Kamis, 12 Maret 2009
Oleh: Alex M, Masita, Widi S
LIEM Koen Hian, nasionalis keturunan China, menatap nanar hadirin yang menghadiri ceramah umumnya di Surabaya, 23 Agustus 1932. la hendak sampai pada penghujung pidato, dan setelah jeda sejenak menahan napas, keluarlah suara lantangnya, ”Saja berkejakinan, dalam tempo jang tidak terlaloe lama, tentoe lahir boergerschap ataoe kerakjatan Indonesia, toeroet mana tidak sadja orang Indonesier asli yang dinamakan Indonesier, tetapi djoega peranakan Tionghoa...”
Sontak, pidatonya yang menggelegar itu disambut gemuruh tepuk tangan hadirin. Bagi Liem, peranakan Tionghoa yang lahir di Banjarmasin dan bekerja sebagai jurnalis itu, tak terelakkan bila orang Tionghoa bakal terlibat dalam perjuangan politik mewujudkan kemerdekaan Indonesia, suka atau tidak suka. Karena, pemisahan status sosial sebagai lapis kedua di atas kaum pribumi dan di bawah orang Belanda, toh hanya mengasingkan orang Tionghoa. Kenyataannya, menurut Liem, orang Tionghoa selalu mendapat perlakuan kasar dari pejabat pabean Belanda.
Sesudah Liem Koen Hian turun dari podium, dr Soetomo tampil meneruskan orasi ke publik. Tokoh pergerakan nasional itu mendukung gagasan Liem tentang Indonesierschap atau kewarganegaraan Indonesia. Dukungan berlanjut ketika sebulan kemudian, 25 September 1932, Liem Koen Hian, Kwee Thiam Thing, Ong Liang Kok, dan rekan-rekannya kaum Cina peranakan di Surabaya, mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Tercatat di Harian Sin Tit Po sehari sesudahnya, dr Soetomo dan kaum nasionalis Indonesia moderat menyokong lahirnya PTI dan bersedia untuk melakukan kerja sama.
Itulah nukilan sejarah keterlibatan etnis Tionghoa pra kemerdekaan yang dicatat Bimo Nugroho, direktur Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta, mengutip pakar studi etnis Tionghoa Prof Dr Leo Suryadinata.
Ya. Perjuangan Indonesia memang tak luput dari keterlibatan pemikiran politis etnis Tionghoa. Namun, setelah Indonesia merdeka, kemerdekaan berpolitik etnis Tionghoa tak tersalurkan dengan baik. Selama Orde Baru, hak politik etnis Tionghoa dipasung. Keterbukaan keran politik etnis Tionghoa baru terjadi pasca era reformasi 1997-1998.
Dalam diskusi ‘Masa Depan Politik Tionghoa Indonesia’ di hotel V3 Surabaya tadi malam (12/3) terungkap bahwa euforia politik itu sekarang mulai marak lagi di kalangan warga Tionghoa.
Tampil dalam diskusi itu Tan Swie Ling, tokoh pergerakan Tionghoa, Liem Siok Lan alias Justiani seorang analis moneter internasional, Syafruddin Budiman aktivis muda Islam dan Dhimam Abror Djuraid, pemred Surabaya Post.
Tan mengingatkan agar dalam euforia sekarang warga Tionghoa berhati-hati dan jangan terlena, sehingga melupakan sejarah. Ia lebih setuju warga Tionghoa menempuh jalur politik non-formal dengan memberi penyadaran kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan kebangsaan. ‘’Tapi, kalau mau berpolitik praktis silakan,’’ kata Tan.
Sedangkan Justiani memberi gambaran bahwa kondisi politik saat ini tetap harus diwaspadai oleh kaum Tionghoa. ‘’Kalau kita salah pilih bisa-bisa jadi korban lagi,’’ katanya.
Ia mengingatkan perlunya ada jalan baru untuk memilih pemimpin nasional yang mengutamakan rakyat. Ia menyebutnya sebagai jalan budaya. Antara lain dengan melakukan penyadaran kepada masyarakat, sehingga muncul kekuatan baru yang menjadi pendorong perubahan total dan mendasar.
Sedang Syafruddin mengingatkan agar warga Tionghoa mengambil peran aktif dalam seluruh kiprah kehidupan masyarakat. ‘’Jangan sibuk di kegiatan ekonomi saja.’’
Dhimam Abror mengatakan, warga Tionghoa justru secara tidak sadar ikut melanggengkan stereotipe yang dikembangkan Orde Baru. ‘’Kalau masuk ke organisasi, warga Tionghoa memilih jadi bendahara, tidak ada yang berani menjadi ketua,’’ katanya.
* * *
Di pentas nasional nama Alvin Lie Lee Peng atau yang populer dengan nama Alvin Lee sudah tidak asing lagi dengan masyarakat Indonesia. Pria kelahiran Jateng ini sudah menjadi ikon atas partisipasi masuknya warga etnis Tionghoa di panggung politik pasca reformasi.
Alvin termasuk salah seorang politisi Tionghoa yang ikut membidani lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN). Tak heran, jika pada pemilu 1999, Alvin menjadi caleg dan terpilih menjadi anggota parlemen selama dua periode hingga era reformasi.
Kiprah Alvin di parlemen pun terhitung bagus. Politisi yang dijuluki cowboy Senayan ini tercatat sebagai salah seorang politisi muda yang vokal di parlemen.
Kiprah politisi Tionghoa bukan hanya di parlemen. Di pemerintahan, etnis Tionghoa pernah menjadi pejabat. Sebut saja Kwik Kian Gie yang pernah pejabat di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), etnis Tionghoa juga diberi tempat sebagai pejabat di pemerintah, seperti Mari Elka Pangestu yang kini menjadi Menteri Perdagangan.
Di pemerintahan tingkat lokal, beberapa etnis Tionghoa bahkan pernah menjadi bupati. Basuki Tjahaja Purnama juga terpilih sebagai Bupati Bangka. Setahun kemudian, Christiandy Sanjaya terpilih sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
Angin perubahan dalam sistem politik Indonesia benar-benar dimanfaatkan politisi Tionghoa. Pada Pemilu 2009, sekitar 100 calon anggota legislatif tingkat DPR RI berasal dari etnis Tionghoa. Belum lagi caleg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Dalam daftar caleg DPR RI, misalnya, selain nama Alvin Lee (PAN Jateng), ada Rudianto Tjen (PDI Perjuangan, Bangka), Charles Honoris (PAN Dapil Jatim I), L. Walanda (Sulawesi Utara), Tan Fu Yong (DKI Jakarta), dan Samuel Nitisaputra (Kalimantan Timur).
Politisi Tionghoa yang menjabat Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan berpendapat, Pemilu 2009 merupakan momen bangkitnya warga keturunan dalam berpolitik praktis. “Pada Pemilu 2009 ini, ada sekitar 100 caleg tingkat DPR RI yang merupakan etnis Tinghoa,” ujarnya.
Mengenai minimnya etnis Tionghoa yang berkiprah dalam bidang politik, kata Daniel, hal itu tidak terlepas dari trauma zaman Orde Baru. “Tidak mudah bagi kami untuk bisa langsung menekuni politik sebelum benar-benar memiliki kesiapan mental,” katanya.
Hal senada diungkapkan Kwik Kian Gie, menurut dia, sejak dibukanya keran reformasi 1998 lalu, hanya warga etnis Tinghoa yang benar-benar memiliki keberanianlah yang mampu tampil dalam dunia politik praktis. Namun, ia yakin seiring dengan membaiknya iklim demokrasi di Indonesia saat ini, kiprah etnis Tionghoa dalam bidang politik akan semakin tinggi. “Semuanya butuh proses. Saya kira, sekarang ini tinggal menunggu waktu saja,” ujarnya.
Meski banyak politisi Tionghoa yang tampil akhir-akhir ini, Alvin Lie menyebutnya sebagai satu titik awal. “Saya kira, kesadaran politik etnis Tionghoa baru mulai tumbuh. Saya melihat pada Pemilu 2009 makin banyak warga keturunan Tionghoa yang aktif di partai, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Caleg DPR RI dari Bangka, Rudianto Tjen, mengatakan, banyaknya etnis Tionghoa yang berpolitik praktis sebagai pertanda alam demokrasi Indonesia sudah membaik. Artinya, tidak ada lagi perbedaan berdasarkan suku dan ras. Bangkitnya kesadaran politik kaum Tionghoa tak terlepas dari penyembuhan trauma masa lalu.
Diarahkan Bisnis
Salah satu caleg Tionghoa yang aktif kampanye adalah Charles Honoris. Ditemui di CH Center di kawasan Basuki Rahmat, caleg DPR RI asal PAN, itu mengatakan, selama Orde Baru lalu, komunitas ini diarahkan berbisnis saja. Hal ini menciptakan diskriminasi terhadap komunitas ini. Stigma ini begitu melekat kuat di masyarakat sehingga komunitas ini akhirnya menjadi apolitik dan apatis.
‘’Akibat kuatnya tekanan di masa pemerintahan yang lama memunculkan pandangan bagi kalau politik itu tabu dan kotor bagi komunitas kita. Semestinya kita tidak mengotak-kotakkan diri seperti itu,’’ tandasnya.
Melihat kondisi itu, dia lalu tertarik mempelajari politik meski selama ini dia menekuni dunia hukum. Dia membawa satu misi. ‘’Komunitas Tionghoa adalah salah satu elemen bangsa. Sudah saatnya tidak lagi dikotakkan berperan di ekonomi saja,’’ paparnya.
Ketua Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu, Hendi Prayogo, mengatakan, meski banyak caleg dari komunitas Tionghoa, tetap tidak bisa mengklaim bahwa mendapat dukungan etnis Tionghoa itu sendiri.
Sama dengan yang dialami etnis lain, kata dia, komunitas Tiongoha juga mengalami apatisme terhadap politik Indonesia. Oleh sebab itu, para caleg harus bekerja keras untuk meyakinkan bahwa kehadiran mereka akan memperjuangkan kepentingan komunitas ini.
Aktivis Tionghoa Syafrudin Budiman mengatakan, sebagai sebuah komunitas yang berhasil di dunia bisnis, keterlibatan etnis Tionghoa di politik masih sangat rendah. Contoh yang paling nyata adalah masih banyak orang tua etnis Tiongoha enggan menyekolahkan anak-anaknya di jurusan ilmu sosial politik dan memilih bersekolah di jurusan bisnis. ‘’Bahkan ada semacam slogan bagi komunitas Tionghoa, bahwa business yes…politic no,’’ bebernya.
Menurut pengamat politik Arbi Sanit, etnis Tionghoa sudah terbiasa puluhan tahun disingkirkan dari politik sehingga merasa lebih aman dan nyaman kalau menekuni bidang bisnis. ‘’Sehingga mereka belum memanfaatkan kesempatan dan peluang dalam politik secara sungguh-sungguh,” ujar Arbi.
Dari sekitar delapan juta etnis Tionghoa yang kini berstatus WNI, kata Arbi, jumlah politisi Tionghoa masih sangat sedikit. Apalagi jika dibandingkan dengan kiprah mereka dalam bidang bisnis. “Satu persen pun nggak sampai,” ujarnya.
Arbi menilai, hingga kini peran etnis Tionghoa dalam politik masih jauh dari maksimal. Mereka terlihat canggung dan ragu-ragu dalam melakukan bergaining. Hal itu mengakibatkan kontribusi politisi etnis Tionghoa sangat minim. Padahal, pada zaman pra kemerdekaan hingga masa pemerintahan Soekarno, politisi etnis Tionghoa memiliki peran yang sangat signifikan dan berkontribusi besar terhadap negara ini. *
Contoh Etnis Tionghoa di panggung politik:
- Alvin Lie Lee Peng anggota DPR dari PAN Jateng
- Marie Elka Pangestu Menteri Perdagangan
- Kwik Kian Gee mantan Menko Ekuin
- Rudianto Tjen anggota DPR dari PDIP Bangka
- Charles Honoris caleg PAN Dapil I Jatim
- L. Walanda caleg PAN Sulawesi Utara
- Tan Fu Yong caleg PAN DKI Jakarta
- Samuel Nitisaputra caleg PAN Kalimantan Timur
- Basuki Tjahaja Purnama Bupati Bangka
- Christiandy Sanjaya Wagub Kalbar. *
Sumber : http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=19a87049ef104ba10d1a7aa3d70ad59a&jenis=b706835de79a2b4e80506f582af3676a&PHPSESSID=905575572243a9ab6e35f7d4d98ba67e
Tidak ada komentar:
Posting Komentar