Beranda | PEMILU
Jumat, 15 Mei 2009
Surabaya - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr HM Din Syamsuddin MA menyatakan pihaknya akan menyiapkan kriteria calon presiden (capres) untuk pedoman bagi warganya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tanggal 8 Juli 2009.
"Kami akan mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia pada tanggal 27-28 Mei, kemudian kami akan mengumumkan kriteria sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah agar satu suara," katanya di Surabaya, Jumat.
Ia mengemukakan hal itu setelah membuka Rakernas II Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah se-Indonesia yang dirangkai dengan Temu Nasional Pengusaha Muhammadiyah se-Indonesia di Surabaya pada tanggal 15-17 Mei 2009.
Didampingi Ketua Majelis Ekonomi PW Muhammadiyah Jatim Ir Muhammad Najikh dan Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim H Nadjib Hamid MSi, ia mengatakan Muhammadiyah tidak akan berbicara tentang "orang" (nama capres) yang perlu dipilih warga Muhammadiyah.
"Kalau bicara orang, tentu bicara like and dislike (suka dan tidak suka), maka kami tidak akan ke sana, melainkan kami memberi kriteria untuk pedoman bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat umum dalam melihat kapasitas pemimpin yang mampu merealisasikan janji," katanya.
Selain itu, katanya, Khittah Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan kebudayaan yang tak memiliki hubungan struktural, organisatoris, dan afiliasi dengan parpol mana pun, termasuk parpol yang didirikan warga Muhammadiyah seperti PAN dan PMB, apalagi warga Muhammadiyah secara "de facto" memang menyebar, kecuali di PKB dan PDS.
"Khittah Muhammadiyah juga memposisikan Muhammadiyah tidak pernah terlibat politik praktis, tapi MUhammadiyah tidak akan mengabaikan politik, karena itu Muhammadiyah akan memberikan arahan dalam bentuk kriteria," katanya.
Dalam kesempatan itu, Din menyinggung beberapa kriteria yang mungkin diinginkan Muhammadiyah, di antaranya presiden yang bisa mengakhiri fase transisi yang "kebablasan" (melewati batas dari transisi Orde Baru ke Orde Reformasi) dan memfungsikan politik kesejahteraan.
"Politik yang ada saat ini masih politik untuk kekuasaan, tapi politik yang dibutuhkan rakyat sekarang ada politik kesejahteraan atau politik untuk kesejahteraan, karena presiden terpilih adalah presiden seluruh rakyat, bukan parpol tertentu, bahkan presiden hakekatnya adalah pelayan rakyat," katanya.
Edy M Yakub
Tidak ada komentar:
Posting Komentar