Politik
04/04/2009
Jakarta - Semakin banyaknya anggota DPR yang ditangkap KPK menunjukkan praktik suap merupakan hal biasa yang terjadi di Parlemen.
"Bahkan ada kesan, ini sudah menjadi 'kultur kolektif' para wakil rakyat kita," kata Koordinator Nasional (Kornas) Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw, Rabu (4/3), menanggapi penangkapan anggota FPAN Abdul Hadi Djamal dalam dugaan kasus suap proyek pembangunan Bandara di kawasan Timur Indonesia.
"Tentu hal ini akan semakin membuat citra DPR RI terpuruk di masyarakat. Saya yakin, ada banyak lagi yang melakukan praktek serupa, namun belum sempat terungkap ke publik," ujar mantan Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini.
Jeirry meyakinkan, terungkapnya kasus-kasus korupsi dan suap di lingkup DPR RI, mesti menjadi catatan bagi parlemen yang sekarang sedang membuat Undang Undang (UU) Susduk untuk memberi sanksi serta tindakan tegas.
"Bisa diatur secara tegas, bahwa anggota DPR RI yang sedang terlibat pembahasan sesuatu hal dengan lembaga atau badan tertentu, tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak terkait yang sedang menjadi mitra kerjanya," katanya.
Sementara itu, dalam konteks pemilu, menurutnya, kiranya ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, agar betul-betul selektif dalam menentukan pilihannya.
"Tidak semua calon anggota legislatif (Caleg) yang kelihatan baik, akan serius memperjuangkan kepentingan rakyat setelah telah menjadi anggota DPR RI. Jangan sampai setiap kali Pemilu, masyarakat memilih kucing dalam karung," tandas Jeirry. [*/dil}
Tidak ada komentar:
Posting Komentar