ia mengatakan, POJUR dikelola secara profesional dengan merekrut 8 tenaga staf profesional dan mumpuni.

Struktur Rumah Aspirasi terdiri dari satu orang Direktur Eksekutif, tiga orang Direktur operasional (Bidang Program, Bidang Media dan Bidang Administrasi). Selain itu di back-up masing-masing satu orang di bagian Keuangan, Umum dan Sekretaris Eksekutif.

“Saat ini kegiatan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diantaranya, pengembangan ternak sapi, pengembangan ekonomi mikro melalui koperasi, pelatihan keterampilan kewirausahaan/life skill dan pendampingan pada kelompok tani,” terang Nasir yang juga mantan Pengurus PB HMI.

Sebagai Rumah Aspirasi rakyat, kantor POJUR buka setiap senin dan jum’at, dengan jam kerja mulai 09.00 – 15.00 WIB. Kantor ini juga siap menampung semua usulan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat, yang ditujukan kepada Bapak Achsanul Qosasi.

Kata Nasir, lewat program serap aspirasi inilah diharapkan peran sosial dan politik Achsanul Qosasi bisa dirasa secara nyata dan langsung. POJUR menjadi wadah personal branding pencitraan Achsanul Qosasi kepada masyarakat.

Nasiruddin Abbas, dengan sedikit santai diruang kerjanya menjelaskan, POJUR juga bisa disebut lembaga swadaya masyarakat. Dimana bisa bekerja sama dengan siapa saja. Baik dengan instansi swasta, BUMN dan bahkan instansi pemerintah.

Contohnya saat peresmian kantor POJUR, kami bekerjasama dengan Bank BUMN memberikan bantuan CSR. Bantuan itu diberikan kepada 35 lembaga pendidikan atau yayasan tersebar di seluruh Madura. Batuan tersebut, ada yang berupa uang tunai sebesar 5 juta dan seperangkat komputer.

“Kami sebagai pengelola Rumah Aspirasi, akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Madura,” kata Nasir dengan penuh optimisme.

Sementara itu Agus Suryawan Ketua Koperasi POJUR mengatakan, berdirinya koperasi diharapkan bisa mensejahterakan pengurus dan masyarakat simpatisan POJUR. Koperasi ini akan bergerak di usaha simpan pinjam dan usaha retail.

“Kami akan melibatkan pengurus POJUR Kordinator Kecamatan dan Koordinator Desa menjadi anggota koperasi. Dimana nantinya mereka juga terlibat mengelola unit koperasi simpan pinjam di setiap kecamatan,” ujar Agus.

Direktur Administrasi POJUR ini menjelaskan, secara tehnis tentu setiap anggota atau masyarakat yang akan mengajukan akan dilakukan survey terlebih dahulu. Kira-kira usaha apa yang sudah dirintis sebelumnya.

“Jika lolos survey mereka akan disetujui kredit simpan pinjamnya. Sesuai kebutuhan dan batasan kredit yang ada diberikan,” jelas pria setengah baya ini. (rud).

Biografi Achsanul Qosasi, Wakil Rakyat Madura

Sumenep - Ruang Aspirasi Rakyat

Mantan Project Director untuk Program USDA ini memiliki pengalaman dan kemampuan dalam Micro Credit. Sejumlah Koperasi dan LSM yang bergerak dalam usaha simpan-pinjam, pertanian dan Usaha Kecil, telah banyak mendapatkan jasa dan pengalamannya melalui program Assistensi dan Pendampingan yang menitik beratkan pada Capacity Buiding dan Business Development Services, yang memang sangat dibutuhkan oleh pelaku Usaha Mikro dan pengusaha sektor informal.

Pengusaha Kecil Mikro & Pengusaha Pertanian di Indonesia memang merupakan pasar potensial yang membutuhkan bimbingan dan pendampingan. Di Indonesia diperkirakan ada 5 juta Pengusaha Besar dan menengah, sedangkan Petani dan Pengusaha Pertanian sekitar 120 juta, pengusaha mikro sangat besar, mungkin jumlahnya hampir 25% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini merupakan pasar yang sangat potensial bagi Lembaga Keuangan / Perbankan untuk menggarap pasar ini, dengan sistem dan sentuhan yang khusus, disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.

Menurut Achsanul, Petani adalah golongan orang yang paling sabar di Indonesia, gejolak dan cobaan apapun yang menimpa, mereka masih tetap bercocok tanam. Sedangkan Pengusaha kecil di Indonesia, menurut Achsanul, merupakan pengusaha yang tangguh dan tahan banting, mereka bisa bertahan dengan tingkat margin yang fluktuatif, persaingan yang tinggi, jam kerja yang tidak menentu, bahkan selalu berhadapan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah yang cenderung berubah-ubah. Mereka tidak kenal Net Margin, tidak paham inflasi, bahkan tidak mengenal Hari libur, yang mereka tahu adalah bagaimana menjual dan tetap terus berjualan sampai akhir hayat.
Disinilah peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diperlukan. Kehadiran LKM adalah untuk menjadi lembaga intermediary (perantara), dalam lingkup kecil pedesaan. Saat ini LKM tumbuh begitu pesat, disamping adanya BPR dan Lembaga Keuangan Desa yang saat ini telah melayani mereka di tingkat Kecamatan dan Pedesaan. Bahkan Bank Danamon (Danamon Simpan Pinjam) hadir memperketat persaingan dengan BRI dan Bukopin yang telah lebih dulu eksis melalui Swamitra-nya.

Pendekatan yang dilakukan Achsanul Qosasi (AQ) dalam membina LKM dan Pengusaha Mikro lebih dititikberatkan pada ‘kebiasaan masyarakat setempat’. Karena Pengusaha kecil adalah ‘pengusaha yang bekerja berdasarkan kebiasaan dan pengalaman’. Apabila kebiasaan dan pengalaman itu di-ubah, maka akan menimbulkan kebingungan baru yang berakhir pada keputus-asaan. Dengan dasar itulah maka diharapkan agar Pemerintah menciptakan program yang konsisten dan berkesinambungan, sehingga akan muncul ‘kebiasaan’ yang melekat dan terbangun seiring dengan tumbuhnya pengusaha kecil yang akan menjadi Enterprenuer Pedesaan.

Achsanul telah mempelajari sejumlah Program yang diterapkan sejumlah Negara seperti Philipina, Bangladesh dan India. Metode Grameen Bank Aproach yang dipelajari Achsanul beberapa tahun lalu, memang sulit diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, menurut Achsanul, perpaduan antara Grameen Bank (Bangladesh), Credit Union (India,philipina), dan program Koperasi kelompok -tanggung-renteng (Indonesia) dapat dijalankan sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. “Kebiasaan dan beragamnya Adat inilah yang menyebabkan perbedaan keberhasilan (kegagalan) disetiap daerah, sehingga dibutuhkan perbedaan system, perbedaan program dan perbedaan jenis fasilitas.” Ujarnya.

Lahir di Sumenep, Madura, 10 Januari 1966. Putra KH. Baha’udin Mudhary (alm), ahli Metapisika, dan seorang Ulama Besar Madura. Berkarir 15 tahun di Perbankan dan pernah menjadi Director Micro Credit Indonesia (NGO Canada), Project Director Program USDA yaitu perogram pembiayaan untuk pengusaha kecil menengah dan Koperasi yang berkonsentrasi pada Usaha Kecil dan Pertanian. Serta sejumlah pengalaman organisasi dan usaha: Ketua Binagro, Pengurus Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mantan Tim Ahli F-KB DPR-RI, Bendahara Umum PBR, Pengurus PSSI (Direktur Keuangan dan Ketua Komisi Anggaran PSSI), pernah menjadi Direktur Bank Swasta Nasional, Direktur Eksekutif Technopreneur Indonesia dan sebagai Ketua Masyarakat Enterprenuer Indonesia. Saat ini aktif sebagai Presiden Direktur PT Garuda Tani Nusantara (Gatara Group), yaitu suatu Kelompok Usaha yang bergerak dalam Bidang Produksi, Distribusi, konsultasi yang berkonsentrasi pada Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro. Untuk mempermudah pelayanan dan pembinaan tersebut, Gatara Group telah memiliki perwakilan di seluruh Indonesia.

Dalam melakukan pembinaan dan pendampingan usaha, Madura dibuat terpisah dari Kantor Pelayanan Gatara Group di Surabaya (Jawa Timur), karena: ”Madura memiliki system dan budaya usaha yang berbeda yang hanya dapat dipahami oleh orang Asli Madura, termasuk orang Madura yang ada di kawasan pesisir pantura”, katanya. (aq)

DPR Harus Aktif Awasi Transfer Pricing

Jakarta – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI mengusulkan DPR RI lebih aktif melakukan pengawasan, guna mendesak pihak pemerintah lebih serius menangani masalah “Transfer Pricing”. Mengingat banyak perusahaan multinasional yang ada di dalam negeri justru menanggung beban sendiri, padahal seharusnya ditanggung induk di luar negeri.

“Sehingga perusahaan-perusahan tersebut memiliki biaya yang tinggi untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang semestinya tidak dibiayai oleh negara. Akibatnya laba perusahaan menjadi kecil dan otomatis pajakpun menjadi kecil,” kata Achsanul Qosasi, melalui siaran pers-nya, Jum’at (11/2).

Bahkan, kata Achsanul, terkadang negara dibuat rugi, agar bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak. Hal ini harus disikapi dengan serius, supaya kebutuhan negara untuk melayani rakyatnya bisa lebih optimal.

Melalui Partai Demokrat dirinya seringkali meneriakkan kasus “Transfer Pricing” dalam sidang Paripurna DPR-R. Fraksi Partai Demokrat juga sudah meminta Kementerian Keuangan (cq. Dirjen Pajak) untuk membuat direktorat khusus yang khusus menangani “Transfer Pricing”.

Menurut Achsanul, total subsidi APBN 2011 Rp.93 Triliun diperkirakan akan membengkak sebagai akibat dari lonjakan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai angka 100 U$/barrel. Padahal pemerintah melalui Kementerian ESDM, sampai saat ini belum mengambil keputusan terhadap langkah langkah yang seharusnya perlu diambil.

“Seharusnya Kementerian ESDM segera melakukan penghematan pada kendaraan pribadi yang menyerap hampir Rp.28 Triliun. Dimana subsidi harus dikurangi, karena telah menghabiskan 14 juta kiloliter dalam 1 tahun di 2010,” terang anggota DPR RI dari Dapil XI Madura, Jawa Timur ini.

Namun mantan banker ini menambahkan, apabila pembatasan subsidi hanya menghemat kurang dari Rp.5 Triliun, sebaiknya tidak perlu dijalankan. Sebab, dampak ekonomisnya sangat kecil dan hampir tidak dapat dirasakan manfaatnya.

Sementara dampak politis tentunya akan sangat meluas dirasakan masyarakat. Tentu hal ini akan menjadi diskusi public yang ujung-ujungnya akan mendeskreditkan pemerintah juga.

“Kita jangan sampai terjebak dalam memikirkan penghematan atau pengurangan biaya saja. Sementara kita belum maksimal dalam memikirkan tentang peningkatan penerimaan pemerintah (goverment income),” ucapnya. (rud)

AQ : Kader Demokrat Wajib Dukung Pemerintah Daerah

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, anggota DPR RI menghimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat (PD) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Mengingat keberhasilan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah bagian dari kesuksesan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono.

Pernyataan ini diungkapkan Achsanul Qosasi yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) saat ditemui di Sumenep pekan lalu. Achsanul Qosasi menghadiri peresmian Rumah Aspirasi POJUR di Jl. Dipenogoro 71 Karangduak – Sumenep.

“Semua kader Partai Demokrat wajib mendukung kebijakan Gubernur dan Bupati/Walikota. Walaupun ia terpilih dari partai lain yang bukan diusung PD. Termasuk kader yang ada di parlemen, mereka semua sebagai wakil rakyat wajib mendukung,” tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Dihadapan anggota DPRD dari PD di empat kabupaten Madura yang hadir pada peresmian Rumah Aspirasi POJUR. Ia mengatakan, Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden RI mengintruksikan untuk tidak menjadi partai oposisi, namun tetap kritis dalam menyikapi pemerintah.

