PKS: Jangankan Mijat, Waria Juga Ada

Politik
04/02/2009

Jakarta – Kasus tertangkapnya seorang anggota Fraksi PKS DPRD Kota Jambi di salah satu panti pijat telah membuat provinsi itu gempar. Namun, DPP PKS tampaknya belum mengetahui masalah itu. Setidaknya lewat pengakuan para petingginya di Jakarta.

Ketua Bidang Perencanaan DPP PKS Mahfudz Siddiq mengaku belum mendengar kasus tersebut. Ia meminta melihat posisi orang yang tertangkap di panti pijat itu, apakah hanya sebagai anggota biasa secara administratif atau memang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan dari PKS atau kader yang sudah terbina.

“Sehingga, jika yang tertangkap tersebut adalah kader terbina, maka akan dikenakan sanksi dan aturan organisasi. Akan tetapi, jika yang tertangkap adalah anggota biasa, secara administratif hanya akan dibina,” jelas Ketua Fraksi PKS DPR ini, saat ditemui INILAH.COM, usai Rapat Dengar Pendapat Menteri Dalam Negeri dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Rabu (4/2).


Namun, ia khawatir kasus itu akan menurunkan citra PKS. Sehingga, ia meminta msyarakat mengerti bahwa jumlah kader PKS sangat banyak dan membuat kesalahan seperti itu bisa saja terjadi. “Seperti preman dan orang-orang yang belum salat. Maka masyarakat juga harus menyadari hal itu,” papar Mahfudz.

Menurutnya, kader PKS bukan sekumpulan malaikat. Karena itu, kita hingga saat ini partai berlambang dua bulan sabit mengapit sebatang padi itu terus melakukan pembinaan terhadap para kadernya.

“Pembinaan itu ada dua bagian, pembinaan secara organisasi dan secara Islami. Sebab, kader PKS itu sendiri ada yang non Muslim, bahkan waria,” tandas Mahfudz.

Sebelumnya, angggota Majelis Syura PKS juga menyatakan keterkejutanya. Ia hanya menyatakan akan menyelidiki dan jika terbukti, si kader harus diberi sanksi tegas.

Kasus ini terjadi pada anggota FPKS DPRD Kota Jambi FPKS Zulhamli Al Hamidi. Pada Selasa (3/2) siang, ia tertangkap sedang berada di dalam kamar salah satu panti pijat saat digelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) oleh Poltabes Jambi.[nuz]

http://inilah.com/berita/politik/2009/02/04/81157/pks-jangankan-mijat-waria-juga-ada/