PMB Dukung Provinsi Madura

Politik
01/03/2009

Surabaya - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Partai Matahari Bangsa (PMB) Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dr Syaiful Hidayat, menyatakan dukungan terhadap Madura untuk menjadi provinsi.

"Dengan menjadi provinsi, maka Madura bisa lebih banyak menerima pendapatan untuk membangun daerahnya dan tentunya kesejahteraan masyarakat akan meningkat," jela Syaiful usai rapat konsolidasi PMB Jawa Timur di Surabaya, Minggu (1/3).

Menurut calon legislator DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) XI (Madura) itu, sumber daya alam Jawa Timur selama ini disedot ke pusat hingga 80 persen dan hanya 20 persen yang kembali ke Jatim. "Madura sendiri hanya menunggu pembagian dari Jatim yang hanya 20 persen itu, sehingga Madura juga tak sepenuhnya menerima yang 20 persen itu," imbuhnya.



Oleh karena itu, bila Madura belum menjadi provinsi, maka wilayah Madura akan sulit berkembang. "Dengan menjadi provinsi, alokasi anggaran dari APBN kepada Madura akan lebih besar (berbentuk DIPA), dibanding menjadi bayang-bayang Provinsi Jawa Timur," ujarnya.

Misalnya, kekayaan laut. "Jika kabupaten hanya memiliki penguasaan laut 4 mil dari garis pantai, maka bila menjadi provinsi, maka penguasaan laut bisa mencapai 12 mil. Jika banyak tambangnya, bisa lebih banyak menerima pendapatan untuk membangun," jelas Syaiful.

Keuntungan lain, bila Madura menjadi provinsi, masyarakat Madura dapat berbuat banyak di daerahnya. "Bisa menjadi gubernur, kepala dinas, dan peluang lainnya akan jelas amat terbuka luas. Yang pasti, masyarakat Madura tak hanya tergantung dari Provinsi Jatim. Madura bisa memiliki DIPA sendiri, dan mengatur DAU kepada seluruh kabupaten yang ada di Madura,"paparnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) PMB Jawa Timur Syafrudin Budiman mendukung langkah PP PMB yang mendukung berdirinya provinsi Madura, sehingga Madura akan mendapatkan kucuran dana triliunan rupiah dari pemerintah pusat (APBN) untuk pos dana alokasi umum (DAU) dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

"Jika ditotal, jumlahnya mencapai Rp 29,3 triliun. Dana Rp 29,3 triliun itu dibagi menjadi Rp 13,1 triliun untuk DIPA dan Rp 16,6 triliun untuk DAU. DIPA terdiri atas alokasi dana sektoral, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan. DAU untuk pemprov dan Pemkab/pemkot se-Jatim digerojok Rp 16,6 triliun," katanya.

Meski demikian, ia menilai dari segi pendapatan, di antara empat kabupaten di Madura, Bangkalan merupakan wilayah yang mempunyai PAD yang relatif kecil, yaitu sekitar Rp 4 miliar. "Yang lebih parah adalah PAD Sampang yang hanya sekitar Rp 2,5 miliar," katanya.

Hal yang sama juga berlaku untuk DAU. "DAU Bangkalan dibandingkan tiga kabupaten lainnya justru yang terkecil, sekitar Rp 178,4 miliar. Itu sangat timpang dengan total PAD keempat kabupaten tersebut yang hanya sekitar Rp 20 miliar," katanya.

Hal itu, katanya, tentu tidak akan terjadi bila 80 persen hasil eksploitasi minyak dan gas (migas) di Sumenep Madura tersebut kembali ke daerah, sehingga Madura akan menjadi provinsi kaya. "Jika gas bumi 94,7 miliar kaki kubik (BCF) yang dihasilkan Blok Kangean, 10 persen saja masuk ke Madura, bukan tak mustahil Madura akan mengalahkan Surabaya," imbuhnya.

Tentang risiko kalau terjadi pemekaran, ia menyatakan semua pasti ada untung-ruginya, ada risiko dan manfaatnya. "Risikonya untuk menjadi provinsi jelas akan menambah beban anggaran bagi daerah itu, karena harus menyiapkan perkantoran gubernur dan personelnya yang dulu disiapkan, tapi sekarang tidak," tandsa Syafrudin. [*/dil]