Aziz Pergi Bawa Propinsi Tapanuli

Politik
04/02/2009

Jakarta – Peristiwa tragis yang menimpa Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat, tampaknya bakal berbuntut panjang. Dia juga cerminan bopengnya sistem perwakilan. Apapun, perjuangan propinsi Tapanuli bakal dapat rintangan.

Aziz Angkat adalah ‘tumbal’ demokrasi. Dia adalah ‘tumbal’ ambisi sekelompok orang yang ingin mendirikan propinsi baru di wilayah Sumatera Utara. Sebuah perjuangan memekarkan Sumut dengan memunculkan Provinsi Tapanuli.

Di tengah demonstrasi yang cenderung jadi amuk massa, Aziz Angkat jadi korban kebrutalan pada pendukung Provinsi Tapanuli. Ada yang menyebut, dia meninggal karena serangan jantung. Apapun, Aziz tewas disulut kekerasan pada demonstrasi itu.


Kematian Aziz Angkat sungguhlah tragis. Belum genap dia tiga bulan memimpin lembaga perwakilan, menggantikan Abdul Wahab Dalimunthe. Tapi, kini dia meninggal justru di wilayah simbol demokrasi Sumut. Aziz seakan menjadi penanda matinya saluran demokrasi yang terwakili melalui lembaga perwakilan.

Namun, Aziz Angkat tidak sendirian jadi korban. Provinsi Tapanuli yang diperjuangkan para demonstran itu, sangat mungkin pula jadi korban. Artinya, bukan tak mungkin cita-cita mendirikan provinsi baru itu ikut mati bersama Aziz Angkat.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Priyo Budi Santoso menegaskan, tewasnya Aziz sangat disesalkan. Saluran demonstrasi sebagai representasi demokrasi jalanan pun dipertanyakan. “Demonstrasi macam apa ini?” katanya dalam pesan singkat yang diterima INILAH.COM, Selasa (3/2).

Menurut Caleg DPR RI Dapil I Jawa Timur ini, pihaknya tidak akan tunduk pada tekanan. Priyo, rekan separtai Aziz ini, mengancam akan menghentikan semua pembicaraan tentang pemekaran wilayah. “Semua pembicaraan tentang pemekaran wilayah akan kami hentikan,” tegas ketua fraksi terbesar di DPR RI ini.

Pembahasan pemekaran wilayah selama ini memang ditentukan DPR dan pemerintah pusat. Komisi II (bidang otonomi daerah, dalam negeri) menjadi tempat pembahasan antara orang pusat dan daerah perihal pemekaran wilayah. Ancaman Priyo bukanlah tidak mustahil. Pintu pemekaran mau tidak mau melalui DPR RI.

Pembentukan Propinsi Tapanuli menjadi beban berat pemikiran Aziz selama ini. Anugrah Maulidi Angkat, putra Aziz, mengakui ayahnya sering bercerita tentang pembentukan propinsi baru itu.

“Bapak banyak cerita tentang pembentukan Provinsi Tapanuli ke keluarga. Menurut Bapak, selama ini Propinsi Tapanuli itu sepertinya hanya main hakim sendiri,” kata Anugrah.

Menurut Aziz, tutur Anugrah, seharusnya ada UU yang mengatur pembentukan provinsi baru. Aziz sangat tegas menentang pembentukan Provinsi Tapanuli karena belum waktunya untuk berdiri.

Pihak kepolisian sendiri bergerak cepat. Menurut Kapolda Sumut, Irjen Pol Nanan Soekarna, pihaknya telah memeriksa tujuh demonstran. “Ketujuhnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemungkinan akan ada pengembangan lain sesuai hasil temuan di lapangan,” imbuhnya.

Gubernur Sumut, Syamsul Arifin pun meminta kepolisian menindak tegas siapa pun penanggung jawab unjuk rasa tersebut. Syamsul mengaku telah mengantongi data orang-orang yang bertanggung jawab dalam peristiwa anarkis tersebut. Dan dia menuntut kepolisian untuk menindak tegas pelaku kerusuhan.

“Kita tidak ingin 'hukum rimba' terjadi di negara ini. Pihak kepolisian harus menindak tegas pelaku kerusuhan itu, termasuk penanggung jawab unjuk rasa tersebut serta siapa di belakang unjuk rasa yang akhirnya merenggut nyawa tersebut,” kata Gubernur Syamsul.

Apapun, nasi sudah jadi bubur. Aziz sudah pergi meninggalkan warga Sumut. Propinsi Tapanuli pun bukan tak mungkin ikut pergi dibawa Aziz. Kalau sudah begini, siapa yang hendak disalahkan? [I4]

inilah.com