Menurutnya, semua kader PD harus menjunjung tinggi demokrasi, sebagai langkah meraih simpati rakyat. Supaya partai pemenang ini benar-benar menjalankan aspirasinya, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

“Kader Partai Demokrat, khususnya di Madura dan Jawa Timur pada umumnya, dituntut menghormati siapa pun kepala daerah di Madura. Akan tetapi Partai Demokrat harus tampil kritis dalam menyikapi setiap kebijakan,” ujar Achsanul Qosasi yang saat ini menjabat PLT PD Sumenep.

Ditambahkan olehnya, seluruh kader PD mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk mendukung keberhasilan pemerintah. Terutama dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik untuk mendongkrak target perolehan suara pada pemilu 2014.

“Target kami adalah 30 persen, hal ini cukup realistis dengan perkembangan PD saat ini,” pungkas, anggota DPR RI dari Dapil XI Madura-Jawa Timur ini. (rud)

Achsanul Qosasi Dorong BPWS Lakukan Percepatan

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, Anggota DPR RI Dapil XI Madura, Jawa Timur mendorong Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) lakukan percepatan pembangunan Madura. Terutama dalam pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, pasca pembangunan jembantan Suramadu.

Hal ini disampaikan Achsanul Qosasi yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Sabtu (05/02). Pada acara Launching Rumah Aspirasi POJUR dengan slogan "Bersama Membangun Madura" di Jl. Dipenogoro 71, Karangduak – Sumenep.

“Saya sudah ketemu pengelola BPWS dan saya katakan bahwa tidak ada langkah lain memajukan Madura. Kecuali, pembangunan dilakukan dengan segera dengan peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur,” ujar Achsanul Qosasi yang juga Ketua Umum Gatara.

Menurutnya, pada anggaran APBN 2011 akan ada program pelebaran jalan raya di Madura. Adapun dana yang disiapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp110 miliar. Dimana seluruh jalan utama akan dilebarkan dari ujung Kabupaten Bangkalan hingga ujung Sumenep.

”Program pelebaran jalan utama ini adalah upaya percepatan pembangunan Madura untuk menarik investasi yang lebih besar lagi. Demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Madura yang jumlahnya sudah mencapai 3,5 juta lebih,” pungkas anggota Komisi XI DPR RI ini.

Achsanul Qosasi juga mengatakan kepada BPWS bahwa, tanpa persiapan infrastruktur atau sarana menunjang di Madura. Maka, pembangunan proyek besar Jembatan Suramadu akan sia-sia dan tak bermanfaat.

“Saya bilang sama BPWS, satu tahun keberadaan Jembatan Suramadu belum bisa menggairahkan perekonomian. Jembatan Suramadu hanya berguna mempercepat perjalanan saja. Baik dari arah Madura ke Surabaya dan begitupun sebaliknya,” terang pria kelahiran Sumenep 10 Januari 1966.

Mantan Direktur Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) ini berharap kepada pejabat BPWS mampu menjalankan progam-program di Madura dengan baik. Mengingat pembangunan sarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, hanyalah langkah awal menuju kemajuan seluruh Madura.

“Madura bukan hanya didaratan saja, akan tetapi juga ada daerah kepulauan yang sangat jauh letaknya. Pulau tersebut tersebar menjadi ratusan pulau kecil-kecil yang perlu juga disejahterakan.” tambah Achsanul Qosasi yang juga Bendahara Umum PSSI.(rud)

Achsanul Qosasi Launching Rumah Aspirasi POJUR

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota DPR RI Dapil XI Madura - Jawa Timur, Achsanul Qosasi, Sabtu 5 Februari 2011 jam 14.00 WIB akan me-launching Rumah Aspirasi Rakyat dengan nama “Pojur.” Ruang aspirasi rakyat di Jl. Dipenogoro, Karangduak - Sumenep ini akan dimaksimalkan sebagai upaya menyerap masukan dan saran seluruh masyarakat Madura.

“Kami akan segera melauncing rumah aspirasi rakyat Pojur. Tempatnya komunitas masyarakat Madura menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Achsanul Qosasi,” kata Nasiruddin Abbas, aktivis Tim Pojur yang juga panitia launcing rumah aspirasi Pojur, Kamis (3/02) saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Mantan aktivis HMI itu mengatakan, slogan atau tema yang diusung rumah aspirasi ini adalah “Bersama Membangun Madura.” Dimana slogan tersebut sebagai upaya Bapak Achsanul Qosasi, anggota Komisi XI DPR RI, bersama-sama masyarakat membangun dan memajukan Madura.

“Itulah cita-cita dan harapan Achsanul Qosasi dalam memajukan Madura. Diharapkan setiap aspirasi yang masuk akan diperjuangkan secara gigih dan penuh semangat. Baik perjuangan politik, hukum, sosial ekonomi dan budaya,” terang Nasir biasa koleganya memanggilnya.

Nasir, pria kelahiran Sumenep, 28 Februari 1981 ini juga menambahkan, rumah aspirasi selanjutnya juga akan bergerak pada kegiatan yang ril di masyarakat. Misalnya, program pendampingan sosial, pemberdayaan masyarakat, pelatihan life skill dan manejemen koperasi.

“Lewat program inilah diharapkan peran politik dan sosial Bapak Achsanul Qosasi bisa dirasa secara nyata dan langsung,” jelas Nasir dengan lugas. (rud)

Indriani Yulia Mariska: Tingkatkan Potensi Wisata Sumenep

Sumenep - Bagi Indriani Yulia Mariska, potensi objek wisata Sumenep yang cukup besar, diharapkan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini potensi tersebut, masih belum tergarap maksimal.

Itulah ungkapan, mahasiswa STKIP PGRI Sumenep, salah satu generasi muda yang peduli pada pengembangan pariwisata Kabupaten Sumenep. Gadis berparas ayu ini mengatakan, objek wisata di Kabupaten Sumenep sangat berpotensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan.

“Diharapkan dalam pengembangan, diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana di objek wisata. Serta diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang,” kata Indriani, yang juga aktif di Said Abdullah Institute (SAI) sejak 2008 lalu.

Menurutnya, Objek wisata yang ada diantaranya, Pantai Slopeng, Museum dan Keraton Sumenep, Masjid Jami', Asta Tinggi dan Kerapan Sapi. Selain itu Pantai Lombang, dan Asta Yusuf. Selanjutnya, Makam Anggo Seto dan Upacara Adat Nyadar, Asta Gumuk, Kerajinan Batik, Kerajinan Keris, Kerajinan Ukir-ukiran dan Petani Garam.

“Objek Wisata ini sudah cukup baik untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dalam bentuk pajak maupun retribusi. Apalagi Sumenep memiliki jarak akomodasi objek wisata yang baik, dari aksesbilitas dan atraksi (daya tarik). Tinggal kita jalankan dengan maksimal,” ujar Indri.

Gadis kelahiran 24 Juli 1989 juga berharap kepada pemerintah menyiapkan ruang akomodasi, sarana transportasi yang khusus melayani wisatawan. Terutama yang menuju dan meninggalkan objek wisata. Bahkan juga diperlukan even atau kegiatan di setiap objek wisata.

“Saya juga berharap kepada pemerintahan yang baru bisa membawa Sumenep kedepan lebih maju lagi. Dengan slogan perubahan yang ada, diharapkan pemerintah bisa mengembangkan potensi wisata untuk kesejahteraan rakyatnya,” pungkas Indriani yang ditinggal di Jl. Lentan Merta 15 Karangduak, Sumenep. (rud)

Terdakwa Pelecehan Seksual Anak Divonis Bebas

Keluarga Korban Akan Adukan Majelis Hakim ke KY

Bangkalan – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan mengeluarkan putusan kontroversional terkait kasus sidang pelecehan seksual dengan persetubuhan pada anak di bawah umur. Dimana terdakwa Abd. Gaffar, 45, warga Desa Berbeluk, Kec Arosbaya divonis bebas dari sangkaan persetubuhan pada anak. Putusan ini tentu sangat mengecewakan bagi keluarga korban dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tiga anggota majelis hakim bersepakat membebaskan terdakwa dengan alasan meragukan bukti-bukti yang ada di persidangan. Berdasarkan putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Syaffruddin Ainor Rafiek, majelis hakim meragukan beberapa bukti dan keterangan saksi yang digunakan dalam persidangan, Senin, (20/12).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan mengeluarkan putusan kontroversional terkait kasus sidang pelecehan seksual dengan persetubuhan pada anak di bawah umur. Dimana terdakwa Abd. Gaffar, 45, warga Desa Berbeluk, Kec Arosbaya divonis bebas dari sangkaan persetubuhan pada anak. Putusan ini tentu sangat mengecewakan bagi keluarga korban dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

M. Mardi, 31, kakak ipar korban mengaku sangat kecewa dengan putusan tersebut. Pihak keluarga korban sangat kecewa. Argumen-argumen yang disampaikan hakim banyak yang berbeda dengan pemeriksaan dipersidangan dan cenderung menutup sebelah mata, katanya, Rabu, (22/12).

“Putusan majelis hakim hanya berdasarkan kasat mata saja. Seharusnya hakim bisa mengungkapkan fakta berdasarkan petunjuk yang ada. Kami akan adukan majelis hakim ke Komisi Yudisial biar putusan ini dibatalkan dan majelis hakim yang bersidang diberikan sangsi atau teguran,” ujar Mardi dengan nada kesal.

Menurutnya, Majelis hakim hanya berargumen bukti tidak cukup kuat, karena bukti yang ada sifatnya hanya petunjuk. Padahal dengan petunjuk yang ada, hakim bisa mengorek lebih jauh. Terkait terjadinya pelecehan seksual, dengan mengungkap fakta-fakta terjadinya persetubuhan pada anak tersebut.

Beberapa bukti yang diragukan tersebut adalah kuitansi pembelian cincin emas, buku tamu Hotel Lestari. Keterangan saksi yang juga ikut diragukan adalah keterangan Eko Wahyudi yang bekerja sebagai pegawai Hotel Lestari dan Hasan Basri pihak penjual emas serta seluruh keterangan saksi korban.

Kasus ini telah bergulir sejak awal Agustus lalu. Korban HH, perempuan, 16, warga Desa Berbeluk, Kec Arosbaya melaporkan dirinya di setubuhi tersangka ke Mapolsek Arosbaya. Sebelum kejadian, korban menyatakan hendak pergi ke pasar Desa Berbeluk dan bertemu terdakwa. Korban dibujuk untuk ikut bersama tersangka menggunakan mobil ke pasar.

Namun, terdakwa justru terus mengemudikan kendaraan menuju Bangkalan dan mampir untuk membeli cincin emas. Terdakwa kemudian membawa korban ke sebuah hotel di Surabaya.

Majelis mengakui adanya kuitansi pembelian cincin emas yang pada saat laporan digunakan korban. Namun, keterangan penjual cincin Hasan Basri, dan korban yang menyatakan pembelian dilakukan tanggal 5 Agustus 2010 ditolak mentah-mentah. Majelis meragukan keterangan itu sebab dalam kuitansi cincin emas atas nama korban tertanggal 4 Agustus 2010.

”Keterangan saksi Hasan Basri juga meragukan. Soalnya dia bilang saat membeli cincin terdakwa membawanya ke mobil untuk dicoba di mobil. Masak ada orang beli emas diperbolehkan mencoba di dalam mobil,” ujarnya.

Petunjuk yang mengungkapkan tanggal 5 Agustus 2010 terdakwa check in di Hotel Lestari Surabaya juga tidak digunakan oleh majelis. Majelis juga meragukan buku tamu yang mencantumkan nama terdakwa yang memesan sebuah kamar.

Demikian juga keterangan Eko Wahyudi yang bekerja di hotel yang buku tamunya tercatat nama terdakwa. Keterangan Eko Wahyudi yang mengatakan terdakwa memesan kamar menggunakan identitas KTP serta pencantuman usia terdakwa yang benar mengundang keraguan hakim.

Sementara itu, Sila K. yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum (JPU) saat genting kemarin justru tidak ada di ruang sidang dan digantikan oleh Harry Achmad D.M. Pihak JPU menyatakan pikir-pikir apakah dia hendak mengajukan kasasi.

“Kami akan komunikasikan dengan kajari, kemungkinan akan banding mengingat fakta dan bukti yang kami berikan bisa menjadi petunjuk terjadinya pelecehan seksual dengan persetubuhan pada anak,” pungkas Harry Achmad D.M, Jaksa Penuntut Umum ini. (*/rud)

DPR RI : Pelabuhan Percepat Pengembangan Ekonomi Madura

Pamekasan - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) XI Madura, Jawa Timur, Said Abdullah menyatakan mendukung, rencana Gubernur Jatim Soekarwo membangun pelabuhan internasional di sekitar Jembatan Suramadu sisi Madura, tingkatan ekonomi setempat.

"Jika pembangunan pelabuhan itu selesai akan memberikan 'trickle down effect' yang luar biasa, karena secara otomatis akan ada relokasi industri dari Surabaya dan sekitarnya ke daerah Socah, Bangkalan," kata Said Abdullah, Minggu.

Selain itu, sambung politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, bongkar muat barang yang nantinya akan dapat dimasuki oleh warga sekitar Suramadu dan masyarakat Madura pada umumnya.

Said Abdullah lebih lanjut menjelaskan, pengembangan industri di sekitar Suramadu tidak membutuhkan badan khusus sebagaimana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah Pusat.

Akan tetapi, menurut Said, yang dibutuhkan masyarakat Madura dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonomi di wilayah itu adalah kawasan ekonomi khusus atau zona ekonomi khusus.

"Keberadaan BPWS 'waste time' dan menghabiskan anggaran karena 'out come'-nya selama ini tidak jelas," terang Said Abdullah.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) XI Madura, Jawa Timur, ini juga menyayangkan kebijakan Pemerintah Pusat yang hingga kini masih mempertahankan keberadaan BPWS, walaupun kinerja badan ini tidak jelas dan terkesan jalan ditempat.

Jika pemerintah ingin tetap mempertahankan keberadaan BPWS, ia menyarankan, sebaiknya jajaran pengurus yang ada di dalamnya hendaknya diganti.

"Saya menilai jajaran yang ada sekarang ini tidak punya kompetensi, cenderung jalan sendiri, kurang koordinasi dengan Pemprov dan Pemkab di Madura," kata Said Abdullah, menegaskan.(ant/rud)

La Nyalla: Sang Inspirator Tim “Task Force” KONI Jatim

Kegiatan La Nyalla M. Mattalitti bukan hanya di dunia panggung usaha dan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dirinya juga aktif dalam kegiatan organisasi olahraga. Tepatnya, ia aktif di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur sebagai Wakil Ketua Umum.

La Nyalla adalah inisiator dan ispirator pembentukan tim ”Task Force” atau satuan tugas KONI Jatim, yang dibentuk untuk mempertahankan juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau.

Dirinya langsung ditunjuk untuk mempimpin tim Task Force, dengan menjadi Koordinator. Dimana tim ini terdiri dari kalangan pengusaha yang akan memberikan dukungan penuh kepada atlet, pelatih dan ofisial cabang olahraga yang tergabung di Puslatda Jatim.

”Kalangan dunia usaha telah berkomitmen untuk membantu KONI Jatim, baik tenaga, pikiran maupun pendanaan, agar pada PON 2012 nanti bisa kembali merebut juara umum,” katanya saat pengukuhan tim Task Force (2/11/2010) di Gedung Kadin Jawa Timur.

Tim Task Force beranggotakan sekitar 150 pengusaha yang disebar ke-39 cabang olahraga anggota Puslatda Jatim 100 proyeksi PON 2012. Masing-masing cabang olahraga di-back up, sekitar tiga hingga enam pengusaha.

Tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada para pengusaha tersebut, lebih mengarah pada sisi nonteknis, terutama membantu kebutuhan atlet dan pelatih yang belum tercukupi dari KONI Jatim.

Menurutnya, KONI Jatim sebenarnya sudah memiliki tim monitoring dan evaluasi (monev) untuk masing-masing cabang olahraga puslatda. Keberadaan tim Task Force dibutuhkan untuk memperkuat tugas tim monev tersebut.

“Tim ini merupakan tim bayangan KONI dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jatim, sehingga bisa juga disebut tim 'Konidin'. Mereka bisa jadi obat penghilang pusing bagi atlet agar bisa mempertahankan prestasi emas di PON,” ujar La Nyalla yang juga Ketua Umum Kadin Jatim.

Sebagian pengusaha yang terlibat dalam tim Task Force merupakan pengurus KONI dan pengprov cabang olahraga.

“Saya yakin dengan dukungan dari para pengusaha. Insya Allah akan membantu peningkatan prestasi olahraga nasional, khususnya di Jatim,” tambah La Nyalla. (Syafrudin Budiman).