Achsanul : Ada Skenario Hentikan Kasus Mafia Pajak

Surabaya - Ruang Aspirasi Rakyat

Wakil Ketua Komisi XI, Achsanul Qosasi sekaligus juru bicara Partai Demokrat menilai ada skenario menghentikan penuntasan kasus hukum mafia pajak. Terbukti banyak pihak menginginkan penuntasan kasus tersebut, diarahkan menuju ke-ranah politik.

Achsanul Qosasi saat ditemui di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jum’at (25/02) mengatakan, apabila kasus hukum mafia pajak masuk ke-ranah politik, otomatis kasus hukumnya akan berhenti. Sedangkan kalau terus di bawah ke-ranah politik, yang terjadi hanyalah kegaduhan politik.

“Jika masuk ke-ranah politik, butuh waktu lama dan negoisasi panjang. Dimana pada akhirnya kasus pemberantasan mafia pajak akan berjalan ditempat,” ungkap Achsanul Qosasi, anggota DPR RI asal Dapil XI, Madura - Jawa Timur ini.

Menurut Achsanul, pada awalnya dirinya melalui Partai Demokrat setuju untuk membongkar pemberantasan mafia pajak. Terutama dalam mengusulkan pembentukan Pansus pemberantasan mafia pajak. Namun, isu tersebut bergeser pada hak angket yang ditujukan kepada pemerintah.

“Awalnya saya-pun mendukung dan ikut tanda tangan. Akan tetapi karena bergeser menjadi hak angket, akhirnya kami menolak,” terang pria yang dekat dengan Presiden SBY ini.

Achsanul mengatakan, belakangan ada yang terancam dengan penuntasan kasus hukum mafia pajak yang melibatkan tersangka Gayus Tambunan. Mengingat KPK sudah memanggil Gayus Tambunan yang sudah menyebut 44 perusahaan pengemplang pajak.

“Kami sudah berhasil menghadang angket yang telah dibawah ke paripuna. Alhamdulillah berhasil walau menang selisih dua suara,” ujar Achsanul dengan sedikit santai setelah mengingkuti rapat paripurna usulan Hak Angket Pajak.

Sebelumnya, Selasa (22/2) usulan Hak Angket Pajak ditolak DPR. Dari pemungutan suara terbanyak (voting), tercatat 266 anggota DPR menolak, dan 264 anggota menerima usulan pansus itu.

Dari 266 yang menolak, tercatat 145 anggota berasal dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), 43 anggota dari F-PAN, 26 dari F-PPP, 26 dari F-PKB, dan 26 dari F-Gerindra. Sedangkan dari 264 anggota yang menerima terdiri F-PG 106 anggota, 84 dari F-PDIP, 56 F-PKS, 2 dari F-PKB, dan 16 dari F-Hanura.

Achsanul Qosasi menambahkan, para pendukung angket sebenarnya salah sasaran. Seharusnya, mereka terlibat aktif dalam pengawasan terhadap pemberantasan kasus mafia pajak. Dimana praktek skandal pajak ini tidak hanya terjadi di pusat. Namun, juga terjadi di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Kata Achsanul, usulan pembentukan pansus seharusnya cukup di rapat gabungan Komisi III dan XI DPR RI. Mengingat yang bermasalah adalah petugas pajak dan wajib pajak berselisih. Sehingga jika terjadi sengketa pajak atau kasus pajak cukup diselesaikan di ranah hukum.

“Seperti polisi dan pelanggar lalu lintas, jika ada masalah cukup diselesaikan secara hukum. Namun, jika terbukti terjadi penyuapan, tentu juga diselesaikan secara hukum. Bukan malah masuk ke-ranah politik,” jelas pria kelahiran Sumenep – Madura ini.

Dalam penyataan terakhirnya, Achsanul Qosasi menjelaskan, penuntasan kasus hukum mafia pajak mutlak harus dituntaskan. Kasus ini jangan sampai berhenti pada Gayus Tambunan. Diharapkan perusahaan yang terlibat praktek mafia pajak dengan Gayus Tambunan juga dijerat.

“Hukum harus menjadi tonggak bersama dan jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun. Termasuk para anggota DPR dan Pemerintah,” kata Achsanul. (rud)

Menjemput Aspirasi Masyarakat Secara Langsung

Achsanul Qosasi, Wakil Rakyat Madura Buka Rumah Aspirasi

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP

Pemerhati Sosial Politik dan Media

Beberapa waktu lalu anggota DPR RI pernah mengusulkan setiap wakil rakyat dianggarkan pembentukan Rumah Aspirasi di daerah pemilihan-nya masing-masing. Akan tetapi gagasan ini termentahkan dan ditolak banyak pihak. Sebab dinilai boros dan menghabiskan anggaran dana cukup besar. Padahal tujuan tempat serap aspirasi secara langsung tidaklah sepenuhnya salah.

Berbeda dengan Achsanul Qosasi, anggota DPR RI dari Dapil XI (Bangkalan, Sampang Pamekasan dan Sumenep), Madura - Jawa Timur. Dirinya tetap serius dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Madura. Oleh karena itu Achsanul Qosasi tak pernah mengurungkan niatnya, untuk membuka Rumah Aspirasi di daerah pemilihan-nya.

Tepat Sabtu, 5 Februari 2011 di Jalan Dipenogoro 104, Karangduak - Sumenep, anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI ini meresmikan Rumah Aspirasi. Wadah yang menampung aspirasi dan keinginan masyarakat ini diberi nama ‘POJUR’. Biasa disingkat Pojok Jaringan Usaha Rakyat, dengan slogan "Bersama Membangun Madura."

Hadir dalam acara peresmian tersebut diantaranya, tokoh masyarakat, LSM, Mahasiswa, Kepala Desa, Pengusaha dan pengurus Partai Demokrat setempat. Tak luput dari perhatian, juga hadir seluruh anggota DPRD di empat Kabupaten Se-Madura.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi XI (Perbankan dan Keuangan) ini mengatakan, pendirian Rumah Aspirasi adalah wujud komitmen dirinya dalam memperjuangkan kesejahteraan dan pembangunan Madura. Terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur, perekonomian, pertanian, perikanan kelautan, pendidikan dan kesehatan.

“Saya sebagai wakil rakyat Madura di Senayan, akan terus berusaha dan berjuang membangun Madura. Perjuangan itu melalui hak pengawasan, hak legeslasi dan hak pengajuan anggaran untuk kesejahteraan Madura,” ujar Achsanul, biasa dipanggil oleh kerabat dekatnya.

Namun kata Achsanul, tanpa melakukan serap aspirasi secara langsung pihaknya akan mengalami kendala-kendala. Dengan turun secara langsung kepada masyarakat, pihaknya akan mengetahui prioritas keinginan dan harapan masyarakat.

Dihadapan undangan yang hadir pada peresmian Rumah Aspirasi, Achsanul Qosasi mengungkapkan, sudah ada salah satu bukti keberhasilan perjuangannya. Pada anggaran APBN 2011, dirinya berhasil memperjuangkan program pelebaran jalan raya di Madura. Dana pelebaran tersebut disiapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp 110 miliar, dari ujung Bangkalan hingga Sumenep.

”Program pelebaran jalan utama ini adalah upaya percepatan distribusi roda perekonomian untuk menarik investasi dari luar. Proyek ini lahir untuk kemajuan dan kesejahteraan Madura yang jumlahnya penduduknya sudah mencapai 3,5 juta lebih,” pungkas pria kelahiran Sumenep, 10 Januari 1966 ini.

Selain itu sebagai wakil rakyat Madura, dirinya terus mendorong Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) melakukan percepatan pembangunan Madura. Terutama dalam pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, pasca pembangunan jembatan Suramadu.

“Saya sudah ketemu pengelola BPWS dan saya katakan bahwa tidak ada langkah lain memajukan Madura. Kecuali, pembangunan peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur segera dilaksanakan,” kata Achsanul yang juga Ketua Masyarakat Enterprenuer Indonesia.

Sekretaris (Bidang Perbankan dan Keuangan) DPP Partai Demokrat ini mengatakan, Madura tanpa persiapan infrastruktur atau sarana menunjang. Maka proyek besar Jembatan Suramadu akan sia-sia dan kurang bermanfaat. Setelah satu tahun ini, belum bisa menggairahkan perekonomian dan hanya berguna mempercepat perjalanan saja.

Menurutnya, BPWS diharapkan mampu menjalankan progam-program di Madura dengan baik. Mengingat pembangunan sarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, adalah langkah awal menuju kemajuan seluruh Madura.

Selain itu mantan bankir menuturkan, percepatan kemajuan Madura harus diimbangi dengan pemerataan pembagunan antara daratan dan kepulauan. Dengan perimbangan dan berkeadilan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, akan dirasakan semua pihak.

Mantan anggota Pansus Century ini dengan tegas menyatakan, membangun Madura juga harus dimulai dari pelosok terpencil dan kepulauan. Jika pembangunan dimulai dari tempat tersebut, maka akan mempercepat kemajuan Madura secara komperhensif.

“Madura bukan hanya daratan saja, tetapi juga meliputi daerah kepulauan yang sangat jauh letaknya. Daerah kepulauan tersebut tersebar di pulau kecil-kecil dan jumlahnya ratusan. Tentu kepulauan harus bisa juga menikmati pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya,” jelas Achsanul.

Sementara itu Achsanul Qosasi menambahkan bahwa, masyarakat Madura adalah agraris dan dan mayoritas bergelut di bidang pertanian. Salah satu cara meningkatkan taraf hidup masyarakat Madura adalah memberdayakan petani.

“Saya akan memperjuangkan kepentingan masyarakat petani di Madura melalui program-program pemberdayaan dari pusat. Misalnya dalam bentuk bantuan modal kredit yang dikelola kelompok tani melalui lembaga keuangan mikro (LKM),” kata Achsanul.

Menurut Achsanul, Petani adalah golongan orang yang paling sabar di Indonesia. Ketika ada gejolak dan cobaan apapun yang menimpa, mereka masih tetap bercocok tanam. Untuk itulah peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diperlukan. Kehadiran LKM adalah untuk menjadi lembaga intermediary (perantara), dalam lingkup kecil pedesaan.

“Pendekatan yang dilakukan dalam membina LKM, tentu lebih dititikberatkan pada kebiasaan masyarakat setempat di Madura,” ujar Presiden Direktur PT Garuda Tani Nusantara (Gatara Group).

POJUR untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Selain untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, Rumah Aspirasi POJUR sengaja didirikan untuk pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mengingat saat ini masyarakat sangat mengharapkan program nyata yang bisa dirasakan langsung.

Hal ini disampaikan Nasiruddin Abbas, Direktur Eksekutif POJUR saat ditemui di sela-sela aktifitas kerjanya, di Kantor Rumah Aspirasi POJUR Sumenep, Senin, (7/02). Ia mengatakan, POJUR dikelola secara profesional dengan merekrut 8 tenaga staf profesional dan mumpuni.

Struktur Rumah Aspirasi terdiri dari satu orang Direktur Eksekutif, tiga orang Direktur operasional (Bidang Program, Bidang Media dan Bidang Administrasi). Selain itu di back-up masing-masing satu orang di bagian Keuangan, Umum dan Sekretaris Eksekutif.

“Saat ini kegiatan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diantaranya, pengembangan ternak sapi, pengembangan ekonomi mikro melalui koperasi, pelatihan keterampilan kewirausahaan/life skill dan pendampingan pada kelompok tani,” terang Nasir yang juga mantan Pengurus PB HMI.

Sebagai Rumah Aspirasi rakyat, kantor POJUR buka setiap senin dan jum’at, dengan jam kerja mulai 09.00 – 15.00 WIB. Kantor ini juga siap menampung semua usulan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat, yang ditujukan kepada Bapak Achsanul Qosasi.

Kata Nasir, lewat program serap aspirasi inilah diharapkan peran sosial dan politik Achsanul Qosasi bisa dirasa secara nyata dan langsung. POJUR menjadi wadah personal branding pencitraan Achsanul Qosasi kepada masyarakat.

Nasiruddin Abbas, dengan sedikit santai diruang kerjanya menjelaskan, POJUR juga bisa disebut lembaga swadaya masyarakat. Dimana bisa bekerja sama dengan siapa saja. Baik dengan instansi swasta, BUMN dan bahkan instansi pemerintah.

Contohnya saat peresmian kantor POJUR, kami bekerjasama dengan Bank BUMN memberikan bantuan CSR. Bantuan itu diberikan kepada 35 lembaga pendidikan atau yayasan tersebar di seluruh Madura. Batuan tersebut, ada yang berupa uang tunai sebesar 5 juta dan seperangkat komputer.

“Kami sebagai pengelola Rumah Aspirasi, akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Madura,” kata Nasir dengan penuh optimisme.

Sementara itu Agus Suryawan Ketua Koperasi POJUR mengatakan, berdirinya koperasi diharapkan bisa mensejahterakan pengurus dan masyarakat simpatisan POJUR. Koperasi ini akan bergerak di usaha simpan pinjam dan usaha retail.

“Kami akan melibatkan pengurus POJUR Kordinator Kecamatan dan Koordinator Desa menjadi anggota koperasi. Dimana nantinya mereka juga terlibat mengelola unit koperasi simpan pinjam di setiap kecamatan,” ujar Agus.

Direktur Administrasi POJUR ini menjelaskan, secara tehnis tentu setiap anggota atau masyarakat yang akan mengajukan akan dilakukan survey terlebih dahulu. Kira-kira usaha apa yang sudah dirintis sebelumnya.

“Jika lolos survey mereka akan disetujui kredit simpan pinjamnya. Sesuai kebutuhan dan batasan kredit yang ada diberikan,” jelas pria setengah baya ini. (rud).

Biografi Achsanul Qosasi, Wakil Rakyat Madura

Sumenep - Ruang Aspirasi Rakyat

Mantan Project Director untuk Program USDA ini memiliki pengalaman dan kemampuan dalam Micro Credit. Sejumlah Koperasi dan LSM yang bergerak dalam usaha simpan-pinjam, pertanian dan Usaha Kecil, telah banyak mendapatkan jasa dan pengalamannya melalui program Assistensi dan Pendampingan yang menitik beratkan pada Capacity Buiding dan Business Development Services, yang memang sangat dibutuhkan oleh pelaku Usaha Mikro dan pengusaha sektor informal.

Pengusaha Kecil Mikro & Pengusaha Pertanian di Indonesia memang merupakan pasar potensial yang membutuhkan bimbingan dan pendampingan. Di Indonesia diperkirakan ada 5 juta Pengusaha Besar dan menengah, sedangkan Petani dan Pengusaha Pertanian sekitar 120 juta, pengusaha mikro sangat besar, mungkin jumlahnya hampir 25% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini merupakan pasar yang sangat potensial bagi Lembaga Keuangan / Perbankan untuk menggarap pasar ini, dengan sistem dan sentuhan yang khusus, disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.

Menurut Achsanul, Petani adalah golongan orang yang paling sabar di Indonesia, gejolak dan cobaan apapun yang menimpa, mereka masih tetap bercocok tanam. Sedangkan Pengusaha kecil di Indonesia, menurut Achsanul, merupakan pengusaha yang tangguh dan tahan banting, mereka bisa bertahan dengan tingkat margin yang fluktuatif, persaingan yang tinggi, jam kerja yang tidak menentu, bahkan selalu berhadapan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah yang cenderung berubah-ubah. Mereka tidak kenal Net Margin, tidak paham inflasi, bahkan tidak mengenal Hari libur, yang mereka tahu adalah bagaimana menjual dan tetap terus berjualan sampai akhir hayat.
Disinilah peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diperlukan. Kehadiran LKM adalah untuk menjadi lembaga intermediary (perantara), dalam lingkup kecil pedesaan. Saat ini LKM tumbuh begitu pesat, disamping adanya BPR dan Lembaga Keuangan Desa yang saat ini telah melayani mereka di tingkat Kecamatan dan Pedesaan. Bahkan Bank Danamon (Danamon Simpan Pinjam) hadir memperketat persaingan dengan BRI dan Bukopin yang telah lebih dulu eksis melalui Swamitra-nya.

Pendekatan yang dilakukan Achsanul Qosasi (AQ) dalam membina LKM dan Pengusaha Mikro lebih dititikberatkan pada ‘kebiasaan masyarakat setempat’. Karena Pengusaha kecil adalah ‘pengusaha yang bekerja berdasarkan kebiasaan dan pengalaman’. Apabila kebiasaan dan pengalaman itu di-ubah, maka akan menimbulkan kebingungan baru yang berakhir pada keputus-asaan. Dengan dasar itulah maka diharapkan agar Pemerintah menciptakan program yang konsisten dan berkesinambungan, sehingga akan muncul ‘kebiasaan’ yang melekat dan terbangun seiring dengan tumbuhnya pengusaha kecil yang akan menjadi Enterprenuer Pedesaan.

Achsanul telah mempelajari sejumlah Program yang diterapkan sejumlah Negara seperti Philipina, Bangladesh dan India. Metode Grameen Bank Aproach yang dipelajari Achsanul beberapa tahun lalu, memang sulit diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, menurut Achsanul, perpaduan antara Grameen Bank (Bangladesh), Credit Union (India,philipina), dan program Koperasi kelompok -tanggung-renteng (Indonesia) dapat dijalankan sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. “Kebiasaan dan beragamnya Adat inilah yang menyebabkan perbedaan keberhasilan (kegagalan) disetiap daerah, sehingga dibutuhkan perbedaan system, perbedaan program dan perbedaan jenis fasilitas.” Ujarnya.

Lahir di Sumenep, Madura, 10 Januari 1966. Putra KH. Baha’udin Mudhary (alm), ahli Metapisika, dan seorang Ulama Besar Madura. Berkarir 15 tahun di Perbankan dan pernah menjadi Director Micro Credit Indonesia (NGO Canada), Project Director Program USDA yaitu perogram pembiayaan untuk pengusaha kecil menengah dan Koperasi yang berkonsentrasi pada Usaha Kecil dan Pertanian. Serta sejumlah pengalaman organisasi dan usaha: Ketua Binagro, Pengurus Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mantan Tim Ahli F-KB DPR-RI, Bendahara Umum PBR, Pengurus PSSI (Direktur Keuangan dan Ketua Komisi Anggaran PSSI), pernah menjadi Direktur Bank Swasta Nasional, Direktur Eksekutif Technopreneur Indonesia dan sebagai Ketua Masyarakat Enterprenuer Indonesia. Saat ini aktif sebagai Presiden Direktur PT Garuda Tani Nusantara (Gatara Group), yaitu suatu Kelompok Usaha yang bergerak dalam Bidang Produksi, Distribusi, konsultasi yang berkonsentrasi pada Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro. Untuk mempermudah pelayanan dan pembinaan tersebut, Gatara Group telah memiliki perwakilan di seluruh Indonesia.

Dalam melakukan pembinaan dan pendampingan usaha, Madura dibuat terpisah dari Kantor Pelayanan Gatara Group di Surabaya (Jawa Timur), karena: ”Madura memiliki system dan budaya usaha yang berbeda yang hanya dapat dipahami oleh orang Asli Madura, termasuk orang Madura yang ada di kawasan pesisir pantura”, katanya. (aq)

DPR Harus Aktif Awasi Transfer Pricing

Jakarta – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI mengusulkan DPR RI lebih aktif melakukan pengawasan, guna mendesak pihak pemerintah lebih serius menangani masalah “Transfer Pricing”. Mengingat banyak perusahaan multinasional yang ada di dalam negeri justru menanggung beban sendiri, padahal seharusnya ditanggung induk di luar negeri.

“Sehingga perusahaan-perusahan tersebut memiliki biaya yang tinggi untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang semestinya tidak dibiayai oleh negara. Akibatnya laba perusahaan menjadi kecil dan otomatis pajakpun menjadi kecil,” kata Achsanul Qosasi, melalui siaran pers-nya, Jum’at (11/2).

Bahkan, kata Achsanul, terkadang negara dibuat rugi, agar bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak. Hal ini harus disikapi dengan serius, supaya kebutuhan negara untuk melayani rakyatnya bisa lebih optimal.

Melalui Partai Demokrat dirinya seringkali meneriakkan kasus “Transfer Pricing” dalam sidang Paripurna DPR-R. Fraksi Partai Demokrat juga sudah meminta Kementerian Keuangan (cq. Dirjen Pajak) untuk membuat direktorat khusus yang khusus menangani “Transfer Pricing”.

Menurut Achsanul, total subsidi APBN 2011 Rp.93 Triliun diperkirakan akan membengkak sebagai akibat dari lonjakan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai angka 100 U$/barrel. Padahal pemerintah melalui Kementerian ESDM, sampai saat ini belum mengambil keputusan terhadap langkah langkah yang seharusnya perlu diambil.

“Seharusnya Kementerian ESDM segera melakukan penghematan pada kendaraan pribadi yang menyerap hampir Rp.28 Triliun. Dimana subsidi harus dikurangi, karena telah menghabiskan 14 juta kiloliter dalam 1 tahun di 2010,” terang anggota DPR RI dari Dapil XI Madura, Jawa Timur ini.

Namun mantan banker ini menambahkan, apabila pembatasan subsidi hanya menghemat kurang dari Rp.5 Triliun, sebaiknya tidak perlu dijalankan. Sebab, dampak ekonomisnya sangat kecil dan hampir tidak dapat dirasakan manfaatnya.

Sementara dampak politis tentunya akan sangat meluas dirasakan masyarakat. Tentu hal ini akan menjadi diskusi public yang ujung-ujungnya akan mendeskreditkan pemerintah juga.

“Kita jangan sampai terjebak dalam memikirkan penghematan atau pengurangan biaya saja. Sementara kita belum maksimal dalam memikirkan tentang peningkatan penerimaan pemerintah (goverment income),” ucapnya. (rud)

AQ : Kader Demokrat Wajib Dukung Pemerintah Daerah

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, anggota DPR RI menghimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat (PD) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Mengingat keberhasilan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah bagian dari kesuksesan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono.

Pernyataan ini diungkapkan Achsanul Qosasi yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) saat ditemui di Sumenep pekan lalu. Achsanul Qosasi menghadiri peresmian Rumah Aspirasi POJUR di Jl. Dipenogoro 71 Karangduak – Sumenep.

“Semua kader Partai Demokrat wajib mendukung kebijakan Gubernur dan Bupati/Walikota. Walaupun ia terpilih dari partai lain yang bukan diusung PD. Termasuk kader yang ada di parlemen, mereka semua sebagai wakil rakyat wajib mendukung,” tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Dihadapan anggota DPRD dari PD di empat kabupaten Madura yang hadir pada peresmian Rumah Aspirasi POJUR. Ia mengatakan, Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden RI mengintruksikan untuk tidak menjadi partai oposisi, namun tetap kritis dalam menyikapi pemerintah.

Menurutnya, semua kader PD harus menjunjung tinggi demokrasi, sebagai langkah meraih simpati rakyat. Supaya partai pemenang ini benar-benar menjalankan aspirasinya, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

“Kader Partai Demokrat, khususnya di Madura dan Jawa Timur pada umumnya, dituntut menghormati siapa pun kepala daerah di Madura. Akan tetapi Partai Demokrat harus tampil kritis dalam menyikapi setiap kebijakan,” ujar Achsanul Qosasi yang saat ini menjabat PLT PD Sumenep.

Ditambahkan olehnya, seluruh kader PD mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk mendukung keberhasilan pemerintah. Terutama dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik untuk mendongkrak target perolehan suara pada pemilu 2014.

“Target kami adalah 30 persen, hal ini cukup realistis dengan perkembangan PD saat ini,” pungkas, anggota DPR RI dari Dapil XI Madura-Jawa Timur ini. (rud)

Achsanul Qosasi Dorong BPWS Lakukan Percepatan

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, Anggota DPR RI Dapil XI Madura, Jawa Timur mendorong Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) lakukan percepatan pembangunan Madura. Terutama dalam pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, pasca pembangunan jembantan Suramadu.

Hal ini disampaikan Achsanul Qosasi yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Sabtu (05/02). Pada acara Launching Rumah Aspirasi POJUR dengan slogan "Bersama Membangun Madura" di Jl. Dipenogoro 71, Karangduak – Sumenep.

“Saya sudah ketemu pengelola BPWS dan saya katakan bahwa tidak ada langkah lain memajukan Madura. Kecuali, pembangunan dilakukan dengan segera dengan peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur,” ujar Achsanul Qosasi yang juga Ketua Umum Gatara.

Menurutnya, pada anggaran APBN 2011 akan ada program pelebaran jalan raya di Madura. Adapun dana yang disiapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp110 miliar. Dimana seluruh jalan utama akan dilebarkan dari ujung Kabupaten Bangkalan hingga ujung Sumenep.

”Program pelebaran jalan utama ini adalah upaya percepatan pembangunan Madura untuk menarik investasi yang lebih besar lagi. Demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Madura yang jumlahnya sudah mencapai 3,5 juta lebih,” pungkas anggota Komisi XI DPR RI ini.

Achsanul Qosasi juga mengatakan kepada BPWS bahwa, tanpa persiapan infrastruktur atau sarana menunjang di Madura. Maka, pembangunan proyek besar Jembatan Suramadu akan sia-sia dan tak bermanfaat.

“Saya bilang sama BPWS, satu tahun keberadaan Jembatan Suramadu belum bisa menggairahkan perekonomian. Jembatan Suramadu hanya berguna mempercepat perjalanan saja. Baik dari arah Madura ke Surabaya dan begitupun sebaliknya,” terang pria kelahiran Sumenep 10 Januari 1966.

Mantan Direktur Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) ini berharap kepada pejabat BPWS mampu menjalankan progam-program di Madura dengan baik. Mengingat pembangunan sarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, hanyalah langkah awal menuju kemajuan seluruh Madura.

“Madura bukan hanya didaratan saja, akan tetapi juga ada daerah kepulauan yang sangat jauh letaknya. Pulau tersebut tersebar menjadi ratusan pulau kecil-kecil yang perlu juga disejahterakan.” tambah Achsanul Qosasi yang juga Bendahara Umum PSSI.(rud)

Achsanul Qosasi Launching Rumah Aspirasi POJUR

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota DPR RI Dapil XI Madura - Jawa Timur, Achsanul Qosasi, Sabtu 5 Februari 2011 jam 14.00 WIB akan me-launching Rumah Aspirasi Rakyat dengan nama “Pojur.” Ruang aspirasi rakyat di Jl. Dipenogoro, Karangduak - Sumenep ini akan dimaksimalkan sebagai upaya menyerap masukan dan saran seluruh masyarakat Madura.

“Kami akan segera melauncing rumah aspirasi rakyat Pojur. Tempatnya komunitas masyarakat Madura menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Achsanul Qosasi,” kata Nasiruddin Abbas, aktivis Tim Pojur yang juga panitia launcing rumah aspirasi Pojur, Kamis (3/02) saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Mantan aktivis HMI itu mengatakan, slogan atau tema yang diusung rumah aspirasi ini adalah “Bersama Membangun Madura.” Dimana slogan tersebut sebagai upaya Bapak Achsanul Qosasi, anggota Komisi XI DPR RI, bersama-sama masyarakat membangun dan memajukan Madura.

“Itulah cita-cita dan harapan Achsanul Qosasi dalam memajukan Madura. Diharapkan setiap aspirasi yang masuk akan diperjuangkan secara gigih dan penuh semangat. Baik perjuangan politik, hukum, sosial ekonomi dan budaya,” terang Nasir biasa koleganya memanggilnya.

Nasir, pria kelahiran Sumenep, 28 Februari 1981 ini juga menambahkan, rumah aspirasi selanjutnya juga akan bergerak pada kegiatan yang ril di masyarakat. Misalnya, program pendampingan sosial, pemberdayaan masyarakat, pelatihan life skill dan manejemen koperasi.

“Lewat program inilah diharapkan peran politik dan sosial Bapak Achsanul Qosasi bisa dirasa secara nyata dan langsung,” jelas Nasir dengan lugas. (rud)