http://www2.kompas.com/utama/news/0501/27/081619.htm
Surabaya, Kamis, 27 Januari 2005, 08:16 WIB
Barisan Oposisi Bersatu (BOB) Jawa Timur menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga 100 hari pemerintahannya pada 28 Januari belum menyentuh koruptor kakap.
"Raport Pak Yudhoyono dalam 100 hari itu merah, karena hanya menyeret koruptor kelas teri seperti bupati dari kalangan sipil," kata koordinator BOB Jatim Safrudin Budiman di Surabaya, Kamis (27/1).
Dengan demikian, katanya, pemberantasan korupsi yang dikampanyekan Presiden Yudhoyono patut diberi skor 50, karena kasus korupsi seperti BLBI dengan kerugian negara mencapai triliunan tak disentuh. "Jadi, Pak Yudhoyono sebenarnya sudah melaksanakan upaya pemberantasan korupsi tapi belum serius, bahkan aparat penegak hukum-nya pun lemah, karena korupsi pada sejumlah yayasan militer juga dibiarkan," katanya.
Menurut aktivis Pemuda Muhammadiyah Jatim itu, skor di bidang hukum juga jelek yakni 50, karena penegakan hukum-nya kurang tegas. "Buktinya, mengusut kasus bom Marriott saja cukup cepat dan sudah ada tersangka, tapi pengusutan kasus kematian Munir SH tidak tuntas dalam 100 hari kepemimpinannya," katanya.
Di bidang ekonomi dan politik juga jelek, katanya, karena investasi asing belum mampu ditarik, tapi justru terkesan pemerintah Indonesia saat ini "dikendalikan" asing. "Investasi asing tak kunjung masuk, tapi Pak Yudhoyono justru banyak dikendalikan asing mulai dari soal KTT Tsunami, CGI, dan utang baru, padahal kalau mau mandiri sebenarnya bisa," katanya.
Oleh karena itu, katanya, bidang ekonomi dan politik layak diberi skor 55. "Skor yang agak lumayan adalah keamanan yang relatif stabil dengan nilai 70, karena bom tak ada dan kriminalitas rendah," katanya.
Kendati aman, katanya, skor Presiden Susilo di bidang demokratisasi cukup lemah dengan adanya aktivis mahasiswa ditangkap setelah membakar gambar presiden dan demonstrasi BBM dari mahasiswa tak ditanggapi. "Jadi, nilai demokratisasi pak Yudhoyono cukup dengan skor 50, karena demokrasi yang dijanjikan hanya retorika atau diplomasi. Skor di bidang pemerintah juga 50, karena koordinasi antar lembaga/menteri rendah," katanya.
Oleh karena itu, katanya, Presiden Susilo perlu memperbaiki "political will" yang masih retorika menjadi "logika materiil" di dalam realitas. "Kalau tidak, citranya akan terus menurun," katanya.(Ant/Nik)
http://www2.kompas.com/utama/news/0501/27/081619.htm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar