Surabaya - Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) menuntut proses regenerasi di tubuh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim). Menurut perwakilan eksponen AMM Jatim, Sjafroedin Boediman, regenerasi di tubuh Muhammadiyah harus dilakukan bersamaan dengan agenda musyawarah wilayah (muswil) yang digelar 9-10 Oktober 2010 di Jember.
“Kalau tidak mulai dari sekarang, dikhawatirkan pada pengurus harian PWM Jatim hanya orang-orang itu saja yang berkuasa, dan tidak memberikan kesempatan kepada anak muda untuk turut berjuang bersama Muhammadiyah,” ujarnya menegaskan, Kamis (16/9/2010), di Surabaya.
‘Orang-orang itu saja’ yang dimaksud adalah mereka yang sudah menduduki jabatan sebagai pengurus harian selama beberapa periode, seperti Bendahara PWM Jatim, Nurcholis Huda, dan Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid. “Lebih bijak kalau mereka tidak masuk dalam pengurus harian. Pak Nurcholis sudah sangat layak sebagai penasihat PWM, sedangkan Pak Nadjib lebih cocok sebagai ketua lembaga. Apalagi Pak Nadjib sudah menjadi anggota KPU Jatim,” ucapnya.
Muswil Muhammadiyah Jatim akan digelar 9-10 Oktober 2010 di Universitas Muhammadiyah Jember. Agenda utamanya memilih 13 pengurus harian PWM Jatim. Sekitar 40 nama kini meramaikan bursa calon ketua PWM Jatim periode 2010-2015. Dari 13 nama, akan dipilih satu nama yang nantinya menjadi ketua menggantikan Syafiq A Mughni, yang tidak bisa dipilih lagi karena namanya sudah tercantum dalam salah satu ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Anak-anak Muda Maju
Sjafroedin Boediman berharap nama-nama anak muda bisa maju dan dicalonkan dalam arena muswil mendatang. “Ini agar di muncul Ahmad Dahlan-Ahmad Dahlan baru yang bersama-sama berjuang untuk umat,” jelas mantan Ketua Bidang Sosial Ekonomi DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tersebut.
Tidak hanya itu, Sjafroedin juga mengatakan, hendaknya para pengurus harian nantinya diharap bukan berasal dari anggota partai politik. Sehingga, Muhammadiyah steril dan bersih dari orang politik. “Kalau orang-orang yang duduk di pengurus harian juga termasuk sebagai anggota partai politik maka Muhammadiyah lambat laun akan terpengaruh. Kita tidak mengingkan hal itu dan Muhammadiyah harus benar-benar organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi politik,” kata pria yang juga pengamat media massa ini.
Pihaknya juga mewacanakan agar para pengurus harian nantinya mendapat gaji. Ini, kata Sjafroedin, semata-mata untuk menuntut para pengurus agar bersifat profesional dan tidak mengesampingkan Muhammadiyah karena lembaga sukarela. “Kalau toh tidak digaji, para pengurus harus memiliki komitmen dan tidak mengurusi yang lain, harus benar-benar konsentrasi. Ini juga sebagai resiko menjadi pengurus,” papar mantan Ketua Bidang Hikmah DPD IMM Jawa Timur tersebut. (surya/ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar