Achmad Iskandar Bantu Kelompok Tani Hand Sprayer

Reses Anggota DPRD Jatim

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota DPRD Propinsi dari Dapil XI Madura Jawa Timur, Drs. Achmad Iskandar, M.Si saat reses serap aspirasi, memberikan membantu alat pertanian berupa hand sprayer untuk kelompok tani. Sumbangan itu diberikan kepada 60 kelompok petani saat acara reses di Desa Gingging, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.

“Bantuan ini saya berikan secara pribadi agar petani mampu meningkatkan produktifitas pertaniannya. Agar saat panen meningkat dan memperoleh hasil yang maksimal,” ujar Achmad Iskandar, Minggu (27/03).

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur ini mengatakan, petani merupakan sektor mata pencaharian utama masyarakat. Jika panen berhasil, tentu roda perekonomian di perdesaan akan berjalan lancar.

“Petani di Kabupaten Sumenep mencapai mayoritas 75 persen dan sisanya di sektor-sektor lainnya, tentu Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan didukung legeslatif akan berpihak pada petani,” terang Iskandar yang berasal dari Partai Demokrat.

Dalam reses menjaring aspirasi masyarakat banyak melakukan dialog dengan kelompok-kelompok tani. Banyak diantara mereka yang hadir menyampaikan aspirasinya. Mulai dari pertanyaan tentang pembangunan infrastuktur petani, peternakan, bantuan modal usaha, kesehatan dan pendidikan.

“Kami berharap kepada Bapak Iskandar bisa memperjuangkan kepada pemerintah untuk men-stop impor palawija, jagung, padi, kedelai dan daging. Yang perlu dilakukan adalah membantu petani dalam bentuk peningkatan teknologi pertanian, agar produktifitasnya meningkat,” kata Matlub Ansori, Ketua Kelompok Tani Nusantara.

Secara sigap, Achmad Iskandar menjawab pertanyaan tersebut. Ia mengatakan, Soekarwo, Gubernur Jawa Timur sudah menerapkan peraturan yang melarang barang-barang impor tersebut masuk Jatim. Namun, perihal kebijakan pusat yang bertentangan akan menjadi masukan dalam reses untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

“Di Jatim telah melarang impor beras, daging dan lainnya. Ini telah menjadi komitmen eksekutif dan legeslatif di Jatim. Pemerintah secara komitmen terus akan berpihak kepada petani,” pungkas Iskandar yang juga mantan Kepala Biro AP Pemerintah Propinsi Jatim.

Acara reses ini juga dihadiri perwakilan dari PT Bisi Internasional, Kediri, Jawa Timur yang telah bekerjasama dengan beberapa kelompok petani di Desa Ging-ging, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. (rud)

DPR Akan Sempurnakan RUU AP Seperti di Amerika

Dubai – Panitia Kerja (Panja) Akuntan Publik Komisi XI DPR RI akan menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik (RUU AP) seperti di Amerika. Mengingat Amerika Serikat (AS) memang sudah lebih sempurna dalam regulasi keuangan.

Hal ini disampaikan Achsanul Qosasi, Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Panja Akuntan Publik ke Amerika dan Inggris, melalui rilis elektroniknya, Sabtu, (26/03). Saat transit di bandara Dubai, pulang menuju Jakarta.

“Produktifitas parlemen Amerika terhadap UU tidak banyak, karena hampir semua sudah diatur. Sehingga mereka hanya melakukan penyempurnaan (revisi) dalam regulasi UU AP-nya,” ujar Achsanul Qosasi yang juga Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR RI.

Menurutnya, di Amerika saat ini memiliki perangkat sistem pengawasan dan transparansi yang cukup. Diantaranya, American Institute of Certified Public Accountants (AIPCA) yang bertugas mengkaji sistem pemeriksaan, code of conduct dan standar audit dengan anggota 130 negara.

“Kalau di Indonesia kita sama dengan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia),” pungkas anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini.

Selanjutnya kata Achsanul Qosasi, di Amerika memiliki lembaga bernama Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) untuk mengawasi Konsultan Akuntan Publik (KAP), yang listed di pasar modal. Saat ini sudah ada sembilan KAP Indonesia yang sudah terdaftar di PCAOB.

Selain itu di Amerika juga memiliki lembaga bernama SEC (Security Exchange Commision), semacam Bapepam kalau di Indonesia. Dan terakhir Amerika memiliki lembaga Government Accountability Office (GAO) seperti Badan Pemerika Keuangan (BPK).

“Untuk masalah perijinan di Amerika tetap dari Federal State (Pemerintah), sehingga kita tidak perlu menyerahkan perijianan pada Council seperti yang selama ini di perdebatkan. Pemerintah tetap harus mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas yang nanti akan kita bentuk,” terang Achsanul Qosasi, pria kelahiran Sumenep, Madura ini.

Menurut mantan Direktur Bank Persyarikatan ini, untuk KAP asing nantinya harus mengikuti pola kita. Termasuk keanggotaan mereka di IAPI. Apabila mereka mamapu mengatur KAP kita, tentu kita juga harus mampu mengatur KAP mereka yang masuk ke Indonesia.

“recieprocal-nya jangan seperti selama ini, yang sangat tidak berimbang sama sekali,” terang Achsanul Qosasi yang berharap kedepannya terjadi perbaikan sistem Akuntan Publik. Sehingga nantinya KAP di Indonesia bisa dihandalkan di mata dunia internasional.

Sementara untuk pidana, mereka menyerahkan pada PCAOB dan tetap berdasar pada KUHAP. UU AP Amerika (Sarbanas Oxley Act) tidak mengatur teknis, sehingga peran lebih besar, ada pada PCAOB yang merupakan lembaga bentukan Kongres AS.

“Ini akan kita contoh dalam pembentukan lembaga, yang nantinya dimasukkan dalam salah satu pasal dalam RUU AP kita. Cuma akan berbeda dengan kita, karena SEC (Bapepam) di AS merupakan lembaga independen. Sedangkan di Indonesia dibawah koordinasi Menteri Keuangan,” Jelas pengusaha bidang mikro pertanian ini.

Achsanul Qosasi mengungkapkan bahwa, Kongres AS menyetujui UU AP tersebut secara mutlak dengan perolehan suara 423 setuju dan 3 menolak. Diharapkan proses penyempurnaan RUU AP bisa berjalan lancar dan sesuai waktunya. (rud)

Kewirausahaan Peternakan untuk Swasembada Daging

Sumenep –

POJUR (Program Jaringan Usaha Rakyat) akan meningkatkan kewirausahaan peternakan untuk mendukung program pemerintah meningkatkan dan mengembangkan swa-sembada daging. Dimana POJUR melakukan pelatihan kewirausahaan peternakan sapi dan kambing.

“Dari satu sisi kami membantu program pemerintah menggalakan swa-sembada daging. Disatu sisi memberdayakan masyarakat khususnya kaum muda untuk belajar berwirausaha di bidang peternakan,” kata Nasiruddin Abbas, Direktur Eksekutif POJUR. Saat melakukan Pelatihan Kewirausahaan Peternakan di Rumah Aspirasi POJUR Jl. Dipenogoro 104 Sumenep, Selasa (22/3).

Menurut Nasir yang biasa dipanggil sahabatnya mengatakan, pengembangan peternakan sapi dan kambing prospek bisnisnya sangat bagus kedepan. Sehingga hal tersebut, bisa dikembangkan ke kecamatan jaringan POJUR, untuk memberdayakan dan meningkatan ekonomi anggota.

“Oleh karena itu sebelum mereka masuk pada pemeliharaan ternak. Tentu diperlukan pelatihan dan diharapkan bisa memiliki referensi yang kuat di bidang peternakan. Agar nantinya tidak salah langkah,” ujar Nasir.

Sementara itu, Achmad Alwan, Pengusaha Peternakan Sapi dan Kambing yang diundang dalam pelatihan mengatakan, menggeluti usaha peternakan sapi saat ini sangat susah. Mengingat harga daging rendah disebabkan banyaknya impor daging yang datang dari Australia.

“Saya mengusulkan sementara waktu bisa menjadi peternak kambing, mengingat harga di pasaran masih stabil. Namun tidak menutup kemungkinan kedepan menjadi peternak sapi bisa lebih prospek secara bisnis,” terang Achmad Alwan pengusaha asal Gapura, Sumenep ini.

Pria yang pernah bekerja di perusahaan tambang Gold Division Rio Tinto Mining (1993-2006) ini menjelaskan bahwa, jika ingin berternak sapi dan kambing yang perlu disiapkan awal adalah kandang dan pakan ternak. Jika kedua syarat ini disiapkan tentu akan mempermudah pengembangan peternakan.

“Selanjutnya perlu disiapkan makanan yang memiliki kalori dan protein tinggi untuk meningkatkan bobot daging ternak. Jika ternak kita sakit juga perlu disiapkan obat-obatan yang memadai,” kata pengusaha yang memiliki sertifikat Green Belt, Six Sigma Procces dan Kepala Tekning Tambang.

Dihadapan peserta pelatihan yang antusias dirinya menyatakan, kalau ingin menjadi pengusaha sukses harus dimulai hari ini dan jangan menunggu besok. Harus punya kemauan dan komitmen yang kuat dalam mengembangkan usaha.

“Pikirkan suatu usaha setelah itu bertindak cepat, Insya Allah bisa sukses,” ujar Achmad Alwan.

Dirinya juga menyarakan pelaku usaha bisa menggunakan manejemen APES (Action, Problem, Evaluation and Solution. Action sebagai bentuk tindakan nyata dan tanpa menunggu waktu. Problem sebagai bentuk bahwa setiap melakukan usaha pasti akan datang kendala-kendala.

Selanjutnya, Evaluation sebagai bentuk upaya mengevaluasi dan menginstropeksi kelemahan. Terakhir adalah Solution sebagai bentuk upaya menyelesaikan masalah-masalah yang datang.

“Pikirkan suatu usaha setelah itu bertindak,” papar mantan karyawan perusahaan tambang LXML Gold & Copper, LAO PDR (2006-2007) ini. (rud)

Komisi XI Targetkan RUU AP Selesai Sebelum 2012

Washington DC – Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyatakan, bahwa Rancangan Undang-Undang Akuntan Public (RUU AP) ditargetkan selesai akhir 2011. Mengingat pada 2012, Republik Indonesia akan bergabung dalam organisasi IFRS (International Financial Report Standard) yang berkiblat ke Negara USA/Inggris.

“RUU AP ini merupakan salah satu bagian dari reformasi keuangan Republik Indonesia yang tentunya harus selesai 2011 ini,” kata Achsanul Qosasi melalui rilis elektroniknya saat melakukan kunjungan kerja ke Amerika, Selasa (22/03).

Wakil rakyat dari dapil XI Madura Jawa Timur ini melakukan kunjungan Amerika dan Inggris dari 21 Maret sampai 24 Maret 201.

Menurutnya, dalam RUU AP ini pihaknya belum mengambil keputusan terhadap tiga hal. Diantaranya, perijinan, Akuntan Publik Asing (termasuk proses rekruitmen CPA) dan Sangsi Pidana.

“Ketiganya sangat terkait dengan AP asing yang berasal dari kedua negara tersebut (biasa disebut The Big Four),” ujar Achsanul Qosasi yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini.

Ia menjelaskan, bahwa reformasi keuangan Republik Indonesia, harus berdasarkan pada tiga hal. Diantaranya yaitu, reformasi bidang makro prudential (ada 6 UU baru dan 9 UU yang harus direvisi), reformasi bidang pengawasan (RUU OJK) dan reformasi bidang protokol penanganan krisis (RUU JPSK).

“Sehingga berdasarkan tigal hal tersebut. Nantinya, diharapkan sistem keuangan Indonesia harus terintegrasi dengan sejumlah Negara, agar lebih mudah memasuki IFRS. Seperti yang sudah dicanangkan pemerintah sejak mantan Menteri Sri Mulyani,” terang Achsanul Qosasi.

Selain itu kata pria yang dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono ini mengungkapkan bahwa, pihaknya akan menuntaskan 6 UU baru. Yaitu UU Transfer Dana sudah selesai 100%, UU PPATK sudah selesai 100% dan UU Mata Uang sudah 99%.

Selanjutnya UU Akuntan Publik memasuki penyelesaian 90%, UU OJK sudah 95% dan UU JPSK baru memasuki tahap penyelesaian 20%.

Sementara itu pihak pihaknya juga akan merubah 9 UU. Diantaranya, UU Perbankan, UU BI, UU Pasar Modal, UU Dana Pensiun, UU Asuransi, UU 49/60, UU Keuangan negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Bappenas.

“Semuanya sudah masuk dalam prolegnas dan menjadi tugas komisi XI untuk menyempurnakan dan menyelesaikannya,” kata Achsanul Qosasi penuh optimis menyelesaikan semuanya. (rud)

POJUR Gelar Pelatihan Manajemen Koperasi

Sumenep –

Dengan penuh semangat sebanyak puluhan anggota koperasi POJUR (Pogram Jaringan Usaha Rakyat) mengikuti Pelatihan Manajemen Koperasi. Acara ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang operasional dan tehnis pelaksanaan.

Hal ini disampaikan Agus Suryawan, Ketua Koperasi POJUR saat ditemui di Rumah Aspirasi POJUR, Jl. Dipenogoro 104, Karangduak, Sumenep, Senin pagi (21/03).

“Acara ini kami kemas dalam bentuk diskusi terbatas untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang manejemen koperasi,” ujar Agus biasa temannya memanggil.

Direktur Administrasi POJUR ini mengatakan, pembicara yang hadir dalam acara ini adalah Masyudi, S. Ag, Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT NU Kecamatan Gapura. Pihaknya, sengaja mengundang Masyudi mengingat beliau memiliki kapasitas yang mumpuni dalam dunia perkoperasian.

“Pemateri yang kami undang telah berhasil mengembangkan koperasi syariah di Kecamatan Gapura sejak 2004 sampai 2011 dengan sukses. Bahkan, koperasi BMT NU Gapura dari modal 400 ribu sudah meningkat menjadi 2,9 M,” kata Agus.

Menurutnya, diharapkan setiap peserta pelatihan yang juga anggota Koperasi POJUR dapat menyerap ilmu dan wawasan, yang luas tentang pengetahuan koperasi. Mereka bisa berdiskusi dan belajar mengembangkan manejemen Koperasi POJUR yang baru berdiri.

Selain itu kata Agus Suryawan, kami juga mengundang pemateri Achmad Zaini Kabid Kelembagaan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep. Dimana beliau nantinya akan mengisi materi tentang manejemen kelembagaan koperasi.

“Materi ini akan difokuskan kepada bagaimana peserta mengetahui tentang syarat-syarat formal pendirian koperasi. Selanjutnya juga untuk mengetahui langkah-langkah awal operasional tehnis pendirian koperasi,” terang Agus yang juga pengusaha muda ini. (rud)

POJUR Bangun Kemitraan UKM dan Koperasi

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

POJUR (Program Jaringan Usaha Rakyat) akan membangun kemitraan usaha dengan memberdayakan Usaha Kecil dan Menegah (UKM), dan Koperasi. Pelaksanaan ini akan menggandeng Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep, serta Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).

Rencana program pemberdayaan yang akan dilaksanakan, adalah pengembangan usaha makanan ringan/camilan lokal Sumenep dan pengembangan kerajinan wisata Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, juga tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan pada bidang pertanian dan peternakan.

Hal ini disampaikan Nasiruddin Abbas (Direktur Eksekutif Rumah Aspirasi POJUR), saat melakukan Audensi dengan jajaran Direksi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di Jl. Trunojoyo, Sumenep, kamis lalu. Hadir juga dalam audensi yaitu, Agus Suryawan (Direktur Adminsitrasi), Sarbini (Direktur Program ), S. Budiman (Direktur Media), Ainur Rahman (Bidang Umum) dan Fatimatuz Zahra (Sekretaris Eksekutif).

“Saat ini, usaha makanan ringan/camilan Sumenep sangat memiliki potensi perluasan pasar dengan kemasan yang lebih marketable. Tentu ini bisa diberdayakan secara serius, baik dari lisensi, produksi, pemasaran dan manejemen keuangan-nya,” terang Nasir dengan nada rendah.

Menurut mantan aktivis HMI ini, banyak kendala yang ada selama ini, mengingat minimnya packaging atau kemasan yang lebih menarik. Termasuk juga kendala lisensi produksi dan sertifikasi halal, serta minimnya pemasaran yang lebih luas.

“Jangan sampai produk-produk Sumenep dibawa keluar kota. Setelah dikemas lebih menarik, malah produksi-nya dipasarkan lagi di Sumenep . Ini sungguh menjadi ironi,” kata Nasir berharap UKM dan Koperasi di Sumenep bisa bangkit sebagai penyangga ekonomi rakyat.

Agus Suryawan, Direktur Administrasi POJUR menambahkan, pengelola UKM dan Koperasi yang akan diberdayakan adalah anggota dan masyarakat umum jaringan POJUR. Mereka juga akan diberikan penyuluhan dan pelatihan. Bagaimana mengelola pengembangan usaha dan produktifitas yang lebih baik.

“Setelah mereka dilatih, tentu nantinya akan membuka wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Sehingga UKM dan Koperasi tersebut siap mengembangkan usaha dan meningkatkan produktifitasnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sanusi Anwar, SE Diretur BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mengatakan, sangat menyambut baik keinginan POJUR, untuk memberdayakan UKM dan Koperasi. Pihaknya siap melakukan kerjasama pendampingan dan pelatihan.

Pihak BPRS kata Sanusi, juga ingin membuka wawasan bersama kepada UKM dan Koperasi yang akan diberdayakan POJUR. Dimana mereka wajib mengetahui permasalahan pasar dan permasalahan tehnis UKM di lapangan.

“Tentu ini diharapkan tepat sasaran dalam pembiayaan, serta dapat mengukur sejauh mana potensi bisnis dan pemasaran-nya,” ujar Sanusi.

Menurutnya, kami dari BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Sumenep, dalam melakukan pengembangan potensi usaha. Dalam bentuk diserfikasi produk unggulan dan pemasaran produk.

“Salah satunya pengurusan packinging, ijin produk halal, terdaftar dan penetapan kadaluarsa. Kita juga akan membantu melengkapi legalitas dan kualitas produk-nya,” pungkas Sanusi.

Pria berambut putih ini berharap, kedepan produk unggulan UKM dan koperasi bisa masuk ke pasar modern dan tradisional. Tentu nantinya akan ada peningkatan keuntungan yang lebih baik.

“Kalau di Garut bisa memasarkan dodol dengan kemasan yang lebih baik. Kenapa kita tidak bisa melakukan yang seperti ini,” kata Sanusi dengan penuh nada optimis.

Sementara itu Novi Sudjatmiko, Kabag Opersional BPRS Bhakti Sumenkar Sumenep menambahkan, bahwa BPRS Bhakti Sumekar, dalam membantu modal pengembangan usaha tidak hanya mengedepankan keuntungan atau profit semata. Namun, juga mengedepankan azas manfaat atau benefit.

“Kami juga telah menggandeng tim konsultan IEU ((Indonesian European University) dalam melakukan pengembangan usaha dan pemasaran produk unggulan. Dimana sudah dikemas lebih baik dan siap dipasarkan ke masyarakat,” kata Novi Sudjatmiko. (rud)