Achmad Iskandar de jure Ketua FPD

SK Pergantian Ketua FPD DPRD Jatim Turun

Surabaya - Sinyal pergantian ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Jawa Timur Lilik Muharti yang dikemukakan Ketua DPD PD Jatim Soekarwo kemarin menjadi kenyataan.
Hal itu terbukti setelah ketua anggota Fraksi Demokrat Achmad Iskandar mengaku bahwa dirinya telah menerima sutat keputusan (SK) dari DPD PD Jatim.

“Ya benar. Pergantian pimpinan fraksi itu memang ada. Saya sudah menerima SK nya. Secara de jure saya sudah menjadi ketua fraksi, tinggal tunggu di paripurnakan saja,”kata politisi Demokrat yang saat ini masih menjabat Ketua Komisi E DPRD Jatim, Senin (5/12) siang tadi.

Rencananya, sidang paripurna DPRD Jatim yang akan membahas pergantian ketua F-PD tersebut akan dilaksanakan tanggal 19 Desember mendatang.

Menurut Iskandar, rotasi atau pergantian posisi tersebut merupakan hal wajar dalam sebuah partai. Ia membantah bahwa pergantian ketua fraksi memiliki keterkaitan dengan perseteruan dua kubu yang selama ini terjadi di tubuh Partai Demokrat Jatim, yakni kubu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).

Ia juga membantah bila pergantian ketua FPD itu merupakan grand scenario untuk persiapan Pilgub Jatim 2013 yang akan dipilih langsung oleh DPRD.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPD PD Jatim menyampaikan akan melakukan pergantian pimpinan FPD DPRD Jatim. Hal itu Ia nyatakan setelah dirinya memastikan telah meneken surat keputusan pergantian ketua fraksi.

Saat itu santer dikabarkan Ketua Komisi E DPRD Jatim Ahmad Iskandar menggantikan Lilik Muharti sebagai Ketua F-PD DPRD Jatim.

Menurut dia, pergantian posisi ketua fraksi merupakan wewenang dan otoritas partai. Karena itulah ia menilai tidak ada yang salah dalam proses pergantian. Pergantian merupakan hak partai, dan tidak ada masalah bila dilakukan setiap waktu.

Pihaknya juga mengakui bahwa surat pergantian Ketua F-PD dari Lilik Muharti ke Ahmad Iskandar masih ada di tangan Ketua DPRD Jatim Imam Sunardhi. Hanya saja, sampai saat ini surat tersebut belum masuk ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jatim. (rid/Li-12/rud)

Achsanul Qosasi Resmikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Pojur

Sumenep – Achsanul Qosasi, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pojur (Program Jaringan Usaha Rakyat) secara resmi membuka Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Pojur. Acara ini ditandai pengguntingan pita di kantor PKBM Pojur bertempat di Desa Benasare, Rubaru, Sumenep, Minggu malam (09/10).

Achsanul Qosasi yang juga anggota DPR RI Dapil XI Madura – Jawa Timur ini mengatakan, pendirian PKBM ini bertujuan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat terutama di perdesaan. Dimana selama ini belum tersentuh oleh pendidikan formal.

“PKBM Pojur hadir untuk mensetarakan pendidikan masyarakat, agar tidak tertinggal dan bisa bersaing di era modern sekarang ini. Dengan adanya peningkatan pendidikan masyarakat, otomatis akan meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri,” ujar Achsanul Qosasi yang saat ini menjabat menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Menurut Achsanul Qosasi, PKBM Pojur terdiri dari program kesetaraan paket A, B dan C. Selain itu juga PKBM Pojur bergerak dalam pengembangan life skill, yaitu program Kursus Teknologi dan Informatika, Kursus Komputer, Kursus Bahasa Inggris dan program profesi.

“Kalau kita keluar negeri, pasti yang dibutuhkan adalah kepintaran bahasa inggris dan komputer. Insya Allah jika hal ini bisa dipenuhi, tentunya akan memiliki daya saing yang tinggi. Sehingga anak-anak kita semua bisa maju dan berkembang,” terang pria kelahiran Daramista, Lenteng, Sumenep ini.

Saat peresmian PKBM Pojur, Achsanul Qosasi didampingi oleh Fauzi (Direktur PKBM Pojur), KH. Zaini (Pimpinan Ponpes Nurul Muclishin) dan H. Imron (Anggota DPRD Sumenep). Tampak Achsanul Qosasi juga secara simbolik memberikan tanda peserta kepada tiga orang yang mengikuti PKBM Pojur.

Sementara itu, Fauzi Direktur PKBM Pojur menjelaskan, bahwa PKBM ini pada awal-awal akan di fokuskan di satu kecamatan. Namun nantinya akan dikembangkan di mayoritas kecamatan yang pendidikannya masih lemah.

“Kami harapkan dengan berdirinya PKBM Pojur ini mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Terutama tokoh masyarakat, ulama, pemerintah daerah dan peserta didik yang mau belajar bersama PKBM Pojur,” ujar Fauzi.

PKBM Pojur menurut Fauzi juga akan bekerjasama dengan sekolah-sekolah dalam membatu peningkatan pendidikan terutama dalam hal kecakapan hidup siswa. Kalau siswa-siswa memiliki keterampilan, yang bisa menunjang belajar-mengajar.

“Tentunya akan berdampak pada tingkat serapan tenaga kerja yang lebih handal dan mumpuni. Memiliki daya saing dan wawasan yang lebih luas,” tegas pria yang ahli dalam bidang Teknologi, Informasi dan Komputer. (rud)

Pengurus Demokrat Sumenep Santuni 99 Anak Yatim

Sumenep - Pengurus Partai Demokrat Sumenep, menyantuni 99 anak yatim, Jumat, sebagai rangkaian kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-10 partai politik pemenang Pemilu 2009 itu.

"Kami tidak fanatik dengan angka. Namun, Partai Demokrat memang dilahirkan pada 9 September. Oleh karena itu, kami sengaja memberikan santunan kepada 99 anak yatim guna memudahkan kami dalam mengingat hari ulang tahun partai kami," kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Sumenep, Abd Aziz Salim Sabibie di Sumenep.

"Nuansanya memang serba sembilan. Kami juga sengaja memulai syukuran HUT partai kami pada pukul 09.00 WIB. Hidangan yang dimakan bersama oleh para pengurus adalah sembilan nasi tumpeng," ujarnya menambahkan.

Selain menyantuni 99 anak yatim, pengurus Partai Demokrat Sumenep juga membagi-bagikan bingkisan berisi beras sebanyak tiga kilogram kepada warga kurang mampu, termasuk tukang becak yang beroperasi di Kecamatan Kota.

"Kami menyiapkan satu ton beras untuk dibagi-bagikan kepada warga kurang mampu. Sebagian bingkisan berisi beras itu disalurkan melalui pengurus anak cabang (tingkat kecamatan)," ucapnya, menerangkan.

Aziz juga mengemukakan, pihaknya berencana menggelar turnamen sepak bola kelompok usia 15-18 tahun di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

"Di Sumenep terdapat tujuh dapil. Nantinya, juara pertama di masing-masing dapil akan dipertemukan di tingkat kabupaten," paparnya.

Turnamen sepak bola dalam rangka memperingati HUT ke-10 Partai Demokrat yang digagas pengurus Partai Demokrat Sumenep itu akan dibuka secara simbolis dari Kecamatan Kota pada 18 September mendatang.

"Pada 18 September itu pula, kami menggelar jalan-jalan sehat di Kecamatan Kota dengan rute keliling kota," kata Aziz, mengungkapkan. (*/rud)

Perempuan Demokrat Sumenep Bagi-Bagi Takjil Gratis

Sumenep – Sekitar tiga puluh orang perempuan berjaket biru bergambar segitiga biru memberikan 500 takjil gratis di Jl Trunojoyo – Sumenep, Selasa (24/8) lalu. Relawan perempuan itu mengaku dari Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Demokrat Republik Indonesia (DPC) PDRI Sumenep.

“Kegiatan sosial ini dalam rangka meningkatkan kepedulian dan berbagi antar sesama. Kegiatan ini akan kami lakukan secara rutin setiap bulan puas,” kata Ferry Kuswandani, Sekretaris DPC PDRI Sumenep.

Mantan presenter stasiun televisi Madura Channel ini mengatakan, pembagian takjil gratis ini sebenarnya bukanlah apa-apa. Yang terpenting adalah adanya kebersamaan dari kader demokrat terutama kader perempuan-nya untuk memberikan peran sosial.

“Pembagian takjil ini kita berikan kepada tukang becak, PKL, polisi dan masyarkat sekitar yang lewat di kantor kami (red-Jl. Trunojoyo). Acara sukses dalam hitungan jam, takjil yang kami sediakan tersalurkan semua,” ujar Ferry yang biasa dipanggil Ve ini.

Terlihat saat pembagian berlangsung, para Perempuan Demokrat Sumenep memberikan kepada masyarakat umum dengan nada halus. “Ini pak ambil dua, satu untuk bapak dan satu untuk teman bapak,” kata Herliana Dewi saat memberikan takjil gratis tersebut.

Selain dihadiri Perempuan Demokrat Sumenep, tampak hadir beberapa pengurus DPC Partai Demokrat Sumenep mendampingi kegiatan tersebut. Diantaranya, Yusuf Ismail (Wakil Ketua), Moh Hasanuddin (Bidang), Syamsul Arifin (Wakil Sekretaris), KH. Sabet (Bendahara), Imam (Wakil Bendahara), Ahdi (PAC Batang-Batang) dan Hamsani (PAC Kangayan).

“Kami pengurus DPC sangat menyambut positif kegiatan bagi takjil gratis ini, Insya Allah kita laksanakan rutin setiap tahunnya. Bahkan ditingkatkan lagi jumlahnya,” terang Yusuf Ismail, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep.

Setelah pembagian takjil gratis selesai para Perempuan Demokrat Sumenep yang masih muda-muda ini, melanjutkan pada acara bubar (buka puasa bareng) di kantor DPC Partai Demokrat Sumenep. (rud)

Saat Serap Aspirasi Kyai Imam Serukan Dukung Achsanul

Sumenep - Saat Buka Puasa Bersama Partai Demokrat Sumenep dan Masyarakat Pojur di Hotel Suramadu, Jum'at lalu (12/8), KH. Imam Mawardi, menyampaikan dukungan politik kepada Achsanul Qosasi. Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) ini kata, KH. Imam Mawardi, satu-satunya Wakil rakyat dari Dapil XI Madura yang memiliki integritas dan komitmen perjuangan yang jelas untuk pembangunan Madura.

"Saya tak ragu lagi memilih pak Achsanul, karena setiap saya hubungi terkait masalah-masalah di Madura beliau langsung merespon cepat," kata Kyai asal Pore Lenteng ini sambil menyerukan kepada peserta yang hadir untuk memilih Achsanul Qosasi kembali.

Guru Motivasi diri ini juga menyerukan kepada peserta buka puasa bersama untuk, menyampaikan aspirasi kepada saudara Achsanul Qosasi secara langsung. "Insya Allah akan direspon dengan cepat dan dilayani dengan baik, jarang ada wakil rakyat seperti beliau (red-Achsanul Qosasi)," terang KH. Imam Mawardi.

Pernyataan KH. Imam Mawardi ini mendapat sambutan tepuk tangan dan teriakan keras dari peserta silaturrahim dan buka puasa bersama tersebut. "Hidup Achsanul, Hidup AQ (red-singkatan Achsanul Qosasi), Hidup Demokrat," teriak Yono Wirawan, dari Pemuda Pojur.

Sementara itu, Achmad Iskandar Penasehat Pojur (Program Jaringan Usaha Rakyat) salah satu organisasi binaan Achsanul Qosasi menyatakan, pernyataan KH. Imam Mawardi tidak salah dan benar adanya. "Achsanul memang pantas dipilih kembali padi pileg 2014 yang akan datang. Perjuangan beliau untuk Madura sungguh total penuh komitmen," ujar Iskandar.

Achsanul Qosasi, kata Iskandar, sebagai wakil rakyat di bidang keuangan dan perbankan, mati-matian memperjuangkan anggaran pembangunan di Madura. "Terutama dukungan pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum, rest area di Suramadu, serta kepedulian pada pendidikan dan percepatan pembangunan ekonomi Madura," pungkas pria yang dipenuhi rambut putih ini.

Selanjutnya H. Humaidy, kader muda NU Sumenep juga mendukung pernyataan KH. Imam Mawardi. katanya, Achsanul Qosasi adalah tokoh muda paling menonjol ditengah situasi politik yang berkembang. "Pak Achsanul mampu menunjukkan komitmen moral yang kuat serta integritas tinggi," ujar Humaidy yang pernah menajdi Ketua Garda Bangsa Sumenep.

Menurutnya, Achsanul Qosasi terbukti dirinya sering diajak bicara Presiden SBY, terkait solusi penyelesaian masalah bangsa. Baik bidang politik, ekonomi, hukum, keuangan-perbankan dan bahkan masalah olahraga.

"Saya tak ragu lagi memilih Achsanul Qosasi pada pemilu mendatang," kata Humaidy dengan jujur, saat hadir acara buka puasa bersama Achsanul Qosasi.

Saat acara berlangsung Achsanul Qosasi memberikan bingkisan lebaran kepada pengurus PAC Partai Demokrat dan pengurus kecamatan Pojur. Serta Perempuan Demokrat, Pengurus DPC Partai Demokrat, Pengurus Pojur dan ulama/tokoh masyarakat. (rud)

Gelar Safari Ramadhan, Achsanul Qosasi Temui Konstituen

Bangkalan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan XI Madura Jawa Timur, Achsanul Qosasi di bulan puasa menggelar safari Ramadhan dengan menemui kostituen-nya di Madura. Acara ini digelar dalam rangka menyerap aspirasi dan memperkuat jalinan silaturim dengan ulama, tokoh masyarakat dan kader partai.

“Saya dibulan puasa ini keliling Madura untuk turun menemui ulama, tokoh masyarakat dan kosntituen. Tujuannya adalah ingin mendengar secara langsung akan harapan dan suara dari bawah,” kata Achsanul Qosasi, saat temui di Bangkalan, Senin (9/8).

Ketua Dewan Pembina Lembaga Sosial POJUR (Program Jaringan Usaha Rakyat) ini sengaja menggelar acara tersebut di empat Kabupaten di Madura (Bangkalan 9 Agustus, Sumenep 10 dan 12 Agustus, Sampang 11 Agustus, Pamekasan 13 Agustus). Acara ini juga diselingi dengan buka puasa bersama dan sholat mangrib berjamaah.

“Acara kita kemas non formal dan sekedar silaturrahim biasa, kami juga akan menerima masukan ulama dan tokoh masyarakat terutama di bulan puasa ini. Termasuk aspirasi dan masukan terhadap pemerintah pusat,” ujar Achsanul.

Pria kelahiran Lenteng Sumenep yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, dirinya adalah wakil dari Partai Demokrat yang menjadi pendukung utama pemerintah. Sebagai kader partai dirinya wajib mendengar keinginan dan harapan masyarakat Madura. Terutama perihal percepatan pembangunan paska dibangunnya jembatan Suramadu.

“Saya hadir dan turun ke masyarakat adalah tugas kosnstitusional sebagai wakil rakyat. Nantinya saya akan lebih banyak mendengar dari masyarakat terutama terkait isu-isu politik, sosial dan pemerintahan,” terang Achsanul. (rud)

RIBUAN WARGA SUMENEP IKUTI BAKSOS POJUR

Sumenep - Sebanyak 1500 warga Sumenep, mengikuti bhakti sosial (baksos) yang digelar POJUR bekerjasama dengan Lion Club Internasiol, Surabaya, Minggu (17/07) kemarin.

Ketua Pojur Sumenep, Ir. Achsanul Qasasi menjelaskan, kegiatan baksos yang dilakukannya itu berupa pengobatan gratis, khitanan massal, pemberian alat bantu dengar, kaca mata baca secara gratis, katarak dan bibir sumbing.

“Semua kegiatan itu disebar di 3 titik, yakni Kantor POJUR sendiri, Pondok Pesantren Al-Ashar dan Aula Kesenian RRI Sumenep.

Program ini memang dikhususkan bagi warga Sumenep yang kurang mampu. Mereka yang ikut didalamnya tidak dipungut biaya sepersen pun,”kata Achsanul Qasasi, pada wartawam di Kantor POJUR Sumenep, Minggu (17/07) kemarin.

Achsanul yang juga anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan XI Madura itu mengemukakan, tujuan dilaksanakannya baksos tersebut, untuk meningkatkan jaringan sosial dimasyarakat kurang mampu, utamanya dibidang kesehatan.

“Kita ketahui kalau tingkat kesehatan dikalangan masyarakat Sumenep masih rendah. Sehingga ada sebagian warga yang mengidap penyakit bawaan seperti halnya bibir sumbing dan benjolan dikepala. Nah, penyakit itulah yang kami upayakan mendapat pelayanan kesehatan secara gratis, selain sunnatan massal,” terangnya.

Untuk pasien bibir sumbing, kata Achsanul, langsung ditangani secara detail hingga dioperasi, tanpa mengeluarkan biaya satu rupiah pun.

“Kegiatan baksos tersebut, kami agendakan menjadi program rutin tahunan pojur. Jadi, baksos kali ini pertama kali dilakukan di Sumenep, selanjutnya akan bergeser ke Pamesakan, Sampang dan Bangkalan. Kami upayakan seluruh warga kurang mampu di Madura bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis,”ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, POJUR bersama Lion Club Internasional, juga memberikan sosialisasi mengenai kanker serviks, bagi kaum hawa di Kabupaten Sumenep. (*/rud)

Dari Aktifis, Pelaku Media dan Ketua Partai Termuda di Jatim

Sosok Syafrudin Budiman, SIP

Syafrudin Budiman, SIP. Anak muda ini di kalangan Muhammadiyah Jawa Timur memang dikenal berbakat dalam dunia politik. Sejak aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2002.

Ia terkenal sebagai aktifis IMM yang pernah ditangkap oleh Polres Surabaya Utara karena terlibat demo memperjuangkan nasib buruh. Ia juga terkenal dengan wacana-aksi politik dari isu kampus sampai politik nasional.

Selanjutya ia sempat berhenti dari dunia aktifis (demonstran) dan aktif di bidang jurnalis. Tepatnya bekerja di Surabaya News (sekarang Surabaya Post) selama tujuh bulan. Namun, karena terpilih dan dapat amanah sebagai formatur terbanyak dalam Muscab Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Surabaya, ia kembali terjun dalam wadah gerakan mahasiswa.

Padahal dirinya tidak pernah mendaftar sebagai calon formatur. Akan tetapi seniornya Choirul Anam mantan Ketua Umum PC IMM Surabaya (sekarang anggota KPUD Surabaya), memasukkan namanya sebagai formatur. Mengingat Syafrudin dinilai berbakat dalam dunia politik dan direncanakan masuk di jajaran kepengurusan PC IMM Surabaya.

Pria kelahiran Sumenep 21 Mei 1980 ini akhirnya aktif kembali dan terpilih jadi Ketua Hikmah (Bidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan) IMM Surabaya dan berlanjut ke DPD IMM Jawa Timur sebagai Ketua Bidang Hikmah. Rudi Acong, begitu koleganya memanggilnya namanya, akhirnya memilih lebih fokus di IMM dan meninggalkan dunia jurnalistik.

Pada Muktamar IMM ke XII 2006 di Ambon ia menjadi Ketua Presedium Sidang dan dipercaya sebagai Pengurus Pusat IMM masa bakti 2006-2008. Bahkan dirinya sempat bergabung ke PAN Jawa Timur karena keterkaitan dengan Muhammadiyah. Ketika ditanya kenapa mundur dari PAN? Ia menjawab, "Saya ini kader IMM, kalau IMM dan AMM bikin partai, kenapa saya tidak bergabung."

“Wong ini rumah saya sendiri yang baru. Rumah lama saya sudah di jual dan berpindah tangan," ujar lulusan Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Nama dan tampang Syafrudin Budiman sering menghiasi media cetak dan elektronik ketika menjadi aktifis. wacana dan statemen-nya sering masuk di media-media lokal, nasional dan bahkan internasional. Terkait isu-isu politik dan pemerintahan.

Bahkan pernah ia kena semprit karena mengundang (alm) Munir ke SMU Muhammadiyah Pucang Surabaya yang kritis terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan negara dengan mengunakan tangan tentara. Selain itu soal statemen-nya di media LKBN Antara yang menyatakan Muhammadiyah Jawa Timur tidak ada masalah, jika partai baru lahir dari Angkatan Muda Muhammadiyah.

Semua orang tidak ragu lagi ketika Syafrudin Budiman dipercaya sebagai Sekretaris Inisiator Partai Matahari Bangsa (PMB) Jatim dan Sekretaris Pimpinan Wilayah PMB Jatim. Selain memang berbakat dalam dunia politik, dirinya juga lahir dari kalangan keluarga Politisi Muhammadiyah. Saat ia menjadi pendiri PMB usianya masih 26 tahun dan ia juga masih menjabat Ketua Bidang Sosek Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2006-2008.

Disaat usianya 31 tahun dirinya terpilih sebagai Ketua (Pj) Majelis Imarah Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PW PMB) Jawa Timur melalui reshuffle kepengurusan. Syafrudin saat ini adalah salah satu ketua partai termuda di Jawa Timur dari 34 parpol yang ada di Jawa Timur. Dirinya dipilih untuk menggantikan Mufti Mubarok karena terlibat aktif pada pendirian partai Nasdem dan Ormas Nasional Demokrat.

Wajar saja jika Syafrudin yang juga Konsultan Politik dan Media ini dipilih menjadi Ketua PW PMB Jawa Timur. Karena komitmen dan konsitensi perjuangannya tidak hanya mengedepankan gerakan prgamatis semata, tetapi tetap dalam gerakan politik istiqomah.

Dalam Rapimnas Partai Matahari Bangsa 30 April – 01 Mei 2011 di Hotel Gren Alia Cikini Jakarta, ia menyampaikan pidato politiknya. “Warga Muhammadiyah dan generasi muda-nya tidak bisa berpijak pada kaki orang lain, namun harus berpijak pada kaki sendiri. Mengingat cita-cita dan tujuan Muhammadiyah tergantung para kadernya. Termasuk keterlibatannya dalam dunia politik kebangsaan,” terang Syafrudin disambut aplaus dari peserta Rapimnas.

Sebelumnya Syafrudin menjadi Calon Anggota Legestalif (caleg) Daerah Pemilihan VIII (Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun) nomor urut 1, tetapi gagal terpilih. Namun dirinya tak pernah menyerah dan frustasi dalam perjuangan kerakyataan dan kebangsaan.

Aktif sebagai Konsultan Media dan Politik

Dengan pengalamannya dibidang media dan politik, Syafrudin kembali kedua gerakan intelektual dengan menjadi Analis Pemerhati Sosial Politik dan Media sebagai profesi dan mata pencahariannya. Dirinya sering diundang oleh TV, Radio dan media cetak untuk mengisi dialog dan wawancara tentang situasi politik lokal dan nasional.

Beberapa media tersebut diantaranya, JTV, Madura Channel, RRI, Nada FM, Suara Surabaya, Radio Muslim Surabaya dan berbagai media cetak dan eletronik lainnya. Syafrudin juga spesialis bidang media dalam Tim Kampanye dan Politik Personal Branding bagi calon bupati dan wakil bupati, serta anggota DPR RI, DPRD Jatim dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Sebagai analis media dan sosial politik saya sangat senang, sehingga bisa menyampaikan ide, gagasan dan bahkan kritik,” kata pria yang gemar musik hard rock ini.

Lahir dari keluarga Tokoh Muhammadiyah.

Syafrudin adalah cicit dari (Alm) KH.Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah jaman kemerdekaan, yang juga Inspirator berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia (MAIA) yang bermetamorfosa menjadi MASYUMI.

Kakenya (Alm) Ust. H. Abd.Kadir Muhammad (AKM) adalah Dai mantan Ketua PD Muhammadiyah Sumenep-Madura yang juga anggota DPRD Sumenep dari MASYUMI. Bahkan Bapaknya Ust. Zainudddin pernah menjadi Ketua PCM Sumenep/Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah.

Sedangkan Mardiyah Ibunya adalah mantan Ketua Umum Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah Sumenep (PD NA) periode 1992-1997. Kedunya sama-sama aktifis PII dan KAPPI/KAMMI tahun 66-67 dan sempat aktif di GPI underbow MASYUMI.

"Saya memang lahir dari keluarga politisi dan keluarga struktur Muhammadiyah, Malah yang mendorong saya bergabung ke PMB adalah keluarga. Ketika kami kedatangan KH. Imam Addaruqutni, Ketua Umum PP PMB di Sumenep Madura, yang menyambut hangat adalah keluarga besar AKM,” papar Koordinator Biro Politik DPD KNPI Jawa Timur ini. (tim)

Achsanul : Pemda dapat pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Pamekasan - Pemerintah Daerah akan mendapatkan pengalihan Pajak Bumi dan Bangungan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dimana pajak tersebut bisa menjadi masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat.

Informasi ini disampaikan, Achsanul Qosasi, Anggota DPR RI Dapil XI Madura, Jawa Timur saat melakukan sosialisasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB, Rabu (14/04) di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan. Kegiatan ini adalah program Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini mengatakan, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan terjadi perbaikan dalam reformasi keuangan. Pemerintah Daerah nantinya akan banyak menerima sumber dari segi pengelolaan dan pemungutan pajak.

“Otonomi atau desentralisasi keuangan benar-benar menjadi kenyataan untuk kemakmuran rakyat di daerah,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Menurut Achsanul juga diharapkan program pengalihan PBB-P2 dan BPHTB bisa membuat lebih efektif dan efisien dalam manajemen pengelolaan keuangan pajak. Sehingga sistem pengawasan akan lebih baik dan pertanggung jawabannya akan lebih jelas.

“Tentu ini akan mengurangi terjadinya kebocoran, mengingat hasil sumber pajak langsung di terima daerah. Rakyat bisa mengontrol secara langsung nantinya,” terang pria kelahiran Sumenep, Madura ini.

Kata Achsanul, ada lima pilar untuk membangun pemerintah yang kuat. Diantaranya, ekskutif, legeslatif, yudikatif, media dan kelompok masyarakat (civil society). Jika semua bergerak sebagaimana fungsinya masing-masing tentu Negara kita akan kuat.

“Kelima pilar tersebut harus bisa kerjasama dan saling menguatkan. Jangan sampai malah terjadi saling melemahkan,” pungkas Achsanul.

Achsanul menambahkan, pengembalian pajak pusat ke daerah ini Pemerintah Daerah diharapkan pengelolaan keuangan dikembalikan kembali ke desa dan kecamatan. Agar pembangunan infrastruktur di desa bisa lebih berkembang dan roda perekonomian bisa berjalan maksimal.

“Penerapan UU Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak yang dikembalikan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya, terutama yang berada di desa dan kecamatan,” tegas Achsanul yang juga pengurus pusat PSSI. (rud)

DPR Panggil BI dan Citibank Terkait Premanisme

Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan memanggil pihak Bank Indonesia (BI) dan Citibank, terkait kasus meninggalnya nasabah yang diduga disiksa oleh debt collector kartu kredit.

Rencananya pihak terkait akan dipanggil untuk penuntasan kasus tersebut, untuk mengetahui cara penanganan kredit macet dalam sistem Perbankan Indonesia.

Hal ini disampaikan Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI saat dihubungi melalui telepon selulernya di Jakarta, Senin (04/04).

“Cara-cara premanisme harus segera dihentikan. BI harus segera mengeluarkan edaran yang berpihak kepada nasabah,” ujar Achsanul biasa kolega dekat memanggilnya.

Menurutnya, apabila ada nasabah “nakal”, itu sudah diatur dalam UU. Jangan pernah mengajak preman dalam sistem perbankan kita. Mengingat hal tersebut akan merusak sistem investasi dan menjatuhkan citra dunia usaha.

Kata anggota Fraksi Partai Demokrat berharap kedepan, bentuk non performing asset sales atau penjualan kredit macet perbankan kepada pihak lain harus diatur.

Bank tidak bisa menjual kreditnya tanpa persetujuan nasabah. Mengingat perjanjian kredit (PK)-nya hanya ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank yang bersangkutan. Tentunya tidak diperkenankan melibatkan pihak lain.

“Macetnya suatu kredit seringkali bukan semata mata kesalahan nasabah, tetapi juga bank berperan di dalamnya,” pungkas Wakil Rakyat dari Madura ini.

Achsanul mengatakan, masih banyak langkah langkah penyelesaian yang dapat diambil oleh pihak bank. Misalnya, Reconditioning (Perubahan Persyaratan), Rescheduling (Penjadualan ulang), Restucturing (perubahan struktur kredit), Injection (Penambahan Plafond) dan lainnya.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut, harus dilakukan oleh pihak perbankan dan merupakan kewajiban bank dalam membina nasabahnya. Namun, terkadang pihak bank seringkali mengambil jalan pintas dengan eksekusi dan menyerahkan kepada pihak lain dengan penagihan secara premanisme.

“Sering kali nasabah ditakut takuti, diancam, diganggu, diteror atau dengan cara cara lain yang membuat nasabah takut dan malu. Celakanya cara-cara ini banyak dilakukan oleh Bank Asing,” terang Achsanul dengan nada kesal.

Kata Achsanul, Bank Asing telah banyak sekali mengeruk keuntungan dari nasabah-nasabah dan memancing dengan “janji janji manis.” Sehingga akhirnya banyak rakyat kita terjerat dalam perangkat jebakan ekonomi yang tiada berujung. Denda dibesarkan, biaya-biaya aneh dikemas dalam bentuk fee dan penalty.

“Praktek seperti tak bisa diteruskan lagi, untuk itu kami akan memanggil pihak terkait untuk mengevaluasi semuanya,” tandas Bendahara PSSI ini.

Seperti diketahui, Sekjen Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Irzen Octa (50) tewas saat memroses penagihan kredit ke Citibank. Korban pada Selasa (29/3) pagi mendatangi kantor Citibank untuk melunasi tagihan kartu kreditnya yang membengkak.

Menurut korban, tagihan kartu kredit Rp 48 juta. Namun pihak bank menyatakan tagihan kartu kreditnya mencapai Rp 100 juta. Disana, korban kemudian dibawa ke satu ruangan dan ditanya-tanya oleh 3 tersangka. Usai bertemu 3 tersangka, korban kemudian tewas. (rud)

Achmad Iskandar Bantu Kelompok Tani Hand Sprayer

Reses Anggota DPRD Jatim

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota DPRD Propinsi dari Dapil XI Madura Jawa Timur, Drs. Achmad Iskandar, M.Si saat reses serap aspirasi, memberikan membantu alat pertanian berupa hand sprayer untuk kelompok tani. Sumbangan itu diberikan kepada 60 kelompok petani saat acara reses di Desa Gingging, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.

“Bantuan ini saya berikan secara pribadi agar petani mampu meningkatkan produktifitas pertaniannya. Agar saat panen meningkat dan memperoleh hasil yang maksimal,” ujar Achmad Iskandar, Minggu (27/03).

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur ini mengatakan, petani merupakan sektor mata pencaharian utama masyarakat. Jika panen berhasil, tentu roda perekonomian di perdesaan akan berjalan lancar.

“Petani di Kabupaten Sumenep mencapai mayoritas 75 persen dan sisanya di sektor-sektor lainnya, tentu Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan didukung legeslatif akan berpihak pada petani,” terang Iskandar yang berasal dari Partai Demokrat.

Dalam reses menjaring aspirasi masyarakat banyak melakukan dialog dengan kelompok-kelompok tani. Banyak diantara mereka yang hadir menyampaikan aspirasinya. Mulai dari pertanyaan tentang pembangunan infrastuktur petani, peternakan, bantuan modal usaha, kesehatan dan pendidikan.

“Kami berharap kepada Bapak Iskandar bisa memperjuangkan kepada pemerintah untuk men-stop impor palawija, jagung, padi, kedelai dan daging. Yang perlu dilakukan adalah membantu petani dalam bentuk peningkatan teknologi pertanian, agar produktifitasnya meningkat,” kata Matlub Ansori, Ketua Kelompok Tani Nusantara.

Secara sigap, Achmad Iskandar menjawab pertanyaan tersebut. Ia mengatakan, Soekarwo, Gubernur Jawa Timur sudah menerapkan peraturan yang melarang barang-barang impor tersebut masuk Jatim. Namun, perihal kebijakan pusat yang bertentangan akan menjadi masukan dalam reses untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

“Di Jatim telah melarang impor beras, daging dan lainnya. Ini telah menjadi komitmen eksekutif dan legeslatif di Jatim. Pemerintah secara komitmen terus akan berpihak kepada petani,” pungkas Iskandar yang juga mantan Kepala Biro AP Pemerintah Propinsi Jatim.

Acara reses ini juga dihadiri perwakilan dari PT Bisi Internasional, Kediri, Jawa Timur yang telah bekerjasama dengan beberapa kelompok petani di Desa Ging-ging, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. (rud)

DPR Akan Sempurnakan RUU AP Seperti di Amerika

Dubai – Panitia Kerja (Panja) Akuntan Publik Komisi XI DPR RI akan menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik (RUU AP) seperti di Amerika. Mengingat Amerika Serikat (AS) memang sudah lebih sempurna dalam regulasi keuangan.

Hal ini disampaikan Achsanul Qosasi, Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Panja Akuntan Publik ke Amerika dan Inggris, melalui rilis elektroniknya, Sabtu, (26/03). Saat transit di bandara Dubai, pulang menuju Jakarta.

“Produktifitas parlemen Amerika terhadap UU tidak banyak, karena hampir semua sudah diatur. Sehingga mereka hanya melakukan penyempurnaan (revisi) dalam regulasi UU AP-nya,” ujar Achsanul Qosasi yang juga Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR RI.

Menurutnya, di Amerika saat ini memiliki perangkat sistem pengawasan dan transparansi yang cukup. Diantaranya, American Institute of Certified Public Accountants (AIPCA) yang bertugas mengkaji sistem pemeriksaan, code of conduct dan standar audit dengan anggota 130 negara.

“Kalau di Indonesia kita sama dengan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia),” pungkas anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini.

Selanjutnya kata Achsanul Qosasi, di Amerika memiliki lembaga bernama Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) untuk mengawasi Konsultan Akuntan Publik (KAP), yang listed di pasar modal. Saat ini sudah ada sembilan KAP Indonesia yang sudah terdaftar di PCAOB.

Selain itu di Amerika juga memiliki lembaga bernama SEC (Security Exchange Commision), semacam Bapepam kalau di Indonesia. Dan terakhir Amerika memiliki lembaga Government Accountability Office (GAO) seperti Badan Pemerika Keuangan (BPK).

“Untuk masalah perijinan di Amerika tetap dari Federal State (Pemerintah), sehingga kita tidak perlu menyerahkan perijianan pada Council seperti yang selama ini di perdebatkan. Pemerintah tetap harus mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas yang nanti akan kita bentuk,” terang Achsanul Qosasi, pria kelahiran Sumenep, Madura ini.

Menurut mantan Direktur Bank Persyarikatan ini, untuk KAP asing nantinya harus mengikuti pola kita. Termasuk keanggotaan mereka di IAPI. Apabila mereka mamapu mengatur KAP kita, tentu kita juga harus mampu mengatur KAP mereka yang masuk ke Indonesia.

“recieprocal-nya jangan seperti selama ini, yang sangat tidak berimbang sama sekali,” terang Achsanul Qosasi yang berharap kedepannya terjadi perbaikan sistem Akuntan Publik. Sehingga nantinya KAP di Indonesia bisa dihandalkan di mata dunia internasional.

Sementara untuk pidana, mereka menyerahkan pada PCAOB dan tetap berdasar pada KUHAP. UU AP Amerika (Sarbanas Oxley Act) tidak mengatur teknis, sehingga peran lebih besar, ada pada PCAOB yang merupakan lembaga bentukan Kongres AS.

“Ini akan kita contoh dalam pembentukan lembaga, yang nantinya dimasukkan dalam salah satu pasal dalam RUU AP kita. Cuma akan berbeda dengan kita, karena SEC (Bapepam) di AS merupakan lembaga independen. Sedangkan di Indonesia dibawah koordinasi Menteri Keuangan,” Jelas pengusaha bidang mikro pertanian ini.

Achsanul Qosasi mengungkapkan bahwa, Kongres AS menyetujui UU AP tersebut secara mutlak dengan perolehan suara 423 setuju dan 3 menolak. Diharapkan proses penyempurnaan RUU AP bisa berjalan lancar dan sesuai waktunya. (rud)

Kewirausahaan Peternakan untuk Swasembada Daging

Sumenep –

POJUR (Program Jaringan Usaha Rakyat) akan meningkatkan kewirausahaan peternakan untuk mendukung program pemerintah meningkatkan dan mengembangkan swa-sembada daging. Dimana POJUR melakukan pelatihan kewirausahaan peternakan sapi dan kambing.

“Dari satu sisi kami membantu program pemerintah menggalakan swa-sembada daging. Disatu sisi memberdayakan masyarakat khususnya kaum muda untuk belajar berwirausaha di bidang peternakan,” kata Nasiruddin Abbas, Direktur Eksekutif POJUR. Saat melakukan Pelatihan Kewirausahaan Peternakan di Rumah Aspirasi POJUR Jl. Dipenogoro 104 Sumenep, Selasa (22/3).

Menurut Nasir yang biasa dipanggil sahabatnya mengatakan, pengembangan peternakan sapi dan kambing prospek bisnisnya sangat bagus kedepan. Sehingga hal tersebut, bisa dikembangkan ke kecamatan jaringan POJUR, untuk memberdayakan dan meningkatan ekonomi anggota.

“Oleh karena itu sebelum mereka masuk pada pemeliharaan ternak. Tentu diperlukan pelatihan dan diharapkan bisa memiliki referensi yang kuat di bidang peternakan. Agar nantinya tidak salah langkah,” ujar Nasir.

Sementara itu, Achmad Alwan, Pengusaha Peternakan Sapi dan Kambing yang diundang dalam pelatihan mengatakan, menggeluti usaha peternakan sapi saat ini sangat susah. Mengingat harga daging rendah disebabkan banyaknya impor daging yang datang dari Australia.

“Saya mengusulkan sementara waktu bisa menjadi peternak kambing, mengingat harga di pasaran masih stabil. Namun tidak menutup kemungkinan kedepan menjadi peternak sapi bisa lebih prospek secara bisnis,” terang Achmad Alwan pengusaha asal Gapura, Sumenep ini.

Pria yang pernah bekerja di perusahaan tambang Gold Division Rio Tinto Mining (1993-2006) ini menjelaskan bahwa, jika ingin berternak sapi dan kambing yang perlu disiapkan awal adalah kandang dan pakan ternak. Jika kedua syarat ini disiapkan tentu akan mempermudah pengembangan peternakan.

“Selanjutnya perlu disiapkan makanan yang memiliki kalori dan protein tinggi untuk meningkatkan bobot daging ternak. Jika ternak kita sakit juga perlu disiapkan obat-obatan yang memadai,” kata pengusaha yang memiliki sertifikat Green Belt, Six Sigma Procces dan Kepala Tekning Tambang.

Dihadapan peserta pelatihan yang antusias dirinya menyatakan, kalau ingin menjadi pengusaha sukses harus dimulai hari ini dan jangan menunggu besok. Harus punya kemauan dan komitmen yang kuat dalam mengembangkan usaha.

“Pikirkan suatu usaha setelah itu bertindak cepat, Insya Allah bisa sukses,” ujar Achmad Alwan.

Dirinya juga menyarakan pelaku usaha bisa menggunakan manejemen APES (Action, Problem, Evaluation and Solution. Action sebagai bentuk tindakan nyata dan tanpa menunggu waktu. Problem sebagai bentuk bahwa setiap melakukan usaha pasti akan datang kendala-kendala.

Selanjutnya, Evaluation sebagai bentuk upaya mengevaluasi dan menginstropeksi kelemahan. Terakhir adalah Solution sebagai bentuk upaya menyelesaikan masalah-masalah yang datang.

“Pikirkan suatu usaha setelah itu bertindak,” papar mantan karyawan perusahaan tambang LXML Gold & Copper, LAO PDR (2006-2007) ini. (rud)

Komisi XI Targetkan RUU AP Selesai Sebelum 2012

Washington DC – Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyatakan, bahwa Rancangan Undang-Undang Akuntan Public (RUU AP) ditargetkan selesai akhir 2011. Mengingat pada 2012, Republik Indonesia akan bergabung dalam organisasi IFRS (International Financial Report Standard) yang berkiblat ke Negara USA/Inggris.

“RUU AP ini merupakan salah satu bagian dari reformasi keuangan Republik Indonesia yang tentunya harus selesai 2011 ini,” kata Achsanul Qosasi melalui rilis elektroniknya saat melakukan kunjungan kerja ke Amerika, Selasa (22/03).

Wakil rakyat dari dapil XI Madura Jawa Timur ini melakukan kunjungan Amerika dan Inggris dari 21 Maret sampai 24 Maret 201.

Menurutnya, dalam RUU AP ini pihaknya belum mengambil keputusan terhadap tiga hal. Diantaranya, perijinan, Akuntan Publik Asing (termasuk proses rekruitmen CPA) dan Sangsi Pidana.

“Ketiganya sangat terkait dengan AP asing yang berasal dari kedua negara tersebut (biasa disebut The Big Four),” ujar Achsanul Qosasi yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini.

Ia menjelaskan, bahwa reformasi keuangan Republik Indonesia, harus berdasarkan pada tiga hal. Diantaranya yaitu, reformasi bidang makro prudential (ada 6 UU baru dan 9 UU yang harus direvisi), reformasi bidang pengawasan (RUU OJK) dan reformasi bidang protokol penanganan krisis (RUU JPSK).

“Sehingga berdasarkan tigal hal tersebut. Nantinya, diharapkan sistem keuangan Indonesia harus terintegrasi dengan sejumlah Negara, agar lebih mudah memasuki IFRS. Seperti yang sudah dicanangkan pemerintah sejak mantan Menteri Sri Mulyani,” terang Achsanul Qosasi.

Selain itu kata pria yang dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono ini mengungkapkan bahwa, pihaknya akan menuntaskan 6 UU baru. Yaitu UU Transfer Dana sudah selesai 100%, UU PPATK sudah selesai 100% dan UU Mata Uang sudah 99%.

Selanjutnya UU Akuntan Publik memasuki penyelesaian 90%, UU OJK sudah 95% dan UU JPSK baru memasuki tahap penyelesaian 20%.

Sementara itu pihak pihaknya juga akan merubah 9 UU. Diantaranya, UU Perbankan, UU BI, UU Pasar Modal, UU Dana Pensiun, UU Asuransi, UU 49/60, UU Keuangan negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Bappenas.

“Semuanya sudah masuk dalam prolegnas dan menjadi tugas komisi XI untuk menyempurnakan dan menyelesaikannya,” kata Achsanul Qosasi penuh optimis menyelesaikan semuanya. (rud)

POJUR Gelar Pelatihan Manajemen Koperasi

Sumenep –

Dengan penuh semangat sebanyak puluhan anggota koperasi POJUR (Pogram Jaringan Usaha Rakyat) mengikuti Pelatihan Manajemen Koperasi. Acara ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang operasional dan tehnis pelaksanaan.

Hal ini disampaikan Agus Suryawan, Ketua Koperasi POJUR saat ditemui di Rumah Aspirasi POJUR, Jl. Dipenogoro 104, Karangduak, Sumenep, Senin pagi (21/03).

“Acara ini kami kemas dalam bentuk diskusi terbatas untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang manejemen koperasi,” ujar Agus biasa temannya memanggil.

Direktur Administrasi POJUR ini mengatakan, pembicara yang hadir dalam acara ini adalah Masyudi, S. Ag, Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT NU Kecamatan Gapura. Pihaknya, sengaja mengundang Masyudi mengingat beliau memiliki kapasitas yang mumpuni dalam dunia perkoperasian.

“Pemateri yang kami undang telah berhasil mengembangkan koperasi syariah di Kecamatan Gapura sejak 2004 sampai 2011 dengan sukses. Bahkan, koperasi BMT NU Gapura dari modal 400 ribu sudah meningkat menjadi 2,9 M,” kata Agus.

Menurutnya, diharapkan setiap peserta pelatihan yang juga anggota Koperasi POJUR dapat menyerap ilmu dan wawasan, yang luas tentang pengetahuan koperasi. Mereka bisa berdiskusi dan belajar mengembangkan manejemen Koperasi POJUR yang baru berdiri.

Selain itu kata Agus Suryawan, kami juga mengundang pemateri Achmad Zaini Kabid Kelembagaan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep. Dimana beliau nantinya akan mengisi materi tentang manejemen kelembagaan koperasi.

“Materi ini akan difokuskan kepada bagaimana peserta mengetahui tentang syarat-syarat formal pendirian koperasi. Selanjutnya juga untuk mengetahui langkah-langkah awal operasional tehnis pendirian koperasi,” terang Agus yang juga pengusaha muda ini. (rud)

POJUR Bangun Kemitraan UKM dan Koperasi

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

POJUR (Program Jaringan Usaha Rakyat) akan membangun kemitraan usaha dengan memberdayakan Usaha Kecil dan Menegah (UKM), dan Koperasi. Pelaksanaan ini akan menggandeng Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep, serta Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).

Rencana program pemberdayaan yang akan dilaksanakan, adalah pengembangan usaha makanan ringan/camilan lokal Sumenep dan pengembangan kerajinan wisata Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, juga tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan pada bidang pertanian dan peternakan.

Hal ini disampaikan Nasiruddin Abbas (Direktur Eksekutif Rumah Aspirasi POJUR), saat melakukan Audensi dengan jajaran Direksi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di Jl. Trunojoyo, Sumenep, kamis lalu. Hadir juga dalam audensi yaitu, Agus Suryawan (Direktur Adminsitrasi), Sarbini (Direktur Program ), S. Budiman (Direktur Media), Ainur Rahman (Bidang Umum) dan Fatimatuz Zahra (Sekretaris Eksekutif).

“Saat ini, usaha makanan ringan/camilan Sumenep sangat memiliki potensi perluasan pasar dengan kemasan yang lebih marketable. Tentu ini bisa diberdayakan secara serius, baik dari lisensi, produksi, pemasaran dan manejemen keuangan-nya,” terang Nasir dengan nada rendah.

Menurut mantan aktivis HMI ini, banyak kendala yang ada selama ini, mengingat minimnya packaging atau kemasan yang lebih menarik. Termasuk juga kendala lisensi produksi dan sertifikasi halal, serta minimnya pemasaran yang lebih luas.

“Jangan sampai produk-produk Sumenep dibawa keluar kota. Setelah dikemas lebih menarik, malah produksi-nya dipasarkan lagi di Sumenep . Ini sungguh menjadi ironi,” kata Nasir berharap UKM dan Koperasi di Sumenep bisa bangkit sebagai penyangga ekonomi rakyat.

Agus Suryawan, Direktur Administrasi POJUR menambahkan, pengelola UKM dan Koperasi yang akan diberdayakan adalah anggota dan masyarakat umum jaringan POJUR. Mereka juga akan diberikan penyuluhan dan pelatihan. Bagaimana mengelola pengembangan usaha dan produktifitas yang lebih baik.

“Setelah mereka dilatih, tentu nantinya akan membuka wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Sehingga UKM dan Koperasi tersebut siap mengembangkan usaha dan meningkatkan produktifitasnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sanusi Anwar, SE Diretur BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mengatakan, sangat menyambut baik keinginan POJUR, untuk memberdayakan UKM dan Koperasi. Pihaknya siap melakukan kerjasama pendampingan dan pelatihan.

Pihak BPRS kata Sanusi, juga ingin membuka wawasan bersama kepada UKM dan Koperasi yang akan diberdayakan POJUR. Dimana mereka wajib mengetahui permasalahan pasar dan permasalahan tehnis UKM di lapangan.

“Tentu ini diharapkan tepat sasaran dalam pembiayaan, serta dapat mengukur sejauh mana potensi bisnis dan pemasaran-nya,” ujar Sanusi.

Menurutnya, kami dari BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Sumenep, dalam melakukan pengembangan potensi usaha. Dalam bentuk diserfikasi produk unggulan dan pemasaran produk.

“Salah satunya pengurusan packinging, ijin produk halal, terdaftar dan penetapan kadaluarsa. Kita juga akan membantu melengkapi legalitas dan kualitas produk-nya,” pungkas Sanusi.

Pria berambut putih ini berharap, kedepan produk unggulan UKM dan koperasi bisa masuk ke pasar modern dan tradisional. Tentu nantinya akan ada peningkatan keuntungan yang lebih baik.

“Kalau di Garut bisa memasarkan dodol dengan kemasan yang lebih baik. Kenapa kita tidak bisa melakukan yang seperti ini,” kata Sanusi dengan penuh nada optimis.

Sementara itu Novi Sudjatmiko, Kabag Opersional BPRS Bhakti Sumenkar Sumenep menambahkan, bahwa BPRS Bhakti Sumekar, dalam membantu modal pengembangan usaha tidak hanya mengedepankan keuntungan atau profit semata. Namun, juga mengedepankan azas manfaat atau benefit.

“Kami juga telah menggandeng tim konsultan IEU ((Indonesian European University) dalam melakukan pengembangan usaha dan pemasaran produk unggulan. Dimana sudah dikemas lebih baik dan siap dipasarkan ke masyarakat,” kata Novi Sudjatmiko. (rud)

Achsanul : Ada Skenario Hentikan Kasus Mafia Pajak

Surabaya - Ruang Aspirasi Rakyat

Wakil Ketua Komisi XI, Achsanul Qosasi sekaligus juru bicara Partai Demokrat menilai ada skenario menghentikan penuntasan kasus hukum mafia pajak. Terbukti banyak pihak menginginkan penuntasan kasus tersebut, diarahkan menuju ke-ranah politik.

Achsanul Qosasi saat ditemui di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jum’at (25/02) mengatakan, apabila kasus hukum mafia pajak masuk ke-ranah politik, otomatis kasus hukumnya akan berhenti. Sedangkan kalau terus di bawah ke-ranah politik, yang terjadi hanyalah kegaduhan politik.

“Jika masuk ke-ranah politik, butuh waktu lama dan negoisasi panjang. Dimana pada akhirnya kasus pemberantasan mafia pajak akan berjalan ditempat,” ungkap Achsanul Qosasi, anggota DPR RI asal Dapil XI, Madura - Jawa Timur ini.

Menurut Achsanul, pada awalnya dirinya melalui Partai Demokrat setuju untuk membongkar pemberantasan mafia pajak. Terutama dalam mengusulkan pembentukan Pansus pemberantasan mafia pajak. Namun, isu tersebut bergeser pada hak angket yang ditujukan kepada pemerintah.

“Awalnya saya-pun mendukung dan ikut tanda tangan. Akan tetapi karena bergeser menjadi hak angket, akhirnya kami menolak,” terang pria yang dekat dengan Presiden SBY ini.

Achsanul mengatakan, belakangan ada yang terancam dengan penuntasan kasus hukum mafia pajak yang melibatkan tersangka Gayus Tambunan. Mengingat KPK sudah memanggil Gayus Tambunan yang sudah menyebut 44 perusahaan pengemplang pajak.

“Kami sudah berhasil menghadang angket yang telah dibawah ke paripuna. Alhamdulillah berhasil walau menang selisih dua suara,” ujar Achsanul dengan sedikit santai setelah mengingkuti rapat paripurna usulan Hak Angket Pajak.

Sebelumnya, Selasa (22/2) usulan Hak Angket Pajak ditolak DPR. Dari pemungutan suara terbanyak (voting), tercatat 266 anggota DPR menolak, dan 264 anggota menerima usulan pansus itu.

Dari 266 yang menolak, tercatat 145 anggota berasal dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), 43 anggota dari F-PAN, 26 dari F-PPP, 26 dari F-PKB, dan 26 dari F-Gerindra. Sedangkan dari 264 anggota yang menerima terdiri F-PG 106 anggota, 84 dari F-PDIP, 56 F-PKS, 2 dari F-PKB, dan 16 dari F-Hanura.

Achsanul Qosasi menambahkan, para pendukung angket sebenarnya salah sasaran. Seharusnya, mereka terlibat aktif dalam pengawasan terhadap pemberantasan kasus mafia pajak. Dimana praktek skandal pajak ini tidak hanya terjadi di pusat. Namun, juga terjadi di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Kata Achsanul, usulan pembentukan pansus seharusnya cukup di rapat gabungan Komisi III dan XI DPR RI. Mengingat yang bermasalah adalah petugas pajak dan wajib pajak berselisih. Sehingga jika terjadi sengketa pajak atau kasus pajak cukup diselesaikan di ranah hukum.

“Seperti polisi dan pelanggar lalu lintas, jika ada masalah cukup diselesaikan secara hukum. Namun, jika terbukti terjadi penyuapan, tentu juga diselesaikan secara hukum. Bukan malah masuk ke-ranah politik,” jelas pria kelahiran Sumenep – Madura ini.

Dalam penyataan terakhirnya, Achsanul Qosasi menjelaskan, penuntasan kasus hukum mafia pajak mutlak harus dituntaskan. Kasus ini jangan sampai berhenti pada Gayus Tambunan. Diharapkan perusahaan yang terlibat praktek mafia pajak dengan Gayus Tambunan juga dijerat.

“Hukum harus menjadi tonggak bersama dan jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun. Termasuk para anggota DPR dan Pemerintah,” kata Achsanul. (rud)

Menjemput Aspirasi Masyarakat Secara Langsung

Achsanul Qosasi, Wakil Rakyat Madura Buka Rumah Aspirasi

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP

Pemerhati Sosial Politik dan Media

Beberapa waktu lalu anggota DPR RI pernah mengusulkan setiap wakil rakyat dianggarkan pembentukan Rumah Aspirasi di daerah pemilihan-nya masing-masing. Akan tetapi gagasan ini termentahkan dan ditolak banyak pihak. Sebab dinilai boros dan menghabiskan anggaran dana cukup besar. Padahal tujuan tempat serap aspirasi secara langsung tidaklah sepenuhnya salah.

Berbeda dengan Achsanul Qosasi, anggota DPR RI dari Dapil XI (Bangkalan, Sampang Pamekasan dan Sumenep), Madura - Jawa Timur. Dirinya tetap serius dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Madura. Oleh karena itu Achsanul Qosasi tak pernah mengurungkan niatnya, untuk membuka Rumah Aspirasi di daerah pemilihan-nya.

Tepat Sabtu, 5 Februari 2011 di Jalan Dipenogoro 104, Karangduak - Sumenep, anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI ini meresmikan Rumah Aspirasi. Wadah yang menampung aspirasi dan keinginan masyarakat ini diberi nama ‘POJUR’. Biasa disingkat Pojok Jaringan Usaha Rakyat, dengan slogan "Bersama Membangun Madura."

Hadir dalam acara peresmian tersebut diantaranya, tokoh masyarakat, LSM, Mahasiswa, Kepala Desa, Pengusaha dan pengurus Partai Demokrat setempat. Tak luput dari perhatian, juga hadir seluruh anggota DPRD di empat Kabupaten Se-Madura.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi XI (Perbankan dan Keuangan) ini mengatakan, pendirian Rumah Aspirasi adalah wujud komitmen dirinya dalam memperjuangkan kesejahteraan dan pembangunan Madura. Terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur, perekonomian, pertanian, perikanan kelautan, pendidikan dan kesehatan.

“Saya sebagai wakil rakyat Madura di Senayan, akan terus berusaha dan berjuang membangun Madura. Perjuangan itu melalui hak pengawasan, hak legeslasi dan hak pengajuan anggaran untuk kesejahteraan Madura,” ujar Achsanul, biasa dipanggil oleh kerabat dekatnya.

Namun kata Achsanul, tanpa melakukan serap aspirasi secara langsung pihaknya akan mengalami kendala-kendala. Dengan turun secara langsung kepada masyarakat, pihaknya akan mengetahui prioritas keinginan dan harapan masyarakat.

Dihadapan undangan yang hadir pada peresmian Rumah Aspirasi, Achsanul Qosasi mengungkapkan, sudah ada salah satu bukti keberhasilan perjuangannya. Pada anggaran APBN 2011, dirinya berhasil memperjuangkan program pelebaran jalan raya di Madura. Dana pelebaran tersebut disiapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp 110 miliar, dari ujung Bangkalan hingga Sumenep.

”Program pelebaran jalan utama ini adalah upaya percepatan distribusi roda perekonomian untuk menarik investasi dari luar. Proyek ini lahir untuk kemajuan dan kesejahteraan Madura yang jumlahnya penduduknya sudah mencapai 3,5 juta lebih,” pungkas pria kelahiran Sumenep, 10 Januari 1966 ini.

Selain itu sebagai wakil rakyat Madura, dirinya terus mendorong Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) melakukan percepatan pembangunan Madura. Terutama dalam pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, pasca pembangunan jembatan Suramadu.

“Saya sudah ketemu pengelola BPWS dan saya katakan bahwa tidak ada langkah lain memajukan Madura. Kecuali, pembangunan peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur segera dilaksanakan,” kata Achsanul yang juga Ketua Masyarakat Enterprenuer Indonesia.

Sekretaris (Bidang Perbankan dan Keuangan) DPP Partai Demokrat ini mengatakan, Madura tanpa persiapan infrastruktur atau sarana menunjang. Maka proyek besar Jembatan Suramadu akan sia-sia dan kurang bermanfaat. Setelah satu tahun ini, belum bisa menggairahkan perekonomian dan hanya berguna mempercepat perjalanan saja.

Menurutnya, BPWS diharapkan mampu menjalankan progam-program di Madura dengan baik. Mengingat pembangunan sarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, adalah langkah awal menuju kemajuan seluruh Madura.

Selain itu mantan bankir menuturkan, percepatan kemajuan Madura harus diimbangi dengan pemerataan pembagunan antara daratan dan kepulauan. Dengan perimbangan dan berkeadilan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, akan dirasakan semua pihak.

Mantan anggota Pansus Century ini dengan tegas menyatakan, membangun Madura juga harus dimulai dari pelosok terpencil dan kepulauan. Jika pembangunan dimulai dari tempat tersebut, maka akan mempercepat kemajuan Madura secara komperhensif.

“Madura bukan hanya daratan saja, tetapi juga meliputi daerah kepulauan yang sangat jauh letaknya. Daerah kepulauan tersebut tersebar di pulau kecil-kecil dan jumlahnya ratusan. Tentu kepulauan harus bisa juga menikmati pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya,” jelas Achsanul.

Sementara itu Achsanul Qosasi menambahkan bahwa, masyarakat Madura adalah agraris dan dan mayoritas bergelut di bidang pertanian. Salah satu cara meningkatkan taraf hidup masyarakat Madura adalah memberdayakan petani.

“Saya akan memperjuangkan kepentingan masyarakat petani di Madura melalui program-program pemberdayaan dari pusat. Misalnya dalam bentuk bantuan modal kredit yang dikelola kelompok tani melalui lembaga keuangan mikro (LKM),” kata Achsanul.

Menurut Achsanul, Petani adalah golongan orang yang paling sabar di Indonesia. Ketika ada gejolak dan cobaan apapun yang menimpa, mereka masih tetap bercocok tanam. Untuk itulah peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diperlukan. Kehadiran LKM adalah untuk menjadi lembaga intermediary (perantara), dalam lingkup kecil pedesaan.

“Pendekatan yang dilakukan dalam membina LKM, tentu lebih dititikberatkan pada kebiasaan masyarakat setempat di Madura,” ujar Presiden Direktur PT Garuda Tani Nusantara (Gatara Group).

POJUR untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Selain untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, Rumah Aspirasi POJUR sengaja didirikan untuk pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mengingat saat ini masyarakat sangat mengharapkan program nyata yang bisa dirasakan langsung.

Hal ini disampaikan Nasiruddin Abbas, Direktur Eksekutif POJUR saat ditemui di sela-sela aktifitas kerjanya, di Kantor Rumah Aspirasi POJUR Sumenep, Senin, (7/02). Ia mengatakan, POJUR dikelola secara profesional dengan merekrut 8 tenaga staf profesional dan mumpuni.

Struktur Rumah Aspirasi terdiri dari satu orang Direktur Eksekutif, tiga orang Direktur operasional (Bidang Program, Bidang Media dan Bidang Administrasi). Selain itu di back-up masing-masing satu orang di bagian Keuangan, Umum dan Sekretaris Eksekutif.

“Saat ini kegiatan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diantaranya, pengembangan ternak sapi, pengembangan ekonomi mikro melalui koperasi, pelatihan keterampilan kewirausahaan/life skill dan pendampingan pada kelompok tani,” terang Nasir yang juga mantan Pengurus PB HMI.

Sebagai Rumah Aspirasi rakyat, kantor POJUR buka setiap senin dan jum’at, dengan jam kerja mulai 09.00 – 15.00 WIB. Kantor ini juga siap menampung semua usulan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat, yang ditujukan kepada Bapak Achsanul Qosasi.

Kata Nasir, lewat program serap aspirasi inilah diharapkan peran sosial dan politik Achsanul Qosasi bisa dirasa secara nyata dan langsung. POJUR menjadi wadah personal branding pencitraan Achsanul Qosasi kepada masyarakat.

Nasiruddin Abbas, dengan sedikit santai diruang kerjanya menjelaskan, POJUR juga bisa disebut lembaga swadaya masyarakat. Dimana bisa bekerja sama dengan siapa saja. Baik dengan instansi swasta, BUMN dan bahkan instansi pemerintah.

Contohnya saat peresmian kantor POJUR, kami bekerjasama dengan Bank BUMN memberikan bantuan CSR. Bantuan itu diberikan kepada 35 lembaga pendidikan atau yayasan tersebar di seluruh Madura. Batuan tersebut, ada yang berupa uang tunai sebesar 5 juta dan seperangkat komputer.

“Kami sebagai pengelola Rumah Aspirasi, akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Madura,” kata Nasir dengan penuh optimisme.

Sementara itu Agus Suryawan Ketua Koperasi POJUR mengatakan, berdirinya koperasi diharapkan bisa mensejahterakan pengurus dan masyarakat simpatisan POJUR. Koperasi ini akan bergerak di usaha simpan pinjam dan usaha retail.

“Kami akan melibatkan pengurus POJUR Kordinator Kecamatan dan Koordinator Desa menjadi anggota koperasi. Dimana nantinya mereka juga terlibat mengelola unit koperasi simpan pinjam di setiap kecamatan,” ujar Agus.

Direktur Administrasi POJUR ini menjelaskan, secara tehnis tentu setiap anggota atau masyarakat yang akan mengajukan akan dilakukan survey terlebih dahulu. Kira-kira usaha apa yang sudah dirintis sebelumnya.

“Jika lolos survey mereka akan disetujui kredit simpan pinjamnya. Sesuai kebutuhan dan batasan kredit yang ada diberikan,” jelas pria setengah baya ini. (rud).

Biografi Achsanul Qosasi, Wakil Rakyat Madura

Sumenep - Ruang Aspirasi Rakyat

Mantan Project Director untuk Program USDA ini memiliki pengalaman dan kemampuan dalam Micro Credit. Sejumlah Koperasi dan LSM yang bergerak dalam usaha simpan-pinjam, pertanian dan Usaha Kecil, telah banyak mendapatkan jasa dan pengalamannya melalui program Assistensi dan Pendampingan yang menitik beratkan pada Capacity Buiding dan Business Development Services, yang memang sangat dibutuhkan oleh pelaku Usaha Mikro dan pengusaha sektor informal.

Pengusaha Kecil Mikro & Pengusaha Pertanian di Indonesia memang merupakan pasar potensial yang membutuhkan bimbingan dan pendampingan. Di Indonesia diperkirakan ada 5 juta Pengusaha Besar dan menengah, sedangkan Petani dan Pengusaha Pertanian sekitar 120 juta, pengusaha mikro sangat besar, mungkin jumlahnya hampir 25% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini merupakan pasar yang sangat potensial bagi Lembaga Keuangan / Perbankan untuk menggarap pasar ini, dengan sistem dan sentuhan yang khusus, disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.

Menurut Achsanul, Petani adalah golongan orang yang paling sabar di Indonesia, gejolak dan cobaan apapun yang menimpa, mereka masih tetap bercocok tanam. Sedangkan Pengusaha kecil di Indonesia, menurut Achsanul, merupakan pengusaha yang tangguh dan tahan banting, mereka bisa bertahan dengan tingkat margin yang fluktuatif, persaingan yang tinggi, jam kerja yang tidak menentu, bahkan selalu berhadapan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah yang cenderung berubah-ubah. Mereka tidak kenal Net Margin, tidak paham inflasi, bahkan tidak mengenal Hari libur, yang mereka tahu adalah bagaimana menjual dan tetap terus berjualan sampai akhir hayat.
Disinilah peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diperlukan. Kehadiran LKM adalah untuk menjadi lembaga intermediary (perantara), dalam lingkup kecil pedesaan. Saat ini LKM tumbuh begitu pesat, disamping adanya BPR dan Lembaga Keuangan Desa yang saat ini telah melayani mereka di tingkat Kecamatan dan Pedesaan. Bahkan Bank Danamon (Danamon Simpan Pinjam) hadir memperketat persaingan dengan BRI dan Bukopin yang telah lebih dulu eksis melalui Swamitra-nya.

Pendekatan yang dilakukan Achsanul Qosasi (AQ) dalam membina LKM dan Pengusaha Mikro lebih dititikberatkan pada ‘kebiasaan masyarakat setempat’. Karena Pengusaha kecil adalah ‘pengusaha yang bekerja berdasarkan kebiasaan dan pengalaman’. Apabila kebiasaan dan pengalaman itu di-ubah, maka akan menimbulkan kebingungan baru yang berakhir pada keputus-asaan. Dengan dasar itulah maka diharapkan agar Pemerintah menciptakan program yang konsisten dan berkesinambungan, sehingga akan muncul ‘kebiasaan’ yang melekat dan terbangun seiring dengan tumbuhnya pengusaha kecil yang akan menjadi Enterprenuer Pedesaan.

Achsanul telah mempelajari sejumlah Program yang diterapkan sejumlah Negara seperti Philipina, Bangladesh dan India. Metode Grameen Bank Aproach yang dipelajari Achsanul beberapa tahun lalu, memang sulit diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, menurut Achsanul, perpaduan antara Grameen Bank (Bangladesh), Credit Union (India,philipina), dan program Koperasi kelompok -tanggung-renteng (Indonesia) dapat dijalankan sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. “Kebiasaan dan beragamnya Adat inilah yang menyebabkan perbedaan keberhasilan (kegagalan) disetiap daerah, sehingga dibutuhkan perbedaan system, perbedaan program dan perbedaan jenis fasilitas.” Ujarnya.

Lahir di Sumenep, Madura, 10 Januari 1966. Putra KH. Baha’udin Mudhary (alm), ahli Metapisika, dan seorang Ulama Besar Madura. Berkarir 15 tahun di Perbankan dan pernah menjadi Director Micro Credit Indonesia (NGO Canada), Project Director Program USDA yaitu perogram pembiayaan untuk pengusaha kecil menengah dan Koperasi yang berkonsentrasi pada Usaha Kecil dan Pertanian. Serta sejumlah pengalaman organisasi dan usaha: Ketua Binagro, Pengurus Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mantan Tim Ahli F-KB DPR-RI, Bendahara Umum PBR, Pengurus PSSI (Direktur Keuangan dan Ketua Komisi Anggaran PSSI), pernah menjadi Direktur Bank Swasta Nasional, Direktur Eksekutif Technopreneur Indonesia dan sebagai Ketua Masyarakat Enterprenuer Indonesia. Saat ini aktif sebagai Presiden Direktur PT Garuda Tani Nusantara (Gatara Group), yaitu suatu Kelompok Usaha yang bergerak dalam Bidang Produksi, Distribusi, konsultasi yang berkonsentrasi pada Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro. Untuk mempermudah pelayanan dan pembinaan tersebut, Gatara Group telah memiliki perwakilan di seluruh Indonesia.

Dalam melakukan pembinaan dan pendampingan usaha, Madura dibuat terpisah dari Kantor Pelayanan Gatara Group di Surabaya (Jawa Timur), karena: ”Madura memiliki system dan budaya usaha yang berbeda yang hanya dapat dipahami oleh orang Asli Madura, termasuk orang Madura yang ada di kawasan pesisir pantura”, katanya. (aq)

DPR Harus Aktif Awasi Transfer Pricing

Jakarta – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI mengusulkan DPR RI lebih aktif melakukan pengawasan, guna mendesak pihak pemerintah lebih serius menangani masalah “Transfer Pricing”. Mengingat banyak perusahaan multinasional yang ada di dalam negeri justru menanggung beban sendiri, padahal seharusnya ditanggung induk di luar negeri.

“Sehingga perusahaan-perusahan tersebut memiliki biaya yang tinggi untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang semestinya tidak dibiayai oleh negara. Akibatnya laba perusahaan menjadi kecil dan otomatis pajakpun menjadi kecil,” kata Achsanul Qosasi, melalui siaran pers-nya, Jum’at (11/2).

Bahkan, kata Achsanul, terkadang negara dibuat rugi, agar bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak. Hal ini harus disikapi dengan serius, supaya kebutuhan negara untuk melayani rakyatnya bisa lebih optimal.

Melalui Partai Demokrat dirinya seringkali meneriakkan kasus “Transfer Pricing” dalam sidang Paripurna DPR-R. Fraksi Partai Demokrat juga sudah meminta Kementerian Keuangan (cq. Dirjen Pajak) untuk membuat direktorat khusus yang khusus menangani “Transfer Pricing”.

Menurut Achsanul, total subsidi APBN 2011 Rp.93 Triliun diperkirakan akan membengkak sebagai akibat dari lonjakan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai angka 100 U$/barrel. Padahal pemerintah melalui Kementerian ESDM, sampai saat ini belum mengambil keputusan terhadap langkah langkah yang seharusnya perlu diambil.

“Seharusnya Kementerian ESDM segera melakukan penghematan pada kendaraan pribadi yang menyerap hampir Rp.28 Triliun. Dimana subsidi harus dikurangi, karena telah menghabiskan 14 juta kiloliter dalam 1 tahun di 2010,” terang anggota DPR RI dari Dapil XI Madura, Jawa Timur ini.

Namun mantan banker ini menambahkan, apabila pembatasan subsidi hanya menghemat kurang dari Rp.5 Triliun, sebaiknya tidak perlu dijalankan. Sebab, dampak ekonomisnya sangat kecil dan hampir tidak dapat dirasakan manfaatnya.

Sementara dampak politis tentunya akan sangat meluas dirasakan masyarakat. Tentu hal ini akan menjadi diskusi public yang ujung-ujungnya akan mendeskreditkan pemerintah juga.

“Kita jangan sampai terjebak dalam memikirkan penghematan atau pengurangan biaya saja. Sementara kita belum maksimal dalam memikirkan tentang peningkatan penerimaan pemerintah (goverment income),” ucapnya. (rud)

AQ : Kader Demokrat Wajib Dukung Pemerintah Daerah

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, anggota DPR RI menghimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat (PD) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Mengingat keberhasilan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah bagian dari kesuksesan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono.

Pernyataan ini diungkapkan Achsanul Qosasi yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) saat ditemui di Sumenep pekan lalu. Achsanul Qosasi menghadiri peresmian Rumah Aspirasi POJUR di Jl. Dipenogoro 71 Karangduak – Sumenep.

“Semua kader Partai Demokrat wajib mendukung kebijakan Gubernur dan Bupati/Walikota. Walaupun ia terpilih dari partai lain yang bukan diusung PD. Termasuk kader yang ada di parlemen, mereka semua sebagai wakil rakyat wajib mendukung,” tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Dihadapan anggota DPRD dari PD di empat kabupaten Madura yang hadir pada peresmian Rumah Aspirasi POJUR. Ia mengatakan, Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden RI mengintruksikan untuk tidak menjadi partai oposisi, namun tetap kritis dalam menyikapi pemerintah.

Menurutnya, semua kader PD harus menjunjung tinggi demokrasi, sebagai langkah meraih simpati rakyat. Supaya partai pemenang ini benar-benar menjalankan aspirasinya, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

“Kader Partai Demokrat, khususnya di Madura dan Jawa Timur pada umumnya, dituntut menghormati siapa pun kepala daerah di Madura. Akan tetapi Partai Demokrat harus tampil kritis dalam menyikapi setiap kebijakan,” ujar Achsanul Qosasi yang saat ini menjabat PLT PD Sumenep.

Ditambahkan olehnya, seluruh kader PD mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk mendukung keberhasilan pemerintah. Terutama dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik untuk mendongkrak target perolehan suara pada pemilu 2014.

“Target kami adalah 30 persen, hal ini cukup realistis dengan perkembangan PD saat ini,” pungkas, anggota DPR RI dari Dapil XI Madura-Jawa Timur ini. (rud)

Achsanul Qosasi Dorong BPWS Lakukan Percepatan

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Achsanul Qosasi, Anggota DPR RI Dapil XI Madura, Jawa Timur mendorong Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) lakukan percepatan pembangunan Madura. Terutama dalam pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, pasca pembangunan jembantan Suramadu.

Hal ini disampaikan Achsanul Qosasi yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Sabtu (05/02). Pada acara Launching Rumah Aspirasi POJUR dengan slogan "Bersama Membangun Madura" di Jl. Dipenogoro 71, Karangduak – Sumenep.

“Saya sudah ketemu pengelola BPWS dan saya katakan bahwa tidak ada langkah lain memajukan Madura. Kecuali, pembangunan dilakukan dengan segera dengan peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur,” ujar Achsanul Qosasi yang juga Ketua Umum Gatara.

Menurutnya, pada anggaran APBN 2011 akan ada program pelebaran jalan raya di Madura. Adapun dana yang disiapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp110 miliar. Dimana seluruh jalan utama akan dilebarkan dari ujung Kabupaten Bangkalan hingga ujung Sumenep.

”Program pelebaran jalan utama ini adalah upaya percepatan pembangunan Madura untuk menarik investasi yang lebih besar lagi. Demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Madura yang jumlahnya sudah mencapai 3,5 juta lebih,” pungkas anggota Komisi XI DPR RI ini.

Achsanul Qosasi juga mengatakan kepada BPWS bahwa, tanpa persiapan infrastruktur atau sarana menunjang di Madura. Maka, pembangunan proyek besar Jembatan Suramadu akan sia-sia dan tak bermanfaat.

“Saya bilang sama BPWS, satu tahun keberadaan Jembatan Suramadu belum bisa menggairahkan perekonomian. Jembatan Suramadu hanya berguna mempercepat perjalanan saja. Baik dari arah Madura ke Surabaya dan begitupun sebaliknya,” terang pria kelahiran Sumenep 10 Januari 1966.

Mantan Direktur Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) ini berharap kepada pejabat BPWS mampu menjalankan progam-program di Madura dengan baik. Mengingat pembangunan sarana dan infrastruktur di sisi kaki Madura, hanyalah langkah awal menuju kemajuan seluruh Madura.

“Madura bukan hanya didaratan saja, akan tetapi juga ada daerah kepulauan yang sangat jauh letaknya. Pulau tersebut tersebar menjadi ratusan pulau kecil-kecil yang perlu juga disejahterakan.” tambah Achsanul Qosasi yang juga Bendahara Umum PSSI.(rud)

Achsanul Qosasi Launching Rumah Aspirasi POJUR

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota DPR RI Dapil XI Madura - Jawa Timur, Achsanul Qosasi, Sabtu 5 Februari 2011 jam 14.00 WIB akan me-launching Rumah Aspirasi Rakyat dengan nama “Pojur.” Ruang aspirasi rakyat di Jl. Dipenogoro, Karangduak - Sumenep ini akan dimaksimalkan sebagai upaya menyerap masukan dan saran seluruh masyarakat Madura.

“Kami akan segera melauncing rumah aspirasi rakyat Pojur. Tempatnya komunitas masyarakat Madura menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Achsanul Qosasi,” kata Nasiruddin Abbas, aktivis Tim Pojur yang juga panitia launcing rumah aspirasi Pojur, Kamis (3/02) saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Mantan aktivis HMI itu mengatakan, slogan atau tema yang diusung rumah aspirasi ini adalah “Bersama Membangun Madura.” Dimana slogan tersebut sebagai upaya Bapak Achsanul Qosasi, anggota Komisi XI DPR RI, bersama-sama masyarakat membangun dan memajukan Madura.

“Itulah cita-cita dan harapan Achsanul Qosasi dalam memajukan Madura. Diharapkan setiap aspirasi yang masuk akan diperjuangkan secara gigih dan penuh semangat. Baik perjuangan politik, hukum, sosial ekonomi dan budaya,” terang Nasir biasa koleganya memanggilnya.

Nasir, pria kelahiran Sumenep, 28 Februari 1981 ini juga menambahkan, rumah aspirasi selanjutnya juga akan bergerak pada kegiatan yang ril di masyarakat. Misalnya, program pendampingan sosial, pemberdayaan masyarakat, pelatihan life skill dan manejemen koperasi.

“Lewat program inilah diharapkan peran politik dan sosial Bapak Achsanul Qosasi bisa dirasa secara nyata dan langsung,” jelas Nasir dengan lugas. (rud)