Indriani Yulia Mariska: Tingkatkan Potensi Wisata Sumenep

Sumenep - Bagi Indriani Yulia Mariska, potensi objek wisata Sumenep yang cukup besar, diharapkan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini potensi tersebut, masih belum tergarap maksimal.

Itulah ungkapan, mahasiswa STKIP PGRI Sumenep, salah satu generasi muda yang peduli pada pengembangan pariwisata Kabupaten Sumenep. Gadis berparas ayu ini mengatakan, objek wisata di Kabupaten Sumenep sangat berpotensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan.

“Diharapkan dalam pengembangan, diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana di objek wisata. Serta diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang,” kata Indriani, yang juga aktif di Said Abdullah Institute (SAI) sejak 2008 lalu.

Menurutnya, Objek wisata yang ada diantaranya, Pantai Slopeng, Museum dan Keraton Sumenep, Masjid Jami', Asta Tinggi dan Kerapan Sapi. Selain itu Pantai Lombang, dan Asta Yusuf. Selanjutnya, Makam Anggo Seto dan Upacara Adat Nyadar, Asta Gumuk, Kerajinan Batik, Kerajinan Keris, Kerajinan Ukir-ukiran dan Petani Garam.

“Objek Wisata ini sudah cukup baik untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dalam bentuk pajak maupun retribusi. Apalagi Sumenep memiliki jarak akomodasi objek wisata yang baik, dari aksesbilitas dan atraksi (daya tarik). Tinggal kita jalankan dengan maksimal,” ujar Indri.

Gadis kelahiran 24 Juli 1989 juga berharap kepada pemerintah menyiapkan ruang akomodasi, sarana transportasi yang khusus melayani wisatawan. Terutama yang menuju dan meninggalkan objek wisata. Bahkan juga diperlukan even atau kegiatan di setiap objek wisata.

“Saya juga berharap kepada pemerintahan yang baru bisa membawa Sumenep kedepan lebih maju lagi. Dengan slogan perubahan yang ada, diharapkan pemerintah bisa mengembangkan potensi wisata untuk kesejahteraan rakyatnya,” pungkas Indriani yang ditinggal di Jl. Lentan Merta 15 Karangduak, Sumenep. (rud)

Terdakwa Pelecehan Seksual Anak Divonis Bebas

Keluarga Korban Akan Adukan Majelis Hakim ke KY

Bangkalan – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan mengeluarkan putusan kontroversional terkait kasus sidang pelecehan seksual dengan persetubuhan pada anak di bawah umur. Dimana terdakwa Abd. Gaffar, 45, warga Desa Berbeluk, Kec Arosbaya divonis bebas dari sangkaan persetubuhan pada anak. Putusan ini tentu sangat mengecewakan bagi keluarga korban dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tiga anggota majelis hakim bersepakat membebaskan terdakwa dengan alasan meragukan bukti-bukti yang ada di persidangan. Berdasarkan putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Syaffruddin Ainor Rafiek, majelis hakim meragukan beberapa bukti dan keterangan saksi yang digunakan dalam persidangan, Senin, (20/12).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan mengeluarkan putusan kontroversional terkait kasus sidang pelecehan seksual dengan persetubuhan pada anak di bawah umur. Dimana terdakwa Abd. Gaffar, 45, warga Desa Berbeluk, Kec Arosbaya divonis bebas dari sangkaan persetubuhan pada anak. Putusan ini tentu sangat mengecewakan bagi keluarga korban dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

M. Mardi, 31, kakak ipar korban mengaku sangat kecewa dengan putusan tersebut. Pihak keluarga korban sangat kecewa. Argumen-argumen yang disampaikan hakim banyak yang berbeda dengan pemeriksaan dipersidangan dan cenderung menutup sebelah mata, katanya, Rabu, (22/12).

“Putusan majelis hakim hanya berdasarkan kasat mata saja. Seharusnya hakim bisa mengungkapkan fakta berdasarkan petunjuk yang ada. Kami akan adukan majelis hakim ke Komisi Yudisial biar putusan ini dibatalkan dan majelis hakim yang bersidang diberikan sangsi atau teguran,” ujar Mardi dengan nada kesal.

Menurutnya, Majelis hakim hanya berargumen bukti tidak cukup kuat, karena bukti yang ada sifatnya hanya petunjuk. Padahal dengan petunjuk yang ada, hakim bisa mengorek lebih jauh. Terkait terjadinya pelecehan seksual, dengan mengungkap fakta-fakta terjadinya persetubuhan pada anak tersebut.

Beberapa bukti yang diragukan tersebut adalah kuitansi pembelian cincin emas, buku tamu Hotel Lestari. Keterangan saksi yang juga ikut diragukan adalah keterangan Eko Wahyudi yang bekerja sebagai pegawai Hotel Lestari dan Hasan Basri pihak penjual emas serta seluruh keterangan saksi korban.

Kasus ini telah bergulir sejak awal Agustus lalu. Korban HH, perempuan, 16, warga Desa Berbeluk, Kec Arosbaya melaporkan dirinya di setubuhi tersangka ke Mapolsek Arosbaya. Sebelum kejadian, korban menyatakan hendak pergi ke pasar Desa Berbeluk dan bertemu terdakwa. Korban dibujuk untuk ikut bersama tersangka menggunakan mobil ke pasar.

Namun, terdakwa justru terus mengemudikan kendaraan menuju Bangkalan dan mampir untuk membeli cincin emas. Terdakwa kemudian membawa korban ke sebuah hotel di Surabaya.

Majelis mengakui adanya kuitansi pembelian cincin emas yang pada saat laporan digunakan korban. Namun, keterangan penjual cincin Hasan Basri, dan korban yang menyatakan pembelian dilakukan tanggal 5 Agustus 2010 ditolak mentah-mentah. Majelis meragukan keterangan itu sebab dalam kuitansi cincin emas atas nama korban tertanggal 4 Agustus 2010.

”Keterangan saksi Hasan Basri juga meragukan. Soalnya dia bilang saat membeli cincin terdakwa membawanya ke mobil untuk dicoba di mobil. Masak ada orang beli emas diperbolehkan mencoba di dalam mobil,” ujarnya.

Petunjuk yang mengungkapkan tanggal 5 Agustus 2010 terdakwa check in di Hotel Lestari Surabaya juga tidak digunakan oleh majelis. Majelis juga meragukan buku tamu yang mencantumkan nama terdakwa yang memesan sebuah kamar.

Demikian juga keterangan Eko Wahyudi yang bekerja di hotel yang buku tamunya tercatat nama terdakwa. Keterangan Eko Wahyudi yang mengatakan terdakwa memesan kamar menggunakan identitas KTP serta pencantuman usia terdakwa yang benar mengundang keraguan hakim.

Sementara itu, Sila K. yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum (JPU) saat genting kemarin justru tidak ada di ruang sidang dan digantikan oleh Harry Achmad D.M. Pihak JPU menyatakan pikir-pikir apakah dia hendak mengajukan kasasi.

“Kami akan komunikasikan dengan kajari, kemungkinan akan banding mengingat fakta dan bukti yang kami berikan bisa menjadi petunjuk terjadinya pelecehan seksual dengan persetubuhan pada anak,” pungkas Harry Achmad D.M, Jaksa Penuntut Umum ini. (*/rud)

DPR RI : Pelabuhan Percepat Pengembangan Ekonomi Madura

Pamekasan - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) XI Madura, Jawa Timur, Said Abdullah menyatakan mendukung, rencana Gubernur Jatim Soekarwo membangun pelabuhan internasional di sekitar Jembatan Suramadu sisi Madura, tingkatan ekonomi setempat.

"Jika pembangunan pelabuhan itu selesai akan memberikan 'trickle down effect' yang luar biasa, karena secara otomatis akan ada relokasi industri dari Surabaya dan sekitarnya ke daerah Socah, Bangkalan," kata Said Abdullah, Minggu.

Selain itu, sambung politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, bongkar muat barang yang nantinya akan dapat dimasuki oleh warga sekitar Suramadu dan masyarakat Madura pada umumnya.

Said Abdullah lebih lanjut menjelaskan, pengembangan industri di sekitar Suramadu tidak membutuhkan badan khusus sebagaimana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah Pusat.

Akan tetapi, menurut Said, yang dibutuhkan masyarakat Madura dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonomi di wilayah itu adalah kawasan ekonomi khusus atau zona ekonomi khusus.

"Keberadaan BPWS 'waste time' dan menghabiskan anggaran karena 'out come'-nya selama ini tidak jelas," terang Said Abdullah.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) XI Madura, Jawa Timur, ini juga menyayangkan kebijakan Pemerintah Pusat yang hingga kini masih mempertahankan keberadaan BPWS, walaupun kinerja badan ini tidak jelas dan terkesan jalan ditempat.

Jika pemerintah ingin tetap mempertahankan keberadaan BPWS, ia menyarankan, sebaiknya jajaran pengurus yang ada di dalamnya hendaknya diganti.

"Saya menilai jajaran yang ada sekarang ini tidak punya kompetensi, cenderung jalan sendiri, kurang koordinasi dengan Pemprov dan Pemkab di Madura," kata Said Abdullah, menegaskan.(ant/rud)

La Nyalla: Sang Inspirator Tim “Task Force” KONI Jatim

Kegiatan La Nyalla M. Mattalitti bukan hanya di dunia panggung usaha dan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dirinya juga aktif dalam kegiatan organisasi olahraga. Tepatnya, ia aktif di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur sebagai Wakil Ketua Umum.

La Nyalla adalah inisiator dan ispirator pembentukan tim ”Task Force” atau satuan tugas KONI Jatim, yang dibentuk untuk mempertahankan juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau.

Dirinya langsung ditunjuk untuk mempimpin tim Task Force, dengan menjadi Koordinator. Dimana tim ini terdiri dari kalangan pengusaha yang akan memberikan dukungan penuh kepada atlet, pelatih dan ofisial cabang olahraga yang tergabung di Puslatda Jatim.

”Kalangan dunia usaha telah berkomitmen untuk membantu KONI Jatim, baik tenaga, pikiran maupun pendanaan, agar pada PON 2012 nanti bisa kembali merebut juara umum,” katanya saat pengukuhan tim Task Force (2/11/2010) di Gedung Kadin Jawa Timur.

Tim Task Force beranggotakan sekitar 150 pengusaha yang disebar ke-39 cabang olahraga anggota Puslatda Jatim 100 proyeksi PON 2012. Masing-masing cabang olahraga di-back up, sekitar tiga hingga enam pengusaha.

Tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada para pengusaha tersebut, lebih mengarah pada sisi nonteknis, terutama membantu kebutuhan atlet dan pelatih yang belum tercukupi dari KONI Jatim.

Menurutnya, KONI Jatim sebenarnya sudah memiliki tim monitoring dan evaluasi (monev) untuk masing-masing cabang olahraga puslatda. Keberadaan tim Task Force dibutuhkan untuk memperkuat tugas tim monev tersebut.

“Tim ini merupakan tim bayangan KONI dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jatim, sehingga bisa juga disebut tim 'Konidin'. Mereka bisa jadi obat penghilang pusing bagi atlet agar bisa mempertahankan prestasi emas di PON,” ujar La Nyalla yang juga Ketua Umum Kadin Jatim.

Sebagian pengusaha yang terlibat dalam tim Task Force merupakan pengurus KONI dan pengprov cabang olahraga.

“Saya yakin dengan dukungan dari para pengusaha. Insya Allah akan membantu peningkatan prestasi olahraga nasional, khususnya di Jatim,” tambah La Nyalla. (Syafrudin Budiman).

PDIP Jatim Tolak Beras Impor Masuk Jatim

Surabaya – Ketua DPD PDIP Jawa Timur Drs H Sirmadji Tj menyerukan kepada seluruh pengurus, kader, dan simpatisan partai untuk menolak beras impor masuk Jatim.

"Masuknya beras impor bisa memperpuruk ekonomi petani di Jatim yang sudah surplus produksi beras hingga empat juta ton," ucapnya di Surabaya, Senin.

Ia mengemukakan hal itu terkait tengara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selaku pelabuhan transit beras impor dari Vietnam maupun Thailand pada akhir tahun ini.

Menurut Sirmadji, Provinsi Jawa Timur tidak membutuhkan pasokan beras impor, bahkan Perum Bulog Divre Jatim mencatat stok beras di gudang Bulog masih mencukupi kebutuhan hingga bulan Februari 2011.

"Bahkan, Bulog mengaku kelebihan stok dan masih sempat mengirimkan 98.000 ton beras ke daerah bencana di Wasior, Papua Barat," papar Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu.

Ia menilai bila ada beras impor masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak, maka masyarakat khususnya kader PDIP se-Jatim akan aktif dalam pengawasan distribusi.

"Seruan itu akan diteruskan kepada pengurus DPC PDIP se-Jatim, lalu laporan masyarakat yang diterima masing-masing DPC PDIP itu akan diteruskan kepada pihak berwajib," ucapnya menegaskan.

Ia menambahkan seluruh jajaran PDIP Jawa Timur dan Fraksi PDIP di DPRD Provinsi akan konsisten menolak peredaran beras impor di Jatim.

"Itu karena kebijakan impor beras akan berdampak pada penurunan pendapatan petani karena harga gabah kering giling (GKG) dalam negeri bisa anjlok," tuturnya.

Pada jangka panjang akan menurunkan kualitas kesejahteraan petani serta menimbulkan lingkaran setan baru yang menyebabkan dampak serius terhadap petani.

"Ketika biaya produksi semakin tinggi, sedangkan harga pembelian rendah, maka hal itu akan mendorong para petani untuk alih profesi dan mengonversikan lahan pertaniannya untuk yang lain," katanya.

Dalam pandangannya, impor beras adalah solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang bersifat pragmatis.

"Jika kedaulatan pangan ditegakkan, maka pemerintah seharusnya mulai serius untuk menggarap strategi janka panjang untuk pangan nasional, sehingga kita bisa swasembada beras," ujarnya menambahkan.

Selain itu, PDIP Jatim juga memahami kebijakan peningkatan produksi pertanian tidak semudah membalik tangan, namun kebijakan itu harus didukung kebijakan lintas sektoral dan terbagi dalam tahapan-tahapan yang bersifat jangka menengah dan panjang.

"Tahapan itu bisa dimulai dengan peningkatan subsidi, khususnya terkait menekan biaya produksi petani, seperti subsidi bibit, pupuk, dan sarana produksi, sehingga sedikit demi sedikit dapat meningkatkan kehidupan petani," katanya.(antara/rud)

PMB Jatim: Gerakan Islam Masih Sebatas Doktrin

Surabaya - Sekretaris Majelis Imarah Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PW PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman SIP, menilai gerakan Islam hingga Tahun Baru Islam 1432 Hijriah masih sebatas doktrin.

"Akibatnya, nilai-nilai ke-Islaman di Indonesia mengalami kemunduran. Karena itu, 'Islam Berkemajuan' sudah saatnya dikumandangkan," katanya dalam rilis kepada ANTARA di Surabaya, Rabu.

Dalam rilis menyambut Tahun Baru Islam 1432 Hijriah itu, ia mengatakan pemberantasan korupsi masih jalan di tempat dan tebang pilih, kemiskinan masih menjadi "hantu" setiap hari, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat miskin masih minim.

"Ini saatnya Islam tampil di depan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Pemerintahan yang retorik masih belum bisa menjawab tantangan permasalahan," ucapnya.

Mantan Ketua (Sosial Ekonomi) DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2006-2008 itu menjelaskan "Islam Berkemajuan" adalah Islam yang berwajah struktural (sosial) dan berwajah kultural (kemanusiaan) sebagaiIslam yang moderat dan ramah sesuai Piagam Madinah.

"Gerakan Islam harus bisa membebaskan umatnya, terutama dalam kemiskinan dan kebodohan, karena itu perjuangan Islam jangan hanya simbol semata, namun tetap dalam pijakan bagi persemaian nilai-nilai asasi Islam," paparnya.

Menurut dia, hanya dengan persatuan umat Islam maka umat Islam akan bisa memakmurkan bangsa. "Al-Islam Al-Wathoniyah.

Ia menambahkan, PMB sendiri hadir sebagai partai Islam yang ingin menjawab sinisme sebagian masyarakat terhadap partai politik Islam yang dinilai hanya menjual (simbol) Islam.

"Kami ingin menjadikan Islam sebagai nilai-nilai dalam kehidupan, bukan simbol semata, sehingga Islam yang berkemajuan akan menjadi gerakan kami," katanya. (antara)

Refleksi Tahun Baru Islam. PMB : Saatnya Islam Berkemajuan Dikumandangkan

Surabaya – Nilai-nilai ke-Islaman di Indonesia mulai melemah dan bahkan telah mengalami kemunduran. Oleh karena itu sudah saatnya slogan ”Islam Berkemajuan” terus dikumandangkan. Teologi Islam harus bisa mengajarkan pencerahan dan pembaharuan di segala bidang. Terutama dalam hal pemerintahan, hukum, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Hal ini disampaikan, Syafrudin Budiman, SIP, Sekretaris Majelis Imarah Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PW PMB) Jawa Timur, dalam sebuah rilisnya menyambut Tahun Baru Islam 1432 Hijriah.

”Sudah saatnya di tahun baru Islam, 1 Muharram 1432 H, masyarakat muslim Indonesia bersatu dalam memajukan Islam. Ikut andil dalam perjuangan amar makruf nahi mungkar,” kata Syafrudin, biasa dipanggil kerabatnya.

Ia mengatakan, Pemberantasan korupsi masih jalan ditempat dan tebang pilih. Kemiskinan yang meningkat menjadi hantu setiap hari. Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang minim untuk masyarakat miskin masih berlangsung.

”Ini saatnya Islam tampil didepan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Pemerintahan yang lambat dan masih sebatas retorika, belum bisa menjawab tantangan permasalahan. Umat Islam harus tampil menyelesaikan persoalan yang ada,” ujar Syafrudin yang juga mantan Ketua (Sosial Ekonomi) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2006-2008 ini.

Menurutnya, Islam Berkemajuan adalah Islam yang menjadikan dimensi sosial (berwajah struktural) dan kemanusiaan (berwajah kultural) sebagai tujuan akhir dari proses panjang peribadatan hamba kepada Allah swt. Islam yang moderat dan ramah dalam relasinya dengan kelompok dan komponen bangsa lainnya.

”Gerakan Islam harus bisa membebaskan bagi umat-nya. Terutama dalam kemiskinan dan kebodohan,” pungkas pria kelahiran Sumenep ini.

Syafrudin secara kritis dalam refleksi Muharram hari ini menyatakan, gerakan Islam selama ini masih sebatas doktrin yang dominan. Serta masih lemahnya persatuan di internal umat Islam. Perjuangan Islam jangan hanya simbol semata, namun tetap dalam pijakan bagi persemaian nilai-nilai asasi Islam.

”Dengan persatuan umat Islam kita bisa memakmurkan bangsa, Al- Islam Al-Wathoniyah,” ucapnya.

Syafrudin menambahkan, PMB hadir sebagai partai Islam mencoba secara konsisten menjadikan simbol Islam sebagai instrumen bagi terwujudnya misi Islam secara menyeluruh. Penegasan ini penting, sebab tanpa dikawal makna tidak akan berarti apa-apa.

Selain itu, realitas sejarah juga menunjukan penggunaan simbol-simbol agama yang tidak dikawal makna justru malah hanya akan “memenjarakan” dan “melacukan” Islam itu sendiri.

”PMB Jatim ingin menjawab sinisme sebagian masyarakat terhadap partai politik Islam yang dinilainya hanya menjual (simbol) Islam,” tegas Syafrudin yang juga aktifis 98 ini.

Ditambahkan olehnya, kehadiran gerakan Islam Berkemajuan bersama PMB yang berasas Islam, bukan sekedar “latah”.Akan tetapi, ingin mengusung misi ideal Islam sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah dengan memperhatikan konteks sosial politik yang melingkupinya.(*)