Rabu, 03 Juni 2009

Ormas Islam Minta Perpu KTP untuk Pilpres


Selasa, 02 Juni 2009

JAKARTA -- Sejumlah pimpinan ormas/lembaga Islam meminta pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang membolehkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor sebagai dasar menggunakan hak pilih.

"Masih ada kesempatan pemerintah mengeluarkan Perpu penggunaan KTP atau paspor bagi warga untuk memilih jika tidak terdaftar di DPT," kata Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsudin saat menyampaikan seruan bersama ormas/lembaga tentang Pilpres di Kantor PP Muhamadiyah, Jakarta, Selasa (2/6).

Menurut Din, berdasarkan pengumuman yang telah disampaikan KPU beberapa hari lalu penambahan pemilih pada Pilpres hanya sekitar lima juta jiwa, padahal ada sekitar 20 juta jiwa lebih yang tidak bisa menyampaikan hak pilih karena tidak terdaftar di DPT serta ada juga yang tidak menyampaikan hak pilihnya. Belum lagi berbagai kecurangan dan permasalahan pemilu lainnya yang masih dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

Termasuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri hanya sekitar 1,5 juta yang tercatat di DPT, padahal warga negara Indonesia yang ada di luar negeri lebih dari lima juta orang, baik pekerja maupun para pelajar dan mahasisiwa.

"Seharusnya jangan ada satu orangpun warga negara yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena alasan tidak terdaftar di DPT. Ini pelanggaran hak-hak rakyat," katanya.

Oleh sebab itu, ia bersama puluhan ormas Islam lainnya meminta agar pemilih bisa menggunakan KTP atau paspor sebagai dasar untuk memilih dengan mengeluarkan Perpu oleh pemerintah, mumpung masih ada kesempatan.

Ormas Islam juga meminta KPU melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden secara profesional, cermat, akurat dengan tidak mengabaikan hak politik rakyat/warga negara.

Sejumlah pimpinan ormas Islam yang hadir dalam kesempatan tersebut antara lain, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua MUI KH Amidan, Ketua PP Al-Itihadiah, KH Nazri Adlani, Ketua PB Mathla'ul Anwar, H Irsjad Djuweli dan puluhan pimpinan ormas/lembaga Islam lainnya. -ant/taq

http://www.republika.co.id/berita/53972/Ormas_Islam_Minta_Perpu_KTP_untuk_Pilpres

Tidak ada komentar: