Bangkalan – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bangkalan meminta pejabat dan Ketua Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) mengundurkan diri. Mengingat selama ini kinerja BPWS masih dinilai minim dan juga dianggap stagnan. Serta tidak memiliki visi yang jelas dalam mengelola pembangunan di Madura.
Berdasarkan Evaluasi Kadin Bangkalan, BPWS belum mampu melakukan gebrakan nyata. Dimana BPWS dibayar oleh negara untuk melakukan percepatan industrialisasi. Namun sampai saat ini BPWS belum melakukan apa-apa.
Statemen keras ini dilontarkan Ir. Mondir A Rofii Ketua Umum Kadin Kabupaten Bangkalan, Selasa (5/10), saat di wawancarai di kantornya Jl. Hoscokroaminto, Bangkalan.
“BPWS tugasnya adalah menjual Madura kepada investor agar tertarik menamamkan investasinya. Saya pikir kalau pejabat BPWS tidak mampu mundur saja, biar diganti yang lainnya,” kata Lora Mondir biasa dipanggil sehari-hari.
Mondir mengatakan, BPWS harus membantu empat pemerintah Kabupaten. Misalnya, dalam melakukan komunikasi dan lobi pada pemerintah pusat. Kalau pemerintah kabupaten ada hambatan, BPWS tentunya memfasilitasi mengkoordinasikan keinginan daerah.
“Saya kaget BPWS kok malah membikin masjid dan res area. Terlalu mahal kalau menggaji pejabat BPWS kalau hanya bikin masjid. Selama ini pemerintah pusat ngak tepat saja memilih orang,” ujar Ketua LSM Madura Mandiri ini.
Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan ini menerangkan, seharusnya BPWS sudah memiliki visi-misi yang jelas. Dimana tata ruang RT/RW antara Surabaya dan Madura harus sudah ada gambaran sinergitasnya.
“Harus ada konsep RT/RW terpadu yang jelas yang menjadi pijakan empat kabupaten di Madura dan Surabaya agar sinergis. Namun sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan pemerintah kabupaten,” terang Lora Mondir.
Bahkan menurutnya, pembangunan infrastruktur di socah dengan BPWS tidak ada koordinasi yang kongkrit. Padahal BPWS mempunyai kewajiban mengkordinasikan setiap program percepatan pembangunan Madura.
“Kalau selama ini BPWS beralasan belum ada anggaran, hal itu terlalu sempit. Padahal BPWS sudah ada tugas, pokok dan fungsinya serta ada perencanaannya. Ini yang menjadi bukti bahwa kinerja BPWS dinilai minim,” jelas Mondir yang pengusaha muda ini.
Sementara itu, Sjobirin Hasan, SE, MM, Direktur Utama PT. General Production Bangkalan mendukung langkah kadin mengkritisi lemahnya kinerja BPWS. Ia sebagai pelaku usaha mengatakan, BPWS mempunyai tugas dan fungsi kelembagaan. Dimana BPWS seharusnya melakukan sinkronisasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, empat kabupaten di Madura dan Kota Surabaya.
“Saat ini tugas-tugas itu dirasa formalitas saja. Sedangkan pada pelaksanaannya BPWS memang belum melakukan tindakan apa-apa,” imbuh Sjobirin Hasan yang lulusan Magister Manejemen UGM ini.
Ia juga menambahkan, bahwa tugas BPWS diamanatkan Presiden untuk melakukan sinkronisasi rencana induk departemen-departemen seperti Perindustrian, Pekerjaan Umum, dan Perhubungan dengan rencana provinsi dan lima kabupaten/kota. Terutama dalam pengembangan percepatan kawasan Suramadu.
“BPWS memang hanyalah sebagai koordinator dan fasilitator. Tetapi kita lihat hari ini bergerak lambat dan tidak terlihat nyata,” pungkas Sjobirin.
Sementara itu Eddy Purwanto Ketua BPWS belum bisa dihubungi. Namun dalam rilis-nya di www.suramadu.com, Rabu (6/10), ia mengatakan, bahwa dalam jangka pendek BPWS akan melakukan dua hal. Dinataranya, pemasangan pagar di sepanjang jalan akses menuju Jembatan Suramadu sisi Madura dan pembangunan jembatan penyeberangan di jalan akses sisi Surabaya.
“Pemasangan pagar di jalan akses sisi Madura harus segera dilakukan agar bahu jalan tidak dipenuhi oleh pedagang kali lima. Kami juga akan membangun jembatan penyeberangan di sisi Surabaya, karena saat ini baru satu jembatan penyeberangan,” ucapnya.
Menurut Eddy, proses sinkronisasi pengembangan kawasan Suramadu merupakan program jangka panjang. Namun, pelaksanaan baik program jangka pendek maupun jangka panjang saat ini terlaksana karena BPWS belum mendapatkan dana.
”Sebelumnya, kami telah mengajukan anggaran ke menteri keuangan selaku Ketua Dewan Pengarah BPWS. Pengusulan memang butuh waktu karena harus menyesuaikan dengan tahun penetapan anggaran,” pungkas Eddy. (rud/*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar