Rabu, 04/02/2009
Jakarta - Pemilu tinggal 63 hari lagi. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tampaknya belum maksimal dalam menyiapkan hajatan besar itu. Nada-nada kekecewaan pun kembali muncul.
"Ya, memang belum memuaskan. Masih mengecewakan," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris dalam diskusi bertajuk 'Contreng-Moreng Regulasi Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi' (MK) di Hotel Sahid, Jl Jendral Sudirman, Jakarta, Rabu (4/2/2009).
"Indikasinya banyak jadwal pemilu dilampaui, yang itu dibuatnya sendiri," imbuhnya.
Menurut Syamsuddin, KPU juga sering membikin inisiatif yang justru mendatangkan masalah. Dia mencontohkan adanya peraturan KPU mengenai penetapan 3 calon terpillih dimana satu calon harus perempuan.
Sudah begitu, lanjutnya, KPU cenderung menunggu dengan berkonsultasi kepada pemerintah maupun DPR. "Kalau menunggu-nunggu, kapan pemilunya?" ujar Syamsuddin.
Lantas seharusnya bagaimana? "KPU kan memperoleh mandat UU No 22/2007. Mandatnya itu penuh dan kuat. Kalau sudah begitu, mestinya jauh lebih efektif ketimbang KPU yang dulu," kata Syamsudin.KPU semestinya tegas supaya tidakmembuka peluang munculnya intervensi dari dewan atau dari lainnya. "Jadi kalau KPU disalahkan, mesti dibaca bahwa itu merupakan kecintaan publik pada KPU dan pemilu. Itu ungkapan kita semua punya kepedulian bagaimana kita mensukseskan pemilu," pungkas Syamsudin.( irw / nrl )
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar