Surabaya – Ketua DPD PDIP Jawa Timur Drs H Sirmadji Tj menyerukan kepada seluruh pengurus, kader, dan simpatisan partai untuk menolak beras impor masuk Jatim.
"Masuknya beras impor bisa memperpuruk ekonomi petani di Jatim yang sudah surplus produksi beras hingga empat juta ton," ucapnya di Surabaya, Senin.
Ia mengemukakan hal itu terkait tengara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selaku pelabuhan transit beras impor dari Vietnam maupun Thailand pada akhir tahun ini.
Menurut Sirmadji, Provinsi Jawa Timur tidak membutuhkan pasokan beras impor, bahkan Perum Bulog Divre Jatim mencatat stok beras di gudang Bulog masih mencukupi kebutuhan hingga bulan Februari 2011.
"Bahkan, Bulog mengaku kelebihan stok dan masih sempat mengirimkan 98.000 ton beras ke daerah bencana di Wasior, Papua Barat," papar Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu.
Ia menilai bila ada beras impor masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak, maka masyarakat khususnya kader PDIP se-Jatim akan aktif dalam pengawasan distribusi.
"Seruan itu akan diteruskan kepada pengurus DPC PDIP se-Jatim, lalu laporan masyarakat yang diterima masing-masing DPC PDIP itu akan diteruskan kepada pihak berwajib," ucapnya menegaskan.
Ia menambahkan seluruh jajaran PDIP Jawa Timur dan Fraksi PDIP di DPRD Provinsi akan konsisten menolak peredaran beras impor di Jatim.
"Itu karena kebijakan impor beras akan berdampak pada penurunan pendapatan petani karena harga gabah kering giling (GKG) dalam negeri bisa anjlok," tuturnya.
Pada jangka panjang akan menurunkan kualitas kesejahteraan petani serta menimbulkan lingkaran setan baru yang menyebabkan dampak serius terhadap petani.
"Ketika biaya produksi semakin tinggi, sedangkan harga pembelian rendah, maka hal itu akan mendorong para petani untuk alih profesi dan mengonversikan lahan pertaniannya untuk yang lain," katanya.
Dalam pandangannya, impor beras adalah solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang bersifat pragmatis.
"Jika kedaulatan pangan ditegakkan, maka pemerintah seharusnya mulai serius untuk menggarap strategi janka panjang untuk pangan nasional, sehingga kita bisa swasembada beras," ujarnya menambahkan.
Selain itu, PDIP Jatim juga memahami kebijakan peningkatan produksi pertanian tidak semudah membalik tangan, namun kebijakan itu harus didukung kebijakan lintas sektoral dan terbagi dalam tahapan-tahapan yang bersifat jangka menengah dan panjang.
"Tahapan itu bisa dimulai dengan peningkatan subsidi, khususnya terkait menekan biaya produksi petani, seperti subsidi bibit, pupuk, dan sarana produksi, sehingga sedikit demi sedikit dapat meningkatkan kehidupan petani," katanya.(antara/rud)
1 komentar:
Dalam era perdagangan bebas , saya kira tidak dikenal tolak menolak masuknya beras impor, hanya sejauh mana kita memacu daya saing harga beras kita di Jawa Timur lebih murah dengan kwalitas lebih baik, Mari kita bangkit agar kita bisa bersaing di era pasar bebas ini.. Jepang aja udah bisa expor buah dan sayur dengan kondisi tanah yang sedemikian ..kita punya tanah yang subur hanya perlu kerja keras.Terima kasih
Posting Komentar