Oleh : Syafrudin Budiman, SIP
Pemerhati Sosial Politik dan Media
DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Sabtu, 5 Des 09) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Aula DPD PDIP Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya. Agenda Rakerda diantaranya sosialisasi Rakernas VII dan membahas penjadwalan Konfercab se-Jatim. Selain itu juga dibahas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Timur, Mei 2010 mendatang.
Hal ini dalam rangka merapatkan barisan agar pada Pilkada PDIP mampu meraih kemenangan. Dari 18 Pilkada Walikota atau Bupati yang akan digelar, sudah ada 8 Kabupaten/Kota yang telah menggelar Rakercabsus Pilkada. Diantaranya 4 Kabupaten/Kota telah menggelar Rakercabsus dan sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Sedangnkan 4 Kabupaten/Kota lainnya telah menggelar Rakercabsus dan masih menunggu rekomendasi DPP PDIP.
Salah satu yang belum mendapatkan rekomendasi DPP PDIP adalah Surabaya. Nampaknya DPP PDIP lebih hati-hati dan tidak gegabah dalam menentukan rekomendasi tiket Cawali dan Cawawali Surabaya. DPP PDIP sepertinya perlu pemikiran taktis dalam mengotak-atik pasangan ideal dalam penentuan pasangan Cawawali dan Cawawali. Mengingat anak emasnya Bambang Dwi Hartono (BDH) tidak bisa mencalonkan lagi sebagai Walikota Surabaya.
Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Bambang DH tidak bisa mencalonkan lagi. Dimana gugatan uji materi pasal 58 huruf O UU Nomer 12 tentang Perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditolak oleh MK. Keputusan itu membuat Bambang tidak bisa maju dalam pemilihan walikota Surabaya 2010 mendatang. Secara pribadi dan kepartaian Bambang DH mengungkapkan bahwa dirinya menghormati keputusan MK dengan terus mencari opsi lain.
Sebelumnya Bambang DH masuk sebagai Cawali Surabaya bersama Saleh Mukadar (Ketua DPC PDIP Surabaya/Anggota DPRD Jatim). Sementara itu Wisnu Sakti Buana (Wakil Ketua DPRD Surabaya/Sekretaris DPC PDIP Surabaya) ditetapkan sebagai Cawawali. Keputusan ini ditetapkan pada Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) Penjaringan dan Penyaringan di Hotel V3 Jalan Tambak Bayan, (Minggu, 11 Okt 09).
Namun, akhirnya PDI Perjuangan Surabaya mengeluarkan langkah taktis lainnya pasca kegagalan judicial review ke MK. Dimana pada 4 Desember 09 dideklarasikan secara informal pasangan Saleh Ismail Mukadar - Bambang Dwi Hartono sebagai Cawali-Cawawali Surabaya. Deklarasi ini menamakan diri Salah Mukadar-Bambang DH Yes (SBY) sebelum rekomendasi DPP PDIP turun.
Deklarasi ini adalah respon agar kursi Walikota Surabaya tidak lepas dari tangan PDIP Surabaya. Mengingat eletabilitas dan popularitas Bambang DH sangat tinggi. Dibawah pemerintahannya Bambang DH dinilai mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Bambang DH dianggap aktor utama yang berperan dalam keberhasilan pembangunan Surabaya.
Mantan aktifis Posko Perjuangan Reformasi Total (PRRT) Pandegiling Surabaya ini dinilai banyak berhasil dalam melaksanakan programnya. Mulai program penghijauan taman kota, pavingisasi, pengangkatan PNS, sampai penanganan masalah banjir. Semuanya mampu diatasi dan ini merupakan nilai positif bagi Bambang DH saat menata pembangunan Kota Surabaya.
Saat mendeklarasikan Saleh Mukadar-Bambang DH Yes, Saleh Mukadar mengatakan, PDI Perjuangan sebenarnya ingin mengusung Bambang DH sebagai Cawali. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Bambang telah menjabat dua periode sehingga tidak bisa maju lagi sebagai Cawali Surabaya.
Sementara, Bambang DH pun mengungkapkan niatnya yang sebenarnya tidak berminat maju lagi, baik sebagai Cawali maupun Cawawali. Karena itu, lanjut Bambang, sejak jauh hari dia meminta Saleh menyiapkan kader yang bisa menggantikan dirinya. "Saya tidak mungkin memimpin terus," ucapnya. (www.pdiperjuangan-jatim.org, Sabtu 5 Des 09)
Namun dalam perjalannya deklarasi ini tidak mulus, pasalnya Sekretaris DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana merasa ditelikung dengan adanya deklarasi pencalonan pasangan Saleh Mukadar-Bambang DH. Berdasar keterangan sumber dari internal PDIP, Wisnu Sakti merasa ditinggal dengan deklarasi pasangan yang berslogan Saleh Mukadar-Bambang Yes (SBY) tersebut. Pasalnya, tidak ada pembicaraan sebelumnya dengan Wisnu terkait deklarasi tersebut.
"Beliau (Wisnu Sakti) merasa ditelikung, tidak ada pembicaraan sebelumnya atas deklarasi itu," ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya tersebut, (Senin, 07 Des 09). Merasa ditinggalnya Wisnu Sakti, berhembus kabar adanya perpecahan di tubuh PDIP. Padahal sebelumnya kedua tokoh, Saleh Mukadar dan Wisnu Sakti terlihat akrab.
Sementara itu Wakil Ketua DPC PDIP, Baktiono membantah isu perpecahan internal PDIP. Menurutnya, saat ini internal PDIP masih baik-baik saja, bahkan lebih solid dalam menyusun strategi pemenangan Pilwali Surabaya 2010 mendatang. Ketika disinggung mengenai deklarasi yang diluncurkan tanpa melalui mekanisme partai, Baktiono mengatakan bahwa hal itu sangat wajar, karena siapapun berhak maju. Tetapi keputusan tetap pada DPP. (www.beritajatim.com, Senin 07 Des 09)
Sedangkan Tjahjo Kumolo Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPP PDIP mendukung langkah deklarasi Saleh Mukadar-Bambang DH Yes ini. Ia mengaku, DPP PDIP belum menurunkan rekomendasi, namun dirinya tidak mempermasalahkan deklarasi yang dilakukan pasangan Saleh Mukadar-Bambang DH Yes. “Itu (deklarasi pasangan Saleh Mukadar-Bambang DH Yes atau SBY) tidak ada masalah. Sebagai kandidat cawali-cawawali, sah-sah saja,” ujar Tjahjo. (Surya, Minggu 6 Des 09).
Pilihan pasangan Saleh Mukadar-Bambang DH Yes ini semakin membuka peluang (probabilitas) PDIP untuk meraih kemenangan. Sebab saingan utamanya, Partai Demokrat Surabaya dinilai tidak memiliki kelebihan seperti Bambang DH. Walaupun mesin politik partai lebih efektif dibandingkan PDIP Surabaya. Selain itu Partai Demokrat Surabaya juga memiliki kekuatan kekuasaan 16 kursi DPRD Surabaya, 4 DPRD Jatim dan 3 kursi DPR RI (Dapil I Surabaya-Sidoarjo). Apalagi didukung oleh kekuatan pamor Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Sementara secara pemetaan kursi DPRD Surabaya, untuk PDIP Surabaya mengalami penurunan drastis. Dari memperoleh 13 kursi pada pemilu legeslatif 2004 menjadi 8 kursi pada pemilu legeslatif 2009. Sedangkan hasil perolehan kursi semua parpol dari jatah 45 kursi, PDIP memperoleh (13) kursi, PKB (11) kursi, Partai Demokrat (5) kursi dan PAN (5) kursi. Sedangkan Partai Golkar (4) kursi, PDS (4) kursi dan PKS (3) kursi.
Selanjutnya pada pemilu legeslatif 2009 dari jatah 50 kursi DPRD Surabaya. PDIP Surabaya juga mengalami penurunan tajam menjadi 8 kursi. Sedangkan Partai Demokrat malah mengalami kenaikan signifikan dari 5 kursi menjadi 16 kursi. Selanjutnya, Partai Golkar (5), PKB (5), PDS (4) dan PKS (5) kursi. Disusul, PAN (2), Gerindera (3) kursi dan terakhir PPP dan PKNU hanya memperoleh masing-masing (1) kursi.
Jika PDIP mampu memperkuat kampanye Saleh Ismail Mukadar – Bambang DH – Yes secara maksimal, besar kemungkinan akan mampu mengalahkan pasangan lainnya. Sebab masyarakat Surabaya lebih senang jika Bambang DH maju kembali. Dengan masuknya Bambang DH dalam ring pertandingan Pilwali nantinya, akan membuat pertarungan semakin seru.
Lawan terberat Saleh Mukadar-Bambang DH Yes adalah calon dari Partai Demokrat Surabaya, baik Arif Affani, Fandi Utomo maupun Wisnu Wardhana. Namun ini kembali kepada sikap PDIP Surabaya itu sendiri dalam mengeluarkan rekom-nya. Mengingat PDIP secara aturan berhak mencalonkan diri, dengan modal 8 kursi.
Secara aturan pencalonan Bambang DH sebagai Cawawali memang sah secara hukum positif. Popularitas dan kiprah Bambang DH sebagai Walikota Surabaya selama 7,5 tahun cukup membanggakan. Hal ini menjadi sangat wajar apabila PDIP begitu memperjuangkan Bambang secara mati-matian. PDIP melakukan ini tidak lain, dengan tujuan suara untuk Bambang tidak lari ke mana-mana.
Memang ada keraguan terhadap Bambang DH, jika ia maju sebagai Cawawali dirinya akan hancur di mata publik. Ia dianggap ambisius dan gila kekuasaan. Hal tersebut, akan membikin suara PDIP tidak malah baik, tetapi hancur luar biasa. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Bambang seharusnya menjadi orang di balik layar saja dalam menyokong calon dari PDIP.
Ia cukup muncul di publik dan cukup berperan memberikan personal guarantee kepada siapapun calon PDIP. Bambang diharapkan bisa meyakinkan pengikut setianya untuk memilih siapa pun kader PDIP yang menjadi penerusnya. Ini bisa menjadi siasat politik untuk menyaingi calon dari Partai Demokrat. Jika ini digaransi Bambang DH, maka banyak suara pendukungnya yang akan mengalir ke penerusnya.
Memang pilihan ini menjadi sulit bagi PDIP Surabaya, mengingat tanpa Bambang DH sabuk juara walikota bisa melayang. Alasan majunya Bambang DH tidak lain adalah dalam rangka mempertahankan gelar sabuk juara yang sudah disandang dua kali ini. Kemauan dirinya tidak lebih demi pengabdian dan nama baik partai, walaupun ia harus di bawah. Semoga sikap politik ini bisa menjadi kenyataan.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar