Kamis, 25 Desember 2008

Kampanye Pencitraan Golkar Melempem?


Pemilu 2009
25/12/2008

Kampanye Pencitraan Golkar Melempem?

Jakarta - Sebagai partai besar, Golkar terkesan kurang agresif dalam membangun pencitraan menjelang Pemilu 2009. Padahal politik pencitraan sangat efektif dalam mendongkrak elektabilitas parpol. Dengan trik ini, sejumlah partai berhasil mengangkat popularitasnya.

Di Amerika Serikat, imagologi politik sangat berdampak pada elektabilitas (keterpilihan) parpol. Nampaknya di Indonesia, gejala yang sama juga sedang berlangsung. Meski apa yang terjadi di Indonesia dan Amerika tidaklah persis sama, tapi relatif agak serupa. Artinya, politik pencitraan seakan tak terelakkan.

Para analis politik melihat, Partai Demokrat, misalnya, dapat mengangkat elektabilitasnya karena mampu mencitrakan diri sebagai partai pemerintah yang berhasil dalam pemberantasan korupsi serta sejumlah program pro rakyat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan sebagainya.

PDI Perjuangan juga berhasil mempertahankan diri sebagai partai ”papan atas” lantaran mampu mencitrakan diri sebagai partai oposisi yang menjanjikan perubahan. “Sedangkan Partai Gerindra meroket popularitasnya melalui politik pencitraan sebagai partai petani,’’ kata Umar S Bakry, Direktur Lembaga Survei Nasional (LSN).

Jika kondisi ekonomi membaik, Partai Demokrat sebagai partai pemerintah dapat menuai popularitas. Sebaliknya jika kondisi ekonomi sedang buruk, PDI-P sebagai partai oposisi akan menjadi partai harapan publik.

Dalam hal ini, ada kecenderungan Golkar masih bersikap wait and see dari segi imagologi politik, belum agresif seperti Partai Gerindra dan Partai Demokrat dalam membangun pencitraan .

Ada kekhawatiran akibat kurangnya imagologi politik Golkar di media, hal itu bisa menyebabkan kian merosotnya elektabilitas Partai Golkar sebagaimana ditengarai berbagai lembaga survei belakangan ini.

Survei terakhir LSI (Lingkaran Survei Indonesia) pimpinan Denny JA memprediksi PDIP memperoleh 31% suara, Demokrat 19% sementara Golkar tak sampai 12%. Namun menariknya, rakyat belum tentu memilih Mega sebagai capres unggulannya.

Sebanyak 42% masih memilih SBY dan Mega 40%. Sisanya menjawab tidak tahu. Hasil survei LSI Denny JA ini diumumkan akhir pekan lalu. Survei ini sempat jadi bahan kritikan, terutama dari kubu Golkar.

Kader Golkar Ariady Achmad menunding survei itu menyesatkan. ”Kita minta survei-survei menyesatkan rakyat ditertibkan. Ada kecenderungan, selain caranya tidak fair sehingga hasilnya tidak akurat, juga mulai dipakai untuk membunuh karakter seseorang atau organisasi,” kata fungsionaris DPP Partai Golkar itu .

Sementara Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menyatakan tidak percaya dengan hasil survei tersebut, dan menunding pimpinan LSI memiliki kedekatan dengan PDIP.

Sedangkan mengenai belum gencarnya Golkar mempromosikan diri lewat iklan di media massa, JK mengingatkan bahwa rakyat Indonesia ini seringkali lupa. Sehingga Golkar baru akan melakukan promosi di media mendekati pelaksanaan Pemilu mendatang.

“Rakyat kita mudah lupa. Tapi rakyat juga sudah pandai melihat siapa yang sudah berbuat yang terbaik buat negara ini. Golkar percaya tak akan kehilangan pemilih,” papar JK, saat bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan media massa, beberapa waktu lalu.

Meskipun demikian, melihat pro-kontra atas hasil survei LSI itu, ada baiknya Golkar mengambil langkah memperkuat politik pencitraan dan program kerja di tingkat akar rumput agar bisa berpacu dalam pemilu 2009. ''Bagaimanapun potensi Partai Golkar untuk menjadi pemenang pemilu 2009 sebenarnya belum tertutup,'' kata Umar Bakry.

Berdasarkan hasil survei LSN Oktober 2008, Golkar masih merupakan partai terpopuler (paling dikenal publik). Bersama Partai Demokrat, Golkar juga menjadi partai terfavorit (paling disukai publik).

Kini, terpulang kepada elite Golkar untuk merespon tantangan dan persoalan yang menyangkut politik pencitraan dan elektabilitas partai tersebut. Masih ada kesempatan. [E1]

www.inilah.com

Din : IPM Perlu Bentuk Kader Militan

Selasa, 23 Desember 2008

Jakarta- IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) sebagai salah satu ortom Muhammadiyah, dan juga kawah candradimuka bagi kader-kader Muhamadiyah, harus menghasilkan kader-kader militan yang saat ini mulai pudar.

Demikian diungkapkan Din Syamsuddin, ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan Pimpinan Pusat IPM di gedung dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2008).

Menurut Din, militansi yang dahulu pernah menjadi spirit pada kader-kader Muhammadiyah, saat ini mulai tidak tampak, dan malah dicontoh ormas Islam lain, dalam melakukan perkaderan.

Lebih lanjut menurut Din, revitalisasi yang dibangun di Muhammadiyah, telah pas menjadi agenda aksi utama di wilayah Pelajar Muhammadiyah, “Revitalisasi ideologi yang dibangun di Muhammadiyah, sudah pas menjadi agenda utama IPM, selain agenda advokasi, dan budaya tanding,” jelasnya.

Pada acara pelantikan PP IPM di gedung Dakwah Muhammadiyah, dihadiri sejumlah tokoh, antara lain, wakil ketua MPR, AM Fatwa, Anggota Fraksi Golkar DPR RI Hajriyanto Y Tohari, Ortom Pusat Muhammadiyah, Atase Agama Kedutaan Besar Malaysia, Tuan Ismail Tuan Abdullah, KNPI Pusat, ketua-ketua OKP tingkat pusat.

Dalam acara tersebut juga diisi hiburan berupa tari Saman, dan juga beberapa testimoni dari mantan IPM dan IRM. (mac)

www.muhammadiyah.or.id

PERNYATAAN BERSAMA ORMAS-ORMAS ISLAM

PERNYATAAN BERSAMA ORMAS-ORMAS ISLAM
MENYAMBUT TAHUN BARU 1430 H


Bismillahirrahmanirrahim

Setelah memperhatikan kondisi dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini serta memprihatinkan kondisi kehidupan Bangsa Indonesia dan perkembangan internasional, maka dalam menyambut Tahun Baru 1430 Hijriah, sebagai perwujudan rasa persaudaraan (Ukhuwwah Islamiyah) Pimpinan Ormas Islam menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

  1. Tahun Baru 1430 H bagi umat Islam merupakan momentum untuk menghidupkan spirit hijrah, yakni melakukan tahrir (pembebasan) dari segala bentuk ketertinggalan menuju kepada kemajuan hidup dan peradaban di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, poitik, dan budaya. Karena itu diperlukan pemikiran dan sikap umat Islam yang lebih positif, cerdas, maju, optimis, dan kerja keras dalam menghadapi kompleksitas kehidupan saat ini sehingga keluar menjadi umat yang terbaik (khaira ummah).

  1. Dalam perkembangan mutakhir kehadiran Tahun Baru Hijrah juga dapat dijadikan momentum untuk membebaskan manusia dari segala bentuk kejahiliyahan “modern” yang menjadikan dirinya mudah diperbudak oleh materi (ta’bid ‘an mawad), kekuasaan (ta’bid ‘an siyasiyah), nafsu biologis (ta’bid ‘an syahawat), dan egoisme diri (ta’bid ‘an nafs) yang tumbuh subur dalam budaya materialisme, kapitalisme, dan hedonisme. Umat Islam dituntut untuk melakukan peneguhan iman dan taqwa, yang membangkitkan energi spiritualitas dan moralitas yang kokoh dalam menghadang budaya inderawi yang ganas itu. Pemerintah dituntut untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap penyebaran budaya yang merusak tersebut, terutama media massa. Sejalan dengan ini, pemerintah dituntut untuk menerapkan strategi dan kebijakan pendidikan nasional, untuk membangun akhlak mulia dan karakter bangsa.

  1. Menjelang Pemilu 2009 segenap elite politik dan komponen bangsa diimbau untuk menampilkan prilaku politik yang benar-benar berakhlak mulia (akhlak karimah), serta menempatkan kepentingan/nasib rakyat dan negara di atas kepentingan-kepentingan yang sempit. Para politisi dituntut untuk meninggalkan politik uang, janji palsu, kampanye negatif, dan praktek-praktek kotor lainnya. Sebaliknya, para politisi dituntut agar melandasi politik dengan moral dan keadaban, sehingga politik membawa pada kemaslahatan bagi hajat hidup bangsa.

  1. Dalam menghadapi krisis financial global dewasa ini, yang nyata-nyata memberikan dampak kepada kehidupan perekonomian bangsa berupa antara lain kelesuan kehidupan sektor riil, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang amat merisaukan kehidupan masyarakat, diharapkan umat beragama dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dalam membangun kembali basis-basis ekonomi kerakyatan yang bersifat pro dhu’afa. Sesuai dengan prinsip ekonomi berdasarkan UUD 1945, yang menekankan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

  1. Para pemimpin dan elit nasional maupun daerah diajak untuk bersungguh-sungguh dalam mengurus negara/pemerintahan, berhidmat untuk sebesar-besarnya hajat hidup rakyat, memberikan keteladanan yang baik (sidik, amanah, tabligh, fatonah), bersikap jujur dan terpercaya, dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan sendiri dan kelompok. Kesiapan para elit untuk memimpin bangsa hendaknya dilandasi oleh spirit kenegaraan untuk mengurus negara dengan baik, memajukan kehidupan bangsa, mengeluarkan bangsa dari krisis, membangun karakter bangsa, dan berkhidmat bagi kepentingan rakyat. Bukan sekedar mobilitas individual dan memenuhi hasrat kuasa. Pemilu 2009 hendaknya dijadikan sebagai wahana penghidmatan sekaligus menyelamatkan bangsa, bukan menjadi ajang perjuangan politik-kekuasaan belaka.

  1. Pemerintah dan segenap kekuatan nasional dihimbau untuk benar-benar memperhatikan nasib rakyat dan mengeluarkan mereka dari berbagai kesulitan hidup yang diakibatkan oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, sulitnya mencari pekerjaan, dan semakin kerasnya perjuangan hidup sehari-hari. Karena itu para elit dan kelompok masyarakat yang berkecukupan dihimbau keteladannya untuk mewujudkan pola hidup sederhana dan mau berbagi serta memperhatikan nasib kelompok masyarakat yang berkekurangan. Jauhkan sikap hidup mewah, boros, dan berlebihan yang dapat merusak solidaritas dan ketahanan bangsa.

  1. Umat Islam dan segenap golongan agama diajak untuk menjadikan risalah agama sebagai pembawa misi perdamaian, pencerdasan, dan kemajuan hidup. Jauhkan agama dari berbagai bentuk kekerasan dan kejumudan, serta hadirkan sikap keagamaan yang toleran, terbuka, harmonis, dan tengahan (tawasuth), dengan demikian risalah agama benar-benar menjadi rahmatan lil alamin.

  1. Serangan tentara Israel ke Jalur Gaza yang menimbulkan ratusan korban jiwa adalah suatu kedholiman dan kebiadaban nyata yang tidak dapat dibenarkan oleh dalih apapun. Oleh karena itu, Pimpinan Ormas Islam menyatakan sikap sebagai berikut:

a. Mendesak PBB untuk mengambil tindakan tegas dengan memberi sanksi berat terhadap Teroris Israel sebagai pelaku tindakan kejahatan kemanusiaan. PBB tidak cukup mendesak penghentian tindakan militer brutal tersebut tetapi perlu memberi sanksi berat, karena sikap lunak PBB selain tidak akan digubris Israel tetapi juga tidak akan membuatnya jera. Israel harus segera melepaskan penjajahannya atas Palestina.

b. Menyerukan kepada Negara-negara cinta damai untuk melakukan langkah-langkah bersama yang efektif agar Israel segera menghentikan serangannya tanpa syarat dan tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang, termasuk alternatif mengajukan pemimpin Israel ke Mahkamah Internasional.

c. Mendukung sikap Pemerintah Republik Indonesia yang mengutuk serangan tersebut dan mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk memprakarsai resolusi untuk menjatuhkan sanksi atas Israel, khususnya melalui Dewan Keamanan PBB.

d. Menyerukan kepada rakyat Indonesia yang cinta damai untuk menunjukan solidaritas dengan memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban dan bagi perjuangan rakyat Palestina mewujudkan kemerdekaannya. Kepada umat Islam diserukan untuk membacakan qunut nazilah.

Demikian pernyataan bersama Pimpinan Ormas Islam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan hidayah dan taufik-Nya disertai dengan upaya-upaya dan harapan yang optimis untuk terwujudnya masa depan yang lebih baik.

Jakarta, 2 Muharram 1430 H / 30 Desember 2008 M

PIMPINAN ORMAS ISLAM TINGKAT PUSAT

DAFTAR ORGANISASI MASYARAKAT

HADIR PADA ACARA SILATURRAHIM ORMAS-ORMAS ISLAM

"Jakarta, 30 Desember 2008"

NO. ORGANISASI MASYARAKAT NAMA UTUSAN

1 PP Muhammadiyah Din Syamsuddin

2 PB. Nahdlatul Ulama Masykuri Abdillah

3 PP. Al-Irsyad Al-Islamiyah KH. Abdullah Zaidi

4 PB. Jamiyatul Al-Wasliyah H.M. Azis Ritonga

5 Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Zahir Khan

6 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Muslimin Nasution

7 Dewan Masjid Indonesia M. Natsir Zubaidi

8 DPP. Hidayatullah Abdul Mannan

9 PP AL ITTIHADIYAH MK. Satria

10 PP. WANITA ISLAM Hj. Halida Ibrahim

11 DPP. Persatuan Islam Tauhid Indonesia H.M. Syarif Tanudjaja

12 Badan Kerjasama Pemuda Remaja Masjid Indonesia Danil M. Chaniago

13 Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Bariroch

Din Luruskan Konsep 'Poros Tengah'

23/12/2008

Din Luruskan Konsep 'Poros Tengah'

Jakarta - Kesal lantaran gagasannya dipahami secara keliru, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin merasa perlu meluruskannya di depan publik. Gagasan yang telanjur dikonotasikan sebagai 'Poros Tengah II' itu, kata Din, sebenarnya koalisi strategis partai-partai Islam untuk mencari solusi masalah bangsa.

"Jadi, bukan untuk mengganjal salah satu capres tertentu. Gagasan yang saya maksudkan adalah koalisi strategis agar parpol-parpol itu melakukan komunikasi yang intens dalam menghadapi masalah strategis kebangsaan," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/12).

Usai tampil sebagai pembicara kunci pada 'Refleksi Akhir Tahun Politik Keagamaan' di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, dia menambahkan sebenarnya namanya tidak jadi masalah, apakah koalisi strategis, poros penyelamat, atau yang lain. "Tetapi Poros Tengah kan sudah terlanjur dikenal sebagai koalisi untuk menggolkan capres," katanya.

Din mengatakan, dirinya ingin mendorong partai-partai Islam dan ormas-ormas Islam sebagai lingkaran terdekatnya untuk menjalin komunikasi yang intensif agar "simpul-simpul" yang ada selama ini menjadi lebih solid.

Setelah itu, katanya, koalisi strategis ini juga menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain seperti kalangan nasionalis dan lain-lain, sehingga dikotomi agamis dan nasionalis.

"Jadi, tidak benar gagasan koalisi yang saya inginkan itu akan memperkuat dikotomi antara kelompok agamis dengan nasionalis. Justru kita ingin agar dikotomi itu cair," katanya.

"Sehingga diharapkan partai berazas Islam itu memiliki tanggung jawab moral dengan membawa nilai-nilai Islam," katanya.

Din juga menambahkan, partai Islam tidak bisa dikatakan tidak nasionalis dan juga sebaliknya partai nasionalis tidak bisa dikatakan tidak agamis atau tidak religius.

"Kita ingin nasionalisme dan agamis itu bukan sekadar simbolik, tetapi yang aktif sehingga mampu menghasilkan hal-hal yang strategis bagi bangsa," katanya.

Sementara itu, ketika berbicara dalam acara Refleksi Akhir Tahun Politik Keagamaan, Din Syamsuddin mengatakan, di kalangan umat Islam maupun umat lainnya sekarang ini, terjadi peningkatan spiritual.

Tetapi, katanya, di sisi lain umat yang berseberangan atau semakin jauh dari agama juga tidak sedikit jumlahnya.

"Ke depan situasi seperti ini kelihatannya masih akan berlanjut. Di situ ada faktor politik, sehingga potensi umat beragama dipolitisasi cukup besar," katanya mengingatkan.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Pramono U Tanthowi mengingatkan bahwa Pemilu 2009 bisa menjadi arena di mana partai-partai politik akan berlomba melakukan politisasi agama, yang hanya menjadi jargon untuk memanfaatkan suara umat.

Diskusi tersebut menampilkan empat pembicara yakni Guru Besar FISIP UI Prof Dr Thamrin Amal Tamagola, Guru Besar UIN Jakarta Prof Dr Bachtiar Effendi, Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latief dan Ketua Komnas Perempuan Kemala Candrakirana. [*/P1]

sumber : http://pemilu.inilah.com/berita/2008/12/23/70942/din-luruskan-konsep-'poros-tengah'/

PKS Dongkrak Konstituen Hindu Bali


26/12/2008

PKS Dongkrak Konstituen Hindu Bali

INILAH.COM, Jakarta- Keseriusan PKS mengembangkan semangat keterbukaan yang dideklarasikan dalam Mukernas di Bali, Februari 2008, kini mulai membuahkan hasil. Terbukti kini banyak masyarakat Hindu Bali yang beralih haluan menjadi pendukung PKS.

Kepada INILAH.COM, Kamis (25/12) malam, Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, mengaku di antara penganut Hindu Bali yang mendukung PKS itu bahkan banyak yang ikut menjadi tim sukses untuk caleg-caleg PKS yang notabene beragama Islam.

Anis yang sebelumnya tampil dalam acara konsolidasi kader di Hotel Nikki, Denpasar, menegaskan PKS telah berhasil mengubah peta politik Indonesia dengan menghilangkan sekat-sekat agama, ideologi, dan suku. “Dengan mengakhiri era politik aliran, PKS hendak membangun wawasan kebangsaan baru dengan mengedepankan semangat kepahlawanan dan inovasi,” kata Anis.

Ide tentang ‘The Next Indonesia’, Lanjut Anis, harus dimulai dengan membangun tiga nilai utama, yaitu kepahlawanan, kebersamaan, dan inovasi. Itulah fondasi baru bagi Indonesia masa depan. “Ini yang menjelaskan mengapa masyarakat Hindu Bali tidak lagi punya hambatan untuk menerima dan mendukung PKS," kata Anis. [P1]

sumber : inilah.com

Jimly: Putusan MK Penuhi Kedaulatan Rakyat


24/12/2008

Jimly: Putusan MK Penuhi Kedaulatan Rakyat

INILAH.COM, Jakarta – Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta semua pihak menghormati keputusan MK yang menetapkan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Karena putusan tersebut merupakan cermin kedaulatan rakyat.

“Tinggal lihat positifnya bahwa kedaulatan rakyat dipulihkan secara penuh,” ujar Jimly usai konfrensi pers pembentukan Dewan Kehormatan (DK) KPU, di KPU, Jakarta, Rabu (24/12).

Menurut Jimly yang sekarang menjabat sebagai Ketua DK KPU, semua pihak harus menghormati keputusan MK tersebut. Sedangkan bagi KPU dan parpol harus menjalankan putusan tersebut.

“Tinggal dilaksanakan saja keputusan MK itu. Ini harus dihargai,” ujar Jimly.

Meski begitu, lanjut Jimly, dirinya tidak menampik bahwa putusan MK tersebut tidak dapat diterima sebagian pihak. Sebab dalam pembuatan UU memang tidak mudah. Belum lagi melakukan pembatalan terhadap pasal dalam UU.

“Waktu membuat UU ada konsepsi yang dibangun. Nah waktu membatalkan tergantung yang mengajukan. Ya kalau yang mengajukan Cuma satu pasal ya satu pasal saja yang diuji. Tapi kalau dua pasal, kadang-kadang berkaitan dengan dua pasal lainnya. Itu saja kesulitannya,” pungkasnya.[win/jib]

Sumber : inilah.com

Rabu, 24 Desember 2008

BIODATA CAPRES RI 2009 DARI PMB


BIODATA DIN SYAMSUDIN

Nama
Prof. DR. M. Din Syamsuddin, MA
Lahir :
Sumbawa Besar, 31 Agustus 1958
Agama :
Islam

Keluarga:
1. Fira Beranata, Istri, (Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta)
2. Farazahdi Fidiansyah(L/ 19th), anak, Mahasiswa Sekolah Bisnis Prasetiya Mulya
3. Mihra Dildari (L/17th), anak, Siswa Kelas 3 SMU labschool, Jakarta
4. Fiardhi Farzanggi (L/15th), anak, siswa kelas 1 SMU International Islamic Boarding School, Cikarang

Pendidikan :
1. MI-NU Sumbawa Besar (1968)
2. Mts-NU Sumbawa Besar (1972)
3. Pondok Modern Gontor Jawa Timur (1975)
4. IAIN Jakarta, Sarjana Muda, Fakultas Ushuluddin (BA, 1980)
5. IAIN Jakarta, Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama (Drs, 1980)
6. University of California Los Angeles (UCLA), USA, Interdepartmental Programme in Islamic Studies (MA, 1988)
7. University of California Los Angeles (UCLA), USA, Interdepartmental Programme in Islamic Studies (Ph.D, 1991)

Pekerjaan:
Dosen/ Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1982 - sekarang)

Pengalaman Lembaga Akademik:
1. Dosen di berbagai Perguruan Tinggi (UMJ, UHAMKA, UI, 1982 - 2000)
2. Anggota Dewan Riset Nasional (1993 – 1998)

Pengalaman Organisasi:
1. Ketua IPNU Cabang Sumbawa (1970 - 1972)
2. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, IAIN Jakarta (1980 - 1982)
3. Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM, 1985)
4. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (1989-1993)
5. Wakil Ketua Mejelis Pemuda Indonesia (1990 - 1993)
6. Wakil Ketua PP Muhammadiyah (2000-2005)
7. Sekretaris Dewan Penasihat ICMI Pusat (1990-1995)
8. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI, 2000-2005)

Pengalaman dalam Partai Politik dan Birokrasi:
1. Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP GOLKAR (1993-1998)
2. Wakil Sekjen DPP GOLKAR (1998-2000)
3. Wakil Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan MPR-RI (1998)
4. Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan MPR-RI (1999)
5. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, DEPNAKER RI (1998-2000)

Jabatan Sekarang (Nasional) :
1. Ketua Umum, PP Muhammadiyah (2005-2010)
2. Wakil Ketua Umum MUI Pusat (2005-2010)
3. Wakil Ketua Dewan Penasihat ICMI Pusat (2005-2010)
4. Ketua, Indonesian Committee on Religions for Peace/ IComRP (2000 - sekarang)
5. Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations/ CDCC (2007 - sekarang)

Jabatan Organisasi (Internasional) :
1. Chairman, World Peace Forum/ WPF
2. President, Asian Committee on Religions for Peace/ ACRP, based in Tokyo (2004 - sekarang)
3. Honorary President, World Conference on Religions for Peace/ WCRP, based in New York (2006 - sekarang)
4. Member, World Council of World Islamic Call Society, based in Tripoli (2005 - sekarang)
5. Vice Secretary General, World Islamic People’s Leadership, based in Tripoli (2005 - sekarang)
6. Member, Strategic Alliance Russia based Islamic World (2006 - sekarang)
7. Member, UK-Indonesia Islamic advisory Group (2006 - sekarang)

KNPI Usul Pemilu Maksimal 3 Kali


24/12/2008

KNPI Usul Pemilu Maksimal 3 Kali

INILAH.COM, Jakarta - Pemilihan umum di Indonesia sangat melelahkan. Bahkan di suatu daerah bisa pemilu hingga 5-8 kali. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta pemilu di Indonesia maksimal sebanyak 3 kali.

"Agar masyarakat tidak jenuh," kata Ketua Umum DPP KNPI Hasil Kongres Ancol Ahmad Doli Kurnia saat menyampaikan refleksi akhir tahun KNPI di Jakarta, Selasa (23/12).

Tiga kali pemilu tersebut adalah pemilu memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta memilih kepala daerah.

Selain itu, KNPI juga mengusulkan agar dalam upaya penyederhanaan partai pasca Pemilu 2009, hanya dilakukan melalui mekanisme electoral threshold (ET), tidak perlu memakai parliamentary threshold (PT). Hal itu karena tidak menjamin terlembagakannya suara rakyat.

"Laksanakan saja ET dengan konsisten, jangan ada 'trade off'. Jangan memberikan semacam 'wild card' bagi parpol yang memiliki kursi di DPR, secara otomatis jadi peserta pemilu berikutnya," kata Doli.

Masih terkait bidang politik, KNPI juga mendesak agar sistem distrik dalam pemilu segera diberlakukan dan diatur UU Pemilu berikutnya. [*/nng]

Sumber : inilah.com

Penjelasan Tentang Wacana " POROS TENGAH JILID II"



Penjelasan Tentang Wacana " POROS TENGAH JILID II"

Monday, 15 December 2008

Jakarta - Telah terjadi distorsi makna gagasan yang sebenarnya: yang saya maksudkan adalah perlunya KOALISI STRATEGIS (bukan Poros Tengah, tapi dapat dipakai sebagai salah satu istilah tapi dengan makna lain) diantara partai-partai Islam dan berbasis massa Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan strategis kebangsaan (tidak hanya soal Pilpres),karena terkesan selama ini mereka berbeda satu sama lain padahal sama-sama mengaitkan diri dengan Islam. Sebagai akibatnya umat di lapis bawah bingung dan terpecah.

Hal ini tidak positif bagi citra politik Islam dan konsolidasi demokrasi Indonesia. Jadi gagasan koalisi strategis berjangka panjang sebagai pola hubungan antara partai-partai Islam dan berbasis massa Islam tanpa harus melebur eksistensi mereka. Masalah-masalah strategis tidak khusus tentang pilpres yang berjangka pendek, itu pun perlu disikapi bersama secara
strategis.

Koalisi strategis ini merupakan realisasi ukhuwah Islamiyah dan silaturrahmi dalam kehidupan politik. Itu adalah ajaran Islam dan mereka yang mendasarkan diri kepada Islam perlu mengamalkannya.

Koalisi strategis ini juga untuk memudahkan komunikasi bahkan komunikasi dengan lingkaran-lingkaran politik lain dalam rangka membangun Simpul Lingkaran Kebangsaan yang diperlukan Indonesia yang majemuk.


Koalisi Strategis ini justeru untuk memudahkan pencairan dikotomi politik nasionalis vs Islam, yang sudah tercipta sejak dulu dan masih ada dengan adanya partai-partai Islam dewasa ini. Kalau Poros Umat berhubungan dengan orang perorang, tapi Koalisi Strategis berhubungan dengan bentuk komunikasi antar partai.

Bisa dikaitkan dengan Pilpres untuk meningkatkan political leverage partai Islam, karena jalan sendiri-sendiri mereka hanya pelengkap penyerta kalau tidak penderita dari kekuatan politik lain.

Hanya partai yang tidak mau mengamalkan ajaran ukhuwah dan silaturrahim atau karena egoisme kepartaian yang akan menolak ajakan moral ini. (ds)

Sumber :http://www.m-dinsyamsuddin.com/index.php/Penjelasan_Tentang_Wacana_POROS_TENGAH_JILID_II_.html

Koalisi Strategis Parpol Islam Sebagai Poros Tengah Baru

Koalisi Strategis Parpol Islam Sebagai Poros Tengah Baru

(Jakarta,11 Desember)--Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan menghadapi Pemilu yang akan datang perlu adanya koalisi strategis parpol Islam dan parpol berbasis massa Islam. Halini dimaksudkan agar representasi politik Islam tetap berlanjut dan marwah politik Islam tetap terjaga. Menurut DS, yang juga guru besar politik Islam UIN, kekuatan politik Islam yang tersebar di banyak parpol hendaklah tidak menjadi faktor kelemahan, tapi kekuatan umat Islam pada ranah politik.



Banyaknya parpol Islam selain potensial memecah belah umat Islam, juga dapat membawa kekalahan politik. Apalagi selama ini perolehan suara parpol Islam dan parpol berbasis massa Islam pada beberapa Pemilu cenderung konstan di bawah 40%; kalau pun ada parpol yang memperoleh tambahan suara adalah karena mengambil suara saudaranya sendiri dari parpol Islam lain.

Menghadapi kenyataan itu, lanjut Din, perlu diciptakan "simpul lingkaran-lingkaran" yang membuat ikatan kuat, khususnya pada persoalan strategis seperti masalah-masalah kebangsaan dan pemilihan presiden atau wapres.

Kalau hal ini tidak dilakukan maka kekuatan politik Islam akan melemah dan parpol-parpol Islam hanya menjadi pelengkap penyerta dari arus kekuatan politik lain. Koalisi strategis ini menjadi mendesak menghadapi pilpres, karena idealnya parpol Islam dan parpol berbasis massa Islam idealnya tampil dengan calon tunggal untuk capres dan atau cawapres.

Koalisi strategis ini akan berfungsi sebagai poros tengah baru terhadap dua kekuatan yaitu incumbent dan oposisi. Poros Tengah baru ini selain akan membawa soliditas suara pemilih Muslim juga dapat menjaring dukungan pemilih lain khususnya "swing voters" (pemilih yang belum menentukan pilihanmya) yang jumlahnya ditaksir sangat besat. (ds)

sumber :http://www.m-dinsyamsuddin.com/index.php/Koalisi_Strategis_Parpol_Islam_Sebagai_Poros_Tengah_Baru.html

Bola di Tangan Parpol Islam


12/12/2008

Bola di Tangan Parpol Islam


INILAH.COM, Jakarta – Eskalasi politik menjelang Pemilu 2009 makin hangat menyusul gagasan poros tengah dari Din Syamsudin. Alasan Din jelas dan gamblang. Saat ini, bola ada di partai politik Islam. Beranikah parpol Islam melawan SBY?

Keberanian parpol Islam bisa diukur dari jejak rekam politik sepanjang era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Indikasinya, bisa dilihat dari sikap parpol Islam menyikapi beberapa momentum politik yang dianggap penting di parlemen.

Dari komposisi Kabinet Indonesi Bersatu (KIB) pimpinan SBY, semua unsur partai Islam terlibat di KIB. Sebut saja, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menjadi Menteri Negara Koperasi dan UKM, Sekjen DPP PKB Lukman Edy sebagai Menteri Negara Percepatan Daerah Tertinggal (PDT), Pengurus DPP PKB Erman Suparno menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dari unsur PKS, ada Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Adyaksa Dault sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Selain itu, PBB ada MS Kaban sebagai Menteri Kehutanan. Di partai pimpinan Soetrisno Bachir, PAN pun juga ada wakil di kabinet SBY yaitu Menteri Sekertaris Negara Hatta Radjasa dan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo.

Keterlibatan politisi Islam di KIB, jelas mempengaruhi ritme relasi antara parpol Islam dengan pemerintahan SBY. Setidaknya sampai muncul kontroversi hak angket BBM, parpol Islam dipastikan selalu mengamankan kebijakan pemerintah. Beberapa kali upaya hak angket dan interpelasi yang kandas di tengah jalan, tidak terlepas dari sikap politik partai Islam di parlemen.

Munculnya kejanggalan parpol Islam dalam hak angket, menurut analis politik, tidak terlepas dari situasi menjelang Pemilu 2009. Upaya menjaga jarak dengan pemerintah menjadi langkah jitu untuk mendongkrak popularitas parpol.

Kendati demikian, secara umum, sikap parpol Islam terhadap pemerintahan SBY cenderung mencari aman. Ini juga tidak terlepas dari sikap politik SBY yang tak jarang memberi angin segar bagi kalangan Islam. Sebut saja, soal UU Pornografi yang mendapat dukungan all out dari partai Islam dan ormas Islam.

Kendati begitu, menurut Din, poros tengah tidak dimaksudkan untuk mengunci figur SBY maupun Mega dalam Pilpres 2009 mendatang. “Jika mereka bersepakat misalnya mengusung SBY, itu terserah mereka (partai politik Islam, red),” katanya kepada INILAH.COM.

Namun, bagi pengamat politik Indria Samego, keberadaan poros tengah merupakan alat pemecah kebuntuan politik dengan bipolarisasasi dua kekuatan antara SBY dan Mega. “Poros tengah untuk memecah kebuntuan politik dalam rekrutmen kepemimpinan nasional. Agar tidak lu lagi-lu lagi,” tegasnya.

Sementara Ketua Fraksi PPP DPR, Lukman Hakiem Saifudin menyambut positif ajakan poros tengah oleh Ketua PP Muhammadiyah tersebut. Meski demikian, Lukman menyaratkan, poros tengah mungkin dapat terealisasi pasca pemilu legislatif. “Jadi konsolidasi konkret dapat terwujud pasca pemilu legislatif. Sangat terbuka poros tengah mencalonkan presiden/wakil presiden,” katanya, Jumat (12/12) di Jakarta.

Sementara, Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq mempertanyakan pijakan poros tengah dengan membuat blok Islam dan non-Islam. Meski demikian, ia menyambut positif koalisi antar partai politik Islam. “Perlu dipertimbangkan apakah polarisasi aliran di Indonesia masih relevan atau tidak,” katanya kepada INILAH.COM, Jumat (12/12) di Jakarta.

Menurut Mahfudz, jauh lebih penting dari pembentukan koalisi partai Islam adalah pembentukan konfederasi besar partai-partai dari beragam latar belakang. “Konfederasi inilah diproyeksikan menjadi partai berkuasa dan partai oposisi,” tegasnya.

Di internal partai politik Islam memang terjadi ganjalan yang tidak sederhana dalam membentuk koalisi partai-partai Islam. Selain pertimbangan pragmatis terkait dengan incumbent, persoalan di masing-masing internal partai politik juga tidak mudah diatasi. PKS, misalnya, beberapa waktu terakhir berjuang keras untuk beranjak menjadi partai terbuka.

Meski begitu, Din menilai, politisi Islam terlalu inferior dan apologetik soal identitas kepartainnya. “Politisi Islam janganlah inferior. Bukankah mereka mengidentifikasi sebagai partai Islam,” kata Din. Berani tidak Partai Islam lawan SBY? [I4]

sumber inilah.com

Jumat, 19 Desember 2008

Din Syamsuddin "Dilamar" PMB



18/12/2008 23:39

Din Syamsuddin "Dilamar" PMB

Din Diharap Dongkrak Suara PMB

18/12/2008

Jakarta - Menjadi pemain baru dalam dunia parpol, Partai Matahari Bangsa (PMB) membutuhkan sosok yang diharapkan bisa mendongkrak perolehan suara. Itu sebabnya PMB memilih Ketua Umum Din Syamsuddin sebagai capres PMB.

"Dengan pencapresan Pak Din, diharapkan dapat mendongkrak suara PMB. Dengan deklarasi ini, kita mengharapkan suara maksimal," kata Ketua Umum PMB Imam Addaruqutni kepada INILAH.COM, Kamis (18/12).

Apalagi sosok Din, menurut Imam, dinilai memiliki integritas yang tinggi terhadap kebangsaan. Din juga tidak memiliki track record buruk.

"Pak Din pemimpin Muhammadiyah yang masih muda. Dia merupakan salah satu tokoh muda. Kita mendeklarasikan Pak Din sebagai capres meskipun perolehan suara PMB masih harus menunggu hasil pemilu legislatif," ujar Imam.

Sedangkan mengenai posisi cawapres, tambah Imam, akan dibicarakan setelah hasil pemilu legislatif. Deklarasi Din menjadi capres PMB akan digelar di Hotel Cempaka pukul 19.00 WIB. Din dipastikan Imam akan hadir. [jib/sss]

sumber : inilah.com

Din Dideklarasikan Capres PMB

18/12/2008

Jakarta - Setelah menggodok 13 nama, Partai Matahari Bangsa (PMB) akhirnya terpikat pada 1 nama, yakni Din Syamsuddin. Ketua Umum Muhammadiyah ini akan dideklarasikan sebagai capres partai bernomor urut 18 ini persis pada 18 Desember 2008.

"Kamis ini kita akan deklarasikan secara resmi pencalonan Pak Din. Kami sengaja tidak mengundang Pak Din untuk hadir. Kita ingin deklarasi ini menggambarkan murni untuk kepentingan partai, bukan kepentingan Pak Din," kata Sekjen PMB Ahmad Rofiq di Jakarta, Kamis (18/12).

Ditanya apakah Din bersedia menerima tawaran sebagai capres PMB, Rofiq hanya menyatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi dan tidak ada masalah.

Alasan PMB memilih Din, jelas dia, karena kapabilitas, akseptabilitas dan perjuangan Din yang gigih untuk masyarakat. PMB menganggap untuk pemimpin 2009 mendatang diperlukan figur baru yang belum pernah sama sekali terkontaminasi dengan kekuasaan, tidak punya track record jelek, tapi yang dilakukannya selalu untuk kepentingan masyarakat secara umum.

"Pada era global ini, pemimpin sebuah negara tidak cukup bisa memiliki dan mengelola kemampuan internal, karena faktor eksternal bisa menjadi gangguan, sehingga perlu pemimpin yang kuat dan memiliki lobi ke pihak-pihak luar agar bangsa ini tidak diombang-ambing oleh pihak asing," tutur Rofiq.

Mengenai siapa tokoh yang akan mendampingi Din sebagai cawapres, Rofiq mengatakan, PMB belum memutuskannya. Namun, partai berlambang matahari dengan 12 sinar ini membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai-partai yang ada untuk menentukan siapa yang lebih pas mendampingi Din.

sumber : inilah.com

PKB Juga Incar Din Syamsuddin?

9/12/2008 01:11

PKB Juga Incar Din Syamsuddin?



INILAH.COM, Jakarta - Din Syamsuddin masih belum mau menjawab tawaran PMB yang ingin mengusungnya sebagai capres di Pilpres 2009. Di tengah keraguan Din akan perolehan suara PMB di Pemilu 2009, PKB mulai menghidupkan sinyal untuk mengincar Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

"Saya kira salah satu figur negeri ini adalah Prof Din Syamsuddin. Ia figur yang menarik," kata Ketua FPKB Effendy Choirie di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/12).

Walaupun PMB masih diragukan mendapat banyak dukungan suara dari masyarakat, menurut pria yang akrab disapa Gus Coy ini, lewat kehadiran Din mampu mendobrak hal itu. PMB bisa bergabung (berkoalisi) dengan parpol lain.

"Tapi figurnya Pak Din oke, tidak ada masalah, tinggal nanti bersaing dengan yang lain. Kalau Pak Din tidak jadi presiden, ya kan masih bisa jadi wakil presiden," ujarnya.

Gus Coy juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan adanya koalisi dengan PMB. Namun, ia tidak bersedia berkomentar lebih banyak.

"PKB kan urusan Muhaimin. Yang pasti bahwa menurut saya dia (Din) bagus-bagus saja," imbuhnya.

Sumber inilah.com