Jakarta – PKS menilai hasil survei LSI terbaru yang menempatkan PKS hanya mampu memimpin parpol papan tengah tak realistis, bahkan menyesatkan. Sebab hasil survei itu jauh berbeda dengan hasil riset lembaga kajian yang disewa oleh PKS.
“Saya kira tidak seperti itu. Karena kita juga lakukan survei berbasis dapil. Di beberapa tempat kita diatas dari hasil survei LRI. Jadi tak realistis,” ujar Sekjen PKS Anis Matta, kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (28/2).
Dituturkan Anis, dari hasil survei tersebut posisi PKS di hampir semua daerah pemilihan (dapil) masuk dalam kelompok tiga besar. Hanya di beberapa dapil saja PKS berada di posisi keempat.
“Kita yakin PKS sudah diatas 14-15% kalau berdasakan survei di lapangan. Jadi kita (PKS) optimis 20 % kita capai,” ucapnya.
Meski begitu, tutur Anis, dirinya tidak lantas begiu saja percaya terhadap beberap hasil survey. Sebab, ada kenaikan suara dari hasil survei yang diinstruksikan oleh suatu parpol untuk mengambil suara buble. Sehingga secara metodelogi menjadi rancu.
“Contohnya dapat dilihat dari disparitas perolehan hasil dari beberapa lembaga survey. Hasilnya tidak pernah konsisten. Seperti perolehan PDIP tidak pernah kosisnten. Pernah 26%, lalu 23 % dan sekarang LSI 17,3%,” ujarnya.
Dalam survei tersebut, Partai Demokrat tertinggi, dengan jumlah pemilih 24,3% suara. Disusul berturut-turut PDIP dengan 17,3% suara dan Partai Golkar yang mendapatkan 15,9% suara.
Sementara di posisi partai tengah dipimpin PKS dengan perolehan suara 6%. Disusul PKB dan PPP yang mendapat 5%, persen, PAN dan Gerindra yang masing-masing memperoleh 4%, Hanura 2%, serta PKNU dan PBB, yang masing-masing memperoleh 1%. [jib]
Sabtu, 28 Februari 2009
Jumat, 27 Februari 2009
RAIH DUKUNGAN DENGAN PENDEKATAN EKONOMI
Friday, 20 February 2009Partai Matahari Bangsa, yang kelahirannya dibidani generasi muda Muhammadiyah, memandang pemenuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah hal utama.
Oleh karena itu, sebagai partai politik baru, PMB di Jawa Timur mengedepankan pendekatan ekonomi untuk meraih dukungan. Dengan cara ini, PMB yakin dapat merebut para pemilih pemula dan massa mengambang yang menjadi target utama mereka.
"Perhatian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat atau untuk menyejahterakan mereka adalah hal utama yang menjadi fokus gerakan kami. Bila kesejahteraan sudah terpenuhi, proses selanjutnya adalah ideologisasi kepada masyarakat terkait misi dan visi partai kami," ucap Ketua Pimpinan Wilayah PMB Jawa Timur Mufti Mubarok, Selasa (17/2) di Surabaya.
Untuk merealisasikan pendekatan ekonomi tersebut, PMB telah memberikan kredit tanpa jaminan kepada pelaku usaha kecil, seperti pedagang kaki lima di Surabaya. Selain itu, partai bernomor urut 18 ini menjanjikan suplai pupuk murah dan merata kepada petani di Jatim. Partai yang dideklarasikan pada April 2007 ini juga memberikan modal kepada anak muda untuk berwiraswasta.
Mufti mengakui bila partai yang ia pimpin ini harus bekerja ekstra keras untuk merebut suara di kalangan Muslim di Jatim. Selain harus bersaing ketat dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sama-sama berbasis Muhammadiyah, PMB harus bertarung dengan partai besar lainnya, seperti PKB, PPP, atau PKS. Namun, dirinya yakin bila PMB akan mendapat tempat di kalangan Muslim di Jatim.
"Ideologi yang kami tawarkan adalah Islam pembaruan. Simpatisan partai Islam lainnya yang merasa tidak puas dengan partainya masing-masing dapat kami tampung. Apalagi, jaringan kami di Muhammadiyah cukup banyak sehingga kami optimistis dapat meraih sebagian besar massa Muhammadiyah di Jawa Timur," tutur Mufti.
Sekretaris Pimpinan Wilayah PMB Jatim Syafrudin Budiman, menambahkan, upaya yang dilakukan PMB untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat adalah dengan berkunjung dari rumah ke rumah. Menurut Syafrudin, kampanye door to door dinilai lebih efektif dan murah.
Menurut Syafrudin, PMB tidak pernah merasa minder bersaing dengan parpol besar yang mengusung bendera Islam. Modal percaya diri PMB adalah dengan memanfaatkan jaringan yang telah ada selama ini, antara lain kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Hizbut Tahrir (HT), Al Hidayah, atau dari kalangan nahdliyin. Gaji dipotong
Selain kampanye door to door, imbuh Syafrudin, pengajian umum atau majelis taklim juga menjadi wadah bagi PMB untuk menggalang dukungan. PMB juga memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dinilai sebagai langkah murah dan cepat untuk menyosialisasikan caleg-calegnya. Caranya, caleg PMB harus memiliki blog pribadi.
"Ibaratnya, kami mengemas PMB sebagai partai yang progresif, peduli, bersih, enerjik, dan masih bebas dari dosa-dosa politik, serta mengedepankan etika moral," kata Syafrudin.
Syafrudin menambahkan, ada persyaratan khusus bagi caleg dari PMB bila terpilih sebagai wakil rakyat nanti. Kader harus rela gajinya dipotong 40 persen jika mereka terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Jatim dan 30 persen untuk tingkat DPRD kabupaten dan kota.
kompasjatim
Ratusan Bendera PMB Dibakar dan Dirusak
Selasa, 17/02/2009
Jember - Ratusan bendera dan atribut Partai Matahari Bangsa (PMB) Jember dirusak orang tak dikenal. Sadisnya, bukan hanya diguntingi atau dihilangkan dari tempatnya saja, puluhan lainnya dibakar.
"Total yang hilang, dibakar, diguntingi sekitar 200 lembar," tegas Ketua PD PMB Jember, Suryanto Wibowo usai melaporkan kejadian tersebut ke Panwaskab Jember, Selasa (17/2/2009) siang tadi.
Menurut Suryanto, pelaku merusak atribut PMB pada dini hari. "Sejumlah saksi menuturkan bahwa pelaku menggunakan roda dua dan empat pada dini hari sekitar pukul 03.00 wib," imbuhnya.
Dan semua kronologis peristiwa sudah dilaporkannya ke Panwaskab secara tertulis disertai bukti-bukti foto. Ratusan bendera dan gambar yang dirusak tersebut semula dipasang di jalan Srikoyo, dr. Soebandi Patrang Jember. Selain itu juga ada di Mayang dan Pakusari serta Arjasa.
"Kami tidak mau berspekulasi siapa yang merusak, namun sejumlah saksi sudah mengarah kemana pelakunya," ujarnya.
Suryanto hanya berharap kepada semua pihak dan pelaku, agar tidak memperkeruh suasana dengan melakukan tindakan yang memancing emosi kader PMB. Karena tindakan tersebut bisa menodai proses demokrasi yang sudah berjalan damai ini.
PD PMB Jember juga mendesak Panwaskab untuk mengusut tuntas kasus tersebut. [her/kun]
Caleg Muda Bantah Cari Pekerjaan
26 February 2009
http://www.surabayapagi.com/redesign/index.php?p=detilberita&id=28930
SURABAYA – Sejumlah calon legislatif dari kaum muda menolak anggapan yang menyatakan 61 persen para caleg yang maju dalam Pemilu 2009 adalah para pengangguran dan berniat menjadi dewan untuk mendapatkan pekerjaan.
Walaupun mereka mengakui bahwa caleg muda ini ada yang masih aktif kuliah dan baru saja lulus dari kuliahnya.
”Itu penelitian yang subyektif dan tidak berdasarkan kondisi obyektif. Sebagai caleg muda, kita ini kerja intelektual dan yang pasti bisa menghasilkan uang,” ujar Syafrudin Budiman, Sekretaris Pimpinan Wilayah PMB Jatim saat ditemui Surabaya Pagi kemarin.
Budi panggilan akrabnya mengatakan bahwa pola pikir semacam itu merupakan bentuk-bentuk dari pemikiran di jaman orde baru dulu. Dimana kalangan muda yang mempunyai latar belakang berorganisasi serta masih memegang idealisme dinilai sebagai orang-orang yang melawan pemerintahan.
Hal inilah yang kembali digunakan agar para rakyat tidak memilih caleg-caleg muda yang mempunyai potensi. ”Itu bahasa orde baru yang formalitas tidak menginginkan anak-anak muda masih mempunyai skill serta memegang nilai-nilai kerakyatan,” pungkasnya
Caleg muda Partai Matahari Bangsa yang berangkat dari Dapil 8 DPRD Jatim mengakuinya, di PMB 90 persen calon anggota dewan Jatim dari kalangan kaum muda yang baru saja menyelesaikan akademiknya di kampus. Namun, perlu diketahui bahwa mereka ini mempunyai skill pengalaman berorganisasi serta mengorganisir rakyat. ”Dengan skill pengalaman organisasi kita bisa mengorganisir para konstituen untuk selanjutnya memperjuangkan hak-hak rakyat,” ujarnya
Hal yang sama juga diungkapkan oleh caleg muda PDI Perjuangan Dapil 10 DPRD Jatim Abdi Edison, SE. Menurutnya, tidak semua yang mencalonkan pada pimilihan anggota legislatif (pileg) tidak mempunyai pekerjaan. ”Tidak semuanya caleg muda pengangguran,” ujarnya
Ia menambahkan, kebanyakan caleg muda yang tidak menpunyai pekerjaan berasal dari partai-partai kecil yang baru ikut dalam pemilu 2009. Sedangkan untuk partai besar seperti PDI Perjuangan, mereka yang menjadi caleg adalah melalui pengkaderan yang panjang. Meskipun para calegnya masih muda. Tapi karena berpotensi mendulang suara, mereka bisa menjadi caleg. “Kalau di PDI Perjuangan harus melalui proses pengkaderan terlebih dulu,” tandasnya
Edison yang bekerja sebagai konsultan manajer Surabaya menegaskan keikutsertaannya mencalonkan diri pada pileg 2009 adalah tugas dari partai serta mengemban amanah dari rakyat. Tidak mencari pekerjaan. ”Jangan melihat sosok social caleg kaya atau miskin, Sebab, hak setiap warga negara untuk maju sebagai wakil rakyat,” ujarnya. (din)
Rabu, 25 Februari 2009
PMB Jatim Desak Pusat Informasi Majapahit Dihentikan
Minggu, 22 Peb 2009Surabaya - Sekretaris PW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur, Syafrudin Budiman SIP, mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.
"Niatnya memang baik untuk membangun pusat informasi tentang Majapahit yang memudahkan masyarakat, terutama kaum muda, tapi lokasi yang direncanakan ternyata berdiri di atas situs purbakala peninggalan Majapahit," katanya kepada ANTARAjatim di Surabaya, Minggu.
Menurut calon legislatif (caleg) PMB Jatim nomer urut 1 untuk DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) VIII (Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun) itu, upaya meneruskan pembangunan PIM sama halnya dengan merusak situs Majapahit.
"Kalau tetap diteruskan, maka pemerintah akan terancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, karena itu stop (hentikan) pembangunan PIM," katanya.
Hal yang sama, kata aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu, juga dapat dikenakan kepada pimpinan proyek PIM, kepala desa, dan masyarakat yang terlibat dalam proyek PIM itu.
Bahkan, katanya, pemerintah juga dapat dijerat pidana UU 5/1992 terhadap tindakan masyarakat merusak situs Majapahit lainnya, kendati bukan terkait langsung dengan PIM.
"Saya baru menerima informasi dari beberapa kawan aktivis bahwa di kawasan Trowulan juga banyak situs yang diperjualbelikan, seperti batu bata peninggalan Kerajaan Majapahit. Pemerintah dapat dipidana karena membiarkan perusakan situs itu," katanya.
Ketentuan pidana UU 5/1992 Pasal 26 menyebutkan barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Sementara itu, pasal 15 ayat (1) menyatakan, setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Ayat (2) menyatakan, tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang: membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia; memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya; mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat; mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya; memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya; memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya. Ayat (3) menyatakan, pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
http://antarajatim.com/index.php?ref=disp&id=8318
PROFIL : Tanggalkan Baju Jurnalis
Jumat, 20 Februari 2009
http://dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=11516
Syafrudin Budiman. Selama ini aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2002, sebelum akhirnya maju caleg PMB dari Dapil VIII (Nganjuk, Madiun, Jombang, Mojokerto) untuk DPRD Jatim.
Saat menjadi aktivis, dia kerap berurusan dengan polisi. Bahkan pernah ditangkap Polres Surabaya Utara karena terlibat demo memperjuangkan nasib buruh.
Sempat vakum dari dunia aktivis, Syafrudin aktif di bidang jurnalistik, menjadi wartawan salah satu koran terbitan Surabaya selama tujuh bulan.
Namun karena terpilih dan mendapat amanah sebagai formatur terbanyak dalam Muscab IMM Surabaya, dia kembali ke rumah lamanya. "Mungkin karena dianggap mumpuni dan berbakat dalam dunia politik, saya dipilih menjadi formatur," ujar pria yang akrab disapa Rudi Acong ini.
Pria kelahiran Sumenep 21 Mei 1980 ini akhirnya aktif kembali dan terpilih jadi Ketua Hikmah (Bidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan) IMM Surabaya, dan berlanjut ke DPD IMM Jawa Timur sebagai Ketua Bidang Hikmah.
Syafrudin pun memilih fokus di IMM dan meninggalkan dunia jurnalistik. Pada Muktamar IMM ke XII 2006 di Ambon, dia ditunjuk menjadi Ketua Presedium Sidang dan dipercaya sebagai Pengurus Pusat IMM masa bakti 2006-2008.
Bahkan dirinya sempat bergabung ke PAN Jawa Timur karena keterkaitan dengan Muhammadiyah. Mengapa mundur dari PAN? "Saya ini kader IMM, kalau IMM dan AMM bikin partai, kenapa saya tidak bergabung. Wong ini rumah saya sendiri yang baru," jawabnya.
Kini dia siap menggapai mimpinya menjadi calon wakil rakyat untuk DPRD Jatim. "Saya memang lahir dari keluarga politisi dan keluarga struktur Muhammadiyah. Malah yang mendorong saya bergabung ke PMB adalah keluarga," katanya.(ud)
http://dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=11516
Syafrudin Budiman. Selama ini aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2002, sebelum akhirnya maju caleg PMB dari Dapil VIII (Nganjuk, Madiun, Jombang, Mojokerto) untuk DPRD Jatim.
Saat menjadi aktivis, dia kerap berurusan dengan polisi. Bahkan pernah ditangkap Polres Surabaya Utara karena terlibat demo memperjuangkan nasib buruh.
Sempat vakum dari dunia aktivis, Syafrudin aktif di bidang jurnalistik, menjadi wartawan salah satu koran terbitan Surabaya selama tujuh bulan.
Namun karena terpilih dan mendapat amanah sebagai formatur terbanyak dalam Muscab IMM Surabaya, dia kembali ke rumah lamanya. "Mungkin karena dianggap mumpuni dan berbakat dalam dunia politik, saya dipilih menjadi formatur," ujar pria yang akrab disapa Rudi Acong ini.
Pria kelahiran Sumenep 21 Mei 1980 ini akhirnya aktif kembali dan terpilih jadi Ketua Hikmah (Bidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan) IMM Surabaya, dan berlanjut ke DPD IMM Jawa Timur sebagai Ketua Bidang Hikmah.
Syafrudin pun memilih fokus di IMM dan meninggalkan dunia jurnalistik. Pada Muktamar IMM ke XII 2006 di Ambon, dia ditunjuk menjadi Ketua Presedium Sidang dan dipercaya sebagai Pengurus Pusat IMM masa bakti 2006-2008.
Bahkan dirinya sempat bergabung ke PAN Jawa Timur karena keterkaitan dengan Muhammadiyah. Mengapa mundur dari PAN? "Saya ini kader IMM, kalau IMM dan AMM bikin partai, kenapa saya tidak bergabung. Wong ini rumah saya sendiri yang baru," jawabnya.
Kini dia siap menggapai mimpinya menjadi calon wakil rakyat untuk DPRD Jatim. "Saya memang lahir dari keluarga politisi dan keluarga struktur Muhammadiyah. Malah yang mendorong saya bergabung ke PMB adalah keluarga," katanya.(ud)
Selasa, 17 Februari 2009
(SANG KANDIDAT) Pesantren Berhak Jatah Anggaran Pendidikan 20%
February 3, 2009Syafrudin Budiman
(Caleg PMB Dapil VIII Nomor Urut 1)
Pemerintah telah mencanangkan anggaran dalam APBN 20% untuk kepentingan pendidikan. Asumsi masyarakat selama ini anggaran itu hanya untuk kepentingan pendidikan formal baik negeri maupun swasta.
Namun menurut caleg yang satu ini, pondok pesantren (ponpes) yang merupakan pendidikan non formal sebenarnya juga berhak atas anggaran pendidikan 20% tersebut. ”Pondok pesantren seharusnya juga bisa menerima karena juga sama-sama tempat pendidikan,” kata caleg Partai Matahari Bangsa (PMB) kelahiran Sumenep ini.
Syafrudin berharap pemerintah meningkatkan perhatian pada ponpes sebab sumbangsih ponpes bagi negeri ini sangat besar. Banyak tokoh di negeri ini yang dilahirkan dari pesantren.
Menurutnya, ada banyak kebijakan yang dapat diperjuangkan dari Dapil VIII yang meliputi Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk. ”Beberapa persoalan yang harus ditangani di Dapil VIII misalnya tingkat kemiskinan, pelayanan kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, dan sebagainya,” kata mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini.
Menurutnya, tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten/kota yang ada di Dapil VIII masih cukup tinggi. ”Perlu peningkatan bantuan dan pemberdayaan mayarakat agar terentaskan dari kemiskinan,” ujarnya.
Pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin juga jadi sorotan. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang sudah berjalan selama ini masih terasa kurang dan belum merata. Dia juga memberikan perhatian pada orang-orang jompo. ”Orang-orang tua seperti itu layak dijaga dan diperhatikan. Perlu ada anggaran dari pemerintah untuk merawat mereka,” ujarnya.
Perbaikan infrastruktur jalan juga jadi kebutuhan yang mendesak. ”Jalan-jalan di kawasan Dapil VIII ini termasuk jalur yang sering dilewati kendaraan besar dan di beberapa ruas jalan sudah ada yang rusak sehingga perlu diperbaiki,” katanya. Keberadaan jalur-jalur itu dipandang penting karena menjadi akses perdagangan dan perekonomian. (ishomuddin)
KORAN SINDO JATIM
MK Tolak Gugatan Capres Independen
Politik17/02/2009
Jakarta - Kandas sudah perjuangan Fadjroel Rachman cs memperjuangkan capres independen. Mahkamah Konstitusi menolak uji materil UU 42/2008 tentang Pilpres terhadap UUD 1945.
"Permohonan para pemohon ditolak secara keseluruhan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pasal 1 angka 4, pasal 9 dan pasal 13 UU 42/2008 yang menyebutkan bahwa penentuan presiden dan wakil presiden melalui parpol sudah sesuai dengan persyaratan dan tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan UUD 1945," kata Mahfud saat membacakan putusannya di Gedung MK, Jakarta, Selasa (17/2).
Mahfud menambahkan, dalil-dalil yang diajukan para pemohon tidak beralasan. "Indonesia tidak menganut monopolitik tapi multipolitikal. Sebagai asas kekeluargaan, independen bertentangan dengan pancasila sila keempat. Aspirasi masyarakat harus terlembaga," tandas Mahfud.
Putusan ini diambil dengan suara bulat. Dari 8 hakim konstitusi, 3 diantaranya mengajukan dissenting opinion. Mereka adalah M Akil Mochtar, Abdul Mukhtie Fadjar, Maruarar Siahaan.
Seperti diketahui, Fadjroel Rachman, Mariana, dan Bob Febrian melalui kuasa hukumnya Taufik Basari menggugat UU 42/2008 tentang Pilpres.
Mereka menilai UU Pilpres membatasi hak-hak warga negara untuk menjadi capres dan cawapres. Pasal yang digugat adalah pasal 1 ayat 4, pasal 8 dan 9, serta pasal 13 ayat 1. [dil]
inilah.com
Jumat, 13 Februari 2009
PMB Yakin Lampaui "Parliamentary Threshold"
Politik13/02/09
Jakarta - Partai Matahari Bangsa (PMB) yakin perolehan suara partainya secara nasional pada Pemilu 2009 akan melampaui ketentuan parliamentary threshold (batas minimal perolehan suara legislatif) sebesar 2,5 persen.
"Dengan kerja keras selama ini, kami berkeyakinan kalau hanya memenuhi perolehan suara minimal 2,5 persen dari total suara sah pemilu secara nasional, itu bukanlah sesuatu yang sulit," kata Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat PMB Ahmad Rofiq di Jakarta, Jumat.
Pernyataan Ahmad dilontarkan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu, khususnya yang terkait ketentuan parliamentary threshold.
Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh calon anggota legislatif dari 11 partai politik (parpol).
Menurut MK, pasal 202 ayat (1) UU Pemilu tentang ketentuan parliamentary threshold yang dipermasalahkan pemohon, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Ahmad Rofiq mengatakan, putusan MK soal ketentuan parliamentary threshold tersebut tidak membuat PMB berkecil hati, namun justru akan memicu seluruh kader dan caleg PMB untuk bekerja lebih keras untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya.
"Kami tetap yakin karena semua kader bergerak dan hadir secara langsung ke masyarakat. PMB siap bertanding dengan partai lainnya. Tidak hanya partai baru tapi dengan partai lama pun kami siap bersaing," tegasnya.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai putusan MK yang menolak uji materi 11 parpol soal parliamentary threshold sebagai langkah tepat untuk menyehatkan politik nasional dan menyederhanakan sistem kepartaian masa depan.
Menurut dia, penyederhanaan itu hanya dimungkinkan selama ketentuan electoral threshold (batas minimal perolehan suara partai untuk bisa ikut pemilu selanjutnya) maupun parliamentary threshold (batas minimal perolehan suara partai untuk bisa memperoleh kursi DPR RI) dilaksanakan secara konsisten.
Ia juga berpendapat bahwa parliamentary threshold tidak menghambat eksistensi partai karena hanya membatasi partai-partai yang berhak ada di DPR RI, sementara untuk DPRD masih diperkenankan.
Lebih lanjut, ia mengatakan, penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia sudah menjadi kebutuhan riil di masyarakat.
"Ketentuan ini sudah menjadi bagian perundang-undangan yang berlaku dan mengikat," ujar Anas. (*)
http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=pmb-yakin-lampaui-parliamentary-threshold&id=1234521708
Usai Pelantikan Gubernur Soekarwo-Saifullah Langsung Orasi Politik
Kamis, 12 Ferbruari 2009SURABAYA – Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf langsung memberikan orasi politik berupa janji program kerja 100 hari pertama pemerintahan mereka.
Program 100 hari pertama Soekarwo-Saifullah adalah memprioritaskan pembenahan jalan-jalan daerah dan pedesaan, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta fokus pada wilayah yang dikategorikan sebagai dampak langsung semburan lumpur Lapindo di Porong.
“Program 100 hari pertama kita adalah fokus pada perbaikan jalan-jalan di daerah dan pedesaan seluruh wilayah Jatim. Serta melakukan koordinasi dengan kepala daerah Bupati/Walikota untuk mengatasi masalah UMKM dan PKL. Selain itu, kami akan memperjungkan warga Porong korban Lumpur Lapindo yang ada di peta terdampak,” kata Gubernur Jatim Soekarwo saat Open House di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (12/2).
Menurut Soekarwo, perbaikan kondisi jalan di daerah dan pedesan yang rusak mutlak dilakukan. Sedangkan untuk UMKM dan PKL, Gubernur akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah Kabupaten/Kota se-Jatim.
“Untuk masyarakat korban Lumpur Lapindo, mereka saat ini merasa terganggu kehidupannya. Mereka harus mendapatkan hak-hak dasar mereka agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi,” tegas Sukarwo yang akrab di panggil Karwo ini.
Apa yang telah dikemukakan Gubernur tersebut diamini oleh Gus Ipul (panggilan akrab Saifullah Yusuf). Gus Ipul berjanji akan membenahi program Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan pembrantasan korupsi pada 100 hari pemerintahannya.
”Saya sudah mendapat amanat dari Mantan Gubernur Jatim Imam Utomo, agar tidak melakukan tindakan korupsi jika menjabat. Jangan pernah kepikiran untuk korupsi apalagi kawin lagi. Kecuali kalau sudah pensiun,” cetus Gus Ipul disambut tawa tamu undangan. kp005
Mohammad Ridwan - kabarpemilu.com
Baru Empat Parpol yang Serahkan RDK ke KPUD Nganjuk
13 Ferbruari 2009
NGANJUK - Dari 38 partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Nganjuk baru empat parpol yang menyerahkan Rekening Dana Kampanye (RDK) ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
"Baru ada empat Parpol yaitu PKS, PIS, Golkar dan PDS yang sudah menyerahkan RDK-nya. Sementara yang lain belum," kata Ketua KPU Kabupaten Nganjuk M. Bawono, di ruang kerjanya. Jumat (13/02).
Menurut Bawono, untuk batas akhir penyerahan RDK paling lambat tujuh hari sebelum masa kampanye terbuka.
"Batas akhir penyerahan RDK, telah tertuang pada Pasal 138 Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2008. Jadi, semua Parpol harus mematuhinya,"ungkap Bawono.
Ditambahkan, KPU Kabupaten Nganjuk telah menyurati seluruh pimpinan partai politik diwilayah ini untuk segera menyerahkan RDK mereka dua bulan yang lalu. Namun, hingga kini hanya empat Parpol yang mematuhi permintaan KPU tersebut
Dirinya mengkhawatirkan, keterlambatan penyerahan RDK partai peserta pemilu, akan menghambat kerja KPUD, karena di saat yang sama KPUD dituntut harus mempersiapkan dan memberikan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat.
"Sosialisasi Pemilu kepada masyarakat waktunya kurang dari 55 hari, belum lagi nanti KPUD disibukkan datangnya logistik Pemilu,” keluhnya.
Menurut Bawono, sejumlah pengurus partai politik beralasan, belum diserahkannya RDK tersebut ke KPUD karena batas akhir penyerahan masih lama, sehingga perlu disiapkan secara matang.
Terpisah, Sekertaris DPC Partai Barnas Nganjuk Hinaryo mengatakan, pihaknya berencana untuk menyerahkan Rekening Dana Kampanye mereka pada batas akhir waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD.
"RDK Partai Barnas, kemungkinan kita serahkan ke KPUD pada akhir batas waktu yang ditetapkan. Karena kita perlu membahas dulu pada rapat DPC partai, tapi yang penting kita serahkan sesuai dengan jadwal," kata Hinaryo.kp005
Mardiyanto - kabarpemilu.com
NGANJUK - Dari 38 partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Nganjuk baru empat parpol yang menyerahkan Rekening Dana Kampanye (RDK) ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
"Baru ada empat Parpol yaitu PKS, PIS, Golkar dan PDS yang sudah menyerahkan RDK-nya. Sementara yang lain belum," kata Ketua KPU Kabupaten Nganjuk M. Bawono, di ruang kerjanya. Jumat (13/02).
Menurut Bawono, untuk batas akhir penyerahan RDK paling lambat tujuh hari sebelum masa kampanye terbuka.
"Batas akhir penyerahan RDK, telah tertuang pada Pasal 138 Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2008. Jadi, semua Parpol harus mematuhinya,"ungkap Bawono.
Ditambahkan, KPU Kabupaten Nganjuk telah menyurati seluruh pimpinan partai politik diwilayah ini untuk segera menyerahkan RDK mereka dua bulan yang lalu. Namun, hingga kini hanya empat Parpol yang mematuhi permintaan KPU tersebut
Dirinya mengkhawatirkan, keterlambatan penyerahan RDK partai peserta pemilu, akan menghambat kerja KPUD, karena di saat yang sama KPUD dituntut harus mempersiapkan dan memberikan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat.
"Sosialisasi Pemilu kepada masyarakat waktunya kurang dari 55 hari, belum lagi nanti KPUD disibukkan datangnya logistik Pemilu,” keluhnya.
Menurut Bawono, sejumlah pengurus partai politik beralasan, belum diserahkannya RDK tersebut ke KPUD karena batas akhir penyerahan masih lama, sehingga perlu disiapkan secara matang.
Terpisah, Sekertaris DPC Partai Barnas Nganjuk Hinaryo mengatakan, pihaknya berencana untuk menyerahkan Rekening Dana Kampanye mereka pada batas akhir waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD.
"RDK Partai Barnas, kemungkinan kita serahkan ke KPUD pada akhir batas waktu yang ditetapkan. Karena kita perlu membahas dulu pada rapat DPC partai, tapi yang penting kita serahkan sesuai dengan jadwal," kata Hinaryo.kp005
Mardiyanto - kabarpemilu.com
MK Tolak Gugatan 11 Parpol
Politik13/02/2009
Jakarta - Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemberlakuan sistem ambang batas parpol di parlemen (parliamentary treshold) sebesar 2,5% yang diajukan oleh 11 parpol dan calon anggota legislatif 2009 serta anggota parpol peserta pemilu 2009.
"Menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (13/2).
Majelis menilai pasal 202 ayat 1, pasal 203, pasal 205, pasal 206, pasal 207, pasal 208 dan pasal 209 UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 3, dan pasal 28I ayat 2 UUD 1945.
"Karenanya dalil-dalil pemohon tidak cukup beralasan untuk dikabulkan," ujar Mahfud.
Karena kebijakan Parliamentery treshold yang tercantung dalam pasal 202 ayat 1 sama konstitusionalnya dengan kebijakan electoral threshold yang tercantum dalam UU 3/19999 dan UU 12/2003, namun mmahkamah menilai pembentukan UU tidak konsisten dengan kebijakan yang terkait pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas.
"Sehingga setiap menjelang pemilu selalu diikuti dengan pembentukan UU baru di bidang politik, yaitu UU mengenai parpol, UU mengenai Pemilu, dan UU mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR,DPD, dan DPRD," imbuh Mahfud.
Kesebelas parpol tersebut antara lain Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Patriot, Partai Persatuan Daerah, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Nasional Banteng Kerakyatan, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Karya Pangan, Hanura, Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan Partai Merdeka.
Semua pemohon mengajukan untuk MK menguji eksistensi pasal 202 ayat 1 UU No 10 tahun 2008 tentang pemilih umum anggota DPR, DPD, DPRD yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sementara pemohon menilai pasal 202 manipulatif karena tidak membuka kesempatan bagi calon anggota legislatif independen sebagaimana diterapkan di negara bersistem parleman.
Selain itu pasal 202 ayat 1, tidak menerapkan sistem minoritas yaitu suatu sistem dimana jika seseoarang mendapat suara terbanyak di suatu daerah, maka secara otomatis ia berhak menjadi anggota DPR meskipun partainya tidak mencapai ambang batas yang ditetapkan. [win/dil]
inilah.com
Kamis, 12 Februari 2009
Hamas-Fatah Siap Rekonsiliasi
Politik13/02/2009
Gaza - Menyatukan faksi-faksi Palestina merupakan langkah yang sangat penting sebelum mereka mengajukan perundingan damai dengan Israel. Palestina harus terlebih dahulu menyatukan Fatah yang merupakan Otoritas Palestina (Palestine Authority/PA) dan Hamas yang menguasai Jalur Gaza.
Menurut seorang pejabat senior Fatah, Azzam Al Ahmad, kelompok yang setia kepada Presiden moderat PA Mahmoud Abbas itu siap mengadakan dialog dengan Hamas. "Dialog rekonsiliasai segera dimulai. Kami telah melakukan berbagai persiapan menyambut dialog komprehensif di Kairo pada 22 Februari mendatang," katanya, Kamis (12/2).
Mesir sebelumnya mengumumkan telah mengirim undangan kepada para pemimpin 13 faksi politik dan kelompok militan yang ada di Palestina. Panggilan itu juga dilayangkan kepada Fatah dan Hamas yang dua faksi terbesar, demi menyatukan rakyat Palestina.
November 2008, Hamas sempat menampik kemungkinan dialog rekonsiliasi dan mengatakan mereka tak akan berdialog dengan Abbas dan sekutunya yang menahan lebih dari 600 Hamas di Tepi Barat.
Al Ahmad dan Jubir Fatah Ahmad Abdul Rahman pun akhinya menemui dua pejabat senior Hamas di Kairo, Selasa 10 Februari, yang merupakan pertemuan resmi pertama kedua belah pihak.
"Kairo sedang mempersiapkan diri untuk menjadi mediator dialog yang komprehensif. Sedangkan pertemuan pertama kami hanyalah awal dari niat tersebut," papar Al Ahmad.
"Kedua pihak bertemu untuk membentuk komite bersama yang akan memulai misi pada 28 Februari. Kami akan membahas hal-hal penting untuk mengakhiri perseteruan serta menjalin saling pengertian sebelum rekonsiliasi," lanjutnya.
Sejak Hamas memenangkan pemilu parlemen pada 2006, mereka bersitegang dengan gerakan Fatah. Pada akhirnya, ketegangan itu menjadi aksi kekerasan yang berujung pada penguasaan Jalur Gaza oleh Hamas sejak Juni 2007. "Kami membutuhkan niatan yang teguh dari kedua belah pihak untuk mensukseskan usaha ini," pungkas Al Ahmad. [vin/nuz]
inilah.com
PKS Kehilangan Kepercayaan Diri?
Pemilu 200912/02/2009
Jakarta – PKS bermanuver lagi. Namun, di luar kebiasaannya, partai dakwah ini tak mengambil posisi 'memimpin'. Dengan mengundang sejumlah pimpinan parpol besar, PKS menjajaki peta koalisi parpol pasca pemilihan legislatif. PKS mulai kehilangan kepercayaan diri?
Melalui acara 'Kemana Arah Koalisi Setelah Pemilu 2009', PKS menjajaki sikap sejumlah parpol lain. Empat parpol yang dipilih PKS, hampir semua jadi calon lawan berat mereka mengumpulkan suara pada Pemilu mendatang. Keempatnya yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan PPP.
Mulai Kamis (12/2) malam, PKS secara rutin hingga satu bulan ke depan menggelar diskusi cukup spesial. Pasalnya, nara sumber yang dihadirkan adalah mereka pimpinan partai politik. Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali, mendapat jatah perdana.
Kamis pekan depan (19/2), giliran Ketua Umum DPP Partai Golkar, M Jusuf Kalla yang diundang. Setelah itu menyusul Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (26/2). Sedangkan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, dapat kesempatan terakhir pada 5 Maret nanti.
“Acara itu hanya untuk diskusi saja. Kita ingin bicara lebih serius soal koalisi sebelum pemilu legislatif,” terang Humas DPP PKS, Mabruri, kepada INILAH.COM, Kamis (12/2) di Jakarta.
Menurut Caleg PKS Dapil Jawa Barat III ini, acara ini didesain PKS sebagai upaya membangun komunikasi politik agar tidak terjadi kesalahpahaman antarparpol. “Kalau berwacana di media massa, takutnya bias. Ketemu langsung kan enak,” ujarnya memberi alasan.
Apakah ini isyarat PKS hanya ingin berkoalisi dengan empat parpol yang diundang saja? Mabruri secar tegas membantahnya. Undangan hanya pada empat parpol, katanya, lebih karena faktor teknis saja. “Karena pertengahan Maret sudah mulai kampanye terbuka,” kilahnya.
Langkah politik PKS dengan mengundang sejumlah pimpinan parpol, mengingatkan publik dengan acara yang hampir mirip yaitu ‘Forum PPP Mendengar’ dengan mengundang sejumlah capres. Bedanya, PKS kali ini tidak fokus pada figur capres, namun membincangkan format koalisi yang pada akhirnya juga mengarah pada siapa capres yang bakal diusung.
Bukankah dengan mengundang pimpinan partai politik partai besar seperti memberi sinyal kelas PKS hanya pengikut saja? Mabruri secara diplomatis menjawab, pengikut atau pelopor tergantung perolehan pemilu legislatif April mendatang. “Kita lihat saja pasca pemilu legislatif,” tegasnya.
Pilihan empat parpol yang diundang PKS bukanlah semata-mata karena faktor teknis. PDIP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat merupakan partai politik yang masuk kategori papan atas. Hanya PPP satu-satunya parpol Islam yang diundang PKS.
Kondisi ini, dalam pandangan pengamat politik Islam, Bachtiar Effendi, menunjukkan kepercayaandiri PKS yang tinggi. Menurut Bachtiar, bila dibanding dengan Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, PKS secara konsisten mengalami kenaikan perolehan suara. “Saya menduga, langkah ini karena PKS merasa besar, makanya mengundang partai politik besar,” terangnya.
Jika agenda pertemuan dimaksudkan menggalang koalisi pasca pemilu legislatif, Bachtiar menilai hal tersebut merupakan upaya antisipasi yang positif. “Meski saya ragu, niatan itu akan berhasil. Logikanya, partai besar itu tidak bergabung. Mereka berdiri sendiri dengan melibatkan partai kecil,” ujarnya.
Lebih konkret dari itu, Bachtiar menyarankan, agar PKS menjadi pelopor koalisi dengan partai kelas menengah seperti PPP, PAN, PKB, PBR dan partai menegah lainnya. “Potensi PKS menjadi pelopor koalisi partai tengah cukup terbuka untuk berkontribusi memunculkan calon alternatif, meski belum tentu menang,” sambungnya. Peluang tersebut sebenarnya klop dengan gagasan capres usia di bawah 50 tahun (balita) yang didengungkan PKS selama ini.
Meski demikian, acara ‘Kemana Arah Koalisi Setelah Pemilu 2009’ memberi kesan bahwa partai Islam ini hanya di kelas pengikut koalisi. Mereka pelopor koalisi. Soalnya, kecuali PPP, tiga parpol lainnya adalah partai yang memiliki peluang mendorong sendiri kandidat capresnya pada Pilpres mendatang. [I4]
Rabu, 11 Februari 2009
Menlu Israel Unggul di Pemilu
Politik
11/02/2009
Tel Aviv - Hasil sementara pemilu parlemen Israel menunjukkan Menlu Tzipi Livni dan Partai Kadima unggul. Berdasarkan exit poll atau penghitungan cepat secara nasional, partai tersebut menang tipis dari partai konservatif Likud pimpinan mantan PM Benjamin Netanyahu.
Hasil survei yang dilansir Press TV, Rabu (11/2), itu menunjukkan Kadima kemungkinan menang sekitar 2 kursi lebih banyak ketimbang faksi oposisi Likud.
Kendati demikian, exit poll menyebutkan Partai Likud dan sekutunya memperoleh kursi mayoritas dalam anggota dewan. Mereka berhasil mengumpulkan 64 dari 120 kursi di parlemen (Knesset). Jika perolehan kursi Likud terus bertambah, maka Livni dan Kadima akan kesulitan membentuk pemerintahan koalisi.
Baik Kadima maupun Likud sama-sama menyatakan kemenangan, dan berharap memimpin pemerintahan berikutnya. Sementara partai yang menduduki tempat ke-3 adalah Yisrael Beiteinu yang sangat nasionalis. Partai ini dipimpin oleh Avigdor Lieberman yang banyak mengumpulkan suara dari Yahudi Rusia di negara tersebut. [vin/dil]
inilah.com
Fadjroel: SBY Tiru Soeharto
Pemilu 200911/02/2009
Jakarta - Pengamat politik Fadjroel Rahman menilai tindakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY mengklarifikasi pernyataan wakil ketua umumnya, Ahmad Mubarok, meniru cara dan langkah politik (alm) Soeharto saat menjadi ketua dewan pembina Golkar.
"Guru besar SBY adalah Soeharto. Demokrat diberlakukan seperti Golkar dahulu," kata capres independen Fadjroel Rahman, kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (11/2).
Seharusnya, ujar Fadjroel, yang melakukan klarifikasi dan memberikan teguran adalah Ketua Umum Demokrat PD Hadi Utomo. Kapasitas Dewan Pembina hanya memberikan pertimbangan kepada partai.
"Dulu saja caleg Golkar harus ada persetujuan Pak Harto. Kalau Pak Harto bilang coret, artinya harus diganti," paparnya.
Dalam sebuah organisasi, lanjut Fadjroel, seluruh jabatan partai harus menjalan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Hal ini menunjukkan wewenang Ketua Umum PD diinjak-injak. "Kalau saya jadi Pak Hadi, saya pasti pilih keluar. Demokrat adalah Neo Golkar," imbuhnya. (bar/nuz)
Senin, 09 Februari 2009
FPI: Kader PKS di Panti Pijat Memalukan
Politik
06/02/09
Jakarta - Kasus tertangkapnya anggota DPRD Kota Jambi sekaligus caleg DPRD Provinsi Jambi Zulhamli Alhamdi di panti pijat Sehat Bersih membuat FPI geram. FPI menyayangkan hal tersebut tejadi pada PKS sebagai partai Islam yang berslogan partai besih.
"Itu sesuatu yang memalukan. FPI sangat menyayangkan karena itu dilakukan oleh kader PKS yang selama ini miliki slogan partai bersih, apalagi itu partai islam," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat FPI Soleh Mahmud Nasution kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (6/2).
Soleh mengatakan, PKS harus segera memberikan tindakan tegas kepada Zulhammli atas tindakannya yang telah mncorang citra PKS. Hal itu perlu dilakukan agar PKS tidak dicap oleh masyarakat sebagai partai yang membiarkan terjadinya maksiat.
"Mudah-mudahan saja kejadian itu tidak mempengaruhi citra Islam dan tidak mempengaruhi juga suara partai-partai islam lainnya, karena ini hanya dilakukan oleh oknum," katanya.
FPI, sambungnya, dalam hal ini juga tidak akan menyerukan anggotanya untuk tidak memilih PKS pada Pemilu 2009. Sebab, kasus tersebut terjadi bukan disebabkan karena kesalahan platform partai, melainkan dilakukan oknum PKS yang sebenarnya melanggar platform PKS itu sendiri. [mut/jib]
Adhie: Janji SBY Hanya 10% Terealisasi
Politik09/02/2009
Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut kebiasaan saling menyerang melalui pernyataan antarelit politik sebagai cara-cara yang tidak akan mendapat hidayah. Hal ini dinilai Juru Bicara Komite Bangkit Indonesia Adhie M Massardi sebagai nasihat yang bagus, namun harus dicontohkan oleh SBY sendiri.
“Nasehat yang diberikan SBY pada pidatonya di Rapimnas Partai Demokrat itu adalah nasihat yang betul. Tapi akan lebih baik nasihat itu dijalani oleh yang memberikan nasihat. Dia harus memberi contoh,“ kata Adhie, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (8/2).
Menurut Adhie pemimpin yang amanah itu selain tidak memfitnah taoi juga tidak berbohong. “saya menilai janji SBY yang di ucapkan saat kampaye yang terrealisasi hanya 10%,”tambahnya.
Adhie kemudian mencontohkan beberapa kegagalan SBY. Yaitu, pembangunan jalan tol Tras-Jawa yang hanya terselesaikan sekitar 150 km atau 10% . Begitu juga proyek listrik 30.000 megawatt yang baru selesai 10%.
Padahal menurutnya, tahun ini adalah tahun terakhir bagi kepemimpinan SBY, “Namun tugas pemerintahannya belum juga terselesaikan. Belum lagi janji-janjinya yang lain, “tandasnya. [dwi/nuz]
SB, Kocek Tebal Dukungan Tipis
Profil Capres 2009
09/02/2009
Jakarta - Hidup adalah Perbuatan. Slogan itu dulu kerap akrab di telinga para pendengar radio dan pemirsa televisi. Dan pengusung slogan itu adalah Soetrisno Bachir, salah satu kandidat capres dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Iklan politik tersebut, sebelum krisis finansial merebak, sering kali muncul di layar kaca. Bahkan, beberapa pihak menyebut SB, begitulah Soetrisno disapa, berhasil membuat slogan politik yang dapat melekat diingatan. Apakah berdampak positif terhadap popularitasnya?
Jawabannya tidak. Menurut Direktur Eksekutif Cirus Surveyors Group, Andrinof Chaniago, dukungan politik terhadap SB masih terbilang kecil. "Kepemimpinannya di PAN belum teruji, prestasi di partai belum nyata dan terlihat. Bahkan PAN menjadi Partai Artis Nasional," papar Andinof.
Dalam survei Cirus Surveyors Group yang dilakukan pada 3-10 November 2008 terhadap 2.600 responden dari 33 propinsi menunjukkan SB masih kalah bila melawan capres incumbent SBY. Tidak hanya itu, dalam kriteria capres muda, SB hanya menduduki peringkat ketiga dengan 7,62 persen. Ia berada di bawah Andi Malarangeng (23,86%) dan Hidayat Nur Wahid (17,62%).
Karena itu, peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Sunny Tanuwidjaja, menduga kans SB untuk dapat memenangi Pilpres hampir tertutup. Elektabilitas SB dalam beberapa survei juga tidak memberi angin segar. "Peluangnya sangat kecil untuk menjadi presiden," ucap Sunny.
Bagi Sunny, pemilu kali ini merupakan ajangan pembuktian kepemimpinan SB sebagai orang nomor satu di tubuh partai yang berlambang matahari itu. "Problemnya apakah PAN mendulang suara pada April mendatang. Yang pasti Soetrisno Bachir yang juga pengusaha ini belum punya pengalaman politik," ujarnya.
Dirinya melihat kecenderungan PAN selama dipimpin SB banyak mengalami kemunduran. Hal tesebut telihat dari hubungan PAN dengan Muhammadiyah yang agak merenggang. Misalnya, banyak aktivis pemuda Muhammadiyah yang kini hengkang dari PAN.
"SB telah mengubah kultur PAN. Kalau dulu DPD dan DPC begitu berkontribusi ke DPP sehingga kontribusi dari kader begitu besar. Sekarang kebalikannya, semuanya lebih tepusat pada DPP dan teutama SB," urai Sunny.
Tetapi, baik Sunny maupun Andrinof, sama-sama melihat latar belakang SB sebagai pengusaha adalah kelebihan yang dimiliki mantan pengusaha batik tersebut. Dengan pekerjaannya sebagai pebisnis, telah menciptakan karakter SB yang mampu membuat keputusan yang cepat dan taktis. Dan hal ini merupakan keuntungan SB dalam mengelola manajerial PAN.
"Ya dengan enterpreneur itu diharapkan dapat membawa pengaruh pada kepemimpinannya kelak," jawab Andinof.
Tetapi, menurut vokalis DPR asal PAN, Alvin Lie, SB merupakan sosok yang supel. Sikap ini kemudian memudahkan SB untuk bergaul lintas kalangan, mulai dari bawah hingga atas. "Dalam bergaul tidak ada gengsi-gengsian sehingga mudah diakses siapapun," kata Alvin
Ia menampik tudingan hubungan PAN-Muhammadiyah merenggang di bawah kepemimpinan SB. Alasannya, setiap pemimpin memiliki gaya tersendiri. Apa yang dilakukan SB adalah semata-mata untuk memperlebar jangkauan politik PAN yang tidak hanya terpaku pada Muhammadiyah.
"Selama ini PAN dengan muhammadiyah sudah baik, tetapi kita juga meningkatkan dengan pihak lain, coba mempeluas jangkauan PAN tanpa meninggalkan hubungan dengan Muhammadiyah," kilah Alvin
Dirinya pun menepis adanya sentralisasi dalam tubuh PAN. Peran DPD dan DPC dalam organisasi partai tetap tidak berubah. "Otonomi itu sudah berlangsung lama karena sistem itu sudah tertanam, jadi tidak bisa diubah," jelas Alvin.
Ia mengakui SB bukanlah figur yang sempurna. "Mungkin kelemahannya memang sosoknya masih baru. Sehingga butuh pengenalan yang ekstra oleh partai," imbuh Alvin.
SB memang kini sedang menjalani ujian berat. Banyak pihak memprediksi suara PAN dalam Pemilu 2009 akan melorot tajam. Tetapi, SB tentunya sudah mengantongi trik politik tersendiri untuk lolos dari cibiran tersebut. Dan bila ia benar-benar sukses membawa PAN menjadi partai tiga besar maka bukan tidak mungkin peluangnya untuk maju ke arena Pilpres menjadi terbuka lebar.[L4]
inilah.com
09/02/2009
Jakarta - Hidup adalah Perbuatan. Slogan itu dulu kerap akrab di telinga para pendengar radio dan pemirsa televisi. Dan pengusung slogan itu adalah Soetrisno Bachir, salah satu kandidat capres dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Iklan politik tersebut, sebelum krisis finansial merebak, sering kali muncul di layar kaca. Bahkan, beberapa pihak menyebut SB, begitulah Soetrisno disapa, berhasil membuat slogan politik yang dapat melekat diingatan. Apakah berdampak positif terhadap popularitasnya?
Jawabannya tidak. Menurut Direktur Eksekutif Cirus Surveyors Group, Andrinof Chaniago, dukungan politik terhadap SB masih terbilang kecil. "Kepemimpinannya di PAN belum teruji, prestasi di partai belum nyata dan terlihat. Bahkan PAN menjadi Partai Artis Nasional," papar Andinof.
Dalam survei Cirus Surveyors Group yang dilakukan pada 3-10 November 2008 terhadap 2.600 responden dari 33 propinsi menunjukkan SB masih kalah bila melawan capres incumbent SBY. Tidak hanya itu, dalam kriteria capres muda, SB hanya menduduki peringkat ketiga dengan 7,62 persen. Ia berada di bawah Andi Malarangeng (23,86%) dan Hidayat Nur Wahid (17,62%).
Karena itu, peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Sunny Tanuwidjaja, menduga kans SB untuk dapat memenangi Pilpres hampir tertutup. Elektabilitas SB dalam beberapa survei juga tidak memberi angin segar. "Peluangnya sangat kecil untuk menjadi presiden," ucap Sunny.
Bagi Sunny, pemilu kali ini merupakan ajangan pembuktian kepemimpinan SB sebagai orang nomor satu di tubuh partai yang berlambang matahari itu. "Problemnya apakah PAN mendulang suara pada April mendatang. Yang pasti Soetrisno Bachir yang juga pengusaha ini belum punya pengalaman politik," ujarnya.
Dirinya melihat kecenderungan PAN selama dipimpin SB banyak mengalami kemunduran. Hal tesebut telihat dari hubungan PAN dengan Muhammadiyah yang agak merenggang. Misalnya, banyak aktivis pemuda Muhammadiyah yang kini hengkang dari PAN.
"SB telah mengubah kultur PAN. Kalau dulu DPD dan DPC begitu berkontribusi ke DPP sehingga kontribusi dari kader begitu besar. Sekarang kebalikannya, semuanya lebih tepusat pada DPP dan teutama SB," urai Sunny.
Tetapi, baik Sunny maupun Andrinof, sama-sama melihat latar belakang SB sebagai pengusaha adalah kelebihan yang dimiliki mantan pengusaha batik tersebut. Dengan pekerjaannya sebagai pebisnis, telah menciptakan karakter SB yang mampu membuat keputusan yang cepat dan taktis. Dan hal ini merupakan keuntungan SB dalam mengelola manajerial PAN.
"Ya dengan enterpreneur itu diharapkan dapat membawa pengaruh pada kepemimpinannya kelak," jawab Andinof.
Tetapi, menurut vokalis DPR asal PAN, Alvin Lie, SB merupakan sosok yang supel. Sikap ini kemudian memudahkan SB untuk bergaul lintas kalangan, mulai dari bawah hingga atas. "Dalam bergaul tidak ada gengsi-gengsian sehingga mudah diakses siapapun," kata Alvin
Ia menampik tudingan hubungan PAN-Muhammadiyah merenggang di bawah kepemimpinan SB. Alasannya, setiap pemimpin memiliki gaya tersendiri. Apa yang dilakukan SB adalah semata-mata untuk memperlebar jangkauan politik PAN yang tidak hanya terpaku pada Muhammadiyah.
"Selama ini PAN dengan muhammadiyah sudah baik, tetapi kita juga meningkatkan dengan pihak lain, coba mempeluas jangkauan PAN tanpa meninggalkan hubungan dengan Muhammadiyah," kilah Alvin
Dirinya pun menepis adanya sentralisasi dalam tubuh PAN. Peran DPD dan DPC dalam organisasi partai tetap tidak berubah. "Otonomi itu sudah berlangsung lama karena sistem itu sudah tertanam, jadi tidak bisa diubah," jelas Alvin.
Ia mengakui SB bukanlah figur yang sempurna. "Mungkin kelemahannya memang sosoknya masih baru. Sehingga butuh pengenalan yang ekstra oleh partai," imbuh Alvin.
SB memang kini sedang menjalani ujian berat. Banyak pihak memprediksi suara PAN dalam Pemilu 2009 akan melorot tajam. Tetapi, SB tentunya sudah mengantongi trik politik tersendiri untuk lolos dari cibiran tersebut. Dan bila ia benar-benar sukses membawa PAN menjadi partai tiga besar maka bukan tidak mungkin peluangnya untuk maju ke arena Pilpres menjadi terbuka lebar.[L4]
inilah.com
Masya Allah, Israel Yahudisasi Al Aqsa
Politik
09/02/2009
Jakarta – Perdamaian sepertinya tak pernah jadi opsi utama Israel. Negara Zionis itu malah nekat menggali terowongan di dekat Masjid Al Aqsa, Yerusalem, dan berniat merubuhkannya. Masya Allah! Yahudisasi Al Aqsa sedang dilakukan Israel.
Salah besar, bila menyangka yang melakukan Yahudisasi al-Quds adalah Kepala Distrik Israel, Teddy Colic ataupun perdana meneri dan anggota parlemennya. Yang berperan dalam Yahudisasi justru kelompok Yahudi yang berlatar Zionis radikal.
Gerakan Zionis mempunyai beberapa keistimewaan kewenangan yang berbeda-beda. Bahkan setiap kelompok mempunyai kekhasan tersendiri dalam merealisasikan rencana yahudisasi.
Gerakan Yahudi Hesedrot adalah kelompok Yahudi yang dikenal dengan ‘rakyat permukiman’ telah menyiapkan proposal pembangunan peningkatan penduduk al-Quds di Al-Quds sapanjang 25 tahun ke depan. Rencana ini sudah diproklamirkan secara resmi di depan penjara Al-Quds Raya.
Rencana ini merupakan bentuk dukungan dan penyemangat bagi para tokoh Israel yang dikepalai Yose Naem untuk mengkaji dan merekomendasikan pengerjaanya secepat mungkin.
Proposal Hesetdrot ini mencakup perbatasan al-Quds hingga kota-kota Arab yang berdampingan. Mungkin tidak ada bedanya dengan proposal-proposal lain dalam hal ini, yaitu penggusuran tanah milik bangsa Arab yang berdampingan.
Proposal ini mengusulkan perluasan al-Quds mulai dari sebelah utara hingga Beit Eil atau dari Ramallah sebelah utaranya hingga Kfar Etzion sebelah selatan, dari Gerbang el-Wadi sebelah baratnya hingga Edumen Kesuvem di bagian timurnya, berdekatan dengan Jericho.
Akan tetapi, yang terbaru dari proposal Hesetdrot ini adalah, kayakinan kelompok tersebut bahwa tidak mungkin Israel dapat hidup berdampingan dengan bangsa Arab. Karena itu, permintaan pertama dari proposal tersebut adalah mengosongkan makam kaum muslimin di Ma’manillah yang terletak di jantung kota al-Quds. Di sana akan dibangun pusat perdagangan dan hotel, untuk mengikis habis sisa-sisa kebudayaan Arab dan Islam.
Dinas Purbakala Israel, bahkan telah memulai penggalian terowongan bawah tanah itu sejak Sabtu (7/2). Penggalian itu dibiayai oleh Elad, sebuah gerakan berbasis agama yang mendukung kependudukan Yahudi.
“Konstruksi terowongan itu bisa membangkitkan amarah Muslim. Sebaiknya Israel menghentikan usaha itu,” ujar Imam Yerusalem yang berkebangsaan Palestina, Sheikh Mohammed Hussein.
Menurut Yayasan Al Aqsa, penggalian itu bertujuan untuk merubuhkan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim itu. Terutama, untuk mendirikan sebuah kuil Yahudi di tempat yang sama. Mereka mencatat terowongan digali hanya 50 meter dari dinding Masjid Al Aqsa bagian selatan atau beberapa meter dari dinding Kota Tua.
Yayasan telah memperingatkan bahaya penggunaan mesin-mesin besar yang kemungkinan merubuhkan fondasi Al Aqsa serta beberapa rumah penduduk di Silwan. Sementara Pemerintah Israel mengatakan penggalian itu untuk konstruksi fasilitas perdagangan dan pariwisata yang membutuhkan basement.
Bertolak dari kenyataan bahwa kota Al Quds inilah yang telah mengasuh bangsa Arab, melindungi dan membesarkanya, maka dunia Arab mencela dan melawan Yahudisasi Al Quds. Orang-orang Arab dan Yahudi menghirup udara dan meminum air susunya.
Maka, di sinilah letak semangat rasialis dan fanatisme dan suatu keyakinan saat ini bahwa al-Quds telah berakhir. Al-Quds saat ini sudah menjadi milik Yahudi Israel, bukan orang Arab. Yang bisa dilakukan Bangsa Arab saat ini hanyalah mengklaim punya hak saja, serta bermimpi untuk bisa kembali ke sana.
Tahun 1967 penduduk al-Quds terdiri dari 277 ribu jiwa. Sebanyak 77 ribu di antaranya adalah bangsa Israel dan sisanya yaitu, 200 ribu jiwa adalah bangsa Arab. Setelah berlalu 20 tahun lebih, maka penduduk al-Quds meningkat jadi 432.000 jiwa. Jumlah penduduk Yahudi meningkat jadi 311.000 jiwa. Sementara sisanya adalah bangsa Arab. [I4]
inilah.com
09/02/2009
Jakarta – Perdamaian sepertinya tak pernah jadi opsi utama Israel. Negara Zionis itu malah nekat menggali terowongan di dekat Masjid Al Aqsa, Yerusalem, dan berniat merubuhkannya. Masya Allah! Yahudisasi Al Aqsa sedang dilakukan Israel.
Salah besar, bila menyangka yang melakukan Yahudisasi al-Quds adalah Kepala Distrik Israel, Teddy Colic ataupun perdana meneri dan anggota parlemennya. Yang berperan dalam Yahudisasi justru kelompok Yahudi yang berlatar Zionis radikal.
Gerakan Zionis mempunyai beberapa keistimewaan kewenangan yang berbeda-beda. Bahkan setiap kelompok mempunyai kekhasan tersendiri dalam merealisasikan rencana yahudisasi.
Gerakan Yahudi Hesedrot adalah kelompok Yahudi yang dikenal dengan ‘rakyat permukiman’ telah menyiapkan proposal pembangunan peningkatan penduduk al-Quds di Al-Quds sapanjang 25 tahun ke depan. Rencana ini sudah diproklamirkan secara resmi di depan penjara Al-Quds Raya.
Rencana ini merupakan bentuk dukungan dan penyemangat bagi para tokoh Israel yang dikepalai Yose Naem untuk mengkaji dan merekomendasikan pengerjaanya secepat mungkin.
Proposal Hesetdrot ini mencakup perbatasan al-Quds hingga kota-kota Arab yang berdampingan. Mungkin tidak ada bedanya dengan proposal-proposal lain dalam hal ini, yaitu penggusuran tanah milik bangsa Arab yang berdampingan.
Proposal ini mengusulkan perluasan al-Quds mulai dari sebelah utara hingga Beit Eil atau dari Ramallah sebelah utaranya hingga Kfar Etzion sebelah selatan, dari Gerbang el-Wadi sebelah baratnya hingga Edumen Kesuvem di bagian timurnya, berdekatan dengan Jericho.
Akan tetapi, yang terbaru dari proposal Hesetdrot ini adalah, kayakinan kelompok tersebut bahwa tidak mungkin Israel dapat hidup berdampingan dengan bangsa Arab. Karena itu, permintaan pertama dari proposal tersebut adalah mengosongkan makam kaum muslimin di Ma’manillah yang terletak di jantung kota al-Quds. Di sana akan dibangun pusat perdagangan dan hotel, untuk mengikis habis sisa-sisa kebudayaan Arab dan Islam.
Dinas Purbakala Israel, bahkan telah memulai penggalian terowongan bawah tanah itu sejak Sabtu (7/2). Penggalian itu dibiayai oleh Elad, sebuah gerakan berbasis agama yang mendukung kependudukan Yahudi.
“Konstruksi terowongan itu bisa membangkitkan amarah Muslim. Sebaiknya Israel menghentikan usaha itu,” ujar Imam Yerusalem yang berkebangsaan Palestina, Sheikh Mohammed Hussein.
Menurut Yayasan Al Aqsa, penggalian itu bertujuan untuk merubuhkan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim itu. Terutama, untuk mendirikan sebuah kuil Yahudi di tempat yang sama. Mereka mencatat terowongan digali hanya 50 meter dari dinding Masjid Al Aqsa bagian selatan atau beberapa meter dari dinding Kota Tua.
Yayasan telah memperingatkan bahaya penggunaan mesin-mesin besar yang kemungkinan merubuhkan fondasi Al Aqsa serta beberapa rumah penduduk di Silwan. Sementara Pemerintah Israel mengatakan penggalian itu untuk konstruksi fasilitas perdagangan dan pariwisata yang membutuhkan basement.
Bertolak dari kenyataan bahwa kota Al Quds inilah yang telah mengasuh bangsa Arab, melindungi dan membesarkanya, maka dunia Arab mencela dan melawan Yahudisasi Al Quds. Orang-orang Arab dan Yahudi menghirup udara dan meminum air susunya.
Maka, di sinilah letak semangat rasialis dan fanatisme dan suatu keyakinan saat ini bahwa al-Quds telah berakhir. Al-Quds saat ini sudah menjadi milik Yahudi Israel, bukan orang Arab. Yang bisa dilakukan Bangsa Arab saat ini hanyalah mengklaim punya hak saja, serta bermimpi untuk bisa kembali ke sana.
Tahun 1967 penduduk al-Quds terdiri dari 277 ribu jiwa. Sebanyak 77 ribu di antaranya adalah bangsa Israel dan sisanya yaitu, 200 ribu jiwa adalah bangsa Arab. Setelah berlalu 20 tahun lebih, maka penduduk al-Quds meningkat jadi 432.000 jiwa. Jumlah penduduk Yahudi meningkat jadi 311.000 jiwa. Sementara sisanya adalah bangsa Arab. [I4]
inilah.com
Rabu, 04 Februari 2009
SD Muhammadiyah Bodon Juara Umum Kejurnas Drum Band
Muhammadiyah03/02/2009
Yogyakarta - SD Muhammadiyah Bodon berprestasi di tingkat Nasional dengan meraih Juara Umum Klasemen SD Kejurnas Drum Band XI di Surabaya yang dilaksanakan 28 Januari sd 1 Februari 2009 .
Kejurnas ini merupakan agenda rutin tahunan Persatuan Drum Band Indaonesia (PDBI) yang tahun ini dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur. Menurut Manager Tim H. Siswanto mengatakan kejurnas ini mestinya dilakukan tahun 2008 tetapi karena sesuatu hal diundur tahun 2009.
Kejurnas diikuti oleh 10 Propinsi se Indonesia dengan 3 Klasemen SD, SMP dan SMA yang terbagi beberapa kategori dan cabang lomba.
SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan, Bantul Sebagai wakil Provinsi DIY masuk dalam Klasemen SD Kategori Non Brass dan berhasil meraih Juara 1 untuk semua cabang yang dilombakan,yaitu Juara 1 Lomba Baris Jarak Pendek (Pada Rampakl), Juara 1 Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbais,Juara 1 Lomba Baris Berbaris, Juara 1 Lomba Unjuk Gelar dan Juara 1 Lomba Enduro.
Kepala Sekolah, Sukemi Tirta menjelaskan bahwaTim Drum Band Gita Bahana Cakti SD Muhammadiyah Bodon diperkuat oleh 72 Personil, 5 orang Pelatih dan Tim Official berangkat dengan menggunakan 3 Bus, 1 Truk angkut alat dan mobil operasional.
Dengan diraihnya Juara Umum Tingkat Nasional ini berarti sebanyak 72 anak akan mendapatkan nilai tambahan UASBN 2 poin karena diselenggarakan oleh Agenda Resmi PDBI Organisasi Olahraga di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia.(Mul)
muhammadiyah.or.id
Syamsuddin Haris: Kerja KPU Mengecewakan
Rabu, 04/02/2009
Jakarta - Pemilu tinggal 63 hari lagi. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tampaknya belum maksimal dalam menyiapkan hajatan besar itu. Nada-nada kekecewaan pun kembali muncul.
"Ya, memang belum memuaskan. Masih mengecewakan," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris dalam diskusi bertajuk 'Contreng-Moreng Regulasi Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi' (MK) di Hotel Sahid, Jl Jendral Sudirman, Jakarta, Rabu (4/2/2009).
"Indikasinya banyak jadwal pemilu dilampaui, yang itu dibuatnya sendiri," imbuhnya.
Menurut Syamsuddin, KPU juga sering membikin inisiatif yang justru mendatangkan masalah. Dia mencontohkan adanya peraturan KPU mengenai penetapan 3 calon terpillih dimana satu calon harus perempuan.
Sudah begitu, lanjutnya, KPU cenderung menunggu dengan berkonsultasi kepada pemerintah maupun DPR. "Kalau menunggu-nunggu, kapan pemilunya?" ujar Syamsuddin.
Lantas seharusnya bagaimana? "KPU kan memperoleh mandat UU No 22/2007. Mandatnya itu penuh dan kuat. Kalau sudah begitu, mestinya jauh lebih efektif ketimbang KPU yang dulu," kata Syamsudin.KPU semestinya tegas supaya tidakmembuka peluang munculnya intervensi dari dewan atau dari lainnya. "Jadi kalau KPU disalahkan, mesti dibaca bahwa itu merupakan kecintaan publik pada KPU dan pemilu. Itu ungkapan kita semua punya kepedulian bagaimana kita mensukseskan pemilu," pungkas Syamsudin.( irw / nrl )
detik.com
'Diganjal' Nyapres, Yusril Anggap Kaban Tak Mewakili Partai
Rabu, 04/02/2009Jakarta - Calon presiden (capres) Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan dirinya tetap sebagai capres yang sah dari PBB. Pernyataan Ketua Umum DPP PBB MS Kaban yang mengatakan PBB mendukung kembali duet SBY-JK hanyalah manuver pribadi.
"Itu kan omongan Kaban pribadi, bukan terus jadi omongan PBB," kata Yusril pada wartawan usai jadi pembicara diskusi di Gedung DPD Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2009).
Menurut mantan Mensesneg ini, Kaban adalah anggota kabinet pemerintahan SBY-JK. Karena itu wajar saja jika dia merasa sungkan kalau berseberangan dengan pimpinannya.
"Kaban kan anggota kabinet SBY, mungkin dia ada rasa sungkan dengan SBY," papar Yusril.
Menurut mantan ketua umum DPP PBB ini, rencananya untuk maju sebagai capres dalam Pemilu 2009 sudah diputuskan dalam Mukernas PBB ke-4 Juli 2008 lalu. Karena itu, Yusril tetap yakin dirinya akan lolos sebagai capres yang akan bersaing.
"Semua tergantung dari hasil Mukernas, saya kira kalau MK menolak (judicial review), masih terbuka bagi PBB peluang untuk ikut Pemilu Presiden. Peluang-peluang itu saya kira selalu ada," pungkasnya.( yid / iy )
detik.com
PBB Digoyang Perpecahan Soal Capres
Senin, 02/02/2009Jakarta - Ketua DPP PBB Jamaluddin Karim membantah partainya mendukung kembali duet SBY-JK dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendatang. Jika ada pengurus DPP yang mengatakan dukungannya, semata-mata berdasarkan pernyataan pribadi yang tidak terikat keputusan organisasi.
“Keputusan kita mendukung Pak Yusril itu ada dalam Mukernas. Sampai saat ini DPP masih terikat dengan keputusan itu. Tidak bisa diubah dengan seenaknya. Kalau mau mengganti harus dilakukan di forum yang sama,” kata Jamal pada detikcom, Senin (2/2/2009).
Menurut Jamal, pernyataan dukungan PBB terhadap SBY-JK itu semata-mata manuver pribadi oknum yang mengatasnamakan partai. Karena Itu DPP akan meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan.
“Kalau benar ada yang mengatakan seperti itu, itu berarti itu manuver pribadinya. Kita akan minta klarifikasi nanti apa benar ada yang mengatakan hal itu, dan apa maksudnya,” terangnya.
PBB dalam Rakernas ke 4 pada Juli 2008 lalu, telah memutuskan Yusril sebagai capres. Namun akibat nama Yusril kurang populer untuk bersaing dalam bursa capres, muncul isu PBB beralih mendukung SBY-JK. Harapannnya, PBB mendapat jatah menteri jika nanti SBY-JK terpilih kembali sebagai presiden dan wapres dalam Pilpres 2009. ( yid / mad )
detik.com
Mendagri Panggil Gubernur Sumut
4 Pebruari 2009Jakarta - Mendagri Mardiyanto dan Menko Polhukam Widodo AS memanggil Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, terkait insiden tewasnya Ketua DPRD Abdul Azis Angkat, setelah dikeroyok pengunjuk rasa yang menuntut pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap), Selasa (3/2).
Mendagri Mardiyanto di sela-sela Raker dengan Komisi II (bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah) DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu menjelaskan, pertemuan dengan Gubernur Sumut dilakukan Kamis (5/2).
Pada pertemuan itu, Gubernur Sumut diminta menjelaskan mengenai berbagai persoalan dan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah terkait kasus tersebut. Dalam kaitan ini, Mendagri telah menugaskan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Depdagri Sudarsono ke Medan.
Sampai saat ini, Depdagri masih mengumpulkan fakta-fakta terkait peristiwa itu. Kronologi serta latar belakang masalahnya akan dilengkapi dari penjelasan Gubernur Sumatera utara. Untuk saat ini, analisis Depdagri masih berdasarkan penjelasan dari pihak kepolisian.
"Penjelasan dari Gubernur, misalnya, terkait sidang DPRD itu sidang apa?," katanya yang mengemukakan, pemerintah akan menyusun langkah agar persoalan tidak meluas.
Mendagri meminta Gubernur Sumut agar melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi masalah yang berkelanjutan.
Masyarakat harus dikonsolidasikan kembali secara kekeluargaan agar persoalan tidak meluas dan berlarut-larut.
Mengenai kelanjutan usul pembentukan Protap, Mendagri mengemukakan, usul itu tidak ditolak, tetapi masih perlu ditinjau kembali.
Unjuk rasa anarkis dilakukan ribuan orang di Gedung DPRD Sumatera Utara pada Selasa (3/2) untuk meminta agar DPRD menyetujui pembentukan Protap.
Ketua DPRD Abdul Azis Angkat meninggal dalam di sela-sela aksi unjuk rasa tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira mengatakan, Abdul meninggal dunia karena serangan jantung.
Proses pemekaran wilayah Sumut dengan membentuk Protap telah sampai di DPR RI, bahkan tiga kali dibahas di tingkat rapat paripurna. Namun pada masa sidang akhir tahun 2008, DPR menolak usul pemekaran itu karena belum ada persetujuan atau rekomendasi dari DPRD Sumatera Utara.
Unjuk rasa tersebut dilakukan untuk mendesak agar DPRD mengeluarkan rekomendasi sebagai persetujuan atas usul pembentukan Protap. Hanya dengan adanya rekomendasi DPRD, maka proses pemekaran di DPR RI dapat dilanjutkan.
Sampai saat ini, DPR RI masih menerima banyak usul pemekaran wilayah, baik pembentukan kota maupun kabupaten baru, bahkan propinsi baru. [TMA, Ant]
Banjir Belum Surut, Warga Bertahan di Penampungan
Daerah
Rabu, 04 Ferbruari 2009
NGANJUK, JATIM - Akibat banjir yang masih mengenangi ratusan rumah warga di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, sejak 4 hari yang lalu, sedikitnya 178 kepala keluarga (KK) masih bertahan di Balai Desa Pisang, yang menjadi tempat penampungan warga setempat.
"Seluruh rumah tergenang air, makanya lebih baik bertahan di penampungan saja, lebih aman dan bersih," ujar Rasih (36) warga desa Pisang, kepada Kabarpemilu.com, Rabu (04/02).
Hingga sekarang warga masih bingung karena tidak tahu air yang mengenangi rumah mereka kapan akan surut, "Sejak semalam sedikit demi sedikit genangan air makin meninggi hingga 20 Cm," ujar Minah (31) ujarnya sambil membersihkan perabot rumahnya untuk diamankan
Diperkirakan masih meningginya genangan air dirumah warga, karena luapan sungai Afur yang melintasi desa Pisang Kecamatan Patihanrowo masih tinggi. "Genanggan air yang masuk kerumah warga masih tinggi, karena debit air sungai Afur juga masih tinggi, belum diketahui pasti sampai kapan akan surut," ujar Kepala Desa Pisang Sunari.
Untuk memenuhi kebutuhan makan di tempat pengungsian, pihak desa telah mendirikan dapur umum, "Kebutuhan makanan bagi pengunggsi tidak ada masalah, karena sudah ada dapur umum," ungkap Sunari.
Sementara itu, Pemkab Nganjuk sejauh ini telah memberi bantuan makan, berupa mie instant dan paket sembako yang diperkirakan cukup untuk lima hari kedepan. "Bantuan dai Pemkab sudah ada, paling tidak untuk lima hari ke depan," ungkap Sunari.
Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ketika dikonfirmasi, kepada kabarpemilu.com mengatakan sampai sekarang pihaknya terus mengintruksikan kepala dinas terkait, untuk selalu memantau kondisi masyarakat, dan memenuhi kebutuhan warga.
"kita terus berkoordinasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena banjir," kata bupati. - kp004
Mardiyanto-kabarpemilu.com
Akbar Sarankan Golkar Gelar Konvensi
Politik
Rabu, 04 Ferbruari 2009
JAKARTA - Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung, menyarankan agar Partai Golkar menggelar forum konvensi untuk memilih Calon Presiden (Capres). Karena forum konvensi akan memiliki dampak positif dalam upaya merebut kemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.
''Makanya saya sangat menyesalkan ucapan Jusuf Kalla yang mengatakan, kalau konvensi tidak ada manfaatnya bagi Partai Golkar,'' kata Akbar saat menjadi nara sumber dalam dialog kenegaraan bertajuk ‘'Menguji Kesungguhan Capres dan Cawapres 2009’ di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).
Tampil sebagai pembicara lainnya, capres dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Sutiyoso, capres dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, anggota DPD dari Provinsi Bengkulu, Muspani, dan pakar marketing politik dari Universitas Indonesia, Firmanzah.
Seharusnya, kata Akbar, sebelum mengeluarkan statemen itu, Jusuf Kalla yang kini menjadi Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, harus bisa melihat persoalan konvensi ini secara jernih, tanpa harus dibarengi oleh rasa ketakutan akan kalah bersaing.
''Tetapi, karena ada rasa itu, maka Jusuf Kalla menganggap konvensi itu tidak penting dan tidak ada manfaatnya bagi Partai Golkar. Padahal, konvensi itu justru erat sekali korelasinya dengan peningkatan citra Partai Golkar,'' ujar mantan Ketua DPR RI ini.
Karena dengan digelarnya konvensi, Partai Golkar sebagai partai terbesar bisa memunculkan sosok-sosok yang akan diusung sebagai capres. Dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar semakin besar.
''Tidak seperti yang sekarang terjadi. Partai Golkar yang merupakan partai besar hanya terkesan menjadi penonton dalam bursa calon presiden. Jika ini terus dibiarkan, maka bisa berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar,'' katanya.
Karena masyarakat melihat, Partai Golkar sudah tidak percaya lagi dengan kader-kadernya sendiri untuk dimajukan sebagai capres. ''Jika sudah begitu, masyarakat tentunya akan tidak percaya lagi terhadap kader-kader Partai Golkar di dalam pemilihan anggota legislatif mendatang,'' ujarnya.
Ketidakpercayaan masyarakat itu adalah akibat ketidakpercayaan Partai Golkar terhadap kader-kadernya sendiri. ''Jadi jangan salahkan, jika nantinya masyarakat lebih memilih caleg dari partai lain,'' pungkasnya. - kp008
Marhadi – Kabarpemilu.com
PMB Nganjuk Bentuk PMB Center
Rabu, 04 Ferbruari 2009NGANJUK, JATIM - Dewan Perwakilan Cabang Partai Matahari Bangsa (DPC-PMB) mendirikan PMB Center untuk pemenangan pemilu legislatif yang diselengarakan April 2009 mendatang.
Ketua divisi Infokom DPC PMB Nganjuk Roissudin mengatakan, pendirian PMB Center sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat, selain untuk koordinasi partai.
"PMB adalah partai baru dan masyarakat belum banyak mengenal, sehingga kita bentuk PMB Center, untuk mengenalkan partai ke masyarakat," ujar Rois kepada Kabarpemilu.com. Rabu (4/2).
Kata Rois, PMB Center awal mulanya untuk menampung semua keluhan dan kebutuhan masyarakat, yang sampai saat ini belum terpenuhi dan hanya dijanjikan oleh partai atau caleg lain.
Dari aspirasi masyarakat yang masuk nanti, akan dijadikan prioritas program PMB untuk diperjuangkan. “Apapun kebutuhan masyarakat saat ini PMB akan perjuangkan," ungkapnya.
Pendirian PMB Center sejauh ini, telah mendapat respon positif dari masyarakat karena sifatnya yang terbuka. "Semua masyarakat bisa leluasa mengetahui program, visi dan misi PMB, sehingga masyarakat merasa memiliki dan menjadi bagian dari PMB," tambah Rois.
Dari rasa memiliki, secara tidak langsung masyarakat akan menjadi kader PMB yang sekaligus akan mendukung setiap program yang dilakukan PMB. "Semua program partai untuk kepentingan masyarakat, jadi semua merasa berkepentingan," ungkap Rois.
Saat ini sudah ada, sekitar 5 ribu orang yang sudah terjaring melalui PMB Center untuk menjadi kader PMB. "Dengan banyaknya kader yang telah bergabung, menunjukkan PMB Center sangat baik untuk kemajuan partai," pungkasnya. - kp008
Mardiyanto – Kabarpemilu.com
PMB Nganjuk Bidik Kalangan Petani
Selasa, 03 Ferbruari 2009NGANJUK - Partai Matahari Bangsa (PMB) Nganjuk membidik kalangan petani sebagai lumbung suara dalam Pemilu Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan April mendatang.
"Delapan puluh persen masyarakat Nganjuk adalah petani, sehingga kita fokuskan membidik masyarakat petani untuk mendulang suara," ujar Ketua Infokom DPC PMB Nganjuk M. Roissudin. Selasa (3/2).
Dengan bidikan kalangan petani, sebagian besar program PMB Nganjuk diarahkan untuk kepentingan mensejahterakan petani, seperti halnya penyediaan pupuk bagi petani yang akhir-akhir ini sering dikeluhkan.
"PMB bekerjasama dengan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di setiap desa memberikan pelatihan membuat pupuk organik, sebagai antisipasi kelangkaan pupuk," ungkapnya.
Dalam sosialisasinya, PMB selalu berjanji mengutamanakan kepentingan petani. Pasalnya, petani merupakan penghasil PAD terbesar di wilayah Nganjuk. "Nasib petani harus kita perjuangkan, selama pemerintah kurang memperhatikan mereka," katanya.
Tidak itu saja, PMB dalam memperjuangkan kesejahteraan petani telah membentuk unit simpan pinjam bagi kelompok tani.
"Simpan pinjam di UKM PMB menggunakan sistim bayar panen (yarnen), membayar setelah panen, sehingga tidak membebani petani," terang Rois yang juga menjadi caleg PMB di dapil II Nganjuk.
Dari strategi pendekatan di kalangan petani, sejauh ini PMB Nganjuk telah menjaring kader sebanyak sepuluh ribu orang. "Jumlah kader dari kalangan petani masih akan terus bertambah, mengingat program yang telah dijalankan PMB selalu mendapat respon yang besar oleh petani," pungkasnya. - kp008
Mardiyanto – Kabarpemilu.com
Panwaslu Tegur Universitas Muhammadiyah Jember
Selasa, 03/02/2009
JEMBER – Panwaslu Jember melayangkan surat kepada Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember terkait pemasangan baliho salah seorang calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jatim yang berada di kawasan kampus.
Tiga anggota panwaslu Jember masing-masing Agung Purwanto, Arifin Nurbudianto dan Syaifudin mendatangi kampus Unmuh Jember untuk menyerahkan surat tersebut, Selasa (3/2). Mereka diterima oleh pembantu rektor 1, Ir Maspur MP. Pertemuan berlangsung tertutup.
Usai pertemuan, Ketua Panwaslu Agung Purwanto mengatakan, surat yang berisi pemberitahuan larangan kampanye itu diberikan, karena di dalam areal kampus terpasang baliho calon DPD Jatim yaitu Tamhid Masyhudi. Pemasangan atribut kampanye di dalam areal lembaga pendidikan dilarang. Larangan itu tercantum dalam pasal 84 ayat H UU No 10 tahun 2008 tentang pemilu.
“Di dalam kampus Unmuh Jember terpasang dua gambar besar calon DPD bernama Tamhid Masyhudi. Satu berupa banner dan satu lagi berupa spanduk. Hal ini jelas-jelas dilarang, karena dipasang dalam lingkungan pendidikan,” katanya.
Menurut Agung surat pemberitahuan yang diberikan Panwaslu bukan sebagai sanksi. Karena alat peraga yang dipasang di dalam areal kampus Unmuh adalah calon DPD Propinsi. Sehingga kewenangan pemberian sanksi ada di Panwas Propinsi.
“Di dalam surat pemberitahuan ini juga ada tembusan kepada Panwas Propinsi beserta bukti-bukti yang kami peroleh. Penindakan menjadi wewenang Panwas Propinsi karena baliho yang terpasang adalah milik calon DPD Propinsi Jatim,” kata Agung.
Agung menuturkan pihak rektorat Unmuh Jember tidak mengetahui adanya pemasangan atribut calon DPD. Rektorat hanya mengetahui tentang safari daerah yang dilakukan perserikatan Muhammadiyah yang secara kebetulan bertempat di Unmuh Jember.
Tentang pemasangan gambar calon DPD, pihak rektorat tidak tahu-menahu. Tetapi diduga pemasangan atribut dilakukan usai acara safari tersebut. Selain itu, rektorat Unmuh Jember juga tidak mengetahui bahwa pemasangan atribut kampanye di areal kampus ternyata dilarang.
“Itu keterangan Pembantu Rektor I. Dengan sudah diberikannya surat ini, kami berharap Unmuh Jember bisa membersihkan sendiri atribut yang terlanjur dipasang,” kata Agung. - kp008
Ridwan Anshori - Kabarpemilu.com
Soekarwo-Gus Ipul Dilantik 12 Februari?
PilkadaRabu, 04/02/2009
Surabaya- Dalam waktu dekat, Jatim akan mempunyai gubernur baru secara definitif. Rencananya, calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, Soekarwo-Saifullah Yusuf bakal dilantik pada 12 Februari mendatang.
Benarkah? DPRD Jatim mendesak Presiden melalui Depdagri, supaya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim terpilih, Soekarwo-Saifullah dilantik pada 12 Februari mendatang. Pertimbangannya, Jatim sudah lama tidak mempunyai gubernur.
Ketua DPRD Jatim, Fathorrasjid mengaku telah menyerahkan SK penetapan pemenang dari KPU Jatim ke Mendagri siang tadi. "Kami mendesak Presiden supaya segera mengeluarkan surat pengangkatan dan dilantik 12 Februari," kata Ketua DPRD Jatim, Fathorrasjid yang mengaku sedang berada di kantor Depdagri, Jakarta, Rabu (4/2/2009).
Sementara itu, calon wakil gubernur terpilih, Saifullah Yusuf mengaku mendengar kabar tentang pelantikan itu. Kalau toh kabar itu benar, dia mengaku siap menjalaninya. "Saya dengar memang begitu, tanggal 12 Februari saya dilantik. Kan lebih cepat lebih baik," tegas Gus Ipul. [bj2/eda]
beritajatim.com
Aziz Pergi Bawa Propinsi Tapanuli
Politik04/02/2009
Jakarta – Peristiwa tragis yang menimpa Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat, tampaknya bakal berbuntut panjang. Dia juga cerminan bopengnya sistem perwakilan. Apapun, perjuangan propinsi Tapanuli bakal dapat rintangan.
Aziz Angkat adalah ‘tumbal’ demokrasi. Dia adalah ‘tumbal’ ambisi sekelompok orang yang ingin mendirikan propinsi baru di wilayah Sumatera Utara. Sebuah perjuangan memekarkan Sumut dengan memunculkan Provinsi Tapanuli.
Di tengah demonstrasi yang cenderung jadi amuk massa, Aziz Angkat jadi korban kebrutalan pada pendukung Provinsi Tapanuli. Ada yang menyebut, dia meninggal karena serangan jantung. Apapun, Aziz tewas disulut kekerasan pada demonstrasi itu.
Kematian Aziz Angkat sungguhlah tragis. Belum genap dia tiga bulan memimpin lembaga perwakilan, menggantikan Abdul Wahab Dalimunthe. Tapi, kini dia meninggal justru di wilayah simbol demokrasi Sumut. Aziz seakan menjadi penanda matinya saluran demokrasi yang terwakili melalui lembaga perwakilan.
Namun, Aziz Angkat tidak sendirian jadi korban. Provinsi Tapanuli yang diperjuangkan para demonstran itu, sangat mungkin pula jadi korban. Artinya, bukan tak mungkin cita-cita mendirikan provinsi baru itu ikut mati bersama Aziz Angkat.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Priyo Budi Santoso menegaskan, tewasnya Aziz sangat disesalkan. Saluran demonstrasi sebagai representasi demokrasi jalanan pun dipertanyakan. “Demonstrasi macam apa ini?” katanya dalam pesan singkat yang diterima INILAH.COM, Selasa (3/2).
Menurut Caleg DPR RI Dapil I Jawa Timur ini, pihaknya tidak akan tunduk pada tekanan. Priyo, rekan separtai Aziz ini, mengancam akan menghentikan semua pembicaraan tentang pemekaran wilayah. “Semua pembicaraan tentang pemekaran wilayah akan kami hentikan,” tegas ketua fraksi terbesar di DPR RI ini.
Pembahasan pemekaran wilayah selama ini memang ditentukan DPR dan pemerintah pusat. Komisi II (bidang otonomi daerah, dalam negeri) menjadi tempat pembahasan antara orang pusat dan daerah perihal pemekaran wilayah. Ancaman Priyo bukanlah tidak mustahil. Pintu pemekaran mau tidak mau melalui DPR RI.
Pembentukan Propinsi Tapanuli menjadi beban berat pemikiran Aziz selama ini. Anugrah Maulidi Angkat, putra Aziz, mengakui ayahnya sering bercerita tentang pembentukan propinsi baru itu.
“Bapak banyak cerita tentang pembentukan Provinsi Tapanuli ke keluarga. Menurut Bapak, selama ini Propinsi Tapanuli itu sepertinya hanya main hakim sendiri,” kata Anugrah.
Menurut Aziz, tutur Anugrah, seharusnya ada UU yang mengatur pembentukan provinsi baru. Aziz sangat tegas menentang pembentukan Provinsi Tapanuli karena belum waktunya untuk berdiri.
Pihak kepolisian sendiri bergerak cepat. Menurut Kapolda Sumut, Irjen Pol Nanan Soekarna, pihaknya telah memeriksa tujuh demonstran. “Ketujuhnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemungkinan akan ada pengembangan lain sesuai hasil temuan di lapangan,” imbuhnya.
Gubernur Sumut, Syamsul Arifin pun meminta kepolisian menindak tegas siapa pun penanggung jawab unjuk rasa tersebut. Syamsul mengaku telah mengantongi data orang-orang yang bertanggung jawab dalam peristiwa anarkis tersebut. Dan dia menuntut kepolisian untuk menindak tegas pelaku kerusuhan.
“Kita tidak ingin 'hukum rimba' terjadi di negara ini. Pihak kepolisian harus menindak tegas pelaku kerusuhan itu, termasuk penanggung jawab unjuk rasa tersebut serta siapa di belakang unjuk rasa yang akhirnya merenggut nyawa tersebut,” kata Gubernur Syamsul.
Apapun, nasi sudah jadi bubur. Aziz sudah pergi meninggalkan warga Sumut. Propinsi Tapanuli pun bukan tak mungkin ikut pergi dibawa Aziz. Kalau sudah begini, siapa yang hendak disalahkan? [I4]
inilah.com
Ulama Australia Divonis 15 Tahun
Politik04/02/2009
Melbourne - Pengadilan Melbourne, Australia, telah menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang ulama. Pemuka agama Islam itu divonis memimpin kelompok teroris di Australia yang berencana membom sebuah pertandingan olahraga.
Seperti dilansir news.com.au, Rabu (4/2), Abdul Nacer Benbrika divonis penjara 15 tahun, termasuk masa tahanan yang telah dijalaninya selama tiga tahun. Selain itu, enam pengikutnya juga dijatuhi hukuman penjara 4-7,5 tahun.
“Meskipun tak ada serangan yang terjadi, Benbrika mendorong para anggota kelompoknya agar melakukan jihad dengan kekerasan,” kata Hakim Mahkamah Agung negara bagian Victoria, Bernard Bongiorno dalam sidang vonis.
Ketujuh orang itu ditangkap September 2008 lalu, setelah berencana membom sebuah pertandingan besar sepak bola atau kereta api. Mereka ingin menekan Australia agar menarik pasukannya dari Irak. [vin/nuz]
inilah.com
Selasa, 03 Februari 2009
Ketua DPRD Sumut Dimakamkan
Politik
04/02/2009
Medan - Setelah dilakukan salat jenazah di masjid, jasad Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat (51) dimakamkan. Aziz tewas setelah menjadi bulan-bulanan demonstran yang mengeroyok dan memukulinya.
Jasad Aziz disalatkan di Masjid Baiturahman, Komplek Johor Indah Permai I, Kecamatan Medan Johor, Medan. Salat jenazah yang dipimpin KH Amiruddin ini dihadiri ratusan pelayat.
Aziz kemudian dimakamkan di TPU Ekarasmi, Kecamatan Medan Johor, Medan, Rabu (4/2). Sebelumnya Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut ini direncanakan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bukit Barisan. Namun tidak jadi dilakukan sesuai permintaan sang istri.
Turut hadir dalam pemakaman Aziz di perkuburan muslim yang berjarak 4 kilometer dari rumah duka yakni Ketua Penasihat Partai Golkar Surya Paloh, Gubernur Sumut Syamsul Arifin, Kapolda Sumut Irjen Pol Nana Sukarna, dan unsur Muspida Sumut.
"Almarhum dikenal memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan patut dicontoh oleh para kader Golkar lainnya. Kami keluarga besar Golkar sangat menyayangkan kepergian almarhum. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapinya," kata Paloh saat memberi kata sambutan sebelum Aziz dimakamkan.
Aziz meninggalkan seorang istri bernama Tiur Nali Siregar (51) serta 4 anak yakni Anugrah Maulidi Angkat (23), Agung Arif Wibowo Angkat (21), Akbar Husaini Angkat (17), dan Sultan Mansyur Angkat (14). [sss]
inilah.com
KaJi Akan Pidanakan KPUD Jatim
Politik04/02/2009
Surabaya - Penolakan Mahkamah Konstitusi atas gugatan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah-Mudjiono (KaJi) yang dikalahkan di Pilkada Jatim membuat kubu KaJi semakin meradang. Tak berhenti sampai di situ, KaJi bakal mencari upaya hukum lain.
"Ini kan sebuah langkah mundur dari MK. Dulu saat gugatan pilgub putaran kedua, dengan bukti-bukti yang ada, MK mengabulkan gugatan kami. Tapi sekarang malah ditolak," kata koordinator tim media KaJi, Ahmad Millah, Rabu (4/2).
Pihaknya merasa aneh dengan putusan MK itu. Sebab, bukti-bukti kecurangan yang telah dikumpulkan tim KaJi sangat lengkap, melebihi bahan gugatan pada putaran kedua. Apalagi, pihaknya yakin kecurangan kali ini lebih terstruktur, sistematis dan masif.
"Pokoknya kami akan terus memperjuangkan penegakan demokrasi ini. KaJi akan terus membongkar kecurangan yang terjadi di pilgub Jatim," tegasnya.
Caranya, KaJi akan menempuh jalur hukum dengan memperkarakan kejadian ini secara pidana, sesuai dengan saran MK dalam keputusannya. Yang menjadi sasaran tembak kali ini adalah KPUD Jatim dan beberapa pihak terkait.
KPUD Jatim dibidik, lantaran dianggap berpihak dan tidak netral. "Dalam waktu dekat kami akan menempuh jalur hukum itu," ucapnya.
Gugatan KaJi atas hasil pilgub Jatim ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan itu setelah KPUD Jatim menerima salinan ketetapan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 3 Februari 2009. [beritajatim/nuz]
Doktor HC SBY Pelecehan Akademik
Politik
04/02/2009
Jakarta - Ada dua sisi mata uang gelar Doktor Honoris Causa bidang teknologi informasi yang akan diperoleh Presiden SBY dari ITB. Citra SBY bisa terdongkrak jelang pilpres, tapi di sisi lain, bisa jadi pelecehan akademik.
"Pemberian gelar tersebut diharapkan dapat mengangkat citra SBY pada saat pilpres. Tapi itu juga bisa menjadi suatu pelecehan akademik," kata pengamat politik UI Abdul Gafur Sangadji kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (4/2).
Seharusnya, lanjut dia, ada kode etik pemberian penghargaan Doktor HC berdasarkan prestasi kemanusiaan yang dilakukan si penerima. Sedangkan rencana pemberian Doktor HC kepada SBY dinilai sangat tidak jelas, sehingga sarat nuansa politik.
"Mendapat gelar itu harus dengan usaha yang susah, kalau tidak, itu melanggar kode etik dari akademik itu sendiri. Kelakuan seperti itu sangat tidak patut dicontoh, karena bisa menjatuhkan kredibilitas universitas yang memberikan gelar tersebut," ujar Abdul.
Senat Akademik ITB melalui voting dalam rapat pada 16 Januari menetapkan akan memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden SBY dalam bidang Teknologi Informasi (TI). Gelar kehormatan itu akan diberikan pada 2 Maret, berbarengan dengan Dies Natalis 50 tahun ITB. [sss]
inilah.com
04/02/2009
Jakarta - Ada dua sisi mata uang gelar Doktor Honoris Causa bidang teknologi informasi yang akan diperoleh Presiden SBY dari ITB. Citra SBY bisa terdongkrak jelang pilpres, tapi di sisi lain, bisa jadi pelecehan akademik.
"Pemberian gelar tersebut diharapkan dapat mengangkat citra SBY pada saat pilpres. Tapi itu juga bisa menjadi suatu pelecehan akademik," kata pengamat politik UI Abdul Gafur Sangadji kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (4/2).
Seharusnya, lanjut dia, ada kode etik pemberian penghargaan Doktor HC berdasarkan prestasi kemanusiaan yang dilakukan si penerima. Sedangkan rencana pemberian Doktor HC kepada SBY dinilai sangat tidak jelas, sehingga sarat nuansa politik.
"Mendapat gelar itu harus dengan usaha yang susah, kalau tidak, itu melanggar kode etik dari akademik itu sendiri. Kelakuan seperti itu sangat tidak patut dicontoh, karena bisa menjatuhkan kredibilitas universitas yang memberikan gelar tersebut," ujar Abdul.
Senat Akademik ITB melalui voting dalam rapat pada 16 Januari menetapkan akan memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden SBY dalam bidang Teknologi Informasi (TI). Gelar kehormatan itu akan diberikan pada 2 Maret, berbarengan dengan Dies Natalis 50 tahun ITB. [sss]
inilah.com
PKS: Jangankan Mijat, Waria Juga Ada
Politik04/02/2009
Jakarta – Kasus tertangkapnya seorang anggota Fraksi PKS DPRD Kota Jambi di salah satu panti pijat telah membuat provinsi itu gempar. Namun, DPP PKS tampaknya belum mengetahui masalah itu. Setidaknya lewat pengakuan para petingginya di Jakarta.
Ketua Bidang Perencanaan DPP PKS Mahfudz Siddiq mengaku belum mendengar kasus tersebut. Ia meminta melihat posisi orang yang tertangkap di panti pijat itu, apakah hanya sebagai anggota biasa secara administratif atau memang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan dari PKS atau kader yang sudah terbina.
“Sehingga, jika yang tertangkap tersebut adalah kader terbina, maka akan dikenakan sanksi dan aturan organisasi. Akan tetapi, jika yang tertangkap adalah anggota biasa, secara administratif hanya akan dibina,” jelas Ketua Fraksi PKS DPR ini, saat ditemui INILAH.COM, usai Rapat Dengar Pendapat Menteri Dalam Negeri dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Rabu (4/2).
Namun, ia khawatir kasus itu akan menurunkan citra PKS. Sehingga, ia meminta msyarakat mengerti bahwa jumlah kader PKS sangat banyak dan membuat kesalahan seperti itu bisa saja terjadi. “Seperti preman dan orang-orang yang belum salat. Maka masyarakat juga harus menyadari hal itu,” papar Mahfudz.
Menurutnya, kader PKS bukan sekumpulan malaikat. Karena itu, kita hingga saat ini partai berlambang dua bulan sabit mengapit sebatang padi itu terus melakukan pembinaan terhadap para kadernya.
“Pembinaan itu ada dua bagian, pembinaan secara organisasi dan secara Islami. Sebab, kader PKS itu sendiri ada yang non Muslim, bahkan waria,” tandas Mahfudz.
Sebelumnya, angggota Majelis Syura PKS juga menyatakan keterkejutanya. Ia hanya menyatakan akan menyelidiki dan jika terbukti, si kader harus diberi sanksi tegas.
Kasus ini terjadi pada anggota FPKS DPRD Kota Jambi FPKS Zulhamli Al Hamidi. Pada Selasa (3/2) siang, ia tertangkap sedang berada di dalam kamar salah satu panti pijat saat digelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) oleh Poltabes Jambi.[nuz]
http://inilah.com/berita/politik/2009/02/04/81157/pks-jangankan-mijat-waria-juga-ada/
Langganan:
Postingan (Atom)