Anggota DPRD Jatim Mendesak Pengelola Suramadu Transparan

Ruang Aspirasi Rakyat – Surabaya

Nizar Zahro, SH anggota DPRD Jawa Timur Dapil XI Madura mendesak pengelola jembatan Suramadu berlaku transparan dan akutabel dalam pengelolaan karcis pembayaran. Dimana salah satu cara transparansi dan akutable dengan mengunakan Informasi Tekhnologi berbasis karcis online.

Hal ini disampaikan Nizar Zahro, SH anggota Komisi A DPRD Jawa Timur saat melakukan realese di Café Rakyat DPRD Jatim, Senin 21 Des 09.

“Pengelolaan karcir harus menggunakan online agar menghindari kebocoran dan lebih transparan. Selain itu bisa akutable atau bisa dipertanggungjawabkan kepada publik penerimaan setiap harinya,” terangnya.

Menurut Sekretaris Fraksi Persatuan Reformasi (FPR) ini, setiap karcis manual didesak berubah menjadi karcis online atau real time. Mengingat uang masuk perhari sudah mencapai sebesar kurang lebih 1 milliar. Sehingga setiap tahunnya diperkirakan akan mencapai sebesar 336 M lebih.

“Ini sungguh angka fantastis dan rakyat boleh mengetahui setiap hasil yang ada. Agar nantinya bisa bermanfaat untuk kepentingan pembangunan masyarakat Madura,” kata Nizar yang juga mantan Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan ini.

Sekretaris DPW Partai Bintang Reformasi ini juga menambahkan bahwa, kalau perlu menggunakan infrared, Dimana setiap jenis mobil dan kendaraan bermotor yang keluar masuk akan terpantau.

“Masak pengelola Suramadu ngak bisa. Jika ini dilakukan, akan sama seperti pembayaran di supermarket atau shopping center,” tambah Nizar.

Dirinya juga mengeluhkan, minimnya pelayanan yang layak terhadap konsumen Suramadu. Dimana Infrastruktur utama seperti lampu-lampu, yang ada di samping kiri kanan jembatan sering padam. Bahkan PLN sempat memutus aliran listrik di jembatan Suramadu.

“Ini memalukan Jawa Timur, jangan sampai kejadian ini terulang kembali,” ujar Nizar dengan geleng-geleng kepala.

Selain itu Ketua Poros Pemuda Indonesia Jawa Timur ini mendesak pengelola jembatan Suramadu, agar memasukkan hasil pembayaran tol itu pada PAD. Bisa menjadi PAD di Propinsi Jawa Timur dan Pemkab di 4 Kabupaten.

“Permintaan ini disuarakan oleh semua Pemerintah Kabupaten di Madura. Bagaimanapun yang keluar masuk jembatan Suramadu pastilah banyak orang Madura. Sehingga wajar hasilnya diberikan pada masyarakat Madura Kembali,” tutur pria kelahiran Bangkalan 18 Agustus 1974 ini.(rud)

Ruang Aspirasi Rakyat – Surabaya

Nizar Zahro, SH anggota DPRD Jawa Timur Dapil XI Madura mendesak pengelola jembatan Suramadu berlaku transparan dan akutabel dalam pengelolaan karcis pembayaran. Dimana salah satu cara transparansi dan akutable dengan mengunakan Informasi Tekhnologi berbasis karcis online.

Hal ini disampaikan Nizar Zahro, SH anggota Komisi A DPRD Jawa Timur saat melakukan realese di Café Rakyat DPRD Jatim, Senin 21 Des 09.

“Pengelolaan karcir harus menggunakan online agar menghindari kebocoran dan lebih transparan. Selain itu bisa akutable atau bisa dipertanggungjawabkan kepada publik penerimaan setiap harinya,” terangnya.

Menurut Sekretaris Fraksi Persatuan Reformasi (FPR) ini, setiap karcis manual didesak berubah menjadi karcis online atau real time. Mengingat uang masuk perhari sudah mencapai sebesar kurang lebih 1 milliar. Sehingga setiap tahunnya diperkirakan akan mencapai sebesar 336 M lebih.

“Ini sungguh angka fantastis dan rakyat boleh mengetahui setiap hasil yang ada. Agar nantinya bisa bermanfaat untuk kepentingan pembangunan masyarakat Madura,” kata Nizar yang juga mantan Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan ini.

Sekretaris DPW Partai Bintang Reformasi ini juga menambahkan bahwa, kalau perlu menggunakan infrared, Dimana setiap jenis mobil dan kendaraan bermotor yang keluar masuk akan terpantau.

“Masak pengelola Suramadu ngak bisa. Jika ini dilakukan, akan sama seperti pembayaran di supermarket atau shopping center,” tambah Nizar.

Dirinya juga mengeluhkan, minimnya pelayanan yang layak terhadap konsumen Suramadu. Dimana Infrastruktur utama seperti lampu-lampu, yang ada di samping kiri kanan jembatan sering padam. Bahkan PLN sempat memutus aliran listrik di jembatan Suramadu.

“Ini memalukan Jawa Timur, jangan sampai kejadian ini terulang kembali,” ujar Nizar dengan geleng-geleng kepala.

Selain itu Ketua Poros Pemuda Indonesia Jawa Timur ini mendesak pengelola jembatan Suramadu, agar memasukkan hasil pembayaran tol itu pada PAD. Bisa menjadi PAD di Propinsi Jawa Timur dan Pemkab di 4 Kabupaten.

“Permintaan ini disuarakan oleh semua Pemerintah Kabupaten di Madura. Bagaimanapun yang keluar masuk jembatan Suramadu pastilah banyak orang Madura. Sehingga wajar hasilnya diberikan pada masyarakat Madura Kembali,” tutur pria kelahiran Bangkalan 18 Agustus 1974 ini.(rud)

Jelang Pilkada Sumenep 2010-2015 : Kyai dalam Pertarungan Politik Pilkada

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP
Pemerhati Sosial Politik dan Media

Kabupaten Sumenep merupakan satu-satunya daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pertama kali di Madura pada 2010. Daerah ini merupakan basis mayoritas politik Islam tradisional antara kyai dan santri. Terbukti sejak diselenggarakan-nya pemilu pertama tahun 1955 kekuatan politik tradisional selalu menguat.

Sumenep merupakan daerah yang banyak didapati lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah, serta menjadi tempat lahirnya beberapa tokoh agama. Masyarakatnya yang agamis dan paternalistik ini, selalu mengedepankan kepercayaan tinggi kepada kyai atau ulama. Kyai adalah guru sekaligus orang tua kedua santri

Menurut Dr. A. Latief Wiyata, Antropolog Budaya Madura Universitas Jember, secara politik, syah-syah saja seorang kiai menjabat sebagai bupati. Namun dalam perspektif kultur Madura munculnya “bupati kiai” seakan “menyimpang” dari koridor filosofi orang Madura. Sampai saat ini setiap orang Madura tentu tidak akan melupakan ungkapan bhuppa’-bhabhu’, ghuru, rato sebagai landasan filosofi kehidupan sehari-hari mereka.

Selain orangtua (bhuppa’-bhabhu’) yang menjadi panutan utama, menyusul figure kiai (ghuru), kemudian pemimpin formal (rato). Tugas dan kewajiban utama seorang kiai idealnya sebagai penjaga moral setiap orang Madura. Oleh karenanya tugas dan kewajiban ini lebih diorientasikan pada kehidupan ukhrowi (sacred life).

Sedangkan figure rato dalam tataran praksis bermakna sebagai pemimpin formal yang tugas dan kewajibannya lebih beroreintasi pada kehidupan duniawi (profane life). Munculnya “bupati kiai” akan dipandang sebagai “penyimpangan” dari koridor filosofi kehidupan orang Madura oleh karena secara cultural sudah tegas ditentukan antara bidang kehidupan yang menjadi ranah otoritas kiai (rato) dan ranah kekuasaan bupati (rato). Dalam ungkapan lain dengan jelas diharapkan agar kedua figure itu menempati posisi sesuai dengan otoritasnya (lakona lakone, kennengganna kennengnge). (Latif Wiyata : November 2005).

Ketika ruang politik dibuka pada jaman reformasi 1998, banyak tokoh ulama dan santri muda tampil dalam gelanggang politik. Bahkan diantara mereka banyak yang terpilih menjadi anggota legeslatif maupun di lembaga eksekutif. Saat pemilu 1999 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi kendaraan politik warga Nahdlatul Ulama (NU) mampu menguasai Sumenep. Dimana mampu mengantarkan 24 kader menjadi anggota legeslatif.

Dengan suara mayoritas itulah PKB juga mampu menghantarkan kader terbaiknya KH Abuya Busro Karim menjadi Ketua DPRD Sumenep. Sedangkan di lembaga eksekutif mampu menghantarkan KH. Ramdlan Siradj dan KH Abdul Muis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep. Selain itu KH. Tsabit Khazien menjadi anggota DPR RI dan KH. Taufiqurrahman menjadi anggota DPRD Jawa Timur.

Namun dalam perjalanannyan, kharisma politik kyai mulai memudar. Terbukti kekuatan PKB pada pemilu 2004 mengalami penurunan menjadi 20 kursi. Sedangkan pemilu 2009 anjlok 11 kursi. Hal ini menandakan kegagalan para tokoh tradisional ini dalam mengelola aspirasi politik umat. Terutama mengatasi persoalan-persoalan kebutuhan masyarakat. Baik masalah pembangunan daerah maupun mengatasi perbaikan perekonomian daerah dan pengentasan kemiskinan.

Posisi Kyai adalah figur teladan dan rujukan dalam penyelesaian masalah keagamaan. Kyai juga adalah panutan para santrinya dan masyarakat sekitar. Ini merupakan posisi strategis dan berperan besar pada pengembangan masyarakat. Bentuk tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama adalah acuan perilaku sehari-hari. Kemampuan pengayoman sangat ditentukan oleh pribadi kyai yang senantiasa memberikan teladan (mau’izah al-hasanah).

Sumenep direncanakan menggelar pilkada 14 Juni 2010. Mampukah kyai menunjukkan peran eksistensinya dalam pilkada ini nantinya? Mengingat kepercayaan publik mulai memudar kepada partai politik yang menjadi sandaran kyai. Berdasarkan hasil serap aspirasi PCNU Sumenep 10 Juni 2009 lalu. Muncul nama-nama kadidat dari kalangan kyai.

Diantaranya, KH. Ilyasi Siradj (mantan anggota DPR RI), KH. Busro Karim (Mantan Ketua DPC PKB/Mantan Ketua DPRD Sumenep) dan KH. Unais Ali Hisyam (Ketua DPC PKB Sumenep). Selanjutnya KH. Warist Ilyas (PP Annuqayah dan Ketua DPC PPP), KH Taufiqurrahman (Wakil Ketua Dewan Syuro PCNU Sumenep) KH. Abdullah Cholil (Ketua PCNU Sumenep).

Sementara dari kalangan muda tampil nama, Azasi Hasan (Ekonom/BNI Pusat) KH. Abdul Muiz (Mantan Wakil Bupati Sumenep), H. Hasan Basri (Wakil Ketua PCNU Sumenep), Hj. Dewi Kholifah (Muslimat), H. Sugiyanto (LPNU Sumenep) dan Husni Idris (Kalangan Muda NU).

Keinginan melakukan serap aspirasi ini tidak lepas dari keinginan menyatukan aspirasi warga NU. Karena kemungkinan besar terjadi polarisasi politik antar kyai. Mengingat pengalaman terjadinya pertarungan politik kyai pada pilkada 2005 lalu. Dimana lima pasangan kandidat, semuanya lahir dari kalangan NU. Diantaranya KH. Ramdlan Siradj dan Moh Dahlan (PPP-PPNUI), KH Busro Karim-Moch Romli (PKB) dan KH M. Afif Hasan-Malik Effendi (PAN, PDIP dan PKS).

Selain itu KH Abdul Muiz Ali Wafa-Siti Aisyah (Koalisi Rakyat Bersatu-gabungan partai gurem seperti PBR, PKPB, PPIB, Partai Pelopor, PSI dan PNI Marhaen) dan Abdul Madjid Tawil-KH Abdul Wakir Abdullah (Gokar dan PKPI). Kelima kandidat Bupati ini semuanya lahir dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Benturan antar komunitas kyai pada pilkada 2010 dipastikan semakin melebar. Mengingat kekuatan politik kyai hari ini, bermodalkan PKB (11 kursi), PPP (7 kursi) dan PKNU (4 kursi). Tampilnya sosok kyai dalam pilkada kedepan adalah sebuah keniscayaan. Konflik kepentingan antar kandidat akan merambah basis di bawah sebagai dinamisasi politik tradisional.

Mampukah Nadlatul Ulama Sumenep sebagai organisasi dan wadah para kyai dan ulama mampu menyatukan semua kekuatan. Baik yang akan tampil lewat kendaraan partai politik berbasis NU maupun bukan dari kalangan NU. Walaupun bisa saja kyai memilih partai politik yang berbasis nasionalis dan modernis. Peran ini sangat diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang. Mengingat telah terjadi pergerseran peran dari pribadi yang tercitrakan sebagai seorang ilmuwan. Kini berperan ganda sebagai ilmuwan agama dan sebagai politisi.

Dahulu kyai menjadi pengontrol kebijakan pemerintah bahkan oposan. Sekarang tindak-tanduknya seolah dikendalikan oleh pemerintah dengan alasan politis. Jika waktu itu pemerintah dan politisi meminta nasihat kepada kyai. Sekarang beramai-ramai kiai meminta petunjuk kepada pemerintah dan politisi. apalagi pada saat menjelang pilkada. Istilahnya mereka berselingkuh dengan penguasa dan calon penguasa (politisi) demi kekuasaan.

Saat ini umat menantikan kembali sosok kiai yang bersahaja nan arif bijaksana di tengah-tengah masyarakat. Terlebih saat umat dilanda berbagai kesulitan dan persoalan saat ini. Carut-marut dunia hukum, wahana pertarungan politik yang memanas dan himpitan kebutuhan ekonomi.

Sosok kiai diharapkan bukan sosok yang suka berselingkuh dengan penguasa dan penebar virus permusuhan (antar madzhab dan antar agama). Tetapi sosok penuh kebersahajaan, penebar kedamaian dan dihiasai sifat wara’ serta zuhud dalam segala tindakan. Figur tauladan ini dibutuhkan oleh masyarakat Sumenep untuk bangkit dari keterpurukan. Wallahu a’lam. (*)

DPR RI Gagas UU KEK Madura

Bangkalan - Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) XI (Madura) menggagas Undang-Undang (UU) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Madura Raya pascaoperasional tol jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

"Kami akan merumuskan suatu Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus untuk memajukan Pulau Madura pasca-Suramadu," kata Anggota Komisi IV DPR RI, Soepriyatno, saat reses di aula Pemkab Bangkalan, Selasa.

Ia menjelaskan gagasan pembentukan UU KEK tersebut bertujuan mendongkrak sektor perekonomian pada empat kabupaten yang ada di Pulau Madura setelah tol jembatan Suramadu beroperasi.

"Jika UU KEK ditetapkan maka Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) secara otomatis tidak akan berlaku lagi, sebab kedudukan UU KEK lebih tinggi dibandingkan BPWS," katanya.

Menurut dia, BPWS hanya merupakan Peraturan Presiden (Perpres), sedangkan KEK adalah Undang-Undang.

"Pemerintah pusat tidak ada alasan lagi untuk tidak mencabut BPWS setelah UU KEK ditetapkan," ucapnya.

Untuk menetapkan UU KEK, katanya, perlu adanya keterlibatan dari masyarakat dan empat Pemkab di Pulau Madura, kemudian usai isu tersebut berkembang, maka pihaknya akan merumuskan UU KEK.

"Ibarat main bola, empat kabupaten yang ada di Madura ini harus menendang bola tersebut untuk sampai pada gawang," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah pusat sebenarnya tidak perlu membentuk BPWS karena Pulau Madura sudah ada pemerintahan dan masyarakatnya. Berbeda dengan Batam, Batam perlu dibentuk sebuah otorita karena sebelumnya tidak ada pemerintahan.

Sementara itu, Bupati Bangkalan, Fuad Amin, mengatakan, pihaknya tidak menolak keberadaan BPWS, namun dirinya meminta BPWS supaya secara bersama-sama dalam membangun Bangkalan.

"Tapi kenyataannya, hingga saat ini, program BPWS untuk memajukan kawasan Suramadu belum jelas," katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) M. Said Abdullah.

Menurut dia, keberadaan BPWS justru menyimpang dari ide awal perencanaan strategis Suramadu. Keberadaan BPWS merampas sebagian kewenangan daerah dan bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Hanya saja, Said berbeda pendapat dalam penggunaan istilah dengan anggota DPR dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, yakni Zona Ekonomi Khusus Madura (ZEKM).

"Gagasan awal saya di DPR memang ZEKM, bukan BPWS sebagaimana saat ini," katanya.

Jika yang dibentuk adalah ZEKM, maka nantinya akan terjadi akselerasi insfrasruktur yang memungkinkan terjadinya relokasi industri dan masuknya investor mancanegara.

"Namun jika BPWS tidak seperti itu, tapi hanya menjaga investasi Suramadu agar cepat balik modal, itu kan aneh sekali," katanya.

Menurut dia, ZEKM akan menuntut percepatan sarana dan prasarana, seperti pelabuhan internasional, pembebasan lahan yang disiapkan untuk investor, serta dibebaskannya pajak ekspor impor sampai nol persen.

"Nantinya juga akan menaikkan produktifitas perekonomian masyarakat Madura. Hanya saja, dari sisi kepentingan Madura dengan ZEKM akan memaksa pemerintah pusat dan provinsi membangun sarana dan prasarana yang diperlukan," katanya.

Meski berbeda istilah, namun secara substantif para anggota DPR RI asal Madura setuju, jika di sekitar Suramadu dibentuk kawasan ekonomi khusus, bukan BPWS sebagaimana yang terjadi saat ini.

sumber: http://www.antarajatim.com/lihat/berita/23810/dpr-ri-gagas-uu-kek-madura)

Pemkab Pamekasan Ajukan Dana Islamic Center RP31,7 Miliar

Senin, 14 Des 2009

Pamekasan, - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengajukan bantuan dana sebesar Rp31,7 miliar untuk pembangunan lanjutan gedung Islamic Center kepada pemerintah pusat melalui anggota DPR RI asal Madura.

Menurut Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, pengajuan bantuan dana senilai Rp31,7 miliar tersebut untuk merampungkan pembangunan gedung Islamic Center, terutama terkait dengan penyediaan kelengkapan gedung.

"Meski pembangunan fisiknya sudah selesai, kelengkapan lain gadung Islamic Center yang merupakan gedung termegah di Madura ini belum ada," kata Bupati Kholilurrahman di hadapan enam anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) XI Madura dalam acara serap aspirasi di Pendopo Pemkab Pamekasan, Senin.

Menurut Bupati Kholilurrahman, rencana kebutuhan dana sebesar Rp31,7 miliar untuk pengadaan kelengkapan gedung seperti kursi, kelengkapan ruang pertemuan tersebut, karena anggaran yang tersedia di Pemkab Pamekasan sangat minim.

Untuk merampungkan pembangunan fisiknya saja, terang Bupati, Pemkab harus menabung selama lima tahun anggaran. Sedang di Pamekasan banyak kebutuhan pembangunan fisik lain yang juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

"Jika tidak ada partisipasi dari pemerintah pusat yang jelas kami tidak bisa secepatnya merampung gedung "Islamic Center" ini, karena penyelesaian fisiknya saja kami menghabiskan dana Rp32 miliar" kata Bupati Kholilurrahman.

Oleh sebab itu, melalui wakil rakyat asal Dapil XI Madura tersebut, Bupati Kholilurrahman meminta agar mereka bisa memperjuangkan kepentingan masing-masing Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang ada di empat kabupaten di Madura, termasuk kebutuhan Pemkab Pamekasan untuk melengkapi Islamic Center.

Selain mengajukan dana untuk kelengkapan pembangunan gedung Islamic Center, Kholil dalam kesempatan itu juga meminta kepada para anggota DPR RI ikut memperjuangkan peningkatan ekonomi masyarakat Madura, pasca pembangunan jembatan Suramadu.

Ketua rombongan DPR RI, asal Madura M.Said Abdullah menyatakan, semua anggota dewan sudah bersepakat akan memperjuangkan kepentingan masyarakat Madura, termasuk kepentingan pemerintah daerah di masing-masing kabupaten.

"Delapan anggota dewan yang berasala dari Dapil XI Madura semua sudah berkomitmen akan berjuang untuk kepentingan masyarakat Madura, dengan melepas baju partai," katanya.

Bahkan sambung Said, saat ini kedepalan anggota DPR RI tersebut sudah membentuk Kaukus Anggota DPR RI Madura dan telah memiliki sekretariat khusus di DPR.

"Terkait keinginan Pemkab Pamekasan ini kami bersama anggota dewan yang lain akan berupaya maksimal agar pemerintah bisa memperhatikan hal ini, sehingga Madura memiliki kebanggaan dengan adanya gedung Islamic Center itu," kata Said.

Enam anggota DPR RI yang melakukan serap aspirasi dengan Bupati, Muspidan dan jajaran instansi terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan, Senin itu masing-masing Ir Soepriyatno (Gerindra), Ir Abdul Aziz Suseno, MT (PKS), Drs. H. Ach Rubaie, SH, MH (PAN) dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam (PKB), H. Mochammad Mahfudh, SH, Msi (PPP) dan M.H. Said Abdullah (PDIP).

Menurut Said, rencana semula yang akan mengikuti serap aspirasi itu sebanyak delapan orang, namun dua diantara berhalangan hadir, yakni mantan Bupati Pamekasan Ach Syafii dan Achsanul Qosasi, keduanya dari Partai Demokrat.

Serap aspirasi di pendopo Pemkab Pamekasan Senin (14/12) itu merupakan rangkaian kegiatan reses anggota DPR RI asal Dapil XI di Madura. Sebelumnya mereka juga telah melakukan serap aspirasi dengan masyarakat dan Pemkab Sumenep.

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/23724/pemkab-pamekasan-ajukan-dana-islamic-center-rp317-miliar

Said Abdullah : Anggota Legeslatif Bukan Lagi Wakil Partai

Ruang Aspirasi Rakyat – Sumenep

MH. Said Abdullah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Dapil XI Madura menyatakan, bahwa seorang anggota legeslatif bukan lagi wakil partai. Melainkan, apabila terpilih malah hadir untuk mewakili kepentingan masyarakat umum.

Hal ini disampaikan Said Abdullah anggota I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangam saat melakukan pertemuan reses dengan masyarakat. Acara ini bertempat di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Minggu, 13 Des 09.

“Seorang anggota dewan atau legeslatif yang sudah terpilih bukan lagi wakil partai. Kita hadir disini sebagai wakil rakyat untuk masyarakat umum. Ini menjadi penting agar tidak ada keraguan dalam memperjuangkan nasib rakyat,” kata Said Abdullah dengan didampingi Muammar Kepala Desa dan KH. Nurasyim tokoh masyarakat Lenteng Timur

Menurutnya, stempel partai jangan selalu dipakai terus selama lima tahun. Partai hanyalah alat memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia mengatakan, stempel partai cukup lima tahun sekali saja dipakai. Ini menghidari kepentingan golongan dan pribadi apabila terpilih.

“Bisa saja saya dalam berjuang mementingkan kepentingan pribadi yang hanya mengutamakan keluarga, kerabat dan teman. Namun ini tidak ada artinya sama sekali pada ummat dan bangsa,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa, apabila ada anggota dewan dari PDIP Sumenep kurang melayani keinginan masyarakat diharapkan melapor kepada dirinya. “Jika ada anggota dewan PDIP Sumenep tidak mau menerima keluahan dari masyarakat. Laporkan saja kepada saya, Jangan hanya berjanji saat kampanye saja. Tetapi hari ini harus ada wujud nyata,” tegas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Pada petemuan tersebut Said Abdullah, memberikan bantuan dana cash untuk pembangunan masjid Al-Ihlas Lenteng. Selain itu juga dirinya memastikan memberikan bantuan penggemukan sapi senilai 70 Juta rupiah kepada masyarakat Lenteng Timur melalui Kepala Desa.

Selain itu sebagai tali asih, Pria kelahiran 22 Oktober 1963 ini juga memberikan bantuan bingkisan sembako sebanyak 250 orang. Bingkisan bergambar Said Abdullah itu berupa, beras, indomie, air mineral dan amplop berisi uang jalan.

“Kami sangat senang dengan kedatangan Bapak Said Abdullah, semoga bantuan yang telah diberikan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Atas nama masyarakat Lenteng Timur kami berterima kasih yang tak terhingga,” kata Muammar Kepala Desa Lenteng Timur disambut sorak dan tepuk tangan masyarakat yang hadir.

Sementara itu Dekky Purwanto, SH Sekretaris Komisi C DPRD Sumenep yang turut hadir menemani Said Abdullah, memastikan akan membatu sumur bor untuk Lenteng Timur. “Kami akan membantu membangun sumur bor untuk masyarakat Lenteng Timur, agar dipergunakan memenuhi keperluan air sehari-hari,” ujar Dekky yang juga Sekretaris DPC PDIP Sumenep ini.

Ikut hadir mengiringi Said Abdullah melakukan pertemuan diantaranya, Drs. Hunain Santoso yang juga Wakil Ketua DPRD Sumenep/Ketua DPC PDIP Sumenep dan Dekky Purwanto, SH yang juga Sekretaris PDIP Sumenep. Selanjutnya KH. Khairul Amin, SH yang juga anggota Dewan Kehormatan DPRD Sumenep dan Ir. Bambang Prayogi, MM yang juga Ketua Komisi B DPRD Sumenep.(*)

Reses Dapil XI Madura : DPR RI Menerima Banyak Keluhan Bupati Sampang

Ruang Aspirasi Rakyat - Sumenep

Noer Tjahja Bupati Sampang, Madura menyampaikan banyak keluhan kepada MH. Said Abdullah Ketua Rombongan Reses Kaukus DPR RI Dapil XI Madura. Dirinya mengeluhkan perihal pembangunan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), kurangnya sarana pelabuhan, pembangunan jembatan dan sarana publik lainnya.

“Kami memohon kepada DPR RI untuk disuarakan bahwa, BPWS jangan melakukan kegiatan apapun. Sebelum peraturan presiden tentang BPWS belum di revisi,” kata Noer Tjahja Bupati Sampang kepada DPR RI. Mantan pegawai perbankan ini menyampaikan permintaan itu saat pertemuan audensi anggota DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Sampang, Minggu 14 Des 09.

Sebelumnya Bupati yang diusung lewat PKB ini masih menilai positif thingking dengan keadaan yang ada. Ia menyatakan, karena waktu itu masih pilpres, puasa dan musim haji. Atas semua itu dirinya siap menunggi kabar bagaimana penerapan pembangunan paska jembatan suramadu kedepan. “Saya capek meminta investor masuk, namun karena aturan dan payung hukumnya belum jelas sehingga investor malas untuk masuk,” Keluhnya.

Pihaknya juga meminta tolong kepada DPR RI agar 4 Bupati di Madura dan 1 Walikota di Surabaya dimasukkan sebagai dewan pengarah. Menurutnya, kalau aturan BPWS diterapkan nantinya. Maka Bupati empat kepala daerah di Madura turun pangkat jadi kalebun (red-Kepala Desa). Mengingat ijin semuanya akan dikelola oleh BPWS.

Bupati juga mengeluhkan minimnya sarana pelabuhan. Belum ada pelabuhan yang cukup jos atau layak. Padahal secara geografis Sampang di tengah-tengah. Katanya, Sampang dekat dengan pantura dan dekat dengan minyak. Sudah ada 114 titik temuan minyak di Madura, 16 titik diantaranya sudah dieksplorasi dan diekspolitasi. Sisanya ada di pamekasan dan Sumenep.

“Kami punya obesesi dan ngotot memiliki pelabuhan besar di taddan beroperasi. karena suramadu sudah terbentang. Ini sangat mempengaruhi Jawa Timur dan menunjang perekomomian Nasional. Space terbentang luas dan starting poinnya ada di Sampang untuk maju kedepan,” jelas Noer Tjahja bahwa sudah ada tambahan bantuan pembangunan di taddan 15 Milliar dari dana stimulus, untuk menopang pembangunan.

Selain itu rombongan DPR RI menerima keluahan belum terlaksananya pembangunan jembatan Srepang (Sreseh-Pangarengan). Panjang jembatan 300 meter putus dan akan menghemat 3000 km. Selanjutnya pembangunan Stadion di Sampang yang cukup representatif. Kami juga minta dukungan DPR RI dan sudah memohon dukungan Menpora.

Said Abdullah anggota Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan, kalau DPR RI memiliki sedikit kekuasaan dan akan dimaksimalkan sampai 2014. Ia siap menerima jika ada masukan dan usulan program. “Sudah kita siapkan sekretariat bersama dengan memberdayakan staf ahli. Dijamin kami perjuangkan sampai selesai. Silahkan kirimkan jika masukan dan usulan,” terangnya.

Sementara itu Said Abdullah menerima keluhan ini menjawab bahwa, memang ada stimulus trilliunan di pusat. “Kami delapan anggota DPR RI mempunyai anggaran 60 Milliar, yang akan kita berikan kepada madura. Nanti kita diatur saja untuk empat kabupaten di Madura,” jawabnya untuk dipergunakan pembangunan di Sampang.

Perihal BPWS, Said Abdullah mengutarakan bahwa, rombongan DPR RI akan bertemu Gubenur. Ia berjanji akan bersama rombongan, akan memperjuangkan di komisi DPR RI. Jangan sampai BPWS full otoritas. “Agar ini tidak menjadi ganjalan kita semua,” terangnya.

Sementara itu Muhammad Mahfudh anggota DPR RI mengatakan bahwa, Sampang adalah daerah industri garam. Pihaknya lewat Menteri Perindustrian akan membantu pengembangan industri sebanyak 2000 hektar. “Mohon program ini diterima oleh Pemerintah Sampang dan didukung agar berjalan maksimal,” ujar kader PPP Sampang ini. (*)

Reses DPR RI Dapil XI : Kaukus DPR RI Dapil Madura Buka Layanan Sekber

Reses DPR RI Dapil XI :
Kaukus DPR RI Dapil Madura Buka Layanan Sekber

Ruang Aspirasi Rakyat – Pamekasan

Sebanyak delapan anggota DPR RI Dapil XI Madura yang tergabung dalam Kaukus DPR RI menyatakan membuka layanan sekretariat bersama (Sekber). Bentuk layanan bersama ini untuk menampung usulan-usalan program dan masukan dari masyarakat Madura maupun pemerintah di empat kabupaten.

Peryataan ini disampaikan MH. Said Abdullah, Ketua Rombongan Kaukus DPR RI Dapil XI Madura, saat sambutan pada pertemuan reses dengan Bupati Pamekasan di Pendopo Agung Pamekasan, Minggu, 14 Des 09.

“Kami memiliki komitmen untuk memikirkan masyarakat Madura, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan pembangunan. Sekber ini adalah layanan hotline untuk menerima usulan, masukan dan pengaduan dari masyarakat.,” kata Said Abdullah anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurut anggota Komisi VII ini mengatakan bahwa, sekretariat bersama Kaukus DPR RI ini merupakan wadah ruang aspirasi rakyat agar terlayani dengan cepat dan tepat. Kaukus tidak menginginkan adanya kendala dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat madura.

“Secara fungsional kami memilih staf ahli yang akan mewakili kami jika kebetulan berhalaangan. Setiap pejabat dan tokoh masyarakat yang akan mengajukan program akan kami terima dengan tangan terbuka,” jelasnya.

Sementara KH. Kholilul Rahman Bupati Pamekasan menyambut baik adanya layanan sekretariat bersama ini. Ia mengatakan, banyak usulan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui dukungan DPR RI. Diantaranya, pembangunan jalan lingkar barat, Gedung Islamic Center, perbaikan dan pelebaran jalan nasional, pengembangan kargo dan pelabuhan rakyat.

Selain itu perlunya peningkatan insentif untuk guru dan tenaga didik pondok pesantren, pembangunan SMK dan balai latihan kerja, pengembangan sarana pariwisata dan industri kreatif. Selanjutnya peningkatan layanan kesehatan dengan pembangunan Puskesmas Plus di berbagai kecamatan dan peningkatan perkonomian, kesejahteran masyarakat.

“Ini semua membutuhkan perjuangan dan dukungan DPR RI untuk membantu pembangunan. Semoga di tahun 2010 ada dana stimulus dan dana lainnya yang bisa disalurkan dan dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan,” ujar Mantak Ketua PC NU Kabupaten Pamekasan ini.

Hadir mendampingi Bupati Pamekasan untuk menyambut anggota DPR RI, diantaranya Wakil Bupati, Sekdakab dan Muspida Kabupaten Pamekasan. Sedangkan dari Kaukus DPR RI diantaranya, Ir Soepriyatno (Gerindra), Ir Abdul Aziz Suseno, MT (PKS), Drs. H. Ach Rubaie, SH, MH (PAN), KH. dan Muh. Unais Ali Hisyam (PKB). Selanjutnya H. Mochammad Mahfudh, SH, Msi (PPP) dan M.H. Said Abdullah (PDIP).

Acara tersebut juga sempat diadakan dialog antara anggota DPR RI dengan peserta yang hadir. Dimana hadir para SKPD-SKPD di jajaran Pemkab Pamekasan. Salah stu perserta ada yang menanyakan bahwa, kemampuan PAD secara bertahap terus mengalami penurunan. Sedangkan kenaikan penerimaan DAU tidak berimbang dengan pengeluaran kenaikan gaji pegawai.

Said Abdullah menanggapi pertanyaan ini menjawab, pertanyaan ini bukan hanya menimpa Kabupaten Pamekasan semata. Namun juga menimpa kabupaten lainnya di seluruh Indonesia. “Kami akan melakukan terobosan bagaimana mencari jalan yang terbaik, agar DAU di empat kabupaten Madura meningkat,” terang pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.(*)

Reses DPR RI XI : DPR RI Siap Jadi Calo-nya Masyarakat Madura.

Ruang Aspirasi Rakyat - Sumenep

MH. Said Abdullah Ketua Rombongan Reses DPR RI Dapil XI Madura dihadapan Bupati Sumenp KH. Ramdlam Siradj, SE MM mengatakan siap menjadi calo-nya masyarakat Madura. Dalam artian siap menjembatani kepentingan masyarakat Madura secara utuh.

Hal ini disampaikan Said Abdullah anggota Fraksi PDI Perjuangan ketika melakukan audensi dengan Bupati Sumenep. Bupati hadir dengan didampingi jajarannya, baik Asisten maupun SKPD-SKPD se-Kabupaten Sumenep dan hadir juga mendampi rumah Hunain Santoso, SH Wakil Ketua DPRD Sumenep.

“Kami ingin menjadi calonya rakyat Madura dengan terus bekerjasama secara intensif dengan semua Kabupaten di Madura. Kami ini calo-nya rakyat dan kami tidak ingin jadi calo-nya proyek. Banyak hal yang bisa kami perjuangkan di DPR RI,” ujar Said disambut tawa canda peserta audensi yang hadir.

Menurutnya, Ketua Rombongan DPR RI Dapil XI Madura sebenarnya adalah Bapak Achsanul Qosasi, namun karena berhalangan hadir sementara diwakili dirinya. Dirinya juga mengatakan bahwa, kami bersepakat untuk membentuk Kaukus DPR RI Dapil XI Madura.

“Niat kami delapan anggota DPR RI akan bersama memperjuagkan Madura sepenuhnya, karena sebelumnya anggota DPR RI yang lama tidak bersama sama kalau turun ke kabupaten-kabupaten,” jelas pria kelahiran Sumenep 22 Oktiber 1963 ini.

Said Abdullah juga menegaskan, bahwa semua delapan anggota DPR RI Dapil XI Madura komit terhadap semua persoalan, Pada satu titik kami akan duduk bersama menyelesaikan berbagai persoalan di Madura.

Kata legislator incumbent ini mengatakan, kaukus Madura merrupakan satu-satunya yang sudah terbentuk dan punya sekretariat bersama, Apabila ada kepala dinas ingin ketemu DPR RI bisa berhubungan dengan staf ahlinya dewan kalau berhalangan.

Saat audensi Said Abdullah diberikan kesempatan memperkenalkan diri enam anggota dari DPR RI Dapil XI Madura. Hadir diantaranya, Ir Soepriyatno (Gerindra), Ir Abdul Aziz Suseno, MT (PKS), Drs. H. Ach Rubaie, SH, MH (PAN) dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam (PKB). Selanjutnya H. Mochammad Mahfudh, SH, Msi (PPP) dan M.H. Said Abdullah (PDIP),

Sementara berhalangan hadir Drs. H. Acmad Syafi'i M.Si (Partai Demokrat) dan Achsanul Qosasi (Partai Demokrat). Ahmad Syafi’I tidak bisa hadir karena ada kunjungan kerja ke Kalimantan dan Achsanul Qosasi berhalangan hadir, karane ada keperluan Rapat Pleno Angket Kasus Century.

Said Abdullah yang juga anggota Komisi VIII ini memperkenalkan satu-satu anggota DPR RI Dapil XI kepada Bupati dan jajarannya. “Pada februari akan ada stimulus pembanguna infrastruktur. Sedangkan ada Bapak Achsanul Qosasi Wakil Ketua Komisi XI. Sehingga ketika dalam kebijakan mempunyai peran maksimal

Sementara untuk Komisi V bidang Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan dijabat oleh Supriyatno. Sedangkan urusan Komisi VI yang menangani BUMN, Listrik dan Energi adalah KH. Unais Ali Hisyam dan H. Mochammad Mahfudh.

Selanjutnya untuk Komisi IX urusan kesehatan dan tenaga kerja ditangani oleh Abdul Azis Suseno. Untuk Achmad Rubai Komisi III menangani masalah hukum, perundang-undangan dan pemerintahan. Dan terakhir adalah Said Abdullah anggota Komisi VIII menangani urusan agama. “Untuk diri saya menangani urusan dari haram jaddah sampai sajadah,” kata Said dengan nada bercanda.

Ditambahkan olehnya, DPR RI Dapil XI Madura, tidak terkotak-kotak atas nama golongan kepentingan partai. Kami hadir untuk mewakil masyarakat secara umum tanpa terkecuali,” tandasnya pria yang dekat dengan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri ini.(*)

Reses DPR RI Dapil XI : Kunjungi Pelosok Desa, Said Abullah Berikan Bantuan

Ruang Aspirasi Rakyat – Sumenep

Dengan perjalanan selama satu jam lebih dari pusat kota Kabupaten Sumenep menuju daerah pelosok di Desa Juruan Laok Kecamatan Batu Putih. MH. Said Abdullah anggota DPR RI Dapil XI Madura menyempatkan hadir ke daerah tandus dan bebatuan ini. Dimana daerah tersebut sering kesulitan air dan belum terjangkau listrik sama sekali.

Said Abdullah mengunjungi daerah minus tersebut dalam rangkan melakukan bakti sosial dan memberikan bantuan kepada pondok pesantren. Saat perjalan menuju pintu masuk Desa Juruan Laok ada hal menarik yang membuat sang legislator PDI Perjuangan ini terharu. Dimana dirinya di sambut konvoi sekitar 50 kendaraan bermotor menuju lokasi acara.

“Saya sangat bangga atas sambutan masyarakat Desa Juruan Laok ini, masyarakat-nya sangat ramah dan perhatian dalam menyambut tamu,” Kata Said Abdullah saat memberikan sambutan pada acara Bakti Sosial dan pemberian bantuan kepada ponpes Darussalam, Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep, Minggu, 13 Des 09.

Kader progressif PDI Perjuangan ini sengaja hadir untuk yang kedua kalinya setelah Pemilihan Legeslatif. Pada acara sosial itu, Said Abdullah memberikan bantuan bingkisan tali asih berupa beras, indomie, air mineral bergambar dirinya dan amplop berisi uang jalan.

“Bantuan ini kami berikan sebagai wujud kepedulian kami kepada masyarakat di Batu Putih. Dimana ini bisa dilakukan oleh setiap anggota legislatif, baik DPR RI, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten,. Hari ini kita bukan wakil partai tetapi menjadi wakil rakyat,” terang anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Selain memberikan bantuan bingkisan, Said Abdullah juga memberikan bantuan operasional 1,5 juta setiap bulan selama dua tahun untuk Ponpes Darussalam. Dana bantuan tersebut akan dipergunakan untuk operasional sekolah dan membiayai gaji guru di Madrasah Diniyah Al-Ihsan pimpinan Ust. Mohammad Hayat.

“Saya dengan sepenuh hati akan membantu ponpes disini selama 2 tahun dengan tiap bulannya sebanyak 1,5 Juta. Dana ini bisa di minta kepada Mas Hartono wakil saya di Kecamatan Batu Putih,” katanya sambil menunjuk Hartono wartawan online yang juga kelahiran Batu Putih.

Pada penyerahan dana awal, Said Abdullah secara simbolis memberikan bantuan bulan pertama kepada Kiai Alimi Pimpinan Ponpes. “Kami sangat berterima kasih kepada pak Said Abdullah, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah SWT,” ujar Kiai Alimi menyambut gembira dengan diiringi tepuk tangan masyarakat yang hadir.

Selanjutnya Said Abdullah pada acara tersebut juga memperkenalkan beberapa anggota DPRD Kabupaten dari Fraksi PDIP Perjuangan Sumenep. Sama dengan satu hari sebelumnya, saat melakukan reses di Kecamatan Kota dan Kecamatan Batuan Sumenep. Hadir menemani dirinya, Drs. Hunain Santoso yang juga Ketua Fraksi FPDIP/Ketua DPC PDIP Sumenep dan Dekky Purwanto, SH yang juga Sekretaris PDIP Sumenep. Selanjutnya KH. Khairul Amin, SH yang juga anggota Dewan Kehormatan DPRD Sumenep dan Ir. Bambang Prayogi, MM yang juga Ketua Komisi B DPRD Sumenep.

Sementara salah satu anggota DPRD Sumenep Ir. Bambang Prayogi, MM juga menyatakan akan membantu masyarakat di Desa Juruan Kecamatan Batu Putih Sumenep. Dimana dirinya akan mengajukan kepada Pemkab Sumenep untuk membantu listrik dengan sebesar 5 Kva dengan kekuatan 5 ribu Watt.

“Kami akan memperjuangkan agar listrik di Desa ini bisa dialiri. Mungkin tidak terlalu besar namun cukup membantu ponpes dan masyarakat sekitarnya,” janji Wakil Ketua DPC PDIP Sumenep ini kepada masyarakat yang hadir.

Anggota DPR RI: BPWS Menyimpang dari Strategi Suramadu

Sabtu, 12 Des 2009

Pamekasan - Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) XI Madura M. Said Abdullah menilai pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) menyimpang dari ide awal perencanaan starategis Suramadu.

"Saya tidak seuju dengan istilah BPWS karena keberadaan BPWS merampas sebagian kewenangan daerah dan melenceng dari ide awal pembangunan Suramadu," kata Said Abdullah menyikapi perkembangan badan tersebut melalui surat elektronik kepada ANTARA, Sabtu.

Selain itu, sambung Said, ketentuan sebagiamana yang tercantun dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2008 tersebut juga betentangan dengan semangat otonomi daerah.

Seharusnya, kata kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, dengan diresmikannya jembatan Suramadu Pemerintah Pusat menjadikan Madura sebagai Zona Ekonomi Khusus Madura (ZEKM).

"Gagasan awal saya di DPR memang ZEKM bukan BPWS sebagaimana saat ini," katanya.

Jika yang dibentuk adalah ZEKM, sambung Said, maka akan terjadi nanti adalah akselerasi insfrasruktur yang memungkinkan terjadinya relokasi industri dan masuknya investor manca negara.

"Namun jika BPWS tidak seperti itu, tapi hanya menjaga investasi Suramadu agar cepat balik modal, itu kan aneh sekali," kata Said.

Menurut Said Abdullah, ZEKM itu nantinya akan menuntut percepatan sarana dan prasarana, seperti pelabuhan internasional, pembebasan lahan yang disiapkan untuk investor. Serta dibebaskannya pajak ekspor impor sampai nol persen.

Nantinya, lanjut dia, juga akan menaikkan produktifitas perekonomian masyarakat Madura. Hanya saja, dari sisi kepentingan Madura dengan ZEKM akan memaksa pemerintah Pusat dan Propinsi membangun sarana dan prasarana yg diperlukan.

"Namun investor akan masuk dengan cepat ke Madura dengan pertimbangan biaya produksi akan lebih efisien," katanya.

Karena BPWS sudah terlanjut dibentuk, maka Said menyarankan agar poin-poin yang bertentangan dengan apa yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut hendaknya direvisi, sehingga tidak menimbulkan persoalan yang berkepanjangan.

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/23617/delapan-anggota-dpr-ri-reses-ke-madura

Anggota DPR Minta Mahasiswa Madura Sumbang Saran

Sabtu, 12 Des 2009

Sumenep - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI (Madura), minta kalangan mahasiswa ikut memberikan saran dan sumbangan pemikiran terkait tugas yang diembannya sebagai wakil rakyat.

Hal itu diungkapkan tiga anggota DPR RI Ahsanul Qosasi, M.H. Said Abdullah, dan Abdul Aziz Suseno, dalam kegiatan silaturrahmi dengan mahasiswa perwakilan dari perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa se-Madura, di Suemnep, Sabtu.

"Kami sepakat untuk terbuka selama di DPR RI. Silakan sampaikan saran dan sumbangan pemikiran yang terkait tugas kami sebagai wakil rakyat, baik secara langsung melalui tatap muka maupun pesan menggunakan fasilitas telepon genggam," kata Ahsanul Qosasi di Sumenep.

Secara kelembagaan, kata dia, pihaknya siap memperjuangkan terwujudnya kegiatan atau program yang benar-benar dibutuhkan warga Madura.

"Setelah jembatan nasional Surabaya-Madura (Suramadu) beroperasi, jangan sampai yang terjadi hanya membangun Madura. Kami akan kawal untuk memastikan yang terjadi adalah memberdayakan dan membangun warga di Madura, sehingga warga Madura lebih sejahtera pada masa mendatang," kata Qosasi yang anggota DPR RI dari Partai Demokrat.

Sementara sejumlah mahasiswa meminta anggota DPR RI lebih banyak turun ke bawah untuk mendengar aspirasi dari masyarakat.

"Kami berharap keberadaan delapan anggota DPR RI dari Madura benar-benar bermanfaat bagi warga Madura. Caranya, pastikan dan kawal setiap program nasional yang dilaksanakan di Madura benar-benar dibutuhkan oleh warga Madura," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep, Sutomo.

"Jujur saja, kami hanya mengkhawatirkan warga Madura akan menjadi penonton, pascaoperasi jembatan Suramadu. Tolong, ini juga dipikirkan oleh anggota DPR RI dari Madura," kata Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumenep, Wiyanto Kawirian menambahkan.

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/23629/anggota-dpr-minta-mahasiswa-madura-sumbang-saran

Anggota DPR RI dan Mahasiwa Siap Kawal Pembangunan Madura

Sumenep - Ruang Aspirasi Rakyat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil XI Madura dan Mahasiswa Se-Madura menyatakan siap mengawal pembangunan Madura. Dimana nantinya akan ada kerjasama sinergis dalam mengawal pembangunan Madura. Dimana mahasiswa pada reses berikutnya akan terlibat dalam mengawasi dan melaksanakan pembangunan.

Hal ini disampaikan MH, Said Abdullah anggota DPR RI Dapil XI Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) saat bertemu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Madura di Garuda Hotel Sumenep, Sabtu, 12 Des 09. “Kami akan melibatkan mahasiswa Se-Madura dalam mengawal pembanguan Madura kedepan. Peran Pemuda dan Mahasiswa sangat penting dalam mensinergiskan program-program pembangunan Madura,” ujarnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, kita selalu bicara belum siap mengahadapi pembanguan suramadu dan akan ada pergesaran nilai. Padahal pergerseran itu pasti ada, namun karakter jiwa nya yang harus diperkuat. “Kita jangan selalu menyatakan tidak siap, kita harus menyatakan siap. Jangan sampai ini masuk di luar alam sadar kita,” terang Said Abdullah.

Menurutnya, Madura sudah cukup kuat, namun kita dalam pembagian kue jangan sampai kita ketinggallan, Bahwa BPWS meninggalkan kita dan tidak melibatkan kita, tidak menjadi masalah utama. Ia mengatakan, yang terpenting masyarakat Madura harus mengawasi dan mengawal melaksaksanaan pembangunan Madura kedepan.

Selanjutnya Said mengatakan, bahwa kita gunakan cara-cara madura yang beradap dalam menyikapi pembanguan Madura. Reses bagian dari keinginan atas respon masyarakat. “Kita ingin memberdayakan pemuda madura dan kita juga berharap pertemuan awal ini sebagai bentuk mencari format. Sedangkan pada reses kedua nantinya kita lanjuti untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan gerakan-gerakan,” jelas anggota DPR RI yang terpilih untuk yang kedua kalinya.

Sementara Achsanul Qosasi anggota DPR RI yang juga hadir pada pada acara pertemuan dengan BEM Se- Madura mengatakan, setalah kami terpilih menjadi legeslatif kami tidak hanya mewakili partai. Tetapi juga mewakili masyarakat madura secara umum.

“Kami akan membentuk Kaukus DPR RI Dapil Madura, termasuk Stafnya DPR RI juga membuat sekeretariat bersama. Ini dalam rangka memperkuat tujuan memperjuangkan keinginan masyarakat Madura,” Kata putra kelahiran Sumenep ini.

Menurutnya, kaukus ini dari 8 orang anggota DPR RI bergiliran dan bergantian menjadi koordiantor selama 6 bulan, pada reses berikutnya akan berganti, bisa Bapak Said Abdullah dan lainnya.

Hadir dalam acara pertemuan dengan reses dan pertemuan dengan BEM Se-Madura hanya tiga orang. Achsanul Qosasi (Partai Demokrat), MH. Said Abdullah (PDIP) dan A Ir Abdul Aziz Suseno, MT (PKS). Sedangkan lainnya berhalangan karena ada kunjungan kerja kedewanan.(rud)

Reses DPR RI Dapil XI : Said Abdullah Bantu Pendidikan Ponpes dan Operasional Desa

Ruang Aspirasi Rakyat – Sumenep

MH. Said Abdullah anggota legeslatif Fraksi PDI Perjuangan pada Reses I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi (DPR-RI) Dapil XI Madura, memberikan bantuan pendidikan dan operasional desa. Bentuk batuan pribadi ini berupa pembebasan biaya SPP selama satu tahun, kepada Ponpes Darul Istiqomah dan bantuan dana kas opersional untuk Desa Batuan Kecamatan Batuan Sumenep.

Sebanyak 70 siswa pelajar Madrasah Diniyah Desa Batuan mendapatkan bantuan SPP gratis selama satu tahun. Sedangkan untuk masyarakat Desa Batuan Kecamatan Batuan, Sumenep mendapatkan bantuan dana operasional kas desa.

“Saya dengan niat ikhlas akan membantu SPP 70 siswa pelajar Ponpes Darul Istiqomah selama setahun. Sedangkan untuk masyarakat Desa Batuan saya Bantu dana operasional kas desa,” ujar Said Abdullah di sambut tepuk tangan dan sorak peserta pertemuan yang hadir di Desa Batuan Kecamatan Batuan Sumenep, Sabtu 12 Des 09.

Menurutnya, Bantuan ini merupakan wujud kepedulian sosial kepada masyarakat. Mengingat pendidikan merupakan bagian terpenting dalam membangun generasi bangsa kedepan yang lebih baik. Sedangkan untuk bantuan dana untuk operasional kas desa dapat digunakan dalam membangun dan memberdayakan desa.

“Bantuan ini tidak terlalu banyak, namun cukup sebagai awal memberdayakan pendidikan ponpes dan untuk kas desa bisa digunakan membersihkan kampong, tambahan pembangunan jalan maupun memperbaiki balai desa,” ujar pria kelahiran Sumenep ini.

Sementara itu merasa mendapatkan bantuan Kiai Sarbini Pimpinan Ponpes Darul Istiqomah mengucapkan banyak terima kasih legislator incumben ini. “Bantuan SPP dari Bapak Said Abdullah akan kami gunakan untuk peningkatan mutu pendidikan ponpes kami. Amanah ini akan kami sampaikan kepada wali murid nantinya,” ucapnya dengan rasa haru.

Sedangkan Kepala Desa Batuan yang menerima langsung bantuan dana operasional kas desa juga menyambut gembira atas bantuan Said Abdullah. “Dana ini akan kami pergunakan untuk membangun gapura pintu gerbang Balai Desa Batuan. Agar masyarakat desa mengingat kalau ini bantuan dari keikhlasan Bapak Said Abdullah,” katanya dengan nada gembira.

Setelah acara pemberian bantuan dana kas operasional desa, Said Abdullah juga memberikan bantuan bingkisan. Bingkisan itu berupa beras, indomie, air mineral dan uang jalan kepada 250 warga Desa Batuan Kecamatan Kota Sumenep.

Said Abdullah dalam acara penyerahan bantuan tersebut juga ditemani beberapa anggota DPRD Sumenep dari PDI Perjuagan. Hadir diantaranya, Drs. Hunain Santoso yang juga Ketua Fraksi FPDIP/Ketua DPC PDIP Sumenep dan Dekky Purwanto, SH yang juga Sekretaris PDIP Sumenep. Selanjutnya KH. Khairul Amin, SH yang juga anggota Dewan Kehormatan DPRD Sumenep dan Ir. Bambang Prayogi, MM yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep. (*)

Legislator Incumben Madura, Gelar Bakti Sosial

Ruang Aspirasi Rakyat – Sumenep

MH. Said Abdullah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil XI Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) menggelar kegiiatan Bakti Sosial. Acara ini dipusatkan di dua titik Desa Pandian Kecamatan Kota dan Desa Batuan Kecamatan Batuan Sumenep.

“Agenda kegiatan ini tidak lain dalam rangka kepedulian sosial dan lebih mendekatkan diri pada masyarakat bawah atau wong cilik.” Kata Said Abdullah saat menyampaikan sambutannya pada acara Bakti Sosial di Desa Pamdian Kecamatan Kota Sumenp, Sabtu, 12 Des 09.

Bakti Sosial ini dihadiri 250 orang dengan mengundang masyarakat konstituen dan masyarakat bawah. Dimana setiap undangan yang hadir diberi kupon. Setelah itu kupon ditukar dengan bingkisan bergambar Said Abdullah berupa aqua, beras, indomie dan amplop uang jalan. Tampak masyarakat antusias untuk antre ketika Said memberikan bingkisan secara simbolis.

“Kami setiap anggota legeslatif diperintahkan Undang-Undang untuk melakukan reses dan menjaring aspirasi masyarakat. Dana yang diberikan kepada kami senilai 50 juta kita terima dan kita pergunakan untuk kegiatan reses untuk diberikan kepada masyarakat kembali,” terang Anggota Komisi VIII ini.

Pria kelahiran 22 Oktober 1963 ini menjelaskan, bahwa kegiatan Bakti Sosial ini bagian dari rangkaian reses pertama anggota DPR RI dalam menerima, menyerap dan menampung setiap aspirasi masyarakat. “Ini program dari rakyat untuk rakyat,” lugas Said dihadapan peserta yang hadir.

Selain Bakti Sosial, Said Abdullah yang juga satu-satunya anggota DPR RI incumbent ini mengatakan bahwa, esok harinya pada 13 Desember 2009 Pukul 10.00 WIB akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan kostituen di Kecamatan Lenteng Sumenep dan Pukul 12.00 WIB di Kecamatan Batu Putih Sumenep.

Sedangkan pada 14 Desember 2009 Said Abdullah akan meresmikan program pemberdayaan masyarakat lewat kerja sama pemeliharan sapi. Acara ini dipusatkan di Kecamatan Talango dengan 10 sapi dan Kecamatan Batuan 7 sapi. Selanjutnya di Kecamatan Dasuk 5 sapi, Kecamatan Ambunten 5 sapi dan Kecamatan Batuputih 5 ekor sapi.(*)

Pemerintah Propinsi Didesak Siapkan Pelayanan Pajak IT Online Nizar Zahro : Perlu Transparansi Penarikan Instrumen Pajak

Surabaya – Ruang Aspirasi Rakyat

Pemerintah Propinsi Jawa Timur didesak segera menyiapakan pelayanan pajak dengan berbasis Informasi Tehnologi (IT) secara online. Dimana pencatatan dan pelaporan PKB dan BBNKB secara real time pajak dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan anggota DPRD Jatim.

Desakan ini disampaikan Nizar Zahro, SH Anggota Komisi A DPRD Jatim dalam keterangan realesenya di Café Rakyat DPRD Jatim, Jum’at, 11 Des 09. “Ini perlu dipikirkan agar ada sarana berbasis IT dapat melakukan pencatatan dan pelaporan secara real time. Mengingat DPRD merupakan intitusi perwakilan rakyat, sehingga perlu mengetahui tahap awal sarana pelaporan real time atas hasil kutipan PKB dan BBNKB. Harapannya ini bisa diakses langsung oleh kalangan legislatif,” katanya.

Mantan Kepala Desa di Bangkalan ini mengatakan bahwa, besarnya kontribusi pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), maupun biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada kontruksi APBD Jawa Timur perlu mendapatkan pengawasan. Baik itu masyarakat dan terutama anggota legeslatif.

Bisa dibayangkan menurutnya, target PAD dari sektor pajak yang dipatok Pemprov Jatim untuk 2009 sebesar Rp3,27 triliun, dari nilai itu sekitar Rp2,4 triliun atau 73,39% merupakan kontribusi dari hasil pungutan PKB dan BBNKB. Bila itu ditambah hasil collecting atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang besarnya Rp750 miliar. Maka kontribusi hasil pajak atas kendaraan bermotor pada komposisi PAD Jatim bisa mencapai 96,33%.

Nizar Zahro yang juga Anggota Panitia Anggaran DPRD Jatim ini mendesak Pemprop Jatim untuk semakin transparan dalam proses penarikan instrumen pajak. Terutama PKB dan BBNKB di Jatim. Ia menerangkan proses transparansi tidak hanya diperuntukkan pada proses pengurusan pembayaran bagi masyarakat. Tetapi hasil penerimaaan pajak setiap harinya.

“Kalau untuk proses dan prosedur pengurusan serta pembayaran PKB dan BBNKB memang sudah transparan. Baik pada sisi standar operation prosedur (SOP) maupun kepastian durasi waktu pengurusan. Namun perlu juga ditingkatkan pada sisi proses pelaporan, ini yang kini mesti diupayakan Pemprov Jatim,” kata Nizar kepada Ruang Aspirasi Rakyat.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan XI atau Madura itu bahkan mengingatkkan agar Pemprov Jatim bisa memberikan informasi pelaporan hasil pemungutan PKB dan BBNKB secara terbuka kepada masyarakat. “Ini didasari karena besarnya hasil kontribusi PAD darisisi PKB dan BBNKB. Maka selayaknya-lah masyarakat tahu atas hasil layanan yang nantinya akan kembali kepada masyarakat itu” terang Nizar yang juga Sekretaris Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi DPRD Jatim ini.

Ditambahkan Nizar, proses pelaporan secara real time yang bisa diakses secara harian dan secara on line bagi kalangan legislatif Jatim itu akan berdampak posistif pada banyak hal. Setidaknya kalangan dewan dapat mengestimasi hasil PAD dari setoran PKB dan BBNKB. Sehingga dapat digunakan untuk bahan proses penyusunan RAPBD termasuk PAK APBD. Selain itu jika terjadi proses penurunan pada masa atau bulan tertentu akan segera dicarikan pemecahan solusinya.

Dirinya yakin, bila sarana IT pelaporan untuk PKB dan BBNKB di Jatim itu dapat segera terwujud sehingga bisa diakses DPRD Jatim maka dipastikan akan memacu kalangan instansi pemungut pajak semakin giat. “Bila proses semakin terbuka dan transparan maka akan memicu kenaikan kinerja. Saya yakin dalam dua tahun setoran PKB dan BBNKB bisa meningkat dua kali lipat,” kata Nizar dengan lugas.

Bila mengacu atas regulasi UU 32/2004 tentang otonomi maupun UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan maka ada suatu yang sangat mendasar terkait proses penyususan anggaran serta pelaporannya dimana diketahui APBD disusun berbasis kinerja sehingga dituntut pelaporan ke publik secara transparan.

Nizar mengatakan, hingga kini memang belum banyak Pemda melakukan pelaporan neraca keuangannya secara transparan ke publik. Dengan dimulainya sarana IT secara online bagi pelaporan harian PKB dan BBNKB di Jatim, tentunya bisa memacu Pemprop untuk semakin terbuka. “Ini sebenarnya mudah, hanya tergantung good will aja dari elit Pemprop Jatim saja. Toh, di Kabupaten Karanganyar proses pelaporan seperti ini telah dilakukan secara terbuka,” ungkapnya.

Dari data yang dapat dihimpun, jumlah kendaraan bermotor roda dua di Jatim saat ini sebanyak 5,6 juta unit atau 80% dan roda empat 1,4 juta unit atau 20%. Setiap tahun, jumlahnya selalu bertambah 8-10%. Sedangkan dari total jumlah kendaraan bermotor di Jatim itu yang menunggak pajak setiap tahun sekitar 1 juta unit kendaraan.

Tahun ini, target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor pajak yang dipatok pemprov mencapai Rp3,273 triliun. Dari jumlah itu, PKB memberi sumbangan Rp1,4 triliun, BBN-KB Rp1,005 trilun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp750 miliar, P3ABT Rp16 miliar, P3AP Rp16,150 miliar, retribusi lelang kayu Rp2 miliar, dan retribusi parkir Rp4 miliar.

Selain itu Nizar juga memberikan apresiasi positif atas keberhasilan Pemprov Jatim belum lama ini dalam meraih penghargaan dalam bidang kinerja keuangan khususnya manajemen tata kelola yang berdampak pada sektor perekonomian dan kesejahteraan yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan.

Bahkan, penghargaan itu diserahkan secara langsung oleh Menkeu Sri Mulyani kepada Gubernur Soekarwo pada awal November 2009 ini. Penghargaan itu didasari atas pendapat Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berkualifikasi wajar dengan pengecualian.

“Dari proses penghargaan itu Pemprov Jatim ternyata memperoleh dana insentif fiskal sekitar Rp38 miliar. Bila menginginkan penghargaan itu dapat diperoleh lagi tahun depan maka ide pelaporan on line semestinya dapat segera direalisir, toh alokasi dana Rp38 miliar itu bisa digunakan untuk pengadaan sarana berbasis IT itu,” terang kader muda Partai Bintang Reformasi ini. (rud)

DPR RI Dapil XI Akan Gelar Reses

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Sebanyak delapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan XI Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) akan menggelar reses pertama. Kegiatan ini merupakan ruang jaring aspirasi masyarakat sejak dilantik menjadi anggota legislator.

Hal ini diungkapkan M.H. Said Abdullah anggota DPR RI dari PDIP Perjuangan kepada Ruang Aspirasi Rakyat, Rabu, 9 Des 09. “ Kita akan melaksanakan masa reses pertama dimulai dari 4 Desember 2009 dan berakhir 3 Januari 2010, Insya Allah ini merupakan wujud kami sebagai wakil untuk mendengarkan aspirasi rakyat,” ujarnya.

Menurut anggota Komisi VIII ini, reses akan bertemu dengan masyarakat dan kostituen. Selain itu juga para anggota legeslator akan bertemu dan melakukan audensi dengan Bupati empat kabupaten di Madura. Selanjutnya juga akan bertemu Gubenur Jawa Timur untuk melakukan pertemuan untuk menyerap perjuangan aspirasi masyarakat Jawa Timur.

“Jadi reses ke Madura dimulai 14 Desember 2009 Pukul 10.00 WIB bertemu dengan Bupati Sumenep dan Pukul 13.00 WIB bertemu dengan Bupati Pamekasan. Terakhir juga ketemu dengan Bupati Sampang Pukul 15.30 WIB. Keesokan harinya 15 Desember 2009 Pukul 09.00 akan bertemu Bupati Bangkalan dan siangnya Pukul 13.00 bertemu dengan Gubenur Jawa Timur,” terang pria kelahiran 22 Oktober 1963 ini.

Nama-nama anggota DPR RI yang terpilih mewakil Madura diantaranya, Ir Soepriyatno (Gerindra), Ir Abdul Aziz Suseno, MT (PKS), Drs. H. Ach Rubaie, SH, MH (PAN) dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam (PKB). Selanjutnya H. Mochammad Mahfudh, SH, Msi (PPP), M.H. Said Abdullah (PDIP), Drs. H. Acmad Syafi'i M.Si (Partai Demokrat) dan Achsanul Qosasi (Partai Demokrat).

Sebelumnya Said Abdullah sebagai legislator incumbent ini menambahkan, bahwa secara pribadi dirinya akan melakukan reses per organ. Dimana dimulai 12 Desember 2009 Pukul 10.00 WIB bertemu dengan konstituen Kecamatan Kota Sumenep dengan peserta 250 orang hadir. Selanjutnya pada Pukul 12.00 WIB, Said juga melakukan pertemuan di Kecamatan Batuan Sumenep.

Keesokan harinya pada 13 Desember 2009 Pukul 10.00 WIB melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan kostituen di Kecamatan Lenteng Sumenep dan Pukul 12.00 WIB di Kecamatan Batu Putih Sumenep.

Sedangkan pada 14 Desember 2009 Said Abdullah akan meresmikan program pemberdayaan masyarakat lewat kerja sama pemeliharan sapi. Acara ini dipusatkan di Kecamatan Talango dengan 10 sapi dan Kecamatan Batuan 7 sapi. Selanjutnya di Kecamatan Dasuk 5 sapi, Kecamatan Ambunten 5 sapi dan Kecamatan Batuputih 5 ekor sapi.

“Acara pemberdayaan masyarakat ini, tidak lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam pengembangan usaha pertenakan. Semoga ini bisa bermanfaat jika diternak dan dibudidayakan,” kata pria yang dekat dengan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri ini.(*)

Bambang DH Cawawali, Pilihan Taktis Juara Bertahan

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP
Pemerhati Sosial Politik dan Media

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Sabtu, 5 Des 09) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Aula DPD PDIP Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya. Agenda Rakerda diantaranya sosialisasi Rakernas VII dan membahas penjadwalan Konfercab se-Jatim. Selain itu juga dibahas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Timur, Mei 2010 mendatang.

Hal ini dalam rangka merapatkan barisan agar pada Pilkada PDIP mampu meraih kemenangan. Dari 18 Pilkada Walikota atau Bupati yang akan digelar, sudah ada 8 Kabupaten/Kota yang telah menggelar Rakercabsus Pilkada. Diantaranya 4 Kabupaten/Kota telah menggelar Rakercabsus dan sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Sedangnkan 4 Kabupaten/Kota lainnya telah menggelar Rakercabsus dan masih menunggu rekomendasi DPP PDIP.

Salah satu yang belum mendapatkan rekomendasi DPP PDIP adalah Surabaya. Nampaknya DPP PDIP lebih hati-hati dan tidak gegabah dalam menentukan rekomendasi tiket Cawali dan Cawawali Surabaya. DPP PDIP sepertinya perlu pemikiran taktis dalam mengotak-atik pasangan ideal dalam penentuan pasangan Cawawali dan Cawawali. Mengingat anak emasnya Bambang Dwi Hartono (BDH) tidak bisa mencalonkan lagi sebagai Walikota Surabaya.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Bambang DH tidak bisa mencalonkan lagi. Dimana gugatan uji materi pasal 58 huruf O UU Nomer 12 tentang Perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditolak oleh MK. Keputusan itu membuat Bambang tidak bisa maju dalam pemilihan walikota Surabaya 2010 mendatang. Secara pribadi dan kepartaian Bambang DH mengungkapkan bahwa dirinya menghormati keputusan MK dengan terus mencari opsi lain.

Sebelumnya Bambang DH masuk sebagai Cawali Surabaya bersama Saleh Mukadar (Ketua DPC PDIP Surabaya/Anggota DPRD Jatim). Sementara itu Wisnu Sakti Buana (Wakil Ketua DPRD Surabaya/Sekretaris DPC PDIP Surabaya) ditetapkan sebagai Cawawali. Keputusan ini ditetapkan pada Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) Penjaringan dan Penyaringan di Hotel V3 Jalan Tambak Bayan, (Minggu, 11 Okt 09).

Namun, akhirnya PDI Perjuangan Surabaya mengeluarkan langkah taktis lainnya pasca kegagalan judicial review ke MK. Dimana pada 4 Desember 09 dideklarasikan secara informal pasangan Saleh Ismail Mukadar - Bambang Dwi Hartono sebagai Cawali-Cawawali Surabaya. Deklarasi ini menamakan diri Salah Mukadar-Bambang DH Yes (SBY) sebelum rekomendasi DPP PDIP turun.

Deklarasi ini adalah respon agar kursi Walikota Surabaya tidak lepas dari tangan PDIP Surabaya. Mengingat eletabilitas dan popularitas Bambang DH sangat tinggi. Dibawah pemerintahannya Bambang DH dinilai mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Bambang DH dianggap aktor utama yang berperan dalam keberhasilan pembangunan Surabaya.

Mantan aktifis Posko Perjuangan Reformasi Total (PRRT) Pandegiling Surabaya ini dinilai banyak berhasil dalam melaksanakan programnya. Mulai program penghijauan taman kota, pavingisasi, pengangkatan PNS, sampai penanganan masalah banjir. Semuanya mampu diatasi dan ini merupakan nilai positif bagi Bambang DH saat menata pembangunan Kota Surabaya.

Saat mendeklarasikan Saleh Mukadar-Bambang DH Yes, Saleh Mukadar mengatakan, PDI Perjuangan sebenarnya ingin mengusung Bambang DH sebagai Cawali. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Bambang telah menjabat dua periode sehingga tidak bisa maju lagi sebagai Cawali Surabaya.

Sementara, Bambang DH pun mengungkapkan niatnya yang sebenarnya tidak berminat maju lagi, baik sebagai Cawali maupun Cawawali. Karena itu, lanjut Bambang, sejak jauh hari dia meminta Saleh menyiapkan kader yang bisa menggantikan dirinya. "Saya tidak mungkin memimpin terus," ucapnya. (www.pdiperjuangan-jatim.org, Sabtu 5 Des 09)

Namun dalam perjalannya deklarasi ini tidak mulus, pasalnya Sekretaris DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana merasa ditelikung dengan adanya deklarasi pencalonan pasangan Saleh Mukadar-Bambang DH. Berdasar keterangan sumber dari internal PDIP, Wisnu Sakti merasa ditinggal dengan deklarasi pasangan yang berslogan Saleh Mukadar-Bambang Yes (SBY) tersebut. Pasalnya, tidak ada pembicaraan sebelumnya dengan Wisnu terkait deklarasi tersebut.

"Beliau (Wisnu Sakti) merasa ditelikung, tidak ada pembicaraan sebelumnya atas deklarasi itu," ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya tersebut, (Senin, 07 Des 09). Merasa ditinggalnya Wisnu Sakti, berhembus kabar adanya perpecahan di tubuh PDIP. Padahal sebelumnya kedua tokoh, Saleh Mukadar dan Wisnu Sakti terlihat akrab.

Sementara itu Wakil Ketua DPC PDIP, Baktiono membantah isu perpecahan internal PDIP. Menurutnya, saat ini internal PDIP masih baik-baik saja, bahkan lebih solid dalam menyusun strategi pemenangan Pilwali Surabaya 2010 mendatang. Ketika disinggung mengenai deklarasi yang diluncurkan tanpa melalui mekanisme partai, Baktiono mengatakan bahwa hal itu sangat wajar, karena siapapun berhak maju. Tetapi keputusan tetap pada DPP. (www.beritajatim.com, Senin 07 Des 09)

Sedangkan Tjahjo Kumolo Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPP PDIP mendukung langkah deklarasi Saleh Mukadar-Bambang DH Yes ini. Ia mengaku, DPP PDIP belum menurunkan rekomendasi, namun dirinya tidak mempermasalahkan deklarasi yang dilakukan pasangan Saleh Mukadar-Bambang DH Yes. “Itu (deklarasi pasangan Saleh Mukadar-Bambang DH Yes atau SBY) tidak ada masalah. Sebagai kandidat cawali-cawawali, sah-sah saja,” ujar Tjahjo. (Surya, Minggu 6 Des 09).

Pilihan pasangan Saleh Mukadar-Bambang DH Yes ini semakin membuka peluang (probabilitas) PDIP untuk meraih kemenangan. Sebab saingan utamanya, Partai Demokrat Surabaya dinilai tidak memiliki kelebihan seperti Bambang DH. Walaupun mesin politik partai lebih efektif dibandingkan PDIP Surabaya. Selain itu Partai Demokrat Surabaya juga memiliki kekuatan kekuasaan 16 kursi DPRD Surabaya, 4 DPRD Jatim dan 3 kursi DPR RI (Dapil I Surabaya-Sidoarjo). Apalagi didukung oleh kekuatan pamor Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Sementara secara pemetaan kursi DPRD Surabaya, untuk PDIP Surabaya mengalami penurunan drastis. Dari memperoleh 13 kursi pada pemilu legeslatif 2004 menjadi 8 kursi pada pemilu legeslatif 2009. Sedangkan hasil perolehan kursi semua parpol dari jatah 45 kursi, PDIP memperoleh (13) kursi, PKB (11) kursi, Partai Demokrat (5) kursi dan PAN (5) kursi. Sedangkan Partai Golkar (4) kursi, PDS (4) kursi dan PKS (3) kursi.

Selanjutnya pada pemilu legeslatif 2009 dari jatah 50 kursi DPRD Surabaya. PDIP Surabaya juga mengalami penurunan tajam menjadi 8 kursi. Sedangkan Partai Demokrat malah mengalami kenaikan signifikan dari 5 kursi menjadi 16 kursi. Selanjutnya, Partai Golkar (5), PKB (5), PDS (4) dan PKS (5) kursi. Disusul, PAN (2), Gerindera (3) kursi dan terakhir PPP dan PKNU hanya memperoleh masing-masing (1) kursi.

Jika PDIP mampu memperkuat kampanye Saleh Ismail Mukadar – Bambang DH – Yes secara maksimal, besar kemungkinan akan mampu mengalahkan pasangan lainnya. Sebab masyarakat Surabaya lebih senang jika Bambang DH maju kembali. Dengan masuknya Bambang DH dalam ring pertandingan Pilwali nantinya, akan membuat pertarungan semakin seru.

Lawan terberat Saleh Mukadar-Bambang DH Yes adalah calon dari Partai Demokrat Surabaya, baik Arif Affani, Fandi Utomo maupun Wisnu Wardhana. Namun ini kembali kepada sikap PDIP Surabaya itu sendiri dalam mengeluarkan rekom-nya. Mengingat PDIP secara aturan berhak mencalonkan diri, dengan modal 8 kursi.

Secara aturan pencalonan Bambang DH sebagai Cawawali memang sah secara hukum positif. Popularitas dan kiprah Bambang DH sebagai Walikota Surabaya selama 7,5 tahun cukup membanggakan. Hal ini menjadi sangat wajar apabila PDIP begitu memperjuangkan Bambang secara mati-matian. PDIP melakukan ini tidak lain, dengan tujuan suara untuk Bambang tidak lari ke mana-mana.

Memang ada keraguan terhadap Bambang DH, jika ia maju sebagai Cawawali dirinya akan hancur di mata publik. Ia dianggap ambisius dan gila kekuasaan. Hal tersebut, akan membikin suara PDIP tidak malah baik, tetapi hancur luar biasa. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Bambang seharusnya menjadi orang di balik layar saja dalam menyokong calon dari PDIP.

Ia cukup muncul di publik dan cukup berperan memberikan personal guarantee kepada siapapun calon PDIP. Bambang diharapkan bisa meyakinkan pengikut setianya untuk memilih siapa pun kader PDIP yang menjadi penerusnya. Ini bisa menjadi siasat politik untuk menyaingi calon dari Partai Demokrat. Jika ini digaransi Bambang DH, maka banyak suara pendukungnya yang akan mengalir ke penerusnya.

Memang pilihan ini menjadi sulit bagi PDIP Surabaya, mengingat tanpa Bambang DH sabuk juara walikota bisa melayang. Alasan majunya Bambang DH tidak lain adalah dalam rangka mempertahankan gelar sabuk juara yang sudah disandang dua kali ini. Kemauan dirinya tidak lebih demi pengabdian dan nama baik partai, walaupun ia harus di bawah. Semoga sikap politik ini bisa menjadi kenyataan.(*)

APBD Sumenep Turun Rp 62 Miliar, Pemkab Harus Lebih Efisien

Minggu, 29 November

Sumenep - Tahun anggaran 2010 mendatang semua jajaran pemerintahan harus lebih efisien dalam pengelolaan anggaran. Pasalnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2010 dipastikan mengalami penurunan dibandingkan 2009.

Dalam draf yang masuk di DPRD Sumenep, dana yang diajukan APBD 2010 sebesar Rp 905 miliar. Sementara, pada periode anggaran 2009 lalu, APBD mencapai Rp 967 miliar. Praktis, kekuatan yang dimiliki akan mengalami penurunan Rp 62 miliar.

Anggota Panitia Anggaran DPRD Sumenep, Nur Asur, menjelaskan, faktor turunnya APBD Sumenep diakibatkan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang makin mengecil. "Jadi, sangat berpengaruh pada APBD. PAD mengalami penurunan sampai ratusan miliar," katanya, Minggu (29/11/2009).

Dikatakan, adanya penurunan APBD pada 2010 nanti, bisa mengakibatkan pengerucutan beberapa pos anggaran. Sehingga, dikhawatirkan berdampak kurang maksimalnya pembangunan.

"Jika melihat draf yang diajukan tim anggaran, ada beberapa penyebab menurunnya APBD 2010. Yakni, pendapatan daerah. Pada 2009, pendapatan daerah mencapai Rp 788 miliar. Sementara, 2010 hanya naik Rp 815 miliar," ungkapnya.

Dia merinci, pendapatan daerah yang ada di Sumenep terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah yang sah dan retribusi.

"Dari beberapa pendapatan yang ada, terbesar tetap dari pajak yang mencapai 60 persen. Kalau dari dana bagi hasil migas malah tiap tahun turun. Sebelumnya menghasilkan Rp 5 miliar, tahun ini turun dan hanya menghasilkan Rp 2 miliar. Seperti dana comunity development dari PT Kangean Energi Indonesia (KEI)," terangnya.

Untuk itulah, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji akan melakukan pengawasan terhadap eksekutif. "Pokoknya, jangan terlalu boros. Ya mulai saat ini harus bisa melakukan efisiensi," pungkasnya.[san/ted]

http://beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2009-11-29/50490/APBD_Sumenep_Turun_Rp_62_Miliar,_Pemkab_Harus_Lebih_Efisien

"Paska Musdalub Partai Demokrat Jatim; Rebutan Sekretaris Melebihi Pemilihan Ketua"

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP
Pemerhati Sosial Politik dan Media

Rekan se-angkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Militer 1973 Brigjen (Purn) Ibnu Hadjar akhirnya ditetapkan menjadi ketua definitif. Mantan Plt Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jawa Timur ini terpilih melalui mekanisme pemilihan aklamasi pada Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) PD Jatim. Acara yang dibuat mendadak ini diikuti 38 DPC se-Jatim pada Minggu (1/11/2009) di Hotel Bumi Surabaya.

Ibnu Hadjar dianggap mampu menggantikan mantan ketua yang lama Imam Sunardhi. Setelah sebelumnya dicopot di tengah jalan oleh DPP PD. Ketua DPRD Jatim tersebut dicopot karena alasan tidak jelas. Salah satunya karena merangkap jabatan atau dianggap gagal dalam memenuhi target pada Pilpres 2009 lalu.

"Ketua DPD Partai Demokrat Jatim sekarang sudah menjadi Ketua DPRD Jatim. Tidak bisa dobel karena tidak mungkin konsentrasi dalam menjalankan organisasi partai. Wong siji jabatan ae megap-megap, opo maneh dua jabatan," kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo. (beritajatim.com, 01 Nop 09).

Setelah ditetapkan sebagai Ketua Difinitif DPD PD Jatim, Ibnu Hadjar harus mampu mengelola warisan partai spektakuler ini. Tak bisa diingkari siapapun, PD adalah pemenang sejati Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2009. Dengan 22 kursi DPRD Jatim dan 21 kursi di DPR-RI inilah, PD dianggap sebagai kekuatan politik yang cukup disegani.

Mampukah Ketua yang baru mengelola amanah kekuasaannya dengan baik atau malah bisa memperburuk citra partai kedepan? Mengingat partai bergambar segitiga mercy ini tidak lagi mengedepankan branding figur Presiden Susilo Bambang Yudhono sebagai kekuatan utama. Tetapi harus menjadi partai modern yang mengedepankan kaderisasi dan manajemen organisasi secara professional. Jika tidak nasibnya akan seperti PDI Perjuangan, dari berhasil mendaki gunung tinggi, langsung jatuh ke bukit yang lebih rendah.

Partai Demokrat Jatim terbukti mampu menunjukkan kekuatannya dengan menempatkan Imam Sunardhi sebagai Ketua DPRD Jatim. Bahkan dua jabatan Ketua Komisi DPRD Jatim mampu diraih. Selain itu PD juga menerima amanah satu jabatan Wakil Ketua Komisi dan satu jabatan sebagai Sekretaris Komisi di DPRD Jatim.

Sungguh sebuah bargaining yang cukup kuat sebagai kekuatan mayoritas di DPRD Jatim. Mengingat PD juga didukung partai koalisi pendukung SBY-Boediono di parlemen. Apalagi sebelumnya PD mampu menghantarkan Soekarwo-Saifullah Yusuf sebagai Gubenur dan Wakil Gubenur Jatim. Keduanya didukung penuh oleh PD dengan berkoalisi dengan PAN pada Pemilihan Gubenur 2008.

Pada Musdalub kali ada hal lain menarik yang melebihi pemilihan Ketua DPD PD Jatim. Dimana terjadi perebutan dan persaingan kuat di jabatan Sekretaris DPD PD Jatim. Posisi jabatan sekretaris dan kepengurusan lainnya diamanahkan kepada ketua formatur Ibnu Hadjar Ketua DPD Jatim dan sepuluh anggota formatur lainnya.

Ketua terpilih sekaligus menjadi pimpinan formatur untuk memimpin rapat penentuan posisi sekretaris dan kepengurusan. Namun berdasarkan hasil keputusan Musdalub, sampai saat ini belum satupun menghasilkan keputusan final komposisi kepengurusan. Padahal formatur hanya diamanahkan dua minggu untuk menentukan posisi sekretaris dan kepengurusan lainnya.

Selanjutnya anggota formatur terdiri dari tiga unsur, diantarnya DPP, DPD dan DPC. Unsur DPP terdiri dari Anton SW, Anas Urbaningrum dan Adjie Masaid. Selanjutnya unsur DPD demisioner adalah Muzayyin. Sedangkan untuk unsur DPC adalah Haryono Abdul Bari Ketua DPC PD Sampang, Wisnu Wardhana Ketua DPC PD Surabaya, Samwil Ketua DPC PD Gresik, Yudi Prahoro Ketua DPC PD Kediri, RM Boedi Ketua DPC PD Mojokerto, dan Teguh Ketua DPC PD Magetan.

Berdasarkan suara aspirasi di bawah yakni DPC-DPC PD di Jatim lebih menginginkan sosok sekretaris yang lebih bisa mengayomi dan menjembatani setiap kepentingan DPC dengan DPP. Ini menjadi pilihan argumentasi utama dalam rangka membesarkan partai dan mempertahankan kemenangan PD Jawa Timur pada Pileg 2014 yang akan datang.

Sementara itu kepada media, Ketua DPC Partai demokrat Kabupaten Mojokerto yang juga ditunjuk sebagai formatur mengatakan, hingga saat ini formatur masih menunggu usulan dari ketua-ketua DPC. Dia berharap, ketua terpilih segera mengumpulkan seluruh ketua DPC agar segera menentukan calon sekretaris yang akan diusulkan.

Pria berkacamatan tebal itu menambahkan, calon sekretaris DPD Partai demokrat Jatim hendaknya berasal dari pengurus DPD dan DPC, sehingga bisa lebih memahami partai. Selain itu, dia juga berharap agar masuk orang-orang lama yang telah berjasa membesarkan partai.“Unsur perempuan juga tidak boleh dilupakan. Dari nama-nama yang diusulkan nanti, sebaiknya juga ada perempuannya,” tukas RM Budhi. (Surya, 4 Nop 09)

Dalam sejarah parpol besar di Jatim belum pernah terjadi perebutan sekretaris partai seketat ini. Mengingat perebutan selalu tegang di posisi ketua parpol. Jika ketua sudah terpilih, maka sekretaris ditentukan oleh kesepakatan bersama dengan ketua. Sehingga dalam perjalanannya ketua parpol seiring sejalan dengan sekretaris parpol. Sangat berbeda di PD Jatim, karena seorang ketua parpol dalam pilihannya lebih didominisasi DPP. Sebagai partai yang baru berproses dalam kekuasaan hal ini menjadi wajar. Tinggal mekanisme dan penataan partai saja kedepan.

Khusus untuk menentukan jabatan Sekretaris DPD PD Jatim para formatur wajib melihat latar belakang pendidikan, pengalaman dan memiliki program kerja yang jelas. Sosok figur sekretaris harus bisa bekerja sama dengan ketua terpilih, pengurus PD Jatim maupun DPC se-Jatim. Selain itu sekretaris harus menjadi orang kedua yang istimewa saat melakukan pekerjaan manajerial dan rahasia partai.

Tentunya pribadinya wajib dihindari nilai subjektif dan kepentingan jabatan. Baik kepentingan politik Pilkada maupun jabatan lainya. Jika tidak kepentingan pribadi akan lebih utama daripada kepentingan partai. Jabatan sekretaris sungguh strategis dalam memainkan dinamisasi partai ketika dalam kondisi konflik internal maupun eksternal.

Mampukah formatur mampu melaksanakan waktu tugas yang tersisa dalam menyusun posisi jabatan sekretaris dan kepengurusan lainnya. Saat ini telah beredar persaingan ketat merebut posisi Sekretaris DPD PD Jatim. Ini terjadi pada dua orang antara Fandi Utomo dan Hartoyo Sedangkan calon sekretaris lainnya, merupakan calon yang muncul dari kalangan DPC PD di Jatim.

Fandi Utomo adalah mantan Ketua Tim Sukses SBY-JK pada Pilpres 2004 lalu. Dalam perebutan kursi Sekretaris PD Jatim, Fandi Utomo selalu dihubung-hubungkan dengan pencalonannya sebagai Calon Walikota Surabaya 2010. Jalan ini dianggap merupakan langkah mulus Fandi Utomo untuk meraih rekomendasi DPP PD pada Pilwali nantinya. Selain itu juga ia dianggap kader baru di PD. Mengingat dirinya tidak pernah menjadi pengurus baik di DPC maupun DPD Jatim.

Hartoyo adalah mantan Plt Sekretaris DPD PD Jatim saat menggatikan kepengurusan Imam Sunardhi. Bersama Ibnu Hadjar Ketua Plt DPD PD Jatim dirinya ditunjuk oleh DPP PD untuk melakukan perubahan pengurus lewat Musdalub. Hartoyo dianggap sebagai kader lama di DPD. Ia berkarir di PD sebelum jaman Abdul Hamid mantan sebagai Ketua DPD PD Jatim. Hartoyo juga dekat dengan kaum muda dan dianggap sebagai kader yang ikut membesarkan partai.

Siapakah yang akan terpilih menjadi Sekretaris DPD PD Jatim nantinya? Apakah Fandi Utomo atau Hartoyo. Bahkan kader lainnya yang dianggap mumpuni. Hanya waktu yang tersisa yang bisa menjawabnya. Kira-kira seperti apakah komposisi pengurus yang akan terbentuk? Hasil keputusan ini nantinya akan dijadikan potret tentang kesungguhan PD Jatim menuju Pileg 2014. Semoga terpilih kader mumpuni dan bisa dihandalkan. Amin. (*)

Tanpa Bambang DH, PDIP Surabaya Kurang Menggigit

Oleh : Syafrudin Budiman, SIP
Pemerhati Sosial Politik dan Media

Walikota Surabaya Drs. Bambang Dwi Hartono, MPd (BDH) adalah orang nomor satu paling dikenal di Kota Surabaya. Dirinya terpilih menjadi sosok Walikota Surabaya sejak 2002 setelah menggantikan Almarhum H. Sunarto Sumoprawiro. Pada periode berikutnya ia terpilih kembali bersama Arif Afandi yang menjadi Wakil Walikota Surabaya. Masa jabatan keduanya akan berakhir sampai 2010 sejak dilantik menjadi Walikota Surabaya 2005 lalu.

Sebelumnya Bambang DH sempat terpilih menjadi Wakil Walikota Surabaya, mendampingi almarhum H.Sunarto Sumoprawiro Walikota Surabaya. Sebagai kader terbaik PDIP Surabaya, akhirnya ia dilantik menjadi Walikota Surabaya menggantikan almarhum Cak Narto yang berhalangan tetap saat pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Bambang DH sebagai politisi lahir dari kalangan pergerakan reformasi di masa tumbangnya rejim otoriter Soeharto. Dirinya aktif sebagai aktifis pro-demokrasi dengan nama organisasi Posko Perjuangan Reformasi Total (PRRT) di Pandegiling Surabaya. Bersama Basuki, (Alm) Isman, AH Thony, Nanang Budi, Armudji dan aktifis PPRT lainnya sering melakukan demontrasi mendukung perjuangan Megawati Soekarno Putri.

Pasca reformasi konstalasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya berubah dengan cepat. Setelah pemilu 1999 PDIP Surabaya segera menggelar Musyawarah Cabang. Dimana terpilih Sutikno sebagai Ketua dan Bambang DH sebagai sekretaris DPC PDIP Surabaya. Selanjutnya dalam penjaringan internal Pilwali Surabaya, Sutikno ditetapkan sebagai Cawali Surabaya. Mantan tahanan LP Kalisosok ini ditetapkan sebagai Cawali berpasangan dengan Slamet Hariyanto Ketua DPD PAN Surabaya sebagai Cawawali.

Pasangan ini akhirnya gagal dan didiskualifikasi sebagai kandidat. Sutikno terbukti tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang. Ketua PDIP Surabaya ini akhirnya gugur dalam pencalonan, karena pernah menjalani hukuman dengan ancaman penjara lebih lima tahun. Sejak kejadian inilah peluang dan karir politik Bambang DH meroket dengan cepat.

Ditambah dukungan kuat dari Presiden Megawati Soekarno Putri dan Ir Sutjipto Soejono Sekjen PDIP waktu itu. Bambang DH menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Apalagi saat itu PDIP Surabaya memiliki 22 kursi mayoritas. Sehingga dengan mulus di bawah nahkodanya, ia mampu menyelesaikan, setiap kebijakan dengan positif. Baik dalam melakukan efesiensi dan efektifitas pemerintahan.

Bambang DH bermodal basis akademi dan mantan dosen Undip Semarang dirinya mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Ia dianggap aktor utama atau satu-satunya yang berperan dalam keberhasilan pembangunan Surabaya. Mulai program penghijauan taman kota, pavingisasi, pengangkatan PNS sampai penanganan masalah banjir. Semuanya mampu diatasi dan ini merupakan nilai positif bagi Bambang DH saat menata pembangunan Surabaya.

Menjelang Pilwali Surabaya 2005-2010 nama Bambang DH tetap masuk sebagai Cawali Surabaya bersama Saleh Ismail Mukadar (SIM). Sementara itu Wisnu Sakti Buana (Wakil Ketua DPRD Surabaya/Sekretaris DPC PDIP Surabaya) ditetapkan sebagai Cawawali. Ketiganya ditetapkan pada Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) Penjaringan dan Penyaringan di Hotel V3 Jalan Tambak Bayan, Minggu (11/10/2009).

Sementara Saleh Ismail Mukadar mengatakan, "Harapan kita tetap dua nama karena di cabang kita sudah rapat untuk menggali kira-kira siapa yang muncul. Tapi yang muncul dua nama itu, Bambang DH dan Saleh Ismail Mukadar," kata Ketua DPC PDIP Surabaya ini, di sela-sela Rakercabsus PDIP Surabaya.

Saleh mengatakan hasil ini akan mereka kirim DPP. DPP yang akan memutuskan. Dia berharap DPP akan menetapkan nama Bambang DH sebagai Cawali. "Sekalipun Saya diusung, saya berharap nama Pak Bambang muncul," tuturnya. (detik.com, 11 Okt 09).

Keputusan PDIP Surabaya ini menarik disimak, mengingat aturan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 58 huruf O. Pasal 58 berbunyi, "Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat."

Huruf ini menjelaskan seorang calon, "Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama." Artinya Bambang DH tidak memenuhi syarat sebagai Cawali Surabaya. Kecuali pihaknya melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Kostitusi (MK).

Harapan PDIP Surabaya untuk mengusung Bambang DH sebagai Cawali Surabaya masih menunggu putusan MK. Diperkirakan putusan MK terkait baru bisa turun pertengahan Nopember 2009. "Putusan MK Saya perkirakan 2 sampai 3 minggu lagi," ungkap Mursyid Murdiantoro, kuasa hukum Bambang Dwi Hartono, Sabtu (24/10). Saat ini, lanjutnya, permohonan uji materi judicial review sudah memasuki proses penelitan bukti-bukti.

Mursyid menilai, pasal tersebut melanggar hak konstitusi seorang warga negara untuk memilih maupun dipilih. Seperti tersebut dalam Pasal 27 UUD 45, "Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali."

Pengacara berkacamata itu optimis permohonan yang diajukan pihaknya dikabulkan oleh MK. Alasannya, selama ini MK juga telah mengabulkan permohonan judicial review sejumlah perkara dengan nuansa pelanggaran hak konstitusi warga untuk memilih ataupun dipilih. Seperti terakomodasinya hak memilih untuk orang-orang eks-PKI atau tapol-napol. (www.pdipperjuanganjatim.org, 24 Okt 09)

Berdasarkan hasil survey salah satu media di Surabaya, yang berlangsung 31 Agustus - 5 September 2009. Adapun samplenya sebanyak 349 pemilih dan hasilnya Bambang DH menang jauh di antara kandidat lainnya.

Sebanyak 98,7% (344 orang) responden menyatakan mengenali Bambang D.H dan 42,4% responden mengaku akan memilihnya jika Pilwali dihelat saat itu. Pesaing terdekatnya Arif Affandi Wakil Walikota Surabaya. Arif tercatat 59,7% (208 orang) dan yang menyatakan akan memilihnya 71 orang. Praktis, tingkat popularitas dan keterpilihan Bambang dua kali lipat di atas Arif. Status incumbent keduanya agaknya memberi keuntungan tersendiri.

Bagaimana dengan bakal calon lainnya? Ternyata mereka berada jauh di bawah kedua bakal calon incumbent tersebut. Di level popularitas, yang bisa menembus angka nominal 100 responden hanya dua orang, yaitu Saleh Ismail Mukadar (114 orang atau 32,7%) dan Erlangga Satriagung (108 orang atau 31%). Nama-nama lain masih di bawahnya, seperti Dyah Katarina (23,7%), Tri Rismaharini (19,3%), Wisnu Wardhana (17,7%), M. Sholeh (10%), Adies Kadir (9,3%), Fandi Utomo (6,7%), Yulyani (4,7%), dan paling buncit B.F. Sutadi (3,3%).

Yang menarik adalah soal keterpilihan. Ketika ditanya siapa yang akan dipilih jika Pilwali digelar saat ini, sebagian besar responden masih menunjuk Bambang (42,4%) dan Arif (20,3%), meski persentasenya terpangkas separo dari tingkat popularitas masing-masing. Umumnya, Bambang dinilai responden berhasil mengelola Surabaya dan Arif dianggap bagian dari sukses itu. (Surabaya Post, 10 Sept 09)

Jika dikaitkan dengan realitas nyata serta tingginya eletabilitas dan popularitas Bambang DH. Tentunya PDIP Surabaya tetap akan memilih suami Dyah Katarina ini menjadi Cawali utama. Mengingat PDIP Surabaya sudah tidak memiliki kepercayaan tinggi lagi, jika hanya mengandalkan mesin partai dalam memenangi Pilwali. Fakta menyebutkan dari pemilu ke pemilu suara PDIP Surabaya mengalami penurunan suara dan kursi sangat tajam.

Oleh sebab itu, yang bisa menandingi kekuatan Cawali Partai Demokrat hanyalah Bambang DH. Tanpa Bambang DH, PDIP Surabaya kurang bisa mengigit. Jika ingin tetap menggigit dan diakui eksistensinya, tetap memasang kader terbaik ini sebagai Cawali Surabaya. Bahkan kalaupun gugatan di MK ditolak. Sudah seharusnya PDIP Surabaya mengusung Bambang DH sebagai Cawawali Surabaya.

Lebih baik berkoalisi dengan parpol yang lain dan tidak harus dengan Partai Demokrat. Pilihan taktis bukan pragmatis, lebih rasional berkoalisi dengan partai-partai menengah dan Bambang DH sebagai Cawawalinya. Ini menjadi tanda peringatan secara politik kepada PDIP Surabaya. Jika memaksakan calon selain Bambang DH, pilihannya sama saja bunuh diri. Tentunya nanti Partai Demokrat dengan mudah mengalahkan rival-rivalnya.

Kalaupun nantinya tetap memaksakan kader lainya, baik Saleh Ismail Mukadar maupun Wisnu Sakti Buana. Maka peluang (probabilitas) -nya akan semakin sempit untuk meraih kemenangan. Mengingat mesin Partai Demokrat Surabaya lebih bisa berjalan efektif dibandingkan PDIP Surabaya. Apalagi jika didukung oleh kekuatan kekuasaan 16 kursi DPRD Surabaya, 4 DPRD Jatim dan 3 kursi DPR RI (Dapil I Surabaya-Sidoarjo). Serta didukung oleh kekuatan pamor Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Secara pemetaan kursi DPRD Surabaya, untuk PDIP Surabaya mengalami penurunan drastis. Dari memperoleh 13 kursi pada pemilu legeslatif 2004 menjadi 8 kursi pada pemilu legeslatif 2009. Sedangkan hasil perolehan kursi semua parpol dari jatah 45 kursi, PDIP memperoleh (13) kursi, PKB (11) kursi, Partai Demokrat (5) kursi dan PAN (5) kursi. Sedangkan Partai Golkar (4) kursi, PDS (4) kursi dan PKS (3) kursi.

Selanjutnya pada pemilu legeslatif 2009 dari jatah 50 kursi DPRD Surabaya. PDIP Surabaya juga mengalami penurunan tajam menjadi 8 kursi. Sedangkan Partai Demokrat malah mengalami kenaikan signifikan dari 5 kursi menjadi 16 kursi. Selanjutnya, Partai Golkar (5), PKB (5), PDS (4) dan PKS (5) kursi. Disusul, PAN (2), Gerindera (3) kursi dan terakhir PPP dan PKNU hanya memperoleh masing-masing (1) kursi.

Pertanyaan besar-nya kembali kepada sikap PDIP Surabaya itu sendiri. Apakah mau mengikuti realitas politik yang ada atau memaksakan dengan politik kacamata kuda. Jangan sampai muncul statemen, yang penting bisa mengusung kader sendiri. Walaupun secara aturan dengan modal 8 kursi sudah bisa mencalonkan diri. Tanpa Bambang DH, PDIP Surabaya ibaratkan macan ompong sudah tidak bisa menggigit. Semoga lebih baik. (*)

http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=38220