Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP-IMM) menyatakan, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono (SBY-Boediono) adalah pemerintahan penganut mazhab neoliberalisme. Dimana Pemerintah memutuskan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai 1 April mendatang.
Hal ini disampaikan korlap aksi tolak kenaikan BBM, Supriadi Djae yang Sekretaris Bidang Hikmah DPP IMM, di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Kamis, (29/3).
Menurut pria yang biasa dipanggil Suja’ini mengatakan, kenaikan harga minyak dunia tidak bisa dijadikan alasan membatasi subsidi BBM senilai Rp 137 trilyun. Apalagi ypemerintah sampai tega menaikkan harga jualnya menjadi 6000 rupiah per-liter atau naik sebesar 1500 rupiah per-liter.
“Asumsi pemerintah SBY-Boediono menyelamatkan puluhan trilyun rupiah untuk masyarakat miskin dengan program-program sosialnya, hanyalah kamuflase saja. Padahal kerugian yang ditanggung rakyat miskin akibat kenaikan BBM akan lebih memiskinkan lagi,” terang Suja.
Kata mantan Ketua Umum DPD IMM NTB ini, pemerintah seharusnya melakukan efisiensi anggaran di bidang lainnya. Seperti memotong anggaran alusista TNI yang sebesar 150 Trilyun dan memotong gaji pejabat tinggi negara.
Selain itu kata Suja, saat ini korupsi berlangsung kian menggurita, pajak dikemplang, anggaran pembangunan dikorupsi, dan sumber daya alam dikuasi korporasi asing. Dan kat Suja, juga salah urus sektor migas luput dari perhatian pemerintah.
“Kami menilai pemerintahan SBY-Boediono telah salah arah,” ungkap Suja.
Sementara itu dengan rinci ia juga menjelaskan, kebocoran dan inefisiensi inilah yang justru merugikan keuangan Negara, ketimbang besaran subsidi yang selalu jadi kambing hitam.
“Indonesia adalah negara penghasil minyak, malah justru mengimpor dengan harga mahal dari luar negeri. Sedangkan sumber-sumber energi alternatif juga tidak pernah menjadi prioritas agar ketergantungan terhadap BBM dapat dikurangi,” pungkas Suja.
Oleh karena itu kata Suja, IMM dengan tegas menolak langkah pemerintah menaikkan harga BBM. Dan mendesak pemerintah mengembalikan semua subsidi rakyat di bidang energi, pendidikan, kesehatan, pertanian dan perumahan.
“Kami IMM juga mendukung langkah PP Muhammadiyah yang akan melakukan uji materil UU Migas kepada Mahkamah Konstitusi,” ujar pria muda asal Indonesia Timur ini. (rud)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar