Rekanan Ingingkan LPSE Tunda Lelang Online

Surabaya – mti-indonesia.com

Rekanan pengadaan barang dan jasa menginginkan Layanan Pengadaan Secara Electronik (LPSE) menunda pelaksanaan lelang online, mengingat masih banyaknya kesulitan rekanan dalam melakukan penawaran. Sehingga banyak rekanan merasa dirugikan dengan sistem pengadaan barang atau jasa elektronik (e-procurement) atau lelang online tersebut.

Hal ini disampaikan Ferdy salah satu Pengurus Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (Forjasi) Jawa Timur, saat diwawancari www.mti-indonesia.com, Selasa (21/9).

Salah satu contohnya menurut Ferdy adalah saat pengumuman lelang Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur tanggal 1 September 2010 lalu. Dimana ada 2 paket pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor A Dinas Pertanian Pemprop Jatim dan pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor B Dinas Pertanian Pemprop Jatim.
Rekanan mengeluh karena untuk penawaran paket Kantor A datanya bisa masuk, sedangkan untuk penawaran paket Kantor B datanya tidak bisa masuk.

“Setelah mendaftar secara online melalui situs LPSE Jatim dan berminat mengajukan penawaran. Kami rekanan tidak dapat meng-upload semua penawaran paket pekerjaan. Sebab waktu upload yang terlalu lama, sehingga melewati batas waktu penawaran yang ada,” ujar Ferdy Direktur CV Agung Graha.

Menurutnya, keterlambatan penawaran disebabkan adanya persyaratan yang harus dipenuhi. Dimana semua dokumen harus berupa hasil pemindaian (scan) dan tentu mengakibatkan kapasitas file terlalu besar.

Ia menambakan, bahwa dalam paket pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor A Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur kami mengirim persyaratan dengan kapasitas 110 MB. Sedangkan kapasitas maksimum LPSE untuk meng-upload adalah hingga 500 MB.

“Kenapa saat kami meng-upload file, malah membutuhkan waktu selama 7 jam, sehingga kami tidak punya cukup waktu untuk meng-upload paket pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor B Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur tersebut,” terang Ferdy.

Pengusaha muda ini mengatakan, berdasarkan estimasi, seharusnya untuk meng-upload penawaran tersebut tidak sampai membutuhkan waktu 30 menit. Namun pada kenyataannya masih tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.

“Proyek paket B tersebut akhirnya dibatalkan, setelah dilihat pesertanya hanya dua rekanan. Padahal menurut aturan peserta lelang online tersebut, harus minimal diikuti tiga rekanan. Inilah salah satu bukti kelemahan dan ketidaksiapan lelang online, ” tegas pria berkacamata ini.

Sementara itu, menyikapi persoalan proyek lelang online yang dilakukan Pemprop Jatim. Ali Zaini Ketua Umum Forjasi Jatim mengatakan, sangat sependapat dengan yang diinginkan oleh para rekanan untuk menunda lelang online.

“Saya setuju apabila sistem lelang online ditunda terlebih dahulu. Mengingat masih banyak terdapat kekurangan,” ujar Ali Zaini.

Menurut Ketua Gapeksi Jatim ini, sebelumnya Forjasi Jatim sudah pernah mengirim surat kepada Pemerintah Pusat, Pemprop Jatim dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana surat itu dikirim tanggal 29 Desember 2010 dengan nomer surat 039/E/Forjasi/XIII/2009.

“Namun, sampai saat ini surat itu belum ada tanggapan dari pemerintah,” kata Ali Zaini Komisaris PT Jala Arta Persada Nusantara. (rud)

Spekulan Bermain, Mitan Tembus Sembilan Ribu

Bangkalan – Akibat pasokan dikurangi 30 persen dan banyak spekulan bermain, harga minyak tanah (mitan) di Kabupaten Bangkalan, Madura menembus angka 8.000 – 9.000 rupiah. Kenaikan ini dialami konsumen masyarakat bawah di seluruh kecamatan di Bangkalan, terutama kecamatan terpencil.

”Kenaikan ini akibat banyaknya spekulan bermain, karena pasokan dikurangi oleh Pertamina. Dengan alasan langka mereka menaikkan harga seenaknya,” ujar Mochdar, S. Si, Sekretaris Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Bangkalan, Senin (27/9).

Untuk mengantisipasi kenaikan berkelanjutan, Mochdar mendesak Pertamina memperbaiki tata niaga mitan, untuk mengatur regulasi yang lebih baik. Sebab, selama ini banyak keluhan di masyarakat kalau di agen sering kosong. Sementara di pengecer selalu ada, namun harganya tinggi.

”Tata niaga mitan perlu diperbaiki regulasinya, jangan sampai masyarakat menjadi korban. Kami mendesak pertamina memberikan hukuman bagi agen dan pangkalan yang nakal,” kata Mochdar yang juga fungsionaris Partai Demokrat Bangkalan ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Bangkalan Ishak Hanafia mengatakan, Pengurangan pasokan ini dilakukan karena sebagian warga Bangkalan telah menerima program konversi minyak tanah ke elpiji.

“Pengurangan pasokan sudah sejak awal tahun ini sejak dimulainya konversi mitan ke elpiji. Saat ini hanya lima kecamatan yang belum menerima program konversi, diantaranya, Kecamatan Geger, Sepulu, Klampis, Kokop dan Tajung Bumi,” katanya.

Ishak mengatakan, pengurangan distribusi jatah mitan ke agen dan pangkalan sesuai dengan rencana pemerintah mencabut subsidi mitan. Tahun ini pengiriman mitan bersubsidi sudah habis. Dalam waktu dekat kami akan konfirmasi ke pertamina untuk menunda kebijakan tersebut.

Menurutnya, masyarakat belum siap melakukan konversi dari mitan ke elpigi, sehingga kebutuhan mitan masyarakat masih tinggi. Ia juga menjelaskan, kami akan melakukan penuntasan program tersebut, agar elpigi bisa diutamakan dan tidak tergantung pada mitan lagi. (rud)

DPRD Monitoring Bantuan DAK 2010

Bangkalan – Komisi D DPRD Bangkalan sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan memonitoring atau mengawasi penyaluran bantuan DAK 2010. Dimana DPRD akan ikut mengevaluasi setiap sekolah yang menerima bantuan. Sebagaimana syarat-syarat kualifikasi dan standarisasi sekolah yang ada..

Berdasarkan data yang ada sebanyak 161 Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se – Kabupaten Bangkalan menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010. Jumlah yang diberikan pemerintah pusat ini, sebesar 46 Milyar untuk peningkatan kualitas.

Rabu, (22/9), Syaifullah, S. Ag, Sekretaris Komisi D DPRD Bangkalan mengatakan, bantuan DAK 2010 dari pemerintah pusat ini, diharapkan bisa digunakan setiap sekolah secara maksimal. Bentuk bantuan DAK 2010 ini berupa, rehap fisik gedung, alat alat sekolah (olahraga, buku perpus, alat peraga).

”Komisi D, akan mengevaluasi setiap penyaluran bantuan DAK ini agar tepat sasaran dan sesuai standarisasi. Mengingat pada DAK 2009 lalu sering muncul banyak persoalan,” ujar Syaifullah yang juga Wakil Ketua DPC PPP Bangkalan ini.

Menurutnya selama ini masalah yang muncul adalah, perihal status tanah yang tidak jelas kepemilikannya. Selain itu juga masalah minimnya potensi penyerapan murid. Dimana standartnya setiap sekolah, satu kelas adalah 38 murid.

”Setiap tanah di lembaga sekolah atau yayasan pendidikan harus jelas status tanahnya. Kalau sekolah negeri statusnya sudah menjadi hak milik pemerintah. Sedangkan kalau swasta status tanahnya sudah milik yayasan dan bukan milik perorangan,”

Syaiful biasa dipanggil koleganya menjelaskan, semua kekurangan ini pernah terjadi pada 2009. Sehingga nantinya tidak terjadi lagi permasalahan pada DAK 2010.

”Untuk itu kita akan berkoordinasi dengan Diknas untuk benar-benar memperhatikan persoalan itu. Mengingat sebelumnya ada sekolah yang sudah dibangun harus dibongkar karena tidak jelas status kepemilikan tanahnya,” terang mantan Ketua IPNU Bangkalan ini.

Syaiful juga menambahkan, DAK 2010 ada perbedaan dengan DAK 2009. Kalau dulu dilakukan secara swakelola dan sekarang dikontraktualkan. Sebelumnya Bangkalan menerima bantuan DAK di 141 lembaga SD dan SMP.

”Nama-nama sekolah penerima bantuan masih melalui penjaringan dan diserahkan ke Bupati untuk mendapat persetujuan. Insya Allah dalam waktu dekat, kira-kira oktober direalisasikan,” tambahnya.

Ia mengatakan, saat ini masih tahap lelang dan verifikasi lembaga-lembaga perusahaan yang mau mengerjakan proyek DAK atau masih tahap uji petik Bantuan DAK ini merupakan bantuan dan stimulan dari pusat dan bukan dana sharing.(rud)

Retribusi Rumah Makan dan Restoran Mencekik

Bangkalan – Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Usaha untuk rumah makan dan dan restoran dinilai memberatkan pelaku usaha makanan dan minuman. Pasalnya setiap pemilik rumah makan dan restoran dikenakan beban 10 persen dari pemasukan 150 ribu ke atas.

Pelaksanaan perda retribusi usaha untuk rumah makan dan restoran ini sudah berlangsung tiga bulan berjalan. Namun, pada kenyataannya banyak pelaku usaha mengeluh dan merasa terbebani.

H. Amin pemilik Warung Serpang, yang belokasi di Kecamatan Burneh merupakan salah satu yang terbebani pemberlakuan perda tersebut. Ia mengatakan bahwa, penerapan perda retribusi sangat tidak berpihak kepada pelaku usaha.

”10 persen tersebut merupakan bagian dari keuntungan kami. Kalau hal ini dibebankan pada pelanggan dan konsumen, maka mereka tidak akan datang lagi, karena mahal,” ujar pemilik warung makanan khas Bangkalan ini.

Menurutnya, akibat perda tersebut pelanggan banyak mengeluh juga. Sehingga banyak pelanggan yang tidak kembali. Oleh sebab itu H. Amin, terpaksa menjual dengan harga tetap atau murah, dalam rangka menjaring pelanggan agar bersedia hadir kembali.

”Kalau rame tidak ada masalah, tetapi kalau pas sepi malah kami akan rugi dan ini bisa membuat usaha kami susah berkembang,” ucap H. Amin dengan nada sedu.

Ia menambahkan bahwa, seharusnya Pemerintah mencabut perda tersebut, karena pada prakteknya bukan malah mensejahterakan masyarakat Bangkalan. Dimana malah menjadi beban berkepanjangan yang membuat pelaku usaha berpikir ulang membuka usaha rumah makan dan restoran.

”Perda tersebut harus di kaji kembali dan mungkin diterpakan dengan bentuk lain yang sama sama menguntungkan. Kalau kami bisa berkembang, tentu nanti bisa merekrut karyawan dan menyerap tenaga kerja,” terang H. Amin sambil menunjukkan blangko nota retribusi yang dari petugas pajak.

Senada dengan itu, Muzekki, Manager Cafe Amanna di Jl. Halim Perdana Kusuma Bangkalan juga mengeluh dengan pemberlakuan perda usaha. Dimana pemberlakuan retribusi usaha merupakan sebuah perampokan yang dilakukan pemerintah secara terselubung.

”Pemerintah hanya berlindung di dalam aturan dan target kenaikan pajak saja. Seharusnya pemerintah harus melihat dua sisi, pertama keberlangsungan usaha dan kedua pemberdayaan ekonomi rakyat,” terang Muzekki.

Menurutnya, pemerintah kalau tujuannya hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Karena akan berakibat pada kegagalan usaha yang struktural dari pemerintah.

Sementara itu Abd. Rofik, mantan Ketua Pansus II Raperda Pajak dan Retribusi DPRD Bangkalan mengatakan, dengan pelaksanaan perda tentang retribusi usaha setiap pemilik usaha yang beromset 150 ribu ke atas, diwajibkan membayar pajak sebesar 10 persen.

”Kami melihat perda tersebut cukup bagus dan bisa meningkatkan PAD Bangkalan yang sampai saat ini dirasa kurang,” ujar Ketua Komisi B DPRD Bangkalan ini. (rud)

Rektor UMM Bakal Calon Terkuat Ketua PWM Jatim

Surabaya - Nama Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Muhadjir Effendy, MAP menjadi salah satu bakal calon terkuat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim) periode lima tahun mendatang.

Sekretaris PWM Jatim Nadjib Hamid, Minggu (19/9/2010), mengatakan, nama Muhadjir menjadi bakal calon terkuat dibandingkan puluhan figur lain dalam agenda Musyawarah Wilayah (Muswil) Muhammadiyah Jatim, 9-10 Oktober mendatang, di Universitas Muhammadiyah Jember.

“Nama Muhadjir Effendy menjadi salah satu kandidat terkuat untuk mengisi jabatan Ketua PWM Jatim mendatang,” ujarnya, di Surabaya.

Nama lain yang juga menjadi kandidat kuat, yakni Prof Imam Roebandi, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya sekaligus Ketua Majelis Pendidikan dan Menengah PWM Jatim. Di samping itu Bendahara PWM Jatim, Nurcholis Huda, juga dipastikan maju menjadi calon pengganti Syafiq A Mughni, Ketua PWM Jatim yang terpilih menjadi salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015.

Nadjib mengatakan, sejumlah nama baru —di antaranya Ahmad Zainuri, Muamal Hamidi dan Tohir Luth— juga dipastikan akan bersaing menjadi orang nomor satu di organisasi islam berusia seabad tersebut. “Masih banyak nama calon ketua lainnya yang ikut meramaikan bursa ketua. Siapa saja kader Muhammadiyah yang memenuhi syarat, berhak memilih dan dipilih dalam muswil mendatang,” jelas Nadjib, yang juga ketua panitia pemilihan muswil 14 PWM Jatim itu.

Seperti diberitakan, Muswil Muhammadiyah Jatim akan digelar 9-10 Oktober 2010 di Universitas Muhammadiyah Jember. Agenda utamanya memilih 13 pengurus harian PWM Jatim. Sekitar 40 nama kini meramaikan bursa calon ketua PWM Jatim periode 2010-2015. Dari 13 nama, akan dipilih satu nama yang nantinya menjadi ketua menggantikan Syafiq A Mughni, yang tidak bisa dipilih lagi karena namanya sudah tercantum dalam salah satu ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (Surya, 15/9/2010).

Di pihak lain, Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) menuntut proses regenerasi di tubuh PWM Jatim. Menurut perwakilan eksponen AMM Jatim, Sjafroedin Boediman, regenerasi di tubuh Muhammadiyah harus dilakukan bersamaan dengan muswil. “Kalau tidak mulai dari sekarang, dikhawatirkan pada pengurus harian PWM Jatim hanya orang-orang itu saja yang berkuasa, dan tidak memberikan kesempatan kepada anak muda untuk turut berjuang bersama Muhammadiyah,” ujarnya menegaskan, Kamis (16/9/2010), di Surabaya.

‘Orang-orang itu saja’ yang dimaksud adalah mereka yang sudah menduduki jabatan sebagai pengurus harian selama beberapa periode, seperti Bendahara PWM Jatim, Nurcholis Huda, dan Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid. “Lebih bijak kalau mereka tidak masuk dalam pengurus harian. Pak Nurcholis sudah sangat layak sebagai penasihat PWM, sedangkan Pak Nadjib lebih cocok sebagai ketua lembaga. Apalagi Pak Nadjib sudah menjadi anggota KPU Jatim,” ucapnya.

Berhak Ajukan

Nadjib menjelaskan, ada 57 unsur yang berhak mengajukan 13 nama untuk pengurus baru. Unsur yang berhak mengajukan calon adalah 12 anggota PWM, cabang Muhammadiyah yang tersebar di 38 kabupaten/kota plus tujuh organisasi otonom Muhammadiyah. Nama yang diusulkan menjadi kandidat ketua PWM Jatim, kata dia, harus pernah menjadi pengurus PWM, pengurus daerah, pengurus organisasi otonom atau pengurus majelis minimal satu periode.

Kandidat juga diperbolehkan mengusulkan dirinya sendiri untuk dipilih menjadi ketua. “Jadi tidak mungkin ada calon ketua dadakan,” tutur pria yang juga anggota KPU Jatim tersebut. Saat ini, proses muswil berada pada penetapan daftar pemilih tetap yang jumlahnya diprediksi lebih dari 1.250 orang. Mereka ini yang memiliki hak untuk melakukan voting secara elektronik untuk mengerucutkan nama menjadi 13 orang saja. (ant/surya)

Kelompok Tua-Muda Jagokan Kandidat Ketua PWM Jatim

Surabaya - Kelompok tua dan muda tampaknya sama-sama mempunyai kandidat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim yang dijagokan untuk periode 2010-2015.

"Ada lima yang pantas yakni Ahmad Zainuri, Muhadjir Effendy, Muamal Hamidi, Tohir Luth, dan Nurcholis Huda," kata Ketua PWM Jatim Prof Syafiq A Mugni kepada ANTARA di Surabaya, Senin.

Syafiq yang kini menjadi salah satu Ketua PP Muhammadiyah itu mengemukakan hal tersebut ketika ditanya tentang calon pimpinan Muhammadiyah Jatim dalam Musywil ke-14 di Jember pada 9-10 Oktober mendatang.

"Tapi, saya terserah kepada pimpinan daerah dan cabang se-Jatim, siapa yang pantas, karena proses penjaringan calon masih berlangsung hingga kini," katanya.

Secara terpisah, pegiat/aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Jatim Syafrudin Budiman menilai PWM Jatim sudah saatnya meniru PWM Jateng yang menampilkan tokoh-tokoh muda.

"Kalau tokoh muda Muhammadiyah, saya kira Prof Zainuddin Maliki yang merupakan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat mewakili anak-anak muda," katanya.

Sementara itu, Sekretaris PWM Jatim Nadjib Hamid mengatakan panitia sudah menghimpun 87 calon sementara.

"Calon terkuat memang berkisar nama-nama seperti Nurcholis Huda, Muhadjir Effendy, Thohir Luth, Achmad Jainuri, Muammal Hamidy," katanya.

Ia menambahkan pemilih dalam Musywil Muhammadiyah untuk periode 2010-2015 berjumlah 1.278 orang yang terdiri dari 12 anggota PWM Jatim, 14 wakil organisasi otonom (ortom), 150 wakil pimpinan daerah (kabupaten/kota), dan 1.100 wakil pimpinan cabang (kecamatan).

"Agenda musywil antara lain pemilihan 13 anggota pimpinan dan penggantian ketua," kata Nadjib Hamid yang juga komisioner KPU Jatim itu. (ant)

AMM Tuntut PWM Jatim Lakukan Regenerasi

Surabaya - Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) menuntut proses regenerasi di tubuh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim). Menurut perwakilan eksponen AMM Jatim, Sjafroedin Boediman, regenerasi di tubuh Muhammadiyah harus dilakukan bersamaan dengan agenda musyawarah wilayah (muswil) yang digelar 9-10 Oktober 2010 di Jember.

“Kalau tidak mulai dari sekarang, dikhawatirkan pada pengurus harian PWM Jatim hanya orang-orang itu saja yang berkuasa, dan tidak memberikan kesempatan kepada anak muda untuk turut berjuang bersama Muhammadiyah,” ujarnya menegaskan, Kamis (16/9/2010), di Surabaya.

‘Orang-orang itu saja’ yang dimaksud adalah mereka yang sudah menduduki jabatan sebagai pengurus harian selama beberapa periode, seperti Bendahara PWM Jatim, Nurcholis Huda, dan Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid. “Lebih bijak kalau mereka tidak masuk dalam pengurus harian. Pak Nurcholis sudah sangat layak sebagai penasihat PWM, sedangkan Pak Nadjib lebih cocok sebagai ketua lembaga. Apalagi Pak Nadjib sudah menjadi anggota KPU Jatim,” ucapnya.

Muswil Muhammadiyah Jatim akan digelar 9-10 Oktober 2010 di Universitas Muhammadiyah Jember. Agenda utamanya memilih 13 pengurus harian PWM Jatim. Sekitar 40 nama kini meramaikan bursa calon ketua PWM Jatim periode 2010-2015. Dari 13 nama, akan dipilih satu nama yang nantinya menjadi ketua menggantikan Syafiq A Mughni, yang tidak bisa dipilih lagi karena namanya sudah tercantum dalam salah satu ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Anak-anak Muda Maju

Sjafroedin Boediman berharap nama-nama anak muda bisa maju dan dicalonkan dalam arena muswil mendatang. “Ini agar di muncul Ahmad Dahlan-Ahmad Dahlan baru yang bersama-sama berjuang untuk umat,” jelas mantan Ketua Bidang Sosial Ekonomi DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tersebut.

Tidak hanya itu, Sjafroedin juga mengatakan, hendaknya para pengurus harian nantinya diharap bukan berasal dari anggota partai politik. Sehingga, Muhammadiyah steril dan bersih dari orang politik. “Kalau orang-orang yang duduk di pengurus harian juga termasuk sebagai anggota partai politik maka Muhammadiyah lambat laun akan terpengaruh. Kita tidak mengingkan hal itu dan Muhammadiyah harus benar-benar organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi politik,” kata pria yang juga pengamat media massa ini.

Pihaknya juga mewacanakan agar para pengurus harian nantinya mendapat gaji. Ini, kata Sjafroedin, semata-mata untuk menuntut para pengurus agar bersifat profesional dan tidak mengesampingkan Muhammadiyah karena lembaga sukarela. “Kalau toh tidak digaji, para pengurus harus memiliki komitmen dan tidak mengurusi yang lain, harus benar-benar konsentrasi. Ini juga sebagai resiko menjadi pengurus,” papar mantan Ketua Bidang Hikmah DPD IMM Jawa Timur tersebut. (surya/ant)

Forjasi Desak Gubernur Laksanakan PL Sesuai Aturan

Surabaya – Forjasi Jawa Timur mendesak Gubernur Jawa Timur untuk menginstruksikan jajarannya agar melaksanakan proyek penunjukan/pemilihan langsung (PL) sesuai aturan Keppres 80 Tahun 2003 dan Perpres 54 Tahun 2010. Mengingat banyaknya indikasi penyimpangan proyek PL diberbagai dinas dan instansi pemerintah Se-Jatim.

Hal ini disampaikan R. Moch. Ali Zaini, Ketua Umum Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (Forjasi) Jawa Timur, Jum’at (17/9), saat konferensi pers di Surabaya. Forjasi Jatim sendiri beranggotakan tujuh organisasi pengadaan barang dan jasa konstruksi.

Diantaranya, Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (Gapeksi), Asosiasi Kontraktor Bangunan Air Indonesia (Akbarindo), Gabungan Kontraktor Indonesia (Gakindo), Asosiasi Kontraktor Umum Nasional (Askumnas), Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia (APBI), Asosiasi Pengawas dan Perencanaan Indonesia (Appindo) dan Asosiasi Kontraktor Perpipaan Nasional Indonesia (Akpinas).

“Selama ini dinas dan instansi Se-Jatim, banyak yang menyalahi aturan, untuk itu kami mendesak kepada Gubernur Jatim untuk memberikan instruksi kepada dinas dan instansi pelaksana proyek PL Se-Jatim sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Ali Zaini mengatakan sebagaimana Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 48 ayat 6, seharusnya dinas atau instansi sebagai pihak pengguna barang/jasa wajib memberikan tanggapan/informasi, mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangannya. Terutama kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan.

“Tentunya hal ini, harus diumumkan lewat media cetak maupun elektronik secara transparan dan tidak sembunyi-sembunyi,” ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksi) Jawa Timur ini.

Selain itu menurut Ali Zaini, sesuai aturan baru, Perpres 54 Tahun 2010 pasal 25 ayat 3 menerangkan, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Selanjutnya pada ayat 4, K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya/yang akan datang.

Pengurus Kadin Jatim ini mengatakan, apabila hal ini dilakukan dengan tidak transparan dan tidak diumumkan secara terbuka. Maka Sangat dimungkinkan bisa saja terjadi dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.

“Jangan sampai ini terjadi pada pelaksanaan APBN / APBD di tahun-tahun mendatang. Apalagi sudah ada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat wajib mengetahui informasi seluas-luasnya,” terang Ali Zaini.

Pengusaha muda ini menuturkan bahwa, sebelumnya Forjasi telah melakukan sosialisasi, terkait surat laporan salah satu anggotanya bernama BPD Gakindo Jatim. Dimana BPD Gakindo Jatim pada tanggal 17 September 2008 mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, tentang dugaan penyimpangan pelaksanaan pelelangan proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten/Kota Se-Jatim dengan surat No. 029/GAKINDOJTM/IX/2008.

“Surat Gakindo itu, akhirnya ditanggapi serius oleh Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dengan surat No. B.2067/Setneg/D-5/04/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Tanggapan surat pengaduan Masyarakat mengenai proses pelelangan proyek pengadaan barang/jasa sepanjang tahun Anggaran 2009-2010 di Pemerintah Propinsi Jawa Timur atau Pemerintah Kab/Kota Se-Jatim,” jelasnya.

Akhirnya pihak Forjasi Jawa Timur mensosialisaikan hal tersebut, melalui surat edaran No.036/E/FORJASI/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang ditujukan kepada Gubenur Jatim, Dinas/Badan/Instansi Propinsi Jatim dan Bupati/Walikota Se-Jatim. Isi surat tersebut berisi himbauan, terkait adanya indikasi penyimpangan proses pelaksanaan proyek pemilihan/penunjukan langsung di Pemprop Jatim dan Pemda Kabupaten/Kota Se-Jatim.

Bahkan kata Ali Zaini, Gubernur Jatim dalam surat dengan No.762/210/211/2009 langsung menindaklanjuti surat Menteri Setneg tersebut. Dimana Gubenur, membenarkan adanya pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa di tiga kabupaten tidak memenuhi aturan yang berlaku.

Ia juga menjelaskan, sebenarnya kalau mau fair di 38 kabupaten/kota Se-Jatim, banyak yang tidak melaksanakan aturan dengan baik dan benar. Padahal berapapun nilai paket barang/jasa dan dari sumber apapun itu, aturannya harus tetap diumumkan secara luas.
“Padahal, jika itu tidak diumumkan secara transparan akan berpengaruh kepada SKP (sisa kemampuan proyek). Sebagaimana penjelasan isi surat kami kepada Gubenur dan jajarannya,” urai Ali Zaini.

Ali Zaini menegaskan, walaupun PL itu sendiri adalah hak preogratif kepala dinas atau instansi, semuanya harus tetap diumumkan tanpa perkecualian. Apalagi dalam aturan Perpres 54 tahun 2010 yang baru, nilai penunjukan langsung bertambah dari mininal 50 juta, naik menjadi 100 juta. Sedangkan, pemilihan langsung senilai 100 juta, naik menjadi 200 juta.

“Karena itu, pemerintah wajib membina dan memberdayakan pengusaha kecil, untuk mempersiapkan diri mengahadapi Globalisasi dan CAFTA. Tentunya dalam hal ini pemerintah memberikan pintu seluas-luasnya dan terbuka kepada pengusaha,” ujar Ali Zaini yang juga Direktur PT. Jala Arta Persada Nusantara.

Sementara itu, Sugiharto, SE, MSi, dari kalangan pengusaha kecil dan menengah mengatakan, adanya Perpres yang baru tersebut tentu memberikan peluang bagi para pengusaha. Dimana pemerintah harus memberikan peluang kepada para pengusaha kecil dan menengah seluas-luasnya.

“Saatnya pelaksanaan proyek-proyek penunjukan/pemilihan langsung dilakukan secara terbuka dan tranparan. Agar semua pengusaha memiliki kesempatan yang sama,” ujar Sugiarto.

Menurutnya, tanpa adanya pembinaan dari pemerintah, pengusaha kecil dan menengah sulit berkembang. Mengingat, apabila pengusaha pengadaan barang dan jasa konstruksi tidak dapat proyek selama tiga tahun, nantinya bisa dianggap tidak memiliki eksistensi dan keberadaannya dinilai tidak ada.

“Kami dari kalangan pengusaha kecil dan menengah berharap bisa eksis, agar nantinya ekonomi di sektor ril berjalan baik dan pemerataan pembangunan bisa dilakukan,” ucap Sugiharto yang juga mantan Ketua Badko HMI Jatim. (*)

Anggota DPRD Bangkalan Bolos Berjamaah

Bangkalan – Tanpa alasan yang jelas, sebanyak 43 anggota DPRD Kabupaten Bangkalan tidak masuk kantor alias bolos berjamaah. Sedangkan yang terlihat masuk kerja, hanya dua orang pimpinan DPRD, yaitu Ali Wahidin (Ketua DPRD) dan Munawar Kholil (Wakil Ketua DPRD).

Tampak semua ruangan komisi dan pimpinan DPRD Bangkalan kosong melompong, Seluruh papan status keberadaan anggota DPRD yang dipajang di depan ruang komisi bertuliskan “Tidak Ada”.

“Kami tidak tahu menahu kenapa temen-temen anggota dewan tidak masuk, mungkin karena hari ini masih dalam suasana lebaran,” ujar Munawar Kholil saat ditemui di gedung DPRD Bangkalan, Jum’at. (17/9).

Sedangkan ketika ditanya kenapa yang bersangkutan masuk kerja. Munawar Kholil menjawab, saya masuk ke kantor bersama Ketua DPRD Bangkalan (red-Ali Wahidin), mengingat menghadiri undangan Halal-Bihalal dengan Bupati Bangkalan.

Sementara itu, salah satu staf setwan DPRD yang tidak mau disebut namanya mengatakan, pihaknya tidak mengetahui kenapa banyak yang tidak masuk. Kemungkinan menurutnya, mereka anggota dewan masih mengikuti lebaran ketupat atau tujuh hari paska lebaran.

”Saya kurang paham kenapa banyak yang tidak masuk, pastinya hari ini lebaran ketupat. Lebaran tujuh hari ini memang tradisi kami masyarakat madura, khususnya Bangkalan,” ujarnya.

Sementara itu, Moh. Rusnan, S.Pd, Ketua LSM Formasda Bangkalan menilai apa yang dilakukan anggota DPRD Bangkalan sangat tidak patut. Mengingat mereka adalah wakil rakyat yang harus memberikan contoh kepada masyarakat.

”Bagaimana mau bekerja maksimal kalau kerjanya seperti ini, lebaran ketupat bukan menjadi alasan. Apalagi sampai mayoritas anggota dewan bolos,” kata Rusnan yang juga aktifis Pemuda Muhammadiyah ini.

Rusnan mengatakan, dengan biaya dan pengeluaran anggota dewan yang besar seharusnya mereka komitmen pada kerjanya. ”Paling tidak ada yang piket atau bisa bergantian waktu. Kalau ini sudah keterlaluan,” ucapnya dengan kritis. (rud)

MK Menangkan Pasangan Abussidik

Jakarta - Mahkamah Konstitusi menguatkan kemenangan pasangan Abuya Busro Karim-Sungkono Sidik (Abussidik) pada Pilkada Kabupaten Sumenep setelah ditolaknya sengketa hasil pilkada yang diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Azasi Hasan-Dewi Khalifah (Assifa).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Mahfud MD, saat membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Sumenep di Jakarta, Kamis.

Dengan putusan penolakan gugatan tersebut, maka keputusan KPU Kabupaten Sumenep tentang hasil rekapitulasi hasil tertanggal 16 Agustus 2010 tetap dinyatakan sah, sehingga semakin mengukuhkan kemenangan pasangan Abussidik sebagai bupati dan wakil bupati Sumenep terpilih.

Mahfud MD yang didampingi delapan hakim konstitusi, menyatakan bahwa Mahkamah berkesimpulan semua dalil permohonan yang menilai telah terjadi sejumlah pelanggaran baik bersifat administratif maupun pidana, tak terbukti dan tak beralasan hukum.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Pilkada Kabupaten Sumenep putaran kedua pada 10 Agustus 2010 telah dimenangkan pasangan A Busyro Karim-Sungkono Sidik dengan 241.622 suara, sedangkan pasangan Azazi Hasan-Dewi Khalifah 231.250 suara.

Dengan kekalahan tersebut, pasangan Azazi Hasan-Dewi Khalifah kembali mengajukan gugatan kedua ke MK atas sengketa Pilkada tersebut.

Pihak Assifa mengajukan keberatan, di antaranya soal DPT yang bermasalah, pembongkaran kotak suara, politik uang, pelibatan struktur birokrasi seperti aparat desa, kepala desa untuk memenangkan pasangan Abussidik. (*/rud)

KH A Basith Zubairi, Anggota DPRD Sumenep Meninggal Dunia

Sumenep – KH A Basith Zubairi anggota DPRD Kabupaten Sumenep tutup usia. Kepergian kiai sekaligus politisi dari PPP itu membuat warga Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura menyisakan duka mendalam. Demikian juga bagi keluarga almarhum. Semasa hidup amarhum dikenal sebagai sosok tokoh yang kharismatik.

Menurut keterangan salah satu keluarga almarhum, beliau menghembuskan nafas terakhir setelah menghadiri acara undangan pernikahan. KH A Basith Zubairi meninggal dunia diusia ke 56 tahun dengan meninggalkan 4 orang anak dan satu orang istri. Saat ini almarhum tecatat sebagai anggota komisi B DPRD Sumenep dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

KH A Basith Zubairi selain menjadi anggota DPRD Sumenep, dia juga merupakan pengasuh pondok pesantren Nass-atul Mutaallimin desa Gapura Timur kecamatan Gapura. Sementara itu seluruh jajaran DPRD Sumenep mendatangi kediaman KH. A Basith Zubairi dengan dipimpin langsung Imam Hasyim, ketua DPRD Sumenep.

Imam Hasyim ketua DPRD Sumenep mengaku merasa kehilanagan dengan kepergian KH A Basith Zubairi anggota DPRD Sumenep. Jajaran DPRD mendoakan, amal ibadah almarhum diterima disisi tuhan yang maha kuasa.Almarhum Kh A. Basith Zubairi akan dimakamkan di areal pondok pesantren Nass-atul Mutaallimin desa Gapura Timur kecamatan Gapura.

Sementara itu Ruang Aspirasi Rakyat, dan JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) juga mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum.

“Semoga amal ibadah beliau diterima disisi Allah SWT dan bagi yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan,” ujar Safroedin Boediman aktivis Ruang Aspirasi Rakyat Sumenep. (*/rud/beritakota)

Mempererat Silaturrahim, Said Abdullah Gelar Open House

Sumenep – Ruang Aspirasi Rakyat

Dalam suasana lebaran menyambut hari “Idul Fitri”, MH Said Abdullah anggota DPR RI Dapil XI (Madura) Jawa Timur menggelar open house. Acara pertemuan ini diisi dengan kata-kata minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin antara Said Abdullah dengan setiap orang yang hadir.

Open house dalam rangka mempererat jalinan silaturrahim ini dilaksanakan di Jl. Kartini, Kelurahan Kepanjen, Sumenep selama dua hari, dimulai sejak, Jum’at (10/9) sampai Sabtu, (11/9). Terlihat orang-orang yang hadir diantaranya, mulai dari masyarakat bawah sampai tingkat elit di Kabupaten Sumenep.

Terop di depan rumahnya menjadi petanda kehadiran tukang becak, santri, anak-anak muda dan para ibu-ibu pendukung Said Abdullah saat open house. Hadir pula para kolega Said Abdullah, mulai dari pengurus PDI Perjuaangan Sumenep, para kiai dan habaib, tokoh masyarakat dan rekan-rekan media, serta keluarga besar Said Abullah sendiri.

”Pak Said Abdullah memang dikenal sebagai sosok lintas batas yang bisa bergaul dengan siapapun. Termasuk dengan masyarakat bawah sampai kalangan atas,” ujar Feri Susanto salah anak muda pendukung Said Abdullah.

Menurut Feri, lebaran saat ini bisa menjadi arena silaturrahim dan ajang tatap muka untuk aspirasi dari semua kalangan. Said Abdullah sebagai anggota DPR RI dari Madura dan Sumenep khususnya, dinilai mampu menjadi seorang pemimpin yang menjadi ispirasi banyak kalangan

”Gerakan sosial pak Said tanpa batas, dimana tanpa membeda-bedakan dan penuh ke-iklasan. Pendekatan emosional dan personal beliau memiliki nilai tersendiri dengan pribadi masing-masing orang yang ia kenal,” kata Feri memuji Said Abdullah, pria pengagum Soekarno ini.

Sementara salah seorang Ibu, dari Kampung Arab, Pangarangan yang tidak mau disebut namanya, mengaku sangat kagum akan perjuangan Said Abdullah selama ini. Menurutnya, kedermawanan beliau dan ketulusan pak Said selama ini, harus dijadikan tauladan bagi pemimpin-pemimpin dan politisi lainnya.

”Seorang memimpin jangan menjadi pamrih, tetapi harus terus beramal dan berjuang, soal hasil hanya Allah SWT yang menentukan. Alhamdulillah, terbukti langkah beliau dalam meniti karir berjalan lancar dan dibarengi kesuksesan,” ucap Ibu yang mengaku menjadi pendukung Said Abdullah sejak 2004 ini.

Selama ini Said Abdullah memang sudah dikenal sebagai seorang yang dermawan dan memiliki kepemimpinan yang kuat (strong leadership) sejak masa SMA. Pria kelahiran Sumenep, 22 Oktiber 1963 ini dinilai kritis dan bijak dalam mengambil keputusan.

Hal ini disampaikan Hj. Juhariah Udin saat ditemui beberapa waktu lalu. Salah satu rekan dan teman Said Abdullah pada masa SMA ini mengatakan bahwa, kegigihan dan ketekunan perjuangan Said Abdullah telah membuahkan hasil yang maksimal.

”Said Abdullah sudah dua periode terpilih menjadi DPR RI, tidak gampang menjadi anggota dewan, kalau dia tidak dikenal dan mau mengenal masyarakatnya. Ia dianggap mampu mempererat jalinan silaturahim, secara kontinyu dengan semua kalangan,” puji Hj Juhariah.

Sementara itu, dengan nada rendah Said Abdullah mengatakan, berterima kasih atas dukungan semua pihak selama ini. Pria yang dekat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri ini juga menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya, apabila dalam melangkah selama ini ada kesalahan.

“Sebagai hamba Allah yang luput dari salah dan dosa, saya sampaikan minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan bathin. Terima kasih atas dukungan dan doa semua pihak selama ini,” ucap Said sambil bersalaman dengan setiap orang yang hadir pada open house.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengatakan, acara open house ini dalam rangka mempererat jalinan silaturrahim dengan semua kalangan. Open house juga bagian menyerap aspirasi dan mendengar semua harapan masyarakat Sumenep.

”Semakin erat komunikasi kita, maka semakin kita tahu apa yang menjadi aspirasi mereka. Insya Allah saya tetap istiqomah memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumenep khusunya dan Madura pada umumnya,” terang Said dengan penuh optimis.

(Syafrudin Budiman)

Lebaran Bangkalan Bebas Daging Glondongan

Bangkalan - Mendekati lebaran Kabupaten Bangkalan dipastikan bebas dari daging glondongan dan daging berformalin. Mengingat, selama Hari Raya Idul Fitri sering dimanfaatkan untuk meraih keuntungan sesaat dengan menjual daging kulitas rendah tersebut.

Hal ini disampaikan anggota Komisi B DPRD Bangkalan, Nur Hasan, M.Si, saat dihubungi, Rabu, (8/9). Dirinya mengatakan, berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) tim gabungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, belum ditemukan kejadian pelanggaran.

"Dari operasi yang melibatkan Disperindag, Dinkes dan Dinas Pasar serta Satpol PP, saat ini belum ditemukan daging sapi glondongan atau daging berformalin. Daging yang berada di pasaran Bangkalan masih aman-aman saja," ujar Nur Hasan yang juga Sekretaris Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembauran (PKK PDP) Bangkalan.

DPRD Bangkalan melalui Komisi B sudah memanggil Disperindag, Dinkes dan Dinas Pasar untuk menjelaskan perkembangan yang ada. Namun sampai saat ini belum ada masalah yang signifikan di lapangan.

"Dari hasil pertemuan tersebut, pihak tim gabungan tetap optimis roda perdagangan di masyarakat berjalan lancar," katanya.

Perlu diketahui, Komisi B DPRD Bangkalan juga akan tetap memantau perkembangan dengan turun ke pasar tradisional yang menjual daging. Diantaranya, pasar yang akan di pantau yaitu, pasar di Kecamatan Tanah Merah, Kota Bangkalan dan pasar Kecamatan Sepuluh.

"Di daerah tersebut tidak ada masalah, semuanya siap menyambut lebaran," terang Nur Hasan.

Sementara itu, Nur Hasan juga menjelaskan bahwa untuk stok pangan dan beras juga sudah tercukupi. Data yang masuk kepada Komisi B, stok pangan masih cukup untuk 3 bulan kedepan. Adapun volumenya kira-kira 30 ribu ton perbulan.

"Alhamdulillah stok pangan dan makanan masih cukup untuk tiga bulan kedepan. Jadi tidak perlu khawatir," kata Nur Hasan yang juga berminat menjadi deklarator ormas Nasional Demokrat Bangkalan ini.(rud)

Banyak Mall, Hotel dan Restoran Abaikan Tempat Ibadah

Surabaya -

Masyarakat Surabaya mayoritas adalah beragama muslim, sebagai seorang muslim tentunya memiliki kewajiban menjalankan ibadah sholat lima waktu. Dimana tuntutan ibadah sholat itu harus dijalankan dengan sempurna dan khusu’, di dalam ruangan yang bersih, suci, nyaman dan tenang.

Namum kenyataan, contoh yang ditemukan di Mall Surabaya Plaza adalah sebaliknya, dimana tempat ibadah (musholla) disana, sangat tidak memenuhi kriteria yang layak. Karyawan dan pengunjung Mall Surabaya Plaza terkesan hanya sebagai pelengkap, sehingga tidak bisa menjalankan ibadah sholat dengan sempurna.

Dimana tempat ibadah (musholla) yang biasa dipakai posisinya sempit, pengap, panas, sajadah dan alas kaki kotor dan tempat wudlu’ kotor (sangat bau). Dimana seharusnya pihak manejemen Mall Surabaya Plaza wajib memberikan pelayanan tempat ibadah yang lebih baik dan lebih memadai.

Pernyataan tersbut di atas disampaikan R. Moch Ali Zaini, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Kota (FORMAT) Jawa Timur, Rabu (8/9). Menurutnya, sebagai seorang muslim, tentu sangat berharap melaksanakan ibadah dengan nyaman dan tenang, serta terjamin kebersihan dan kesuciannya.

“Ibadah adalah yang utama, jangan dikesampampingkan. Kami menemukan banyak Mall, Hotel dan Restoran kurang memperhatikan tempat ibadah,” kata Ali Zaini mengingatkan.

Wakil Ketua I MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya ini mengatakan, idealnya pihak manajemen Mall Surabaya Plaza memperhatikan tempat ibadah (musholla) tersebut, sebagai wujud penghargaan kepada karyawan dan pengunjung yang mayoritas beragama muslim.

“Pihak manejemen Mall Surabaya Plaza, harusnya mengukur seberapa banyak kapasitas jumlah karyawan dan pengunjung yang ada. Jika dibiarkan terus menerus, bisa dikatakan pelecehan kepada umat muslim,” terang Ali Zaini yg juga pengurus Dewan Pendiri Gabungan Persaudaraan Putra Madura (GABPORA).

Pengusaha yang saat ini aktif sebagai Ketua Umum Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (GAPEKSI) Jawa Timur ini menegaskan, kenyamanan dan ketenangan beribadah seharusnya lebih diutamakan. Oleh Manajemen Mall Surabaya Plaza dan seluruh pimpinan/manejer/pengusaha Hotel, Mall dan Restoran Se-Surabaya. Kecuali, negara kita dalam keadaan perang, bencana alam atau dalam keadaan darurat,

Apalagi menurutnya, kondisi hari ini negara kita belum separah yang dibayangkan tersebut. Mungkin, jika selama ini tempat ibadah dianggap kurang penting, kedepannya harus diperbaiki. Mengingat tempat ibadah menurut ajaran kami tidak bisa ditawar-tawar lagi, terkait kesucian, kenyamanan dan kebersihannya.

Namun pihaknya tidak hanya mengkritik saja, Ali Zaini, memberikan contoh tempat ibadah yang layak. Salah satu contohnya adalah di Royal Plaza, Narita Hotel, Bumi Surabaya Hotel, Sutos dan beberapa tempat lainnya yang bisa dijadikan acuan.

“Namun saat ini masih banyak Hotel, Mall dan Restoran yang belum memenuhi kriteria kelayakan tempat ibadah,” ujar Ali Zaini yang juga Ketua Umum Forum Lintas Rekanan dan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (FORJASI) Jawa Timur.

Ia menambahkan bahwa, berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung, bahwa sebuah bangunan gedung harus memiliki kelengkapan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Salah satunya adalah meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah yang mudah dan nyaman.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa salah satu fungsinya untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

“Sehubungan dengan dasar hukum dan fakta di lapangan, maka kami mendesak kepada pihak seluruh pimpinan/menejer/pengusahaHotel, Mall dan Restoran untuk melaksanakan tuntutan tersebut,” pungkasnya.

Wakil Ketua KOMPTAP KADINDA Jawa Timur ini mendesak, pimpinan/manejer/pengusaha wajib menyediakan fasilitas umum/tempat ibadah (musholla) yang layak, Untuk Mall lokasinya harus berada di dalam gedung Mall. Sedangkan untuk Hotel dan Restoran ditempatkan di lokasi yang bisa memberikan kemudahan pelayanan untuk setiap karyawan dan pengunjung.

Selanjutya Ali Zaini, menyerukan kepada seluruh pimpinan/manejer/pengusaha Hotel, Mall dan Restoran Se-Surabaya untuk segera dan secepatnya memperhatikan kenyamanan dan kelayakan tempat ibadah tersebut. Mengingat hal ini sudah lama terjadi dan dibiarkan begitu saja.

“Bilamana himbauan ini tidak segera diindahkan. Maka, kami tidak segan-segan melakukan upaya hukum class action dan berkoordinasi dengan pihak ormas-ormas Islam, demi tegaknya aturan dan pelaksanaan kenyamanan beribadah.,” tegas Ketua Lembaga Kajian dan Advokasi LK-NUSA Jawa Timur ini.(Syafrudin Budiman)

DPRD Jatim : Arus Mudik Bangkalan-Sumenep Rawan Kecelakaan

Bangkalan - Arus mudik yang melewati jalan raya Bangkalan sampai Sumenep sangat berpotensi rawan kecelakaan. Mengingat masih banyak jalan berlobang, jalan bergelombang, jalan sempit dan minimnya rambu-rambu lalu lintas.

Hal ini disampaikan RB. Zainal Arifin, SH, M.Hum, anggota DPRD Jawa Timur Dapil XI Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), Selasa, (7/9).

Menurutnya, dengan tingginya potensi kecelakaan di jalan raya menjelang lebaran H-3 dan H+7. Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten di Madura harus terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasinya.

"Selama ini angka kecelakaan dan tabrakan cukup tinggi di Madura. Dimana banyak menyebabkan orang dirawat di Rumah Sakit dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia dengan sia-sia," ujar Nanang bisa dipanggil koleganya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur ini juga mengatakan, Pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan diharapkan sigap dalam penanganan kecelakaan. Mengingat arus lalu lintas di Madura rawan kecelakaan yang bisa menimbulkan korban jiwa.

"Kemarin saja waktu saya melewati jalan raya Madura-Sumenep, melihat dua tabrakan dengan lokasi yang berbeda. Penyebabnya jalan bergelombang dan sempit," pungkas Nanang yang juga anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini.

Pria kelahiran Sumenep ini menjelaskan bahwa, jalur Bangkalan-Sumenep sangat rawan kemacetan. Baik di titik Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Titik kemacetan untuk Bangkalan diantaranya, di Galis, Tanah Merah dan Blega. Sedangkan untuk Sampang berada di Torjun dan Camplong.

"Selanjutnya untuk Pamekasan, titik rawan tersebut berada di Tlanakan dan Pademawu, dan untuk Sumenep berada di titik Pragaan, Bluto dan Saronggi," terang Nanang.

Sementara itu ia menambahkan bahwa, Komisi E DPRD Jawa Timur sudah berkoordinasi dengan konterpat yang ada. Baik di Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.

"Komisi E sudah mendesak Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur untuk membuka pintu seluas-luasnya selama arus mudik lebaran. Diharapkan puskesmas di kecamatan bisa buka 24 jam sejak H-3 sampai H-7, agar mudah tertangani apabila terjadi kecelakaan," terang pengacara non-aktif ini.

Sedangkan untuk Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, Komisi E DPRD Jawa Timur mendesak agar memberdayakan UPT-UPT Balai Latihan Kerja (BLK) pada masa lebaran. Dimana, para siswa BLT tersebut membuka bengkel gratis atau murah bagi pemudik yang akan pulang.

"Para tenaga terampil tersebut, bisa membantu pengemudi yang hendak men-service kendaraannya. Agar ketika berada di jalan raya kendaraan mereka bisa layak jalan dan diharapkan safety riding," papar pria lulusan Sarjana Hukum Unibraw Malang ini.(rud)

Tim Abussidik Yakin Menang Dalam Sidang MK

Sumenep –

Sidang persilisihan Pemilukada Kabupaten Sumenep Senin sudah sampai pada agenda kesimpulan. Selanjutnya, tinggal menunggu agenda siding putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 September mendatang. Tim Abussidik (Abuya Busro Karim dan Sungkono Sidik) optimis bisa menang pada putusan MK nantinya.

“Sidang sudah memasuki kesimpulan dan tinggal menunggu putusan hakim MK. Kami dari Abussidik optimis bisa menang, mengingat saksi dan data yang diajukan Assifa kurang kuat,” kata Nurul Fajar, Anggota Tim Pemenangan Abussidik, Kabupaten Sumenep, Minggu malam, (5/9).

Nurul Fajar yang juga Ketua LSM Kelompok Peduli Sumenep mengatakan, Bukti-bukti yang diajukan pihak Assifa sangatlah lemah dan tidak memenuhi unsur adanya kecurangan. Baik kecurangan sistematif, massif dan terstruktur sebagaimana yang dituduhkan Assifa.

“Tidak ada bukti penggelembungan suara atau manipulasi hasil pemilukada. Semua yang dituduhkan bisa kami patahkan semua di sidang MK,” terang pria yang biasa dipanggil Fajar ini.

Namun menurutnya, semua bergantung pada putusan MK tanggal 16 september 2010 mendatang. Apapun putusan MK, tentu menjadi yang terbaik dalam pemilukada kita. Dimana setelah putusan keluar semua pihak wajib mematuhinya.

“Tapi saya tetap yakin Abussidik pemenangnya. Mengingat kita berjuang dengan tulus dan iklas,” ujar pria dengan rambut plontos ini. (rud)

Teror Aktivis LSM, Rumah Dilempari Batu

Bangakalan –

Kaca Rumah Mathur Husyairi Ketua LSM Cide Bangkalan di Jl. Tengku Umar III/54 Bangkalan berantakan, setelah dilempari batu oleh orang tak dikenal. Teror ini diduga ditujukan kepada aktivis LSM Bangkalan yang selama ini dinilai kritis terhadap kebijakan pemerintah.

”Kejadian ini berlangsung tepat Ahad dini hari jam 01.10 WIB. Akibat lemparan batu tengah malam tersebut, keluarga saya kaget mendengar suara yang keras itu,” ujar Mathur Husyairi, kemarin.

Menurutnya, peristiwa ini bagian dari teror terhadap aktivis LSM Bangkalan, yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Namun, pihaknya tidak pernah takut pada teror tersebut. Selama perjuangan para kami memang untuk memperjuangkan masyarakat.

”Selama ini kami memang sering diteror agar kami diam dan tidak kritis lagi. Tetapi kami, aktivis yang tergabung dalam Aliansi LSM dan MPP Bangkalan, tetap akan konsisten dalam berjuang,” tegas pentolan Alinasi LSM dan MPP Bangkalan ini.

Rencananya, akibat kejadian itu, Mathur Husyairi akan melapor kepada Polres Sumenep. Agar kejadian ini bisa diselidiki dan ditindaklanjuti motif teror tersebut.

”Kami meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian intimidasi ini, agar segera ditemukan pelakunya. Dalam era demokrasi hari ini, hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi,” terang mantan anggota Panwaslu Bangkalan ini.

Mathur juga mengatakan, sebelumnya terjadi perusakan mobil Rush Silver Nopol M 1370 GA, milik aktivis LSM Pusaka Jatim, Aliman Harish. Perusakan ini dilakukan orang tak dikenal pada tanggal 7 Agustus 2010. Setelah dua hari sebelumnya ia menggelar demonstrasi menyoroti kebijakan pemerintah.

”Untuk itu kami mendesak kepada Polres Bangkalan untuk bergerak cepat menangani laporan yang dialami kami. Baik teror pelemparan batu ke rumah saya dan perusakan mobil milik Aliman,” katanya.

Ia menambahkan bahwa, selain perusakan mobil juga ada aktivis lain yang nyaris jadi korban pembacokan namanya Fachrillah. peristiwa itu terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Bahkan, beberapa aktivis lain seringkali mendapat teror melalui SMS dan telepon.

”Kami heran kenapa hal ini terjadi dan menimpa kami. Padahal sikap kritis kami adalah bagian dari evaluasi. Agar kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan bener-bener berpihak pada rakyat banyak,” tambahnya.(rud)

AMM: Tolak Perang Dengan Malayasia

Tuntut Pemerintah Tegas

Bangkalan – Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kabupaten Bangkalan menilai konflik antara Indonesia-Malaysia, tidak harus dengan jalan perang. AMM juga mendesak Presiden dan Menteri Luar Negeri bertindak tegas dalam permasalahan dengan Malaysia.

Pernyataan Sikap ini disampaikan Fathur Rahman, S.Kom, aktivis Pemuda Muhammadiyah Bangkalan, Sabtu (4/9). “AMM menolak dengan tegas keinginan perang dengan Malaysia. Mengingat persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan jalan diplomasi,” ujar Alumni FIKOM Unijoyo ini.

Dalam rangka diplomasi perbatasan. AMM Bangkalan mendesak Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri, Martyna Natalegawa bertindak tegas kepada Pemerintah Malaysia.

”Jangan sampai Indonesia dibuat mainan oleh Malaysia. Apalagi tanah dan air laut kita di klaim milik mereka. Ketegasan SBY ditunggu semua masyarakat dari Sabang sampai Mauroke,” kata Fathur yang juga mantan pengurus Badko HMI Jatim ini.

Menurutnya, cara-cara diplomasi politik dan ekonomi bisa dilakukan wujud perundingan taktis. Perang tidak menyelesaikan masalah dan membutuhkan biaya yang sangat besar.
”Apalagi kita masih serumpun, sesaudara dan sama-sama muslim,” pungkas Fathur.

Sementara itu, Firman Gazali Akhmadi, Ketua Bidang Keilmuan. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Bangkalan juga menolak penyelesaian dengan jalan perang. Mengingat, bangsa Indonesia adalah saudara dan sudah terikat hubungan ekonomi berkepanjangan.

”Buat apa perang tidak ada gunanya. Kami menilai persoalan koflik perbatasan masih persoalan kecil dan belum signifikan. Masih bisa diselesaikan dengan jalur perundingan di atas meja,” ujar Firman yang juga eksponen AMM Bangkalan.

Pria kelahiran Sumenep ini mengatakan, jika terjadi perang malah Indonesia yang rugi. Karena ada dua juta rakyat Indonesia yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malayasia. Apalagi banyak warga Indonesia yang sudah menjadi warga Malaysia.

”Persaudaraan sesama negara yang memiliki mayoritas muslim harusnya bisa damai. Jangan sampai terprovokasi oleh pihak asing atau barat, yang ingin Indonesia-Malaysia konflik terus,” jelas Mahasiswa FE Unijoyo ini. (rud)

Penumpang Kapal Kepulauan Kangean Meningkat

Jumat, 03 Sept 2010

Sumenep - Jumlah penumpang menuju Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, dengan menggunakan kapal milik PT Sumekar pada pemberangkatan Jumat malam, mulai meningkat.

"Kapal Motor Penumpang (KMP) Dharma Bahari Sumekar (DBS) II berangkat dari Pelabuhan Kalianget ke Pelabuhan Batu Guluk, Pulau Kangean, dengan mengangkut 350-an penumpang," kata Manajer Operasional PT Sumekar, Bambang Supriyo, di Sumenep.

Ia juga mengatakan, pemberangkatan KMP DBS II dari Kalianget ke Kangean dipercepat dari jadwal.

"Kapal kami biasanya berangkat ke Kangean pada pukul 20.00 WIB. Namun, pada Jumat malam ini diberangkatkan pada pukul 19.00 WIB karena kapal sudah penuh penumpang. Kalau diberangkatkan pada pukul 20.00 WIB, kami khawatir nanti ada tambahan penumpang lagi," katanya mengungkapkan.

Selain itu, kata Bambang, KMP DBS II mengangkut barang kebutuhan pokok milik sejumlah pedagang asal Pulau Kangean seberat 30 ton.(*/rud)

Heri Lentho Siap 'Kudeta' DKS

Surabaya (beritajatim.com)-Lesunya geliat kesenian di kota Surabaya, membuat salah satu seniman muda, Heri Prasetyo, atau kerap disapa Heri Lento, memproklamirkan diri untuk berniat maju sebagai Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS) yang saat ini tengah diduduki oleh Sabrot D Malioboro.

Aksi nekat Heri tersebut dipicu oleh tudingan para seniman muda yang menganggap bahwa DKS yang seharusnya menjadi wadah penjembatan antara kelompok seniman dengan Pemerintah Kota Surabaya kurang mampu mengakomodir aspirasi para seniman. Beredar informasi, bahwa DKS terkesan dikuasai oleh seniman tua saja.

"Saya ingin meluruskan fungsi DKS yang sesungguhnya, yaitu menjadi wadah penampung ide-ide seniman Surabaya," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (03/9/2010).

Berdasar keterangan Heri, DKS seharusnya dapat memberi masukan kepada pemerintah kota, tentang apa yang menjadi kebutuhan para seniman untuk memajukan proses kesenian di Surabaya. Dalam hal ini, DKS berkewajiban untuk memberikan masukan kepada Pemkot tentang apa yang dibutuhkan untuk memajukan seni dan budaya di kota Surabaya.

"Jika bekerja sesuai fungsinya, saya yakin kesenian di Surabaya akan maju,"imbuh Heri yang kini sedang menjabat sebagai ketua program Dewan Kesenian Jawa Timur.

Ketika dikonfirmasi, apakah wacana yang digulirkanya tentang pergantian ketua DKS tersebut tidak akan membawa konflik baru? Heri mengatakan, tujuan menggulirkan wacana tersebut adalah mengakhiri konflik panjang kepengurusan DKS dan memindahkan kepada jalur yang benar.

Seperti diketahui, sampai saat ini kepengurusan Dewan Kesenian Surabaya selalu diwarnai konflik tentang perebutan jabatan, diantara sesama pengurus.

"Saya bertekad untuk memajukan kesenian di Surabaya, hanya itu niat saya," pungkas Heri.

Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Sabrot D Malioboro, saat dikonfirmasi terkait dengan wacana ini, menyatakan enggan menanggapinya. Sabrot memilih diam meski kepemimpinanya sebagai Ketua DKS terancam digoyang.

"Saya tidak tahu dan tidak mau mengomentari masalah itu," ujarnya.

Beredar informasi, dengan munculnya gedung pertunjukan baru di lahan eks gedung bioskop Mitra, menjadi pemicu saling bertikainya para seniman Surabaya. Gedung baru tersebut, dianggp menjadi prospek 'lahan basah' yang mampu mendatangkan finansial dengan menggelar berbagai kegiatan kesenian.[rif/gir]

SPE Petroleum Hentikan (Sementara) Eksplorasi

Pulangkan Tenaga Kontrak, Pertahankan Sekuriti

Sampang - SPE Petroleum menghentikan sementara kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) di Madura. Termasuk di Bangkalan dan Sampang. Bagaimana nasib para perkerja dan aset?

MULAI 1 September 2010 lalu SPE Petroleum menghentikan kegiatan eksplorasinya di Desa Gunong Eleh, Kec Kedungdung, Sampang. Kontraktor pencari sumber daya migas itu menyatakan hasil yang tidak memuaskan atas pengeboran di Sumur Dungok I tersebut.

Kesibukan yang biasanya terlihat di lokasi eksplorasi di Desa Gunong Eleh tak lagi terlihat. Mobil operasional Ford Ranger 4WD yang sering berseliweran di wilayah itu juga sangat berkurang. Kemarin (2/9) hanya ada satu mobil Ford yang terlihat koran ini saat datang ke lokasi eksplorasi yang dinyatakan gagal tersebut.

Koran ini datang ke lokasi eksplorasi sekitar pukul 10.00. Meski masih pagi, udara di lokasi itu cukup panas. Maklum, tak ada satu pun perindangan di sana. Hanya ada gardu untuk satuan pengamanan (satpam) dan kontainer-kontainer tempat tinggal para pekerja.

Di pintu masuk lokasi eksplorasi koran ini ditemui salah satu satpam. Dia menanyakan maksud kedatangan koran ini. Setelah diberi penjelasan, dia akhirnya mempersilakan koran ini masuk lokasi eksplorasi.

Sebelum masuk, satpam yang enggan menyebutkan namanya itu menceritakan bahwa lokasi eksplorasi mulai sepi ejak sepekan terakhir. Para pekerja yang dikontrak perusahaan tertentu yang dikontrak SPE Petroluem sudah dipulangkan ke tempat asalnya. Sehingga, kian hari lokasi eksplorasi makin sedikit penghuninya. "Paling tinggal berapa orang Mas. Itu ada orang yang dari Cina juga yang datang," ujar pria itu.

Ditanya bagaimana nasib pekerja yang dikontrak SPE Petroleum dari warga setempat, satpam itu mengaku tak tahu banyak. Namun, SPE Petroleum telah memberitahukan penghentian proses eksplorasi sebelum rig pengeboran dicabut. "Kalau warga setempat yang bekerja di bagian dalam sedikit. Yang banyak di bagian sekuriti," ujarnya.

Satpam itu kemudian mempertemukan koran ini dengan salah satu karyawan SPE Petroleum yang punya hak bicara pada wartawan. "Saya sebenarnya tidak berhak (komentar), tapi hanya sementara karena sedang tidak ada orang," ujar Feri, karyawan SPE Petroleum itu.

Dia mengatakan, lokasi eksplorasi mulai benar-benar sepi sejak dua hari terakhir. Yang tersisa hanya puluhan pekerja. Mereka adalah pekerja di dalam lokasi eksplorasi dan sekuriti. Pekerja di bagian mengumpulkan alat-alat berat yang akan dibawa ke luar lokasi eksplorasi. Ada juga yang bertugas membersihkan alat-alat yang penuh lumur kering dan minyak.

"Kalau diangkut dalam kondisi seperti itu kan kurang pantas. Jadi, dibersihkan dulu, dicat yang bagus. Sementara aktivitasnya seperti itu selain mengumpulkan alat-alat berat," terangnya.

Kapan dan ke mana alat-alat itu akan dibawa? Feri mengaku tak tahu pasti. "Sementara masih di sini dulu untuk dibersihkan. Mengenai kapan diangkutnya, saya tidak tahu. Mau dibawa ke mana, saya juga tidak tahu," akunya.

Mengenai pengamanan lokasi, Feri mengatakan, hingga saat ini pihak SPE Petroleum mempertahankan keberadaan sekuriti yang kebanyakan dari warga setempat. Sebab, saat lokasi eksplorasi mulai sepi, sudah ada beberapa orang mencurigakan masuk ke lokasi. "Mereka pakai penutup muka, ada pipa yang mau diambil tapi tidak berhasil. Itu sandal (milik orang mencurigakan itu) ketinggalan," tuturnya.

Dia memerkirakan, SPE akan tetap mempekerjakan warga setempat untuk pengamanan lokasi eksplorasi. "Itu nanti kebijakan yang atas-atas Mas, saya tidak tahu pastinya," katanya.

Dikonfirmasi mengenai pengamanan dari pihak kepolisian, Kapolres Sampang AKBP Agus Santosa mengatakan, pihaknya tetap bertanggung jawab atas keamanan di lokasi eksplorasi tersebut. "Di sana kan ada satpamnya juga. Kami juga inten melakukan patroli ke lokasi itu," ujarnya.

Seperti diberitakan, SPE Petroleum menghentikan eksplorasinya di Sampang. Yakni, Sumur Dungok I di Desa Gunung Eleh, Kec Kedungdung. General Menejer SPE Petroleum Area Madura Sabidi membenarkan kegiatan SPE Petrolium di Sampang akan dihentikan. Alasannya, untuk mengetahui hasil seismik di lokasi lainnya di Sampang. Titik yang dieksplorasi di Sampang selama ini masih belum memenuhi harapan.(rd/*)

Bupati Kecewa Pembangunan Pasar Anom Baru Lamban

Sumenep - Bupati Sumenep M. Ramdlan Siraj kecewa pada tahapan dan proses pembangunan Pasar Anom Baru, setelah kebakaran 2007 lalu. Sebab, selain dinilai lamban, pembangunan ditangani sendiri oleh pemkab dan rawan penyimpangan.

Kekecewaan Ramdlan terungkap saat menghadiri presentasi konsep pra desain Pasar Anom Baru di Gedung Ki Hajar Dewantara kemarin (1/9). Bahkan, di forum itu bupati menolak memberikan sambutan. Dia malah meminta maaf kepada para pedagang pasar.

Presentasi konsep pra desain itu diprakarsai oleh dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset (DPPKA). Selain pedagang Pasar Anom Baru yang menjadi korban kebakaran, hadir konsultan perencana dan sejumlah pejabat pemkab.

Ramdlan mengatakan, secara pribadi dia lebih setuju jika pembangunan Pasar Anom Baru tidak ditangani pemkab. Melainkan, ditangani oleh pihak ketiga, dalam hal ini investor sebagai pemilik modal.

Menurut dia, jika ditangani investor, tahapan pembangunan Pasar Anom Baru tidak akan berlarut-larut seperti sekarang. "Ditangani pihak ketiga maksimal dua tahun selesai. Dana yang dikeluarkan pemkab jelas dan nanti pasar tetap menjadi aset pemkab," katanya.

Ramdlan juga mengakui banyak yang tidak paham mengenai konsep pembangunan Pasar Anom Baru. Termasuk, DPRD yang memberikan rekomendasi agar pasar tetap dibangun sendiri.

"Padahal, dengan dipihak-ketigakan ke investor, pemkab tidak keluar banyak dana. Tidak repot ada perencanaan karena sudah masuk ke investor," paparnya.

Adapun sistemnya, setelah dibangun investor, pedagang tetap membeli dengan harga terjangkau. Sebab, pemkab bisa memberikan dana bersifat hibah. "Dari dua lantai yang ada, lantai bawah dijual kepada pedagang. Lantai atas biar ditangani investor dengan MoU (nota kesepahaman)," tegasnya.

Sedangkan jika ditangani pemkab sendiri, menurut Ramdlan, akan lamban. Sebab, dana yang digunakan pasti dengan sistem multiyears karena APBD tidak akan mampu menalangi secara langsung. "Saya tidak yakin 2013 akan selesai. Ini saja baru perencanaan," tandasnya dengan nada tinggi.

Selain itu, Ramdlan mengatakan, pembangunan Pasar Anom Baru yang ditangani pemkab juga rawan penyimpangan. Sebab, tender yang akan digelar berlangsung hingga beberapa kali. "Contoh saja tender konsultan perencana. Pada 2009 gagal karena tidak memenuhi kualifikasi. Ini belum tender pembangunannya," katanya. "Saya yakin rawan sekali," sambungnya menegaskan.

Untuk itu, menjelang masa jabatannya yang berakhir pada 5 September mendatang, Ramdlan secara khusus menyampaikan permohonan maaf kepada pedagang Pasar Anom Baru. Sebab, dirinya tidak bisa mewujudkan harapan pedagang yang menghendaki pembangunan pasar yang cepat.

Sekadar mengingatkan, sebagian Pasar Anom baru terbakar pada Oktober 2007 lalu. Kebakaran hebat terjadi di bagian barat komplek pasar. Berdasarkan data di pemkab, sedikitnya 88 kios dan took terbakar. Kerugian mencapai miliarah rupiah ketika itu.

Setelah terlambat beberapa tahun, kini pembangunan Pasar Anom Baru mulai diproses. Yakni, pada tahap perencanaan yang menghabiskan dana Rp 250 juta. Presentasi dilakukan kemarin oleh konsultan yang menang tender.

Dari presentasi itu diketahui jika pembangunan Pasar Anom Baru akan dilakukan semimodern. Misalnya, bangunan dua lantai dan dilengkapi fasilitas untuk pengunjung.

Ketua Panitia Pengadaan Pembangunan Pasar Anom Baru Anthony Syam menjelaskan, untuk tahap perencanaan menghabiskan dana Rp 250 juta. Sedangkan untuk lanjutan, akan dibahas setelah hasil perencanaan tuntas.

Tetapi, dana awal pembangunan untuk fisik sudah ada Rp 9 miliar. "Itu menunggu perencanaan. Bisa jadi dananya akan membengkak," papar pegawai DPPKA ini.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep, A. Fauzi Hasyim, saat dimintai komentar soal sikap bupati, dia memberikan pemahaman lain. Menurut dia, secara konsep, pembangunan Pasar Anom Baru yang terbakar harus disegerakan. Hal ini selaras dengan pendapat bupati.

Soal anggaran yang kemungkinan bersifat multiyears, bisa dibahas kembali. "Saya kira memang berat untuk bisa langsung. Tetapi, mungkin bisa dicarikan solusi ke pusat," katanya.

Dia berharap DPPKA sebagai leading sector serius dan profesional dalam pembangunan Pasar Anom Baru tersebut. "Soal apakah tidak sebaiknya diserahkan ke investor, saya kira sudah sulit. Sebab, tahapannya sudah berjalan," ujarnya. (rd/*)

DPRD Desak Dinkes Razia Makanan Kadaluarsa

Bangkalan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan razia makanan dan minuman menjelang lebaran. Dimana untuk mengantisipasi peredaran mamin yang kadaluarsa.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H. Moh. Riski, Jumat (3/9), mengatakan, Dinkes harus segera melakukan razia terhadap pertokoan yang menjual mamin. Tepatnya hal itu dilakukan pada H-7 lebaran atau seminggu sebelum lebaran.

“Hal ini perlu dilakukan dan dikoordinasikan pelaksanaan razia tersebut dengan sejumlah instansi terkait, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Yayasan Konsumen dan aparat keamanan,” katanya.

Rizki menjelaskan, sebagaimana tahun sebelumnya, razia harus digelar di beberapa titik kawasan Kabupaten Bangkalan yang menjadi tempat beredarnya mamin.Sebab di titik tersebut merupakan kawasan padat penduduk.

“Dengan adanya razia ini, nantinya konsumen tidak akan dirugikan dengan barang yang sudah kadaluarsa, sehingga konsumen tidak ragu membeli mamin menjelang lebaran,” ujar Rizki yang juga kader Partai Demokrat ini.

Sementara Kepala Dinkes Bangkalan Lily Setyawati Mukti, melalui Ainur Rasyid Sekretaris Dinkes, tidak menepis kalau masih belum melakukan razia. Pihaknya mengatakan, akan segara melakukan razia makanan dan minuman dalam waktu dekat menjelang lebaran.

Dinkes Bangkalan, akan mengambil sejumlah contoh mamin untuk dilakukan uji laboratorium. Dimana untuk menentukan apakah mamin yang beredar di Kabupaten Bangkalan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

“Jika kami menemukan pelanggaran, maka kami akan memberikan surat peringatan dan teguran, baik kepada penjual maupun produsen mamin,” katanya.
Diharapkan, dengan razia ini bisa berdampak pada penjual atau pemilik toko, agar tidak menjual produk yang kadaluarsa. Sehingga para pemilik toko memiliki kelayakan produknya.

”Jika nanti ditemukan mamin kadaluarsa tersebut, maka akan kami sita. Bahkan, jika pelanggarannya berat, maka surat izin produk dan edarnya, bisa kami tarik kembali,” ujar Ainur.(rud)

Polres Gelar Apel Pengamanan Lebaran

Bangkalan - Kepolisian Resort Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menggelar Apel Pengamanan Lebaran 2010 di depan halaman kantor Polres. Hadir mengikuti apel, diantaranya dari Dishubkominfo, Kodim 0829, Lanan Batu Poron, Sub Denpom V/4-4, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya.

“Apel Bersama ini digelar dalam rangka pengamanan lebaran 2010 dan mengantisipasi terjadinya kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas,” kata AKBP Agus Salim, Kapolres Bangkalan melalui Kabag Ops Polres Bangkalan Kompol Abd Rohim, kemarin.

Ia mengatakan, pengendalian keamanan di Kabupaten Bangkalan sangat-lah penting. Mengingat Bangkalan merupakan area titik pusat arus transportasi antar Kabupaten di Jawa Timur. “Keamanan di Bangkalan akan berdampak pada keamanan di Jawa Timur,” ujarnya.

Kabag Ops Polres Bangkalan menjelaskan bahwa, pihaknya akan mendirikan delapan pos pengamanan di sejumlah titik-titik rawan kriminalitas maupun kecelakaan lalu lintas selama Lebaran 2010. Bersama tim gabungan, kita akan mendirikan pos pengamanan pada saat H-7 sampai H+7.

Menurutnya, pos Pengamanan akan di pusatkan di Desa Morkepek, Kecamatan Labang akses jembatan Suramadu dan di area Dermaga Kamal, Kecamatan Kamal. Selanjutnya, di depan Alun-alun Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Kota dan dipertigaan Dusun Tangkel, Desa Burneh, Kecamatan Burneh atau pintu masuk/keluar akses Suramadu.

Selain itu juga pos pengamanan akan ditempatkan di Kecamatan Tanah Merah, serta gunung Gigir dan pasar Blega, Kecamatan Blega. Sedangkan yang terakhir pos pengamanan di Kecamatan Sepuluh.

“Bukan saja menangani masalah kemacetan dan kriminalitas. Pos pengamanan juga digunakan untuk pos pelayanan kesehatan bagi para pemudik yang kelelahan. Lokasi pos pelayanan kesehatan berada di Dusun Tangkel,” terang Abd Rohim.

Pihak Polres Bangkalan menambahkan bahwa, dalam pengamanan arus mudik dan balik lebaran 2010 ini akan menerjunkan 347 personel. Hal ini sebagai upaya mencegah tindak kriminalitas sedikit mungkin.

“Bagi masyarakat yang mengalami kendala dan musibah bisa menghubungi pos terdekat. Agar bisa dibantu penanganannya, baik yang menyangkut kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas,” tambahnya.(rud)

Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Lebaran

Bangkalan – Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Bangkalan secara sigap akan mengantisipasi peningkatan penumpang menjelang lebaran. Antisipasi ini dilakukan mulai H-7 an H+7 lebaran. Terutama pada peningkatan volume kendaraan roda 2 dan roda 4, serta angkutan penumpang umum di jalur jembatan Suramadu dan pelabuhan penyeberangan Kamal.

“Kami akan melakukan antisipasi dengan pengaturan dan pengendalian kelancaran arus mudik mulai H-7 sampai H+7. Termasuk pendataan volume lalu lintas H-7 sampai H+7, baik jalur Kamal maupun Suramadu,” ujar Winarto Kabid Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Bangkalan, saat ditemui kemarin.

Menurutnya, volume lalu lintas 2010 diprediksi akan meningkat dari tahun sebelumnya. Dimana catatan tahun 2009 volume lalu lintas hari biasa sebanyak 14,7 ribu dan masa angkutan lebaran sebanyak 25,9 ribu. Selanjutnya catatan puncak mudik musim lebaran adalah 30,7 ribu.

“Prediksi kami tahun 2010 ini, akan menigkat sebesar 5,8 % dari tahun sebelumnya,” pungkas Winarto.

Berdasarkan Supplay dan Demand yang ada, pihak Dishubkominfo juga telah menyiapkan transportasi penumpang. Diantaranya, Bus AKAP sebanyak 34 dengan kapasitas angkut penumpang 1,7 ribu dan Bus AKDP sebanyak 252 dengan kapasiitas angkut penumpang 13,5 ribu.

Sedangkan MPU AKDP sebanyak 636 dengan kapasitas angkut penumpang 18,5 ribu. Sementara angkutan penyeberangan Ujung-Kamal sebanyak 11 kapal feri dengan kapasitas angkut penumpang 74 ribu penumpang/hari, 94,7 ribu roda dua/hari dan 56,2 ribu roda empat/hari.

“Hal ini masih diprediksi akan terjadi kenaikan penumpang sebanyak 97,4 ribu. Selanjutnya juga untuk roda dua diprediksi meningkat sebanyak 6,4 ribu dan roda empat diprediksi meningkat sebanyak 29,4 ribu,” terang Winarto.

Siapkan Tim Gabungan

Sementara itu juga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishukominfo) Kabupaten Bangkalan juga membuat rencana aksi. Dimana membentuk Tim Gabungan Penyelenggaran Angkutan Lebaran Terpadu 2010/1431 H. Supaya mengantisipasi daerah rawan kecelakaan, kemacetan dan bencana.

“Tim Gabungan membuat pos pantau di daerah rawan kriminal, kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Yaitu di Pelabuhan Kamal, Pos A. Yani Tengkel, Pos Petapan dan Pos Tollgate Jembatan Suramadu. Adapun petugasnya dilengkapi peralatan yang memadai,” terang Winarto.

Ia juga menambahkan, penempatan personil terpadu dalam PAM angkutan lebaran di setiap pos pantau akan dijaga 20 orang tiap hari. Dimana nantinya untuk penanganan reaksi cepat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Baik saat arus mudik maupun arus balik lebaran 2010.

“Kami juga menempatkan personil pengamanan sebanyak 10 orang di setiap pasar tumpah yang sering menyebabkan kemacetan. Diantara-nya pasar Tanah Merah, Galis dan Blega. Terutama pada saat hari pasaran,” imbuhnya.

Sedangkan kata Winarto, pihaknya juga melakukan pemetaan jalan alternatif yang akan digunakan mengatasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Bahkan untuk jalur jembatan Suramadu ditambah tollgate antrian roda dua. Selain itu dilakukan pengalihan arus ke pelabuhan penyeberangan Kamal apabila terjadi antrian yang cukup tinggi di jembatan Suramadu

Sementara, Kasiadi Ketua Organda Kabupaten Bangkalan mengatakan, dalam rangka menyelenggarakan angkutan umum yang aman, lancar, cepat dan andal akan melakukan terobosan. Diantaranya, dilakukan pengawasan terhadap Bus/Mobil penumpang umum di terminal Kamal, terminal Bangkalan dan Terminal Bancaran.

“Setiap MPU yang beroperasi harus memenuhi persyaratan tehnis dan layak jalan. Selain itu harus memiliki kelengkapan tanggap darurat dan lunas asuransi jasa raharja serta kelengkapan dokumen perjalanan,” kata Kasiadi, kemarin.

Menurutnya Organda juga sudah menyiapkan seluruh armada penyeberangan Ujung – Kamal, untuk mengantisipasi pengalihan arus dari Jembatan Suramadu. Pihaknya juga terus akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyediaan angkutan massal guna mengantisipasi penumpang yang terlantar.

“Jangan sampai ada yang terlancar, kami akan menyiapkan cadangan angkutan umum di akses Suramdu dan Pelabuhan Kamal,” ujar pria berambut putih ini.(rud)

Sepi Pemilu, KPUD Lakukan Studi Banding

Bangkalan – Ditengah minimnya aktifitas kerja, sebelum Pemilukada Kabupaten Bangkalan 2013. KPUD Bangkalan menyiasati dengan melakukan kegiatan studi banding ke KPUD-KPUD yang menggelar Pemilukada. Baik Kabupaten/Kota yang melakukan Pemilukada di Jawa Timur maupun propinsi lainnya.

“Kegiatan kunjungan studi banding ini kami lakukan sebagai upaya belajar dan memahami setiap persoalan Pemilukada. Baik yang menyangkut tahapan pemutahiran data dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon, serta pelaksaanaan Pemilukada,” ujar Fauzan Djakfar., M. Ag, Ketua KPUD Bangkalan, minggu lalu.

Daerah yang pernah dikunjungi KPUD Bangkalan diantaranya, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Selain itu, Kabupaten Malang, Kabupaten Sumenep dan beberapa Kabupaten dan Kota di luar Propinsi Jawa Timur.

Menurutnya, dari hasil kunjungan kerja tersebut yang paling kami pelototi adalah masalah pemutahiran data dan penetapan DPT. Mengingat masalah pemutahiran data adalah menjadi penentu sukses tidaknya Pemilukada. Dimana idealnya semua masyarakat yang memenuhi syarat berhak menjadi pemilih.

“Jika dalam pencatatan pemutahiran berlangsung amburadul, tentu DPT nya akan amburadul juga. Misalnya, ada yang meninggal dunia, pindah domisili, belum cukup umur dan adanya nama ganda. Karena itulah kami harus belajar pada daerah lainnya,” jelas Fauzan.

Mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Bangkalan (IMABA) mengatakan, sumber DPT berasal dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sedangkan DPS bersumber pada keterangan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil). Apabila DP4 dari Capil mengalami kelemahan, tentu akan berakibat pada pendataan DPS yang kurang valid.

“Sayang kami dalam Undang-Udang Penyelenggaraan Pemilu dibatasi pada pembuatan DPS dan penetapan DPT. Kami hanya memiliki kewenangan terbatas stelsel pasif. Namun, kami tetap berusaha sekuat tenaga agar semua masyarakat Bangkalan bisa memilih pada Pemilukada nantinya,” terang Alumni IAIN Sunan Ampel ini.

Sementara itu menurut Fauzan, untuk mengatasi persoalan pemutahiran data yang akan ditetapkan menjadi DPT. Pihaknya, akan terus berkoordinasi terus menerus dengan Dispenduk Capil Bangkalan dan Desk Pilkada Pemkab Bangkalan. Bahkan, jika diperlukan bisa kami bentuk panitia pemutahiran data secara bersama-sama.

“Tahapan Pemilukada memang dimulai 8 bulan sebelum pelaksanaan. Namun, kami bersama jajaran terkait akan terus berkoordinasi dengan aktif, Supaya pemilukada 2013 di Bangkalan berlangsung baik dan partisipati pemilih meningkat,” pungkas lulusan Magister Agama, STAIN Malang ini.(rud)

Kasus Intimidasi LSM Mengambang

Bangkalan – Kasus perusakan mobil aktivis LSM Pusaka Jatim, Aliman Harish sampai saat ini mengambang. Mengingat pihak Polres Bangkalan menyatakan bahwa pengungkapan kasus itu masih minim saksi dan masih mengambang.

Perusakan mobil Rush Silver dengan Nopol M 1370 GA dilakukan orang tak dikenal tanggal 7 Agustus 2010. Dugaan-nya dilakukan orang yang kecewa kepada Aliman, setelah dua hari sebelumnya ia menggelar demonstrasi menyoroti penegakan hukum di Bangkalan. Pelaku merusak kaca mobil bagian depan dan pinggir sebelah kiri depan.

Aliman Harish yang juga Ketua LSM LeksDam menyatakan, sangat kecewa dengan lamban-nya penyelidikan kasus dirinya. Seharusnya, sudah ada gambaran siapa yang melakukan teror tersebut.

”Kami mendesak kepada Polres Bangkalan untuk bergerak cepat menangani laporan kasus itu. Jangan sampai mandek atau berhenti di tengah jalan,” ujar Aliman yang juga mantan Anggota DPRD Bangkalan ini.

Selain, perusakan mobil juga ada aktivis lain yang nyaris jadi korban pembacokan namanya Fachrillah. peristiwa itu terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Bahkan, beberapa aktivis lain seringkali mendapat teror melalui SMS dan telepon

”Sikap kritis dari aktivis LSM dan mahasiswa di Bangkalan merupakan kontrol kebijakan. Agar Pemerintah Bangkalan lebih berpihak pada masyarakat dan mementingkan nasib rakyat,” terang Politisi Hanura ini.

Sementara Berdasarkan hasil penyelidikan, Polisi telah memeriksa sebanyak enam saksi yang berada di sekitar lokasi. ”Kami telah memeriksa saksi dan sementara fokus mencari siapa identitas pelaku perusakan, alat bukti yang digunakan merusak, dan sepeda motor pelaku,” terang AKP Suwarno, Kasat Reskrim Polres Bangkalan, kemarin.

Menurutnya, sampai saat ini polisi belum mampu mengungkap kasus tersebut. Dimana belum adanya petunjuk yang mengarah pada pelaku. Identitas pelaku yang diduga sebanyak dua orang belum berhasil juga diungkap. Pasalnya, pelaku saat beraksi menggunakan helm standar yang menutupi wajahnya saat beraksi.

”Dari pemeriksaan beberapa saksi tidak ada satupun menunjukkan pelaku, maupun ciri-ciri pelaku. Mengingat masyarakat sekitar pada saat itu masih fokus ke acara warga sendiri,”ujarnya.

Menurut Penyidik Ipda Hery K, Kanit Pidum Polres Bangkalan, sampai saat ini identitas pemilik kendaraan bermotor juga belum diketahui. Pasalnya sepeda motor yang digunakan pelaku belum juga diketahui plat nomernya. Termasuk batangan besi yang digunakan merusakan mobil tersebut.

”Kami telah memintai keterangan warga yang kebetulan berada di sepanjang gang V Jl KH Moh. Kholil saat kejadian. Menurut saksi pelaku langsung pergi tanpa meninggalkan jejak sama sekali,” ujar Hery K.(*)